UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA - DOC

Document Sample
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA - DOC Powered By Docstoc
					UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA                                                            SILABUS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

                                   MATA KULIAH                               :   SISTEM PEMERINTAHAN DESA (3 SKS)
                                   KODE MATA KULIAH/SMT                      :   IP33306 / III
                                   NAMA DOSEN                                :   Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, MA
                                   PROGRAM STUDI                             :   ILMU PEMERINTAHAN
                                   MATA KULIAH PRASYARAT                     :   -
                                   DESKRIPSI MATA KULIAH                     :   -

Pertemuan
    Ke-     Pokok Bahasan                           Sub Pokok Bahasan                                           Metode        Evaluasi             Literatur

 7&9        Urusan                                                                                             - Ceramah;   - Apersepsi;   -   Ndraha, Taliziduhu,
                                                                                                                                               1991. Dimensi-
            Pemerintahan       Urusan Pemerintahan Desa                                                       - Contoh     - Review;          dimensi Pemerintahan
            yang Menjadi                                                                                         Kasus;     - Penugasan.       Desa. Jakarta: Bumi
                                Pada pasal 1 angka 12 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 32 tahun                                              Aksara.
            Kewenangan                                                                                         - Tanya
            Desa                2004 dinyatakan antara lain bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur                                  -   Tanjung, Salman
                                dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan           Jawab.                        Husin. 2005. Sistem
                                istiadat setempat.                                                                                             Pemerintahan Desa.
                                                                                                                                               Bandung: Alqaprint;

                                Kewenangan desa yang tercantum dalam ketetnuan di atas menarik perhatian,
                                                                                                                                           -   UUD 1945
                                                                                                                                               (Amandemen IV);
                                terutama karena menyangkut makna “kepentingan masyarakat setempat
                                berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat”. Dalam penjelasan UU No.
                                                                                                                                           -   UU No. 32 Tahun
                                                                                                                                               2004. Pemerintahan
                                32 Tahun 2004 tidak dijumpai pengertian asal-usul dan adat istiadat setempat                                   Daerah;
                                itu. Perkataan asal-usul dijumpai dalam pasal 18 UUD 1945 yang belum                                       -   6 (enam) Peraturan
                                diamandemen, berbunyi:                                                                                         Daerah Kabupaten
                                                                                                                                               Bandung yang Mengatur
                                                                                                                                               Mengenai Desa
                                “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk                                         1. Perda Kab. Bandung
                                sususnan pemerintahannya ditetapkan dengan UNdang-undang, dengan                                                    No. 9/2007 tentang
                                memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem                                                          “Pembentukan,
                                pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat                                               Penghapusan,
                                                                                                                                                    Penggabungan Desa,
                                istimewa”                                                                                                           dan Perubahan Status
                                                                                                                                                    Desa         menjadi
                                Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang belum diamandemen tersebut                                                  Kelurahan”;
                                                                                                                                               2. Perda Kab. Bandung
                                dinyatakan: “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-                                                No. 10/2007 tentang
                                daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengeani daerah-                                          “Urusan
                                daerah itu akan mengingati hak-hak asal-ususl daerah tersebut”.                                                     Pemerintahan
                                                                                                                                                    Kabupaten      yang
                                                                                                                                                    Pengaturannya
                                Dalam perkembangan pemerintahan berikutnya yakni setelah UUD 1945                                                   Diserahkan kepada
                                diamandemen, perkataan hak-hak asal-usul daerah tidak dijumpai lagi, seperti                                        Desa di LIngkungan
tertera dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen, berbunyi:            Pemerintahan
                                                                                       Kabupaten Bandung”
“Negara mengakui dan menhormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
                                                                                  3.   Perda Kab. Bandung
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan                 No. 11/2007 tentang
perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia                  “Pedoman Organisasi
yang diatur dalam Undang-undang”. Demikian sepanjang oenyebutan istilah                Pemerintahan Desa
                                                                                       dan Perangkat Desa”;
asal-usul dan adat istiadat setempat, prlu dikemukakan sebagai berikut:
                                                                                  4.   Perda Kab. Bandung
                                                                                       No. 12/2007 tentang
1.   Perkataan asal-usul dijumpai dalam pasal 1 angka 12 dan pasal 206 UU              “Lembaga
                                                                                       Kemasyarakatan”;
     No. 32 tahun 2004 tetapi tidak dijumpai dalam penjelasan UU No. 32 tahun     5.   Perda Kab. Bandung
     2004 tersebut;                                                                    No. 13/2007 tentang
2.   UUD 1945 yang selesai diamandemenkan pada tahuan 2002, tidak lagi                 “Pedoman
     menyebutkan perkataan asal-usul tetapi menyebut “masyarakat hukum                 Pembentukan      dan
                                                                                       Mekanisme
     adat dan hak-hak tradisionalnya.                                                  Penyusunan
                                                                                       Peraturan Desa”;
Pembicaraan tentang kewenangan desa seperti dikutip dari Ketentuan Umum           6.   Perda Kab. Bandung
                                                                                       No. 14/2007 tentang
UU No. 32 tahun 2004, pada pasal 1 yang sama juga terdapat ketttttntuan                “Penetapan       dan
tentang kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus                           Penegasan      Batas
kepentingan masyarakat setemat menurut prakarsa sendiri berdasarkan                    Desa”.
aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Yang disebut pertama adalah              - Peraturan Bupati Bandung
mengenai kewengan desa dan yang terakhir adalah kewenangan daerah                 No. 7 Tahun 2008 tentang
otonom. Dalam wacana masyarakat keduanya sering disebut masing-masing             “Rincian Tugas, Fungsi,
                                                                                  dan Tata Kerja Kecamatan
sebagai otonomi desa dan otonomi daerah. Perbedaannya, otonomi daerah             dan Kelurahan di Wilayah
secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 1 angka 5 UU No. 32 tahun 2004            Kabupaten Bandung”
sedangkan otonomi desa tidak.
                                                                                - Himpunan    Peraturan dan
                                                                                  Petunjuk      Pelaksanaan
Otonomi daerah kemudian diimplementasi dalam bentuk kewenangan nyata              “Pemerintahan Desa dan
yang dirumuskan pada pasal 13 dan 14 UU No. 32 tahun 2004 serta peraturan         Kelurahan”:
pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah.                                       PPRI No. 72/2005
                                                                                    Tentang Desa;
Tentang otonomi desa, Bayu Suryaningrat                mengutip    Soetardjo       PPRI No. 73/2005
                                                                                    Tentang Kelurahan;
Kartohadikoesoemo (1976:126) sebagai berikut:                                      Permendagri        No.
                                                                                    27/2006        Tentang
“Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu           Penetapan          dan
                                                                                    Penegasan Batas Desa;
mereka masih memegang kekuasaan disini. Adapun hak otonomi atau hak                Permendagri        No.
mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur            28/2006        Tentang
dalam hukum adat, adalah kewenangan dan kewajiban tiada hanya yang                  Pembentukan,
bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang                  Penghapusan,
                                                                                    Penggabungan Desa,
bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan              dan Perubahan Status
dengan kepentingan pemerintah (kenegaraan), akan tetapi juga yang                   Desa           Menjadi
berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Terangalah bahwa isi            Kelurahan;
otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas.”                               Permendagri        No.
                                                                                    29/2006        Tentang
                                                                                    Pedoman Pembentukan
Pernyataan diatas menyatakan bahwa hak otonomi desa itu pengertiannya               dan         Mekanisme
sangat luas, meliputi kewenangan untuk kepentingan keduniawian sekaligus            Penyusunan Peraturan
kepentingan kerohanian yang mengacu kepada hkum adat.                            Desa;
                                                                                Permendagri       No.
                                                                                 30/2006       Tentang
Sadu Wasistiono, (2006: 64), menyatakan: “Otonomi desa adalah hak untuk          Tatacara Penyerahan
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan              Urusan Pemerintahan
                                                                                 Kabupaten/Kota Kepada
dengan terbentuknya kesatuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-            Desa;
batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oelh kesatuan                 Permendagri       No.
masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka           31/2006       Tentang
memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum”.             Pembentukan,
                                                                                 Penghapusan,      dan
                                                                                 Penggabungan
Dari kedua pandangan tersebut, nyatalah bahwa otonomi desa itu masih             Kelurahan;
bersifat abstrak atau dengan kata lain kewenangan desa sebagai gambaran         Permendagri       No.
                                                                                 32/2006       Tentang
otonomi desa, perllu lebih dikonkritkan umpamanya melalui suatu ketentuan        Pedoman Administrasi
perundang-undangan.                                                              Desa.

Secara jujur diakui, bahwa [emerintah telah berusaha untuk lebih
mengkonkritkannya dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Dapat
dibaca pada pasal 206 UU No. 32 tahun 204, sebagai berikut:
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
   diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan/atau pemerintah
   kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
   diserahkan kepada desa.

Rumusan kewenangan di atas kemali menyebut adanya kewenangan
berdasarkan hak asal-usul desa. Sanyangnya perundang-undangan kemudian
tidak merinci apa yang disebut dengan hak asal-usul desa trsebut. Kewenangan
tugas pembantuan yang disebut pasa butir c, bukanlah sebagai kewenangan
sesungguhnya karena pada pasal 1 angka 9 tugas pembantuan adalah
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sekalipun tugas pembantuan di atas kemudia dipertegas dalam pasal 207
bahwa tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau
kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia; tugas pembantuan tersebut tetap saja
buka merupakan kewenangan desa.

Sadu (2002: 81), merinci kewenangan dalam bentuk kewenangan atributif dan
kewenangan delegatif. Kewenangan atributuf adalah kewenangan yang melekat
         dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan
         perundang-perundangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah
         kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau
         pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

         Dengan demikian jelash tugas pembantuan dari pemerintah atasanya
         (Pemerintah Supra Desa) seperti diuraikan sebelumnya bukanlah merupakan
         kewenangan. Tetapi rumusan pasal 206 butir b dan d memberi sedikit harapan
         berkembangnaya desa di masa depat.

         Harapan terbutnya beberapa sumber bagi mempertebal kantong desa akan
         terwujud apabla PEmerintah kabupaten/kota sungguh-sungguh dapat
         merealisasikannya dalam peraturan daerah dengan berpedoman kepada
         peraturan pemerintah.

         Pada pasal 215 UU No. 32 tahun 2004 lebih konkrit menekankan pengaturan
         teknisnya dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan:

         a.   Kepentingan masyarakat desa;
         b.   Kewenangan desa;
         c.   Kelancaran pelaksanaan investasi;
         d.   Kelestarian lingkungan hidup;
         e.   Keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum.

         Demikian beberapa hal yang dikemukakan dengan tujuan agar kewenagan
         Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dapat secara
         jelas dirumuskan dan dapat diaplikasi untuk kemajuan dan kemakmuran desa,
         melalui rumusan yan g jelas dan rinci dalam PP dan Perda Kabupaten/Kota.

Kewenangan Desa
1. Pengaturan: Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (a)
   urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan
   pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
   pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
   provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lainnya yang oleh
   peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
2. Masalah yang muncul: (a) pengakuan dan penetapan kewenangan asal-usul belum
   jelas bentuknya dan belum dilaksanakan; (b) di banyak daerah sering terjadi konflik
   perbatasan antardesa karena belum jelas batasnya; (c) pemerintah daerah
   menunggu kepastian aturan mengenai kewenangan asal-usul; (d) urusan
   pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
   pengaturannya kepada desa tidak taat azas; (e) Permendagri No. 30/2006 tentang
   tatacara penyerahan urusan dari kabupaten/kota ke desa lebih banyak mengandung
   beban (mengurus), kurang sesuai dengan kondisi lokal dan belum berjalan. Atau
     kabupaten/kota belum menyerahkan kewenangan kepada desa; (f) dampaknya
     adalah fungsi-fungsi pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik, umumnya
     berjalan apa adanya sesuai dengan kebiasaan, sehingga tidak jelas juga apa makna
     desa bagi rakyat.
3.   RUU Desa: pengaturan tentang kewenangan desa masih sama dengan UU No.
     32/2004, padahal dalam naskah akademik, klausul penyerahan urusan dari
     kabupaten ke desa digantikan dengan klausul penetapan kewenangan untuk
     mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berskala lokal.

         Usulan alternatif: (a) kewenangan desa sebaiknya menggunakan azas
         pengakuan terhadap asal-usul dan penetapan kewenangan berskala lokal; (b)
         kewenangan asal usul antara lain mencakup: mengatur dan mengurus tanah
         adat; menyelenggarakan peradilan adat; membentuk struktur pemerintahan
         desa mengacu pada susunan asli; memelihara adat-istiadat; (c) kewenangan
         berskala lokal mencakup: menyusun perencanaan dan tata ruang desa;
         mengelola sumberdaya alam dalam lingkup yurisdiksi desa; membentuk
         organisasi dan perangkat desa; melakukan pungutan desa; dll; (d) tugas
         pembantuan adalah urusan tambahan yang harus disertai anggaran dan
         mekanisme yang jelas dan terencana.

         Contoh:

Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Diserahkan kepada Desa di Kabupaten
Bandung
          Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi      tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.
          Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri atas urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan
pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
Dalam menyelengarakan urusan pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria pembagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. menegaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
     pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
c. menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa
     berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa.
          Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai
wewenang untuk melimpahkan kepada desa, yang pengaturannya diserahkan kepada
Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Adapun rincian bidang urusan
pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan:
     a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
     b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
     c. pengaturan pemanfatan air pada tingkat usaha tani di desa;
     d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin tani;
     e. pemasyarakatan pupuk organik;
     f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan
        berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten;
     g. kampanye benih unggul;
     h. pengembangan lumbung pangan;
     i. fasilitas modal usaha tani;
     j. pengaturan pelaksanaan penganggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
     k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
     l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
     m. membantu penyediaan benih unggul;
     n. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
     o. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
     p. pembangunan dan pemeliharan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
        perikanan;
     q. diversifikasi hasil pertanian;
     r. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
     s. pengelolaan petani pembenih ikan yang ada di desa;
     t. pengelolaan dan pemeliharaan irigasi ikan yang ada di desa;
     u. Penataan perkumpulan petani pemakai air;
     v. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2.   Bidang pertambangan dan energi serta sumberdaya mineral:
     a. rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan c di sungai,
         di bawah 1000 (seribu) M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa
         yang bersangkutan;
     b. pengesahan ijin tetangga bahan galian golongan c di sungai tanpa memakai
         alat berat dengan luas di bawah 1000 (seribu) M2 dan yang memakai alat berat
         di atas 1000 (seribu) M2;
     c. pengesahan ijin tetangga pemanfaatan air dibawah tanah;
     d. Penataan terhadap pertambagan rakyat.

3.   Bidang kehutanan dan perkebunan:
     a. pengelolaan dan pelestarian hutan desa;
     b. rekomendasi pemberiaan ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan
         penangkapan satwa liar yang dilindungi;
     c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada
         pihak ketiga;
     d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak
         dilindungi pada areal desa;
     e. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang tealh
         diserahkan kepada desa dan pengelolaan irigasi lahan kering yang sudah
          dibangun di desa;
     f.   rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dala ulayat desa;
     g.   rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
     h.   rekomendasi pemberian ijin dan pengaturan dan pengelolaan sarang burung
          walet;
     i.   Penataan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
     j.   pelestarian hutan desa.

4.   Bidang perindustrian dan perdagangan:
     a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
     b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
     c. pengembangan hasil-hasil industri;
     d. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
     e. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindutrian yang ada di desa;
     f. pemasyarakatan garam beryodium;
     g. rekomendasi pemberian ijin HO;
     h. Penataan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah
         tangga di desa;
     i. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
     j. pengawasan pencemaran limbah industri.

5.   Bidang koperasi dan usaha kecil menegah:
     a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
     b. rekomendasi dan Penataan dana kredit yang ada di desa;
     c. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
     d. pengelolaan dana bantuan yang diperuntukan bagi usaha ekonomi kerakyatan;
     e. pengelolaan pasar desa dan tempan pelelangan ikan;
     f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;

6.   Bidang penanaman modal:
     - memberikan informasi potensi peluang investasi tingkat desa.

7.   Bidang tenaga kerja dan transmigrasi:
     a. pendataan penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja,
         diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan;
     b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non
         pertanian;
     c. pendataan penduduk pencari kerja/penganggur diklasifikasikan menurut jenis
         kelamin, kelompok umur dan pendidikan;
     d. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri dan berkoordinasi dengan
         intansi terkait;
     e. pencatatan administrasi kependudukan calon tenaga kerja indonesia;
     f. pengesahan ijin orang tua/wali calon tenaga kerja Indonesia;
     g. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja keluar negeri.
8.   Bidang kesehatan:
     a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
     b. Penataan bidan desa dan poliklinik desa;
     c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegaiatan gerakan sayang ibu;
     d. pemantauan terhadap dukun bayi;
     e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan
         pemberian makanan tambahan pemulihan;
     f. pengelolaan posyandu;
     g. Penataan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
     h. pengelolaan dana sehat;
     i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
     j. penyelengaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
     k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
     l. rekomendasi pemberian ijin dan pengawasan tempat usaha depot isi ulang air
         minum mineral;
     m. pemanfaatan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di
         desa;

9.   Bidang pendidikan:
     a. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
     b. membina tanaman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan berlajar
         masyarakat;
     c. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
     d. pendataan siswa untuk GN-OTA;
     e. memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
     f. memfasilitasi pendataan warga buta huruf/aksara;
     g. memfasilitasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama;
     h. membimbing masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama;
     i. mengevaluasi peningkatan iman dan takwa masyarakat dengan menggunakan
         indikasi-indikasi yang kuantitatif;
     j. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas maupun
         otoritas farmal.

10. Bidang sosial:
    a. Penataan terhadap masyarakat local/adat sebagai pemilik sumberdaya genetik;
    b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
    c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
    d. rekomendasi pemberiaan ijin pembangunan sarana sosial;
    e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
    f. menggali, membina dan mengambangkan bermacam seni, upacara adat dan
        adat istiadat yang berlaku di desa;
    g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
    h. Penataan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), dan organisasi
        sosial;
    i. pembentukan dan pembinaan karang taruna;
    j.   mencatat identitas orang-orang muslim yang mampu untuk menunaikan zakat
         dan para mustahiq yang ada di desa;
    k.   berkoordinasi dengan Baz dan Laz atau badan-badan sosial lainnya.

11. Bidang penataan ruang:
    a. rekomendasi pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) yang berada di jalan
        desa;
    b. penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
    c. pengelolaan lokasi pekemahan dalam desa;
    d. pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana.

12. Bidang pemukiman/perumahan:
    a. pengaturan tata pemukiman pedesaan;
    b. pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni;
    c. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal desa;
    d. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal desa;
    e. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus
        (MCK);
    f. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di desa.

13. Bidang pekerjaan umum:
    a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berda di desa yang
        terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/Bandar, pembersihan
        bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
    b. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
    c. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang
        sedimentasi;
    d. pengaturan kegitan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder,
        tersier dan kwartier;
    e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder,
        tersier dan kwartier;
    f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah
        dikontruksi;
    g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
    h. pengelolaan sumberdaya air di desa;
    i. pembangunan jalan dan irigasi desa;
    j. pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang perhubungan:
    a. Penataan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan
        Perlengkapannya);
    b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang
        berada di desa;
    c. rekomendsasi pemberiaan ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat
        pertokoan di desa;
    d.   pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang lingkungan hidup:
    a. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
    b. melindungi suaka yang ada di desa;
    c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan K-3;
    d. koordinasi menerapkan standar lingkungan tingkat desa.

16. Bidang politk dalam negeri dan adminitrasi publik:
    a. memfasilitasi penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan
        pemilihan kepada desa;
    b. penetapan organisasi pemerintahan desa;
    c. memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
    d. memfasilitasi pembentukan BPD;
    e. memfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
    f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang otonomi desa:
    a. penelitian dan pendataan potensi desa;
    b. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan asset desa;
    c. pengaturan kebijakan kelembagaan dana badan usaha tingkat desa di bidang
        pengairan;
    d. rekomendsi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi
        di desa;
    e. penetapan kerjasama antar desa dalam pemamfaatan irigasi air;
    f. pemeliharan jalan desa;
    g. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengudahaan potensi dumber
        daya alam desa;
    h. penerapan perangkat desa;
    i. penerapan kepengurusan lembaga kemasyarakatan;
    j. penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des);
    k. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
    l. penetapan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
    m. menetapkan kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
    n. rekomendsi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaran di pasar dan lokasi
        lainnya yang ada di dalam desa;
    o. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

18. Bidang perimbangan keuangan:
    a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah kabupaten;
    b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah kabupaten;
    c. pengelolaan bagian desa dari hasil dana perimbangan pusat dan kabupaten
        deteh dikurangi belanja pegawai
    d. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah propinsi dan
        kabupaten;
    e.   pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga
         yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah;
    f.   pengalolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari
         pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang
         tidak mengikat.

19. Bidang pariwisata dan budaya:
    a. pengelolaan obyek wisata dam desa diluar rencana induk pariwisata;
    b. perintisan obyek wisata dalam desa;
    c. pemberian ijin pentas kesenian berskala desa;
    d. rekomensasi pemberian ijin pentas seni dari luar kabupaten;
    e. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di
        desa;
    f. membantu pemungutan pajak hotel dan retoran yang ada di desa;
    g. pendataan grup seni, sanggar seni, home industri seni, pimpinan dan anggota
        seniman/budayawan;
    h. pendataan cagar budaya berskala desa;
    i. memfaasilitasi bantuan alat kesenian tradisional dan alat kesenian keagamaan;
    j. pengembangan saran dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
    k. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play
        station dan sejenisnya berskala desa;
    l. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
    m. rekomendasi pemberian ijin usaha warung, pemondokan, rumah makan;
    n. pengembangan saran dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
    o. memfasilitasi pendirian kelompok seniman, budayawan, dan penggerak
        pariwisata.

20. Bidang pertanahan:
    a. memfasilitasi sosialisasi dalam rangka peneratapan sasaran areal dan lokasi
        kegiatan pengembangan lahan;
    b. memberikan surat keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah;
    c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
    d. memfasilitasi penataan pemertaan tata guna lahan.

21. Bidang kependudukan dan catatan sipil:
    a. pelaksana registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
    b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep
        anak lahir (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
    c. pelaksana registrasi enduduk menurut tingkatan kematian berdasarkan konsep
        angka kematian bayi, angka kematian balita, dan anga kematian ibu saat
        persalinan;
    d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
    e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat
        pendidikan yang ditamatkan;
    f. pelaksana registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor
       KB dan tingkat prevalensi;
    g. pelaksana registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga
       berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera 1dan keluarga
       sejahtera II;
    h. pelaksana registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
    i. pelaksana registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang
       mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan
       pemilihan kepala desa;
    j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut ag;ama yang dianutnya
    k. pelaksana registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
    l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
    m. melakukan pendataan dan Penataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

22. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat:
    a. pengadaan dan Penataan anggota Linmas;
    b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan
        kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
    c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarkat sesa;
    d. Penanggulangan awal bencana alam dalam skala desa;
    e. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar bias berupa
        laporan;
    f. Memantau dan memelihara kerukunan hidup umat beragama.

23. Bidang perencanaan:
    a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipasi;
    b. rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJP-Desa) dan penetapan
        pencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
    c. penetapan rencana kerja Pembangunan desa (RKPJ-Desa).

24. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi:
    a. penyelengaran sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media
        pertemuan;
    b. Penataan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
    c. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
    d. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
    e. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

25. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
    b. pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peranan
        perempuan.

26. Bidang keluarga berencana dan sejahtera:
    a. penetapan standar keluarga berencana tingkat desa;
    b. sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi;
    c.   pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
    d.   pelaksana penyuluhan tentang keluarga berencana;
    e.   Penataan terhadap kader keluarga berencana;
    f.   pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
    g.   pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
    h.   penetapan standar pelayanan keluarga sehat di desa;
    i.   pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

27. Bidang pemuda dan olah raga:
    a. pengembangan saran dan prasarana olah raga;
    b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olah raga;
    c. peningkatan sumberdaya manusia bidang oleh raga;
    d. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga;
    e. memfasilitasi Penataan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok
        pemuda produktif;
    f. pemasyarakatan olah raga;
    g. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
    h. memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya
        menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

28. Bidang pemberdayaan masyarakat desa:
    a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia tingkat lokal;
    b. peningkatan peran seta masyarakt desa dalam pembangunan tingkat lokal;
    c. penyiapan masyarakat yang menjadi kader pemberdayaan;
    d. pentaan organisasi masyarakat desa;
    e. pengembangan teknologi tepa guna pedesaan.

29. Bidang statistik:
    a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat local;
    b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

30. Bidang arsip:
    a. pengurusan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
    b. pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif;
    c. penyimpanan dan pemeliharan arsip statistik.

31. Bidang kepustakaan:
    a. pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
    b. pengelolaan perpustakaan buku buku petunjuk teknis.

          Masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Agar pengembangan
desa dan pelaksanaan urusan desa dapat serasi dengan kondisi desa maka perlu
diperhatikan potensi fisik dan potensi nonfisik yang berada di desa masing-masing.
       Potensi fisik misalanya meliputi:
 1. tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan
     sumber mata pencaharian dan penghidupan;
2.   air, dalam arti sumber air, keadaan dan kualitas air dan tata airnya untuk
     kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari;
3.   iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris;
4.   ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan
     makanan dan sumber keuangan;
5.   manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.
        Potensi non fisik, misalnya meliputi:
1.   masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan
     suatu kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian;
2.   lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa yang
     dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif;
3.   aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya
     pemerintahan desa.

Kewenangan yang dapat Diserahkan kepada Desa Dikaitkan dengan Potensi dan
Karakteristik Wilayah yang Berbeda pada setiap Desa di Kabupaten Bandung

        Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa di Kabupaten Bandung
mencakup: (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b)
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Bandung yang diserahkan
pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung; dan kewenangan lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
        Namun kemudian, masalah yang muncul adalah: (a) pengakuan dan penetapan
kewenangan asal-usul belum jelas bentuknya dan belum dilaksanakan; (b) di banyak
daerah sering terjadi konflik perbatasan antar desa karena belum jelas batasnya; (c)
pemerintah daerah menunggu kepastian aturan mengenai kewenangan asal-usul; (d)
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada desa tidak taat azas padahal penyerahan urusan dari kabupaten
ke desa dapat digantikan dengan penetapan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat yang berskala lokal. (e) Permendagri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tatacara Penyerahan Urusan dari Kabupaten ke Desa lebih banyak mengandung
beban (mengurus), kurang sesuai dengan kondisi lokal dan belum berjalan. (f)
dampaknya adalah fungsi-fungsi pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik,
umumnya berjalan apa adanya sesuai dengan kebiasaan, sehingga tidak jelas juga apa
makna desa bagi rakyat.
        Kewenangan desa sebaiknya menggunakan azas pengakuan terhadap asal-usul
dan penetapan kewenangan berskala lokal. Kewenangan asal usul antara lain mencakup:
mengatur dan mengurus tanah adat; menyelenggarakan peradilan adat; membentuk
struktur pemerintahan desa mengacu pada susunan asli; memelihara adat-istiadat.
Kewenangan berskala lokal mencakup: menyusun perencanaan dan tata ruang desa;
mengelola sumberdaya alam dalam lingkup yurisdiksi desa; membentuk organisasi dan
perangkat desa; melakukan pungutan desa; dan lain-lain. Tugas pembantuan adalah
urusan tambahan yang harus disertai anggaran dan mekanisme yang jelas dan
terencana.
           Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahakan
pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
           Dalam penjelasan Undang-undang tersebut diatas pasal 7 huruf a yang
dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul,
adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajoroan dan lain-lain.
Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam peraturan daerah
kabupaten.
           Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan identifikasi,
pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya
kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi,
kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoprerasian,
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan sosial, pekerjaan umum,
perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik,
otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan,
kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan,
penerangan/informasi dan komunikasi.
           Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 14 disebutkan bahwa:
     (1)       Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
               pembangunan dan kemasyarakatan.
     (2)       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa
               mempunyai wewenang:
                a. meminpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
                     kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
                b. mengajukan rancangan peraturan desa;
                c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
                     bersama BPD;
                d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
                     APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
                e. membina kehidupan masyarakat desa;
                f.   membina perekonomian desa;
                g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
                h. mewakili desanya di dalam dan di luar pangadilan dan dapat
                     menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
                     perundang-undangan;
                i.   melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
                     undangan.
           Dengan demikian atas dasar uraian di atas maka kewenangan yang
diserahkan kepada desa mengandung peluang dan kesempatan bagi desa dalam
memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat
otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli.
            Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan
pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh
program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa
benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisai tenaga kerja potensial ke kota
untuk menyerbu lapangan pekerjaan di sektor-sektor informal.
            Untuk melaksanaka otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa
kelembagaan, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia harus dapat dioptimalkan.
Untuk tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasikan terlebih dahulu baik dari
segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung.
Potensi alam yang besar dan bernilai akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola
dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan baik dan benar adalah
pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan
kelestarian lingkungan, untuk itu dituntut sumberdaya manusia yang terampil dan inovatif
sehingga dapat memanfaatkan dan memperbaharui potensi alam. Di lain pihak
sumberdaya manusia yang sedemikian masih sangat langka di desa, hal ini disebabkan
oleh pengalaman masa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat
fisik dan tidak diimbangi dengan meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia.
            Dalam mempercepat ketertinggalan kualitas sumberdaya manusia maka
diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumberdaya
manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta berpartisipasi.
            Selain itu, dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya
alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber
daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.
   Potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan.
   Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa. Suatu hal
   yang penting bahwa lembaga sosial merupkan wadah aspirasi masyarakat yang
   menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang ada
   diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya
   (adat istiadat setempat termasuk di dalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga
   desa (grass root). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sangat menentukan
   untuk menuju desa otonom.



                                                                                                    DOSEN,




                                                                                             Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, MA
                                                                                             NIP. 131 567 008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:9/29/2012
language:Unknown
pages:16