pelaksanaan uud 45 by 31W4s3

VIEWS: 64 PAGES: 31

									                           PEMBUKAAN


       Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

       Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

       Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dido-rongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

       Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


       Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan
imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 yang
telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap
alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai



                                                                            1
yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-
nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia,
sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan
tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia
tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
       Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:

       Alinea I: mengandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan
        (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan
        dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).

       Alinea II: mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka,
        bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

       Alinea III: memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan
        bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).

       Alinea IV: memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945,
        bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara
        Pancasila.
       Masing-masing Alinea Pembukaan UUD 1945 memiliki makna sebagai
cakra pemersatu, yakni sebagai berikut:

       Alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
        segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
        dihapuskan      karena   tidak   sesuai   dengan   perikemanusiaan   dan
        perikeadilan”
               Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah
        menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia
        menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.
               Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa
        penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan
        oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di
        dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya.
        Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.




                                                                               2
           Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung
    suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk
    membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas
    kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang
    melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap
    bangsa.
           Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena
    penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini
    berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
    perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh
    bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan
    mengendalikan politik luar negeri kita.



   Aline kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
    sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
    mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
    Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”
           Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita
    akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya
    kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan
    kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan
    yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau
    diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan ialah Negara Indonesia
    yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang
    selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk
    mewujudkannya.
           Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :
    1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai
       pada tingkat yang menentukan.
    2. Bahwa waktu yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk
       menyatakan kemerdekaan.




                                                                            3
    3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi
       masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu,
       berdaulat, adil, dan makmur.



   Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
    dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan
    kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
    kemerdekaannya”
           Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi
    motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan
    kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya,
    bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh
    Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia
    mendambakan kebidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual
    serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat.
           Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami
    Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan
    pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat
    ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai
    kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.



   Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan
    pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
    Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
    kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
    melaksanakan    ketertiban   dunia   yang   berdasarkan   kemerdekaan,
    perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
    kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
    Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang
    berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang
    Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan




                                                                        4
kerakyatan   yang     dipimpin       oleh   hikmat   kebijaksanaan   dalam
permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
       Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-
prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan
dirinya merdeka.
       Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "...
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial”. Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk
mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dan berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan
padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sekaligus menegaskan:
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi
   tujuannya yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
   tumpah     darah     Indonesia,     memajukan     kesejahteraan   umum,
   mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
   dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
   sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu
   Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
   Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
   kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial
   bagi seluruh rakyat Indonesia.




                                                                         5
      POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM
                PEMBUKAAN UUD 1945

      Selain apa yang diuraikan di atas, Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan
diwujudkan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
      Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :
   1. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi
      segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
      berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
      rakyat Indonesia." Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian
      negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa
      seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi
      segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu
      menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
      Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini
      menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim,
      negara,   penyelenggara   negara,   dan   setiap   warga   negara   wajib
      mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun
      perorangan.
   2. Pokok pikiran kedua, "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
      seluruh rakyat Indonesia", ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial.
      Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini
      didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial
      dalam kehidupan masyarakat.
   3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-
      Undang Dasar 1945 ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar
      atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.” Oleh karena itu,




                                                                             6
       sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar
       atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan.
       Aliran ini memang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, yakni pokok
       pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di
       tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
       Rakyat.
   4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-
       Undang Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
       Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Oleh karena
       itu, Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan
       pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi
       pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral
       rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha
       Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
     Apabila anda perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah bahwa
pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, yakni
Pancasila.




                                                                            7
     HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN
                PASAL-PASAL UUD 1945

       Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pembukaan UUD 194 mengandung
beberapa pokok pikiran yang merupakan cita-cita nasional dan cita hukum Negara
Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu diwujudkan dalam Pasal-
pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 besumber atau dijiwai oleh falsafah
Pancasila. Disinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan
Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diwujudkan lebih lanjut
dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan
keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan tetap
memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal Undang-undang
Dasar 1945




                                                                            8
 STUDI KASUS PELAKSANAAN UUD 1945

BIDANG POLITIK




       Pada kasus di atas, mengabarkan tentang para pendukung Ibu Sri Mulyani
yang menginginkan beliau untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden
Indonesia pada periode 2014-selesai masa jabatan.hal tersebut diwujudkan dalam
pembuatan situs di jejaring sosial yang dapat kita temukan di dalam website
www.srimulyani.net. Pasal-pasal yang termaktub di dalam UUD 1945 yang paling
sesuai dengan berita di atas adalah pasal 28C ayat pertama, pasal 28D ayat



                                                                            9
ketiga, pasal 28F. Pasal 28D ayat ketiga berbunyi “Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.” Para pendukung Ibu Srimulyani telah menerapkan pasal ini, hal ini
terbukti dengan dibuatnya situs dijejaring sosial oleh mereka. Pasal 28D ayat
ketiga berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.” Pendukung Ibu Srimulyani telah menerapkan pasal
ini, hal ini terwujud dalam keinginan mereka, mereka menginginkan Ibu
Srimulyani untuk menjadi calon salah satu kepala pemerintahan di Indonesia.
Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Selain
bertujuan untuk mengampanyekan Ibu Srimulyani, tujuan lain dari pembuatan
situs ini adalah bagian dari upaya mengembangkan etika public yang dapat
digunakan siapa saja untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.




                                                                          10
Pembukaan UUD’ 45 Alinea 4:
       “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bai seluruh rakyat Indonesia.”
       Pada kasus diatas belum sesuai dengan pembukaan UUD’45 alinea 4
tersebut. Dimana seharusnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan jangan
terlalu tergesa- gesa membawa permasalahan langsung ke pengadilan. Karena




                                                                      11
sebenarnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Terlebih lagi
masalah tersebut merupakan masalah internal PARPOL politik jadi, pelaksanaan
pembukaan UUD’45 alinea 4 belum terlaksana dalam kehidupan berpolitik.




                                                                           12
BIDANG EKONOMI


             Kasus Tentang perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

        Blok Cepu adalah ladang minyak yang berada di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Itu adalah
ladang minyak terbesar di Tanah Air, setidaknya hingga sekarang. Kandungan minyaknya tercatat
melampaui cadangan minyak di Indonesia secara keseluruhan yang diperkirakan hanya berjumlah
sekitar 9,7 miliar barel. Cadangan prospektif Blok Cepu di kedalaman kurang dari 1.700 meter
misalnya, mencapai 1,1 miliar barel sedangkan cadangan potensial di kedalaman di atas 2.000
meter diperkirakan berjumlah 11 miliar barel.


        Lembaga Minyak dan Gas atau Lemigas, sebuah lembaga studi yang menjadi bagian dari
Akademi Minyak dan Gas, Cepu, pernah mengungkapkan, Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan
Alas Tua, nama sumur-sumur di Blok Cepu- menyimpan kandungan minyak mentah hingga 1,4
miliar barel. Di Blok Cepu pula terdapat kandungan cadangan gas sebesar 8,772 triliun kaki kubik.
Dengan kekayaan sebesar itu, menurut studi Lemigas, pengelola ladang minyak Blok Cepu dapat
mengangkat minyak mentah minimal sebesar 31 persen atau setara dengan 458,7 juta barel.
Sedangkan untuk gas, yang bisa diangkat sebesar 72 persen. Biarpun hanya sebagai staf ahli
menteri, Rizal bahkan bisa memastikan pencopotan direksi Pertamina. Dia pula yang menjadi
“wakil” Pertamina, berunding dengan ExxonMobil untuk mengurus pengelolaan Blok Cepu,
ladang minyak dengan cadangan minyak terbesar di negeri ini. Hasilnya: Blok Cepu diserahkan ke
ExxonMobil. Bersama Lin Che Wei dan M. Ikhsan, Rizal tercatat pernah “mewakili” PT
Pertamina untuk merundingkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara Pertamina dengan
ExxonMobil Oil Indonesia. Perundingan mereka menghasilkan keputusan kontroversial yang
mengejutkan banyak pihak, karena Blok Cepu kemudian benar-benar diserahkan kepada Exxon
Mobil dengan kontrak selama 30 tahun sejak Maret 2006. Perusahaan Amerika itu mengeksploitasi
Blok Cepu lewat anak perusahaannya, Mobil Cepu Ltd. Pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil
akan mengakibatkan adanya potensi kehilangan pendapatan bersih untuk negara sebesar Rp 143
triliun per tahunnya. Angka tersebut diperoleh dari potensi kehilangan pendapatan bersih atas
eksploitasi minyak bumi sebesar Rp 13 triliun dan gas bumi sebesar Rp 130 triliun per tahunnya.


        Kasus di atas sangat tidak sesuai dengan UUD 1945 tentang perekonomian
dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam pasal 33 khususnya ayat 2 dan 3 yang
berbunyi :
        2. Cabang Industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
             orang banyak dikuasai oleh negara.




                                                                                              13
        3. Bumi, air, dan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
             sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

        Dari kasus diatas ladang minyak tebesar di Indonesia pengelolaannya
dilimpahkan pada perusahaan asing. Dan sebagian besar sahamnya pun dimiliki
oleh perusahaan asing. Negara hanya mendapatkan sedikit keuntungan darinya.
Kebijakan Ini jelas jelas merugikan negara. Ladang minyak yang seharusnya
dapat    dikelola    perusahaan     dalam     negeri   misalnya     pertamina      sehingga
keuntungannya bisa sepenuhnya untuk menjamin kemakmuran negara dan
rakyatnya malah dilimpahkan ke pihak asing. Rakyat pun tidak dapat menikmati
kekayaan negerinya sendiri sehingga keadan perekonomian dan kesejahteraan
negara tidak kunjung meningkat.



Skenario Pembatasan Subsidi BBM

Jumat, 16 Juli 2010 16:26


JAKARTA (Berita SuaraMedia): Pemerintah akan membatasi pemakaian bahan bakar minyak
bersubsidi jenis premium dan solar bagi mobil pribadi keluaran produksi mulai 2005 ke atas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh di Jakarta, Jumat (16/7/2010),
mengatakan pertimbangannya adalah pemilik mobil keluaran 2005 itu merupakan golongan
masyarakat mampu. "Dilihat dari indikator ekonomi, pemilik mobil keluaran 2005 ke atas
mempunyai daya beli atau mampu mencicil Rp 3,5 juta sampai Rp 5 juta per bulan, sehingga
dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mampu," ujar Darwin. Menurut dia, rencana
pembatasan tersebut sudah disampaikan ke Menteri Koordinator Perekonomian sebelum
selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah menargetkan program
pembatasan BBM subsidi bisa dimulai pada September 2010. Menurut Direktur Jenderal Minyak
dan Gas (Dirjen Migas) Evita Legowo, pemerintah berharap program pembatasan mampu
menghemat subsidi BBM sekitar 2,3 juta kiloliter pada 2010. "Pembatasan ini ditujukan agar
subsidi BBM lebih tepat sasaran, yakni bagi golongan yang tidak mampu," ujarnya. Menurut dia,
pemerintah masih tetap akan memberikan subsidi BBM bagi kendaraan angkutan umum dan
sepeda motor. Pembatasan BBM tersebut akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden No. 55
Tahun 2005 yang telah diubah menjadi No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No 55
Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri.




                                                                                          14
        Kasus kedua bahwa Pemerintah membatasi penggunaan BBM subsidi,
juga termasuk pelaksanaan UUD 1945. Dalam hal ini ayat 3 “Bumi, air, dan di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat”. Kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM
subsidi, bertujuan pada penghematan sumberdaya alam agar tidak habis tanpa
terkontrol. Selain itu, hal ini juga untuk menyejahterakan rakyat dalam golongan
menengah ke bawah sehingga bbm subsidi tepat pada sasaran pemerintah. Karena
BBM merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, dan melalui
kebijakan tersebut dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, baik
menengah ke bawah, maupun menengah ke atas. Itu merupakan bentuk
pelaksanaan UUD 1945.



Menkeu Bentuk Satgas Penertiban Barang Milik Negara

Kamis, 1 April 2010 12:46 WIB


Jakarta, (tvOne): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membentuk Satuan Tugas
(Satgas) Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang akan bertugas hingga 30 Juni 2010.
Keterangan tertulis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diperoleh di Jakarta, Kamis (1/4),
menyebutkan, pembentukan Satgas Penertiban BMN itu berdasar Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 185/KM.1/2010 tanggal 12 Maret 2010. Satgas Penertiban BMN akan bertugas selama
enam bulan sejak 1 Januari 2010 hingga 30 Juni 2010. Pembentukan Satgas Penertiban BMN
merupakan yang kedua kalinya dilakukan, karena pada 2007 Kemenkeu juga membentuk satgas
serupa. Satgas Penertiban BMN dibentuk untuk membantu proses identifikasi permasalahan,
inventarisasi BMN, valuasi, penyesuaian Laporan Kementerian/Lembaga (KL), sertifikasi (bila
perlu), dan pembangunan database. Pada 15 Februari 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) mengumumkan telah menertibkan BMN pada 20.272 Satuan Kerja (Satker) atau sekitar
95 persen dari total 21.447 Satker KL seluruh Indonesia, dengan jumlah barang sebanyak
28.075.249 unit. Penertiban dilakukan di 74 KL, dengan 58 KL telah selesai 100 persen dan 16 KL
sedang dalam proses. Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN memberikan koreksi positif nilai BMN
sebesar Rp261,39 triliun. Koreksi tersebut juga turut memperbaiki kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP). Berdasar perkembangan dan pencapaian sejak 2007 hingga kini, tugas
Satgas Penertiban BMN sampai Juni 2010 nanti akan difokuskan pada tiga hal, yakni finalisasi IP-
BMN, persiapan perencanaan-penganggaran dan perencanaan aset negara yang terintegrasi, dan
optimalisasi pengelolaan aset negara. (Ant)




                                                                                             15
        Sebagai contoh kasus bahwa Menkeu Bentuk Satgas Penertiban Barang
Milik Negara, itu merupakan kegiatan perekonomian dalam pelaksanaan UUD
1945 pasal 33. Lebih spesifik lagi pada ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Kebijakan Menteri Keuangan untuk
membentuk Satgas Penertiban Barang Milik Negara berarti mempertegas
kedudukan Negara sebagai penguasa jalannya system perekonomian di Indonesia.
Dimana Negara dalam hal ini ditanggung jawabkan pada Menkeu dan pemerintah
berhak melakukan kebijakan-kebjakan yang bertujuan pada perbaikan system
perekonomian bersama di Indonesia. Pada pelaksanaannya, ada kerjasama antara
pemerintah, masyarakat, dan Satgas yang dibentuk untuk menertibkan atau
mengevaluasi hal-hal yang bersangkutan dengan Barang Milik Negara. Dengan
adanya kebersamaan tersebut, Barang Milik Negara tidak hanya dapat dikelola
tapi juga dikontrol pemakaiannya, dengan begitu pengamalan UUD 1945 dapat
berjalan.




                    BPK Akan Mengaudit Kinerja Ditjen Pajak

Ekonomi - / Selasa, 13 April 2010 17:10 WIB


Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo
mengungkapkan pihaknya segera mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Audit akan
masuk dalam program kinerja BPK pada semester II 2010. "Maka itu, BPK akan merencanakan
audit kinerja untuk semester II tahun 2010," kata Hadi pada jumpa pers penyerahan ikhtisar hasil
pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2009 kepada DPR, Jakarta,
Selasa (13/4).Menurut Hadi, masyarakat harus bisa melihat kasus penyimpangan yang terjadi
dalam dua hal: kasus dan sistem. "Kalau kasusnya bisa terjadi di mana-mana," ujar Hadi.
Dari sisi sistem, BPK akan mengaudit kinerja terkait peraturan yang bertentangan dengan
peraturan di atasnya. Kedua, BPK akan mengaudit peraturan yang belum dilaksanakan. Terakhir,
BPK    akan   mengaudit    peraturan   dalam   undang-undang     yang   belum    ditindaklanjuti.
"Melalui tiga hal itu, kami bisa meluruskan. Kalau ada peraturan yang belum ya harus diurus.
Sesuai ketentuan, kalau KUP ketentuan berbenturan dengan undang-undang dasar kami harus
luruskan," pungkasnya.(MI/ICH).




                                                                                             16
      Pada kasus ketiga di mana Padan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan
mengaudit kinerja ditjen pajak, merupakan perwujudan pelaksanaan UUD 1945
pada pasal 23 ayat 5 hal Keuangan “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan Negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya
ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan pada
Dewan Perwakilan Rakyat.” Dalam hal ini BPK melakukan evaluasi dalam tubuh
ditjen pajak bilamana ada penyimpangan-penyimpangan peraturan yang sesuai
dengan Undang-Undang. Dan pada akhirnya BPK akan melakukan pengauditan
peraturan dalam Undang-Undang yang belum ditindaklanjuti. Dengan begitu,
BPK berarti melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 1945.




                                                                       17
BIDANG SOSIAL




       Berdasarkan pada wacana di atas, pelaksanaan UUD 1945 di bidang sosial
saat ini sudah teraplikasi dengan cukup baik, khususnya dalam bidang pendidikan.




                                                                             18
       Dalam acara rembuk pendidikan yang digelar tersebut, baik dosen maupun
masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di
Surabaya. Masyarakat dapat menyampaikan usul, kritik, dan pendapat terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan.
       Rembuk pendidikan tahun ini yang mengambil tema Meningkatkan
Jaminan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua dibagi
menjadi tiga komisi untuk membahas permasalahan yang spesifik. Komisi I akan
membahas tentang persoalan akselerasi pemerataan pembangunan pendidikan,
strategi pengoperasian SPM serta SPN, dan strategi pembiayaan pendidikan untuk
menjamin keterjangkauan layanan pendidikan. Komisi II akan membahas seputar
revitalisasi peran kepala sekolah dan pengawas sekolah serta strategi pengadaan
dan distribusi guru kompeten. Dan komisi III akan membahas persoalan
penyelarasan pendidikan untuk membangun manusia yang berdaya saing. Selain
itu, pembahasan di komisi tersebut menyangkut penguatan peran pendidikan
dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.
       Pelaksanaan acara rembuk pendidikan yang digelar di Surabaya tersebut
merupakan salah satu perwujudan dari UUD 1945 pasal :
      28C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
       pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
       memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
       budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
       umat manusia.
       Penjelasan :
       Sesuai dengan tema rembuk pendidikan Meningkatkan Jaminan Layanan
       Pendidikan     Berkualitas   yang   Terjangkau   oleh   Semua,   sehingga
       diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang
       berkualitas.
      28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
       dan mengeluarkan pendapat.
       Penjelasan :




                                                                             19
    Diikutsertakannya masyarakat dalam acara rembuk pendidikan untuk
    dapat   menyampaikan    usul, kritik, dan pendapat       terkait   dengan
    penyelenggaraan pendidikan di Surabaya.
   31 ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
    Penjelasan :
    Dibentuknya komisi I yang akan membahas strategi pembiayaan
    pendidikan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, sehingga
    semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak secara merata.
   31 ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
    pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
    akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
    dengan undang-undang.
    Penjelasan :
    Pembahasan dari komisi yang dibentuk dalam rembuk pendidikan tersebut
    juga menyangkut penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan
    akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.




                                                                          20
                          PENGUNGSI LUMPUR LAPINDO

PORONG. Harapan para pengungsi di Pasar Baru Porong, untuk mendapatkan 20% uang aset
mereka yang terendam lumpur, kembali pupus. Sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB),
mustinya Lapindo membayar uang tersebut awal Oktober ini. Namun hingga November Lapindo
tak juga memenuhi janji tersebut.


Kabar yang beredar antar pengungsi simpang-siur. Sajis (54 tahun), warga Renokenongo yang kini
mengungsi di pasar baru, mendapat kabar kalau PT. Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang
menangani pembayaran, kehabisan dana untuk pembayaran ini. Sajis menandatangani PIJB pada
16 September 2008 dan dalam PIJB Minarak harusnya membayar dua minggu setelah
penandatanganan.


Meski mangkir membayar, Minarak Lapindo tak bikin pernyataan resmi atau permintaan maaf
kepada korban yang tak menentu nasibnya setelah terusir dari desa mereka dua tahun lebih.


Lapindo bikin surat resmi soal kesulitan dana ini tapi hanya ditujukan pada Badan Penanggulangan
Lumpur Lapindo (BPLS) dan ditembuskan ke Gubernur Jawa Timur dan Lapindo Brantas Inc.
Dalam surat yang ditandatangani Bambang Mahargyanto, Direktur Utama Minarak Lapindo,
menyebutkan Minarak tak bisa membayar karena kesulitan duit dan meminta BPLS supaya
menekel tugas mereka terutama yang berkaitan dengan korban. Surat itu dibikin tanggal 28
Oktober 2008.


Di pengungsian pasar baru Porong ada 420 berkas kepemilikan tanah yang belum mendapatkan 20
persen ganti rugi sesuai dengan peraturan presiden (14/2007). BPLS, yang dibentuk pemerintah
untuk menangani lumpur Lapindo. Alih-alih membela warga yang terlantar nasibnya dan
memperingatkan Minarak Lapindo supaya segera membayar malah sebaliknya menjadi corong
Minarak. Pada Minggu (2/11) BPLS sibuk menjelaskan kondisi Minarak Lapindo pada pengungsi.
Sementara Lapindo yang tidak membayar tak ada sepatah kata maaf buat warga yang kecewa.


Ahmad Zulkarnaen, Humas BPLS, kembali mengobral omong kalau BPLS tidak tutup mata
terhadap masalah ini. Ketika ditanya kapan warga akan dibayar, “kami akan usahakan, tapi tidak
bisa memastikan kapan.”


        Para pengungsi ini yang sejak Mei lalu dicabut jatah makannya oleh
Minarak Lapindo tak tahu lagi musti bagaimana mendapatkan hak mereka. Dan
karena penanganan kesehatan yang tak serius banyak diantara mereka yang jadi
gila. "Ada sekitar tujuh orang yang berperilaku aneh," tutur Giyanti, salah seorang




                                                                                             21
pengungsi, karena tak ada pemeriksaan resmi Giyanti tak berani menganggap
mereka gila.

        Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam
atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan,
fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan
merupakan risiko yang sering terjadi.

        Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan
di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggung jawaban
dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolut liability) harus
bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan
aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya
bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung
jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

        Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong,
Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan
pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan
berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya.
Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat
aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.

        Bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak
terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara
lain:

       Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
        kemanusiaan seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
       Kedua, hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan
        layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2)
        UUD 1945.
       Ketiga, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya
        sebagaimana dijamin Pasal 27A UUD 1945.



                                                                               22
      Keempat, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
       martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa
       aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
       berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G Ayat
       (1) UUD 1945.
      Kelima, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
       mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat
       layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.
      Keenam, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
       hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi,
       seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi
       kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945.
      Ketujuh, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
       sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

       Pasal 31 ayat (1 dan 2) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat
pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim
pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

       Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo pemerintah harus
bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.

       Mengapa saya memasukkan pasal-pasal tersebut, karena para pengungsi
tentu saja kehilangan pekerjaan mereka. Karena tempat yang dulunya mereka
tempati untuk mencari kerja telah hilang terendam lumpur. Sehingga mereka
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Padahal
dalam pasal-pasal tersebut dijamin bahwa warga negara berhak untuk mendapat
hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat
lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan.




                                                                              23
          Tapi dalam kenyataannya semua itu belum berjalan dengan baik. Itu
merupakan masalah sosial yang harusnya segera ditangani oleh pemerintah.
Belum lagi masalah pendidikan bagi anak-anak korban lumpur lapindo, anak-anak
tentu saja menjadi tidak mendapat pendidikan yang layak sebagaimana dengan
dijamin dalam undang-undang.

          Dari pengamatan atas kasus Lapindo Brantas, kita melihat masalah utama
ialah kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi inilah yang akan menentukan seberapa
efektif kebijakan publik dilaksanakan. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang
kini mendesak dilakukan. Tanpa disertai reformasi birokrasi secara mendasar,
kebijakan sehebat apa pun hanya akan indah di atas kertas.

          Adalah ironi apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam waktu dekat
atau tidak. Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi
kepastian dan pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-
katung.

          Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang
dibutuhkan adalah penampungan sementara yang memenuhi kelayakan hingga
dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus disiapkan pembangunan
kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam lumpur.
Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan
penghidupan      korban    yang   dalam   jangka   panjang    tidak   akan   dapat
menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak. Jika semburan lumpur itu
tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya
relokasi korban.

          Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan
di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut
identitas kelahiran dan ikatan nenek moyang yang tidak mudah dihilangkan.
Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara partisipatif tanpa
pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana
perumahan, infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan
lapangan kerja baru sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing korban.



                                                                               24
BIDANG BUDAYA



                Penggunaan Bahasa Inggris di Sekolah Melanggar UU
 21 Juli 2010


          JAKARTA (Suara Karya) Intemasionalisasi standar pendidikan Indonesia saat ini telah
 disalahartikan sebatas mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Padahal, dalam
 Undang-Undang (UU) No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu
 Kebangsaan secara tegas dinyatakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam
 proses belajar-mengajar. "Sekarang ini ada semacam euforia berbahasa asing di sekolah dan
 perguruan tinggi. Hal itu bisa dilihat pada program rintisan sekolah berstandar internasional
 (RSBI). Penggunaan bahasa asing dalam kegiatan belajar di sekolah telah melanggar UU," kata
 Agus Dharma, Wakil Kepala Sementara Pusat Bahasa, dalam seminar Pengujian Bahasa di
 Jakarta, Selasa (20/7).


          Menurut Dendy, pengabaian bahasa Indonesia terjawab pada hasil nilai ujian nasional
 (UN) bahasa Indonesia yang tidak memuaskan. Hampir sebagian besar siswa yang tak lolos UN
 terganjal pada ujian bahasa Indonesia. "Kondisi ini merupakan salah satu contoh bagaimana
 bahasa Indonesia mulai. terabaikan," kata mantan Kepala Pusat Bahasa itu. Dendy
 mengharapkan, agenda intemasionalisasi pendidikan Indonesia diikuti agenda internasional
 bahasa Indonesia. Salah satunya menggalakkan sertifikasi pendidikan dengan bahasa sendiri bagi
 para guru dan dosen. Sebab, banyak guru dan dosen belum memiliki sertifikat UKB1 (Ujian
 Kemahiran Berbahasa Indonesia). "Para guru dan dosen perlu digalakkan untuk meningkatkan
 mutu penguasaan bahasa Indonesia Sekarang yang terjadi para guru atau dosen berlomba-lomba
 menguasai bahasa asing. Bagi mereka, sertifikasi bahasa asing lebih bergengsi daripada
 sertifikasi bahasa Indonesia," ujarnya. Di dunia kerja pun, menurut Dendy, situasinya hampir
 Sama im Wahyuni).


        Proses belajar-mengajar di negara mana pun di dunia selalu menggunakan
bahasa nasionalnya sebagai bahasa pengantar di sekolah. Bahasa asing, seperti
bahasa Inggris, hanya digunakan saat mata pelajaran tersebut diajarkan.
Intemasionalisasi pendidikan telah ditanggapi salah oleh dunia pendidikan kita
dengan penggunaan bahasa Inggris, kelas ber-AC, dan laboratorium bahasa. Yang
perlu di Internasionalisasi adalah keilmuan para siswa, bukan bahasanya.
Contohnya di Jerman, para siswa tetap menggunakan bahasa nasionalnya di dalam
kelas. Lalu mengapa tidak dengan Indonesia ??? Sekolah yang berstandar RSBI
lebih memilih menggunakan bahasa inggris tidak menggunakan bahasa



                                                                                            25
Indonesia? karena mewajibkan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan
pendidikannya, ini melanggar Pasal 36 UUD 1945 yang mewajibkan bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu dengan diwajibkannya bahasa
inggris juga dapat mengghambat seseorang berkembang dalam menggunakan
bahasa Indonesia itu sendiri, dan yang tidak kalah buruknya dengan mewajibkan
penggunaan bahasa inggris maka penyelenggara telah menghianati sejarah
perjuangan bangsa dalam mempersatukan Indonesia pada peristiwa sumpah
pemuda yang salah satunya janjinya adalah berbahasa Indonesia Apabila
fenomena demikian terus dibiarkan bahkan semakin dilegalisasi pemerintah, ke
depan, tak hanya sebatas nilai unas mapel Bahasa Indonesia yang semakin
terpuruk, tapi yang berbahaya (justru) tercerabutnya generasi penerus dari akar
budaya bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu (segera) meninjau ulang
kebijakan di bidang pendidikan, yang terkait dengan pemakaian bahasa Inggris
menggantikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar beberapa mapel di
sekolah. Di samping itu, mendesak dibudayakan penggunaan bahasa Indonesia
yang baik dan benar secara menyeluruh, terutama di lembaga swasta dan instansi.
Inilah wujud menjaga martabat bahasa Indonesia.




                                                                            26
             Angklung Jadi Warisan Budaya Dunia pada November

Bandung (ANTARA):Alat musik tradisional Angklung akan dikukuhkan sebagai salah satu
warisan budaya dunia atau "World Intangible Heritage" oleh UNESCO pada bulan November
2010.


        "Insya Allah, Angklung pada bulan November atau Desember ini akan dikukuhkan
sebagai `World Intangible Heritage` atau warisan dunia oleh UNESCO, yang berasal dari
Indonesia" kata Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof dr H Arief
Rachman, di Gedung Pakuan Bandung, Senin. Ia mengatakan, dengan dikukuhkannya angklung
oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka tidak akan ada lagi negara lain yang mengaku
(klaim) angklung. "Kalau Malaysia ingin memiliki (angklung) silakan saja, tapi kan harus dilihat
sumber mata airnya (angklung) dari mana," katanya. Selain angklung, pihaknya juga sedang
mengupayakan agar budaya lainnya di Indonesia seperti Kain Tenun, Tari Saman bisa dikukuhkan
sebagai akan dikukuhkan sebagai "World Intangible Heritage" atau warisan dunia oleh UNESCO
yang berasal dari Indonesia. "Kami juga sedang mengupayakan agar kebudayaan lain di Indonesia
seperti Tari Saman dan Kain Tenun bisa dikukuhkan UNESCO sebagai "World Intangible
Heritage"," katanya. Sebelumnya, angklung juga diramaikan telah diklaim oleh Malaysia sebagai
alat musik asli negara itu. Selain adanya pengamanan dan pengakuan angklung sebagai warisan
budaya dunia, juga akan berdampak secara ekonomis. Para perajin angklung akan diuntungkan
dengan mendapatkan banyak pesanan angklung dari dalam dan luar negeri.


        Sumber diatas merupakan salah satu contoh dari aplikasi UUD 1945
tentang kebudayaan. Dalam pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa “ Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai–
nilai buadaya”. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikukuhkannya angklung oleh
UNESCO sebagai warisan budaya dunia, yang berasal dari Indonesia. Maka tidak
akan ada lagi negara lain yang mengukuhkan angklung sebagai warisan budaya
Negara lain .




                                                                                             27
                                          BATIK

        Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia atas batik sebagai warisan
budaya asli Indonesia tidak sia-sia. United Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) DIPASTIKAN akan mengukuhkan tradisi batik sebagai salah satu
budaya warisan dunia ASLI INDONESIA pada Oktober 2009 mendatang di Perancis. Demikian
dikatakan oleh Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata, Tjetjep Suparman di Surakarta, Selasa (2/6/2009). “Butuh waktu tiga tahun untuk
pengajuannya,” katanya. Sebelumnya, wayang dan keris juga telah mendapat pengakuan yang
sama dari UNESCO beberapa waktu lalu. “Enam negara yang merupakan perwakilan dari
UNESCO telah melakukan pengkajian terhadap budaya batik,” kata Tjetjep. Setelah melakukan
kajian serta verifikasi selama tiga tahun, akhirnya terdapat pengakuan terhadap budaya batik
sebagai budaya MILIK INDONESIA. “Penetapannya pada 28 September 2009 besok,” kata
Tjetjep. Sedangkan pengukuhannya baru akan dilakukan pada 2 Oktober 2009 di Perancis.
Sementara itu, perusahaan swasta produsen film dokumenter asal Malaysia, yakni KRU Sdn. Bhd.
telah membuat film berjudul "Batik". Di situ dijelaskan bahwa batik Malaysia BERASAL DARI
BATIK JAWA yang telah didesain menurut kultur Melayu di Malaysia. Begitu pula sejarah
datangnya batik Jawa ke negara Malaysia. Ada satu hal lagi yang lebih penting: MALAYSIA
TIDAK PERNAH MEMATENKAN BATIK, karena BATIK MILIK INDONESIA. Yang
dipatenkan oleh Malaysia HANYA MOTIF DAN CORAK, BUKAN BATIKNYA. "Kita sudah
bicara dengan pihak budaya Malaysia dan mereka katakan tidak pernah patenkan batik. Yang
dipatenkan motif dan coraknya," kata Sekretaris I Penerangan & Humas KBRI Kuala Lumpur,
Malaysia, Eka A Suripto, Jumat (16/11/2007). Eka mengaku sudah melihat motif atau corak yang
dipatenkan Malaysia dan bentuknya berbeda. "Motif Malaysia itu jarang. Kecuali kalau kita bisa
buktikan. Dia tidak berani memakai motif batik Solo atau Pekalongan," imbuhnya. Walaupun
meskipun Malaysia tidak mematenkan batik, pemerintah RI tetap HARUS MEMATENKAN
BATIK ke UNESCO - PBB untuk mengantisipasi adanya klaim batik oleh negara asing di masa-
masa mendatang. Dan penetapan maupun pengukuhannya rencananya akan dilakukan pada tanggal
28 September 2009 dan 2 Oktober 2009 di Paris, Perancis.


        Sumber di atas juga merupakan contoh lain dari aplikasi UUD 1945 yang
berhubungan dengan budaya. Yakni terdapat dalam pasal 32 ayat 1 yaitu “Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai–
nilai budaya”. Yaitu terbukti dari kesungguhan pemerintah untuk mengukuhkan
batik sebagai warisan budaya dunia yang asli dari Indonesia. Yang terbukti telah




                                                                                           28
dikukuhkan oleh Indonesia pada 28 September 2009 dan 2 Oktober 2009 yang
lalu di Paris, Perancis oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO).




                                                                            29
                                   PENUTUP

       KESIMPULAN
        Sebagaimana diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan
Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat
dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial,
Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila.
Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami,
dihayati dan dilaksanakan oleh setiap insan Indonesia dalam kehidupan sehari-
hari.


       SARAN
        Makalah ini jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat banyak kesalahan
didalam penulis, kami selaku penyusun memohon maaf yang sebesar-sebesarnya.
Kami selaku penyusun merasa masih terdapat banyak kekurangan didalam kalah
ini. Oleh sebab itu, kami siap untuk menerima kritik dan saran yang dapat
membangun dari semua pihak. Agar dalam pembuatan makalah selanjutnya dapat
lebih baik lagi dari sebelumnya.




                                                                             30
                     DAFTAR PUSTAKA

http://dimasarasy.wordpress.com/2009/06/10/sby-jual-blok-cepu-negara-rugi-30
   tahun/
Antara - Selasa, 19 Oktober
file:///H:/matkul/PKN/6-budaya-indonesia-diakui-secara.html
Buku UUD 1945
Koran Jawa Pos
www.google.com
www.yahoo.com
www.metronews.com
www.tvone.com




                                                                           31

								
To top