Docstoc

hhI-11

Document Sample
hhI-11 Powered By Docstoc
					Kuliah tanggal 20 mei 2009

IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Oleh: Prasetyo Hadi Purwandoko

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

1

IMPLEMENTASI HHI VS FAKTA

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

2

PEMBOMAN DESA-DESA SERANGAN KE PENDUDUK SIPIL

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

3

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

4

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

5

Marines ride down main street in Falluja on November 14, after a week of bombardment and wholesale destruction of the city by U.S. troops
Tuesday, October 13, 2009 IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 6

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

7

War killed 55,000 Iraqi civilians The invasion, war and occupation of Iraq has cost up to 55,000 civilian lives
War Crime: Victims Mother & Child

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

8

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

9

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

10

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

11

PERLAKUAN TAK MANUSIAWI PADA TAWANAN PERANG

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

12



Tahanan perang di Irak memunculkan tantangan baru bagi Konvensi Jenewa

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

13

PERLAKUAN TAK MANUSIAWI PADA TAWANAN PERANG

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

14

HUKUMAN MATI TANPA PROSES PERADILAN

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

15

FAKTA:

KONFLIK BERSENJATA

= PEMBOMAN DESA-DESA = SERANGAN KE PENDUDUK SIPIL = PERLAKUAN TAK MANUSIAWI PADA TAWANAN PERANG = PENYIKSAAN, PERKOSAAN = KELAPANAN MASYARAKAT SIPIL DI BAWAH PENDUDUKAN MUSUH = HUKUMAN MATI TANPA PROSES PERADILAN

APAKAH HHI MASIH BERGUNA ?

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

16

KESULITAN PENERAPAN HHI HHI
DITERAPKAN PANDA WAKTU YANG SANGAT SULIT, KETIKA STABILITAS DAN KEAMANAN NASIONAL SUATU NEGARA TERANCAM. 2. BERSIFAT SANGAT KOMPLEKS 3. TIDAK BERSIFAT OPERASIONAL= TIDAK DAPAT DITERAPKAN SECARA LANGSUNG
1. HARUS

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

17

PELAKSANAAN HHI TINGKAT NASIONAL
DASAR:  1. TUGAS DAN KEW NEG SBG ANGGT PBB, PERHIMPUNAN REGIONAL/BILATERAL  2. POL INTERNASL/NASIONAL  3. SISTEM PER-UU-AN NASIONAL
 



TUGAS DAN KEW NEG SBG ANGGT PBB: 1. YG SECARA YEGAS DICANTUMKAN DLM : A. PERJ.INTER-NASIONAL/KONVENSI YG BERSIFAT UNIVERSAL B. PERJ. BILATERAL/MULTILATERAL 2. DALAM HK. KEBIASAAN INTERNASIONAL

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

18

PELAKSANAAN HHI TINGKAT NASIONAL
1. PER UU-AN NASIONAL
Pembuatan UU dan Peraturan utk menjamin 48,49,128,145 KJ I-IV, dan 84 PT I) pelaks.HHI (Ps.

2. TINDAKAN ORGANISATORIS PADA MASA DAMAI
Pengakuan secara resmi oleh pemerintah thd @Perhimpunan Palang Meraah Nasional (Ps. 26 KJ I). @Negara harus menentukan penggunaan senjata pada tahap penelitian, penciptaan atau pembelian senjata tidak dilarang oleh ketentuan HHI (Ps. 36 PT I).

3. TINDAKAN ORGANISATORIS PADA KONFLIK BRSNJTA TAPI HRS
DISIAPKAN PADA MASA DAMAI:
Kegiatan ICRC (Psl. 9 KJ I,II,III., Ps. 10 KJ IV. Dan Ps.81 PT I) 4. TINDAKAN SEHUBUNGAN INSTRUKSI PENYEBARLUASAN HHI @Penyebarluasan teks Konvensi seluas mungkin @Memasukkan HHI pada pendidikan militer dan sipil (Ps. 47,48,127, 144 KJ I-IV, dan Ps. 83 Protokol
IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

Tuesday, October 13, 2009

19

TINDAKAN IMPLEMeNTASI LEGISLASI, ORGANISATORIS, DAN DISEMINASI HHI

DASAR HUKUM
45,49, 128, 145 KJ I-IV

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT LEGISLATIF

MENGELUARKAN PER UU –AN YG BERKAIT DG PENYAMPAIAN TERJEMAHAN RESMI ISI KONVENSI MENGELUARKAN PER UU –AN YG BERKAIT DG PENETAPAN SANKSI PID EFEKTIF BAGI PELAKU ATAU YG MEMERINTAHKAN PELANGGARAN BERAT KONVENSI
IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 20

45-50 KJ, 5051 KJ II, 129130 KJ III, 146-147 KJ IV

Tuesday, October 13, 2009

TINDAKAN IMPLEMANTASI LEGISLASI, ORGANISATORIS, DAN DISEMINASI HHI

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT LEGISLATIF

49 PRGRF 2 Jo MENGELUARKAN PER UU –AN YG 3 KJ I-IV diperlukan guna menanggulangi

semua tindakan yg bertentangan dg pasal2selain pasal yg mengatur pelanggran berat konvensi

76-77 Protokol MENMYESUAIKAN SISTEM UU PIDANA NASIOANL YG MEMBERLAKUKAN HUKUMAN MATI BAGI ANAK DAN WANITA HAMIL SERTA IBU YG IHLW MEMPUNYAI ANAK KECIL Tuesday, October 13, 2009 IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 21

TINDAKAN IMPLEMENTASI LEGISLASI, ORGANISATORIS, DAN DISEMINASI HHI

DASAR HUKUM
26 KJ I

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS A. TINDAKAN YG HRS DIAMBIL PADA MASA DAMAI

19 KJ I

Tuesday, October 13, 2009

PERHIMP.PALANMG MERAH NAS. HRS DIAKUI SECARAV RESMIM OLEH PEM DAN MEMPEROLEH IJIN AGAR DPT DI BAWAH PERLIND KJ BANGUNAN KESEHATAN (TETAP/ BERGERAK) SEDAPAT MUNGKIN DITEMPATKAN JAUH DR OBYEK MILITER (JAUH DR BAHAYA IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net SERANGAN)

22

TINDAKAN IMPLEMANTASI LEGISLASI, ORGANISATORIS, DAN DISEMINASI HHI

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS

38-44 KJ I, 41- BANGUNAN KESEHATAN TETAP, KESATUAN 42 KJ II, 18 KJ KESEHATAN, ALAT ANGKUT, PERSONIL IV MEDIS HRS DITANDAI DG LAMBANG PALANG MERAH ATAU BULAN SABIT MERAH 5-8 BERBAGAI SISTEM PENGENAL LAMPIRAN I ELEKTRONIS DLL SHRSNYA DIGUNAKAN PROTOKOL I TUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS IDENTIFIKASI BANGUNAN DAN KEATUAN DINAS KESEHATAN, PENGANGKUTAN IHLW MEDIS Tuesday, October 13, 2009 IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 23

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS

38-44 KJ I, 41- PD SETIAP TAHAP PENELITIAN, 42 KJ II, 18 KJ PENCIPTAAN ATAU PEMBELIAN SENJATA IV BARU, SETIAP NEG HRS MENENTUKAN APAKAH PENGGUNAAN SENJATYA ITU TAK DILARANG OLEH HHI YG BERLAKU ?
36 PROTOKOL Jo. K.1993: LARANGAN PENGEMBANGAN,PROSUKSI,P ERSEDIAAN DAN PENGGUNA-AN SENJTA KIMIA, DAN K. 1972 : BILOGI
Tuesday, October 13, 2009

BERBAGAI SISTEM PENGENAL ELEKTRONIS DLL SHRSNYA DIGUNAKAN TUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS IDENTIFIKASI BANGUNAN DAN KEATUAN DINAS KESEHATAN, PENGANGKUTAN MEDIS
IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 24

DASAR HUKUM
58 PROTOKOL I

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS

SASARAN MILITER SEDAPAT MUNGKIN HRS DITEMPATKAN DI LUAR WILAYAH PADAT PENDUDUK

63 KJ IV DAN ORG.HANSIP HRS DIBENTUK UTK ME61-67 PRTKL I LAKSANAKAN TUGAS KEMANUSIAAN GUNA MELINDUNGI MASY SIPIL DR KONFLIK DAN BENCANA ALAM. TUGASNYA MEMBANTU PENDUDUK SIPIL YG KESULITAN MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR AKIBAT KONFLIK TSB.
Tuesday, October 13, 2009 IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 25

DASAR HUKUM
122-124 KJ III, 136-141 KJ IV, 33, 78 PRTKL I

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS HRS DIDIRIKAN KANTOR PENERANGAN RESMI UTK MENGELOLA DATA TAWANAN PERANG DAN PENDUDUK SIPIL, DAFTAR ANAK/ORANG HILANG KAPAL2 YG DIRENCANAKAN SBG KAPAL RUMAH SAKIT AKAN DILINDUNGI kj ii, DG SYARAT NAMA DAN TANDA TELAH DIBERIKAN PADA PIHAK BERTIKAI 10 HR SBLM KAPAL ITU DIGUNBAKAN. MAKA PEMBERITAHUAN RESMI HRS DISIAPKAN SEBELUMNYA.

22 KJ II

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

26

DASAR HUKUM
8 K. DEN HAAG 1954

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS

PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA SAAT KONFLIK HRS DISIPKAN PADA MASA DAMAI.

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

27

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS B. TINDAKAN YG HRS DIAMBIL PADA PERANG TAPI HRS DISIAPKAN MASA DAMAI

6 KJ I, II,III, 7 HRS DIADAKAN PERSETJUAN KHUSUS KALAU MEMANG HRS DIATUR TERSENDIRI KJ IV 8,10 KJ I, II, III, 9, 11 KJ IV, 5 PRTKL I NEG YG MUNGKIN MJD NEG PELINDUNG , DAN PIHAK YG AKAN MJD UTUSANNYA HRS DITENTUKAN

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

28

DASAR HUKUM
9 KJ I,II,III, 10 KJ IV, DAN 81 PRTKL I 52 KJI, 53 KJ II, 132 KJ III, 149 K IV, 90 PROTKL I …DST

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS B. TINDAKAN YG HRS DIAMBIL PADA PERANG TAPI HRS DISIAPKAN MASA DAMAI

KEGIATAN ICRC HRS DILINDUNGI DAN DIPERMUDAH

NEG UPAYA UTK MENCARI FAKTA DAN PENYELIDIKANN INTERNASIONAL HRS DIDUKUNG …. DST

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

29

DASAR HUKUM

KEWAJIBAN NORMATIF
IMPLEMENTASI YG BERSIFAT ORGANISATORIS B. TINDAKAN YG HRS DIAMBIL PADA PERANG TAPI HRS DISIAPKAN MASA DAMAI

6 KJ I, II,III, 7 HRS DIADAKAN PERSETJUAN KHUSUS KALAU MEMANG HRS DIATUR TERSENDIRI KJ IV 8,10 KJ I, II, III, 9, 11 KJ IV, 5 PRTKL I NEG YG MUNGKIN MJD NEG PELINDUNG , DAN PIHAK YG AKAN MJD UTUSANNYA HRS DITENTUKAN

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

30

DASAR HUKUM
47 KJ I, 48 KJ II, 127 KJ III, 144 KJ IV, 83 P. I, 19 P II 6 PI, 25-27 K.DEN HAAG 1954 I

TINDAKAN DISEMINASI

PENYEBARLUASAN KONVENSI HRS DILAKUKAN

PENYIAPAN TENAGA AHLI UTK MEMUDAHKAN PENERAPAN DAN PENYEBARLUASAN HHI

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

31

DASAR HUKUM
82 PRTKL I 6 PI, 25-27 K.DEN HAAG 1954 I

TINDAKAN DISEMINASI

PENASEHAT HUKUM HRS DILATIH HHI UTK DIBERBANTUKAN PADA ANGKATAN BERSENJATA

PENYIAPAN TENAGA AHLI UTK MEMUDAHKAN PENERAPAN DAN PENYEBARLUASAN HHI

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

32

TUGAS DAN KEWjb NEG THD HHI
RATIFIKASI KONVENSI JENEVA I, II,III, IV TANPA RESERVASI (UU 59/1958)
ISI KONVENSI

DITERIMA SECARA UTUH SBG HK POSITIF INDONESIA = HHI YG TELAH DITEIMA SBG HK KEBIASAAN INTERNASIONAL SUKA/TAK SUKA SETIAP NEGARA TERIKAT
IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

Tuesday, October 13, 2009

33

KONDISI PELAKSANAAN PADA HHUKUM NASIONAL
 



HHI TELAH MJD HN IND MELALUI UU 59/1958] PELAKSANAAN: BELUM OPERASIONAL KRN TUGAS-TUGAS YG DIBEBANKAN KPD NEG BLM DILAKSANAKAN SEPENUHNYA KONDISI TSB AKAN MENEMPATKAN YURISDIKSI ICC EFEKTIF THD PELANGGARAN hhi YG BERAT DI INDONESIA

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

34

KEWAJIBAN NEGARA NEG






MELALUI KOMANDAN TERTINGGI MENJAMIN PELAKS. KONVENSI N DISEMINASI SELUAS MUNGKIN PROGRAM PENDIDIKAN: SIPIL, MILITER TERJEMAHAN RESMI



1. HHI HRS MJD DISIPLIN INTERNAL BELUM MERATA KURIKULUM HANYA UTK SETIAP TINGKAP PEND. MILITER PROSES

 



Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

35



MENETAPKAN UU UTK:
1. MENGAMBIL TINDAKAN GUNA MEMBRANTAS PELANGGARAN 2. MENCARI PELAKU PELANGGARAN BERAT 3. MEMBERI SANKSI EFEKTIF





KETENTUAN PIDANA MATERIAL DAN FORMAL , TERMASUK LEMBAGA PENEGAKAN HK. BLM ADA



PELANGGARAN DI INDONESIA



YURISDIKSI ICC ?

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

36





NEGARA TAK BOLEH MEMBEBASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA MEMBERANTAS PELANGGARAN TANPA DI TUNDA2.

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

37

PENEGAKAN HHI
I. KONVENSI JENEWA DAN PROTOKOL 1977

Pasal 49 (1): Negara yg telah meratifikasi wajib membuat UU nasional yang memberikan sanksi efektif kepada orang yg melakukan atau memerintahkan pelanggaran Berat thd konvensi (KJ I:50, KJ III:129, KJ IV:146)

Mekanisme: Penegakan HHI yg dilaksanakan berdasarkan proses Peradilan nasional Artinya: Pelaku dituntut dan dihukum berdasarkan per UU-an Nasional dengan mekanisme peradilan nasional
Tuesday, October 13, 2009 IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 38


 

Ada indikasi pelanggaran HHI dalam konflik:
1. Komandan wajib mengehentikan, dan atau 2. Bila perlu menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan tersebut. (PASAL 87 PROTOKOL I) KOMANDAN TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN, ATASAN WAJIB MENGAMBIL TINDAKAKAN… DST. Pengadilan Militer dan Sipil dapat melaksanakan fungsinya demi penghormatan dan penegakan HHI. MEKANISME TAK DITEMPUH/DIFUNGSIKAN DENGAN BAIK, MAKA : KASUS-KASUS PELANGGARAN HHI DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH MEKANISME INTERNASONAL, YAITU PENGADILAN AD HOC ATAU PENGADILAN PERMANEN

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

39

(Pasal 52 KJ I. 53 KJ II, 132 KJ III, 149 KJ IV)


PROSEDUR PENYELIDIKAN:

Atas Permintaan suatu pihak dalam pertikaian, maka suatu penyeledidikan harus dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh para pihak mengenai setiap pelanggaran yang diduga terhadap ketentuan-ketentuan konvensi. Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur penyelidikan , maka para pihak harus menyetujui untuk memilih seorang wasit (umpire) yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti. Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukaaan, para pihak dalam sengketa harus mengakhirinya dan memberantasnya tanpa ditunda-tunda lagi

Disempurnakan oleh Protokol Tambahan 1977:
Mekanisme penyelidikan dilakukan oleh: Komisi Internasional Fakta = International Fact-Finding Commission (IFFC} Tugasnya: mencari fakta2 guna menjamin pelaksanaan HHI jika ada pelanggaran Konvensi dan Protokolnuya.
Tuesday, October 13, 2009 IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 40

MAHKAMAH AD HOCKEJAHATAN PERANG
MAHKAMAH A. KOMPETENSI
- CRIMES AGAINST PEACE - WAR CRIMES - CRIMES AGAINST HUMANITY

DASAR PENDIRIAN
NURENBERG CHARTER, UTK MENGADILI PENJAHAT PERANG NAZI, JERMAN =SEBELUM PD II

NURENBERG

- CRIMES AGAINST PEACE (International Military - WAR CRIMES Tribyunal for the Far - CRIMES AGAINST East HUMANITY

TOKYO

PROKLAMASI KOMANDAN TERTINGGI PASUKAN SEKUTU DI TIMUR JAUH (DOUGLAS MAC ARTHUR UTK MENGADILI PENJAHAT PERANG JEPANG

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

=SEBELUM PDII
41

EKS-YUGOSLAVIA (ICTY)

-PELANGGARAN SERIUS HHI -PELANGGARAN BERAT SBGMN DIMAKSUD K. JENEWA 1949 -PELANGGARAN HUKUM DAN KEBIASAAN PERANG GENICIDE KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN H. Acara : Common Law

RESOLUSI DK.PBB 808, (22 FEB.93) DAN 827 (25 MEI 93). RESOLUSI 827 DIAMANDEMEN DG RES/ DK.PBB 1166,98. =SETELAH PD II UNTUK MENGADILI PENJAHAT PERANG DI EX. YUGOSLAVIA
RESOLUSI DK.PBB 955 (8 NOVEMBER .94 UTK MENGADILI WN RWANDA YG MELAKUKAN GENOCIDE.
42

RWANDA (ICTR)

GENOCIDE, -CRIMEST AGAINS
HUMANITY,

PELNGGARAN PASAL 3 KJ 1949 DAN PROTOKOL 1977 H.Acara: Common Law dan Civil Law
IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

Tuesday, October 13, 2009

ICC

-GENOCIDE -CRIMES AGAINS HUMANITY -WAR CRIMES -CRIME OF AGGRESSION

ROME STATUTA, JULI 1998.
UNTUK MENGADILI PELAKU KEJAHATAN SERIUS. PELENGKAP PENGADILAN NASIONAL

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

43

PENTAATAN HUKUM

PELANGGARAN HUKUM

BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL & NASIONAL - Kewajiban negara / pihak yang bersengketa  tidak mendisseminasikan  tidak mengatur sepatutnya  tidak menindak pelanggaran

- Kewajiban individu, yaitu
• peserta tempur (kombatan)  menyerang, menyebabkan • anggota militer terluka orang tak bertempur • komandan / atasan  menghalangi tugas kemanusiaan • anggota masyarakat sipil &  menyerang, menyebabkan • atasan kerja terluka  menghalangi tugas
Tuesday, October 13, 2009 IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net 44

MEKANISME PENEGAKAN PELANGGARAN HHI
-Kewajiban negara / pihak yang bersengketa  ganti rugi, embargo, isolasi, dll melalui keputusan ◘ diplomatik, rekonsiliasi ◘ mahkamah internasional (ICJ)

- Kewajiban individu, yaitu  hukuman disiplin militer • peserta tempur  hukuman pidana, ganti rugi, dll (kombatan) berdasarkan • anggota militer ◘ pengadilan nasional • komandan ◘ pengadilan internasional • anggota masyarakat sipil sebagai alternartif & atasan kerja terhadap kejahatan perang
IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

Tuesday, October 13, 2009

45

.

.
I migth not sure, ...

I migth not decide , ...


I migth not sure, ... I migth not decide , ... I migth doubt, .... ...what's right ...and what's wrong? But...whenever I count any victims, I know the answer.

I migth doubt, .... ...what's right

...and what's wrong?

But...whenever I count

any victims,
I know the answer.
.

Tuesday, October 13, 2009

IHLW IMPLMNTN/prasetyohp@telkom.net

46


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:167
posted:10/13/2009
language:Indonesian
pages:46