Laporan Keuangan Fiskal

Document Sample
Laporan Keuangan Fiskal Powered By Docstoc
					SEMINAR PERPAJAKAN



         Modul 6


 Dosen       : Herman
 Ruang       : B-405
 Hari        : Minggu
 Jam         : 13:30 – 16:00
       PENGENDALIAN BIAYA FISKAL
            Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan
       menganut pemajakan yang berbasis neto (net basis of taxation). Basis tersebut
       berarti pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income)
       dikurangi   dengan    pengeluaran-pengeluaran     dan       pengurang   lainnya   yang
       diperkenankan oleh undang-undang.
            Secara komersial sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan
       bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat
       ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau
       peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternative lainnya, biaya
       diakui dengan mendasarkan pada analisis sehubungan antara biaya yang timbul dan
       penghasilan tertentu yang diperoleh. Sehubungan dengan terdapat beberapa
       perbedaan perlakuan yang sering menimbulkan koreksi biaya.
            Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada                  umumnya
       disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan
       apakah metode kas (cash method) atau akrual (accrual method).
            Apabila menggunakan metode kas maka biaya diakui pada saat pembayaran.
       Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan metode akrual, maka biaya diakui
       pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Dalam hal ini
       pembebanan biaya ini dilakukan pengaitan dengan penghasilan yang menggunakan
       3 (tiga) pendekatan, yaitu:
          1. Sebab akibat (Kausalitas)
              Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung
              dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode
              diakuinya penghasilan. Contoh konkret yaitu persediaan sebagai penyebab
              dari hasil penjualan (penghasilan pada masa mendatang, diakui sebagai
              biaya alokasi harga pokok pada saat persediaan tersebut dijual).
          2. Alokasi Sistematis dan Rasional
              Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan
              penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan
              penghasilan atas dasar masa manfaat. Contoh konkret terletak pada asset
              tetap, alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurang
              terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan
              penghasilan dimasa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi.
          3. Pengakuan segera
              Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan
              dengan penghasilan melalui pendekatan kesatu atau pendekatan kedua akan


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB              Herman SE,Ak.M.Si     MANAJEMEN PERPAJAKAN       1
              dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Sebagai
              contoh konkret yaitu biaya pendirian, biaya emisi, dan lain sebagainya.
       Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh
       sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan tehadap penghasilan
       sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat
       dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.
              Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib
       Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:
          1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
              Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
              merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya
              administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.
          2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
              Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
              pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.
              Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat
       pula dibedakan menjadi:
          1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses)
              Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang
              mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk
              mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek
              Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau
              selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
          2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (nondeductible
              expenses)
              Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak
              dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan,
              menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
              atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai
              dengan adapt kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran
              yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka
              pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
              Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk
       menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
       Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
          1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk
              biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB             Herman SE,Ak.M.Si    MANAJEMEN PERPAJAKAN    2
             termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang
             diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya
             pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur
             dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi,
             pajak kecuali Pajak Penghasilan.
             Pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
             penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dibebankan
             sebagai biaya. Contoh, PT Aman memperoleh penghasilan bruto yang terdiri
             dari:
             a. Penghasilan bruto dari usaha (Pasal 1 ayat 1) Rp.300.000.000
             b. Penghasilan bukan objek pajak                    Rp.200.000.000
                 Jumlah penghasilan bruto                        Rp.500.000.000
             Bila diketahui biaya-biaya yang dibebankan sebesar Rp.250.000.000, maka
             biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat
             dihitung 3/5 X Rp.250.000.000 = Rp.150.000.000.
          2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh asset berwujud dan
             amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
             mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
          3. Iuran kepada dana pension secara tegas dibatasi yaitu “yang pendiriannya
             telah disahkan oleh Menteri Keuangan”. Oleh karena itu, terhadap iuran dana
             pension yang pembayarannya kepada dana pension dimana pendiriannya
             tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak diperkenankan untuk
             dikurangkan sebagai biaya.
          4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan
             dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
             memelihara penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan asset
             yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki
             perusahaantetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
             memelihara penghasilan, tentu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
             bruto.
          5. Kerugian selisih kurs mata uang asing ini diakibatkan adanya fluktuasi kurs
             sehari-hari, terutama dalam kondisi krisi moneter. Pembebanan selisih kurs
             dilakukan berdasarkan system pembukuan perusahaan yang dianut dengan
             syarat taat asas (konsisten) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
             yang berlaku di Indonesia.
          6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
             dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau system baru bagi


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB           Herman SE,Ak.M.Si     MANAJEMEN PERPAJAKAN     3
              pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.
              Dengan diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya inilah diharapkan
              lebih meningkatkan masalah penelitian dan pengembangan IPTEK) agar
              proses alih teknologi dapat dipercepat.
          7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan
              kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya biaya beasiswa yang
              diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain magang, dan pelatihan
              diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dengan tetap memperhatikan
              kewajaran dan kepentingan perusahan.
          8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
              a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
              b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
                  kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
              c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negari atau
                  instansi pemerintah yang menangani piutang Negara atau adanya
                  perjanjian tertulis mengenai penghapusan Piutang/Pembebasan Utang
                  antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasi
                  dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari
                  debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
          9. Sumbangan          dalam   rangka   penanggulangan      bencana   nasional   yang
              ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
          10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
              Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
          11. Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dengan
              Peraturan Pemerintah.
          12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
              Pemerintah.
          13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur
              dalam Peraturan Pemerintah.


       Biaya yang Tidak Boleh dibebankan
              Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai dengan
       ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak
       Penghasilan mengatur yaitu untuk menentukan besarannya Penghasilan Kena Pajak
       bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan,
       yaitu sebagai berikut:




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                Herman SE,Ak.M.Si    MANAJEMEN PERPAJAKAN       4
          1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti divide, termasuk
             dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
             dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
             Pengeluaran-pengeluaran seperti tersebut di atas tidak boleh dikurangkan
             dari penghasilan badan yang dibagikan karena pembagian laba tersebut
             merupakan bagian dari penghasilan badan yang akan dikenakan pajak
             sesuai perundang-undangan perpajakan. Ketentuan inilah sebagai wujud
             pelaksanaan classical system yang dianut undang-undang perpajakan.
             Dengan dasar pemikiran bahwa perusahaannya (corporation) dan pemegang
             sahama (shareholders) sama-sama sebagai subjek hukum tetapi terpisah
             sehingga terhadap laba yang telah dikenakan pajak pada tingkat badan
             apabila selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan
             pajak.
          2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
             pemegang saham, sekutu atau anggota.
             Secara akuntansi komersial pun bahwa biaya yang dibebankan atau
             dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau
             anggota tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya.
          3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang
             tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
             cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha
             pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan
             Keputusan Menteri Keuangan.
          4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
             dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang
             Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
             sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
          5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
             diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
             dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
             bentuk natura dan kenikmatan di daeerah tertentu yang berkaitan dengan
             pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
          6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
             atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
             sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
             Pengeluaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya asalkan jumlahnya
             wajar sesuai dengan kelaziman usaha yang sering disebut dengan “sound


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB           Herman SE,Ak.M.Si   MANAJEMEN PERPAJAKAN        5
              business practices”. Sebagai contoh seorang tenaga ahli itu sebagai
              pemegang saham dari perusahaan dengan imbalan sebesar Rp.8.000.000.
              Ternyata jasa yang sama dibayar Rp.3.000.000 dianggap tidak wajar.
              Selisihnya sebesar Rp.5.000.000 dapat dianggap sebagai constructive
              dividend.
          7. Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
              satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau
              badan social atau pengusaha kecil (termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
              Menteri Keuangan).
          8. Pajak Penghasilan
              Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang
              terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam penentuan tariff pajak
              terdapat teori yang dikenal dengan “rate of tax reckoned on a tax-inclusive
              basis”, yang berarti tariff pajak ditetapkan atas penghasilan termasuk pajak
              itu sendiri. Teori ini dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga
              apabila terdapat penghasilan badan Rp.50.000.000 dianggap belum dikurangi
              pajak atau dengan kata lain Pajak Penghasilan merupakan bagian dari
              penghasilan tersebut. Dalam praktek akuntansi komersial Pajak Penghasilan
              tidak dianggap sebagai biaya dan dengan demikian tidak mengurangi
              Penghasilan Kena Pajak.
          9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
              Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
          10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
              komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
          11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana.


       Klasifikasi Biaya sesuai Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan
              Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan
       (deductible expenses) dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan
       (nondeductible expenses) sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9
       Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan
       pelaksanaan dimaksud yang aplikasinya dalam bentuk latihan soal:
          1. Biaya Program Jamsostek
              Dalam program Jamsostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran:
                 a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
                     Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan
                     dan bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagai objek PPh


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB            Herman SE,Ak.M.Si     MANAJEMEN PERPAJAKAN      6
                      Pasal    21.   Sedangkan     karyawan    atau    keluarganya   penerima
                      penggantian pengobatan atau santunan yang diterima keluarga bukan
                      objek PPh Pasal 21.
                 b. Jaminan Hari Tua (JHT)
                      Besarnya premi yang dibayar perusahaan dapat dibebankan sebagai
                      biaya dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 21.
                      Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek
                      PPh Pasal 21.
          2. Biaya Pengobatan
             Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya
             yaitu:
                 a. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke
                      rumah sakit atau dokter dan apotek, pembayaran tersebut sebagai
                      pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan
                      objek PPh Pasal 21.
                 b. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan,
                      uang pengobatan, sebagai biaya yang dapat dibebankan dan objek
                      PPh Pasal 21.
          3. Biaya Rekreasi dan Olahraga
             Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh
             dibebankan dan bukan objek PPh pasal 21.
          4. Biaya Perumahan
             Tidak diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya, kecuali diberikan dalam
             tunjangan sewa rumah.
          5. Biaya Kendaraan Dinas
             Kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional yang tidak dibawa pulang,
             segala    biaya    yang   melekat     pada    kendaraan     seperti   penyusutan,
             pemeliharaan dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Kendaraan
             yang termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya
             dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya
             diperkenankan hanya 50%.
          6. Telepon Selular Karyawan
             Telepon sellular yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai
             tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanan biaya yang
             diperkenankan adalah biaya penyusutan dan biaya pulsa 50%.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                Herman SE,Ak.M.Si    MANAJEMEN PERPAJAKAN       7
          7. Pajak Masukan
              Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8
              Undang-Undang PPN dan PPnBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
              Pajak masukan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto
              sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan
              pengeluaran untuk memperoleh asset berwujud serta biaya lainnya yang
              mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 11
              dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang terlebih dahulu
              harus dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui
              penyusutan dan amortisasi.
          8. Pemberian natura atau Kenikmatan
              Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan bukan objek
              PPh      Pasal     21     sesuai       dengan      Keputusan       Menteri   Keuangan
              No.466/KMK.04/2000           dan       Keputusan        Direktur     Jenderal    Pajak
              No.Kep.213/Pj/2001 perlu diperhatikan:
                  a. Daerah terpencil
                  b. Harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
          9. Biaya Entertainment
              Sesuai    dengan        SE-27/Pj.22/1986        tidak   dapat    diperkenankan   untuk
              dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftra nomonatif
              (bukti) yang dilampirkan dalam SPT Tahunan.


       Kompensasi Kerugian
              Apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha
       Tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-
       pengeluaran yang diperkenankan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat
       dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun
       berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak beerikutnya sesudah tahun didapatnya
       kerugian tersebut.
       Contoh:
       Pada tahun 2009, PT A menderita kerugian fiskal sebesar Rp.1.200.000.000. dalam
       5 (lima) tahun berikutnya laba (rugi) fiskal PT A sebagai berikut:
              2010 Laba fiskal          Rp.200.000.000
              2011 Rugi fiskal          Rp(300.000.000)
              2012 Laba fiskal                   0
              2013 Laba fiskal          Rp.100.000.000
              2014 Laba fiskal          Rp.800.000.000


PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                    Herman SE,Ak.M.Si        MANAJEMEN PERPAJAKAN     8
       Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:
              Rugi fiskal tahun 2009              (1.200.000.000)
              Laba fiskal tahun 2010                200.000.000
              Sisa rugi fiskal tahun 2009         (1.000.000.000)
              Rugi fiskal tahun 2011                (300.000.000)
              Sisa rugi fiskal tahun 2009         (1.000.000.000)
              Laba fiskal tahun 2012                              0
              Sisa rugi fiskal tahun 2009         (1.000.000.000)
              Laba fiskal tahun 2013                100.000.000
              Sisa rugi fiskal tahun 2009           (900.000.000)
              Laba fiskal tahun 2014                800.000.000
              Sisa rugi fiskal tahun 2009           (100.000.000)


       Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun
       2014, tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015. sedangkan
       rugi fiskal 2011 sebesar Rp.300.000.000 hanya boleh dikompensasikan dengan laba
       fiskal tahun 2015 dan 2016, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai dari sejak
       2012 berakhir pada akhir tahun 2016.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB             Herman SE,Ak.M.Si       MANAJEMEN PERPAJAKAN   9
          Daftar Pustaka


          Agoes, Sukrisno dan Estralia Trisnawati, 2007, Akuntansi Perpajakan, Salemba
                 Empat, Jakarta.


          Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004, Perpajakan Indonesia, Konsep,
                 Aplikasi, dan Penuntun Praktis, andi Yogyakarta, Yogyakarta.


          Erly, Suandy, 2008, Perencanaan Pajak, Salemba Empat


          Pardiat. 2005, Akuntansi Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta.


          Undang-undang    Republik   Indonesia.   2008,   Nomor    36,   Tentang   Pajak
                 Penghasilan.


          Undang-undang Republik Indonesia. 2007, Nomor 28, Tentang Ketentuan Umum
                 dan Tatacara Perpajakan.


          Waluyo. 2009, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB            Herman SE,Ak.M.Si   MANAJEMEN PERPAJAKAN       10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:134
posted:9/29/2012
language:Unknown
pages:11