Get documents about "Bahan presentasi Direktur PA
Document Sample
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
UPAYA MENINGKATKAN
KELANCARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
Oleh
K.A Badaruddin
Direktur Pelaksanaan Anggaran
Jogjakarta, 9-11 Oktober 2008
SISTEMATIKA
PENDAHULUAN
PERMASALAHAN RENDAHNYA
PENYERAPAN DANA DIPA TAHUN 2008
PERMASALAHAN PAGU MINUS AKIBAT
PENGHEMATAN DAN PENERAPAN BAS
TAHUN ANGGARAN 2008
REVISI AKIBAT ADANYA REORGANISASI
SATKER PADA BEBERAPA K/L
PERHATIAN KHUSUS PADA PEMBAYARAN
KEGIATAN YANG MERUPAKAN
PRIORITAS NASIONAL
PENDAHULUAN
Krisis keuangan global menyebabkan likuiditas dalam
perekonomian Indonesia berkurang. Melalui realisasi belanja
pemerintah diharapkan dapat menambah likuiditas dalam
perekonomian nasional;
Namun pada sisi lain, akibat krisis tersebut menyebabkan
berkurangnya kemampuan pembiayaan pemerintah. APBN
Tahun 2008 diperkirakan aman pada tingkat realisasi 92%;
Sejalan dengan itu, Pemerintah berupaya meningkatkan
kelancaran pencairan anggaran khususnya yang bersifat pro
growth, pro poor, dan pro job, dengan tetap mengendalikan
realisasi belanja;
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pencairan anggaran
tersebut, Ditjen Perbendaharaan perlu mengkaji
kecenderungan realisasi DIPA Tahun 2008, permasalahan
dalam pelaksanaan anggaran dan hal-hal yang memerlukan
perhatian khusus.
RENDAHNYA PENYERAPAN
DANA DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2008
Kecenderungan Penyerapan Anggaran
Yang tidak proporsional sepanjang tahun
anggaran
25%
BEL.MODAL
20% BEL.BARANG
15%
BEL.BANSOS
10%
5%
BEL.PEGAWAI
0%
Jan
Peb
B. Pegawai Maret
April
Mei
B. Barang Juni
Juli
Agust
Sept
B. Modal Okt
Nop
Triwulan IV
Des
B. Bantuan Sosial
Dick_2008
Dampak Penyerapan Anggaran
yang Tidak Proporsional
Tidak berjalannya secara efektif fungsi
kebijakan fiskal dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
Terlambatnya pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan;
Terlambatnya pelaksanaan program
stabilitas ekonomi dan sosial;
Menumpuknya tagihan pada akhir tahun
anggaran yang tidak sehat bagi
manajemen kas pemerintah.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya
Penyerapan Dana
Ketidaksiapan pelaksanaan anggaran
- Pejabat Perbendaharaan yang tidak
segera ditetapkan;
- DIPA yang masih perlu direvisi;
- Pengadaan barang/jasa yang tidak
segera dimulai
Kurangnya pemahaman terhadap
Rendahnya ketentuan dan mekanisme pelaksanaan
Penyerapan anggaran
anggaran
Prosedur pembayaran dan pencairan
dana
Kecenderungan Satker untuk
melaksanakan kegiatan/mencairkan
dana pada akhir tahun anggaran
Kegiatan/pekerjaan yang secara alami
dicairkan pada akhir tahun anggran
Dick_2008
Langkah-Langkah yang Dilakukan
Menerbitkan langkah-langkah awal tahun
anggaran agar K/L segera menunjuk
pejabat perbendaharaan dan melakukan
pengadaan barang/jasa;
Menerbitkan peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Revisi DIPA;
Melakukan sosialisasi dan bimbingan
teknis kepada Satker;
Membentuk KPPN Percontohan.
Kebijakan Pemerintah yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Penyerapan anggaran K/L sampai dengan Triwulan III
Tahun 2008 rata-rata 51,21% (Belanja Pegawai 72,70%,
Belanja Barang 44,36%, Belanja Modal 40,13% dan
Bantuan Sosial 44,45%);
Rendahnya penyerapan dana tersebut, meskipun telah
dilakukan langka-langkah di atas, ternyata disebabkan pula
oleh kebijakan penghematan belanja K/L karena fluktuasi
harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN 2008;
Kebijakan penghematan belanja K/L tersebut,
menyebabkan penundaan belanja dan revisi pengurangan
pagu DIPA yang cakupannya nasional;
Revisi pengurangan pagu tersebut kemudian menimbulkan
permasalahan pagu minus setelah dilakukan perbandingan
antara DIPA revisi dengan realisasi;
Selain itu muncul permasalahan akibat revisi DIPA karena
reorganisasi satker pada K/L tertentu, dan perlunya
perhatian khusus pada beberapa program Pemerintah.
PERMASALAHAN PAGU
MINUS AKIBAT
PENGHEMATAN DAN
PENERAPAN BAS TAHUN
ANGGARAN 2008
Faktor Penyebab Pagu Minus
Revisi DIPA karena penghematan merupakan
revisi yang mengurangi pagu DIPA;
Revisi DIPA karena penghematan dilakukan di
Pusat sehingga Satker di Daerah tidak
mengetahui pagu dana tersebut akan direvisi;
Satker tidak melakukan konfirmasi sisa pagu
dana dengan KPPN dalam pengajuan revisi DIPA;
Kekurangcermatan pada Updating data oleh DJA
dan DJPBN.
Proses Revisi Pagu Minus
Kantor Pusat DJPBN menerbitkan SRAA sebagai
dasar pengesahan DIPA di daerah berdasarkan
revisi SAPSK;
Kanwil DJPBN melakukan revisi DIPA berdasarkan
SRAA dimaksud, namun revisi DIPA tersebut
akan menyebabkan pagu minus;
Kanwil DJPBN mengembalikan SRAA yang
menyebabkan Pagu Minus ke Kantor Pusat
DJPBN;
Kantor Pusat DJPBN mengembalikan SAPSK yang
menjadi dasar penerbitan SRAA dimaksud ke DJA
Solusi dari DJA
Membetulkan/memperbaiki SAPSK yang telah
diterbitkan;
Menyatakan penerbitan SAPSK telah sesuai
dengan usulan Kementerian Negara /Lembaga;
Mengusulkan kepada Satuan Kerja dan
Kementerian Negara/Lembaga agar menyetorkan
dana yang telah dicairkan;
Solusi dari DJA untuk menyetorkan dana yang
telah dicairkan tersebut, apabila memperhatikan
penyebab pagu minus, tidak menyelesaikan
permasalahan pagu minus.
Langkah-langkah Penyelesaian Pagu Minus
Dalam menyelesaikan permasalahan pagu minus,
direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut :
Penyelesaian pagu minus dilaksanakan di daerah
Kepala Kanwil DJPBN melakukan koordinasi dengan satker dan
KPPN
Kepala Kanwil DJPBN diberi kewenangan untuk melakukan:
- Pergeseran dana antar kegiatan/sub kegiatan/ Kelompok
Akun (termasuk memunculkan kembali kegiatan yang
hilang padahal telah direalisasikan)
- Pergeseran dana antar jenis belanja
- Pergeseran belanja mengikat atau tidak mengikat Revisi
DIPA tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak merubah
pagu Program dan Pagu DIPA
Langkah-langkah Penyelesaian Pagu Minus
Hasil Revisi DIPA beserta ADK segera dilaporkan
melalui: ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/ untuk
dikirim ke DJA sebagai dasar perbaikan Perpres
RABPP
Apabila revisi DIPA tidak dapat dilaksanakan,
Kepala Kanwil DJPBN segera melaporkan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Penyelesaian pagu minus karena penyesuaian
BAS dapat pula dilakukan melalui ralat SPM dan
SP2D sesuai ketentuan
Langkah-langkah tersebut akan dikoordinasikan
dengan DJA dan ditetapkan dalam bentuk PMK
Revisi DIPA atau Perdirjen PBN atau surat
Direktur Jenderal PBN.
PERMASALAHAN REVISI
DIPA AKIBAT REORGANISASI
SATKER (PENGGABUNGAN
BEBERAPA SATKER) PADA
K/L TERTENTU
Kementerian Negara/Lembaga
yang Mengalami Reorganisasi
Penggabungan Satker pada Ditjen
Pajak;
Penggabungan Satker Balai
Karantina Hewan dan Balai Karantina
Tumbuhan pada Departemen
Pertanian.
POLA REORGANISASI PADA DITJEN PAJAK
Perubahan nama satu satker (nomenklatur)
menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama;
Peleburan dua satker atau lebih menjadi Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dalam bentuk ini
ada satker induk dan satker yang melebur;
Perubahan nama (nomenklatur) Kantor Penyuluhan
dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) menjadi
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP);
Munculnya KP2KP bentukan baru.
Petunjuk penyelesaian Revisi DIPA dan pencairan
dana karena Reorganisasi Ditjen Pajak :
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-
8978/PB/2008 tanggal 7 Desember 2007 tentang
Pencairan Dana DIPA atas Perubahan Nama
Satker Akibat Reorganisasi pada Direktorat
Jenderal Pajak
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor :S-
6588/PB/2008 tanggal 26 September 2008
tentang Petunjuk Perubahan DIPA Akibat
Reorganisasi Satker Instansi Vertikal di Lingkup
Direktorat Jenderal Pajak.
Tata Cara Revisi DIPA
Untuk satu satker yang yang mengalami reorganisasi menjadi
KPP Pratama, Kode satker dalam DIPA tetap digunakan
dengan hanya mengubah nomenklatur lama menjadi
nomenklatur baru;
Untuk dua atau lebih satker yang melebur, perubahan
dilakukan dengan merubah nomenklatur pada DIPA satker
induk menjadi nama satker baru dengan kode satker tetap;
Untuk DIPA satker yang melebur, pagu dana kegiatan
operasional (kode 0001 dan 0002) dapat direvisi ke DIPA
satker induk sepanjang menggunakan akun yang sama, sesuai
dengan kebutuhan;
Untuk DIPA satker yang melebur, dilakukan revisi setelah
dikurangi pagu dana yang dialihkan ke satker induk. DIPA
satker yang sudah direvisi dan DIPA satker yang tidak
digunakan ditutup/diterminasi;
Tata Cara Revisi DIPA (lanjutan)
Apabila masih terdapat sisa Uang Persediaan pada satker yang
melebur/dihentikan, maka sebelum merevisi DIPA, perlu dilakukan
sebagai berikut :
- Sisa Uang Persediaan (UP) tersebut harus segera disetor ke
Kas Negara;
- Apabila masih terdapat kuitansi yang belum
dipertanggungjawabkan, agar segera diajukan SPM GUP Nihil ke
KPPN dengan dispensasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Untuk perubahan nama (nomenklatur) satker KP4 dalam DIPA,
direvisi menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP);
Untuk KP2KP bentukan baru, menggunakan kode satker lama yang
tidak digunakan (melebur). Pagu dana operasional (kegiatan 0001
dan 0002) DIPA satker lama tersebut dapat digunakan dengan
terlebih dahulu dilakukan revisi sesuai kebutuhan satker baru.
Sedangkan untuk pagu kegiatan non operasionalnya
diblokir/dibintang.
PELAPORAN KEUANGAN
Penyusunan laporan realisasi anggaran mulai awal
tahun sampai dengan bulan pada saat
dilebur/dihentikan, ditandatangani oleh kepala
satker lama;
Penyusunan laporan realisasi anggaran sejak
dibentuk satker baru sampai akhir tahun,
ditandatangani oleh kepala satker baru;
Kepala Satker baru, pada akhir tahun anggaran
menerbitkan neraca konsolidasi satker lama dan
satker baru.
LAIN-LAIN
Segala hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk
perubahan DIPA akibat reorganisasi di Lingkup
Direktorat Jenderal Pajak, sepanjang tidak
bertentangan, tetap berpedoman pada Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
S-8978/PB/2007 tanggal 7 Desember 2007.
PENGGABUNGAN SATKER LINGKUP BADAN
KARANTINA DEPARTEMEN PERTANIAN
Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2008,
Departemen Pertanian melakukan Reorganisasi
berdasarkan :
Peraturan Menteri Pertanian nomor
22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Karantina Pertanian.
Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dengan surat nomor B/082/M.PAN/3/2008
tanggal 12 Maret 2008 perihal Usulan Penataan
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Karantina Pertanian Dep. Pertanian.
Pola Reorganisasi pada Badan Karantina
Departemen Pertanian:
1. Satker UPT Karantina Pertanian (UKP),
merupakan perubahan dari UPT Karantina
Hewan (UKH) atau UPT Karantina Tumbuhan
(UKT), menggunakan kode satker yang
ada.;
2. Satker UKP, merupakan perubahan dari satker
UKH atau UKT, menggunakan kode satker
baru;
3. Satker UKP, merupakan penggabungan satker
UKH dan UKT, menggunakan kode salah satu
satker;
4. Satker UKP, merupakan penggabungan satker
UKH dan UKT, menggunakan kode satker
baru;
TIPE REORGANISASI
• Perubahan numenklatur
Satker UKT/UKH Satker UKP Satker;
POLA 1 • Kode Satker baru sama
Kode:1234 Kode:1234 dengan kode satker
lama
• Perubahan numenklatur
Satker UKT/UKH Satker UKP Satker;
POLA 2 • Satker baru
Kode:1234 Kode:5678
menggunakan kode
satker baru
• Perubahan numenklatur
Satker UKT Satker;
Kode:1234 Satker UKP • Penggabungan dua
POLA 3 satker
Kode:1234
Satker UKH • Satker baru
menggunakan salah
Kode:5678 satu kode satker lama
• Perubahan numenklatur
Satker UKT Satker;
Kode:1234 Satker UKP • Penggabungan dua
satker
POLA 4 Kode:9012
Satker UKH • Satker baru
menggunakan kode
Kode:5678 satker baru
Latar Belakang Permasalahan
Penerbitan DIPA Revisi I
Berdasarkan SAPSK yang diterbitkan oleh DJA
nomor S-1587/AG/2008 tanggal 9 Juni 2008
dan surat nomor S-1818/AG/2008 tanggal 27
Juni 2008 hal Revisi VII APBN-P SAPSK Tahun
2008 nomor STAP-0241/AG/2007 Tanggal 19
November 2007 Satker lingkup BKP, maka
diterbitkan DIPA Revisi I lingkup Badan
Karantina Pertanian sesuai dengan kode/nama
satker dan besaran pagu sebagaimana tersebut
pada SAPSK Revisi.
Permasalahan
Akibat revisi DIPA tersebut, kendala yang dihadapi di
lapangan :
1. Dengan terbitnya DIPA Satker Karantina Pertanian tanpa
menonaktifkan/terminasi DIPA Satker Karantina Hewan dan
atau Karantina Tumbuhan menyebabkan total pagu DIPA satker
BKP menjadi dua kali lipat.
2. Status dokmen SP2D dan SPM atas beban DIPA satker
Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan menjadi tidak jelas;
3. Pertanggungjawaban KPA satker Karantina dan satker Karantina
Tumbuhan belum diatur;
4. Pertanggungjawaban KPA satker BKP belum diatur;
5. Penyelesaian pertanggungjawaban pembayaran UP, TUP dan
atau LS atas beban DIPA satker Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan belum diatur;
6. Penyelesaian atas pembayaran sisa kontrak yang belum
selesai;
DAMPAK REORGANISASI SATKER KARANTINA TERHADAP TOTAL PAGU
Dalam Jutaan
Kode Nama Satker Awal Pagu Kode Nama Satker Baru Pagu
238006 Balai Karantina Tumbuhan Bitung 2.489
499440 Balai Karantina Pertanian 4.375
526568 St Karantina Sam Ratulangi 2.658
Total 5.147 Total 4.375
Jumlah Pagu Akhir 9.522
(5.147 + 4.375)
Realisasi
238006 Balai Karantina Tumbuhan Bitung 550
499440 Balai Karantina Pertanian 3.150
526568 St Karantina Sam Ratulangi 675 (4.375-1.225)
Total 1.225 Total 3.150
Jumlah Pagu Akhir 4.375
(3.150 + 1.225)
Penyelesaian Permasalahan Pola 1
Satker UKT atau UKH melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN atas realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
KPA Satker UKP mengajukan revisi perubahan nama
satker pada DIPA (dari DIPA Satker UKT/UKH menjadi
DIPA Satker UKP) tanpa mengubah kode Satker kepada
Kanwil DJPBN.
Rincian belanja pada DIPA tidak perlu dilakukan revisi
KPA Satker UKT atau UKH menyusun Laporan Realisasi
Anggaran 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008,dan
menandatangani SOR;
KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
Satker periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.
PENYELESAIAN REVISI POLA 1
Uraian Satker KPPN Kanwil Dit. PA DJA
DJPBN
Satker UKT/UKH dan
KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi
dan sisa pagu
Satker mengajukan
revisi numenklatur
nama satker menjadi
Satker UKP
Kanwil DJPBN
mengesahkan revisi
nama satker
Kanwil DJPBN
melaporkan revisi
kepada Dit. PA
KPA Satker lama
menyusun LRA s.d 31
Mei 2008
KPA satker baru
menyusun LK
Konsolidasi
Penyelesaian Permasalahan Pola 2
Satker UKT/UKH melakukan rekonsiliasi dengan KPPN atas
realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
DIPA satker UKT atau UKH direvisi menjadi sebesar realisasi per
31 Mei 2008;
KPA Satker UKP menyusun DIPA Satker UKP dengan rincian dan
pagu sebesar sisa dana satker UKT/Satker UKH yang belum
dicairkan sampai dengan 31 Mei 2008;
Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengesahkan : Revisi DIPA
Satker UKT/UKH (yang memuat realisasi 1 Januari s.d 31 Mei
2008), dan Revisi DIPA satker UKP (yang memuat sisa pagu
dana setelah 31 Mei 2008);
Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan DIPA hasil revisi
kepada Direktorat PA sebagai bahan revisi SRAA;
Direktorat PA : atas revisi DIPA mengusulkan kepada DJA untuk
melakukan penyesuaian terhadap SA-PSK; dan, melakukan
revisi terhadap SRAA;
KPA Satker UKP/UKH menyusun Laporan Realisasi Anggaran
periode 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008, dan menandatangani
SOR;
KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
Satker periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008.
PENYELESAIAN REVISI POLA 2
Uraian Satker KPPN Kanwil Dit. PA DJA
Satker dan KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi dan sisa
pagu
Satker mengajukan revisi DIPA
satker UKT/UKH dan revisi DIPA
Satker UKP
Kanwil DJPBN mengesahkan
revisi DIPA satker UKP dan
menterminasi Satker UKT/UPH
Kanwil melaporkan revisi
kepada Dit. PA
Dit. PA melakukan revisi SRAA,
dan menyampaikan revisi DIPA
kepada DJA
DJA melakukan
penyesuaian/revisi terhadap
SA-PSK
KPA Satker lama menyusun LRA
s.d 31 Mei 2008 atas DIPA
UKT/UKH
KPA satker baru melakukan
konsolidasi dan menyusun LK
atas DIPA UKP
Penyelesaian Permasalahan Pola 3
Satker UKT dan Satker UKH melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN atas realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
DIPA Satker UKT/UKH (yang tidak dipergnakan kode satkernya)
direvisi menjadi sebesar realisasi per 31 Mei 2008 dan
diterminasi;
DIPA Satker UKT/UKH (yang dipergunakan kode satkernya)
direvisi nama satkernya menjadi Satker UKP, dan rincian
pagunya direvisi menjadi sebesar pagu Satker UKT/UKH (yang
dipergunakan kode satkernya) ditambah sisa dana Satker
UKT/UKH (yang tidak dipergunakan kode satkernya) yang
belum dicairkan sampai dengan 31 Mei 2008;
Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA Satker
UKT/UKH (yang tidak dipergunakan kode satkernya) dan Revisi
DIPA Satker UKP, serta menyampaikan DIPA hasil revisi kepada
Direktorat PA sebagai bahan revisi SRAA;
Direktorat PA, atas revisi DIPA mengusulkan kepada DJA untuk
melakukan penyesuaian terhadap SA-PSK; dan, melakukan
revisi terhadap SRAA;
KPA Satker UKT dan UKH menyusun Laporan Realisasi
Anggaran periode 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008;
KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
Satker periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.
PENYELESAIAN REVISI POLA 3
Uraian Satker KPPN Kanwil Dit. PA DJA
Satker dan KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi dan sisa
pagu atas DIPA UKT dan UKH
Satker mengajukan revisi DIPA
satker UKT/UKH dan revisi DIPA
Satker UKP
Kanwil DJPBN mengesahkan
revisi DIPA satker UKT, UKH,
dan UKP; dan menterminasi
DIPA Satker UKT/UKH
Kanwil melaporkan revisi
kepada Dit. PA, dan Dit.PA
menyampaikan kepada DJA
Dit. PA menyampaikan revisi
DIPA kepada DJA dan
melakukan revisi SRAA
DJA melakukan
penyesuaian/revisi terhadap
SA-PSK
KPA Satker lama menyusun LRA
s.d 31 Mei 2008 atas DIPA
UKT/UKH
KPA satker baru melakukan
konsolidasi dan menyusun LK
atas DIPA UKP
Penyelesaian Permasalahan Pola 4
Satker UKT dan Satker UKH melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN atas realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
DIPA Satker UKT dan DIPA Satker UKH direvisi menjadi sebesar
realisasi per 31 Mei 2008 dan keduanya diterminasi;
KPA Satker UKP menyusun DIPA Satker UKP dengan rincian
pagu sebesar sisa pagu Satker UKT dan Satker UKH yang belum
dicairkan sampai dengan 31 Mei 2008;
Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA Satker
UKT, revisi DIPA Satker UKH dan revisi DIPA Satker UKP, serta
menyampaikan DIPA hasil revisi kepada Direktorat PA sebagai
bahan revisi SRAA;
Direktorat PA : atas revisi DIPA mengusulkan kepada DJA
untuk melakukan penyesuaian terhadap SA-PSK;dan,
melakukan revisi terhadap SRAA;
KPA Satker UKT dan KPA Satker UKH menyusun Laporan
Realisasi Anggaran periode 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008;
KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
Satker periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.
PENYELESAIAN REVISI POLA 4
Uraian Satker KPPN Kanwil Dit. PA DJA
Satker dan KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi dan sisa
pagu atas DIPA UKT dan UKH
Satker mengajukan revisi DIPA
satker UKT dan UKH dan revisi
DIPA Satker UKP
Kanwil DJPBN mengesahkan
revisi DIPA satker UKT, UKH,
dan UKP; dan menterminasi
DIPA Satker UKT dan UKH
Kanwil melaporkan revisi
kepada Dit. PA, dan Dit.PA
menyampaikan kepada DJA
Dit. PA menyampaikan revisi
DIPA kepada DJA dan
melakukan revisi SRAA
DJA melakukan
penyesuaian/revisi terhadap
SA-PSK
KPA Satker lama menyusun LRA
s.d 31 Mei 2008 atas DIPA
UKT/UKH
KPA satker baru melakukan
konsolidasi dan menyusun LK
atas DIPA UKP
Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan
DJPBN melakukan koordinasi dengan DJA untuk menyepakati
mekanisme revisi;
DJA menyetujui untuk melakukan revisi SA-PSK yang bersifat
pengesahan berdasarkan revisi DIPA yang disahkan Kanwil
DJPBN;
DJPBN dan DJA menyusun nota dinas bersama kepada Menteri
Keuangan mengenai tata cara revisi DIPA;
Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal
Perbendaharaan menerbitkan surat/pedoman penyelesaian revisi
DIPA dan pencairan dana kepada Kanwil DJPBN, KPPN, dan
Setjen/KPA Satker Dep. Pertanian;
KPPN melakukan rekonsiliasi dengan Satker/KPA;
Kanwil DJPBN melakukan penelaahan dan pengesahan atas revisi
DIPA;
Direktorat PA melakukan revisi SRAA dan menyampaikan revisi
DIPA kepada DJA;
DJA melakukan penyesuaian/revisi terhadap SA-PSK berdasarkan
revisi DIPA.
PERHATIAN KHUSUS
TERHADAP PEMBAYARAN
KEGIATAN YANG MERUPAKAN
PRIORITAS NASIONAL
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
PNPM Mandiri;
Tunjangan Profesi Guru;
Dana penyelenggaraan Pemilu 2009;
Bantuan Langsung Tunai (BLT).
PNPM PERKOTAAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Prioritas ke-5 RKP
Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
Fokus ke-3 Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
JUMLAH PAGU TAHUN 2008 Rp 1,047 trilyun
Terdiri dari :
Belanja Pegawai 0,010 trilyun
Belanja Barang 0,007 trilyun
Belanja Sosial 1,030 trilyun
PERATURAN :
PERDIRJEN NO 34/PB/2008 TGL 22 JULI 2008
PERDIRJEN NO 64/PB/2007 TGL 09 OKTOBER 2007
PERDIRJEN NO 35/PB/2008 TGL 23 JULI 2008
PNPM PERDESAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Prioritas ke-5 RKP
Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
Fokus ke-3 Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
JUMLAH PAGU TAHUN 2008 Rp 3,522 trilyun
Terdiri dari :
Belanja Barang 0,004 trilyun
Belanja Sosial 3,518 trilyun
PERATURAN :
PERDIRJEN PER-07/PB/2006 TGL 07 MARET 2006
PERDIRJEN PER-56/PB/2006 TGL 31 OKTOBER 2006
TUNJANGAN PROFESI GURU
Prioritas ke-4
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
dan Kesehatan
Fokus ke-2
Peningkatan Ketersediaan, Kualitas
dan Kesejahteraan Pendidik
I. TUNJANGAN PROFESI GURU
Ditetapkan Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
Tunjangan Profesi guru diberikan kepada guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan
lainnya.
Tunjangan Profesi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok
guru PNS
Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru PNS dan Guru Non
PNS
Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi dari APBN
pada dana dekonsentrasi dalam DIPA Dinas Pendidikan
Propinsi.
II. TATA CARA PENCAIRAN
DASAR HUKUM PENCAIRAN DANA
1. Perdirjen No. Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
2. Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-6119/PB/2008
tanggal 9 September 2008
DIAGRAM PENCAIRAN
TUNJANGAN PROFESI GURU
SPM 1
KPPN Pejabat
Penerbit SPM
Pejabat Pembuat
Komitmen
2
SPP
3
SP2D
Rekening Penerima I
Bank Rekening Penerima 2
Operasional 4
(BO) Rekening Penerima 3
Rekening Penerima 4
Rekening Penerima ….
Keterangan:
1. PPK Dinas Propinsi mengajukan SPP kepada
Pejabat Penerbit SPM
2. PPK mengajukan SPM-LS kepada KPPN dilampiri:
• Surat Keputusan Dirjen PMPTK
• Daftar Pembayaran Penerima Tunjangan Profesi
Guru
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
• Surat Setoran Pajak (SSP)
3. KPPN melakukan Pengujian SPM-LS dan
menerbitkan SP2D kepada Bank Operasional
(BO)
4. Bank Operasional menyalurkan dana ke rekening
penerima (rekening guru)
Dana untuk Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2009
Mekanisme pencairan dana untuk
penyelenggaraan pemilu 2009 diatur
melalui Perdirjen Perbendaharaan No.:
Per-44/PB/2008
Cara Bayar LS Pihak III UP / TUP LS Bendahara
Satker
KPU Pusat Pengadaan barang dan jasa Selain Pengadaan Logistik, Untuk keperluan
(Logistik Pemilu) PPLN, KPPSLN PPLN/KPPSLN:
- UP: 1/12 dari pagu diluar - Pembayaran
dana keperluan logistik, sekaligus,
PPLN, KPPSLN lampiran SPM:
- Pengisian kembali UP: 50% . SPTJM,
- Penggunaan TUP : 2 bulan . Rincian dana
KPU Propinsi Pengadaan barang dan jasa Selain Pengadaan Logistik -
(Logistik Pemilu) - UP: 1/12 dari pagu diluar
dana keperluan logistik
- Pengisian kembali UP: 50%
- Penggunaan TUP : 2 bulan
KPU Kab/Kota Pengadaan barang dan jasa Selain Pengadaan Logistik, PPK, Untuk keperluan PPK,
(Logistik Pemilu) PPS, KPPS, PPDP: PPS, KPPS dan
- UP: 1/12 dari pagu diluar PPDP:
dana keperluan logistik, - Pembayaran
PPK, PPS, KPPS, PPDP sekaligus
- Pengisian kembali UP: 50% lampiran SPM:
- Penggunaan TUP : 2 bulan . SPTJM,
- Izin pemberian TUP: KPPN . Rincian Dana.
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Prioritas ke-5
Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
Fokus ke-5
Membangun dan Menyempurnakan
Sistem perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
SPM-LS
KPPN Jakarta I Depsos/KPA
SP2D-LS
Bank Operasional Data RTS
Transfer Dana
PT. POS (Pusat)
KPRK KPRK KPRK
Posindo Posindo Posindo
Kanca Posindo Kanca Posindo Kanca Posindo
RTS RTS RTS RTS
Keterangan
1. Depsos selaku KPA mengajukan SPM-LS untuk
pencairan dana ke KPPN Jakarta I dengan
dilampiri:
- Resume SPK antara Depsos dan Pt.Pos
- SPTB;
2. KPPN melakukan pengujian SPM-LS berkenaan
dan menerbitkan SP2D-LS untuk mentransfer
dana ke rekeneing PT. Pos.
3. Berdasarkan dana yang disampaikan oleh
Depsos, PT. Pos mendistribusikan dana ke
PT.Pos untuk selanjutnya didistribusikan ke
Kantor Cabang Pos. Kanca Pos membayar dana
BLT ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).
TERHADAP KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS
DAN MERUPAKAN PRIORITAS NASIONAL :
Agar Kanwil memonitor pelaksanaan pencairan dana pada
KPPN yang melaksanakan pembayaran, jika realisasi masih
rendah agar diidentifikasi permasalahan yang terjadi dan
diambil langkah-langkah mengatasinya serta melaporkan ke
pusat.
