Sebagai contoh - Download Now DOC

Report as inappropriate Your report has been received

Shared by: HC121002204915

Tags

Stats

views:: 72
posted:: 10/2/2012
language:: Unknown
pages:: 76

Public Domain

Document Sample

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah

menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan

dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural

dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap, telah mengubah

landasan berpolitik secara sangat radikal.

Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring

dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun

kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan

umum 2004 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan

momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus

dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya

terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam

sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis

penyelenggaraan Pemilu, salah satunyapemilu legislatif untuk memilih

anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD

Kabupaten/Kota serta DPD.

Fenomena monumental dimana seluruh lapisan masyarakat di

tanah air mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di

dalamnya. Begitu pula dengan pesta demokrasi yang diadakan pada

tahun 2009. Diawali dengan Pemilu Legislatif yang berlangsung tanggal 9

1
April 2009 kemarin ternyata masih meninggalkan berbagai persepsi di

dalam masyarakat. Pesta demokrasi yang merupakan proses demokrasi

pemerintahan di Indonesia ini, ternyata banyak meninggalkan tanda tanya

besar. Banyaknya kesalahan dalam proses penyelenggaran Pemilu ini

menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat,kesalahan-kesalahan

seperti kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat suara yang tertukar,

dan kesalahan cetak surat suara.

Berbicara mengenai pemilu, salah satu instrumen yang sangat

penting didalamnya adalah Partai Politik. Partai politik merupakan

kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh

mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya di parlemen. Sebuah Partai

politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan

merebut atau mempertahankan kekuasaan.1 Keberhasilan sebuah partai

politik terletak bagaimana mekanisme internal partai tersebut. Salah

satunya pengelolaan dana internal partai.2

Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat

partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang

dimilikinya. Baik itu berupa sumber daya manusia serta sumber daya

materil (dana). Bisa dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau

menjamin keberlangsungan hidup partai adalah kemampuan mengelola

sumber dana yang dimilikinya. Setiap partai politik memiliki alur

1
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.161
2
Materi Kuliah Partai Politik dan Pemilu di Indonesia

2
pemasukan yang berbeda – beda pastinya, beberapa diantaranya seperti

iuran yang bersumber dari anggotanya, kemudian sumbangan dari

donatur serta simpatisan partai yang sifatnya tidak mengikat serta bantuan

dari Pemerintah Daerah yang diambil dari APBD daerah itu.

Terkait dengan pemberian bantuan dari Permerintah Daerah untuk

Kota Makassar sendiri, hal tersebut sudah diatur dalam Perda No. 10

Tahun 2006 pada Bab 3, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

yang berbunyi :

“Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)
setiap kursi pertahun “
Sumber dana yang digunakan partai berasal dari APBD yang

artinya berasal dari uang rakyat, oleh karena itu partai politik juga harus

sangat berhati-hati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan

bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah demi masyarakat banyak,

bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (vested

interestgroup).

Menarik untuk melihat fenomena politik yang terjadi di Sulsel

khususnya Makassar. Partai Golkar sebagai salah satu partai besar yang

sudah mengakar kadernya dan manajemen pangelolaan partainya. Partai

Golkar selalu ikut berpartisipasi guna menempatkan calonnya di kursi

legislatif dan mewakili aspirasi rakyat. Partai ini menjadi pemenang pada

masa orde lama dan orde baru, namun padaera reformasi sudah

mengalami penurunan. Pemilu pertama pada era reformasi 1999, yang

3
diikuti 48 partai politik dan partai Golkar menjadi posisi kedua setelah

PDIP dengan perolehan suara 23.741.749 (22,4%). Kemudian pada

pemilu 2004 partai Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu dengan

memperoleh suara sebanyak 24.461.104 (21,58%) dan yang terakhir

pada pemilu 2009 kemarin yang diikuti 34 partai, partai Golkar berhasil

memperoleh suara nasional sebanyak 14,45% dan menjadi urutan kedua

setelah Partai Demokrat.3

Pada pemilu 2004 suara Golkar di propinsi Sulawesi Selatan

mencapai 41,6% sedangkan pada pemilu 2009 jumlah suaranya

mengalami penurunan sebanyak 7%. Di Makassar sendiri perolehan

suara Partai Golkar pada pemilu 2004 mencapai 184.991 suara

sedangkan pada pemilu 2009 jumlah perolehan suara partai itu hanya

berkisar 100.195 suara. Sangat jauh menurun dibandingkan dengan

pemilu sebelumnya.4 Sebagai sebuah partai yang cukup besar tentunya

ini merupakan sebuah “pukulan telak” karena hasil yang diinginkan oleh

partai ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Apalagi

Sulawesi Selatan dari beberapa kali pemilu merupakan lumbung suara di

bagian timur Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik

partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan

mengelola pemerintahan.

3
Data KPU Kota Makassar Tahun 2009
4
Ibid

4
Pengelolaan dana dalam hal ini penggunaan maupun pelaporan

keuangan partai politik seharusnya efektif dan efisien karena

penyelenggaraan sistem politik yang demokratis di suatu negara

ditentukan oleh penyelenggaraan partai politiknya, Partai politik yang

sehat dan kredibel serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan

secara demokratis, jujur, dan adil merupakan dasar untuk membangun

demokrasi yang berkredibilitas.

Saat ini, berdasarkan peraturan yang berlaku, Negara memberikan

subsidi ke partai sebesar Rp 19.000.000, per kursi di tingkat

kabupaten/kota. Sebagai contoh, pada Pemilu 2009 Partai Gokar meraih

11 Kursi, jadi memperoleh bantuan Rp 209.000.000 per tahun. Dan

sesuai UU Nomor 2 Tahun 2008 mengamanatkan agar dana tersebut

untuk pendidikan politik dan kaderisasi tapi apakah dana tersebut

digunakan sebagai mana mestinya. Partai politik harus didorong

meminimalisasi pengeluaran atas kebutuhan partai yang nyaris tidak

terbatas. Pengurus partai politik harus memiliki skala prioritas atas

kebutuhan yang mesti dipenuhi, dengan memanfaatkan anggaran yang

ada. Partai politik harus mengatur pengelolaan keuangan partai dalam

AD/ART sama halnya dengan Peraturan Organisasi partai itu sendiri. Hal

ini diperlukan bukan semata demi menaati perintah UU, tetapi juga demi

membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan

konstituen dan publik yang terus meningkat. Pengelolaan dana dalam

internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam perpolitikan.

5
B. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti

mengenai ”Pengelolaan Dana Partai Golongan Karya Pada Pemilu

Legislatif 2009 di Kota Makassar”, maka penulis membatasinya pada

persoalan sebagai berikut :

1) Bagaimana mekanisme pengelolaan dana partai Golongan

Karya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di

Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana

pada Partai Golongan Karya Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2009di

Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

i. Memberikan kajian akademis mengenai mekanisme

pengelolaan dana Partai Golongan Karya DPD II Kota

Makassar, guna terciptanya partai politik yang modern dalam

iklim demokrasi yang kompetitif.

ii. Sebagai referensi, informasi, dan tambahan literatur bagi

pembaca yang tertarik pada kajian ilmu politik.

6
b. Manfaat Praktis

i. Sebagai bahan pemikiran DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan

dan bagi DPD II Partai Golkar Kota Makassar dalam

merumuskan kebijakan – kebijakan partai khusunya yang

berkaitan dengan upaya perbaikan pengelolaan dana Partai

Golkar pada pemilu – pemilu mendatang.

7
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan dibahas ada empat aspek yaitu: Partai

Politik, Prinsip Pendanaan Partai Politik, Pendanaan Partai, dan Teori

Institusi yang akan diuraikan lebih lanjut.

A. Partai Politik

Sejarah keberadaan partai politik di Indonesia dimulai ketika

Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1912 dan berdiri

organisasi kemasyarakatan yang merupakan pelopor berdirinya partai

politik di Indonesia yaitu Boedi Utomo. Partai politik merupakan sarana

bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam propses

pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai,

dan cita-cita yang sama.5

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi

yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6

5
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.160
6
Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

8
Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia

yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil

maupun materil kepada anggotanya”.7 Sedangkan menurut Giovanni

Sartori, partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti

pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan

calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.8

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis berusaha

menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah

kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang

terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan

konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan

yang ada.

B. Prinsip Pendanaan Politik

Pendanaan politik tidak lepas dari tujuan pengaturan dana politik

yaitu:

a. Sistem mengizinkan dan menyediakan uang yang cukup untuk

mendukung kampanye yang kompetitif.

b. Sistem yang mendukung dan menjaga peluang bagi semua

penduduk untuk berpartisipasi secara bersama.

7
Miriam Budiarjo, Op.Cit Hal.161
8
Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik diakses pada tangga 13-03-2011

9
c. Sistem yang dapat mencegah korupsi dan mencegah dampak

negative dari pengelolaan dana.

d. Sistem yang dapat membebaskan dari iming-iming uang.

Menurut Marcin Waleky (2004) pengaturan dana politik berdasarkan

beberapa tujuan:

a. Mendekatkan jarak (gap) antara elit politik dan masyarakat

(mendorong representation dan accountability).

b. Mendorong kepercayaan public (Trust) dan meningkatkan

partisipasi publik untuk berpartisipasi dalam pemilu.

c. Membantu politik lebih akuntabel tidak hanay terkait masalah uang

atau keuntungan materil.

d. Mencegah menerima money politics.

e. Mencegah potensi penyelewengan dana Negara.

f. Mendorong persaingan yang kompetitif.

g. Menguatkan penegakan hokum.

Basis akuntansi merupakan asumsi dasar yang melatar belakangi

pencatatan pembukuan dan pelaporan keuangan partai politik. Partai

politik dianggap sebagai suatu entitas tunggal dan sebagai entitas tunggal

maka tidak ada bagian lain dalam partai politik yang menyelenggarakan

akuntasi/pembukuan selain partai politik itu sendiri. Semua jenis transaksi

keuangan partai politik harus tercatat dan terangkum dalam laporan

keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik merupakan hasil

dari proses akuntansi transaksi-transaksi keuangan partai politik. Laporan

10
keuangan partai politik terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan

aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyediakan

informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi

mengenai hubungan diantara unsur tersebut pada waktu tertentu.

Laporan aktivitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan

bersih selama satu periode, mengenai pengaruh transaksi dengan

peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, dan

bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas

menurut aktiva operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu

dengan menggunakan periode langsung. Sedangkan catatan atas laporan

keuangan merupakan penjelasan naratif rincian dari keseluruhan laporan,

dalam catatan ini juga diungkapkan mengenai penggunaan dana bantuan

dari anggaran Negara kepada partai politik.

C. Pendanaan Partai

Pendanaan partai memiliki beberapa komponen khusus.

Komponen- komponen ini muncul karena adanya undang-undang

kepartaian, undang-undang tentang pendanaan partai dan undang-

undang pemilu. Sederetan undang-undang ini memberikan berbagai

kemungkinan-kemungkinan legal dalam rangkaian pendanaan partai,

sebagai berikut :

11
a. Iuran Anggota

Iuran anggota biasanya dibayar secara rutin (setiap bulan,

triwulan, semester atau setiap tahun) oleh para anggota.Besarnya

jumlah iuran tergantung pada pendapatan setiap anggota partai.

Asas hukum penarikan iuran seperti ini adalah anggaran dasar.

Anggaran dasar ini harus sesuai dengan aturan keuangan yang

menjelaskan bagaimana pemasukan dari iuran anggota itu

dibagikan ketingkatan partai yang berbeda.

Pada prinsipnya, setiap partai harus menarik iuran dari

anggotanya. Hal ini penting bagi pendanaan partai dan juga

kehidupan intern partai. Jika sebuah partai hanya bergantung pada

sumbangan atau dana dari segelintir orang, atau kadang-kadang

hanya pada seorang anggota saja, hal ini bisa menyulitkan proses

demokrasi dalam tubuh partai, dan partai akan selalu diperas.

Penagihan iuran dapat dilakukan oleh bendahara dalam

dewan pengurus atau oleh seorang yang ditugaskan untuk itu.

Petugas ini juga ikut membayar iuran dengan presentase tertentu.

Para pengumpul uang ini bisa menerangkan peran penting dalam

komunikasi internal partai karena mereka selalu berhubungan

dengan para anggota. Dengan demikian mereka berfungsi seperti

seismograf yang mencatat setiap goncangan kecil dalam

keanggotaan partai dan menyampaikan kepada pimpinan partai.

12
Dalam masyarakat yang jarang membayar dengan uang

tunai, usaha penagihan itu juga dapat diselesaikan oleh bank yang

menarik uang dari rekening yang bersangkutan. Biasanya jumlah

iuran anggota diberbagai partai dan negara sangat beragam, mulai

dari beberapa perak per bulannya hingga dalam jumlah besar, dari

tiga hingga lima persen pendapatan.

b. Biaya Penerimaan Anggota

Dalam partai menerapkan biaya masuk bagi anggota baru.

Biaya ini khususnya menutupi biaya penerimaan, tapi tidak

berfungsi sebagai dana rutin dan karenanya tidak begitu penting.

c. Sumbangan

Jangkauan dan bentuk pencarian sumbangan diatur dalam

undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu yang

relevan. Dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU

No 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD terdapat

sederetan pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah

sumbangan.

1. Sumbangan dari luar negeri. Di sebagian besar Negara termasuk

Indonesia dilarang menerima sumbangan dari luar negeri.

Tujuannya agar partai tidak dikendalikan dari luar negeri atau

13
agar partai tidak tergantung pada sekelompok orang asing jika

partai tersebut harus membuat keputusan nasional.

2. Larangan pendapatan partai oleh perusahan politik. Berbeda

dengan pendanaan partai oleh pemerintah yang lazim dibanyak

negara, pemberian dana dari perusahaan publik kepada partai

dilarang di banyak negara. Larangan ini terutama disebabkan

karena adanya praktek memprioritaskan partai-partai tertentu

biasanya partai-partai yang berkuasa secara sepihak dengan

cara membagi dana publik itu secara tidak merata. Tentu saja

praktek itu bisa memberikan kesempatan yang berbeda bagi

partai-partai yang ada.

3. Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan

dan aturan transparansi sumbangan. Di beberapa negara

dilarang menerima sumbangan dari pribadi-pribadi hukum

(Juristichen personnen pribadi atau organisasi yang berbadan

hukum, dalam hal ini termasuk menteri, gereja, perusahaan,

dsb). Sementara sumbangan dari perseorangan (Naturlichen

Personnen) boleh diterima. Tetapi, di sebagian besar negara

tidak ada larangan mererima sumbangan dari pribadi-pribadi

hukum tersebut. Persoalan dilarang atau tidaknya menerima

sumbangan dari mereka itu pada dasarnya berkaitan dengan

pengaruh yang akan diberikan oleh masyarakat ekonomi dan

industri terhadap politik.

14
Bentuk-bentuk umum bantuan dana dan sasaran dari

pemerintah kepada partai adalah :

1. Mendanai membiayai administrasi partai dengan cara

pengalokasian dana secara kasar atau bertitik tolak pada

jumlah anggota partai. Di sini partai memperoleh alokasi

dana secara lumpsum (jumlahnya sama untuk setiap partai),

atau pemberian dana itu dibedakan berdasarkan jumlah

anggota partai. Variasi dari bentuk ini adalah gabungan dari

dana tetap dan alokasi dana berdasarkan jumlah anggota

partai. Maksud dari variasi ini adalah untuk tujuan persiapan

dan pelaksanaan pemilihan. Karena itu pembayaran bisa

dilakukan kapan saja atau tidak tergantung pada pemilihan.

2. Pembayaran sejumlah dana sesuai dengan hasil pemilihan.

Ada bebagai model dalam melakukan pembayaran “ganti

rugi” biaya kampanye pemilihan. Pada prinsipnya model-

model itu bertitik tolak pada jumlah suara yang diraih.

Artinya, pembayaran uang dalam jumlah tertentu itu

dilakukan berdasarkan setiap perolehan suara. Jadi, ini

bukan ganti rugi biaya kampanye, melainkan premi atau

bonus atas keberhasilan dalam pemilihan. Dana yang telah

dipergunakan dapat ditutupi atau paling tidak terbantu

dengan metode ini.

15
Jumlah uang untuk setiap suara pemilih bervariasi di

Negara-negara yang menerapkan sistem ini. Cara

perhitungan suara pemilih untuk pembayaran jumlah

sumbangan juga bisa beraneka ragam, karena hanya suara

pemilih yang benar-benar telah diperoleh dan diserahkan

yang dapat dijadikan dasar pembayaran uang hasil

pemilihan. Dalam sistem-sistem lain, proses perhitungan

suara pemilih yang diraih dilakukan berdasarkan prediksi

bahwa seluruh (100%) warga yang berhak memilih

menggunakan hak pilihnya. Tentu, jika partisipasi warga

yang berhak memilih rendah, maka ini akan

“menguntungkan” partai dalam segi finansial. Dalam kasus

ini dimana perhitungan suara tersebut benar-benar berupaya

untuk menerapkan strategi yang difokuskan pada

memotivasian warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam

pemilihan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaa

kampanye sebelum pemilihan.

3. Pembayaran ganti rugi pengeluaran yang sah. Pembayaran

ganti rugi biaya pengeluaran yang telah dibuktikan

kebenarannya (sah) ada batasannya atau pembayarannya

bersifat prosentual. Pengeluaran yang dimaksud bisa berupa

pengeluaran untuk kampanye pemilihan atau pengeluaran

rutin administrasi.

16
4. Mendanai biaya pengeluaran fraksi. Bagi organisasi-

organisasi partai di parlemen diberlakukan berbagai aturan.

Di beberapa negara, fraksi-fraksi partai dilengkapi dengan

sarana penunjang yang baik, sesuai subsidi dana untuk

personil fraksi, sarana teknis, ruangan dan peralatan, bahkan

mereka diberi peluang untuk membentuk tim ahli sendiri.

Dengan demikian dana untuk fraksi bahkan bisa lebih besar

dari dana partai. Dalam kasus ini hampir tidak ada dukungan

dari pemerintah, bahkan ruangan rapat untuk fraksi yang

berada di dekat gedung parlemen pun tidak tersedia.

Seberapa jauh dukungan yang diberikan kepada masing-

masing fraksi dan khususnya kepada fraksi oposisi, sangat

bergantung pada budaya politik dan stabilitas demokrasi

serta pada besar atau tidaknya pengaruh parlemen terhadap

kekuasaan ekskutif. Dalam sistem konstitusi predensial

misalnya, sarana yang diberikan kepada fraksi jelas lebih

buruk daripada sistem demokrasi parlemen.

5. Membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari pajak.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada partai

adalah membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari

pajak atau memberikan kompensasi pajak khusus terhadap

pengeluaran-pengeluaran dana partai dan iuran anggota.

Melalui pembebasan pajak ini jumlah sumbangan yang

17
diterima tentu lebih besar. Sementara biaya pembebasan itu

sendiri ditutupi dari anggaran publik.

6. Dukungan terhadap organisasi-organisasi garis depan,

seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, yayasan

dan sebagainya. Selain bantuan langsung pemerintah

kepada partai, di beberapa negara ditingkatkan

pembentukan institusi-institusi khusus yang dapat

digolongkan ke dalam partai tertentu atau setidaknya ke

dalam aliran politik tertentu. Institusi yang dimaksud adalah

organisasi – organisasi pemuda yang sebagian langsung

memperoleh subsidi untuk kegiatan mereka di berbagai

tingkat politik yang berbeda, atau organisasi mahasiswa

yang mendukung partai tertentu. Organisasi mahasiswa ini

memperoleh dukungan dalam melaksanakan kegiatan

mereka. Hal ini juga berlaku untuk organisasi perempuan

dari berbagai partai.

Bentuk khusus dari dukungan pemerintah adalah bantuan

terhadap yayasan yang dekat dengan partai tertentu. Yang

dimaksud disini adalah yayasan - yayasan yang terutama

bergerak dalam bidang pendidikan dan pekerjaan garis

depan, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap

proses pembentukan kehendak rakyat. Hal ini dilakukan

18
dengan cara memberikan penjelasan tentang haluan dasar

politik dari sebuah partai.

7. Pendanaan bagi pengeluaran anggota parlemen. Bantuan

dana kepada anggota parlemen dirangkaikan dengan

pemberian dana kepada pekerja partai di daerah pemilihan

dana yang lainnya. Selain itu pemerintah juga menanggung

biaya perjalanan dan biaya teknis. Ini merupakan bentuk lain

dari pendanaan secara tidak langsung oleh pemerintah

kepada partai. Akan tetapi, di beberapa negara yang

berbeda, bentuk ini menunjukkan hasil yang sama sekali

lain. Ada negara yang memaksakan anggota parlemennya

untuk melepaskan profesinya agar ia dapat bekerja penuh di

parlemen, namun pada saat yang bersamaan negara

tersebut hanya membayar biaya kompensasi dalam jumlah

yang kecil. Tentu saja ini berarti bahwa anggota parlemen

yangterpilih harus “kehilangan” banyak uang.

8. Dana dari kegiatan bisnis partai. Bentuk pendanaan partai

yang lain dari pada yang lain adalah adanya peraturan dalam

undang-undang pemilu yang memperbolehkan partai

melakukan kegiatan bisnis, mendirikan perusahaan sendiri,

menyelenggarakan undian dan ikut serta dalam usaha dan

persaingan bisnis. Pendanaan partai seperti ini dapat

menyebabkan terjadinya penbelokan dan publik melalui

19
kanalisasi order - order publik kepada perusahaan -

perusahaan yang dimiliki partai. Ini akan meningkatkan

terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.9

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan,

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan

penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Adapun

Fungsi – Fungsi Manajemen yaitu :

1. Perencanaan Keuangan. Membuat rencana pemasukan dan

pengeluaraan serta kegiatan - kegiatan lainnya untuk periode

tertentu.

2. Penganggaran Keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan

keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan Keuangan. Menggunakan danalembaga/organisasi

untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian Keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana

yang ada untuk operasional kegiatan organisasi.

5. Penyimpanan Keuangan. Mengumpulkan danaorganisasi serta

menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan

atas keuangan dan sistem keuangan pada sebuah organisasi.

9
Toni Adrianus Pito dan Efriza, Mengenal Teori – Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi.
(Bandung: Nuansa.2006). Hal 15

20
7. Pemeriksaan Keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan

organisasi yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.10

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal

ini Partai Politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang

sensitif. Apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat,

maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.

Berikut ini beberapa penjelasan terkait pengelolaan Keuangan/Dana pada

Partai Politik.

1. Keuangan partai politik bersumber dari :

a. Iuran anggota.

b. Sumbangan yang sah menurut hukum.

c. Bantuan dari anggaran Negara.

2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang,

barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

3. Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling

banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang

dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

4. Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak

senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

10
http://www.slideshare.net/manajemenkeuangan10/1fungsi-dan-tujuan-manajemen keuangan
diakses pada tanggal 24-04-2011

21
per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu)

tahun anggaran.11

Pengelolaan keuangan Organisasi Partai Politik , sebagai suatu

entitas yang menggunakan dana publik yang besar, haruslah transparan

sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat

ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang – Undang Partai

Politik, dan Undang – Undang Pemilu, seluruh sumber daya keuangan

yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada konstituantenya.

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta

pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta

pemilu) serta Laporan Keuangan (Khusus Untuk Partai Politik), yang

harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Informasi menyangkut keuangan bisa menjadi dasar penilaian

kemampuan Partai Politik untuk melangsungkan aktifitasnya dan

memperjuangkan kepentingan politik secara berkelanjutan. Pemilih seperti

dihadapkan dengan perusahaan yang dipercaya bisa membawa

aspirasinya secara berkesinambungan.12

11
UU No. 2, Pasal 35, Ayat 1-3, Tahun 2011
12
Haryono Umar, 2003

22
D. Teori Institusionalisme

Teori institusionalisme merupakan sebuah teori yang berangkat dari

konsep-konsep dalam Sosiologi yang menjelaskan bagaimana dinamika

yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan

manusia. Sebuah studi tentang sistem sosial yang membatasi

penggunaan dan pertukaran sumberdaya langka, serta upaya untuk

menjelaskan munculnya berbagai bentuk peraturan institusional yang

masing-masing mengandung konsekuensi.

Menurut Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995),

organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar

mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan

dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut.

Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan

negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal

karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Scott (2001) mengatakan bahwa Institusi berada pada lingkup

struktur sosial, memiliki elemen-elemen simbolis, aktifitas-aktifitas sosial,

dan sumberdaya material. Keberadaan institusi diperlukan sebagai

seperangkat proses yang dicirikan dengan elemen-elemen regulatif,

normatif, dan kultural-kognitif yang sarat dengan perubahan. Meskipun

unsur-unsur utama dari institusi adalah rules, norms, and cultural benefit,

konsep institusi juga menyagkut asosiasi perilaku dan sumberdaya

material. Dengan demikian pengertian institusi ditentukan oleh batasan

23
legal, prosedural, moral dan kultural yang memiliki legitimasi. Tidak hanya

menyangkut property or social order, tetapi juga sebagai proses

institusionalisasi maupun deinstitusionalisasi.

Adanya faktor tekanan dari luar tersebut akan menjadi sebuah

kontrol terhadap akses para aktor ke berbagai sumberdaya, institusi atau

pranata, yang mempengaruhi kinerja dengan berbagai cara. Sehingga

bisa disimpulkan di awal bahwa institusi adalah batasan yang diciptakan

oleh sebuah sistem sosial yang memiliki kekuatan untuk mengontrol dan

mengarahkan interaksi antar manusia melalui aturan formal (Hukum,

Undang-undang) maupun informal (Budaya, Tradisi, Norma) dimana

berlakunya akan bergantung pada kondisi sosial yang ada.

Kekhususan teori institusional terletak pada paradigma norma

norma dan legitimasi, cara berpikir dan semua fenomena sosiokultural

yang konsisten dengan instrumen tehnis pada organisasi. Di Maggio dan

Powell dalam Donaldson melihat bahwa organisasi terbentuk karena

kekuatan di luar organisasi yang membentuk lewat proses mimicry atau

imitasi dan compliance. Kontributor lain teori ini adalah Meyer dan Scott,

menyatakan bahwa organisasi berada di bawah tekanan untuk

menciptakan bentuk-bentuk sosial yang hanya terbentuk oleh pendekatan

konformitas dan berisi struktur-struktur terpisah pada aras operasional.

DiMaggio dan Powell, melihat ada tiga bentukan institusional yang bersifat

isomorphis yaitu, pertama; coersif isomorphis yang menunjukkan bahwa

organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap

24
organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau

masyarakat yang lebih luas. Kedua; mimesis isomorphis, yaitu imitasi

sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Ketiga, normatif isomorphis,

karena adanya tuntutan profesional.

Sementara konsep lain pada teori institusional menurut Meyer dan

Scott adalah loose-coupling yaitu teori institusional mengambil tempatnya

sebagai sistem terbuka. Coercive isomorphism (ketika organisasi terpaksa

melakukan adopsi struktur atau aturan). Mimetic Isomorphism (ketika

organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan

karena ketidakpastian). Normative Isomorphism (ketika orang mengadopsi

berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi sementara itu

sendiri mengklaim bahwa mereka superior), Di Maggio dan Powell (1983)

dalam Donaldson (1995).

Scott (2001) mengembangkan tiga pilar dalam tatanan sebuah

kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif

menekankan aturan dan pengaturan sanksi, pilar normatif mengandung

dimensi evaluatif dan kewajiban, sedangkan pilar kognitif melibatkan

konsepsi bersama dan frame yang menempatkan pada pmahaman

makna. Setiap pilar tersebut memberikan alasan yang berbeda dalam hal

legitimasi, baik yang berdasakan sanksi hukuman, secara kewenangan

moral dan dukungan budaya.

Sebuah organisasi, dalam teori institusional, akan mempertahankan

eksistensinya terhadap tekanan-tekanan dari luar dimana bentuk

25
pertahanan yang dilakukan adalah adanya penyesuaian diri. Ada tiga

proses bagaimana sebuah organisasi menyesuaikan diri.

Pertama, coercive isomorphism yaitu proses penyesuaian menuju

kesamaan dengan cara “pemaksaan”. Tekanan datang dari pengaruh

politik dan masalah legitimasi. Misalnya, tekanan resmi datang dari

peraturan pemerintah agar bisa diakui. Dalam hal ini, DiMaggio dan Powel

(1983) memberikan contoh organisasi pengembangan masyarakat, ketika

berhadapan dengan lembaga donor yang lebih berkuasa, merasa berada

dalam tekanan harus menjadi lebih birokratis karena harus memenuhi

tuntutan donor agar lebih tertib dalam mengelola uang.

Kedua, mimetic isomorphism yaitu proses dimana organisasi

meniru organisasi lain yang berhasil dalam satu bidang, meskipun

orgaisasi peniru tidak tahu persis mengapa mereka meniru, bukan karena

dorongan supaya lebih efisien. Meskipun proses peniruan bagi organisasi

pemasaran atau bisnis lebih banyak didorong keinginan menjadi efisien

dibandingkan dengan organisasi nir-laba, seperti sekolah, rumah sakit,

dan lembaga pemerintahan lainnya. Biasanya proses peniruan ini muncul

di lingkungan yang tidak pasti. Contohnya adalah manajemen perusahaan

Jepang yang banyak ditiru oleh perusahaan dari negara lain karena

dianggap berhasil (Di Maggio dan Powel, 1983).

Ketiga, normative isomorphism sering diasosiasikan dengan

profesionalisasi dan menangkap tekanan normatif yang muncul di bidang

tertentu. Norma atau sesuatu yang tepat bagi organiasi berasal dari

26
pendidikan formal dan sosialisasi pengetahuan formal itu di bidang

tertentu yang menyokong dan menyebarkan kepercayaan normatif itu.

Ketika profesionalisme meningkat maka tekanan normatif juga akan

meningkat.

Teori institusionalisme telah memposisikan dirinya untuk membantu

kita mengahdapi sebuah pertanyaan penting mengenai dasar-dasar

kesamaan organisasi dan turunannya, hubungan antara struktur dan

perilaku, peran simbol dalam kehidupan sosial, hubungan antara gagasan

dan kepentingan, serta ketegangan antara kebebasan dengan ketetiban.

Sebuah lembaga sudah seharusnya memiliki kepribadiannya

sendiri dan bukan merupakan hasil dari agregasi perilaku orang-

perorangnya. Sehingga dalam mempelajari sebuah proses kelembagaan

(institusionalisasi) kita harus memiliki frame yang jelas untuk hal tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Partai Golkar merupakan saluran aspirasi rakyat yang berbentuk

sebuah lembaga publik. Dimana partai politik bertarung dalam pemilu

guna mendapatkan suara rakyat. Dalam pemilihan inilah partai politik

memanfaatkan segala kemampuan yang mereka miliki. Salah satu

variabel yang mempengaruhi keberhasilan partai sumber daya materil

(dana).

Partai rela menggolontorkan bermilyar-milyar uang hanya untuk

mendapatkan aspirasi rakyat, dana yang sebanyak itu tentunya tidak

27
dikelola dengan begitu saja, perlu ada sebuah aturan khusus dan

mekanisme yang jelas dalam mengatur hal tersebut apalagi ketika salah

satu sumber dana tersebut berasal dari APBD yang berarti uang rakyat.

Mekanisme pengelolaan dana internal partai akan memberikan dampak

terhadap eksistensi partai terlebih khusus dalam pemilihan umum.

Skema Kerangka Pikir

AD/ART Partai dan Peraturan Organisasi Partai

Pemilu
Pengelolaan Legislatif 2009
Partai Golkar Keuangan dan di Makassar
Kota Makassar Dana Kampanye

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
dan UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu

28
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan fokus penelitian di

DPD II Partai Golkar kota Makassar. Masyarakat kota Makassar memiliki

partisipasi politik yang tinggi dalam hal pemberian hak suara dalam pemilu

2009 serta masih adanya pengaruh budaya lokal dalam mempengaruhi

pilihan politik masyarakat kota Makassar. Partai Golkar sebagai peraih

kursi terbanyak pada pemilu legislatif di Kota Makassar. Kesuksesan

tersebut salah satunya oleh karena mekanisme pengelolaan dana internal

partai yang akan menjadi fokus penelitian.

B. Dasar dan Tipe Penelitian

Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif

teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam

terhadap gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif mengacu kepada

berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian

lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.13

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian

diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.

Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada

13
Hamidi.Metode Penelitian Kualitatif.Hal. 8

29
saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain

menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung

sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi

maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel

lain. Penulis mengunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian

ini berusaha untuk menggambarkan secara faktual mengenai pengelolaan

dana partai Golkar pada Pemilu legislatif 2009 di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut

penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran

tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan

fakta dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan atau daerah

penelitian melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan

observasi langsung. Peneliti turun langsung ke DPD II Partai Golkar di

kota Makassar untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti

rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses

wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data

30
seperti mekanisme pengelolaan dana partai golkar di kota Makassar dan

pengaruh pengelolaan dana terhadap kemenangan partai golkar dalam

pemilu legislatif di kota Makassar.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana

peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku,

jurnal, koran mengenai pengelolaan dana DPD II partai golkar kota

Makassar serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah

penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian

ini yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara.

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman (guide) wawancara.

31
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara

mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar

wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup

kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang

dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan

yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk

pengumpulan data ini terdiri dari komponen masyarakat dan beberapa

orang dari lembaga terkait. Pemilihan informan dapat berkembang dan

berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data

yang akurat. Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang

didapat sudah cukup untuk untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun kompenen narasumber terdiri dari: Pengurus DPD II Partai Golkar

Kota Makassar yakni Drs. H. Saad Iranda Dollar selaku Bendahara

Golkar Kota Makassar, Dra. Bernadeth Anastasya selaku Wakil

Bendahara Golkar Kota Makassar, Ir Victor Manguma selaku Wakil

Sekertaris Golkar Kota Makassar, Usman Gende, Se, M.Si selaku Kepala

Sekretariat Golkar Kota Makassar. Komisi Pemilihan Umum Kota

Makassar yakni Nurmal Idrus, SE selaku Anggota KPU Kota Makassar.

32
Tabel. Narasumber

Nama Jabatan

Drs. H. Saad Iranda Dollar Bendahara Golkar Kota Makassar
Dra. Bernadeth Anastasya Wakil Bendahara Golkar Makassar
Mansyur Sain, CPA Ketua Akuntan Publik Mansyur Sain & Rekan
Ir. Victor Manguma Wakil Sekertaris Golkar Kota Makassar
Nurmal Idrus, SE Anggota KPU Kota Makassar
Drs. Muh Sabir Kabag Umum KPU Kota Makassar
Usman Gende, SE, M.Si Kepala Sekretariat Golkar Makassar

b. Dokumen/Arsip

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data

dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode

dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari

sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip

mengenai berbagai hal yangberkaitan dengan fokus penelitian merupakan

salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen

yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau flim audio-

visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah

tentang partai golkar serta pengelolaan dana DPD II partai golkar di kota

Makassar.

E. Teknik Analisa

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan

proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus hingga

33
akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan. Analisa data dilakukan melalui

tiga alur, yakni Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau

verifikasi hasil akhir.

Pertama, Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian,

pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data dari field note dan

transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian

dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema,

menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses

reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai

ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan

mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara

yang berupa rekaman MP3, field note, dan pengamatan lainnya, penulis

langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih

teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena

keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian

data menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu

penulis dalam menganalisa data dan memasukannya kedalam bab

pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

Kedua, Sajian data adalah suatu susunan informasi yang

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat

34
sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun

tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh

dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara

mendalam terhadap data yang telah direduksi dengan cara kategorisasi.

Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak

membantu. Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/sketsa

dan tabel.Kesemuanya itu dirancang guna merakit secara teratur supaya

mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang baik.

Ketiga, dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus

memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai

melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu akan

diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai

pada penarikan kesimpulan akhir.

35
BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama

Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya

(Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar

bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir

pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat

untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan

politik.

Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari

anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer.

Panitia ini bertujuan untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar

Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah

peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi-organisasi yang

boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit

organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.14

Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan

Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang

14
Imam Pratignyo, Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar, (Jakarta: Yayasan Bhakti, 1984), Hal. 91.

36
dimaksudkan oleh Penpres No. 193/196415 untuk membicarakan

keanggotaan mereka di dalam Front Nasional. Pertemuan itu

diselenggarakan pada jam 9.00 pagi, 20 Oktober 1964.

Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun

“Piagam Pernyatan Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi

non-afiliasi berkumpul bersama menandatangani piagam. Kemudian pada

pukul 12 siang hari, 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya

terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat

wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratignyo (NU), J. K. Tumakaka

(pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S.

Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai

Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil

sekretaris.16 Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang

disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri. Organisasi ini dimaksudkan

sebagai Badan Kerjasama (BKS) antara militer dan kelompok sipil guna

menghadapi pertarungan politik dengan partai-partai politik khususnya

PKI.

15
Penpres No. 193/1964 ini berisi mengenai syarat organisasi yang dapat menjadi anggota dari
Front Nasional. Syarat-syarat tersebut antara lain; seasas dengan Front Nasional, berafiliasi
dengan salah satu partai. Sementara itu, di kalangan Golongan Karya non afiliasi, penpres ini
disebut penpres maut.
16
Suryadinata, op.cit, hlm. 15.

37
Kendatipun diawal pendirian (sesuatu yang wajar dialami oleh

organisasi-organisasi yang baru berdiri), Sekber Golkar ini kurang

efektif,17 tetapi sebuah embrio mesin politik militer yang akan digunakan

sebagai alat untuk mendomisasi kehidupan sosial, budaya, politik bahkan

ekonomi Indonesia telah berhasil dibangun dan dikembangkan.Dalam

perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan

Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.Menjelang

Pemilu tahun 1971 Sekber Golkar mampu memerankan diri sebagai

simbol modernisasi dengan wacana-wacana pembangunan ekonomi dan

satu-satunya alternatif untuk kemajuan Indonesia. Kekuatan sosial politik

ini dipromosikan kepada masyarakat sebagai kekuatan yang lain sama

sekali dari partai-partai politik yang ada. Kalau dalam Pemerintahan Orde

Lama gemuruh politik sangat terasa dalam kehidupan masyarakat dan

yang kedengaran setiap harinya hanya jargon-jargon politik, sementara

ekonomi tidak dibenahi secara menyeluruh, maka Pemerintahan Soeharto

yang menggantikannya mengubah orientasi pembangunan ke arah

ekonomi.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde

Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya

dan mereka tampil sebagai pemenang.Kemenangan ini diulangi pada

Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982,

17
Ibid, hlm. 16.

38
1987, 1992, dan 1997.Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena

pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat

mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitasPNS,

dan sebagainya.Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi

bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama

kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang

berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto.

Arus reformasi bergulir, Tuntutan mundur Presiden Soeharto

menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh

gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena

Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk

dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang

terpilih sebagai ketua umum di eraini kemudian mati-matian

mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkarberubah

wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra

sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil

mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisiscitra, inilah

yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama

partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era

Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suaradi peringkat ke

dua di bawah PDIP. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali

unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu

39
legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu

legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua.

Pemenangpemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di

Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum

menggantikanJusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal

bertekad akan kembali membawaGolkar memenangkan pemilu. Dia

menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilulegislatif 2014

nanti.

Tabel.Ketua Umum Golkar
Nama Periode Jabatan
Djuhartono 1964-1969
Suprapto Sukowati 1969-1973
Amir Moertono 1973-1983
Sudharmono 1983-1988
Wahono 1988-1993
Harmoko 1993-1998
Akbar Tanjung 1998-2004
Jusuf Kalla 2004-2009
Aburizal Bakrie 2009-sekarang
` Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah

1. Perspektif dan program partai

Partai Golkar mencoba memantapkan doktrin dan program

perjuangannya dalam sebuah kerangka yang mereka sebut sebagai

“paradigma baru”. Berikut adalah kerangka pandangan dan program

seperti yang disebutkan dalam dokumen-dokumen partai Golkar.

a). Asas

Golkar mempunyai 5 asas dalam berpartai politik yaitu :

1. Asas kepemimpinan Pancasila.

40
2. Asas demokrasi Pancasila.

3. Asas kesimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan

pribadi/kepemimpinan golongan.

4. Asas kekeluargaan dan gotong royong.

5. Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan.

b). Tujuan Partai

 Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

 Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar 1945.

 Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil

dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

 Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka

mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang

menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan,

hukum, dan hak asasi manusia18.

2. Platform

Platform yang dimaksudkan di sini adalah landasan tempat

berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari

mana dan ke mana perjuangan Partai Golkar hendak menuju. Platform

18
Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009 “ Suara Rakyat Suara Golkar “ Hal 82.
Sekertariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2009.

41
merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dari pemahaman,

pengalaman dan kesadaran historis Partai Golkar dalam menyertai

bangsa membangun masa depan.

Pertama, Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka

Partai Golkar berwawasan kebangsaan yaitu suatu wawasan bahwa

bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu.

Kedua, Partai Golkar adalah partai majemuk (pluralis), dalam artian

Partai yang menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi Golkar

kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang membentuk mozaik

keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona yang berbudi luhur

dalam semboyan Bhinekka Tunggal Ika. Komitmen ini akan dipertahankan

oleh partai Golkar sepanjang masa.

Ketiga, Golkar adalah partai yang berkomitmen pada demokrasi.

Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi

yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. Golkar baru

menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh dan

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Keempat, Golkar adalah partai yang berjuang unutk mewujudkan

kesejahteraan rakyat sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan

nasional. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan

42
meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh.

Dengan sikap ini Golkar mempertegas keberpihakan pada rakyat.

Kelima, Golkar adalah partai yang berkomitmen pada penegakan

hukum, keadilan dan hak-hak manusia. Sebagai partai politik yang hidup

di negara yang berdasarkan hukum, maka Golkar senantiasa

mengupayakan supremasi hukum di segala bidang.

Keenam, Golkar adalah partai yang senantiasa mendasarkan gerak

langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama.

Etika adalah moralitas dan saripati agama serta buah dari keberagaman

itu sendiri. Dengan komitmen ini Golkar menempatkan keimanan dan

ketakwaan sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang

demikian maka agama memiliki fungsi motivatif, inspiratif, dan sublimatif.

Ketujuh, Golkar adalah partai dalam setiap gerak langkahnya

senantiasa berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan

yang telah menjadi sikap dasar Golkar sejak kelahirannya, bahkan

menjadi salah satu butir dari nilai-nilai dasar Golkar seperti yang

tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya.

Kedelapan, Golkar adalah pelopor pembaharuan dan

pembangunan. Sikap dasar ini membawa Golkar senantiasa mendorong

gerakan reformasi secara menyeluruh yang dilangsungkan secara

gradual, incremental dan konstitusional.

43
B. Visi dan Misi Partai Golongan Karya

Adapun visi Golkar sebagai berikut:

1. Golkar adalah partai terbuka bagi segenap golongan dan lapisan

masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku,

bahasa dan status sosial ekonomi.19

2. Golkar adalah partai mandiri yang merupakan organisasi kekuatan

sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan

kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari

siapa pun atau pihak manapun. Partai Golkar adalah Partai

independen, baik secara struktural maupun kultural.

3. Golkar adalah partai demokratis, Sebagai partai yang demokratis

Golkar senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-

betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis

dan terbuka.

4. Golkar adalah partai moderat, sebagai partai yang moderat Golkar

senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak

berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrim. Dengan demikian

partai Golkar baru mengembangkan sikap non-sekretarian bahkan

dapat dikatakan anti sektaria. Visi politik moderat adalah visi yang

dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan

politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

19
Ibid Hal.82

44
5. Golkar adalah partai yang solid, sebagai partai yang solid Golkar

secara utuh dan kukuh senantiasa mendayagunakan potensi yang

dimilki secara sinergis. Dengan visi ini, Golkar melakukan

konsilidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal

dengan mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan

canggih.

6. Golkar adalah partai yang mengakar. Sebagai partai yang

mengakar Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota

dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan

azas prestasi, bukan berdasarkan atas azas kolusi dan nepotisme.

7. Golkar adalah partai yang responsif. Sebagai partai yang responsif

Golkar senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan

kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan

keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh

rakyat tanpa membedakan latar belakang, suku, etnis, agama,

bahasa, aliran dan kebudayaan.

Berdasarkan ketujuh visi baru Partai Golkar tersebut, maka

sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan

perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian Golkar baru

menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menggangap

Golkar sebagai mesin pengumpul suara dari pemerintah (the ruler’s party)

seperti dalam paradigma lama. Partai Golkar adalah partai baru yang

terus mereformasi dirinya untuk menuju the rulling party atau partai yang

45
darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara partai Golkar

dengan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional

antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat.

Rumusan hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan

hubungan yang bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif.

Dengan gambaran visi baru partai Golkar tersebut diharapkan setiap

anggota dan kader yakin bahwa partai Golkar adalah partai yang besar,

partai yang kuat, dan partai yang selalu berakar di hatinya rakyat

Indonesia.20

Misi Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai

politik modern yaitu:

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan,

mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta

kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat

publik.

2. Melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem

prestasi (merit sistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk

menduduki posisi - posisi politik atau jabatan - jabatan publik.

Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat

mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk

diabadikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan

rakyat.

20
Ibid.Hal 64

46
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang

dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai

pikiran, aspirasi dan kritik masyarakat.21

STRUKTURAL KEMITRAAN
FUNGIONAL

DPP PEMERINTSH PARTAI GOLKAR
PARTAI GOLKAR NON PEMERINTAH
PRIVAT BADAN LEMBAGA
(KORPORASI/PERS SAYAP
EORANGAN)
ORSOSMASINAL/
ORSISMALMAS
DPP PROPINSI LPPM
PARTAIGOLKAR KAB / KOTA PENDIRI DIDIRIKAN
AFILIASI

DPP KAB /KOTA PENGURUS
PARTAIGOLKAR TK. KAB / KOTA

PIMP KEC PENGURUS
PARTAI GOLKAR TK. KEC

PIMP DESA / KEL PENGURUS
PARTAIGOLKAR TK. DESA / KEL

KPM KPM

21
Ibid hal 8

47
C. Gambaran umum DPD II Partai Golkar Kota Makassar

Partai Golkar adalah partai yang memiliki basis massa terbesar di

Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Tradisi Golkar sudah

mengakar dalam diri Masyarakat Makassar, sehingga tidak

mengherankan jika Partai Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang

pemilu di Kota Makassar. Seperti yang dikatakan Victor Manguma :

“Golkar adalah partai besar dan mendarah daging di Kota Makassar partai

ini selalu menjadi pemenang pemilu, walaupun tidak bisa dipungkiri jumlah

suara mengalami penurunan.”22

Tabel Pengurus Golkar Kota Makassar 2004-2009
NAMA JABATAN

DRS. H. AMBAS SYAM, MS KETUA
IR. H. HARIS YASIM LIMPO WAKIL KETUA
IR. H. A RAHMAN HALID WAKIL KETUA
H. NASRAN MONE S,AG WAKIL KETUA
IR. FAROUK MAPPASELING BETTA, MM SEKRETARIS
IR. VICTOR MANGUMA WAKIL SEKRETARIS
DRS. H. SAAD IRANDA DOLLAR BENDAHARA
PASAMBANGI WAKIL BENDAHARA
DRS. MISBAHUDDIN, MSI KETUA PP
ZAINAL ARIFIN ALFIN KETUA OKK
RACHMAN PARENRENGI KETUA HUMAS
DRA. IDA ANDALIA, MSI KETUA CENDIKIAWAN
RAHMAN PIDE, S,IP KETUA PANGMAS
IR, JAPRI YAKUB TIMBO KETUA PEMUDA
ISKANDAR NAWING, SH KETUA HUKUM
MEDISWATI, ST KETUA WANITA
BHAKTI BARAMULI, MBA KETUA KOPERASI
HJ. EDIB HANOUM ANAS KETUA ROHANI
Sumber: Partai Golkar Makassar

22
Wawancara dengan Ir Victor Manguma, Wakil Sekertaris Golkar Kota Makassar di
rumahnya Jln Tudopolly, 19 Desember 2011, Pukul 17. 25 WITA

48
Pada pemilu legislatif tahun 2009 Partai mengirim Calegnya untuk

bertarung merebut kursi di Parlemen sesuai denga dapilnya masing-

masing, dan akhirnya terpilih 11 orang yang duduk di DPRD kota

Makassar.

Tabel Caleg Partai Golkar 2009

DAPIL : I
JENIS KECAMATAN
NO
NAMA LENGKAP
URUT KELAMIN (TEMPAT TINGGAL CALON)

1 2 3 4
1 IR. FAROUK MAPPASELING BETTA, MM L PANAKKUKANG
2 IR. H. HARIS YASIN LIMPO L MARISO
3 BERNADETH ANASTASYA P RAPPOCINI
4 Drs. ISWAN SETIYO UTOMO L RAPPOCINI
5 Drs. H. INCE ADNAN MAHMUD L UJUNG PANDANG
6 A. RAHMATIKA DEWI, Y, S. KG P MAKASSAR
7 Drs. H.M. RUDHY SYAHRUDDIN, SH, L RAPPOCINI
MBA, MH
8 L MAMAJANG
ADY FRANKY BARAMULI
9 HENNY IDRIS, SH P MAKASSAR
10 H. MANSYUR THABA, S. SOS, MM L UJUNG PANDANG
11 BENNY BUDIONO L UJUNG PANDANG
12 HERDA HENDARSA P UJUNG PANDANG

DAPIL: II
JENIS KECAMATAN
NO
NAMA LENGKAP (TEMPAT TINGGAL
URUT KELAMIN CALON)

1 2 3 4
1 H. NASRAN MONE, S. Ag, MM L TAMALATE
2 YUSUF GUNCO, SH, MH L TAMALATE
3 Dra. HJ. RIYANTI NAZIEF P RAPPOCINI
4 JUMAIL, SmHK L TAMALATE
5 ABDUL NASIR DG. NGERANG, S. Sos. L MARISO
6 Dra. HJ. MURTINI SUHARTO P MAMAJANG
7 IR. A. NURMAN M. M. Si L MAMAJANG

49
8 Drs. H. MUHAMMAD SALEH MANDA L MARISO
9 IR. Hj. ELLY MERJAN AKIB ISMAIL P MAMAJANG
10 PARTONO SOEMARYO, SE L MAMAJANG
11 FAHRUDDIN RANGGA, SE, M. Si L MARISO
12 INDRIANA PARENRENGI P RAPPOCINI
13 ASDAR TUKAN L TAMALATE

DAPIL : III

JENIS KECAMATAN
NO
NAMA LENGKAP (TEMPAT TINGGAL
URUT KELAMIN CALON)

1 2 3 4
1 IR. H. MUHAMMAD IRIANTO AHMAD, MM L RAPPOCINI
2 RAHMAN PINA, S. Ip L MANGGALA
3 Dra. HJ. ASMAENY AZIS, M. Si. MH P PANAKKUKANG
4 WENDY KALA TIKUPADANG, SE L PANAKKUKANG
5 Drs. ABDUL TALIB MUSTAFA L MANGGALA
6 HJ. HERLINA AMIN NOOR, SH P PANAKKUKANG
7 H. SAMSUDDIN KADIR, SE L PANAKKUKANG
8 MISBAHUDDIN, SE, M. SI L TAMALANREA
9 ANDI BESSE FERIAL, Sp P MANGGALA
10 HUSNI L MANGGALA
11 SUSUMAN, SE L TAMALATE

DAPIL : VI
JENIS KECAMATAN
NO
NAMA LENGKAP (TEMPAT TINGGAL
URUT KELAMIN CALON)

1 2 3 4
1 Drs. SAAD IRANDA DOLLAR L MARISO
2 Drs. M. JUNIAR ARGE L TALLO
3 DRA. Hj. A. IDA ANDALIA, M. Si P PANAKKUKANG
4 RAFIUDDIN KASUDE L UJUNG TANAH
5 H. GOSE HALIM L TALLO
6 DRA. Hj. NURJANNAH ABNA, M. Pd P PANAKKUKANG
7 ABDUL WAHAB TAHIR L BONTOALA
8 MUHAMMAD ABDUH RACHMAN L TAMALATE
9 HJ. SHERLY NIRWANA MANSYUR P BONTOALA
10 ELBER MAQBUL AMIN, ST L BONTOALA

50
11 Drs. H. AHKAM SUPU L TALLO
12 HARWATY, SE P WAJO
13 SUHARTO, S. Sos.i. M. Si L MAKASSAR

DAPIL : V

JENIS KECAMATAN
NO
NAMA LENGKAP (TEMPAT TINGGAL
URUT KELAMIN CALON)

1 2 3 4
1 Drs. H. ANDI HASIR. HS L RAPPOCINI
2 Ir. JAPRI Y. TIMBO L RAPPOCINI
3 MEDIS WATI, ST P TAMALANREA
4 NASRUDDIN IBRAHIM TUWO L MANGGALA
5 DRS. TAKIRIN DAMING L TAMALANREA
6 St. RUGAYAH P BIRINGKANAYA
7 PASAMBANGI L TAMALANREA
8 IMRAN TENRI TATA AMIN L PANAKKUKANG
9 HJ. SULEHA P MANGGALA
10 MUHAMMAD RIZAL L BIRINGKANAYA
11 ABADI SIRAJUDDIN L UJUNG PANDANG

Tabel Perolehan Suara Golkar Kota Makassar 2009

Dapil 1 26.742
Dapil 2 22.673
Dapil 3 20.346
Dapil 4 14.847
Dapil 5 15.587
JUMLAH 100.195
Sumber: KPU Kota Makassar

51
BAB V

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Keuangan DPD II Golkar

Kota Makassar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Makassar

Sebuah partai dengan ide-ide yang baik, pemimpin berkomitmen

dan besar jumlah anggota masih bisa gagal mencapai tujuannya. Terlalu

partai politik sering membuat kesalahan dengan mencurahkan semua

mereka sumber daya dan energi untuk jangka pendek pemilu

kampanye, bukan untuk membangun dan memelihara padat demokratis

pihak organisasi. Partai organisasi harus menjadi prioritas bagi pemimpin

partai sebelum isu kampanye organisasi dibahas. Partai politik harus

diatur dan dikelola tidak berbeda dari organisasi yang sukses lainnya.

Partai politik melalui pendidikan politik memiliki peran dan nilai strategis

dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik memiliki

dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang

bermartabat.

Eksistensi keberhasilan suatu Partai dalam kancah perpolitikan,

salah satu tolak ukurnya adalah memiliki pengelolaan keuangan yang

baik. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa parpol memerlukan dana

yang besar untuk menyukseskan program-programnya, terutama untuk

memperoleh kemenangan dalam pemilu. Sumber dana yang utama

berasal dari sumbangan para simpatisan. Banyak kelompok tertentu baik

52
secara individual maupun dalam bentuk entitas bisnis melakukan

pendekatan kepada suatu partai politik dengan cara memberikan

sumbangan dalam jumlah besar (siginifikan). Hal itu dilakukan agar

kepentingan mereka dapat diakomodasi oleh partai politik tersebut.

Bentuk akomodasi kepentingan tertentu yang di dalamnya ada unsur

vestedinterest tercermin dalam perumusan kebijakan yang menyangkut

kepentingan publik. Untuk menjaga agar partai politik tidak berpihak pada

sekelompok kepentingan tertentu, maka diperlukan pembatasan-

pembatasan dalam hal pemberian sumbangan, baik oleh individu maupun

organisasi tertentu. Partai sebagai entitas nirlaba mempunyai batasan-

batasan yang secara ketat diatur dalamundang-undang. Sehingga dalam

menjalankan sisi operasionalnya. Dalam melaksanakan mekanisme

pengelolaan keuangan partai, haruslah diatur dalam peraturan oranisasi

partai.Kampanye harus selalu berada dalam koridor undang-

undang.Laporan Dana Kampanye dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pesertaPemilu dalam hal pengelolaan Dana

Kampanye yang meliputi sumber-sumber perolehandan penggunaannya.

Suatu aturan pembatasanmerupakan salah satu upaya menjaga netralitas

parpol dalam mempertahankan idealisme memperjuangkan kepentingan

rakyat.

Mekanisme pengelolaan keuangan partai haruslah diatur dalam

peraturan organisasi partai, hal ini diperlukan bukan semata demi menaati

perintah UU, tetapi juga demi membangun sistem organisasi modern agar

53
lebih tanggap atas tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat.

Pengaturan ini juga akan mendorong partai untuk menjadi institusi yang

transparan dan akuntabel, sehingga sedini mungkin dapat menghindari

dari penguasaan oleh pemilik uang. Yusman mengatakan:“semua partai

memiliki peraturan yang mengatur keuangan, begitupun dengan Golkar,

manajemen keuangan Golkar di atur dalam peraturan organisasi partai

golkar agar berjalan sebagaimana mestinya”23Hal senada juga

diungkapkan Bernadeth Anastasya:

“sistem pemilu sebagai instrumen dari demokrasiuntuk merebut
kekuasaanmengubah fungsi parpol menjadi mesin pemilu yang
bertugas mendulang suara rakyat sebanyak-banyaknya. Karena
harus mendapat suara terbanyak, parpol tentu butuh dana yang
banyak pula dan ini harus benar-benar dalam Peraturan organisasi
partai.”24

Partai politik membutuhkan berbagai sumber daya menjadi

sukses. Partai-partai politik minimal harus memiliki: Ide untuk

meningkatkan negeri; Aturan dan struktur (Konstitusi); Pemimpin;

Anggota, dan Sumber daya (keuangan). Selain atribut-atribut partai yang

sukses juga perlu memiliki strategi untuk: Mengembangkan partai;

Internal partai komunikasi; Keanggotaan rekrutmen; menjelaskan ide-ide

kepada publik (dan media); Meningkatkan sumber daya (dan pengeluaran

dana); Pemilihan umum; Merekrut calon; Kampanye, dan Memantau

proses pemilihan. Pengelolaan keuangan partai Golkar telah diatur dalam

23
Wawancara dengan Yusman, Ketua sekretariat Partai Golkar Kota Makassar, 15
Desember 2011 Pukul 10.30 Wita
24
Wawancara dengan Drs. Bernadeth Anastasya, Wakil Bendahara Golkar Kota
Makassar, di Sekret Golkar Kota Makassar, 4 Januari 2012 Pukul 15.30 Wita

54
AD/ART partai Golkar dan diperjelas dalam Peraturan Organisasi

No PO07/DPP/Golkar/XII/2005/tentang Pengelolaan dan Mekanisme

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golkar.

“Keuangan Partai Golkar adalah semua hak dan kewajiban Partai
Golkar dalam rangka penyelenggara program umum yang dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
dimiliki oleh Partai Golkar.”25

Keuangan Partai Golkar dikelola secara tertib dan transparan

dengan menggunakan kaidah dan sistem pembukuan yang telah diterima

secara umum. Menurut Iranda Dollar: “semua sudah diatur secara baik,

Golkar adalah partai besar dan selalu eksis itu salah satunya disebabkan

manajemen keuangan yang teratur dan sistematis”26. Pembukuan Partai

Golkar disesuaikan dengan kebutuhan partai guna mencatat setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam penyusunan laporan keuangan

partai. Sumber penerimaan keuangan Partai Golkar terdiri dari: iuran

wajib, iuran sukarela, sumbangan perseorangan, sumbangan

badan/lembaga, usaha lain yang sah dan bantuan dari anggaran

negara/daerah.

Iuran anggota biasanya dibayar rutin oleh para anggota besarnya

iuran tergantung dari intern partai, ini penting bagi pendanaan dan

kelangsungan kegiatan partai. Iuran wajib anggota Partai Golkar Kota

Makassar didapat dari anggota legislatif baik ditingkat daerah, provinsi,

25
Peraturan Organisasi Golkar tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Partai BAB I, Pasal 1:1
26
Wawancara dengan Drs. H. Saad Iranda Dollar, Bendahara Golkar di Sekret Golkar
Kota Makassar, 21 Desember 2011, Pukul 13. 25 WITA

55
maupun pusat yang terpilih menggunakan Golkar sebagai kendaraan

politiknya dan dibayar per bulan. Anggota legislatif di daerah dikenakan

biaya Rp. 1.500.000, anggota legislatif di provinsi dikenakan biaya Rp.

2.000.000, dan untuk tingkat pusat dikenakan biaya Rp. 3.000.000. seperti

yang dikatakan Bernadeth Anastasya:

“ada iuran wajib, tapi diperuntukan kepada anggota legislatif terpilih
di daerah, provinsi, dan pusat, besar iuran telah ditentukan.”27

Golkar tidak memungut biaya dari anggota lainya, sumbangan yang

diterima dari anggota lain diluar anggota legislatif terpilih lebih bersifat

sukarela sebagai pembuktian loyalitas kepada partai. Sumbangan

perseorangan telah ditentukan dalam UU partai politik dimana besar

sumbangan tidak boleh lebih dari 1 Milyar ini pun harus jelas siapa yang

menyumbang dengan maksud yang jelas. Sumbangan badan atau

perusahaan non pemerintah pun tidak boleh melebihi 5 Milyar. Aturan ini

idealnya diberlakukan agar partai politik tidak terikat dengan kepentingan-

kepentingan badan/lembaga namun lebih fokus kepada kepentingan

rakyat. Namun tidak bisa disangkal bahwa partai Golkar dan partai besar

lainnya memiliki kader partai yang juga memiliki jabatan penting dalam

lembaga/perusahaan, sumbangan dari lembaga/perusahaan tidak begitu

kelihatan oleh karena lebih kepada loyalitas kader terhadap partai dengan

mengembleng tendensi politik.

27
Wawancara dengan Drs. Bernadeth Anastasya, Wakil Bendahara Golkar Kota
Makassar, di Sekret Golkar Kota Makassar, 4 Januari 2012 Pukul 15.30 Wita

56
Dalam pemilu legislatif 2009 Bantuan dari pemerintah kepada

partai politik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2005

tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Bantuan keuangan

adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau

pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di Lembaga

Perwakilan Rakyat. Pada konteks ini diberikan secara proporsional

berdasarkan jumlah kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilihan

umum tahun 2004. Ada tiga macam pemberian bantuan keuangan kepada

partai. Pertama, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN. Bantuan

ini diberikan kepada partai di tingkat pusat bagi yang mendapat kursi di

DPR.Kedua, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi.

Diberikan kepada partai, di tingkat provinsi bagi yang mendapat kursi di

DPRD provinsi. Sedangkan yang ketiga adalah bantuan keuangan yang

bersumber dari APBD kabupaten atau kota diberikan kepada parpol yang

mendapat kursi di DPRD kabupaten atau kota.

Terkait dengan pemberian bantuan dari Permerintah Daerah untuk

Kota Makassar sendiri, hal tersebut sudah diatur dalam Perda No. 10

Tahun 2006 pada Bab 3, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

yang berbunyi :“Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

setiap kursi pertahun“. Dana yang diberikan diperuntukan guna pendidikan

dan kaderisasi politik.

57
Dalam kasus Partai Golkar dana bantuan dari pemerintah tergolong

kecil jika diperuntukan untuk pendidikan dan kaderisasi politik. Partai

politik melalui pendidikan politik memiliki peran dan nilai strategis dalam

pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik memiliki dasar

yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.

Partai diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai Instrument Of

Political Education dengan baik dan benar, sesuai amanat yang tertuang

dalam pasal 11 huruf a UU No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik

menyebutkan: “Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik

bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia

yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.” Sosialisasi politik ke masyarakat juga

membutuhkan dana operasional di lapangan. Menurut Iranda Dollar:

“kita memang diberikan dana dari pemerintah, tapi untuk Partai
Golkar dana tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan
dengan program partai yang membutuhkan banyak dana”28

Dalam sistem keuangan, terdapat pendapatan dan pengeluaran

yang akan di audit dalam pembukuan partai, jika pendapatan partai golkar

telah diuraikan diatas maka pengeluaran Partai Golkar dibagi menjadi

menjadi:

1. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran organisasi guna

membiayai kegiatan kesekretariatan Partai Golkar.

28
Wawancara dengan Drs. H. Saad Iranda Dollar, Bendahara Golkar di Sekret Golkar
Kota Makassar, 21 Desember 2011, Pukul 13. 25 WITA

58
2. Pengeluaran Program adalah pengeluaran organisasi guna

membiayai pelaksanaan program umum, termasuk

membiayai bantuan kepada organisasi/ kader yang

bersimpati kepada partai, dan kegiatan yang bermanfaat

bagi partai.

3. Pengeluaran bantuan daerah, guna membantu kegiatan

kesekretariatan partai di daerah.

Pengeluaran dana Partai Golkar adalah anggaran yang harus

dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan/menjalankan program partai

dan itu dicatat dalam pembukuan partai.

Transaksi Pencatatan Klasifikasikan dan Pembukuan dan
 Sumbangan Transaksi posting ke buku Pelaporan
 Pendanaan besar
kegiatan
(pengeluaran)
Fungsi Audit
Publik dan pihak yang
membutuhkan laporan
keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan Partai Golkar disusun

secara periodik dan disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus dalam

waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, karenanya

masing-masing disebut dengan laporan triwulan, semester dan tahunan.

59
partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban

penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan Angggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kepada BPK secara berkala satu tahun sekali

untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui

eksistensi partai politik adalah dengan melihat institutionalisasi partai

politik, yang dimaksud dengan institutionalisasi partai politik ialah situasi di

mana terdapat stabilitas dalam kompetisi antar-partai, sehingga partai

akan memiliki akar stabil di masyarakat, dan partai-partai yang

berkompetisi dalam pemilihan umum diterima sebagai alat yang sah untuk

menentukan siapa yang akan mengelolah pemerintah, dan partai memiliki

aturan yang relatif stabil dan terstruktur.

60
UU NO.10 THN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK

SUMBER PENGELOLAAN LAPORAN
DANA KAMPANYE DANA KAMPANYE DANA KAMPANYE

I. IURAN ANGGOTA
II. SUMBANGAN PERORANGAN
ANGGOTA PARTOL DIATUR
DIPERIKSA
DALAM AD-ART REKENING BPK
LAPORAN DANA
III. SUMBANGAN PERORANGAN UMUM YG BERSUMBER
BUKAN ANGGOTA PARPOL PENERIMAAN PARTAI DARI
MAKSIMAL
GOLKAR APBN/APBD
Rp. 1 MILYAR/ORG/THN
IV. SUMBANGAN PERUSAHAAN
MAKSIMAL
Rp. 4 MILYAR/PT/THN PEMERINTAH
V. BANTUAN PEMERINTAH DARI PENGELUARAN
PEMERINTAH MELALUI
APBN/APBD BERDASARKAN
PEROLEHAN SUARA BIAYA PELAKSANAAN
PROGRAM, OPERASIONAL
SEKRETARIAT PARTAI
PEMBERI SUMBANGAN HARUS
MENCANTUMKAN IDENTITAS PENGURUS PARTAI DISETIAP TINGKATAN
YANG JELAS WAJIB MENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN &
PENGELUARAN KEUANGAN SETELAH
TAHUN ANGGARAN BERAKHIR & TERBUKA
UNTUK DIKETAHUI MASYARAKAT

61
Pengaturan dana kampanye politik ditujukan untuk menciptakan

sebuah sistem yang jujur, dimana partai ataupun kandidat dapat

berpartisipasi dan berperilaku secara transparan dan akuntabel terhadap

masyarakat. Pengaturan ini juga menuntut partai dan kandidat untuk

transparan dalam soal pengumpulan dan pembelanjaan uang mereka.

Buruknya pengaturan dana kampanye membawa konsekuensi

meningkatnya resiko terbentuknya pemerintah yang korup pasca pemilu.

Dana kampanye partai dan kandidat diperoleh dari sumbangan pihak

internal dan eksternal, baik besar maupun kecil. Para penyumbang ini

tentu saja memiliki alasan tertentu saat mereka menyumbangkan uang

mereka untuk kampanye partai atau kandidat tertentu, tak terkecuali

harapan untuk mendapatkan keuntungan material dari partai atau kandidat

yang didukungnya, antara lain melalui pemberian pekerjaan yang

bersumber dari anggaran negara, penunjukan dalam pengisian jabatan

potensial, dan sebagainya. Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah

korupsi (investive corruption) dengan membatasi partai atau kandidat dari

pengaruh berlebihan (kooptasi) donatur/penyumbang.

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 mengatur tiga sumber dana

kampanye dalam pemilu DPR dan DPRD, yaitu dari partai politik, calon

anggota DPR dan DPRD dari partai politik yang bersangkutan, dan

sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum. Sumbangan dari

pihak lain juga diperbolehkan untuk dana kampanye pemilu anggota DPD.

Untuk sumbangan dari pihak eksternal ini, UU memberikan batasan

62
jumlah maksimal.Sumbangan dari pihak eksternal untuk kampanye pemilu

anggota DPR dan DPRD dibatasi masing-masing maksimal Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk sumbangan dari perseorangan

dan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk sumbangan dari

kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah. Sementara

itu, jumlah maksimal sumbangan dana kampanye pemilu anggota DPD

dibatasi masing-masing Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) untuk sumbangan dari perseorangan dan Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) untuk sumbangan dari kelompok, perusahaan dan/atau

badan usaha nonpemerintah. Selain itu, sumbangan dari pihak luar untuk

partai peserta pemilu dan calon anggota DPD harus disertai catatan yang

jelas mengenai identitas pemberi sumbangan.Seperti yang di ungkapkan

Muh. Sabir:

"Identitas penyumbang harus jelas. Alamat juga harus jelas. Tidak
boleh ada yang gaib,"29

Aturan mengenai sumber dan batasan sumbangan dana kampanye

dalam UU No. 10 Tahun 2008 mengandung dua kelemahan yang cukup

mendasar. Pertama, berbeda dengan sumbangan dari pihak eksternal

yang diatur batasan jumlah maksimalnya, sumbangan dari partai atau

kandidat tidak dibatasi sama sekali. Ketiadaan batasan sumbangan pihak

internal menyebabkan kandidat dan parpol menjadi pundi uang tidak

terkontrol. Hal ini mengesampingkan prinsip equal opportunity dalam

29
Wawancara dengan Drs. Muh Sabir, Kepala Kabag Umum KPU Kota Makassar, 20
Desember 2011 di KPU Kota Makassar, Pukul 10.30 Wita

63
pemilu dan cenderung menguntungkan kandidat yang kaya-raya atau

partai-partai yang memiliki dana besar. Selain itu, dalam konteks

pelembagaan partai, ketiadaan pengaturan sumbangan internal ini

memberikan keleluasaan bagi bertahannya oligarki di internal partai. UU

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga tidak mengatur sumbangan

dana kampanye dari internal partai.

Partai Golkar Kota Makassar tidak menetapkan berapa besar

jumlah uang yang harus diberikan calegnya kepada partai pada saat

kampanye seperti yang diungkapkan Iranda Dollar:

“kami tidak meminta uang dari para caleg, karena ini adalah
mekanisme suara terbanyak maka caleg yang mengatur
keuangannya bersama tim suksesnya namun jika memberikannya
maka kami anggap sumbangan sukarela dan digunakan untuk
kampanye Golkar secara umum”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian dana kampanye dari

para caleg Golkar ke partai tidak ditentukan dan dianggap sebagai

sumbangan sukarela sebagai loyalitas kepada partai. Namun seakan

menunjukan bahwa pemberian dana yang tidak ditentukan ini akan

menguntungkan bagi caleg yang kaya dan menjadi prioritas partai. Para

caleg memiliki mekanisme pengelolaan dana sendiri, dengan mekanisme

suara terbanyak caleg hanya mengunakan partai sebagai kendaraan

untuk bertarung dalam pemilu selebihnya sumber daya caleg

Ada beberapa hal positif menyangkut pertanggungjawaban dana

kampanye dalam UU No. 10 Tahun 2008. Pertama, dana kampanye

64
pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye

parpol peserta pemilu atau calon anggota DPD yang bersangkutan pada

bank. Dana kampanye pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan

pengeluaran khusus yang terpisah dari pembukuan keuangan partai

politik. Partai Golkar Kota Makassar dalam menyimpan dana kampanye

telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 16 juli

2008 di Bank Mandiri Cabang Slamet Riyadi.

Laporan dana kampanye parpol peserta pemilu dan calon anggota

DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada

kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU/KPUD paling lama 15 hari

sesudah hari/tanggal pemungutan suara. KPU Kota Makassar menujuk

Kantor Akuntan Publik“ Mansyur Sain dan Rekan” dengan lisensi KEP-

419/KM.5/2005 yang beralamt di Graha Surandar Lt. 1, Jln Mesjid Raya

No 80 A. Menurut Anastasya Bernadeth: “laporan keuangan dan

kampanye harus diserahkan ke Lembaga Akuntan Publik, dan kami telah

menyerahkannya”30

30
Wawancara dengan Drs. Bernadeth Anastasya, Wakil Bendahara Golkar Kota
Makassar, di Sekret Golkar Kota Makassar, 4 Januari 2012 Pukul 15.30 Wita

65
PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAN KAMPANYE
PERIODE JULI 2008 – APRIL 2009

NO URAIAN CATATAN (DALAM UNIT KET
RUPIAH)
1 PENERIMAAN DANA
KAMPANYE
I. Saldo Awal 1.1 - -
a. Sumbangan Partai Politik 1.2 - -
b. Sumbangan Calon Legislatif 1.3 - -
c. Sumbangan Perorangan
d. Sumbangan 1.4 - -
Perusahaaan/Badan Usaha 1.5 - -
e. Lain-lain
- -
Jumlah Penerimaan Kas

II.Penerimaan II.1 570,885,840 139,151
a. Sumbangan Partai Politik II.2 - -
b. Sumbangan Calon Legislatif II.3 59,050,000 -
c. Sumbangan Perorangan
d. Sumbangan II.4 - -
Perusahaan/Badan Usaha II.5 118,392 -
e. Lain-lain
630,024,232 139,151
Jumlah Penerimaan Kas
JUMLAH PENERIMAAN 630,024,232 139,151
2 PENGGUNAAN DANA
KAMPANYE
I. Pengeluaran Operasi III.1 139,415,000 -
a. Pertemuan terbatas III.2 421,680,000 -
b. Pertemuan tatap muka
c. Media massa cetak dan III.3 1,000,000 -
media massa elektronik
d. Penyebaran bahan kampanye III.4 25,000,000 139,151
kepada umum
e. Pemasangan alat peraga III.5 - -
ditempat umum III.6 42,166,000 -
f. Rapat umum
g. Kegiatan lain yang tidak
melanggar larangan
kampanye dan Peraturan III.7 - -
Perundang-undangan
Jumlah Pengeluaran Operasi 629,261,000 139,151

66
II. Pengeluaran Modal
a. Pembelian kendaraan IV.1 - -
b. Pembelian peralatan
(Komputer, Inventaris) IV.2 - -
c. Lain – lain IV.3 - -

Jumlah Pengeluaran Modal - -

III. Pengeluaran Lain-lain
Pengeluaran Lain-lain V.1 763,232 -
Jumlah Pengeluaran Lain-lain 763,232 -
JUMLAH PENGELUARAN 630,024,232 139,151
3 Saldo Dana Kamapanye (1 -/- 2) - -
Sumber : KPU Kota Makassar

Partai Golkar Kota Makassar menyerahkan Laporan Penerimaan

dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP)

menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tanggal 28 april

2009. Seharusnya LPPDKP beserta laporan terkait diserahkan ke KAP

yang ditunjuk KPU paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal

pemungutan suara atau paling lambat tanggal 24 april 2009, dan hal ini

menyimpang dari pasal 31 keputusan KPU Nomor 01 tahun 2009 dan

pasal 135 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Pencatatan

LPPDKP dan RKDKP Partai Golkar Kota Makassar kepada KAP tidak

begitu rinci karena hanya melaporkan totalnya saja.

Terdapat perbedaan jumlah penerimaan antara Daftar Sumber

Penerimaan Dana Kampaye Pemilihan Umum (DSPDKP) dengan

LPPDKP, menurut DSPDKP jumlah sumbangan dalam bentuk kas adalah

Rp. 304.313.140,- sedangkan dalam LPPDKP adalah Rp. 630.024.232,-

sehingga terdapat selisih Rp. 325. 771.092 selisih tersebut tidak dapat

67
dijelaskan penyebabnya. Sedangkan jumlah sumbangan bukan kas tidak

dicatat dalam DSPDK. Terdapat juga perbedaan jumlah pengeluaran

antara Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (DAPDKP)

dengan LPPDKP, menurut DAPDKP pengeluaran kas Rp. 165.303.00,-

sedangkan LPPDKP adalah Rp 630.024.232.

68
UU NO.10 THN 2008
TENTANG PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD
SUMBER PENGELOLAAN LAPORAN
DANA KAMPANYE DANA KAMPANYE DANA
KAMPANYE
REKENING UMUM
PARTAI GOLKAR DIPERIKSA OLEH
REKENING KANTOR
KHUSUS AKUNTAN PUBLIK
PENERIMAAN DANA
1. CALON ANGGOTA DPR,DPRD YANGDITUNJUK
LAPORAN
KAMPANYE OLEH KPU/KPUD
2. SUMBANGAN PIHAK DANA
LAIN PERORANGAN MAKSIMAL KAMPANYE
Rp. 1 MILYAR

3. SUMBANGAN PIHAK PENGELUARAN
KPU/KPUD
LAIN KELOMPOK, PERUSAHAAN, BELANJA KAMPANYE
BADAN USAHA NON PEMERINTAH SESUAI
PENGURUS PARTAI DISETIAP DENGAN
MAKSIMAL Rp. 5 MILYAR
TINGKATAN WAJIB MENYAMPAIKAN TINGKATAN
4. PEMBERI SUMBANGAN HARUS LAPORAN PENERIMAAN & PARTAI
MENCANTUMKAN IDENTITAS YG JELAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE POLITIK
KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG DITUNJUK OLEH KPU/KPUD
YANG PALING LAMA 15 HARI SESUDAH
HARI/TGL PEMUNGUTAN SUARA

69
Pelanggaran yang terjadi pada saat pelaporan dana kampanye,

dimana Partai Golkar terlambat melaporkan ke akuntan publik dinilai oleh

KPU hanyalah pelanggaran bersifat administrasi, dan secara keseluruhan

pada pemilu legislative tahun 2009 tidak terdapat pelanggaran yang berat

dari setiap partai yang mengikuti pemilu. Selisih yang terjadi dalam

pelaporan dana kampanye Golkar tidak dijelaskan secara rinci. Ini menjadi

pelajaran kedepannya agar peserta pemilu harus mencatatkan dua sisi,

baik penerimaan maupun pengeluaran. Ini diperlukan untuk mengontrol

kewajaran dana yang dilaporkan, terutama komparasi dana kampanye

yang dibelanjakan dengan dana yang diterima partai. Rincian pengeluaran

harus dihitung sesuai harga pasar.semua bentuk dana kampanye harus

dicatat, dilaporkan, dan diaudit. Dana kampanye pemilu yang berupa

barang atau jasa juga harus dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar

berlaku saat sumbangan tersebut diterima.Muh Sabri mengungkapkan:

“Yang penting dari aturan keuangan partai adalah ada bantuan
keuangan negara yang jumlahnya diatur.Setiap partai harus
memberikan laporan yang diadit setiap tahun dan diumumkan
kepada publik.”31

Di luar pembatasan penerimaan dan pengeluaran kampanye, partai

politik atau kandidat peserta pemilu harus mempertanggungjawabkan

dana kampanye yang mereka kelola secara terbuka. Tanpa hal tersebut,

batasan-batasan yang dibuat akan menjadi sia-sia, karena pelanggaran

31
Wawancara dengan Drs. Muh Sabir, Kepala Kabag Umum KPU Kota Makassar, 20
Desember 2011 di KPU Kota Makassar, Pukul 10.30 Wita

70
demi pelanggaran akan terjadi tanpa ada konsekuensi yang harus

dihadapi peserta pemilu.

71
BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partai Politik merupakan salah satu elemen yang sangat sentral

dalam demokrasi. Dalam teori demokrasi partai-partai dapat berfungsi

sebagai ”jembatan” antara masyarakat dengan institusi-insitusi negara.

Partai politik adalah suatu organisasi yang karakter utamanya adalah

kekuasaan. Agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya, partai politik

bertujuan memegang kekuasaan karena hanya kalau mempunyai

kekuasaan politik, partai dapat mengimplementasikan kebijakan-

kebijakannya. Hidup-mati suatu organisasi, termasuk partai politik, sangat

ditentukan oleh kemampuan pendanaannya. Dibutuhkan uang untuk

membangun infrastruktur, untuk menjalankan aktifitas rutin, dan untuk

membiayi aktifitas menjelang pemilu. Dana partai pada umumnya

bersumber dari iuran anggota, aktifitas bisnis partai, sumbangan, dan

subsidi negara. Agar partai-partai politik dapat bekerja secara efektif dan

berkelanjutan (sustainable) harus membangun suatu sistem pendanaan

yang, memberikan akses terhadap dana yang mencukupi untuk

menjalankan semua aktifitas partai dan tetap menjamin kemandirian partai

dan tidak menghambat proses institusionalisasi.

Hanya dengan sistem pendanaan yang memadai partai politik

dapat menjadi aktor yang mandiri, yang tidak tergantung dari para donatur

72
atau dari sumbangan pemerintah. Maka dari itu, partai politik harus

berusaha mencari sumber dana yang bermacam-macam supaya

pengaruh donatur tertentu terhadap keputusan-keputusan partai tidak

terlalu besar. Partai politik membutuhkan peraturan baku yang mengikat

dan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik partai terhadap

publik maupun pimpinan partai terhadap anggotanya.

Partai Golkar adalah partai besar yang telah lama bergelut di

kancah perpolitikan di Indonesia. Khusus untuk Kota Makassar sendiri

Partai Golkar selalu menjadi pemenang pemilu. Dalam mengatur

keuangan, telah tercantum dalam AD/ART Partai dan diperjelas dalam

Peraturan Organisasi No PO07/DPP/Golkar/XII/2005/tentang Pengelolaan

dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golkar.

Mekanisme ini menjadi dasar bagi partai dalam mengatur segala

keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran partai. Kendala dalam

memanajemen keuangan bagi Partai Golkar Kota Makassar adalah jumlah

sumbangan dari pemerintah yang terlalu kecil bila di bandingkan dengan

program-program yang dijalankan partai.

Efek dari kecilnya sumbangan yang diberikan oleh pemerintah,

Partai Golkar berupaya memaksimalkan pendanaan yang bersumber dari

anggotanya yang sifatnya sukarela dan iuran wajib bagi mereka yang

telah duduk dikursi legislatif. Tapi sayangya, tidak adanya peraturan yang

mengatur tentang batasan jumlah sumbangan yang boleh diberikan oleh

anggota internal partai kepada partai itu sendiri baik itu yang

73
tertuang/tersirat dalam Ad/Art maupun Peraturan Organisasi Partai

Golkar.

Dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga audit

independent yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

kota Makassar terdapat beberapa pelanggaran mulai dari terlambatnya

penyerahan laporan keuangan partai yang lebih dari batas waktu yang

diberikan oleh KPU, kemudian Partai Golkar hanya melakukan pencatatan

pada pengeluaran & pemasukan yang nominalnya besar saja, dan yang

paling signifikan adalah terdapat selisih yang cukup besar mencapai

Rp 325.771.092 antara Laporan Penerimaan dan Peneluaran Dana

Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP) dengan Daftar Sumber

Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (DSPDKP).

Dalam penelitian ini permasalahan penelitian terjawab dimana pola

keuangan partai golkar secara internal di atur AD/ART dan peraturan

organisasi dan secara eksternal partai diatur oleh UU N0 2 tahun 2008

tentang partai dan UU No 2 tahun 2008 tentang pemilu. Namun dalam

pelaksanaannya golkar melakukan sedikit penyimpangan dalam

penyetoran dana kampanye.

74
B. Saran

Pemilu legislatif 2009 telah selesai dan pengelolaan keuangan

Partai Golkar dalam kampanye telah diaudit oleh lembaga akuntan publik,

ini sedikit menunjukan keseriusan dalam menuju transparansi pengelolaan

keuangan. Adapun saran penulis bagi pengelolaan keuangan Partai

Golkar Kota Makassar pada pemilu berikutnya adalah adalah :

1. Partai Golkar harus meminimalisasi pengeluaran atas

kebutuhan partai yang nyaris tidak terbatas. Pengurus partai

politik harus memiliki skala prioritas atas kebutuhan yang

mesti dipenuhi, dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Kualitas laporan keuangan partai perlu ditingkatkan. Partai

harus melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran serta

nama donatur dan jumlah sumbangan. Semua dokumen

pendukung harus disimpan supaya dapat diakses dan

diperiksa. Partai politik harus menciptakan mekanisme yang

menjamin akses bagi seluruh anggota partai dan publik

terhadap laporan keuangan partai.

2. Membangun sinergi dalam mengontrol dana kampanye yang

melibatkan peran partai dalam mengatur urusan internalnya,

lembaga yang pengatur dana politik, organisasi masyarakat

sipil, media, kandidat, dan pemilih.

75
3. Menciptakan suatu mekanisme yang memberikan akses

terhadap laporan keuangan partai politik kepada publik harus

ditentukan. Misalnya KPU dapat diharuskan untuk

menyediakan fotokopi-fotokopi laporan bagi para wartawan.

KPU juga dapat mempublikasikan semua laporan di majalah-

majalah tertentu serta di websitenya.

LAMPIRAN:

Surat Penelitian

Data atau dokumen terkait masalah penelitian

Related docs

Other docs by HC121002204915

IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks - PowerPoint 4

Views: 2 | Downloads: 0

Draf Buku MIPAnet

Views: 28 | Downloads: 0

Equal Opportunities

Views: 0 | Downloads: 0

ARQUITETURAS PEDAG�GICAS:

Views: 5 | Downloads: 0

TOR STTA MRT Module Development

Views: 4 | Downloads: 0

shbc100418

Views: 0 | Downloads: 0

October 29 2008 Master Plan Min

Views: 0 | Downloads: 0

SKRIPSI AYU ASHARI NUR E311 08 851

Views: 116 | Downloads: 1

MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF

Views: 0 | Downloads: 0

Class 14: Voyages of Exploration

Views: 1 | Downloads: 0