Materi Kuliah Kode Etik Hakim lengkap.ppt by 4kGN8IE

VIEWS: 182 PAGES: 70

									    YURISPRUDENSI



        PENEMUAN
         HUKUM


                   PERISTIWA
HUKUM
                   KONGKRIT


                    KASUS
Hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yg merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan, yg pada dasarnya
adalah mengadili.
                          UU No. 4 / 2004
                TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN


                            Pasal 16 (1)


  Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yg diajukan dgn dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.


                            Pasal 28 (1)


  Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
           dan rasa keadilan yg hidup dalam masyarakat.
                UUD’45 ; Pasal 24


1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yg
  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
  menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah M.A.
  dan badan peradilan yg berada di bawahnya dalam
  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
  agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
  peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah
  Mahkamah Konstitusi.
                       UUD’45 ; Pasal 1
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yg merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia.

                             Pasal 2
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yg berada dibawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan pera-
dilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.
Berbagai tekanan (pressure)


1. Dari pihak penguasa (politik)
2. Dari atasan langsung
3. Dari masyarakat (demo)
4. Dari pihak yg berperkara
5. Dari diri pribadi
  ( kebutuhan ekonomi, hubungan keluarga, sahabat, dll )
     UPAYA – UPAYA UNTUK MEMBENTENGI HAKIM :


1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yg sepadan bagi
  dirinya beserta keluarga, sehingga dapat hidup dgn tenang
 dan mempunyai daya tahan terhadap godaan.
2. Sarana dan prasarana yg memadai untuk mendukung pelak-
  sanaan tugas.
3. Pendidikan dan pembinaan yg cukup, sehingga dapat menjadi
  seorang profesional yg handal
4. Norma-norma yg baku dan ketentuan-ketentuan mengenai
  hak dan kewajiban
5. Perlindungan atas pelecehan terhadap tugas hakim dan
  perlindungan atas ancaman physik dan teror, serta perlindu-
  ngan atas intervensi terhadap kemandirian.
6. Pengawasan sebagai suatu sistem kontrol untuk mencegah
  terjadinya penyimpangan-penyimpangan yg tidak diinginkan.
7. Pembebasan dari tuntutan ganti rugi karena adanya kesalahan
  dalam perbuatan yg merupakan pelaksanaan tugasnya dalam
  bidang peradilan.
8. Penghargaan bagi yg telah melaksanakan tugasnya dgn baik
  dan sanksi bagi yg melakukan pelanggaran
9. Meningkatkan budaya hukum masyarakat
Ethika berasal dari bahasa Yunani “Ethikos” yg berarti moral
dan dari kata “Ethos” yg berarti Karakter. Ethika merupakan
filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku
yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan
yg baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi
seseorang.



Ethika Moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau
norma-norma ethika yg mencakup theori nilai tentang
hakekat apa yg baik dan apa yg buruk.
Norma Dasar Utama Pedoman Perilaku ini adalah BERTAKWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, yg meliputi norma-norma
dasar :
          a. Berperilaku adil
          b. Berperilaku jujur
          c. Berperilaku arif dan bijaksana
          d. Bertanggung jawab
          e. Menjungjung tinggi harga diri
          f. Berintegritas tinggi
          g. Berdisiplin tinggi
          h. Berperilaku rendah hati
          i. Bersikap mandiri
          j. Bersikap profesional
Profesi adalah bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan
keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu.


Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan
keahlian khusus yg dilakukan secara bertanggung jawab dengan
tujuan memperoleh penghasilan.


Kode Etik adalah norma dan asas yg diterima oleh suatu kelom-
pok tertentu sebagai landasan tingkah laku.
Ethika Profesi merupakan ethika moral yg khusus diciptakan
untuk kebaikan jalannya profesi yg bersangkutan, karena setiap
profesi mempunyai identitas, sifat/ciri dan standard profesi
tersendiri, sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing


Untuk tegaknya dan kebaikan jalannya profesi, maka setiap
profesi mempunyai ethika profesinya sendiri.
    ETIKA PROFESI MEMILIKI KAIDAH-KAIDAH POKOK :


1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena
  itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembang-
  profesi
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan
  pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masya-
  rakat sebagai keseluruhan
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat
  sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu
  pengemban profesi
Ethika Profesi Hakim bersifat Universal, terdapat di
negara manapun di seluruh dunia dan mengatur
tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah penuntun dan
aturan-aturan tentang prilaku yg seharusnya dan
seyogianya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam
menjalankan tugas profesinya.
                 Contoh dari kode ethik hakim
              ( The 4 commandments for judges ) :


1. To hear courteously (mendengar dgn sopan, beradab)
2. To answer wisely (menjawab bijaksana, arif)
3. To consider soberly (mempertimbangkan tak terpengaruh)
4. To decide impartially (memutus tak berat sebelah)
Ethikal standards yg harus dipenuhi hakim menurut
Prof. MAURICE ROSENBERG :


1. Moral courage : Pay for God’s guidance
2. Decisiveness : Punctual and correct
3. Fair and upright
4. Patience : Able to listen with mounth closed and mind open
5. Healthy : Physical and mental
6. Consideration for others : Kind and understanding
7. Industrious, serious not lazy : No unimportant cases
8. Profesional : neat personal appearance
 9. Dignity : Honourable / devine job
10. Dedicated, devotion as a lifetime job
11. Loyal to courts / judiciary
12. Active in work and profesional activities
13. Knowledge of community and resources :
   Guidance of society
14. Sense of humor (not depressive)
15. Above average law school record
16. Above average reputation for profesional ability
17. Good family situation
Hukum di dunia barat dilambangkan sbg Dewi Yustitia
dari mitos Yunani dengan mata tertutup dengan pedang
ditangan kanan dan timbangan di tangan kiri, sedang


Hukum di Indonesia dilambangkan sbg Pohon Beringin
pengayoman yg kokoh dan rindang yg berfungsi
mengayomi cita-cita negara, bangsa dan rakyatnya.
  BINTANG (KARTIKA)


    Melambangkan :
Ketuhanan Yang Maha Esa
     SENJATA (CAKRA)


      Melambangkan :


        Senjata ampuh
dari Dewa Keadilan yg mampu
memusnahkan segala kebatilan,
 kezaliman dan ketidakadilan.

        berarti ADIL.
      BULAN (CANDRA)


        Melambangkan :


             Bulan,
menerangi segala tempat yg gelap,
sinar penerangan dlm kegelapan.

berarti Bijaksana atau Berwibawa.
     BUNGA (SARI)


      Melambangkan :


  Bunga yg semerbak wangi
   mengharumi kehidupan
        masyarakat

      berarti Budi luhur
atau Berkelakuan tidak tercela.
      AIR (TIRTA)


       Melambangkan :


              Air,
yg membersihkan segala kotoran
           di dunia

        mensyaratkan,
bahwa seorang Hakim harus jujur.
Prof. DJOKO SOETONO menetapkan standard
bagi seorang Hakim, antara lain :


1. Berpikir secara Ilmiah : Logis, sistematis dan tertib
2. Sabda Pandita Ratu : Putusannya harus dapat dipertanggung
  jawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis
3. Maton : Punctual dan correct
4. Berpikir secara integralistik (manunggal), partisipatif, menggali
  nilai-nilai yg hidup dalam masyarakat
5. Tidak lekas puas : Haus akan ilmu dan pengalaman
6. Ksatrya Pinandita : Sarjana yg sujana dan susila
          TRI PRASETYA HAKIM INDONESIA


“ Saya berjanji :
1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa
  dan martabat Hakim Indonesia.
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh
  pada Kode Kehormatan Hakim Indonesia.
3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan Jiwa
  Korps Hakim Indonesia “
                     KONTROL INTERN
                Pasal 11 (4) ; UU No. 4 / 2004
           TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN


Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbu-
atan pengadilan dan dalam lingkungan peradilan yg ada dibawah
nya berdasarkan ketentuan undang-undang.
                      KONTROL INTERN
                  Pasal 32 UU No. 14 / 1985
               TENTANG MAHKAMAH AGUNG


1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

  penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan
  kehakiman.
2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan
  para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan
  tugas.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan
  tentang hal-hal yg bersangkutan dgn teknis peradilan dari
  semua Lingkungan Peradilan
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran,
  atau peringatan yg dipandang perlu kepada pengadilan di
  semua Lingkungan Peradilan.
5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan
  dalam ayat (1) sampai (4) tidak boleh mengurangi kebebasan
  hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
                      KONTROL EKSTERN
                       Pasal 24 B UUD’45
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yg berwenang mengusulkan
  pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
  keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
  pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
  kepribadian yg tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
  presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
  dgn undang-undang
                   KONTROL EKSTERN
                 Pasal 13 UU No. 22 / 2004
                TENTANG KOMISI YUDISIAL


Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
  menjaga perilaku hakim
              PERATURAN TENTANG KODE ETIK HAKIM
    ( Hasil MUNAS IKAHI ke XIII pada tanggal 30 Maret di Bandung)
                                  Pasal 1
                                Pengertian



1. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yg harus dipedomani oleh
   setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim.


2. Pedoman tingkah laku (code of conduct) Hakim ialah penjabaran dari kode
  etik profesi hakim yg menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam
  menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran
  maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yg harus dapat
  memberikan contoh dan suri tauladan dlm kepatuhan dan ketaatan kepada
  hukum
3. Komisi Kehormatan profesi Hakim ialah komisi yg dibentuk oleh Pengurus
  Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa,
  membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yg melanggar atau
  diduga melanggar Kode Etik Profesi


4. Azas Peradilan yg baik ialah prinsip-prinsip dasar yg harus dijunjung tinggi
  oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan
  yg mandiri sesuai dgn aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.
                                 Pasal 2
                         Maksud dan Tujuan

Kode Etik Profesi Hakim mempunyai maksud dan tujuan :


1. Sebagai Alat :
   a. Pembinaan dan pembentukan karakter Hakim
   b. Pengawasan tingkah laku Hakim


2. Sebagai Sarana :
   a. Kontrol Sosial
   b. Pencegah campur tangan ekstra judicial
   c. Pencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota
     dan antara anggota dgn masyarakat
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian
  fungsional bagi hakim


4. Menunbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan
                      PEDOMAN TINGKAH LAKU
                                Pasal 3
                           Sifat – sifat Hakim



         Sifat Hakim tercermin dalam lambang hakim yg dikenal dgn
                         PANCA DHARMA HAKIM

1. KARTIKA : (Bintang, yg melambangkan KETUHANAN YANG MAHAESA)
2. CAKRA   : (Senjata ampuh dari Dewa Keadilan yg mampu memusnahkan
              segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan) berarti ADIL.
3. CANDRA : (Bulan yg menerangi segala tempat yg gelap, sinar penerangan
              dalam kegelapan) berarti Bijaksana atau Berwibawa.
4. SARI   : (Bunga yg semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat)
              berarti Budi luhur atau Berkelakuan tidak tercela.
5. TIRTA  : (Air, yg membersihkan segala kotoran di dunia)
              mensyaratkan, bahwa seorang Hakim harus jujur.
                             Pasal 4
                          Sikap Hakim

Setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang
harus dipedomaninya :


A. Dalam Persidangan :


  1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yg ditentukan
    dalam Hukum Acara yg berlaku, dgn memperhatikan azas-
    azas peradilan yg baik, yaitu :
a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan
  (right to a decision) dimana setiap orang berhak untuk menga-
  jukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya
 kecuali ditentukan lain oleh undang-undang serta putusan hrs
 dijatuhkan dalam waktu yg pantas dan tidak terlalu lama.


b. Semua pihak yg berperkara berhak atas kesempatan dan per-
  lakuan yg sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk
  membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh infor-
  masi dalam proses pemeriksaan ( a fair hearing )
c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepen-
  tingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung
  tinggi prinsip (nemo judex in resud)

d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yg jelas dan
  dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran
  hukum yg sistematis, dimana argumentasi tersebut harus
  diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan guna
  menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam
  proses peradilan.

e. Menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpa-
  ti ataupun antipati kepada pihak-pihak yg berperkara, baik
  dalam ucapan maupun tingkah laku

3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin
  sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan
  antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-
  pihak baik dgn kata-kata maupun dalam perbuatan.

5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
B. Terhadap Sesama Rekan

1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yg baik
  antara sesama rekan.
2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghar-
  gai antara sesama rekan
3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps
  Hakim secara wajar
4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam
  maupun di luar kedinasan
C. Terhadap Bawahan / Pegawai

1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan
2. Membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi
  pengetahuan.
3. Harus mempunyai sikap sebagai seorang Bapak/Ibu yg baik
4. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai
5. Memberi contoh kedisiplinan
D. Terhadap Masyarakat

1. Menghormati dan menghargai orang lain
2. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri
3. Hidup sederhana


E. Terhadap Keluarga/Rumah Tangga

1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, menurut
  norma-norma hukum kesusilaan
2. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga

3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dgn keadaan dan
  pandangan masyarakat
                           Pasal 5
                  Kewajiban dan Larangan

Kewajiban :
a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara
  secara berimbang dengan tidak memihak (impartial)
b. Sopan dalam bertutur dan bertindak
c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar
d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan
e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim
Larangan :
a. Melakukan kolusi dgn siapapun yg berkaitan dgn perkara yg
  akan dan sedang ditangani
b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yg
  berperkara
c. Membicarakan suatu perkara yg ditanganinya diluar acara
 persidangan
d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yg ditanganinya
  baik dalam persidangan maupun diluar persidangan
  mendahului putusan
e. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, para
  pihak berperkara, ataupun pihak lain
f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain,
 kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah
g. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan
  / jabatan yg dilarang Undang-undang
h. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan
  pribadi ataupun kelompoknya
              KOMISI KEHORMATAN PROFESI HAKIM
                             Pasal 6
                     Susunan dan Organisasi




1. Komisi Kehormatan Profesi Hakim terdiri dari :
  a. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat
  b. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat terdiri dari
  5 (lima) orang dgn susunan :
  - Ketua    : salah seorang Ketua Pengurus Pusat IKAHI
               merangkap anggota
- Anggota   : Dua orang anggota IKAHI dari Hakim Agung
- Anggota   : salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI
             yang bersangkutan
- Sekretaris : Sekretaris Pengurus Pusat IKAHI merangkap
             anggota.
3. Komisi Kehormatan Profesi hakim Tingkat Daerah terdiri dari
  5 (lima) orang dgn susunan :
  - Ketua    : salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI
              merangkap anggota
  - Anggota : Seorang anggota IKAHI Daerah dari Hakim Tinggi
  - Anggota : Ketua Pengurus Cabang IKAHI yg bersangkutan
  - Anggota : Seorang Hakim yg ditunjuk Pengurus Cabang
               IKAHI yg bersangkutan
  - Sekretaris: Sekretaris Pengurus Daerah IKAHI merangkap
               anggota
4. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat diangkat dan
  diberhentikan oleh PP IKAHI


5. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah diangkat
  dan diberhentikan oleh PD IKAHI
                           Pasal 7

1. Komisi Kehormatan Hakim Tingkat Daerah berwenang meme-
  riksa dan mengambil tindakan-tindakan lain yg menjadi
  kewenangan terhadap anggota di daerah / wilayahnya

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat berwenang
  memeriksa dan mengambil tindakan-tindakan lain yg menjadi
  kewenangannya terhadap persoalan yg tidak dapat diselesai-
  kan oleh Daerah atau yg menurut Pengurus Pusat IKAHI hrs
  ditangani oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat
  Pusat
                            Pasal 8
                   Tugas dan Wewenang

1. Komisi Kehormatan Profesi Hakim mempunyai tugas :
  a. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu
    menjunjung tinggi kode etik
  b. Meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat
    atas tingkah laku dari para anggota IKAHI
  c. Memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam
    hal anggota yg bersangkutan menunjukkan tanda-tanda
    pelanggaran Kode Etik
2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim berwenang :
  a. Memanggil anggota untuk didengar keterangannya
    sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan
  b. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap
    anggota yg melanggar Kode Etik dan merekomendasikan
    untuk merehabilitasi anggota yg tidak terbukti bersalah.
                          Pasal 9
                           Sanksi

Sanksi yg dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi
Hakim kepada PP IKAHI adalah :


• Teguran
• Skorsing dari keanggotan IKAHI
• Pemberhentian sebagai anggota IKAHI
                             Pasal 10
                          Pemeriksaan

1. Pemeriksaan terhadap anggota yg dituduh melanggar Kode Etik
   dilakukan secara tertutup
2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya
  kepada anggota yg diperiksa untuk melakukan pembelaan diri
3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh
  seorang atau lebih dari anggota yg ditunjuk oleh yg bersang-
  kutan atau yg ditunjuk organisasi
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
  yg ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan
  Profesi Hakim dan yg diperiksa.
                           Pasal 11
                         Keputusan

Keputusan diambil sesuai dgn tata cara pengambilan putusan
dalam Majelis Hakim

                           Pasal 12

Kode Etik ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Musyawarah
Nasional (MUNAS) IKAHI ke XIII dan merupakan satu-satunya
Kode Etik Profesi Hakim yg berlaku bagi para Hakim Indonesia
UNDANG-UNDANG NO. 22 TH. 2004
Tim kerja merekomendasikan perlu dibentuk suatu “Dewan Kehormatan Hakim”,
yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku para
hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekruitmen, promosi dan mutasi
hakim serta menyusun “Code of Conduct” bagi Hakim disisi lain.




                         TAP MPR RI NO. X / MPR / 1998
                   Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi
                           Judikatif dan Eksekutif
         UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN KEEMPAT


                       KEKUASAAN KEHAKIMAN
                             Pasal 24

1.   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
     Meyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
     (hasil perubahan ketiga)

2.   Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
     Dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
     Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
     Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah
     Mahkamah Konstitusi. (hasil perubahan ketiga)
3.   Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
     Kehakiman diatur dalam undang-undang. (hasil perubahan keempat)
                             Pasal 24 B

1.   Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
     Pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
     Rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
     Serta perilaku hakim. (hasil perubahan ketiga)

2.   Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
     Pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian
     Yang tidak tercela. (hasil perubahan ketiga)

3.   Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
     Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (hasil perubahan ketiga)

4.   Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan
     Undang-undang. (hasil perubahan ketiga)
                   UU No. 4 / 2004
     UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUSAAN KEHAKIMAN


                            Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
Dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
Peradilan yang berada dibawahnya.


                            Pasal 10


Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya
Berdasarkan ketentuan undag-undang.
Menimbang :

Bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha
Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan
Hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan
Partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta
Menjaga perilaku hakim.

                               Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Komisi Yudisial adalah
Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
                               Pasal 2
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan
Dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau
Pengaruh kekuasaan lainnya.

                               Pasal 6
1. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota
2. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara
3. Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan
   anggota masyarakat.

                               Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga
   perilaku hakim.
                              Pasal 14
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
Huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
c. Menetapkan calon Hakim Agung
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

                                Pasal 20
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
Huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan
Terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan
Keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

                              Pasal 21
Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
Dalam pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul
Penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung
Dan / atau Mahkamah Konstitusi.
             Tabel Komposisi Keanggotaan Komisi Yudisial di Berbagai Negara


   Negara          Hakim         Mantan      Non        Jumlah              Keterangan
                                 Hakim      Hakim
 Indonesia             -             2         5            7

  Prancis         Mayoritas          -         ?            ?        Lihat keterangan butir (2)
                                                                              dibawah
  Swedia              6              -         5           11         2 Anggota Parlemen; 2
                                                                     Serikat Pekerja; 1 Direktur
                                                                              Jenderal
  Belanda         Mayoritas          -          -           ?

 Australia            6              -         4           10        4 Ditunjuk oleh Gubernur
                                                                               NSW


   Keterangan :

1. Non Hakim terdiri dari : Praktisi, Akademisi, Wakil Masyrakat, Pemerhati/Pengamat, dan lain-lain
2. Prancis mempunyai kekhususan tersendiri : Presiden Prancis (ketua); Menteri Kehakiman (wakil
   ketua); 4 (empat) anggota masing-masing ditunjuk oleh Parlemen; 1 (satu) orang Conseil D’Etat;
   1 (satu) orang La Cour de Comptes, dan sebagainya.
                     Tabel Tentang Tugas-tugas Komisi Yudisial di Berbagai Negara


               (1)             (2)           (3)       (4)       (5)         (6)            (7)




 Negara     Rekruitmen    Pengangkatan/   Pelatihan   Mutasi   Promosi   Pengawasan/    Management/      Ket
                           Penempatan         /                            Disipliner      Adm/
                             Hakim        Training                                      Penghasilan
                                                                                          Hakim
Indonesia       -               -             -         -         -          ada             -        Rekruitmen
                                                                                                         MA


 Prancis        -             ada             -        ada      ada          ada             -




 Swedia        ada            ada           ada        ada      ada          ada           ada




Belanda        ada            ada           ada        ada      ada          ada             -        Usul Kom
                                                                                                         Ke
                                                                                                      Leemhuis

 N.S.W          -             ada           ada        ada      ada          ada             -

								
To top