Ped Penyele Wajar Dikdas PPS by mh6bF4

VIEWS: 275 PAGES: 64

									                           KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
                            KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
                                NOMOR: E / 239 / 2001

                                         TENTANG

                    PANDUAN TEKNIS PEYELENGGARAAN
                PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
                   PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

             DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang          : a.    bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan Bersama
                           antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik
                           Indonesia, Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000,
                           Tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan
                           Dasar Sembilan Tahun, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis
                           Penyelenggaraan Program dimaksud;
                      b.   bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a tersebut, perlu ditetapkan
                           Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang
                           Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar
                           Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat          : 1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
                     2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
                           Nasional;
                      3.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
                           Daerah;
                      4.   Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan
                           Dasar, yang telah diubah dan disempumakan dengan Peraturan
                           Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
                      5.   Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan
                           Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan
                           Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
                      6.   Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 Tentang Pendidikan
                           Luar Sekolah;
                      7.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta
                           Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
                      8.   Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaa
                           Wajib Belajar 9 Tahun;
                      9.   Kesepakatan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan
                           Menteri Agama RI Nomor: 1/U/KB/2001 dan Nomor :
                           MA/86/2000 Tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola
                           Pendidikan Dasar 9 Tahun;

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah        | V-1
                     10. Keputusan Menteri Agama RI Nornor 18 Tahun 1975 Tentang
                         Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
                         diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri
                         Agama Nomor 1 Tahun 2001;
                     11. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan
                         Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, Nomor:
                         E/86/2000 dan Nornor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman
                         Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib
                         Belajar Pendidikan Dasar.

Memperhatikan     : Masukan dan saran dari para pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah
                    pada acara Orientasi dan Pencanangan dimulainya Program Wajib
                    Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, tanggal 10
                    Juli 2001 di Bekasi.

                                     MEMUTUSKAN

Menetapkan        : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA
                    ISLAM TENTANG PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
                    PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA
                    PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

Pertama           : 1. Menetapkan Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib
                       Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah
                       sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
                    2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, yang berkaitan
                       dengan teknis penyelenggaraan program pendidikan diatur secara
                       mandiri oleh Pengurus Pondok Pesantren, sedangkan yang berkaitan
                       dengan kebijakan nasional akan diatur kemudian oleh Direktur
                       Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
                    3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                                                    Ditetapkan di    : Jakarta
                                                    Pada Tanggal     : 6 September 2001

                                                    Direktur Jenderal




                                                    Dr. H. HUSNI RAHIM
                                                    NIP. 150060369



V-2 |        Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
Tembusan :
1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI;
5. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Nasional Luar Sekolah Depdiknas;
9. Para Kepala Biro, Inspektur dan Direktur di Lingkungan Departemen Agama;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-3
V-4 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                         BAB I
                                     PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
   1. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan
      kehidupan bangsa, dan untuk itu pula maka setiap warga negara memiliki hak untuk
      mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman
      dan kemajuan ilmu pengetahuan.
   2. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
      Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 14 Ayat (2) menegaskan bahwa warga negara
      yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berhak mendapatkan
      pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Selanjutnya melalui Inpres Nomor 1
      Tahun 1994 telah dicanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
      Tahun. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara yang berumur 7-15 (tujuh sampai
      lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Berbagai pola
      pendidikan dasar disediakan, agar anak usia sekolah dapat memilih dan mengikuti
      Pendidikan Dasar, baik melalui pendidikan sekolah seperti SD/MI dan SMP/MTs atau
      lembaga pendidikan luar sekolah seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B atau melalui
      Pondok Pesantren.
   3. Keberadaan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia,
      telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan
      dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan Pondok
      Pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan
      fungsinya sebagai pusat pengajar ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) sehingga
      dari pesantren lahir para kader ulama, guru agama, mubaligh yang sangat dibutuhkan
      masyarakat.
       Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di pondok pesantren juga
       mengalami pembaruan dan pengembangan khususnya kurikulum dan metode
       pembelajarannya. Sebagian pesantren telah mengakomodasikan program pendidikan
       madrasah atau sekolah, dan sebagian lagi tetap mempertahankan pola pendidikan khas
       pesantren yang telah lama berlaku di pesantren, baik kurikulum maupun metode
       pembelajarannya, sehingga sering disebut Pondok Pesantren Salafiyah.
   4. Dalam rangka meningkatkan peran Pondok Pesantren Salafiyah sebagai lembaga
      pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi para santri yang ingin
      menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, telah dilakukan kesepakatan bersama
      antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan
      Bersama Nomor: 1/U/KB/ 2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren
      Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
      Kesepakatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Direktur
      Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur


Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-5
        Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :
        E/83/2000 dan Nomor : 166/C/kep/DS/ 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok
        Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
   5. Untuk rnemperjelas pemahaman tentang pola wajib belajar pendidikan dasar pada
      Pondok Pesantren Salafiyah, maka disusunlah buku panduan teknis ini. Dengan buku
      ini di harapkan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok
      Pesantren Salafiyah dapat berjalan lancar dengan sebaik-baiknya.


B. Landasan Hukum
   Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok
   Pesantren Salafiyah mengacu pada beberapa landasan yuridis sebagai berikut :
   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah
       diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang
       telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
       1998;
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
       Pendidikan Nasional;
   8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun;
   9. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI
       Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/8672000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah
       Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
   10. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen
       Departemen Pendidikan Nasional Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS-
       2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib
       Belajar Pendidikan Dasar.

C. Tujuan Penyusunan
   1. Tujuan Umum
      Secara umum tujuan penyusunan buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program
      Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah ini ialah untuk
      memberikan acuan/pedoman bagi para pembina dan penyelenggara pola wajib belajar
      pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, baik yang berkaitan dengan
      prosedur pendiriannya maupun teknis operasionalnya.
   2. Tujuan Khusus
      Sedangkan secara spesifik/khusus buku ini bertujuan :




V-6 |        Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
       a. Agar para pimpinan pondok pesantren dan pengurus yayasan penyelenggara
          program ini lebih memahami pola wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok
          Pesantren Salafiyah;
       b. Agar pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program penuntasan wajib
          belajar pendidikan dasar, khususnya masyarakat dapat memberikan kontribusinya,
          agar pola wajib belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah dapat berjalan dan
          berhasil dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
       c. Agar para pengasuh/guru/ustadz Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara
          program ini dapat menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar
          dengan baik.


D. Sistematika Penyusunan dan Ruang Lingkup
   Sistematika penyusunan dan ruang lingkup buku Panduan Teknis Penyelenggaraan
   Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah
   sebagai berikut :
   1. Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang, landasan hukum, tujuan penyusunan,
       sistematika penyusunan dan ruang lingkup.
   2. Bab II : Pengertian, tujuan, sasaran, dan jenjang pendidikan. Bab ini menjelaskan
       tentang pengertian, tujuan, sasaran, dan jenjang pendidikan.
   3. Bab III : Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok
       Pesantren Salafiyah. Dalam bab ini diuraikan tentang prosedur penyelenggaraan,
       kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana dan prasarana
       pendidikan, evaluasi belajar, STTB/ijazah, pembiayaan program pendidikan.
   4. Bab IV Supervisi, Monitoring dan Pelaporan. Bab ini menguraikan tentang supervisi,
       monitoring dan laporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar
       pada Pondok Pesantren Salafiyah.
   5. Bab V: Penutup, Untuk melengkapi buku ini disertai dengan beberapa lampiran yang
       terkait dengan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-7
V-8 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                     BAB II
                          PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN
                            DAN JENJANG PENDIDIKAN

A. Pengertian
   Untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang penyelenggaraan program wajib
   belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, berikut ini dijelaskan
   beberapa istilah yang banyak diungkapkan dalam buku ini :
   1. Pondok Pesantren pada umumnya tergambarkan pada ciri khas yang biasanya dimiliki
       oleh Pondok Pesantren, yaitu adanya pengasuh Pondok Pesantren (kyai/ajengan/tuan
       guru/buya/tengku/ustadz), adanya Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan tempat
       belajar, adanya santri yang belajar, serta adanya asrama sebagai tempat tinggal santri.
       Disamping empat komponen tersebut, hampir setiap pesantren juga menggunakan
       kitab kuning (kitab klasik tentang ilmu-ilmu keislaman berbahasa Arab yang disusun
       pada abad pertengahan) sebagai sumber kajian.
       Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan pendidikan di pesantren juga
       mengalarni perubahan dan perkembangan, sehingga ada pesantren yang disebut
       Khalafiyah dan ada yang disebut Salafiyah.
   2. Pondok Pesantren Khalafiyah atau ‘Ashriyah’ adalah pondok pesantren yang
       mengadopsi sistem madrasah atau sekolah, kurikulum disesuaikan dengan kurikulum
       pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama,
       melalui penyelenggaraan SD, SMP, dan SMU, atau MI, MTs, dan MA. Bahkan ada
       pula yang sampai tingkat Perguruan Tinggi.
   3. Pondok Pesantren Salafiyah; Pondok Pesantren yang masih tetap mempertahankan
       sistem pendidikan khas Pondok Pesantren, baik kurikulum maupun metode
       pendidikannya. Bahan ajar meliputi ilmu-ilmu agama Islam, dengan mempergunakan
       kitab-kitab klasik berbahasa Arab, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing
       santri. Pembelajaran dengan cara bandongan dan sorogan masih tetap dipertahankan,
       tetapi sudah banyak yang menggunakan sistem klasikal.
   4. Wajib Belajar ialah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi
       warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar
       atau pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
       maupun masyarakat.
   5. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun dengan perincian 6
       tahun di Sekolah Dasar atau yang setara 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat
       Pertama atau satuan pendidikan yang setara.

B. Tujuan
   Adapun tujuan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok
   Pesantren Salafiyah ialah :
   1. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar
      Sembilan Tahun melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini Pondok Pesantren.

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah        | V-9
   2. Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren Salafiyah dalam penyelenggaraan
      program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi para peserta didik
      (santri), sehingga para santri dapat mcmiliki kemampuan setara dan kesempatan yang
      sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

C. Sasaran
   1. Peserta didik yang menjadi sasaran dari program ini adalah para santri di Pondok
      Pesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 7-15 tahun yang
      tidak sedang belajar pada SD/MI atau SLTP/MTs, atau bukan tamatannya, dalam arti
      tidak memiliki ijazah.
   2. Program ini juga terbuka/dapat diikuti oleh santri yang berusia lebih dari 15 tahun
      yang belum memiliki ijazah SD/MI atau SLTP/MTs.

D. Jenjang Pendidikan
   Jenjang pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren
   Salafiyah, terdiri dari dua jenjang yaitu :
   1. Salafiyah Ula atau dasar, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok
       Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau
       Madrasah Ibtidaiyah (MI);
   2. Salafiyah Wustho atau lanjutan, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok
       Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan
       Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).




V-10 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                BAB III
                          PENYELENGGARAAN
                PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
                   PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

A. Prosedur Penyelenggaraan
   Untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren
   Salafiyah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Departemen Agama, dengan tembusan
   kepada Kepala Dinas pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten atau Kota setempat,
   tentang kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib
   belajar pendidikan dasar ini.
   (contoh Formulir Pendaftaran sebagaimana dalam lampiran 1)
   Laporan atau pemberitahuan tersebut mencakup data-data sebagai berikut :
   1. Nama Pondok Pesantren dan alamat lengkap;
   2. Nama pimpinan pesantren dan penanggung jawab program (keduanya dapat
       sama/seorang atau berbeda);
   3. Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan, baik jenjang Salafiyah Dasar (Ula)
       atau Salafiyah Lanjutan (Wustho);
   4. Jumlah santri yang mengikuti program pada masing-masing jenjang minimal 10
       orang;
   5. Nama tenaga guru yang mengajar 3 mata pelajaran umum;
   6. Sarana pendidikan yang telah ada, termasuk perpustakaan dan sumber belajar lainnya.
   Berdasarkan laporan/pendaftaran tersebut, Kantor Departemen Agama setempat bersama
   instansi terkait lainnya akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya Kantor
   Departemen Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan piagam pengesahan tentang
   penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar
   pendidikan dasar, kemudian penetapan tersebut dilaporkan kepada Kantor Wilayah
   Departemen Agama Propinsi setempat dan Departemen Agama Pusat (contoh Piagam
   Penetapan sebagaimana dalam lampiran 2).
   Walaupun dalam penyelenggaraan program ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan
   dari Departemen Agama dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren
   Salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses
   pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-
   hak yang tetap melekat pada Pondok Pesantren tersebut ialah:
   1. Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelaj aran;
   2. Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu kiasikal, tutorial, sorogan
      wetonan, atau individual;
   3. Hak untuk menetapkan masa/waktu pembelajaran semesteran atau catur wulan, atau
      lainnya;
   4. Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi pesantren baik dalam bidang
      keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya;

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-11
   5. Hak untuk memperoleh bantuan pengembangan pesantren baik dan pemerintah
      maupun masyarakat.


B. Kurikulum
   1. Pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan dalam kegiatan
      mi adalab kurikulum khas yang telah berlaku di Pondok Pesantren yang bersangkutan,
      ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan
      kurikulum yang menjadi program pendidikan Pondok Pesantren.
   2. Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam
      pelajaran pondok pesantren adalah 3 mata pelajaran, yaitu:
      a. Bahasa Indonesia
      b. Maternatika, dan
      c. Ilmu Pengetahuan Alam
   3. Mata pelajaran umum yang lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang
      pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial
      dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing), penyampaiannya dilakukan melalui
      penyediaan buku-buku dan perpustakaan dan sumber belajar lainnya atau melalui
      bimbingan dan penugasan.
   4. Pembelajaran melalui perpustakaan adalah model pembelajaran mandiri melalui
      buku-buku paket ataubuku modul yang digunakan dalam program wajib belajar Paket
      A dan B, SLTP Terbuka, MTs Terbuka, atau buku yang dipakai pada sekolah formal
      (SD/MI, SLTP/MTs).
   5. Bimbingan dan penugasan dikoordinasikan langsung oleh penanggung jawab program
      dan dapat digunakan model tutorial yang dalam pelaksanaannya melibatkan
      ustadz/lurah pondok/santri senior.
   6. Bahan-bahan pembelajaran yang digunakan untuk program wajib belajar pendidikan
      dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, pada dasarnya sama dengan yang digunakan
      pada SD/MI untukjenjang Salafiyah ‘Ula (dasar), dan sama yang digunakan pada
      SLTP/MTs untuk jenjang Salafiyah. Wustho (lanjutan).
   7. Buku-buku mata pelajaran umum yang digunakan, sebelum diterbitkan buku-buku
      mata pelajaran umum yang khusus untuk program wajib belajar pendidikan dasar di
      Pondok Pesantren Salafiyah, dapat digunakan buku-buku pelajaran yang telah ada
      yang biasa digunakan oleh SD/MI/Paket-A dan SLTP/MTs/Paket B.


C. Ketenagaan
   1. Tenaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan
      dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dan penanggungjawab program,
      tenaga pengajar/guru mata pelajaran umum dan guru pembimbing perpustakaan.
   2. Tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar di
      Pondok Pesantren Salafiyah mi ialah :
      a. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
      b. Guru Mata Pelajaran Matematika

V-12 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
        c. Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
   3.   Guru pembimbing mata pelajaran uthum lainnya, dapat dilakukan oleh guru mata
        pelajaran umum tersebut, atau guru/ustadz pondok pesantren, dan apabila
        memungkinkan dapat ditambah dengan guru-guru dan sekolah formal.
   4.   Tenaga pengajar yang dilibatkan dalam program mi diutamakan tenaga pengajar yang
        tersedia di lingkungan Pondok Pesantren penyelenggara, sepanjang mereka memiliki
        kemampuan akademik dan berkesanggupan mengajar.
   5.   Bila di lingkungan pesantren tidak terdapat tenaga pengajar dimaksud, maka pengurus
        pondok pesantren dapat mengupayakan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan
        pimpinan sekolah/madrasah atau guru-guru yang terdapat di sekitar lokasi pondok
        pesantren.
   6.   Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru, khususnya guru mata
        pe1ajarn umum, pihak pengurus pesantren perlu mengupayakan keikutsertaan guru-
        guru tersebut dalam pelatihan-pelatihan pendidikan guru baik yang diselenggarakan
        Pemerintah Daerah, oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional,
        maupun oleh organisasi pendidikan.


D. Proses Pembelajaran
   1. Pada dasarnya proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara
      program wajib belajar pendidikan dasar disesuaikan dengan proses pembelajaran di
      pondok pesantren.
   2. Prinsip dasar proses belajar mengajar ialah dapat dipahaminya bahan dan materi
      pelajaran tersebut oleh para santri peserta didik, dengan lebih mudah dan lebih cepat.
   3. Metode pendidikan tradisional yang telah menjadi ciri khas pengajaran pondok
      pesantren dapat digunakan untuk pelaksanaan program ini.
      Metode-metode tersebut antara lain:
      a. Weton/Bandongan, Istilah weton mi berasal dan kata wektu (bahasa Jawa) yang
          berarti waktu, sebab pengaj ian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu,
          yaitu sebelum dan sesudah melaksanakan shalat fardlu. Metode Weton mi
          merupakan metode kuliah, dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk
          disekeliling kyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak
          kitab masingmasing dan membuat catatan padanya. Istilah weton mi, di Jawa
          Barat di sebut dengan Bandongan.
      b. Sorogan, berasal dan kata sorog (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab
          setiap santni menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau pembantunya (asisten
          kyai). Sistem sorogan mi termasuk belajar secara individual, dimana seorang
          santri berhadapan dengan seorang guru, dan terjadi interaksi saling mengenal
          diantara keduanya. Sistem sorogan mi terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama
          seorang murid yang bercita-cita menjadi seorang aiim. Sistem mi memungkinkan
          seorang guru mengawasi, meniiai dan membimbing secara maksimal kemampuan
          seorang santri dalam menguasai materi pelaj aran.
      c. Haiaqah, sistem mi merupakan kelompok kelas dan sistem bandongan. Haiaqah
          yang arti bahasanya iingkaran murid, atau sekeiompk siswa yang belajar di bawah

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah     | V-13
          bimbingan seorang guru atau belajar bersama di suatu tempat. Haiaqah mi juga
          merupakan diskusi untuk memahami isi kitab/materi peiajaran.
      d. Hapaian, metode hapaian yang diterapkan di pesantren-pesantren, umumnya
          dipakai untuk menghapai kitab-kitab tertentu, juga sering dipakai untuk
          menghapalAi Qur’an baik surat-surat pendek maupun secara keseluruhan, dan
          setelah beberapa han barn dibacakan di depan kyai/ ustadznya.
   4. Keempat metode di atas bisa diterapkan daiam pelaksanaan pengajaran 3 (tiga) mata
      peiajaran pokok wajar dikdas (Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia), atau untuk
      pembeiajaran mata pelajaran umum iainnya.
   5. Seiain metode yang sudah disebutkan di atas, Pondok Pesantren bisajuga
      mengaplikasikan metode yang teiah dikenai iuas pada proses belajar mengajar (PBM)
      di madrasah dan di sekoiah seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, Cara Belajar Siswa
      Aktif (CSA), penugasan, dan seterusnya.


E. Penilaian Hasil Belajar
   Peniiaian hasil belajar bagi santri pondok pesantren yang diikutkan dalam program wajib
   beiajar pendidikan dasar, diiakukan melalui :
   1. Peniiaian harianlmingguan, dilakukan oleh guru/tutor/mudarris/ustadz pondok
       pesantren penyeienggara selama proses pembeiajaran sesuai dengan kemajuan santri
       dalam belajar. Bahan evaluasi harian/mingguan bisa digunakan Lembar Kerja Santri
       (LKS) yang menyatu dengan buku teks mata pelajaran, atau dengan soal-soal yang
       disusun oieh guru yang bersangkutan
   2. Ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar santri yang dilakukan
       secara berkala, penyelenggaraannya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan
       ulangan umum SD/MI atau SLTP/MTs setempat atau disesuaikan dengan jadwal
       kegiatan ulangan umum pada Pondok Pesantren yang bersangkutan.
   3. Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir (Pehabta) program wajib belajar pendidikan
       dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk mata pelajaran umum, yaitu Bahasa
       Indonesia, Matematika dan IPA, dengan menggunakan standar nasional, dilakukan
       oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan
       pada Departemen Pendidikan Nasional. Penilaian mata pelajaran umum lainnya,
       seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan kewarganegaraan, dilakukan
       sendiri oleh guru/ustadz pondok pesantren dengan ramburambu penyusunan sóal dan
       Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.
   4. Waktu pnyelenggaraan penilaianlujian akhir sekolah (UAS) atau Ujian Akhir
       Nasional (UAN) bisa dilakukan dengan dua alternatif.
       a. Bersamaan dengan penyelenggaraan UAS/UAN di SD dan MI atau SMP dan
           MTs.
       b. Bersamaan dengan waktu ujian/latihan pondok pesantren.
   5. Persyaratan untuk mengikuti ujianlUjianAkhir Sekolah atau UjianAkhir Nasional
       a. Untuk ujianlpenilaian padajenjang Salafiyah ‘Ula (dasar), para santri hams sudah
           terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok
           Pesantren Salafiyah minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.

V-14 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
      b. Untuk ujianlpenilaian padajenjang Salafiyah Wustho (lanjutan), para santri harus
          telah memiliki STTB atau ijazah SD/MI/Paket A/ Salafiyah ‘Ula, dan telah
          terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang
          Salafiyah Wustho minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.
   6. Untuk dapat mengikuti ujian program wajib belajar pendidikan dasar, pimpinan
      Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program mi hams melaporkan data santri
      yang akan mengikuti ujian kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
      Kemudian Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melaporkan ke Kantor
      Wilayah Departemen Agama Propinsi. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
      melaporkan ke Departemen Agama Pusat 4 (empat) bulan menjelang pelaksanaan
      ujian. (Contoh laporan pada lampiran 4).


F. Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah)
   1. Surat Tanda Tamat Belajar dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah
      penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, diakui sebagai STTB yang
      setara dengan yang dikeluarkan lembaga pendidikan jalur sekolah.
   2. Pada STTB tersebut harus dicantumkan nomor Surat Kesepakatan Bersama Menteri
      Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tentang Pondok Pesantren Salafiyah
      Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan nomor penetapan Pondok
      Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar
      yang dikeluarkan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
   3. Bentuk STTB akan diatur kemudian dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal
      Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan
      Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
   4. Daftar nilai murni hasil ujian pada mata pelajaran utpum dikeluarkan oleh Pusat
      Penilaian Pendidikan, melalui Tim Pelaksàna Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir
      Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah yang dibentuk
      dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
   5. Pengeluaran STTB Program Wajib Belajar Pendidikan Dasarpada Pondok Pesantren
      Salafiyah, tidak mempengaruhi kebijakan pengeluaran Ijazah/Syahadah yang sudah
      berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan.
   6. Pemegang Ij azahISTTB pondok pesantren penyelenggara program waj ib belajar
      pendidikan dasar mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah/STTB sekolah
      umum yang setara, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
      maupufi untuk mendapatkan pekerjaan.


G. Pembiayaan Program
   1. Biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib
      belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada dasarnya menjadi tanggung jawab
      Pondok Pesantren dan masyarakat, sebagaimana pendidikan swasta lainnya.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-15
   2. Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar
      pendidikan dasar, Pondok Pesantren Salafiyah berhak menerima bantuan dan
      pembinaan dan pemerintah.


H. Sarana Pendukung Pembelajaran
   Untuk mencapai keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar bagi para santri,
   Pondok Pesantren Salafiyah perlu mengupayakan adanya sarana pendukung pendidikan,
   seperti: perpustakaan yang menyediakan buku-buku teks dan buku penunjang dalam
   berbagai mata pelajaran umum, baik yang diajarkan melalui tatap muka seperti Bahasa
   Indonesia, Matematika, dan IPA, maupun buku-buku mata pelajaran umum yang
   diajarkan melalui non tatap muka, seperti mata pelajaran Kewarganegaraan, Ilmu
   Pengetahuan Sosial dan Bahasa Asing.


I. Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah
   1. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, perlu dibentuk kelompok kerja
      (Pokja) program wajib belajar pendidikan dasar Pondok Pesantren Salafiyah, baik di
      tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Pusat.
   2. Dalam pembentukan Pokja tersebut harus melibatkan minimal tiga komponen, yaitu
      Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan di
      daerah, serta dan unsur Pondok Pesantren Salafiyah.
   3. Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah ditetapkan oleh Dirjen Kelembagaan
      Agama Islam untuk Tingkat Pusat, oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Propisi
      untuk Tingkat Propinsi dan olen Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tingkat
      KabupatenlKota.


J. Struktur Organisasi
   1. Struktur organisasi Pondok Pesantren penyelenggara program wajib belajar
      pendidikan dasar, mencakup :
      a. Sebagai pembina, pembimbing/konsultan:
          - Kepala Kandepag Kab/Kota
          - Kepala Dinas Pendidikan KabupatenlKota
          - Ketua Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah Kab/Kota
          - Pimpinan/Pengurus Yayasan Pondok Pesantren
      b. Penanggung jawab program pesantren
      c. Penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar
      d. Guru-guru/pengasuh/ustadz
      e. Santri peserta didik
   2. Gambar susunan organisasi di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara
      program wajib belajar pendidikan dasar adalah sebagai berikut :




V-16 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                      Pimpinan Pondok
                                         Pesantren


             Pen Jawab Wajar                                  Pen Jawab Wajar
                  Dikdas                                         Pesantren


             Guru/Pemb. Mapel Umum                     Ustadz Pelajaran Kitab
             IPA   B.IND MAT        DLL


                                          SANTRI


   3. Struktur di atas sifatnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi pondok pesantren
      penyelenggara.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah    | V-17
V-18 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                          BAB IV
                    SUPERVISI, MONITORING DAN PELAPORAN


A. SUPERVISI
   1. Supervisi terhadap Pondok Pesantren Salafiyah dapat diartikan suatu usaha
      meningkatkan mutu pengajaran dengan ditunjang unsur-unsur lain, seperti guru,
      prasarana, sarana, kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Supervisor akan
      memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Dalam
      kaitannya dengan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren
      Salafiyah, yang bertindak sebagai Supervisor adalah :
      a. Pimpinan Pondok Pesantren
      b. Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas
      c. Pengawas
   2. Tujuan Supervisi pendidikan adalah membina dan mengembangkan program
      pendidikan agar situasi pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Salafiyah
      berjalan secara efektif dan efisien, khususnya peningkatan mutu kegiatan belajar
      mengajar.
   3. Pusat perhatian supervisi adalah perkembangan dan kemajuan murid, karena itu
      usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan profesional guru dengan segala
      aspeknya, seperti perbaikan metode dan teknik mengajar, perbaikan cara dan prosedur
      penilaian, penciptaan kondisi yang layak bagi perkembangan kernampuan guru.
   4. Untuk membantu meningkatkan kemampuan profesional guru, berbagai usaha
      dilakukan oleh supervisor pendidikan, seperti, kunjungan ke warga belajar,
      pembicaraan secara individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar,
      kemanfaatan perpustakaan, petunjuk-petunjuk berupa edaran dan sebagainya.


B. Monitoring
   1. Pengelola/pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah dalam melaksanakan fungsinya
      sebagai supervisor hams melakukan monitoring atas segala pelaksanaan tugas setiap
      guru/karyawan.
   2. Monitoring mi dilakukan terhadap (1) pencapaian target kurikulum, (2) pencapaian
      target kegiatan Pondok Pesantren Salafiyah, (3) kehadiran guru, karyawan dan-siswa,
      (4) ketersediaan alat peraga peididikan dan buku teks pokoklpenunjang, (5)
      Pemanfaatan alat peraga pendidikan dan buku teks pokoklpenunjang.
   3. Monitoring diperlukan untuk mengetahui sejauh mana setiap tugas/ instruksi
      dilaksanakan. Juga untuk mengetahui tahap-tahap pencapaian target apakah sesuai
      dengan jadwal yang telah ditetapkan, hambatan/ halangan apa yang timbulsehingga
      tahapan target tidak tercapai.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-19
C. Pelaporan
   1. Laporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sangat diperlukan
      baik bagi instansi pembina/pembimbing program maupun bagi penyelenggara
      program sendiri, untuk mengetahui data atau kondisi yang sebenarnya. Karena itu,
      Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah perlu menyusun laporan untuk disampaikan
      kepada Kepala Kantor Departemen Agama KabupatenlKota dan Kepala Dinas
      Pendidikan Dasar Kab/Kota.
   2. Laporan dibuat dua kali setahun. Laporan pertama dibuat dan dikirimkan pada bulan
      kedua setelah dimulainya tahun ajaran baru. Laporan kedua dikirirn 4 (empat) bulan
      menjelang pelaksanaan ujian akhir. Materi dan format laporan sebagaimana lampiran
      3 dan lampiran 4.
   3. Laporan dikirim kepada Kanwil Departernen Agama Propinsi dengan tembusan
      kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan kepada Dirjen Kelembagaan
      Agama Islam.
   4. Laporan tersebut, akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan
      kebijakan bagi pihak-pihak yang berwenang dan membimbing program wajib belajar
      pendidikan dasar. Karena itu laporan hams disusun berdasarkan kondisi data-data
      yang benar.




V-20 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                           BAB V
                                         PENUTUP


Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok
Pesantren Salafiyah mi masih bersifat umum. Hal-hal yang bersifat teknis operasional, seperti
administrasi santri, dan keuangan dapat dilakukan sendiri sesuai dengan kondisi serta tradisi
pesantren yang telah berjalan baik selama ini.
Dengan terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar Pondok Pesantren Salafiyah
mi, pondok pesantren akan dapat meningkatkan perannya dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa. Disamping itu diharapkan para santri akan lebih siap dan mampu bersaing
dalam menyongsong masa depan.
Berkaitan dengan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,
dengan terlaksananya program ini diharapkan APK pendidikan dasar akan meningkat cukup
signifikan.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.




                                                    Jakarta, 6 September 2001

                                                    Direktur Jenderal




                                                    Dr. H. HUSNI RAHIM
                                                    NIP. 150060369




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah      | V-21
V-22 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
Lampiran I : Permohonan Menjadi Penyelenggara Wajar Dikdas

                              KOP PONDOK PESANTREN
Nomor    :
Lampiran :
Perihal  : Permohonan Menyelenggarakan
           Wajib Belajar Pendidikan Dasar

              Kepada
              Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
              Kab/Kota
              Di Tempat

              Assalamu’alaikum Wr. Wb.
              Bersarna ini kami Pimpinan Pesantren ____________________________
              mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar
              Pendidikan Dasar Pola Pesantren Salafiyah. Adapun data pesantren kami
              adalah sebagai berikut :
              1.                                  Nama Pondok Pesantren :
                 …………………………………….
              2.                                  Alamat Iengkap :
                 …………………………………….
              3.                                  Nama pimpinan pesantren :
                 …………………………………….
              4.                                  Penanggung Jawab Program         :
                 …………………………………….
              5.                                  Jumlah santri
                 a.                               Salafiyah Ula/Dasar      :
                     …………………………….. santri
                 b.                               Salafiyah Wustha/Lanjutan        :
                     …………………………….. santri
              6.                                  Guru Mata Pelajaran Umum
                 a.                               IPS :
                     …………………………………….
                 b.                               Matematika        :
                     …………………………………….
                 c.                               Bhs. Indonesia    :
                     …………………………………….
                 d.                               Mapel Umum Lainnya :
                     …………………………………….
              7.                                  Sarana Pendidikan yang telah ada :
                 …………………………………….

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-23
                a.                                    ………………………………………
                     ………………………………….
                b.                                    ………………………………………
                     ………………………………….
                c.                                    ………………………………………
                  ………………………………….
            Demikian atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
                                                                    Wassalam
                                                            Pimpinan Pondok Pesantren


                                                            ……………………………..
Tembusan :
1.                                                    Kepala Kanwil Departemen Agama
   Propinsi .
2.                                                    DirekturJenderal        Kelembagaan
   Agama Islam Departemen Agama.




V-24 |     Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
Lampiran II : Piagam Penetapan



                                                                 Nomor : ……………………..

                  DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA


                                  Piagam
                                Nomor : ……………………..

     Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan mi Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota ____________________ memberikan PIAGAM TERDAFTAR
kepada pondok pesantren :

     Nama Pondok Pesantren           : ………………………………………………..
     Nomor Statistik Pesantren       : ………………………………………………..
     Alamat : Jalan                  : ………………………………………………..
               Desa/Kel              : ………………………………………………..
               Kecamatan             : ………………………………………………..
               Kab/Kota              : ………………………………………………..
               Propinsi              : ………………………………………………..
      Penyelenggara/Yayasan          : ………………………………………………..

       Sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan Surat
       kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor:
       1/U/KB/2000 dan MA/86/2001 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola
       Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

       Kepala lembaga bersangkutan diberikan               hak    menurut    hukum,    untuk
       menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.


                                                     ……………., ………………………….
                                                     Kakandepag Kab./Kota ………………..




                                                      ……………………………………..
                                                      NIP.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah      | V-25
Lampiran III : Laporan Tahunan

                            Laporan Pondok Pesantren Salafiyah
                   Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
                                  Tahun : ______________

I.                   Identitas
       1.                             Nama Pondok Pesantren :
            ________________________________________
       2.                             Nomor Statistik Pesantren :
            ________________________________________
       3.                             Alamat Lengkap :
            ________________________________________
       4.                             Penanggungiawab Program :
            ________________________________________
       5.                             Nomor Piagam Penetapan :
            ________________________________________

II.                                        Kegiatan Belajar Mengajar
       1.                                  Alokasi       Waktu       Pelajaran             Umum
          Perminggu/Perbulan*)
          a.                           IPA : ____________________________________
             jam
          b.                           Matematika :
             ____________________________________ jam
          c.                           B. Indonesia       :
             ____________________________________ jam
          d.            Lainnya :      1) ……………           :
             ____________________________________ jam
                        2) …………… : ____________________________________ jam
                        3) …………… : ____________________________________ jam
       2.                  WaktuBelajar      :              a. Pagi   b. Siang c.
          Sore             d. Malam
       3.                  TempatBelajar     :              a. Masjid b. Kelas c.
          Aula             d. ________
       4.                              Tahun Pelajaran dimulai:            a. Juli b.
          Syawal

III.                                    Ketenagaan
       1.                               Guru Mata Pelajaran Umum :
                              Pend.               Mata Pelajaran Kursus yang
       No.       Nama                 Fak/Jurusan                                         Ket.
                             Terakhir              yang diasuh    pernah diikuti

V-26 |           Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
       1
       2
       3
       4
       5

      2.                                Tutor/Pembimbing Perpustakaan :
                              Pend.               Mata Pelajaran Kursus yang
      No.         Nama                Fak/Jurusan                                   Ket.
                             Terakhir              yang diasuh    pernah diikuti
       1
       2
       3
       4
       5


IV.                                     Santri Peserta Program Wajar Dikdas
      1.                                Salafiyah Ula (Dasar)
       Program      Jenis                           Usia
                                                                                    Ket.
      Tahunan      Kelamin     <7   8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 >18
                      L
       Tahun I
                      P
                      L
      Tahun II
                      P
                      L
      Tahun III
                      P
                      L
      Tahun IV
                      P
                      L
      Tahun V
                      P
                      L
      Tahun VI
                      P

      2.                                Salafiyah Wustha (Lanjutan)
       Program      Jenis                          Usia
                                                                                    Ket.
      Tahunan      Kelamin     <7   8-10 10-12 12-14 14-16 16-18              >18
                      L
       Tahun I
                      P
                      L
      Tahun II
                      P
                      L
      Tahun III
                      P

V.                                      Sarana Pendidikan
      1.                         Ruang Belajar :
                                 ___________________________________ Lokal



Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah    | V-27
      2.                          Bangku Belajar             :
                                  ___________________________________ Buah
      3.                          Alat Peraga :              ada/tidak ada *)
      4.                          Perpustakaan :                 a. Jumlah judul ____ judul
                                  b. Jumlah buku _____ exp
      5.                          Buku Mapel Umum                : a. IPA ____________ exp
                                  b. Bhs. Indonesia ___ exp
                                     c. Matematika _____ exp
      6.                          Buku Penunjang                 : a. IPS ____________ exp
                                  b. PPKN __________ exp
                                     c. Buku-buku lain :
                                     1) _______________ exp      2) ________________ exp

VI.                               Bantuan yang pernah diperoleh :
           No.        Jenis Bantuan            Jumlah Bantuan        Instansi Pemberi Bantuan




VII. Lain-lain (Hal-hal yang perlu dilaporkan)
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________


                                                          __________, _________________20
                                                              Pimpinan Pondok Pesantren




                                                              ________________________




V-28 |           Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-29
Lampiran IV

                                      Laporan Peserta Ujian
                Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah
                                       Tahun : __________


I. Identitas
   1.                          Nama Pondok Pesantren     :
      __________________________________________
   2.                          Nomor Statistik Pesantren :
      __________________________________________
   3.                          Alamat Lengkap      :
      __________________________________________
   4.                          Penanggung Jawab Program :
      __________________________________________
   5.                          Nomor Piagam Penetapan :
      __________________________________________

II.                                         Jumlah Santri dan Calon Peserta Ujian Program
       Wajar Dikdas
                                                       Santri                      Santri
                      Jenjang
                                              Putra    Putri Jumlah       Putra    Putri Jumlah
       Salafiyah Ula (Dasar)
       Salafiyah Wustha (Lanjutan)
                    Jumlah

III.                                        Waktu Ujian yang Dipilih
       1.                                   Mei (Bersamaan UAS/UAN SD/MI, SLTP/MTs)
       2.                                   Sya’ban    (Bersamaan Imtihan Pesantren)

IV.                                 Daftar Rincian Calon Peserta Ujian Program
       Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah

       1.                                   Salafiyah Ula (Dasar)
                                             Tempat &        Mulai Mengikuti
            No          NAMA                                                        Tanda Tangan
                                           Tanggal Lahir     Program9 Tahun
            1
            2
            3
            4
            5
            6

V-30 |             Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
        7
        8
        9
        10
        Dst




   2.                                 Salafiyah Wustha (Lanjutan)
                                       Tempat &        Mulai Mengikuti
        No         NAMA                                                        Tanda Tangan
                                     Tanggal Lahir     Program9 Tahun
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        Dst

                                                             ………., ……..…………… 20
                                                              Pimpinan Pondok Pesantren




                                                                _____________________




Keterangan : *) Coret yang tidak perlu




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah      | V-31
V-32 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                          KESEPAKATAN BERSAMA
                                 ANTARA
             MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
                                   DAN
                   MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
                                TENTANG
                  PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SEBAGAI
              POLA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
                                  TAHUN

                                     Nomor : 1/U/KB/2000
                                     Nomor :MA/86/2000

Pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu, bertempat di Jakarta, kami
yang bertandatangan di bawah mi;
1.                                      Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang
      selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2.                                     Menteri Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya
      disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak telah setuju untuk mengadakan kesepakatan Bersama dalam Program
Pengembangan Pondok Pesantren Salafiyah untuk menyelenggarakan Pola Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.


                                           Pasal 1
                                      Ketentuan Umum
(1)                                  Pondok Pesantren Salafiyah dalam Kesepakatan
        Bersama ini adalah salah sam tipe Pondok Pesantren yang tidak melaksanakan jalur
        pendidikan sekolah (formal); namun kegiatan pendidikan dan pembelajaran
        menggunakan Kurikulum Khusus Pondok Pesantren;
(2)                                     Wajib Belajar Pendidikan Dasar adalah suatu gerakan
        nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang
        berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk mengikuti pendidikan dasar
        atau pendidikan yang setara sampai tamat;
(3)                                   Wajib Belajar Pendidikan Dasar dilaksanakan di satuan
        pendidikan dasar atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara
        dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh
        masyarakat.


Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah      | V-33
                                           Pasal 2
                                           Tujuan
Mengoptimalkan pelaksanaan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun melalui Pondok Pesantren Salafiyah.


                                         Pasal 3
                                      Ruang Lingkup
(1)                               Pondok Pesntren Salafiyah sebagai bagian dari Sistem
      Pendidikan Nasional dalam mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
      Sembilan Tahun perlu lebih dikembangkan dengan dukungan pemerintah dan
      masyarakat.
(2)                                     Para siswa yang belajar di pesantren (santri) memiliki
      kesempatan yang sama untuk melanjutkan sekolah (belajar) ke jenjang yang lebih
      tinggi, baik kelembagaan pendidikan yang sejenis yang berciri khas agama (vertical),
      maupun kelembagaan pendidikan umum (diagonal), dengan memenuhi syarat tertentu
      yang diatur oleh Menteri terkait.
(3)                                   Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen
      Agama serta instansi terkait akan memberikan dukungan fasilitas terhadap pelaksanaan
      proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah sebagai bagian dan program
      Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.


                                           Pasal 4
                                           Biaya
Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dan pelaksanaan kegiatan pada pasal 2 tersebut
dibebankan kepada:
(1)                                 Dana kegiatan yang bersumber dari Departemen dan
      instansi yang terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan Pondok Pesantren
      Salafiyah dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
(2)                                   Dana sumbangan masyarakat yang diberikan secara
      sukarela,
(3)                                   Dana dan berbagai sumber lain yang sah dan tidak
      mengikat.


                                          Pasal 5
                                       Tim Pelaksana


V-34 |       Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
Untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini, Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Agama setuju untuk membentuk tim pelaksana yang dikoordinasikan oleh
Kantor Menko Kesra dan Taskin. Ketua dan anggota tim terdiri dari wakil-wakil ketua
Departemen tersebut yang bertugas menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan melakukan
pembinaan selanjutnya.


                                           Pasal 6
                                          Penutup
Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan pada saat
perjanjian ini selesai ditandatangani.




                 Pihak Pertama                                 Pihak Kedua




           YAHYA A. MUHAIMIN                               TOLCHAH HASAN




                                        Mengetahui,

                                  Menko Kesra dan Taskin




                          Prof. Dr. BASRI HASANUDDIN, MA




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-35
V-36 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                          KEPUTUSAN BERSAMA
         DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
          DEPARTEMEN AGAMA DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
          DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                             NOMOR: E/83/2000
                         NOMOR: 166/c/Kep/DS/2000

             PEDOMAN PELAKSANAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
                SEBAGAI POLA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

         DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBACAAN AGAMA ISLAM
                          DEPARTEMEN AGAMA
                DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
             MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang          : a. Bahwa pondok pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam yang
                        tumbuh dan berkembang di Indonesia merupakan aset nasional dan
                        mempunyai peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
                      b. Bahwa sebagian besar Pondok Pesantren, khususnya Pesantren
                         Salafiyah yang selama mi dikelola secara mandiri oleh masyarakat
                         kurang mendapat perhatian dan belum diakui keberadaannya
                         sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.
                      c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b,
                         dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal
                         Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan
                         Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
                         Pendidikan Nasional.


Mengingat          : 1.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                      2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
                         Nasional;
                      3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
                         Daerah;
                      4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
                         Dasar;
                      5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
                         Dasar;
                      6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
                         Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;



Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-37
                       7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1994
                           tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
                       8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
                           Nomor: 1 8/Kep/Menko/Kesra/X/ 1994 tentang pelaksanaan
                           Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang
                           diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator
                           Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
                           Nomor: 07/Kep/Menko I Kesra III / 1999 tentang Pedornan Umum
                           Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
                           Dasar;
                       9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
                           060/LJ/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah;
                       10. Keputusan Menteri Agama Nornor 18 Tahun 1975 tentang Susunan
                           Organisasi dan Tata Kerja Departernen Agama yang telah diubah
                           dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama
                           Nomor 75 Tahun 1984.


Memperhatikan      : a.    Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional
                           Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia
                           Nomor: 1 /U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok
                           Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar
                           Sembilan Tahun.


                                      MEMUTUSKAN
Menetapkan         : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
                     KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DEPARTEMEN AGAMA DAN
                     DIREKTUR   JENDERAL   PENDIDIKAN   DASAR    DAN
                     MENENGAH    DEPARTEMEN   PENDIDIKAN    NASIONAL
                     TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PONDOK PESANTREN
                     SALAFIYAH SEBAGAI POLA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
                     DASAR.


                                        BAB I
                                   KETENTUAN UMUM

                                            Pasal 1
Dalam Keputusan Bersama mi yang dimaksud dengan :
(1)                Pesantren Salafiyah adalah salah satu tipe Pondok Pesantren yang
      menye1enggrakan pengajaran Al Qur’ an dan kitab kuning secara berjenjang atau



V-38 |        Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
    Madrasah Diniyah yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya menggunakan kurikulum
    khusus Pondok Pesantren.
(2)                Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang Iamanya sembilan tahun,
    diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan
    tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
(3)                Wajib belajar pendidikan dasar adalah gerakan nasional yang
    diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia tujuh sampai
    dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara
    sampai tamat.
(4)                Wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar
    dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan
    dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.


                                       BAB II
                                TUJUAN DAN SASARAN

                                           Pasal 2
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan peran serta pondok pesantren salafiyah dalam
menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi para peserta
didik (santri), sehingga para santri dapat memiliki kemampuan setara dan kesempatan yang
sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

                                           Pasal 3
Sasaran kegiatan ini adalah para santri di pondok pesantren salafiyah, yang berusia 7-15
tahun yang mengikuti pendidikan diniya Ula (tingkat dasar) dan diniyah Wustha (tingkat
lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs
atau bukan pula tamatannya.

                                     BAB III
                             KURIKULUM DAN EVALUASI

                                           Pasal 4
(1)                Pondok Pesantren Salafjyah yang menyelenggarakan program ini tetap
    dapat menggunakan kurikulum diniyah yang telah berjalan selama ini, ditambah dengan
    beberapa mata pelajaran umum dan menjadi satu kesatuan kurikulum pendidikan pondok
    pesantren.
(2)                Mata pelajaran umum yang diwajibkan minimal 3 mata pelajaran, yaitu
    Bahasa Indonesia, Maternatika, dan IPA. Sedang mata pelajaran umum lainnya
    disampaikan melalui penyediaan buku-buku perpustakaan.
(3)                Bahan pelajaran yang digunakan disamping menggunakan bahan dan
    buku buku yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah, dapat menggunakan buku-buku
    yang berlaku pada SD/MI/Paket A dan SLTP/MTs/Paket B.

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-39
                                           Pasal 5
(1)                 Evaluasi belajar dilakukan oleh guru/mudarris/tutor pesantren
    penyelenggara selama proses belajar mengajar sesuai dengan kemajuan pembelajaran
    santri dan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA), dilakukan sendiri oleh pesantren salafiyah
    penyelenggara.
(2)                 Ketiga mata pelajaran dapat diajarkan sekaligus atau disesuaikan dengan
    kesanggupan/kesiapan siswa/santri (sistem kredit).
(3)                 STTB (surat tanda tamat belajar) dikeluarkan oleh pondok pesantren
    salafiyah penyelenggara.
(4)                 STTB atau ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren penyelenggara
    program mi diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan
    dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan
    syarat-syarat yang akan diatur oleh Departemen terkait.

                                      BAB IV
                                 PENYELENGGARAAN

                                           Pasal 6
Untuk rnenyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren
Salafiyah melaporkan kepada Kantor Departemen Agama, Kantor Departemen Pendidikan
Nasional, dan Këpada Dinas Pendidikan di Pemda Kabupaten/Kota

                                           Pasal 7
Dalarn penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren
Salafiyah berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses
pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi serta kondisi setempat.

                                           Pasal 8
Tenaga pengajar diutamakan dan lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah yang memiliki
kualifikasi dan kemampuan di bidangnya dan dapat pula dibantu tenaga dan guru-guru dan
sekolah atau madrasah sekitarnya.

                                         BAB V
                                      PEMBIAYAAN

                                           Pasal 9
Biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun menjadi tanggung jawab masyarakat. Pondok Pesantren
penyelenggara program ini berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

V-40 |       Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                        Pasal 10
Pengaturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan keputusan bersama ini dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, baik secara
bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Keputusan bersama mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                                                    Ditetapkan di      : Jakarta
                                                    Pada Tanggal       : 6 Juni 2000

Direktur Jenderal                                   Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan menengah                       Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Pendidikan nasional                      Departemen Agama




Dr. INDRA DJATI SIDI                                Dr. H. HUSNI RAHIM
NIP. 130 672 115                                    NIP. 150 060 369


Tembusan Yth. :
1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah       | V-41
V-42 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                         KEPUTUSAN BERSAMA
             DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
                          DEPARTEMEN AGAMA
                                 DAN
              KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                   DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

                                 NOMOR : Dj.II/526/2003
                                NOMOR: 6016/G/HK12003

                            TENTANG
     UJIAN AKHIR NASIONAL PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
         DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

             DIREKTUR JENDERAI KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
                         DEPARTEMEN AGAMA
            DAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                   DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang          : a.    bahwa program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok
                           pesantren salafiyah telah dicanangkan kegiatannya sejak tahun
                           2000 memerlukan evaluasi akhir tentang hasil proses
                           pembelajaran;
                      b.   bahwa untuk mengetahui basil be1ajár santri dan standarisasi mutu
                           pendidikan pada pondok pesantren salafiyah secara nasional perlu
                           dilakukan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah;
                      c.   bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan
                           Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
                           Departemen Agama dan Kepala Badan Penelitian dan
                           Pengembangan Departernen Pendidikan Nasional tentang Ujian
                           Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah Program Wajib
                           Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat          : 1.  Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
                         Daerah;
                      2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
                         Nasional;
                      3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
                         Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan
                         Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
                      4. Peraturan Pernerintah Nornor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
                         Luar Sekolah;

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah     | V-43
                      5. Peraluran Pernerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
                          Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
                      6. lnstruksi Presiden Nornor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
                          Wajib Belajar 9 Tahun;
                      7. Kesepakatan Bersarna antara Menteri Pendidikan Nasional dan
                          Menteri Agarna RI Nornor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000
                          tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar
                          Pendidikan Dasar 9 Tahun.
                      8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang
                          Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departernen Agama yang telah
                          diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama
                          Nomor 1 Tahun 2001.
                      9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tcntang
                          Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama
                          Provinsi dan Kantor Departemen Agarna Kabupaten/Kota (di
                          sempurnakan);
                      10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 114/U/2001
                          tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional;
                      11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasiortal RI No. 017/U/2003
                          tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003;
                      12. Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional No. 012/U/2002 tentang
                          Sistem Penilaian di Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat
                          Dasar, dan Madrasah lbtidaiyah;
                      13. Keputusan Bersarna Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen
                          Dikdasmen Depdiknas Nomor E/83/2000 dan Nomor
                          166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok
                          Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar.

                                     MEMUTUSKAN

Menetapkan        : KEPUTUSAN    BERSAMA    DIREKTUR       JENDERAL
                    KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DEPARTEMEN AGAMA DAN
                    KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    DEPARTEMEN PENDID1KAN NASIONAL TENTANG UJIAN
                    AKHIR NASIONAL PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
                    DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

                                       BAB I
                                  KETENTUAN UMUM

                                       Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.               Program wajib belajar adalah program wajib belajar pendidikan dasar 9
   tahun;

V-44 |       Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
2.                  Pondok pesantren salafiyah yang selanjutnya disebut pondok pesantren
    adalah pondok pesantren salafiyah penyelenggara program wajib belajar;
3.                  Santri adalah santri peserta program wajib belajar pada pondok pesantren;
4.                  Mata Pelajaran Umum adalah mata pelajaran yang diajarkan dengan cara
    tatap muka meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta
    mata pelajaran umum yang diajarkan dengan cara nontatap muka meliputi Pendidikan
    Kewarganegaraan, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
5.                  Surat Tanda Lulus yang disingkat STL adalah surat pernyataan resmi dan
    sah berisi nilai hasil ujian yang diberikan kepada santri peserta program wajib belajar
    yang lulus dalam Ujian Akhir Nasional;
6.                  Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada santri
    peserta program wajib belajar yang telah lulus Ujian Akhir Nasional dan lulus ujian
    program pada pondok pesantren dan berisi pernyataan pemberian hak kepada yang
    bersangkutan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya;
7.                  Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
    Departemen Agama RI;
8.                  Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen
    Pendidikan Nasional;
9.                  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
    Departemen Agama RI;
10.                 Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
    Departemen Pendidikan Nasional;
11.                 Pusat Penilaian adalah Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan
    Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
12.                 Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian
    dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
13.                 Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
14.                 Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen
    Agama Propinsi;
15.                 Dinas Propinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di tingkat
    Propinsi;
16.                 Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas yang menangani bidang
    pendidikan di tingkat Propinsi;
17.                 Kantor adalah Kantor Departernen Agama Kabupaten/Kota;
18.                 Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan
    di tingkat Kabupaten/Kota;

                                     BAB II
                             NAMA DAN TINGKAT UJIAN

                                           Pasal 2
Ujian yang diselenggarakan di akhir program wajib belajar pada pondok pesantren yang
bersifat nasional disebut Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada
Pondok Pesantren Salafiyah dan disingkat Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah.

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah      | V-45
                                        Pasal 3
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah terdiri dari dua tingkatan:
a. tingkatan Ula
b. tingkatan Wustha
                                       BAB III
                               TUJUAN DAN FUNGSI

                                         Pasal 4
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah bertujuan untuk :
a. mengukur pencapaian basil belajar santri sesuai dengan standar kemampuan lulusan;
b. mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pondok
    pesantren;
c. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan program kepada masyarakat dan
    Pemerintah;

                                        Pasal 5
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah berfungsi sebagai :
a. bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan santri;
b. bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa/santri baru pada jenjang pendidikan
    yang lebih tinggi;
c. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada pondok pesantren;

                                          BAB IV
                                         PESERTA

                                          Pasal 6
(1) Peserta Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkatan Ula adalah santri
    peserta program wajib belajar pada pondok pesantren, yang memenuhi syarat:
    a. telah mengkuti program wajib belajar tingkatan Ula selama 3 tahun atau lebih;
    b. memiliki rapor/daftar nilai mata pelajaran umum tahun pertama, kedua, dan ketiga
       secara lengkap;
    c. berumur sekurang-kurangnya 12 tahun pada saat pendaftaran.
(2) Peserta Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkatan Wustha adalah santri
    peserta program wajib belajar pada pondok pesantren, yang memenuhi syarat:
    a. telah mengikuti program wajib belajar tingkatan Wustha selama 2 tahun atau lebih;
    b. memiliki rapor/daftar nilai mata pelajaran umum tahun pertama, kedua, dan ketiga
       secara lengkap;
    c. memiliki ijazah atau surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah Sekolah
       Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat; berumur sekurang-kurangnya 15 tahun
       pada saat pendaftaran.



V-46 |       Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                BAB V
           MATA PELAJARAN, BENTUK, DAN RUANG LINGKUP MATERI

                                       Pasal 7
(1) Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula meliputi mata pelajaran
    Matematika, Ilmu PengetahuanAlam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan,
    dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
(2) Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkatan Wustha meliputi mata
    pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan
    Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris.

                                            Pasal 8
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan
praktik sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi masing-masing mata pelajaran.

                                        Pasal 9
(1) Materi Soal ujian tingkatan Ula mengacu kepada kurikulum Sekolah Dasar (SD) atau
    Madrasah Ibtidaiyah (MI);
(2) Materi Soal ujian tingkatan Wustha mengacu kepada kurikulum Sekolah Menengah
    Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah;

                                       BAB VI
                                  PENYIAPAN BAHAN

                                          Pasal 10
Standar kompetensi, kisi-kisi, dan naskah soal Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren
Salafiyah untuk seluruh mata pelajaran program wajib belajar disusun oleh Pusat Penilaian;

                                      BAB VII
                                 PENYELENGGARAAN

                                            Pasal 11
(1)   Penanggung jawab umum Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat
      pusat adalah Direktur Jenderal dan Kepa1aadan;
(2)   Penanggung jawab teknis penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren
      Salafiyah pada tingkat pusat adalah Kepala Pusat Penilaian;
(3)   Penanggung jawab penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah
      pada tingkat propinsi adalah Kepala Kantor Wilayah berkoordinasi dengan Kepala Dinas
      Propinsi;
(4)   Penganggungjawab penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah
      pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor berkoordinasi dengan Kepala Dinas
      Kabupaten/Kota.



Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-47
                                          Pasal 12
(1) Untuk keperluan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah
    dibentuk panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada
    tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota serta panitia pelaksana pada tingkat pondok
    pesantren;
(2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Propinsi menetapkan panitia penyelenggara
    Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat propinsi;
(3) Kepala Kantor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kola menerapkan paiiiua penyelenggara
    Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat Kabupaten/Kota dan
    panitia pelaksana pada tingkat Pondok Pesantren.

                                          Pasal 13
(1) Panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat propinsi
    terdiri dari unsur Kantor Wilayah dan Dinas Propinsi;
(2) Panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat
    Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Kantor dan Dinas Kabupaten/Kota;
(3) Panitia pelaksana Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Pondok
    Pesantren terdiri dari unsur Pondok Pesantren penyelenggara ujian dan pondok pesantren
    yang bergabung.

                                     Pasal 14
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu
tahun;

                                         Pasal 15
(1) Penetapan Pondok Pesantren penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pcsantren
    Salafiyah dilakukan oleh Kepala Kantor;
(2) Santri pada Pondok Pesantren yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara Ujian Akhir
    Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dapat bergabung pada Pondok Pesantren
    penyelenggara.

                                       Pasal 16
Pemeriksaan hasil Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilakukan oleh Pusat
Penjlaian.

                                    BAB VIII
                              PENENTUAN KELULUSAN

                                           Pasal 17
(1) Peserta dinyatakan lulus apabila mengikuti ujian seluruh mata pelajaran program wajib
    belajar dan mencapai batas nilai kelulusan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Penilaian;
(2) Kelulusan peserta Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah ditetapkan oleh
    Kepala Pusat Penilaian;
(3) Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh STL dan Ijazah;

V-48 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
(4) Peserta yang dinyatakan belum lulus dapat mengulang pada ujian berikutnya.


                                     BAB IX
                            PENERBITAN STL DAN IJAZAH

                                         Pasal 18
(1) STL dan Ijazah tingkatan Ula setara dan diakui sama dengan STL dan Ijazah Sekolah
    Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
(2) STL dan Ijazah tingkatan Wustha setara dan diakui sama dengan STL dan Ijazah Sekolah
    Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

                                             Pasal 19
(1)   Spesifikasi bentuk, ukuran, dan isi STL ditetapkan oleh Pusat Penilaian;
(2)   STL diterbitkan oleh Pusat Penilaian dan ditandatangani oleh Kepala Pusat;
(3)   Pengadaan STL dilakukan oleh Pusat Penilaian;
(4)   Pengesahan salinan/fotocopy STL dilakukan oleh Kepala Kantor atau Kepala Dinas
      Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Dinas Propinsi atau pejabat
      yang ditunjuk.

                                              Pasal 20
(1)   Spesifikasi bentuk, ukuran, dan isi Ijazah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
(2)   Ijazah diterbitkan oleh Pondok Pesantren dan ditandangani oleh Pimpinan Pondok;
(3)   Pengadaan Ijazah dilakukan oleh Direktorat Jenderal;
(4)   Pengesahan salinan/fotocopy Ijazah dilakukan oleh Kepala Kantor atau Kepala Dinas
      Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Dinas Propinsi ätau pejabat
      yang ditunjuk;
(5)   Ketentuan lain tentang penerbitan Ijazah diatur oleh Direktur Jenderal.

                                         BAB X
                                      PEMBIAYAAN

                                         Pasal 21
Biaya penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah bersumber dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang relevan;

                                    BAB XI
                            PEMANTAUAN DAN EVALUASI

                                     Pasal 22
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren
Salafiyah dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Panitia pada
setiap tingkat kepanitiaan.


Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-49
                                          BAB XII
                                        PELAPORAN

                                            Pasal 23
(1)   Pelaporan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah mencakup
      pelaksanaan dan hasil ujian
(2)   Pimpinan pondok pesantren penyelenggara menyampaikan laporan kepada Kepala
      Kantor;
(3)   Kepala Kantor menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah;
(4)   Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Direktur Pendidikan Keagamaan
      dan Pondok Pesantren serta Kepala Pusat Penilaian;
(5)   Kepala Pusat Penilaian menyampaikan laporan tingkat nasional kepada Kepala Badan,
      Direktur Jenderal, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama;

                                      BAB XIII
                                KEWAJIBAN DAN SANKSI

                                         Pasal 24
(1) Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam
    penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah wajib menjaga
    kerahasiaan dan keamanan dokumen;
(2) Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau
    penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah
    dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                         BAB XIV
                                         PENUTUP

                                         Pasal 25
(1) Hal-hal lain tentang teknis penyëlenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren
    Salafiyah yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan oleh Kepala
    Pusat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional Ujian Akhir Nasional Pondok
    Pesantren Salafiyah;
(2) Apabila terdapt kekeliruan dalam pengaturan Surat Keputusan Bersama ini akan diadakan
    perbaikan seperlunya;
(3) Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                 Ditetapkan di   : Jakarta
                                                 Pada tanggal    : 18 Nopember 2003
Direktur Jenderal Kelembagaan                    Kepala badan Penelitian dan Pengembangan
Agama Islam                                      Departemen Pendidikan Nasional

V-50 |        Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
Prof. Dr. H.A. QODRI A. AZIZY, MA               Dr. BOEDIONO
NIP. 150202427                                  NIP. 130344755
Tembusan :
1.                                                 Menteri     Koordinator         Kesejahteraan
   Rakyat RI;
2.                                                 Menteri Agama RI;
3.                                                 Menteri Pendidikan Nasional RI;
4.                                                 Direktur Jenderal Dikdasmen Departemen
   Pendidikan Nasional;
5.                                                 Kepala       Badan      Penelitian       dan
   Pengembangan Departemen Agama;
6.                                                 Para Kepala Kantor Wilayah Departemen
   Agama Propinsi;
7.                                                 Para Kepala Dinas Pendidikan Propinsi;
8.                                                 Para Kepala Kantor Departemen Agama
   Kabupaten/Kota;
9.                                                 Para      Kepala     Dinas        Pendidikan
   Kabupaten/Kota.




Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah         | V-51
V-52 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                              KEPUTUSAN
             DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
                          DEPARTEMEN AGAMA

                                 NOMOR : Dj.II/527/2003

                              TENTANG
             PENERBITAN IJAZAH PADA PONDOK PESANTREN
       SALAFIYAH (PPS) PENYELENGGARA PROGRAM WAJAR DIKDAS

             DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang          : a.    bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Keputusan Bersama
                           Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Kepala Badan Litbang
                           Depdiknas Nomor: Dj.II/5/2003 dan Nomor 6016/G/HK/2003
                           tanggal 18 Nopámber 2003 tentang Pedoman Ujian Akhir Nasional
                           Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren
                           Salafiyah perlu ditetapkan pengaturan penerbitan Ijazah untuk
                           peserta program wajib belajar pendidikan dasar pàda pondok
                           pesantren salafiyah;
                      b.   bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan
                           Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang
                           Penerbitan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat          : 1.     Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
                            Daerah;
                      2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
                           Pendidikan Nasional;
                      3.    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
                           Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan
                           Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
                      4.    Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
                           Luar Sekolah;
                      5.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
                           Masyarakat dalam Pendidikan Nasiona1;
                      6.    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
                           Wajib Belajar 9 Tahun;
                      7.    Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan
                           Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000
                           tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar
                           Pendidikan Dasar 9 Tahun;


Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-53
                     8.  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang
                        Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
                        diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama
                        Nomor 1 Tahun 2001;
                     9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang
                        Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama
                        Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
                        (disempurnakan);
                     10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona RI Nomor 114/U/2001
                        tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional;
                     11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 017/U/2003
                        tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003;
                     12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 012/U/2002 tentang
                        Sistem Penilaian di Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat
                        Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah;
                     13. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen
                        Dikdasmen Depdiknas Nomor E/83/2000 dan Nomor
                        166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok
                        Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar;
                     14. Surat Keputusan Bersama Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan
                        Kepala Badan Litbang Depdiknas, Nomor : Dj. II/526/2003 Nomor:
                        6016/G/HK12003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pedoman
                        Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
                        Pondok Pesantren Salafiyah.

                                     MEMUTUSKAN

Menetapkan        : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA
                    ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG PENERBITAN
                    IJAZAH PADA PPS PENYELENGGARA PROGRAM WAJAR
                    DIKDAS

                                       BAB I
                                  KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.                                                Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan
   sah yang diberikan kepada santri peserta program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
   pada pondok pesantren yang telah tamat belajar pada pondok pesantren salafiyah;
2.                                                Pondok Pesantren Salafiyah yang
   selanjutnya disebut pondok pesantren adalah pondok pesantren salafiyah penyelenggara
   program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;



V-54 |       Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
3.                                              Subdit adalah Sub Direktorat Pendidikan
   Salafiyah Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Ditjen Baga Islam
   Departemen Agama;
4.                                              Bidang adalah Bidang Pekapontren/Tipe
   Organisasi Sejenis (TOS) pada Kanwil Departemen Agama Propinsi;
5.                                              Seksi pada Bidang adalah Seksi
   Pekapontren/Tipe Organisasi Sejenis (TOS) pada Kanwil Departemen Agama Propinsi;
6.                                              Seksi pada Kantor adalah Seksi
   Pekapontren/Tipe Organisasi Sejenis (TOS) pada Kantor Departemen Agama
   Kabupaten/Kota;

                                       BAB II
                                 PENERBITAN IJAZAH

                                           Pasal 1
(1)                                               Ijazah diterbitkan oleh Pondok Pesantren
    tempat santri belajar dan diberikan kepada santri yang telah lulus dalam ujian nasional
    program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
(2)                                               Ijazah ditandatangani oleh pimpinan dan
    dibubuhi stempel pondok pesantren tempat santri belajar

                                  BAB III
            BENTUK, UKURAN, ISI DAN PENGISIAN/PENULISAN IJAZAH

                                           Pasal 2
Bentuk, ukuran, isi dan penulisan ijazah diatur sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II
Surat Keputusan mi.

                                       BAB IV
                                 PENCETAKAN IJAZAH

                                      Pasal 3
Blangko ijazah dicetak oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam dengan
memperhatikan standar pengaman;

                                       BAB V
                                 PEMBETULAN IJAZAH

                                           Pasal 4
(1)                                                   Pembetulan kesalahan yang terdapat
      dalam ijazah tidak boleh dilakukan dengan menghapus, mencoret atau membubuhkan
      tulisan baru, tetapi dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pembetulan;



Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah     | V-55
(2)                                         Kewenangan       menandatangani     dan
    mengeluarkan surat keterangan pembetulan ijazah sama dengan kewenangan
    menandatangani dan mengeluarkan ijazah;
(3)                                         Surat keterangan pembetulan dikeluarkan
    berdasarkan bukti-bukti yang sah;

                                BAB VI
                  SURAT KETERANGAN PENGGANTIAN IJAZAH

                                           Pasal 5
(1)                                                 Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat
    dikeluarkan bagi ijazah yang dinyatakan hilang, terbakar atau rusak dan atau sebab lain;
(2)                                                 Kewenangan       menandatangani        dan
    mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti ijazah sama seperti kewenangan
    menandatangani dan mengeluarkan ijazah;
(3)                                                 Surat pernyataan hilang, terbakar atau
    rusak atau sebab lainnya dikeluarkan oleh instansi Kepolisian.

                                    BAB VII
                           PENGESAHAN SALINAN IJAZAH

                                        Pasal 6
Pengesahan salinan/fotocopy Ijazah dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah
penyelenggara program atau kepala seksi pada Kantor atau kepala Seksi pada Bidang atau
Kepala Bidang atau kepala Subdit.

                                      BAB VII
                                KETENTUAN LAIN-LAIN

                                           Pasal 7
(1)                                            Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur
    lebih lanjut oleh Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Direktorat
    Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
(2)                                            Bila     terdapat   kekeliruan     dalam
    pengaturan Keputusan mi akan diadakan pembetulan seperlunya;
(3)                                            Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
    ditetapkan.

                                                     Ditetapkan di : Jakarta
                                                     Pada tanggal  : 19 Nopember 2003
                                                     DIREKTUR JENDERAL
                                                     KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



V-56 |       Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
                                                   Dr. H.A. QODRI A. AZIZY, MA
                                                   NIP. 150202471
Tembusan :
1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
8. Para Kepala Dinas Pendidikan Propinsi;
9. Para Kepala Kantor Departemen Agama KabupatenlKota;
10. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA                                       ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA

NOMOR : Dj.II/527/2003

BENTUK, UKURAN, ISI DAN REDAKSIONAL BLANKO IJAZAH PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH


1. Ijazah berbentuk lembaran yang terdiri dari halaman depan.

2. Ijazah berukuran kertas A4 (210 x 297 mm).

3. Jenis kertas Ijazah : security paper.

4. Halaman depan berisi: nama pondok pesantren, piagam yang dikeluarkan oleh Kepala
   Kantor Departemen Agarna Kab/Kota .............., nomor : ……..... dan tanggal ………....,
   nama, tempat dan tanggal lahir santri, tempat, anak , tamat belajar pada pondok pesantren
   tempat Ijazah dikeluarkan, pihak yang berwenang menandatangani serta foto ukuran 3 x 4
   cm dan cap tigajari tengah tangan kiri pemegang Ijazah.

5. Bentuk dan ukuran tulisan halaman depan:
   Teks huruf halaman depan ukuran 12 point, cetak tegak, warna hitam, jenis huruf times
   roman, kecuali:
   a. Tulisan “DEPARTEMEN AGAMA” panjang 3,5 cm;
   b. Tulisan “REPUBLIK INDONESIA” panjang 5,5 cm;
   c. Tulisan “SURAT TANDA TAMAT BELAJAR” panjang 8,5 cm;
   d. Tulisan “SALAFIYAH TINGKAT ULA/WUSTHA” panjang 11 cm;
   e. Tulisan “tamat” panjang 2,5 cm.

6. Teks hurufhalaman belakang ukuran 12 punt, cetak tegak, warna hitam,jenis huruf
   times/roman;

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah     | V-57
7. Warna dan hiasan bingkai halaman depan diatur sebagai berikut:
   a. Warna dasar kertas Ijazah putih dan warna huruf cetak/tulis hitam;
   b. Di bagian atas tengah Ijazah dihiasi dengan gambar burung Garuda lambang negara
      Republik Indonesia bergaris tengah 2 cm, warna hitam;
   c. Dibagian pinggir Ijazah diberi hiasan bermotif kembang berwarna hijau pucuk daun
      untuk tingkat ula dan hijau daun untuk tingkat wustha.

8. Untuk menjaga keaslian Ijazah diatur pengamanannya sebagai berikut:
   a. Garis bingkai bagian dalam bertuliskan Departemen Agama yang hanya dapat dilihat
      dengan kaca pembesar;
   b. Dua buah logo burung Garuda lambang negara Republik Indonesia pada bagian atas
      hanya dapat dilihat dengan sinar ultra violet;
   c. Logo Departemen Agama pada bagian tengah diberi security ink dan apabila dilihat
      dengan sinar ultra violet dapat memantulkan cahaya;
   d. Pada bagian bawah terdapat tulisan Departemen Agama yang hanya dapat dilihat
      dengan sinar ultra violet.

                                                  Ditetapkan di     : Jakarta
                                                  Pada tanggal      : 19 Nopember 2003

                                                  DIREKTUR JENDERAL
                                                  KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM




                                                  Dr. H.A. QODRI A. AZIZY, MA
                                                  NIP. 150202471




V-58 |      Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN DIREKTUR                JENDERAL        KELEMBAGAAN            AGAMA     ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA

NOMOR : Dj.II/527/2003

CARA PENGISIAN DAN PENULISAN IJAZAH PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

1. Pengisian/penulisan Ijazah pada halaman depan adalah sebagai berikut:
   a. Nomor diisi berturut-turut dengan kode indeks surat dinas Kabupaten/Kota, kode
      tingkat program (WD.u untuk ula; WD.w untuk wustha), nomor urut PPS
      penyelenggara program (berdasarkan urutan pengeluaran piagam), nomor urut
      pengeluaran ijazah yang dibuat per tingkat program, per kabupaten/kota per tahun
      pelaksanaan ujian; Tahun pengeluaran ijazah;
      Contoh:
      Kd.13.12/WD.u/.../ //2003 untuk tingkat Ula, Kabupaten Situbondo untuk Propinsi
      Jawa Timur
   b. Pondok Pesantren ……………….. menerangkan bahwa ………………………….
      diisi dengan nama pondok pesantren , pemegang Ijazah yang bersangkutan dengan
      jelas dan tebal, kemudian diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, tahun kelahiran,
      nomor induk dan nomor ujian. Selanjutnya ditulis nama ayah pemegang Ijazah, sesuai
      dengan Akte Kelahiran atau Surat Tanda Kenal Lahir.
   c. Belajar pada pondok pesantren .... Diisi dengan nama pondok pesantren Salafiyah
      penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar asal santri.
   d. Nomor Surat Tanda Lulus diisi sesuai dengan nomor kelulusan yang bersangkutan;
   e. Ditulis tanggal, bulan dan tahun pengeluaran Ijazah.
   f. Foto terbaru pemegang Ijazah berukuran 3 x 4 cm berwarna hitam-putih menghadap
      kedepan.
   g. Cap tiga jari yaitu telunjuk, tengah dan manis tangan kiri.
   h. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajar Dikdas.
2. Pengisian halaman belakang Ijazah (jelas)
3. Pengisian dan penulisan Ijazah dengan menggunakan tinta hitam.

                                                   Ditetapkan di     : Jakarta
                                                   Pada tanggal      : 19 Nopember 2003
                                                   DIREKTUR JENDERAL
                                                   KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM


                                                   Dr. H.A. QODRI A. AZIZY, MA

Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah    | V-59
                                               NIP. 150202471




V-60 |   Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
CONTOH

                                                            Nomor : ………………………



                                       Lambang Garuda

                                 DEPARTEMEN AGAMA
                           REPUBLIK INDONESIA


             PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULA

Pimpinan Pondok Pesantren ………………………………., penyelenggara program wajib
belajar pendidikan dasar berdasarkan piagam terdaftar yang dikeluarkan oleh Kepala kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota ……………………… nomor : ………………………...
tanggal ……………………. dengan ini menerangkan bahwa :


                      ……………………………………………………

               Nomor Induk        :   …………………………………………..
               Nomor Ujian        :   …………………………………………..
               Tanggal Lahir      :   …………………………………………..
               Tempat Lahir       :   …………………………………………..
               Anak dari          :   …………………………………………..

Telah tamat belajar pada Pondok Pesantren ………………………………., dan lulus dalam
ujian akhir nasional program wajib belajar pendidikan dasar tingkat ula, sebagaimana
tercantum dalam Surat Tanda Lulus Nomor : ……………… Tanggal : …………….
Sehingga yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dengan tamatan SD/MI.


                                                            …………, …..………………….
                                                             Pimpinan pondok Pesantren
             Pas Photo
                                                              ………………………….
               3x4
           Cap Tiga Jari
           Tengah-tengah
               Kiri
             pemegang
                                                             ………………………………..


Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-61
                  DAFTAR MATA PELAJARAN
         PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA
           PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
                        TINGKAT ULA

                 TAHUN PELAJARAN : ……………………………..


         Nomor
                                         Mata Pelajaran
          Urut

           A.    Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
                 1. Pendidikan Kewarganegaraan
                 2. Bahasa Indonesia
                 3. Ilmu Pengetahuan Alam
                 4. Matematika
                 5. Ilmu Pengetahuan Sosial

           B.    Program Pondok Pesantren Salafiyah ………………
                 1. ……………………………………………………………..
                 2. ……………………………………………………………..
                 3. ……………………………………………………………..
                 4. ……………………………………………………………..
                 5. ……………………………………………………………..
                 6. ……………………………………………………………..
                 7. ……………………………………………………………..
                 8. ……………………………………………………………..
                 9. ……………………………………………………………..
                 10. ……………………………………………………………..



                                                …………, …..……………… 20…..
                                                  Pimpinan pondok Pesantren
                                                   ………………………….




                                                   ………………………………..




V-62 |     Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah
CONTOH

                                                              Nomor : ………………………



                                       Lambang Garuda

                                 DEPARTEMEN AGAMA
                           REPUBLIK INDONESIA


          PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA

Pimpinan Pondok Pesantren ………………………………., penyelenggara program wajib
belajar pendidikan dasar berdasarkan piagam terdaftar yang dikeluarkan oleh Kepala kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota ……………………… nomor : ………………………...
tanggal ……………………. dengan ini menerangkan bahwa :


                      ……………………………………………………

               Nomor Induk        :   …………………………………………..
               Nomor Ujian        :   …………………………………………..
               Tanggal Lahir      :   …………………………………………..
               Tempat Lahir       :   …………………………………………..
               Anak dari          :   …………………………………………..

Telah tamat belajar pada Pondok Pesantren ………………………………., dan lulus dalam
ujian akhir nasional program wajib belajar pendidikan dasar tingkat wustha, sebagaimana
tercantum dalam Surat Tanda Lulus Nomor : ……………… Tanggal : …………….
Sehingga yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dengan tamatan SMP/MTs.


                                                            …………, …..………………….
                                                             Pimpinan pondok Pesantren
             Pas Photo
                                                              ………………………….
               3x4
           Cap Tiga Jari
           Tengah-tengah
               Kiri
             pemegang
                                                             ………………………………..


Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah   | V-63
                  DAFTAR MATA PELAJARAN
         PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA
           PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
                      TINGKAT WUSTHA

                 TAHUN PELAJARAN : ……………………………..


         Nomor
                                         Mata Pelajaran
          Urut

           A.    Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
                 1. Pendidikan Kewarganegaraan
                 2. Bahasa Indonesia
                 3. Ilmu Pengetahuan Alam
                 4. Matematika
                 5. Ilmu Pengetahuan Sosial

           B.    Program Pondok Pesantren Salafiyah ………………
                 1. ……………………………………………………………..
                 2. ……………………………………………………………..
                 3. ……………………………………………………………..
                 4. ……………………………………………………………..
                 5. ……………………………………………………………..
                 6. ……………………………………………………………..
                 7. ……………………………………………………………..
                 8. ……………………………………………………………..
                 9. ……………………………………………………………..
                 10. ……………………………………………………………..



                                                …………, …..……………… 20…..
                                                  Pimpinan pondok Pesantren
                                                   ………………………….




                                                   ………………………………..




V-64 |     Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah

								
To top