Kasus Money Laundry by roniriyantono

VIEWS: 17 PAGES: 3

									TAHUN-tahun terakhir, kata pencucian uang atau money loundry kian akrap di telinga. Sebab
kejahatan yang termasuk baru ini, kian marak terjadi di Indonesia dan telah banyak kasusnya
terbongkar dan beberapa diantaranya telah dijatuhi hukuman. Dari kasus yang ada, ternyata
Batam menduduki peringkat pertama jumlah transaksi keuangan yang mencurigakan.
Dari laporan yang disampaikan Hatief Hadikoesoemo selaku Direktur Pengawas Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, mulai 2001 sampai dengan Desember
2007 lalau, pihaknya telah menerima 12.624 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)
dari seluruh Indonesia. Dan khusus di 2007 jumlah LTKM-nya 5.831.
Dari jumlah tersebut, pelaporan yang paling banyak dilakukan bank-bank swasta (4414 LTKM),
bank pemerintah (3417 LTKM), bank perkreditan rakyat (2.630 LTKM), bank asing (1156), dan
asuransi, dana pensiun, manager investasi sebanyak 597 LTKM. Sementara lebihnya berasal dari
bank joint venture, bank rural, perusahaan sekuritas, lembaga keuangan, dan pedagang valuta
asing.
“Sekian LTKM yang kami terima, kami pelajar. Dan sebanyak 533 LKTM telah kami serahkan
kasusnya kepada pihak berwajib untuk ditindak secara hukum. Dari data tersebut, sebanyak 8
kasus memang murni tindakan pencucian uang dimana pelakunaya sudah dijatuhi
hukuman,”terang Hatief di hadapan peserta Sosialisasi dan Diskusi Panel Pedagang Valuta Asing
(PVA) Berizin Cegah Money Loundry di ball room Panorama Regency, Selasa (13/2).
Beragam modus yang bisa dilakukan para pelaku tindakan money loundry. Salah satunya
membawa uang tunai melalui pelabuhan. Modus ini sangat sering terjadi di Batam dan telah
menempatkan kota industri ini sebagai kota tertinggi jumlah transaksi keuangan
mencurigakannya yakni sebanyak 1.219 LKTM.
Apa dan bagaimana money loundry tersebut? Berikut pemaparan Hatief dalam sosialiasi yang
ditaja Bank Indonesia Batam dan dihadiri para pelaku industri keuangan seperti bank, PVA,
perusahaan sekuritas, asuransi, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis pariwisata.
Sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasal 1 angka 1 telah
didefenisikan pencucian uang itu adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harga kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harga kekayaan yang sah.
Dengan defenisi tersebut jelas bahwa tindakan apapun yang bersumber dari dana yang tidak sah
seperti hasil korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja,
perdagangan orang (trafficking), judi, obat bius, perampokan, dan tindakan pidana lainnya,
termasuk dalam tindakan pidana pencucian uang. (sri murni)

Uang Diputar di Banyak Bank

BERAGAM cara dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang (money loundry) agar uang
yang didapatkan secara tidak sah bisa dianggap seolah-olah sah. Hatief Hadikoesoem selaku
Direktur Pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia,
memaparkan ada tiga mekanisme proses pencucian uang.
Pertama, setelah pelaku mendapatkan uang secara tidak sah yang bisa bersumber dari penyuapan,
korupsi, penyelundupan barang, penyelundupan manusia, perdagangan manusia (trafficking),
perdagangan narkoba, perampokan, perjudian, dan tindakan lain yang melanggar hukum, pelaku
akan menempatkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan.
Penampatan bisa dilakukan di bank, baik bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank
perkreditan rakyat, bank asing, bank rural, maupun bank joint venture. Uang juga bisa
ditempatkan di perusahaan sekuritas dan pasar modal dengan membeli saham-saham. Bisa pula
di lembaga keuangan, asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi.
Biasanya pelaku tidak menempatkan uang tersebut di satu tempat, melainkan dibagi-bagi ke
beberapa tempat. Jangka waktu penempatan biasanya juga tidak lama karena akan mudah
dilacak. Setelah beberapa saat ditempatkan, uang tersebut langsung akan dipindahkan ke tempat-
tempat penyimpanan lain dalam banyak bentuk transaksi keuangan. Tujuannya, agar asal usul
uang tersebut sulit dilacak (audit trail). Proses pemindahan atau mengubah bentuk dana melalui
transaksi keuangan yang kompleks inilah yang disebut proses layering.
Proses ketiga adalah integration yang memiliki pengertian mengembalikan dana yang telah
tampak sah kepada pemiliknya sehingga bisa digunakan dengan aman. Sehingga pelaku bisa
dengan mudah berkelit dan lepas dari pelacakan tindak pidana pencucian uang.
Selain menggunakan ruang lingkup bisnis keuangan, agar uang haram yang didapat dianggap
seolah-olah sah, pelaku biasnya membelanjakan uangnya untuk produk-produk mahal, seperti
properti, mobil, motor, dan lainnya. Tidak jarang, pelaku juga menginvestasikan uang tersebut
dalam bisnis di sektor ril seperti membuka usaha industri atau membantu permodalan di
perusahaan-perusahaan.
“Proses transfer dana ini tidak hanya berlangsung di bank-bank dalam satu negara melainkan
juga ke bank-bank luar negeri,”ujar Hatief. (sri murni)

Harus Curigai Transaksi Besar

KERJASAMA lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pedagang valuta asing, perusahaan
asuransi, sekuritas, manajer investasi, dan dana pensiun sangat penting untuk mencegah tindak
pidana pencucian uang.
Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) Indonesia, telah menetapkan agar lembaga-lembaga keuangan teliti dalam setiap
transaksi keuangan yang dilakukan.
Hatief Hadikoesoem selaku Direktur Pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) Indonesia menjelaskan, setiap lembaga keuangan di atas wajib membuat
laporan transaksi keungan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) dan
laporan pembawaan uang tunai (LPTU) atau cross border cash carrying yang biasanya dilakukan
bea dan cukai.
“LTKM harus dibuat kalau ada transaksi yang tidak wajar. Misalnya mentransfer dana dalam
jumlah besar, membuka deposito dalam jumlah besar, dan tindakan lain dari nasabah yang di luar
kebiasaannya,”ungkap Hatief.
Beberapa ciri transaksi tidak wajar diantaranya, nasabah melakukan transaksi yang menyimpang
dari karakteristik atau pola kebiasaan transaksi. Misalnya, menyetorkan uang deposito dalam
jumlah cukup besar. Ketika ditanya untuk mengisi prosedur informasi nasabah, biasanya ia
berkelit dan tidak mau diketahui sumber dana tersebut.
Padahal, untuk bank dan PVA sudah ditentukan menggunakan prinsip know you costumer
(KUC) yang intinya menanyakan informasi kepada nasabah tentang asal dan kegunaan dana
nasabah.
“Kalau ada nasabah atau calon nasabah yang mau menyimpan uang dalam jumlah besar
kemudian dia menolak memberikan informasi sumber uang tersebut dan memilih untuk tidak
menyimpan uang di bank, itu patut dicurigai. Bank jangan asal menerima dana. Mentang-
mentang ada orang membawa banyak uang, kemudian begitu saja menerimanya tanpa
mengetahui informasi asal uang tersebut,”pinta Hatief.
Jika menemukan nasabah yang seperti itu, lanjut Hatief, bank harus segera membuat LTKM dan
melaprokan kepada PPATK. Pelaporan dibuat paling lambat tiga hari kerja setelah kejadian.
Sementara, kecurigaan juga perlu dilakukan untuk transasi keuangan tunai.
Misalnya, seseoang menukar uang rupiah atau mata uang asing di PVA dalam jumlah komulatif
Rp 500 juta ke atas, baik dilakukan satu kali maupun berulang-ulang. Transaksi bisa berupa
penerimaan uang di rekening bank, penyetoran, penitipan baik yang dilakukan dengan uang tunai
atau surat berharga seperti traveller cheque, cek, maupun bilyet giro. Pelaporan transaksi uang
tunai ini harus dilakukan paling lambar 14 hari kerja setelah kejadian.
Sedangkan untuk pembawaan uang tunai ke luar negara RI, hanya diperbolehkan dalam jumalh
tidak sampai Rp 100 juta. Jika melebihi jumlah tersebut, si pembawa uang diharuskan membuat
laporan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan Ditjen BC diwajibkan melaporkan kejadian
tersebut kepada PPATK paling lambat lima hari setelah kejadian. (sri murni)

								
To top