Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Document Sample
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Powered By Docstoc
					    PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT


Sejarah Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang
memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut merriam
Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung
dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau
memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan
otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha
untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.
Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan
sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak
lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman renaissance, yaitu
ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau
pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan
diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan
pembedayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali
benar.



            PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK




                www.masyarakatmandiri.org/%3Fmod...6id%3D80

      Petani kelapa di sentra kelapa termasuk komunitas terpinggirkan.
      Gula merah adalah hasil produksi utama usaha yang berlangsung
      turun-temurun. Namun, para petani sekaligus perajin gula belum
      menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gula dibeli dengan harga
      murah oleh bakul, sehingga margin keuntungan yang menjadi
      andalan meraih kesejahteraan keluarga terbilang kecil. Karena,
      secara umum mereka tak memiliki akses pasar, selain soal mutu
      gula    yang   masih     potensial     untuk      di-upgrade.

      Tujuan pemberdayaan
      Peningkatan kesejahteraan warga komunitas dari bertambahnya
      sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal, yang
      ditandai dengan terbukanya jaringan pasar yang berkelanjutan.

      Lokasi pemberdayaan:
      Desa-desa sentra produksi

      Pemetik Manfaat: sejumlah rumahtangga pengrajin

      Capaian Program
      Terbentuk kelompok pengrajin yang Mandiri.
      Komunitas memiliki sebuah koperasi, Koperasi Serba Usaha.
      Terkumpul dana swadaya berupa tabungan mitra.
      Memiliki 1 (satu) unit griya industri berlokasi di desa sebagai
      wahana bersama untuk produksi gula bermutu. Produksi rata-rata
      2                                                    kuintal/hari.
      Produksi gula kelompok (termasuk dari hasil perorangan) rata-rata
      3                                                    ton/minggu.
      Mitra memiliki tiga unit usaha bersama berupa warung sembako
      sebagai usaha pendukung lembaga lokal/koperasi.
      Lembaga lokal sudah mampu mensuplai gula ke perusahaan
      kecap di Pacitan, Solo, pedagang eceran di Wonogiri, serta IRT
      jenang di Ponorogo.




       Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan,
ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa,
wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan
masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja
yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana
pemberdayaan       muncul    ketika  pembangunan    menimbulkan
disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya
alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh
penguasa.
       Karena       kekurang-tepatan     pemahanan    mengenai
pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan,
pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah
pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya
mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.


      Konsep Pemberdayaan

     Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model
pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada
rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai
berikut:
       (1) bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari
           pemusatan penguasaan faktor produksi;
       (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan
           masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha
           pinggiran;
       (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem
           pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi
           yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan
       (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik,
           dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua
           kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan
           masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah
           dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia
           yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai
           dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui
           proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment
           of the powerless).


         PEMBERDAYAAN PEDAGANG WARUNG
      Perkembangan sektor informal pada saat ini mendapatkan sorotan
      yang serius oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan
      adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan
      suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatik dalam
      penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi,
      perubahan yang utama terletak pada perspektif bahwa sumber-
      sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara
      mandiri dan bertanggung jawab, dan hasilnya lebih diorientasikan
      kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan
      ekonomi daerah yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat
      harus mendapatkan perhatian yang serius, termasuk sektor informal.

      Perilaku seseorang dalam aktifitas ekonomi tidak hanya merupakan
      suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata tetapi
      terdapat motif lain yang menyebabkan adanya jalinan hubungan
      yang erat antara penjual dengan pembeli. Perilaku ekonomi
      seseorang bisa jadi merupakan suatu tindakan sosial, bila tindakan
      tersebut memperhitungkan perilaku orang lain. Jaringan hubungan
      ekonomi antar pembeli dengan penjual, dapat dipengaruhi oleh
      pertimbangan-pertimbangan non ekonomi. Hal tersebut terjadi pada
      suatu masyarakat yang mempunyai ikatan emosional yang kuat baik
      ras, etnik maupun agama. Keadaan seperti ini disebut sebagai
      solidaritas mekanik dan banyak dijumpai di masyarakat tertentu yang
      lebih menyukai melakukan transaksi usaha dengan didasari
      petimbangan-perimbangan non ekonomi, walaupun sebenarnya
      transaksi tersebut dapat dilakukan dengan suatu kelompok
      masyarakat tertentu lainnya dengan perimbangan-perimbangan
      ekonomi semata.
         Sumber: ssantoso.blogspot.com/2009/10/ke...hik.html

     Pedagang warung hik di kota Ponorogo telah mampu berkembang dengan
     baik dan mampu bertahan menghadapi persaingan usaha. Hal tersebut
     dapat dilihat dari perkembangan jumlah pedagang warung hik yang
     mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun.
     Kemampuan berkembang dan bertahan menghadapi persaingan usaha
     tersebut, disamping didorong faktor ketrampilan dan semangat kerja yang
     tinggi, juga didorong dengan berperannya modal sosial di antara pedagang
     warung hik.
     Modal sosial yang telah berperan pada para pedagang warung hik adalah
     saling memberikan informasi dan bantuan, baik terkait dengan informasi
     peluang usaha, lokasi usaha yang startegis, modal usaha, kelompok usaha
     maupun tempat tinggal.
     Berdasarkan tingkat kemandirian (kepemilikan) pedagang warung hik
     terhadap gerobak untuk berjualan maupun penyediaan makanan dan
     jajanan yang akan disajikan, maka pedagang warung hik di kota Ponorogo
     dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu pedagang warung hik yang
     mandiri, semi mandiri, dan non mandiri.
     Dari sisi konsumen, pembeli yang datang ke warung hik tidak hanya
     semata-mata didorong oleh motif ekonomi (hanya membeli makanan dan
     minuman), tetapi didorong juga oleh motif yang lain, yaitu membutuhkan
     tempat yang nyaman untuk bersantai, mengobrol, dan berdiskusi.
     Kebanyakan pembeli merasa nyaman untuk singgah berlama-lama di
     warung hik. Hal tersebut disebabkan, disamping minuman dan jajanan yang
     disajikan cukup bervariasi dan dapat memesan jajanan yang dibakar,
     mereka juga dapat memilih tempat duduk yang disukai untuk bersantai,
     baik di kursi yang telah disediakan ataupun tempat duduk lesehan di trotoal
     dengan beralaskan tikar.




      Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format
sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai
pandangan mengenai pemberdayaan.
      1. Pandangan         pertama,      pemberdayaan      adalah
         penghancuran kekuasaan atau power to nobody.
         Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan
         telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari
         eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan
         eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari
         keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus
         dihapuskan.
      2. Pandangan ke dua, pemberdayaan adalah pembagian
         kekuasaan kepada setiap orang (power to everybody).
         Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa
         kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan
         cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak
         berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan
         harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang
         dapat mengaktualisasikan diri.
      3. Pandangan ke tiga, pemberdayaan adalah penguatan
         kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.
         Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari
         dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari
         pandangan power to nobody dan pandangan power to
         everybody. Menurut pandangan ini, Power to nobody
         adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos
         dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga,
         yang paling realistis adalah power to powerless.

Ke tiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama,
ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis
pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep
pemberdayaan.
       1. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di
          ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena
          struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi
          sudah dianggap given, maka pemberdayaan adalah usaha
          bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan
          dengan yang sudah given tersebut. Bentuk aksi dari konsep
          ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan
          pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan
          modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan
          sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai magical
          paradigm.
       2. Konsep ke dua, pemberdayaan yang hanya berkutat di
          ‘batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara
          umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah
          tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan
          operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah
         mengubah dari top down menjadi bottom up, sambil
         mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan
         kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering
         disebut sebagai naïve paradigm.
      3. Konsep ke tiga, pemberdayaan yang hanya berkutat di
         ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidak-
         berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik,
         ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang
         bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang
         ekonomi, politik, dansosial budaya, maka stuktur itu yang
         harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya
         dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah
         ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya
         harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat
         untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat
         miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha,
         dan sejenisnya. Konsep pemberdayaan masyarakat yang
         hanya berkutat pada akar adalah penggulingan the
         powerful. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai critical
         paradigm.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perjuangan kaum
powerless untuk memperolah surplus value sebagai hak normatifnya.
Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi
penguasaan      faktor-faktor    produksi.    Perjuangan     untuk
mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan
melalui perjuangan politik. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai
dari rumah tangga.
Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup
aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah
usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi,
akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi
dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.
Pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang
lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik
yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan
psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri
rumah tangga yang lemah.

Pada prinsipnya, pemberdayaan adalah penguatan masyarakat
untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk
dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat
untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.
   Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan
   pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan
   distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk
   mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan
   masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan
   ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik
   dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.


Pelatihan Kerajinan untk Masyarakat, UKM, BKM, KSM,
             Program PNPM Mandiri, dll




                   laba-laba.indonetwork.co.id/coo

  Suatu lembaga yang bergerak di bidang pelatihan/ training untuk
  Pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengajak kerjasama kepada
  lembaga pemerintah maupun non pemerintahan ( NGO) baik lokal
  maupun asing dalam penyelenggaraan pelatihan berbagai jenis
  kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelatihan yang
  dilaksanakan berupa praktik langsung sehingga setelah pelatihan,
  peserta dapat langsung membuat sendiri jenis kerajinan yang diikuti.
  Selain itu lembaga ini juga ikut berupaya mensukseskan program
  pemerintah seperti PNPM Mandiri dan program peningkatan
  kesejahteraan masyarakat lainnya. Hal ini kami lakukan dengan
  berkerjasama dengan berbagai organisasi berbasis kemasyarakatan,
  seperti BKM, KSM, dll. Para pelatih/ trainer/ tentor yang telah
  berpengalaman bertahun-tahun dalam bidangnya dan telah berhasil
  mengekspor hasil karyanya ke berbagai belahan dunia.
  Materi-materi yang ditawarkan :
  1. Pelatihan produk kerajinan berbahan daur ulang kertas
  2. Pelatihan produk kerajinan bunga kering
  3. Pelatihan produk kerajinan berbahan eceng gondok
  4. Pelatihan produk kerajinan gerabah.
  5. Pelatihan produk kerajinan ukir kayu.
Sebuah Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Penyaluran zakat dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat miskin, terutama para calon mustahiq (penerima
zakat). Kondisi ekonomi masyarakat miskin masih banyak
ditemukan di berbagai daerah.

Rumahtangga miskin hanya bisa mengolah lahan pertaniannya
yang snagat sempit, yang merupakan lahan tadah hujan, sehingga
dalam satu tahun mereka paling hanya mampu panen satu kali.

Pada dasarnya warga yang miskin bukan karena mereka malas,
akan tetapi karena terjebak pada lahan pertanian yang kurang
mendukung dengan skala produksinya yang kecil. Mereka masih
memiliki harapan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik.
Mereka melihat potensi pengembangan usaha peternakan di desa
mereka terutama peternakan domba. Sayangnya mereka kesulitan
mendapatkan akses modal, untuk makan saja sudah pas-pasan.
Potensi lainnya adalah usaha daur ulang limbah, khususnya
sampah padat. Sampah ini dapat dipilah dan dikumpulkan untuk
kemudian dijual kepada pengumpul. Adanya mesin daur ulang
limbah plastik sendiri tentu akan mendatangkan margin
keuntungan yang lebih signifikan.

Dana zakat yang terkumpul sudah cukup besar, sehingga dapat
direncanakan penyalurannya melalui program pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Sebagai tahap awal, dapat disalurkan untuk
modal usaha penggemukan domba. Para penerima zakat
pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini, satu saat nanti
mampu menjadi muzakki, orang yang mampu dan mengeluarkan
zakat. Sehingga dana zakat ini akan bergulir dan bergulir, menjadi
sarana menggulirkan ekonomi masyarakat miskin.




         indonesiasejahtera.wordpress.com...2008/02/
              Pemberdayaan ekonomi pengrajin tenun




                   www.pkpu.or.id/jaring.php%3Fid%3D6




        Persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat
lazimnya bersifat lokal-spesifik dan problem-spesifik, maka konsep
dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat
diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep,
pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi
masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih
penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap
karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang
ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan
lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan
bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu
contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam
bidang akses faktor produksi modal.
        Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah
adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang,
masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro,
pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk
meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal,
mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga
yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke
masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai
perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan borrowers,
memberikan informasi kepada borrower, dan menyediakan likuiditas.
Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha
kecil, perlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas
perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan
tawar menawar dengan pihak lembaga kuangan.
       Contoh yang lebih umum dari problem spesifik yang dihadapi
masyarakat tuna-daya adalah income rumahtangga. Sepertti
diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan
masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan
masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal
dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari
anasir upah/gaji, pada umumnya masyakat yang tuna-daya hanya
menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima
masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya
memiliki ketrampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk
(need achievment rendah, tidak disiplin). Rendahnya ketrampilan
masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan
mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada
umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat
yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah
melalui affirmative action (misalnya subsidi pendididikan bagi
masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan
affirmative action bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus
memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui
kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.
       Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar
masyarakat tunadaya tidak memiliki usaha, atau kalaupun memiliki,
maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah,
dan atau kemampuan sumberdaya manusia, dan distribusi (baik pada
pasar input maupun pada pasar output atau pasar barang). Keempat
kendala ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam
rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha,
maka perlu ditangani secara komprehensif.
       Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala
tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi
semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani.
Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat
dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik.
       Tesis ini, kalau diterima, akan menuntut kepada kita semua,
bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen
dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang
harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang
ekonomi, bersifat multi.
       Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini
dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun urian berikut tidak
mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi
paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep
pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah.
      Ada 4 konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat
dikemukakan sebagai berikut:
      1. Perekonomian      rakyat    adalah   pereknomian    yang
         diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang
         deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian
         nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan
         masyarakat secara luas untuk menjalankan roda
         perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah
         semua warga negara.
      2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk
         menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan
         berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.
         Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah
         kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat
         harus dilakukan melalui perubahan struktural.
      3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan
         dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi
         lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi
         pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-
         langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1)
         pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2)
         penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan
         (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
      4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan
         peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan
         berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan
         modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya
         kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju
         dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

       Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1)
pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset
produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan
kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan
sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4)
penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru;
dan (6) pemerataan spasial.
       Kegiatan    pemberdayaan     masyarakat   mencakup:     (1)
peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses
pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan
prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat
lokal.
       Dari konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan,
bahwa:
       (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya
            melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau
            batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang
            dihadapi memang ada pada masing-masing aspek;
      (2)   pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak
            cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi
            juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi
            masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya,
            penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi
            tawarnya;
      (3)   pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau
            penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara
            elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan
            ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro,
            usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah
            jalan yang harus ditempuh;
      (4)   pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah
            proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat
            yang kokoh, modern, efisien; dan
      (5)   pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak
            dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan
            harus melalui pendekatan kelompok.


      Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini

      Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan
melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Berbagai program dan
atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, adalah
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan
Prasarana    Pendukung      Desa     Tertinggal  (P3DT),       Proyek
Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan
Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi
Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE).
      Secara umum program tersebut memiliki kemiripan dimensi
pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan
pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4)
penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari
pendamping eksitu.

       1. Bantuan Modal
       Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat
tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di
kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah
satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya
surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor
modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha
baru di luar sektor ekstraktif.
        Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan
masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini
penting dan memang harus dilakukan.
        Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa
lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada
masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi
juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat
yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin
semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta
untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat
menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam
praktik    pemberdayaan         ekonomi    masyarakat,    tampaknya
pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

        Ke dua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan
masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah:
(1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan
ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal
ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses
di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau
kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian
subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan
bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.
Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik
masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga
akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup
elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan
menjamin kredit mereka di lembaga kuangan yang ada, dan atau
memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan.
Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap
pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk
terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta
membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan
untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.
        Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga
keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha
Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja
Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR), Kredit Kepada
Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Trans Kawasan Timur
(KKPA PIR Trans KRI), KKPA- Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil
dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah
(KMK-UKM), dan masih banyak lagi lainnya. Affirmative action untuk
masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme
pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana
bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat
yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang
tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.


                Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

      Otorita Asahan melihat potensi wilayah Proyek Asahan sebagai
      basis pengembangan Industri Aluminium Nasional, yang diharapkan
      dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri didaerah
      Sumatera Utara dan Indonesia. Oleh karena itu Otorita Asahan
      berupaya mengembangkan PT INALUM sebagai basis industri
      aluminium Nasional sekaligus memberdayakan ekonomi kerakyatan.
      Bersama lembaga perbankan di daerah dan Pemerintah Kabupaten
      terkait, Otorita Asahan melaksanakan program pemberdayaan
      ekonomi masyarakat, difokuskan pada bantuan pembiayaan modal
      untuk kelompok dan unit usaha kecil yang potensial didaerah
      bersangkutan yaitu kabupaten Asahan 121 orang ,Toba Samosir 272
      orang,Dairi 29 orang, Humbang Hasundutan 110 orang, dan
      Tapanuli Utara 28 orang dengan total pinjaman yang telah
      disalurkan sebesar Rp.977.500.000,-.
      Otorita Asahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
      Pemerintah Kabupaten mengupayakan pembangunan ekonomi yang
      terintegrasi sesuai potensi-potensi ekonomi di wilayah tersebut.




                  www.otorita-asahan.go.id/asahan/per.htm



      2. Bantuan Pembangunan Prasarana
      Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya
usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil
produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi
dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting
dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah
pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya
prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke
pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan
meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha
kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan
ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa
tertinggal, memang strategis.


       3. Bantuan Pendampingan
       Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan
penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses
belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan
baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah
dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah
mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.
Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan
adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi
bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu
yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan
yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan
pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu,
bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses
pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan
tahun.


        Pemberdayaan Emping Garut Alternatif Makanan
                          Sehat

      Garut (Marantha arundinacea) merupakan pangan lokal yang
      potensial untuk dikembangan sebagai usaha agribisnis. Tanaman
      garut merupakan jenis tanaman yang toleran terhadap lingkungan,
      misalnya tumbuh baik di lahan yang ternaungi. Garut selain
      sebagai sumber karbohidrat, juga sebagai tanaman biofarmaka
      karena kandungan indeks glisemik yang rendah, sehingga sangat
      bermanfaat bagi penderita diabetes/penyakit kencing manis.
      Umbi tanaman garut adalah sumber karbohidrat yang memiliki
      kandungan indeks glisemik rendah dibanding jenis umbi-umbian
      yang lain, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama
      untuk penderita diabetes atau penyakit kencing manis. Tanaman
      garut dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia, dapat
      tumbuh dengan baik pada lahan ternaungi sehingga gampang
      dibudidayakan dan dipelihara. Budidaya secara intensif dapat
      menghasilkan rata-rata 21 ton umbi /ha. Harga umbi basah
      Rp.1.000 – Rp1.500/kg. agaknya cukup potensial untuk
      menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Umbi garut cocok untuk
      pengembangan agribisnis pedesaan,
    Sumber: bisnisukm.com/emping-garut-alter...hat.html


Dalam rangka optimalisasi lahan dan pemeberdayaan petani,
Prima Tani di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten
Gunungkidul, pengembangan komoditas garut menjadi program
utama. Diharapkan program Garutisasi menjadi salah satu
pengungkit pengembangan wilayah Desa Semin. Potensi lahan
pekarangan wilayah tersebut yaitu 256,7 ha yang dapat
diusahakan untuk tanaman garut sekitar 10 %, dengan tingkat
produktivitas 21 ton/ha maka produksi garut mencapai + 539
ton/tahun. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah (added value)
dari komoditas tersebut, maka dengan sentuhan teknologi
sederhana garut diolah menjadi emping garut, sehingga menjadi
produk makanan yang digemari oleh konsumen dan menjadi
makanan alternatif pengganti emping mlinjo yang saat ini mulai
menurun dengan alasan kesehatan

Pembuatan emping garut
Pembuatan emping garut diawali dengan pemilihan umbi garut
yang baik.Biasanya dengan memilih umbi garut yang berdiameter
2-3 cm. Proses selanjutnya adalh pengupasan dan pencucian
umbi garut. umbi yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci kemudian
dipotong-potong dengan ketebalan sekitar 1 cm.
Langkah selanjutnya adalah dengan merebus irisan garut dan
dengan menambahkan bumbu 1,5% garam dan 2% bawang putih.
proses perebusan ini memakan waktu antara 30-45 menit. setelah
masak rebusan garut kemudian ditiriskan.Proses selanjutnya
adalah mencetak dengan cara memipihkan diatas lembaran plastik
seperti pada pembuatan emping melinjo.proses terakhir adalah
proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. setelah
kering emping garut dikemas dan siap untuk dipasarkan.
Selain dijadikan emping garut, hasil produksi garut adalah tepung
garut. Biasanya tepung garut ini digunakan perusahaan untuk
bahan baku pembuatan mie putih, pengganti atau tambahan
tepung terigu untuk pembuatan roti, bahan kosmetik untuk
kecantikan.

Teknologi pembuatan emping garut berdampak positif bagi
masyarakat tani. Pemanfaatan umbi garut untuk emping memiliki
nilai ekonomi yang cukup tinggi. Harga umbi basah Rp.1.000-
      1.500/kg. Kebutuhan umbi basah per 1 kg emping adalah 5kg,
      dengan demikian sangat cocok dikembangkan sebagai
      agroindustri rumahtangga sebagai upaya pemberdayaan
      rumahtangga tani. Kapasitas kerja per hari setiap anggota
      kelompok tani 15-20 kg umbi basah, emping yang dihasilkan 3-4
      kg. Nilai jual emping Rp.13.000-15.000,00/kg.Apabila dikurangi
      dengan biaya produksi sebesar Rp.10.000,00 maka diperoleh
      pendapatan bersih tiap rumahtangga per hari sebesar Rp.
      30.000,00. Hal ini dirasakan petani sangat menguntungkan
      daripada harus bekerja sebagai buruh bangunan atau pekerjaan
      lainnya.

      Peluang Pasar
      Peluang pasar masih sangat terbuka, hal ini terlihat dengan
      permintaan produk yang sangat besar sehingga petani kadang-
      kadang merasa kewalahan menerima pesanan. Pemasaran
      emping garut saat ini selain untuk memenuhi permintaan lokal,
      permintaan datang dari Solo, Jakarta, Surabaya, bahkan sampai
      Kalimantan dan Sulawesi.

      Pemanfaatan umbi garut beserta produk olahannya dirasa sangat
      membantu untuk penduduk yang berada pada daerah pegunungan
      dan kering. Penggalian potensi daerah-daerah pegunungan dan
      kering dirasa sangat perlu mengingat daerah-daerah tersebut
      umumnya tidak produktif sehingga banyaknya warga yang
      eksodus keluar daerah untuk mencari pekerjaan.
      Seperti misalnya Kabupaten Sragen Lokasi tanaman Garut berada
      di Kecamatan Gesi, Mondokan, Sukodono dan Miri dengan luas
      areal potensional 7.828 ha. Bahkan salah satu sentra penghasil
      emping garut di daerah gesi sudah mendapatkan sertifikasi dari
      Sucofindo. Masih banyak daerah -daerah yang semisal Sragen
      dan Gunung Kidul yang masih menyimpan potensi besar untuk
      mengembangkan tanaman garut. Dengan potensi pendapatan Rp.
      30.000/hari menjadikan alternatif petani untuk mendapatkan
      penghasilan tanpa harus eksodus keluar daerah. Hal ini akan
      memudahkan Pemerintah daerah untuk pemeratakan tingkat
      perekonomian tidak hanya untuk daerah dataran rendah dan subur
      saja




      4. Penguatan Kelembagaan

       Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada
mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan
individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu,
semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah
pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit
dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital
harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha
bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin
mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input
produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat
membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.
         Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk
hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini.
pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan
wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada
tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki
dampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu
kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh
fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui
kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan
pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-
kelompok ini akhirnya bubar.
         Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan
ekonomi, perlu didefinsikan kembali. Kalau pendekatan kelompok
dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun
kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk
mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau
pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk
memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan
untuk membangun skala usaha yang ekonomis.
         Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan
antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input
produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani
dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.


       5. Penguatan Kemitraan Usaha
       Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat
dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau
kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan
menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan
bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada
yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau
ada yang besar dan menengah.
       Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara
yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan
keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab
itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam
proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak
akan diberdayakan.
PEMBERDAYAAN Wisata "Emping Menes" di Pandeglang

Anda kenal emping melinjo? Makanan ringan ini mudah dijumpai di
berbagai gerai makanan tradisional maupun modern. Selain sebagai
pelengkap santapan, emping seringkali dijadikan cemilan favorit
karena rasanya yang gurih nan renyah. Di Menes, mengolah emping
dengan cara sederhana menghasilkan cita rasa yang berbeda.




       Sumber: khomsurizal.blogspot.com/2008_11...ive.html

Kampung Karang Mulya, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Menes,
Kabupaten Pandeglang adalah salah satu dari sekian banyak sentra
produksi emping yang banyak bertebaran di wilayah itu. Menes
memang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan oleh pemerintah
daerah dengan penghasilan utama emping melinjo. Di sini, para
pengunjung akan disuguhi beragam emping dengan rupa-rupa rasa
yang khas hasil olahan tradisional. Emping yang sudah menjadi
kebanggaan sekaligus ikon masyarakat itu dihasilkan berkat tangan-
tangan terampil para penduduk. Tak heran bila kemudian emping
produksi mereka disebut dengan nama emping menes. Emping hasil
olahan ini memiliki cita rasa yang khas dan aroma yang sangat
menggoda. Inilah yang membedakan emping menes dengan emping
lain di Tanah Air.

Banyak     warga      setempat     yang    telah    bertahun-tahun
menggantungkan hidup sebagai perajin emping. Sama dengan
perajin pada umumnya, mereka malang melintang memproduksi
emping secara sederhana dan tradisional. Umumnya sekala usaha
yang digeluti watrga tidak besar. Tetapi mereka dapat hidup cukup
dan menyekolahkan putera-puterinya dengan layak. “Kalau
dibandingkan dengan perajin emping yang lain, usaha saya ini
sangat kecil, tapi cukup lumayanlah untuk memenuhi kebutuhan
keluarga.
Dalam memproduksi usahanya, mereka mempekerjakan beberapa
orang karyawan yang direkrut dari lingkungan sekitar. Proses
pembuatan emping sangat sederhana. Melinjo tua sebagai bahan
baku utama emping terlebih dahulu dikupas kulitnya untuk kemudian
digoreng di atas wajan dengan menggunakan kayu atau ranting
pohon sebagai bahan bakar. Proses menggorengnya pun cukup unik.
Tanpa menggunakan minyak goreng (minyak sayur) tetapi cukup
dengan menggunakan pasir yang sebelumnya dibersihkan terlebih
dahulu. Setelah warna melinjo berwarna kehitaman menandakan
kematangannya, melinjo kemudian diangkat dan dikumpulkan lalu
ditumbuk-tumbuk sampai tipis sesuai ukuran yang diinginkan untuk
selanjutnya dikeringkan. Walhasil, jadilah emping menes yang
terkenal ke seantero Tanah Air.

Menurut para perajin, menggoreng dengan menggunakan pasir
(bukan minyak goreng) adalah yang membedakan rasa emping
Menes dengan emping dari daerah lain seperti emping Jawa Tengah.
Sedangkan perajin emping di daerah lain (luar Menes) kebanyakan
dengan cara direbus.        Kalau menggunakan pasir namanya
di”sangray”. Ini akan terasa lebih gurih dan khas dan baunya juga
lebih harum. Emping olahan ini dipasarkan ke pasar lokal. Bahkan
banyak juga pembeli yang langsung mendatangi rumahnya. “Bentuk
emping dari daerah lain dengan hasil olahan kami di sini, boleh
sama, tetapi rasanya pasti berbeda.


Makanan Cemilan Beragam Rasa

Perajin emping melinjo umumnya mengolah dua jenis emping
dengan ukuran berbeda. Yang pertama adalah ukuran sedang bulat
tipis atau biasa disebut emping biasa. Jenis ini biasanya menjadi
makanan pelengkap hidangan, meskipun banyak juga yang
menjadikannya sebagai cemilan karena rasanya yang gurih. Ke dua
emping dengan ukuran bulat kecil atau disebut keceprek. Oleh
sebagian besar perajin, emping ini disebut dengan nama si cuplik.
Si cuplik memiliki rasa yang beragam. Tergantung pesanan atau
kemauan yang mengolah. Ada rasa gurih asin, manis dan pedas.
Seluruh rasa itu tetap menawarkan kelezatan yang menggoda. Tak
heran bila kemudian si cuplik lebih banyak dijadikan sebagai cemilan.
Harganya pun berbeda dengan emping biasa. Seorang perajin
misalnya mematok harga Rp 26 ribu per kilogram untuk emping
cuplik. Sedangkan emping ukuran biasa berbentuk bulat tipis
dihargai Rp 17 ribu per kilogram. Harga tersebut biasanya berubah-
ubah tergantung dari harga pasaran bahan baku. Produksi emping
Eliah ini setiap harinya mampu memproduksi sebanyak 10 kilogram
atau dalam 1 bulan mencapai 300 kilogram. Adapun untuk keceprek
mampu memproduksi 15 kilogram setiap hari atau jika dirata-ratakan
dalam satu bulan mencapai 450 kilogram.

Pengusaha empng mengupah karyawannya dengan sistem
penghasilan produksi masing-masing karyawan. Artinya setiap
karyawan akan dibayar bergantung perolehan emping yang
hasilkannya dengan harga Rp 2 ribu per kilogram.

Karena harganya yang merakyat, makanan khas ini mampu
menembus lintas batas status sosial. Itu pula mengapa emping
cuplik maupun emping biasa banyak dijumpai di restauran, rumah
makan, warung tegal, pasar tradisional, pasar modern, dan berbagai
gerai makanan lainnya. Karena itupula para perajin tidak berniat
      menutup usahanya meski terkadang terengah-engah di tengah jalan
      karena keterbatasan modal. Untuk itu ia berharap kepada pihak
      manapun termasuk pemerintah untuk membantu permodalan dan
      pemasaran. "Kami ingin sekali emping ini bisa menembus pasar
      Jakarta dan luar Jakarta, tapi modalnya tak ada," ungkapan para
      perajin emping.
      Masalah keterbatasan modal dirasakan oleh hampir seluruh perajin
      emping melinjo. Pemerintah Daerah sebenarnya telah meluncurkan
      berbagai program penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan
      Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Akan tetapi, program itu
      belum terasa realisasinya oleh para perajin. Berdasarkan laporan
      dari berbagai sumber, daerah ini mampu memasok lebih dari 20 ribu
      ton emping melinjo dalam setiap tahun. Hanya saja, minimnya
      pengelolaan dan perhatian pemerintah yang berakibat lemahnya
      strategi pemasaran menjadikan usaha rakyat itu seperti mati suri.




      Efektivitas dan Efisiensi Program Pemberdayaan

       Beberapa tahun terkahir ini banyak program pemberdayaan
yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari pihak pemerintah,
pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini
indikasi,  bahwa     pemberdayaan       sebagai   paradigma    baru
pembangunan, telah menjadi komitmen dari semua komponen
bangsa. Untuk efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian kita bersama. Beberapa hal penting yang
mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan a.l.
       (1) Adanya      kesamaan      paham      mengenai     konsep
           pemberdayan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai
           program/proyek pembangunan diberi lebel pemberdayaan,
           walaupun sebenarnya justru mengingkari makna
           pemberdayaan; dan
       (2) Adanya koordinasi antarlembaga dan bahkan dalam
           lembaga dalam gerakan pemberdayaan ini, sebab
           ditengarai ada banyak kegiatan/proyek yang saling
           tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama
           yang berbeda.

       Penguasaan Faktor Produksi
       Dari banyak program pemberdayaan yang selama ini telah
dilakukan, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang
cukup fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi
oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor produksi modal.
Untuk faktor produksi lahan (lahan pertanian, pertambangan,
perikanan, kehutanan) masih belum disentuh. Kelangkaan atau
ketidakberanian menyentuh aspek ini, barangkali disebabkan
kandungan politik yang cukup tinggi.
       Apapun alasannya, aspek ini perlu mendapat perhatian dalam
kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebab pada dasarnya
penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan (spesifikasi
hak) atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka
pemberdayaan      ekonomi     rakyat,  hanya   akan    menyentuh
permukaannya saja.

       Distorsi konsep
       Distorsi konsep dalam implementasi dan kebijakan adalah hal
yang umum terjadi. Demikian juga dalam program pemberdayaan
masyarakat dalam bidang ekonomi. Dilihat dari segi konsep umum,
pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi cukup jelas dan
logik. Tetapi ketika diimplementasikan, terjadi pendangkalan yang
luar biasa. Ini terjadi karena beberapa hal, antara lain:
       (1) Konsepmya sendiri masih bersifat umum, sehingga
             dipahami beragam oleh pelaksana atau penyusun
             program; dan
       (2) Kendala administrasi, dimana setiap proyek harus dapat
             dipertanggungjawabkan secara administrasi, sedang
             dalam program pemberdayaan kadang-kadang sulit
             didamaikan dengan persyaratan administrasi yang sudah
             baku.
Oleh sebab itu, yang paling aman adalah, desain proyek harus
menyesuaikan administrasi, bukan sebaliknya. Pemberdayaan
masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi
pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan.

      Penguatan SDM
      Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek
pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu
komponennya. Tetapi juga hampir disemua program pemberdayaan,
aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala
kadarnya. Tidak ada usaha sistematik dan rencana straregis untuk
pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan
ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya
manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus
mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia
adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

       Spesifik lokasi dan permasalahan
       Biasanya permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna-daya
bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek
substansinya,    sehingga    tidak mungkin  didesain    program
pemberdayaan yang bersifat generik. Realitanya, hampir semua
program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik. Kesalahan
yang paling fatal, yang selama ini dilakukan adalah, adanya
anggapan bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya
adalah permasalahan modal, oleh sebab itu setiap program
pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir.
Padahal anggapan itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program-
program pemberdayaan ekonomi rakyat yang hasilnya tidak
menyentuh permasalahan pokoknya.


    MENUJU                   PEMBERDAYAAN                        EKONOMI
MASYARAKAT
      Berawal dari sebuah diskusi intens di mailing list Cikarang Baru, bergulir
      inisiatif untuk membentuk sebuah wadah bersama yang akan menghimpun
      dan menerapkan minat kolektif anggotanya untuk berwirausaha. Adalah
      Pak Aliman, seorang pengusaha busana muslim di Perumahan Cikarang
      Baru menggagas usulan sebuah pertemuan para anggota milis perumahan
      Cikarang Baru Kota Jababeka yang memiliki minat bersama dalam hal
      berwirausaha.

       Pertemuan perdana dilakukan di lokasi Saung Teras, sebuah
warung makan ala tradisional di Cikarang Baru. Pertemuan ini dihadiri
oleh 14 orang dan langsung menyepakati untuk segera melakukan
tindak lanjut berikutnya dengan mengundang lebih banyak lagi
anggota milis yang memiliki minat berwirausaha tinggi.
       Hari Sabtu malam, minggu berikutnya disetujui sebagai tanggal
pertemuan selanjutnya. Pertemuan tersebut nantinya juga akan diisi
dengan sharing pengalaman beberapa pengusaha sukses yang
berdomisili di Perumahan tempat kami tinggal tersebut. Usulan yang
dilontarkan di milis tersebut langsung disambut penuh sukacita dan
antusiasme yang tinggi dari segenap anggota milis, termasuk saya
yang sudah bergabung di milis tersebut sejak tahun 2004.
       Demikianlah, dengan bersemangat, saya yang baru saja
kembali dari Kopdar Perdana Kompasiana di Bentara Budaya Jakarta
bersama Pak Eko, datang menghadiri pertemuan kedua yang
diadakan di lantai 2 Mesjid Mekar Indah Sabtu malam minggu,21
Februari 2009.
       Sekitar 50 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tidak
hanya anggota milis Cikarang Baru, tapi juga ada dari milis
Pengusaha Muslim dan TDA (Tangan Di Atas). Tak hanya peserta
dari Cikarang Baru, ada juga yang datang dari Jatibening, Cibitung,
Bekasi, Perumahan Delta Mas dan Cibarusah.
       Beberapa pembicara tampil dalam acara yang santai namun
penuh keakraban tersebut. Dimulai dari Pak Mualib (mantan Ketua
RW di Cluster Mekar Indah) yang memberikan motivasi untuk
berbisnis. Pak Mualib bercerita sejak tekun menjalankan usaha
sendiri, penghasilannya kini mencapai 10 kali dari gajinya dulu
sebagai karyawan.
       Selanjutnya Pak Dokter H.Ismail, pemilik Rumah Sakit Annisa,
Cikarang yang kebetulan bermukim di Perumahan Cikarang Baru.
Berkat dukungan sang istri serta keyakinan yang kuat dan jaringan
konsumen yang sudah dijalinnya dengan baik sejak beliau berpraktek
di Klinik kecil, Rumah Sakit yang didirikannya makin berkembang
hingga saat ini.

       Hal yang mengharukan adalah kisah faktual yang dialami oleh
“Pak Aliman”. Pengusaha busana muslim itu mengaku memulai bisnis
yang ditekuninya sekarang hanya dengan modal Rp 5 juta. Ia
berkeinginan keras untuk membiayai hidup minimal 50 anak yatim
dari usaha yang didirikannya. Tekad ini dicanangkan dengan teguh
hingga jika perlu menuliskannya ditempat yang mudah terlihat
dikamarnya. “Alhamdulillah”, usaha Pak Aliman ini secara perlahan
tapi pasti dapat berkembang pesat dan anak yatim yang dibiayai juga
bertambah seiring dengan meningkatnya penghasilan yang saya
peroleh dari usahanya.
       Kisah faktual yang juga menarik dialami oleh “Pak Harapan”,
dalam kaitannya dengan usahanya yang berbentuk Koperasi untuk
melayani penjualan sembako dan simpan-pinjam di daerahnya.
Usaha ini dilakukan berawal dari keprihatinan betapa jauhnya jarak
yang ditempuh warga untuk membeli bahan-bahan pokok dari rumah
tempat tinggalnya. Ongkos transportasi menambah beban biaya yang
cukup besar. Dia lalu berinisiatif untuk membentuk usaha bersama
berbasis koperasi dengan modal awal Rp 10.000/saham. Usaha ini
diawali dengan modal Rp 40 juta. Alhamdulillah, perkembangannya
sangat pesat. Sejak dimulai 4 tahun silam, saat ini usaha bersama
tersebut memiliki asset sebesar sekitar Rp 1 milyar, bahkan kini
berkembang menjadi usaha simpan pinjam dan kredit sepeda motor.

“Pak Amin”, salah satu anggota TDA (Tangan Di Atas) juga
mempunyai kisah faktual yang menarik. Dengan modal awal hanya
Rp 2 juta, Pak Amin saat ini telah memiliki 5 usaha toko sendiri. Tidak
hanya ketekunan, doa serta dukungan keluarga, komitmen Pak Amin
untuk membantu menghidupi anak yatim-piatu menjadi salah satu
motivasinya untuk bekerja lebih keras.

Model Usaha Bersama seperti yang dilakukan oleh Pak Harapan
menjadi salah satu pilihan logis, terlebih lagi masih banyak diantara
individu yang bekerja di perusahaan serta masih “lugu” dalam soal
berbisnis. Kepersertaan modal berupa saham dalam usaha bersama
menjadi pilihan yang masuk akal.
Pilihan Kelompok usaha bersama (KUBA) berbasis koperasi dengan
bisnis sembako sebagai andalannya sangat cocok diterapkan, seperti
dilakukan Pak Harapan yang sudah merintis usaha serupa
sebelumnya. Usaha ini sangat prospektif dikembangkan di berbagai
daerah, terlebih bila didukung modal jaringan-bisnis yang telah dimiliki
masing-masing anggota.

”Pak Yamani” mengajukan sebuah analogi menarik dalam
menjalankan usaha ini. Dia juga sudah membuka usaha toko cokelat
(Beruang Cokelat) di rumahnya. Menurut dia, perlu diidentifikasi
kemampuan para penggiat usaha bersama ini. Ibarat pemain sepak
bola, ada penyerang, gelandang tengah dan penjaga gawang.
Apalagi kalau ada di antara anggota yang masih terikat sebagai
karyawan perusahaan. “Penyerang” adalah yang berada di garis
depan menjalankan bisnis serta roda usaha bersama secara serius
dan full time. ”Gelandang” adalah yang kadang-kadang maju ke
depan dan kadang-kadang mundur ke garis belakang, sementara
penjaga gawang adalah para investor yang menanamkan saham dan
mempercayakan uangnya untuk dikelola di kelompok usaha bersama .
Dengan menghayati dan menjalankan peran masing-masing maka
usaha bersama ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari hasil pertemuan yang memaparkan pengalaman bisnis yang
dilakukan oleh banyak pihak, gairah berbisnis melalui kelompok
usaha bersama semakin kuat. Pada akhirnya dapat disepakati
pengurus usaha bersama Cikarang Baru. Kepengurusan kelompok
usaha bersama ini terdiri atas Penasehat, Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Bendahara, dibantu sejumlah seksi yakni seksi Bidang
Usaha, Humas, Litbang dan Marketing. Dibentuk pula dewan
pengawas, tediri atas ketua dan sekretaris.

Selain itu juga dapat disepakati target modal awal kelompok usaha
bersama ini sebesar Rp 200 juta, dengan nilai nominal saham Rp
10,000/saham dan minimum pembelian 100 lembar saham. Langkah
selanjutnya adalah mengadopsi Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Koperasi serta menetapkan sekretariat sementara di
Jalan Kelinci Raya No.23 Cikarang Baru. Saham untuk kelompok
usaha bersama ini sudah dapat mulai dikumpulkan. Nama Kelompok
usaha bersama ini secara tentatif adalah CiMart.

Pengurus Kelompok Usaha Bersama segera melakukan gerak cepat
untuk mewujudkan amanah yang telah diberikan. Setelah membuka
nomor rekening sendiri di Bank Mandiri, saham Usaha Bersama mulai
dijual. Minimal 100 lembar saham dan maksimal 400 lembar.
Biasanya seseorang akan membeli 100 lembar saham, dan akan
menambahnya setelah melihat perkembangan Usaha Bersama ini
selanjutnya. Tidak hanya itu, dibuka pula koordinasi lewat dunia maya
melalui mailing list yakni di ub-cimart@googlegroups.com dan blog
ada di www.cimart.blogspot.com.
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH


I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan klasik dan kenyataan
kompleks dan bersifat multidimensi yang harus dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Menurut BPS, pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin
mencapai 36,146 juta jiwa (16,66% dari total jumlah penduduk).
Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan
bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar,
kerentanan masyarakat menghadapi persaingan usaha, konflik dan
tindak kekerasan, lemahnya penanganan masalah kependudukan,
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan kesempatan
pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang
dikategorikan tertinggal dan terisolasi. Selain itu masalah kemiskinan
juga memiliki spesifikasi yang berbeda antar wilayah perdesaan,
perkotaan serta permasalahan khusus di wilayah pesisir dan kawasan
tertinggal.

Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan rendahnya
mutu kehidupan masyarakat, yang diindikasikan oleh Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia
(IKM). IPM dan IKM mempunyai komponen yang sama, yaitu angka
harapan hidup (tingkat kesehatan), penguasaan ilmu pengetahuan
(tingkat pendidikan) dan standar kehidupan yang layak (tingkat
ekonomi), Pada IPM standar hidup layak dihitung dari pendapatan per
kapita, sementara IKM diukur dengan persentase penduduk tanpa
akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan dan balita kurang gizi.

Dalam kaitan tersebut, terkait dengan konteks strategi
penanggulangan kemiskinan, yang patut dipahami adalah bahwa
kemiskinan tidak hanya diukur sebatas ketidakmampuan ekonomi
tetapi juga karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan
perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan
perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak
dasar tersebut mencakup antara lain: pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial
ekonomi dan politik, baik laki-laki maupun perempuan.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari penciptaan
stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan
pendapatan masyarakat. Secara global, upaya menanggulangi
kemiskinan telah memperoleh momentum dan toleransi masyarakat
global dengan disepakatinya tujuan Millenium Development Goals
(MDGs). Hal ini tentu menjadi tanggungjawab bersama, yang
merupakan kewajiban moral dan menjadi amanat konstitusi dimana
dalam implementasinya tidak hanya ditangani oleh pemerintah namun
melibatkan seluruh elemen bangsa ini.


PROGRAM PEMBERDAYAAN

Dalam kaitan dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha,
maka pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara
langsung atau tidak langsung dipengaruhi salah satunya oleh
kebijakan pengembangan Koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah, disamping juga sektor riil dan perdagangan.
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka
mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor
riil yang dijalankan oleh KUMKM mampu memberikan nilai tambah
bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya
pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok KUMKM dapat
menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

KUKM sebagai asset dapat diandalkan sebagai penggerak roda
ekonomi masyarakat di pedesaan. Berkaitan dengan upaya
peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, ada lima kegiatan pokok
dapat dilakukan dalam rangka program memberdayakan KUMKM
antara lain :

a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi
   dan UKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui
   program ini, yaitu:

      1) Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi
         usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap
         untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya
         perijinan;
      2) Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU
         tentang UKM, UU tentang Perkoperasian, dan UU tentang
         Wajib      Daftar  Perusahaan,     beserta    ketentuan
         pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan
         legalitas    usaha   yang    kuat,   dan   melanjutkan
         penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta
         peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang
         kurang kondusif bagi UMKM terutama peninjauan terhadap
         pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang
         sektoral maupun spesifik daerah;
      3) Memperbaharui/memulihkan hak-hak legal, antara lain
         dengan memperbaharui/ memulihkan surat-surat ijin usaha
         melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah
         dan cepat serta tanpa pungutan. Bila memungkinkan
         bahkan cukup dengan sekedar melapor/mendaftar saja;

b. Program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu :
      1) Perluasan sumber pembiayaan, khususnya skim kredit
         investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui
         lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya,
         terutama yang mendukung UKM;
      2) Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM
         dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga
         pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi
         usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas
         unggulan berdaya saing tinggi;
      3) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan
         nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim
         pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana
         bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh
         masyarakat setempat sebagai pengganti agunan,
         penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas;
      4) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui
         kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi
         bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra
         Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi
         sektor pertanian;
      5) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro
         tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan
         sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan
         penyediaan infrastruktur perdesaan;
      6) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat
         melakukan kegiatan;
      7) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat
         yang disediakan Departemen Perdagangan.

c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif KUKM.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:
      1) Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada
         pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah
           perbatasan (melalui pengembangan agroindustri unggulan
           dan agroforestry bernilai ekonomis tinggi, dan perbaikan
           mutu/kualitas benih genetik);
      2)   Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu
           pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi,
           berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi
           dan bisnis serta pemberian dukungan pengembangan
           kemitraan investasi antar UKM;
      3)   Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem
           insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan
           wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi
           ekspor, sub kontrak dan agribisnis/agroindustri;
      4)   Pendataan ulang/revitalisasi kelembagaan KUKM;
      5)   Bantuan perkuatan alat/sarana usaha berupa kapal
           penangkap kapal ikan yang pelaksanaannya dilakukan
           secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan
           Perikanan.

d. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan pokok yang akan
   dilaksanakan melalui program ini, yaitu:
       1) Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan
          penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen
          dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat
          berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim
          pembiayaan alternatif untuk usaha;
       2) Penyelenggaraan       pelatihan    budaya     usaha    dan
          perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi
          di daerah kantong-kantong kemiskinan;
       3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan
          LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara
          lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan
          antara LKM dan bank;
       4) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui
          pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri
          disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha,
          termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi
          sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala
          ekonomi usaha dan efisiensi kolektif;
       5) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang
          berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar
          darurat    yang     pelaksanaan     dikoordinasikan   oleh
          Departemen Perdagangan;
       6) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan
          kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP;
       7) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan
          pengusaha mikro dan kecil.
e. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan pokok
yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:
      1) Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis
         masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi best
         practices    dan   lessons    learned     program-program
         pemberdayaan masyarakat;
      2) Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM
         pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan
         ekonomi terdekat yang terkena bencana.

Program-program tersebut diupayakan untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja yang
luas, meningkatkan nilai tambah produk, peningkatan daya beli
masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), yang pada gilirannya diharapkan akan mampu
menurunkan kemiskinan.

Secara khusus, sejak tahun 2006 dan tahun 2007 ini Kementerian
Koperasi dan UKM juga telah mengembangkan berbagai bentuk dan
skema pemberian dukungan perkuatan melalui beberapa kegiatan
program sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pokok
sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Program Pembiayaan Usaha Mikro

a. Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Konvensional
Sebagai kelanjutan implementasi Tahun Keuangan Mikro Indonesia
(TKMI) pada tahun 2006 ini, Kementerian Koperasi dan UKM melalui
dukungan perkuatan permodalan akan memfasilitasi sebanyak 840
KSP/USP-Koperasi masingmasing senilai Rp. 100 juta.

b. Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Syariah
Program ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha kecil dan
mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah serta memperkuat
peran dan posisi KJKS/UJKS sebagai instrumen pemberdayaan
usaha mikro. Pada Tahun Anggaran 2006 menurut rencana program
perkuatan KJKS/UJKS telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36
miliar yang akan disalurkan kepada 360 KJKS/UJKS.

2. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui
sertifikasi hak atas tanah

Program pemberdayaan UMK melalui Pensertifikasian Hak Atas
Tanah, ditujukan untuk peningkatan kemampuan usaha mikro dan
kecil dalam mengakses sumber-sumber permodalan khususnya bagi
lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya agunan bagi para
debitornya.
Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat
dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah sertifikat tanah UMK
dengan nilai bantuan sebesar, misalnya Rp. 500.000,-/ UMK/bidang
dan sejumlah sertifikat tanah perkebunan dengan nilai bantuan
sebesar, misalnya Rp. 1.000.000,-/ UMK/bidang.

3. Pemanfaatan dana SUP-005
Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro
dan kecil melalui program Dana SUP-005, dapat dimanfaatkan oleh
Mikro dan Kecil dengan komposisi yang tersebar dalam sektor
perdagangan, restoran dan retail, sektor jasa dan lainnya, dan sektor
pertanian. Sedangkan yang paling kecil adalah sektor pertambangan.
Kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan, dengan kegiatan :

      a. Memanfaatkan pengembalian dana dari BNI untuk
         direalokasikan kepada BUMN Pengelola dan LKP yang
         mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi
         dan UKM.
      b. Mengupayakan      pemanfaatan    dana   publik   untuk
         dimanfaatkan sebagai skema Kredit Usaha Mikro dan Kecil
         (KUMK) tahap lanjutan.

4. Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (PROSPEK MANDIRI)

Program ini dirancang secara khusus untuk mengoptimalkan potensi
para sarjana yang belum mendapat pekerjaan agar mampu berperan
dalam memacu pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional.
Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pemerintah
daerah dapat merealisasikan program prospek mandiri untuk
meningkatkan jumlah wirausahawan kecil dan menengah melalui
skema bantuan modal kerja. Program prospek mandiri dilakukan
dengan mengoptimalkan penyerapan sumber daya manusia setempat
untuk menggerakkan perekonomian dengan merintis usaha skala
kecil dan menengah. Selain juga melalui program ini diharapkan para
sarjana mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan
terwujud sarjana wirausaha baru dalam wadah Koperasi.

5. Pengembangan usaha KUKM di sektor Peternakan

Dalam rangka pengembangan usaha KUKM di sektor Peternakan,
dapat dilakukan program bantuan perkuatan berupa dana bergulir
kepada koperasi untuk pengadaan bibit sapi Bali, Sapi Perah, dan
sarana penunjang persusuan.
6. Program Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Pangan

Dalam upaya memberdayakan koperasi-koperasi di bidang
pengadaan pangan, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
pengembangan pengadaan pangan Koperasi dengan sistem Bank
Padi, pengadaan alat pertanian dan sarana produksi di sentra pangan.

7. Program Pengarusutamaan Gender di Bidang KUKM
Rintisan model pengembangan usaha mikro dan kecil melalui
dukungan perkuatan dana bergulir kepada kelompok-kelompok
kegiatan produktif masyarakat, yang pada umumnya adalah wanita
pengusaha skala mikro dan kecil dengan menerapkan sistem
tanggung renteng. Program tersebut tetap dilanjutkan dengan alokasi
anggaran dalam bentuk bantuan modal kerja melalui dana bergulir
kepada usaha mikro dan kecil.

RENCANA LANJUT PROGRAM PEMBERDAYAAN

Sebagai tindak lanjut pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah yang telah dilakukan, dapat diprogramkan kegiatan
lanjutannya, misalnya, diarahkan untuk pelaksanaan 5 (lima) program
pokok, yaitu:
       (1) Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM;
       (2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM;
       (3) Program       Pengembangan        Kewirausahaan      dan
            Keunggulan Kompetitif UKM;
       (4) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro;
       (5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:422
posted:9/29/2012
language:Unknown
pages:34