Docstoc

Bab 1 edit

Document Sample
Bab 1 edit Powered By Docstoc
					                                                                     Bab 1


                                  PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Jumlah penduduk yang terus bertambah di Kabupaten Sabu Raijua secara otomatis
berdampak pada tingkat kepadatan permukiman dan penyempitan lahan yang
tersedia. Permasalahan ini dapat memicu ketimpangan pembangunan suatu
kawasan, apabila pertambahan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan
peningkatan prasarana dan sarana yang memadai. Peningkatan prasarana dan
sarana tidak cukup untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, tetapi perlu
pembangunan peningkatan sarana dan prasarana yang berdampak pada
kepentingan lebih panjang.
Pembangunan infrastruktur yang hanya sekedar menjawab kepentingan jangka
pendek akan menimbulkan persoalan panjang yang berdampak pada
ketidakseimbangan ekologi. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sabu Raijua
sampai dengan tahun 2011 masih belum terasa dampaknya pada kebutuhan
penyehatan lingkungan, karena kepadatan penduduk dengan lahan yang
diperuntukkan untuk kawasan permukiman masih mumpuni. Pembangunan
prasarana dan sarana bidang permukiman harus mempunyai nilai investasi ke
depan. Hal ini dapat terjadi apabila dilandasi dengan perencanaan yang matang dan
berwawasan lingkungan. Perencanaan tersebut juga harus menjadi komitmen
bersama semua pihak.
Atas dasar pemikiran tersebut perlu disusun Rencana Investasi Jangka Menengah
agar pembangunan tidak meyimpang dari skenario pengembangan wilayah. Untuk
menjamin ke arah tersebut RPIJM ini harus bersandar pada RTRW dan RPJMD
Kabupaten Sabu Raijua dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta
Karya paoe hakekatnya merupakan operasionalisasi dari RPJMN dan RPJPD serta
RPJM dengan tujuan untuk merujuk sinergi kebijakan dan sinkronisasi program
secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pengembangan
Infrastruktur Jangka Menengah Bidara PU/Cipta Karya meliputi berbagai sektor
yaitu:
1.   Sektor Pengembangan Permukiman (Bangkim);
2.   Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (P B L);
3.   Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
        a. Bidang Drainase
        b. Bidang Persampahan
        c. Bidang Air Limbah
4.   Sektor Pengembangan Air Minum(AM).




                                                           Bab 1 Pendahuluan | 1-1
                                   Draft RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
                                            BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN SABU RAIJUA

Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) merupakan
dokumen teknis kelayakan program (Feasibility Study) untuk rencana pembangunan
infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM yang bersifat
sektoral dan terpadu merupakan Consolidated Feasibility Study yang dapat diterima
semua pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah.
Dengan demikian Rencana Pengembangan Infrastrktur Jangka Menengah (RPIJM)
Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2015 merupakan
kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan
dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua khususnya dalam
bidang PU/Cipta Karya. Hal ini terkait pula dengan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang tepat, jelas dan legitimate
yang diperlukan sebagai prasyarat terselenggaranya good governance.
Dengan arah kebijakan demikian itu maka penyelenggaraan pemerintahan
dan.pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab.


1.2   LANDASAN HUKUM
Dasar acuan penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan Kabupaten Sabu Raijua
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
    Perundang- undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
    Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
    tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
    Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
    tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33'Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
    Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
    Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
    Panjang Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
    Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor-Tahun 20-tentang Rencana
    Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
    Pengelolaan Keuangan Daerah;




                                                            Bab 1 Pendahuluan | 1-2
                                  Draft RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
                                           BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN SABU RAIJUA

    Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun-- 20- tentang
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Nusa
    Tenggara Timur Tahun 20-20-

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN IASARAN
1.3.1. Maksud :
       Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah
       (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya mempunyai maksud untuk merencanakan
       usulan program pembangunan infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya di
       Kabupaten Sabu Raijua secara terpadu, efektif dan efisien sehingga lebih
       bermanfaat bagi masyarakat luas.
1.3.2. Tujuan :
       Sedangkan tujuan dari Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka
       Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya adalah tersusunnya RPIJM
       Bidang PU/Cipta Karya sesuai dengan kebutuhan nyata daerah dan rencana
       pengembangan wilayah.
1.3.3. Sasaran
       Sasaran yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Pengembangan
       Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sabu Raijua adalah :
         Tersusunnya Rencana Pengembangan Ifrastruktur Jangka Menengah
            (RPIJM) Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan kebutuhan prioritas
            daerah dan rencana pengembangan wilayah yang mengacu pada
            Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
         Tersinkronnya      Rencana   Pengembangan     Infrastruktur  Jangka
            Menengah (RPIJM) Kabupaten Sabu Raijua yang telah dibuat terhadap
            kebutuhan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Propinsi Nusa
            Tenggara Timur.
         Tersusunnya rencana investasi di Kabupaten Sabu Raijua yang dapat
            didanai dari APBD Kabupaten Sabu Raijua, dana-dana hibah APBN,
            APBD Propinsi dan dana hibah pinjaman luar negeri maupun dana
            swasta.



1.4 MEKANISME DAN FRAMEWORK PENYUSUNAN RPIJM

1.4.1. Pola Pikir
Penyusunan RPIJM pada prinsipnya diawali dari formulasi tujuan dan sasaran
pembangunan yang diinginkan dan mencari upaya bagaimana dapat mencapai
tujuan tersebut dengan melihat kondisi, ataupun potensi dan peluang yang dapat
dimanfaatkan dengan rekayasa maupun tanpa suatu rekayasa.
Lebih jauh, yang perlu ditekankan di dalam penyusunan RPIJM adalah bagaimana
dapat mengenali permasalahan dan tantangan pembangunan, terutama dalam
rangka untuk bisa merencanakan dan memprogramkan kegiatan investasi secara
efektif, sehingga diharapkan RPIJM yang disusun adalah dapat menjawab
tantangan pembangunan, namun masih dalam batas-batas efisiensi kemampuan

                                                           Bab 1 Pendahuluan | 1-3
                                   Draft RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
                                            BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN SABU RAIJUA

penyelenggaraan. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis antara kondisi saat ini
dengan kondisi yang ingin dicapai dalam waktu mendatang (akhir RPIJM) sesuai
dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakan dan strategi
penanganannya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

a. Tujuan Pembangunan Kabupaten
Mengacu pada RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dan RTRW Kabupaten Sabu
Raijua, pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap tempat berusaha dan tempat tinggal baik dalam segi kualitas
maupun kuantitas dalam lingkungan yang sehat dengan menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang mendukung perkembangan wilayah
secara efektif dan efisiean serta memperlihatkan keseimbangan - keterpaduan
hubungan antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini berarti bahwa, segala usaha
pembangunan tersebut haruslah dapat menjamin terciptanya :

        Peningkatan produktifitas Kabupaten (productivity).
        Peningkatan efisiensi pelayanan dan kegiatan (efisiency).
        Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui pendekatan yang
         berawasan lingkungan (sustainable environment).
        Pembangunan perkotaan yang berkeadilan sosial (socially just).
        Pembangunan perkotaan yang mendukung kelestarian budaya kota
         (culturally vibran)
        Pembangunan perkotaan yang mendukung terciptanya jati diri kota (city
         sense or image).
        Pembangunan perkotaan yang didukung oleh partisipasi politik
         masyarakat kota (politically participatory).

b. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut:
     Terselenggaranya pengelolaan pembangunan perkotaan yang lebih efektif
      dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alamnya yang mengacu
      kepada rencana tata ruang kota yang berkualitas termasuk pengelolaan
      administrasi pertahanan yang lebih tertib dan adil serta ditunjang oleh
      kelembagaan pemerintah yang makin siap melaksanakan otonomi daerah.
    Makin mantapnya kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan
   dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, baik melalui
   organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya maupun pengusaha perorangan,
   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditujukan oleh meningkatnya
   pendapatan
    perkapita dan kualitas hidup penduduk yang semakin merata, dan
      Berkurangnya jumlah penduduk miskin. Serta Meningkatnya kualitas fisik
      lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan.




                                                            Bab 1 Pendahuluan | 1-4
                                    Draft RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
                                             BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN SABU RAIJUA

c. Sistematika
Sistem berfikir didalam proses penyusunan RPIJM pada prinsipnya mengacu
kepada diagram alir proses perencanaan dan penyusunan sebagaimana dapat
disajikan pada gambar 1.-4.1 :

Pendekatan berfikir dalam proses penyusunan RPIJM terutama dalam hal
melakukan analisis permasalahan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi
yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
perkotaan, pada prinsipnya disederhanakan sesuai dengan norma yang berlaku
pada saat proses pengambilan keputusan, yaitu dalam bentuk input/output proses.
Output adalah situasi ataupun kondisi yang dituju sedangkan input adalah kondisi
saat ini. Proses adalah upaya bagaimana mencapai situasi ataupun kondisi yang
dituju tersebut, dengan melihat kekuatan/potensi (strenght), kelemahan (weakness),
peluang (opportunity), serta ancaman/ resiko yang harus ditanggung (threat). Hal ini
secara teknis dikenal dengan analisis SWOT.
d. Peran dan fungsi RPIJM dalam rangka pembangunan dan pengembangan
    wilayah perkotaan dan perdesaan
      Peran dan fungsi infrastruktur dalam pengembangan wilayah sangat
         dominan dalam mewujudkan pola dan struktur ruang wilayah sebagaimana
         dikehendaki dalam tata ruangnya.
      Infrastruktur yang terpadu dapat menciptakan keselarasan kehidupan
         perkotaan, dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
      Pembangunan infrastruktur dimasa lalu banyak dilakukan oleh pemerintah
         dan secara umum dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah.
      Terjadinya krisis ekonomi di negara-negara Eropa masa lalu, telah
         mengubah pandangan bahwa infrastruktur tidak hanya merupakan
         tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga dapat dilakukan oleh swasta
         maupun masyarakat.

        Faktanya, kemampuan pemerintah/daerah terbatas, perlu dibangun
         kemitraan dengan dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam memenuhi
         kebutuhan infrastruktur kota/wilayah yang diperlukan melalui proses yang
         partisipatif.
e. Ruang lingkup penyusunan RPIJM
Penyusunan RPIJM, pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan,
anlisis kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka
mewujudkan program infrastruktur yang berkualitas, sehingga mampu
meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan daerah.
Cakupan RPIJM Bidang Keciptakaryaan, yaitu :
    Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan
      terutama yang dibiayai dari APBN maupun APBD (Cost Sharing maupun Joint
      Program) Propinsi maupun Kabupaten.
    Menyeluruh (komprehensif) dan mencakup seluruh sektor yang terkait,
      mengacu pada Visi pembangunan Kabupaten Sabu Raijua dan Rencana Tata
      Ruang serta menentukan arah dan strategi pembangunan Kabupaten Sabu
      Raijua.
    Disusun melalui proses partisipatif dan melibatkan stakeholder terkait.


                                                             Bab 1 Pendahuluan | 1-5
                                      Draft RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
                                               BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN SABU RAIJUA

      Memuat kajian terhadap kondisi eksisting dan permasalahan Kabupaten Sabu
       Raijua.
      Memuat rencana investasi pembangunan sarana dan prasarana (hard
       infrastructure) serta rencana peningkatan kapasitas (soft infrastructure) yang
       didukung dengan kelayakan teknis, teknologis, ekonomi, finansial, sosial, dan
       lingkungan berdasarkan kondisi eksisting dan lingkungan strategis yang
       dihadapi.
      Penetapan sasarana strategis daerah/nasional yang terkait dengan fokus
       upaya pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, dan
       peningkatan pelayanan publik (urban/rural services) yang lebih baik.
      Penetapan rencana tindak peningkatan pendapatan dan kapasitas manajemen
       daerah.
f.    Pendekatan Penyusunan RPIJM
      Proses Perencanaan yang Partisipatif; Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
       dan pembangunan kabupaten yang dinamis membutuhkan penyediaan
       infrastruktur, dan yang layak, memadai, terjangkau adil, serta bagi masyarakat
       luas. Untuk itu diperlukan perencanaan program investasi yang partisipatif.
      Membangun Transparansi dan Persepsi Bersama; Permasalahan yang
       dihadapi Kabupaten, baik ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun
       kapasitas institusi akan menjadi persepsi bersama.
      Keterpaduan dan Keberlanjutan; Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
       Jangka menengah Bidang Keciptakaryaan mengacu pada prinsip
       pengembangan wilayah, RTRW Kabupaten, RPJMN, RPJMD, Rentra
       PU/Cipta Karya dan dinas terkait, masterplan sektor, strategi pembangunan
       kabupaten, maupun peraturan erundangan yang berlaku.
      Kelayakan Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan; Penentuan kegiatan
       perlu mengacu pada hasil studi kelayakan (FS/DED) kd, serta lingkungan.
      Credit Worthiness dan Akuntabilitas; Perhitungan kemampuan , didasrkan
       pada hasil analisis keuangan. Demikian pula kemani|, diperhitungkan dari hasil
       analisis kelembagaan serta perlu mempem, pembangunan.
g.    Muatan RPIJM
       Rencana/Strategi Pembangunan Kawasan
         Skenario pengembangan kawasan.
         Skenario pembangunan infrastruktur.
       Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur.
         Pengembangan permukiman.
         Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
         Penyediaan dan pengelolaan Air Minum.
         Penataan Bangunan.
         Pembinaan jalan kota.
         Pengendalilan banjir.
       Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan,
       Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
       Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah.
       Rencana Tindak Pengembangan Kelembagaan Daerah.




                                                               Bab 1 Pendahuluan | 1-6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:10/1/2012
language:Malay
pages:6
Description: RPIJM SABURAIJUA