Bahan presentasi Direktur PA by mh6bF4

VIEWS: 122 PAGES: 55

									   DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
      DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN




 UPAYA MENINGKATKAN
     KELANCARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
                  Oleh
             K.A Badaruddin
     Direktur Pelaksanaan Anggaran



        Jogjakarta, 9-11 Oktober 2008
            SISTEMATIKA
   PENDAHULUAN
   PERMASALAHAN RENDAHNYA
    PENYERAPAN DANA DIPA TAHUN 2008
   PERMASALAHAN PAGU MINUS AKIBAT
    PENGHEMATAN DAN PENERAPAN BAS
    TAHUN ANGGARAN 2008
   REVISI AKIBAT ADANYA REORGANISASI
    SATKER PADA BEBERAPA K/L
   PERHATIAN KHUSUS PADA PEMBAYARAN
    KEGIATAN YANG MERUPAKAN
    PRIORITAS NASIONAL
                 PENDAHULUAN
   Krisis keuangan global menyebabkan likuiditas dalam
    perekonomian Indonesia berkurang. Melalui realisasi belanja
    pemerintah diharapkan dapat menambah likuiditas dalam
    perekonomian nasional;

   Namun pada sisi lain, akibat krisis tersebut menyebabkan
    berkurangnya kemampuan pembiayaan pemerintah. APBN
    Tahun 2008 diperkirakan aman pada tingkat realisasi 92%;

   Sejalan dengan itu, Pemerintah berupaya meningkatkan
    kelancaran pencairan anggaran khususnya yang bersifat pro
    growth, pro poor, dan pro job, dengan tetap mengendalikan
    realisasi belanja;

   Dalam rangka meningkatkan kelancaran pencairan anggaran
    tersebut, Ditjen Perbendaharaan perlu mengkaji
    kecenderungan realisasi DIPA Tahun 2008, permasalahan
    dalam pelaksanaan anggaran dan hal-hal yang memerlukan
    perhatian khusus.
RENDAHNYA PENYERAPAN
     DANA DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
      TAHUN 2008
Kecenderungan Penyerapan Anggaran
Yang tidak proporsional sepanjang tahun
anggaran


  25%
                                                                                                       BEL.MODAL

   20%                                                                                                 BEL.BARANG

    15%
                                                                                                       BEL.BANSOS

    10%




        5%


                                                                                                       BEL.PEGAWAI
         0%

                    Jan
                          Peb
B. Pegawai                      Maret
                                        April
                                                Mei
B. Barang                                             Juni
                                                             Juli
                                                                    Agust
                                                                            Sept
B. Modal                                                                           Okt
                                                                                           Nop

                                                                                         Triwulan IV
                                                                                                 Des
B. Bantuan Sosial




                                                                                                             Dick_2008
Dampak Penyerapan Anggaran
yang Tidak Proporsional

   Tidak berjalannya secara efektif fungsi
    kebijakan fiskal dalam rangka
    meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
   Terlambatnya pelaksanaan program
    penanggulangan kemiskinan;
   Terlambatnya pelaksanaan program
    stabilitas ekonomi dan sosial;
   Menumpuknya tagihan pada akhir tahun
    anggaran yang tidak sehat bagi
    manajemen kas pemerintah.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya
Penyerapan Dana
                   Ketidaksiapan pelaksanaan anggaran
                   - Pejabat Perbendaharaan yang tidak
                     segera ditetapkan;
                   - DIPA yang masih perlu direvisi;
                   - Pengadaan barang/jasa yang tidak
                     segera dimulai

                   Kurangnya pemahaman terhadap
  Rendahnya        ketentuan dan mekanisme pelaksanaan
  Penyerapan       anggaran
   anggaran
                   Prosedur pembayaran dan pencairan
                   dana

                   Kecenderungan Satker untuk
                   melaksanakan kegiatan/mencairkan
                   dana pada akhir tahun anggaran

                   Kegiatan/pekerjaan yang secara alami
                   dicairkan pada akhir tahun anggran
                                                         Dick_2008
Langkah-Langkah yang Dilakukan

   Menerbitkan langkah-langkah awal tahun
    anggaran agar K/L segera menunjuk
    pejabat perbendaharaan dan melakukan
    pengadaan barang/jasa;
   Menerbitkan peraturan Menteri Keuangan
    tentang Tata Cara Revisi DIPA;
   Melakukan sosialisasi dan bimbingan
    teknis kepada Satker;
   Membentuk KPPN Percontohan.
Kebijakan Pemerintah yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
    Penyerapan anggaran K/L sampai dengan Triwulan III
     Tahun 2008 rata-rata 51,21% (Belanja Pegawai 72,70%,
     Belanja Barang 44,36%, Belanja Modal 40,13% dan
     Bantuan Sosial 44,45%);
    Rendahnya penyerapan dana tersebut, meskipun telah
     dilakukan langka-langkah di atas, ternyata disebabkan pula
     oleh kebijakan penghematan belanja K/L karena fluktuasi
     harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN 2008;
    Kebijakan penghematan belanja K/L tersebut,
     menyebabkan penundaan belanja dan revisi pengurangan
     pagu DIPA yang cakupannya nasional;
    Revisi pengurangan pagu tersebut kemudian menimbulkan
     permasalahan pagu minus setelah dilakukan perbandingan
     antara DIPA revisi dengan realisasi;
    Selain itu muncul permasalahan akibat revisi DIPA karena
     reorganisasi satker pada K/L tertentu, dan perlunya
     perhatian khusus pada beberapa program Pemerintah.
 PERMASALAHAN PAGU
    MINUS AKIBAT
  PENGHEMATAN DAN
PENERAPAN BAS TAHUN
   ANGGARAN 2008
         Faktor Penyebab Pagu Minus

   Revisi DIPA karena penghematan merupakan
    revisi yang mengurangi pagu DIPA;
   Revisi DIPA karena penghematan dilakukan di
    Pusat    sehingga  Satker   di  Daerah     tidak
    mengetahui pagu dana tersebut akan direvisi;
   Satker tidak melakukan konfirmasi sisa pagu
    dana dengan KPPN dalam pengajuan revisi DIPA;
   Kekurangcermatan pada Updating data oleh DJA
    dan DJPBN.
      Proses Revisi Pagu Minus
   Kantor Pusat DJPBN menerbitkan SRAA sebagai
    dasar pengesahan DIPA di daerah berdasarkan
    revisi SAPSK;
   Kanwil DJPBN melakukan revisi DIPA berdasarkan
    SRAA dimaksud, namun revisi DIPA tersebut
    akan menyebabkan pagu minus;
   Kanwil DJPBN mengembalikan SRAA yang
    menyebabkan Pagu Minus ke Kantor Pusat
    DJPBN;
   Kantor Pusat DJPBN mengembalikan SAPSK yang
    menjadi dasar penerbitan SRAA dimaksud ke DJA
                 Solusi dari DJA

   Membetulkan/memperbaiki    SAPSK   yang   telah
    diterbitkan;

   Menyatakan penerbitan SAPSK telah sesuai
    dengan usulan Kementerian Negara /Lembaga;

   Mengusulkan     kepada     Satuan Kerja dan
    Kementerian Negara/Lembaga agar menyetorkan
    dana yang telah dicairkan;

   Solusi dari DJA untuk menyetorkan dana yang
    telah dicairkan tersebut, apabila memperhatikan
    penyebab pagu minus, tidak menyelesaikan
    permasalahan pagu minus.
Langkah-langkah Penyelesaian Pagu Minus
Dalam menyelesaikan permasalahan pagu minus,
direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut :

   Penyelesaian pagu minus dilaksanakan di daerah
   Kepala Kanwil DJPBN melakukan koordinasi dengan satker dan
    KPPN
   Kepala Kanwil DJPBN diberi kewenangan untuk melakukan:
    - Pergeseran dana antar kegiatan/sub kegiatan/ Kelompok
      Akun (termasuk memunculkan kembali kegiatan yang
      hilang padahal telah direalisasikan)
    - Pergeseran dana antar jenis belanja
    - Pergeseran belanja mengikat atau tidak mengikat Revisi
      DIPA tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak merubah
      pagu Program dan Pagu DIPA
    Langkah-langkah Penyelesaian Pagu Minus

   Hasil Revisi DIPA beserta ADK segera dilaporkan
    melalui: ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/ untuk
    dikirim ke DJA sebagai dasar perbaikan Perpres
    RABPP
   Apabila revisi DIPA tidak dapat dilaksanakan,
    Kepala Kanwil DJPBN segera melaporkan kepada
    Direktur Jenderal Perbendaharaan
   Penyelesaian pagu minus karena penyesuaian
    BAS dapat pula dilakukan melalui ralat SPM dan
    SP2D sesuai ketentuan
   Langkah-langkah tersebut akan dikoordinasikan
    dengan DJA dan ditetapkan dalam bentuk PMK
    Revisi DIPA atau Perdirjen PBN atau surat
    Direktur Jenderal PBN.
  PERMASALAHAN REVISI
DIPA AKIBAT REORGANISASI
 SATKER (PENGGABUNGAN
 BEBERAPA SATKER) PADA
      K/L TERTENTU
    Kementerian Negara/Lembaga
    yang Mengalami Reorganisasi

   Penggabungan Satker pada Ditjen
    Pajak;
   Penggabungan Satker Balai
    Karantina Hewan dan Balai Karantina
    Tumbuhan pada Departemen
    Pertanian.
POLA REORGANISASI PADA DITJEN PAJAK

   Perubahan nama satu satker (nomenklatur)
    menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama;
   Peleburan dua satker atau lebih menjadi Kantor
    Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dalam bentuk ini
    ada satker induk dan satker yang melebur;
   Perubahan nama (nomenklatur) Kantor Penyuluhan
    dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) menjadi
    Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
    Perpajakan (KP2KP);
   Munculnya KP2KP bentukan baru.
    Petunjuk penyelesaian Revisi DIPA dan pencairan
    dana karena Reorganisasi Ditjen Pajak :

     Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-
      8978/PB/2008 tanggal 7 Desember 2007 tentang
      Pencairan Dana DIPA atas Perubahan Nama
      Satker Akibat Reorganisasi pada Direktorat
      Jenderal Pajak

     Surat    Dirjen   Perbendaharaan   Nomor      :S-
      6588/PB/2008 tanggal 26 September 2008
      tentang    Petunjuk    Perubahan  DIPA     Akibat
      Reorganisasi Satker Instansi Vertikal di Lingkup
      Direktorat Jenderal Pajak.
        Tata Cara Revisi DIPA
   Untuk satu satker yang yang mengalami reorganisasi menjadi
    KPP Pratama, Kode satker dalam DIPA tetap digunakan
    dengan hanya mengubah nomenklatur lama menjadi
    nomenklatur baru;
   Untuk dua atau lebih satker yang melebur, perubahan
    dilakukan dengan merubah nomenklatur pada DIPA satker
    induk menjadi nama satker baru dengan kode satker tetap;
   Untuk DIPA satker yang melebur, pagu dana kegiatan
    operasional (kode 0001 dan 0002) dapat direvisi ke DIPA
    satker induk sepanjang menggunakan akun yang sama, sesuai
    dengan kebutuhan;
   Untuk DIPA satker yang melebur, dilakukan revisi setelah
    dikurangi pagu dana yang dialihkan ke satker induk. DIPA
    satker yang sudah direvisi dan DIPA satker yang tidak
    digunakan ditutup/diterminasi;
    Tata Cara Revisi DIPA (lanjutan)
   Apabila masih terdapat sisa Uang Persediaan pada satker yang
    melebur/dihentikan, maka sebelum merevisi DIPA, perlu dilakukan
    sebagai berikut :
    - Sisa Uang Persediaan (UP) tersebut harus segera disetor ke
      Kas      Negara;
    - Apabila      masih     terdapat     kuitansi    yang       belum
      dipertanggungjawabkan, agar segera diajukan SPM GUP Nihil ke
      KPPN dengan dispensasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
   Untuk perubahan nama (nomenklatur) satker KP4 dalam DIPA,
    direvisi menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
    Perpajakan (KP2KP);
   Untuk KP2KP bentukan baru, menggunakan kode satker lama yang
    tidak digunakan (melebur). Pagu dana operasional (kegiatan 0001
    dan 0002) DIPA satker lama tersebut dapat digunakan dengan
    terlebih dahulu dilakukan revisi sesuai kebutuhan satker baru.
    Sedangkan       untuk   pagu    kegiatan    non    operasionalnya
    diblokir/dibintang.
       PELAPORAN KEUANGAN
   Penyusunan laporan realisasi anggaran mulai awal
    tahun     sampai    dengan     bulan    pada   saat
    dilebur/dihentikan, ditandatangani oleh kepala
    satker lama;
   Penyusunan laporan realisasi anggaran sejak
    dibentuk    satker   baru   sampai    akhir  tahun,
    ditandatangani oleh kepala satker baru;
   Kepala Satker baru, pada akhir tahun anggaran
    menerbitkan neraca konsolidasi satker lama dan
    satker baru.
               LAIN-LAIN
Segala hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk
perubahan DIPA akibat reorganisasi di Lingkup
Direktorat   Jenderal   Pajak,  sepanjang  tidak
bertentangan, tetap berpedoman pada Surat
Direktur   Jenderal   Perbendaharaan   Nomor   :
S-8978/PB/2007 tanggal 7 Desember 2007.
PENGGABUNGAN SATKER LINGKUP BADAN
KARANTINA DEPARTEMEN PERTANIAN

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2008,
Departemen Pertanian melakukan Reorganisasi
berdasarkan :
 Peraturan Menteri Pertanian nomor
  22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008
  tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
  Teknis Karantina Pertanian.
 Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
  Negara dengan surat nomor B/082/M.PAN/3/2008
  tanggal 12 Maret 2008 perihal Usulan Penataan
  Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
  Karantina Pertanian Dep. Pertanian.
Pola Reorganisasi pada Badan Karantina
Departemen Pertanian:
1. Satker UPT Karantina Pertanian (UKP),
   merupakan perubahan dari UPT Karantina
   Hewan (UKH) atau UPT Karantina Tumbuhan
   (UKT), menggunakan kode satker yang
   ada.;
2. Satker UKP, merupakan perubahan dari satker
   UKH atau UKT, menggunakan kode satker
   baru;
3. Satker UKP, merupakan penggabungan satker
   UKH dan UKT, menggunakan kode salah satu
   satker;
4. Satker UKP, merupakan penggabungan satker
   UKH dan UKT, menggunakan kode satker
   baru;
                     TIPE REORGANISASI
                                         • Perubahan numenklatur
         Satker UKT/UKH    Satker UKP      Satker;
POLA 1                                   • Kode Satker baru sama
         Kode:1234          Kode:1234      dengan kode satker
                                           lama


                                         • Perubahan numenklatur
         Satker UKT/UKH     Satker UKP     Satker;
POLA 2                                   • Satker baru
         Kode:1234          Kode:5678
                                           menggunakan kode
                                           satker baru


                                         • Perubahan numenklatur
         Satker UKT                        Satker;
         Kode:1234          Satker UKP   • Penggabungan dua
POLA 3                                     satker
                            Kode:1234
         Satker UKH                      • Satker baru
                                           menggunakan salah
         Kode:5678                         satu kode satker lama


                                         • Perubahan numenklatur
         Satker UKT                        Satker;
         Kode:1234          Satker UKP   • Penggabungan dua
                                           satker
POLA 4                      Kode:9012
         Satker UKH                      • Satker baru
                                           menggunakan kode
         Kode:5678                         satker baru
      Latar Belakang Permasalahan

   Penerbitan DIPA Revisi I
    Berdasarkan SAPSK yang diterbitkan oleh DJA
    nomor S-1587/AG/2008 tanggal 9 Juni 2008
    dan surat nomor S-1818/AG/2008 tanggal 27
    Juni 2008 hal Revisi VII APBN-P SAPSK Tahun
    2008 nomor STAP-0241/AG/2007 Tanggal 19
    November 2007 Satker lingkup BKP, maka
    diterbitkan DIPA Revisi I lingkup Badan
    Karantina Pertanian sesuai dengan kode/nama
    satker dan besaran pagu sebagaimana tersebut
    pada SAPSK Revisi.
                    Permasalahan
   Akibat revisi DIPA tersebut, kendala yang dihadapi di
    lapangan :
    1. Dengan terbitnya DIPA Satker Karantina Pertanian tanpa
       menonaktifkan/terminasi DIPA Satker Karantina Hewan dan
       atau Karantina Tumbuhan menyebabkan total pagu DIPA satker
       BKP menjadi dua kali lipat.
    2. Status dokmen SP2D dan SPM atas beban DIPA satker
       Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan menjadi tidak jelas;
    3. Pertanggungjawaban KPA satker Karantina dan satker Karantina
       Tumbuhan belum diatur;
    4. Pertanggungjawaban KPA satker BKP belum diatur;
    5. Penyelesaian pertanggungjawaban pembayaran UP, TUP dan
       atau LS atas beban DIPA satker Karantina Hewan dan Karantina
       Tumbuhan belum diatur;
    6. Penyelesaian atas pembayaran sisa kontrak yang belum
       selesai;
DAMPAK REORGANISASI SATKER KARANTINA TERHADAP TOTAL PAGU
                                                                                        Dalam Jutaan

Kode           Nama Satker Awal           Pagu       Kode            Nama Satker Baru       Pagu

238006 Balai Karantina Tumbuhan Bitung      2.489
                                                     499440 Balai Karantina Pertanian        4.375
526568 St Karantina Sam Ratulangi           2.658

                      Total                 5.147                          Total             4.375

                                                                    Jumlah Pagu Akhir        9.522
                                                                      (5.147 + 4.375)


                                         Realisasi

238006 Balai Karantina Tumbuhan Bitung        550
                                                     499440 Balai Karantina Pertanian        3.150
526568 St Karantina Sam Ratulangi             675           (4.375-1.225)

                      Total                 1.225                          Total             3.150

                                                                    Jumlah Pagu Akhir        4.375
                                                                      (3.150 + 1.225)
      Penyelesaian Permasalahan Pola 1

   Satker UKT atau UKH melakukan rekonsiliasi dengan
    KPPN atas realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
   KPA Satker UKP mengajukan revisi perubahan nama
    satker pada DIPA (dari DIPA Satker UKT/UKH menjadi
    DIPA Satker UKP) tanpa mengubah kode Satker kepada
    Kanwil DJPBN.
   Rincian belanja pada DIPA tidak perlu dilakukan revisi
   KPA Satker UKT atau UKH menyusun Laporan Realisasi
    Anggaran 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008,dan
    menandatangani SOR;
   KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
    Satker periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.
                         PENYELESAIAN REVISI POLA 1
         Uraian               Satker   KPPN   Kanwil   Dit. PA   DJA
                                              DJPBN
Satker UKT/UKH dan
KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi
dan sisa pagu
Satker mengajukan
revisi numenklatur
nama satker menjadi
Satker UKP
Kanwil DJPBN
mengesahkan revisi
nama satker
Kanwil DJPBN
melaporkan revisi
kepada Dit. PA
KPA Satker lama
menyusun LRA s.d 31
Mei 2008
KPA satker baru
menyusun LK
Konsolidasi
       Penyelesaian Permasalahan Pola 2
   Satker UKT/UKH melakukan rekonsiliasi dengan KPPN atas
    realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
   DIPA satker UKT atau UKH direvisi menjadi sebesar realisasi per
    31 Mei 2008;
   KPA Satker UKP menyusun DIPA Satker UKP dengan rincian dan
    pagu sebesar sisa dana satker UKT/Satker UKH yang belum
    dicairkan sampai dengan 31 Mei 2008;
   Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengesahkan : Revisi DIPA
    Satker UKT/UKH (yang memuat realisasi 1 Januari s.d 31 Mei
    2008), dan Revisi DIPA satker UKP (yang memuat sisa pagu
    dana setelah 31 Mei 2008);
   Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan DIPA hasil revisi
    kepada Direktorat PA sebagai bahan revisi SRAA;
   Direktorat PA : atas revisi DIPA mengusulkan kepada DJA untuk
    melakukan penyesuaian terhadap SA-PSK; dan, melakukan
    revisi terhadap SRAA;
   KPA Satker UKP/UKH menyusun Laporan Realisasi Anggaran
    periode 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008, dan menandatangani
    SOR;
   KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
    Satker periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008.
                              PENYELESAIAN REVISI POLA 2
             Uraian                Satker   KPPN    Kanwil   Dit. PA   DJA


Satker dan KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi dan sisa
pagu
Satker mengajukan revisi DIPA
satker UKT/UKH dan revisi DIPA
Satker UKP
Kanwil DJPBN mengesahkan
revisi DIPA satker UKP dan
menterminasi Satker UKT/UPH

Kanwil melaporkan revisi
kepada Dit. PA

Dit. PA melakukan revisi SRAA,
dan menyampaikan revisi DIPA
kepada DJA

DJA melakukan
penyesuaian/revisi terhadap
SA-PSK
KPA Satker lama menyusun LRA
s.d 31 Mei 2008 atas DIPA
UKT/UKH
KPA satker baru melakukan
konsolidasi dan menyusun LK
atas DIPA UKP
       Penyelesaian Permasalahan Pola 3
   Satker UKT dan Satker UKH melakukan rekonsiliasi dengan
    KPPN atas realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
   DIPA Satker UKT/UKH (yang tidak dipergnakan kode satkernya)
    direvisi menjadi sebesar realisasi per 31 Mei 2008 dan
    diterminasi;
   DIPA Satker UKT/UKH (yang dipergunakan kode satkernya)
    direvisi nama satkernya menjadi Satker UKP, dan rincian
    pagunya direvisi menjadi sebesar pagu Satker UKT/UKH (yang
    dipergunakan kode satkernya) ditambah sisa dana Satker
    UKT/UKH (yang tidak dipergunakan kode satkernya) yang
    belum dicairkan sampai dengan 31 Mei 2008;
   Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA Satker
    UKT/UKH (yang tidak dipergunakan kode satkernya) dan Revisi
    DIPA Satker UKP, serta menyampaikan DIPA hasil revisi kepada
    Direktorat PA sebagai bahan revisi SRAA;
   Direktorat PA, atas revisi DIPA mengusulkan kepada DJA untuk
    melakukan penyesuaian terhadap SA-PSK; dan, melakukan
    revisi terhadap SRAA;
   KPA Satker UKT dan UKH menyusun Laporan            Realisasi
    Anggaran periode 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008;
   KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
    Satker periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.
                             PENYELESAIAN REVISI POLA 3
             Uraian               Satker   KPPN    Kanwil   Dit. PA   DJA


Satker dan KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi dan sisa
pagu atas DIPA UKT dan UKH
Satker mengajukan revisi DIPA
satker UKT/UKH dan revisi DIPA
Satker UKP
Kanwil DJPBN mengesahkan
revisi DIPA satker UKT, UKH,
dan UKP; dan menterminasi
DIPA Satker UKT/UKH
Kanwil melaporkan revisi
kepada Dit. PA, dan Dit.PA
menyampaikan kepada DJA
Dit. PA menyampaikan revisi
DIPA kepada DJA dan
melakukan revisi SRAA
DJA melakukan
penyesuaian/revisi terhadap
SA-PSK
KPA Satker lama menyusun LRA
s.d 31 Mei 2008 atas DIPA
UKT/UKH
KPA satker baru melakukan
konsolidasi dan menyusun LK
atas DIPA UKP
       Penyelesaian Permasalahan Pola 4
   Satker UKT dan Satker UKH melakukan rekonsiliasi dengan
    KPPN atas realisasi dan sisa pagu per 31 Mei 2008;
   DIPA Satker UKT dan DIPA Satker UKH direvisi menjadi sebesar
    realisasi per 31 Mei 2008 dan keduanya diterminasi;
   KPA Satker UKP menyusun DIPA Satker UKP dengan rincian
    pagu sebesar sisa pagu Satker UKT dan Satker UKH yang belum
    dicairkan sampai dengan 31 Mei 2008;
   Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA Satker
    UKT, revisi DIPA Satker UKH dan revisi DIPA Satker UKP, serta
    menyampaikan DIPA hasil revisi kepada Direktorat PA sebagai
    bahan revisi SRAA;
   Direktorat PA : atas revisi DIPA mengusulkan kepada DJA
    untuk    melakukan    penyesuaian terhadap   SA-PSK;dan,
    melakukan revisi terhadap SRAA;
   KPA Satker UKT dan KPA Satker UKH menyusun Laporan
    Realisasi Anggaran periode 1 Januari 2008 s.d 31 Mei 2008;
   KPA Satker UKP menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
    Satker periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.
                             PENYELESAIAN REVISI POLA 4
             Uraian               Satker   KPPN    Kanwil   Dit. PA   DJA


Satker dan KPPN melakukan
rekonsiliasi realisasi dan sisa
pagu atas DIPA UKT dan UKH
Satker mengajukan revisi DIPA
satker UKT dan UKH dan revisi
DIPA Satker UKP
Kanwil DJPBN mengesahkan
revisi DIPA satker UKT, UKH,
dan UKP; dan menterminasi
DIPA Satker UKT dan UKH
Kanwil melaporkan revisi
kepada Dit. PA, dan Dit.PA
menyampaikan kepada DJA
Dit. PA menyampaikan revisi
DIPA kepada DJA dan
melakukan revisi SRAA
DJA melakukan
penyesuaian/revisi terhadap
SA-PSK
KPA Satker lama menyusun LRA
s.d 31 Mei 2008 atas DIPA
UKT/UKH
KPA satker baru melakukan
konsolidasi dan menyusun LK
atas DIPA UKP
    Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan

   DJPBN melakukan koordinasi dengan DJA untuk menyepakati
    mekanisme revisi;
   DJA menyetujui untuk melakukan revisi SA-PSK yang bersifat
    pengesahan berdasarkan revisi DIPA yang disahkan Kanwil
    DJPBN;
   DJPBN dan DJA menyusun nota dinas bersama kepada Menteri
    Keuangan mengenai tata cara revisi DIPA;
   Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal
    Perbendaharaan menerbitkan surat/pedoman penyelesaian revisi
    DIPA dan pencairan dana kepada Kanwil DJPBN, KPPN, dan
    Setjen/KPA Satker Dep. Pertanian;
   KPPN melakukan rekonsiliasi dengan Satker/KPA;
   Kanwil DJPBN melakukan penelaahan dan pengesahan atas revisi
    DIPA;
   Direktorat PA melakukan revisi SRAA dan menyampaikan revisi
    DIPA kepada DJA;
   DJA melakukan penyesuaian/revisi terhadap SA-PSK berdasarkan
    revisi DIPA.
    PERHATIAN KHUSUS
  TERHADAP PEMBAYARAN
KEGIATAN YANG MERUPAKAN
    PRIORITAS NASIONAL
     KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

   PNPM Mandiri;
   Tunjangan Profesi Guru;
   Dana penyelenggaraan Pemilu 2009;
   Bantuan Langsung Tunai (BLT).
              PNPM PERKOTAAN
         DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

                   Prioritas ke-5 RKP
       Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
Fokus ke-3 Program Pembangunan Berbasis Masyarakat


         JUMLAH PAGU TAHUN 2008 Rp 1,047 trilyun
                         Terdiri dari :
          Belanja Pegawai               0,010 trilyun
          Belanja Barang                0,007 trilyun
          Belanja Sosial                1,030 trilyun
                        PERATURAN :

         PERDIRJEN NO 34/PB/2008 TGL 22 JULI 2008
       PERDIRJEN NO 64/PB/2007 TGL 09 OKTOBER 2007
         PERDIRJEN NO 35/PB/2008 TGL 23 JULI 2008
           PNPM PERDESAAN
   PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
       DEPARTEMEN DALAM NEGERI
                    Prioritas ke-5 RKP
        Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
Fokus ke-3 Program Pembangunan Berbasis Masyarakat



    JUMLAH PAGU TAHUN 2008 Rp 3,522 trilyun
                    Terdiri dari :
     Belanja Barang                0,004 trilyun
     Belanja Sosial                3,518 trilyun


                   PERATURAN :

   PERDIRJEN PER-07/PB/2006 TGL 07 MARET 2006
  PERDIRJEN PER-56/PB/2006 TGL 31 OKTOBER 2006
TUNJANGAN PROFESI GURU

              Prioritas ke-4
 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
              dan Kesehatan

               Fokus ke-2
    Peningkatan Ketersediaan, Kualitas
       dan Kesejahteraan Pendidik
          I. TUNJANGAN PROFESI GURU

   Ditetapkan Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
    dan Dosen
   Tunjangan Profesi guru diberikan kepada guru yang telah
    memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan
    lainnya.
   Tunjangan Profesi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok
    guru PNS
   Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru PNS dan Guru Non
    PNS
   Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi dari APBN
    pada dana dekonsentrasi dalam DIPA Dinas Pendidikan
    Propinsi.
      II. TATA CARA PENCAIRAN


DASAR HUKUM PENCAIRAN DANA
1. Perdirjen No. Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme
   Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
2. Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-6119/PB/2008
   tanggal 9 September 2008
  DIAGRAM PENCAIRAN
  TUNJANGAN PROFESI GURU

               SPM                              1
   KPPN                    Pejabat
                         Penerbit SPM
                                                    Pejabat Pembuat
                                                        Komitmen
                2
                                           SPP

         3
SP2D
                          Rekening Penerima I

   Bank                   Rekening Penerima 2
 Operasional         4
    (BO)                  Rekening Penerima 3

                          Rekening Penerima 4


                         Rekening Penerima ….
Keterangan:
1. PPK Dinas Propinsi mengajukan SPP kepada
   Pejabat Penerbit SPM
2. PPK mengajukan SPM-LS kepada KPPN dilampiri:
   • Surat Keputusan Dirjen PMPTK
   • Daftar Pembayaran Penerima Tunjangan Profesi
     Guru
   • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
   • Surat Setoran Pajak (SSP)
3. KPPN melakukan Pengujian SPM-LS dan
   menerbitkan SP2D kepada Bank Operasional
   (BO)
4. Bank Operasional menyalurkan dana ke rekening
   penerima (rekening guru)
Dana untuk Penyelenggaraan
    Pemilu Tahun 2009
  Mekanisme pencairan dana untuk
 penyelenggaraan pemilu 2009 diatur
melalui Perdirjen Perbendaharaan No.:
           Per-44/PB/2008
         Cara Bayar        LS Pihak III                     UP / TUP                    LS Bendahara
Satker


KPU Pusat             Pengadaan barang dan jasa   Selain Pengadaan Logistik,        Untuk keperluan
                          (Logistik Pemilu)            PPLN, KPPSLN                     PPLN/KPPSLN:
                                                  -    UP: 1/12 dari pagu diluar    -   Pembayaran
                                                       dana keperluan logistik,         sekaligus,
                                                       PPLN, KPPSLN                     lampiran SPM:
                                                  -    Pengisian kembali UP: 50%    . SPTJM,
                                                  -    Penggunaan TUP : 2 bulan     . Rincian dana


KPU Propinsi          Pengadaan barang dan jasa   Selain Pengadaan Logistik         -
                          (Logistik Pemilu)       -    UP: 1/12 dari pagu diluar
                                                       dana keperluan logistik
                                                  -    Pengisian kembali UP: 50%
                                                  -    Penggunaan TUP : 2 bulan


KPU Kab/Kota          Pengadaan barang dan jasa   Selain Pengadaan Logistik, PPK,   Untuk keperluan PPK,
                          (Logistik Pemilu)            PPS, KPPS, PPDP:                  PPS, KPPS dan
                                                  -    UP: 1/12 dari pagu diluar         PPDP:
                                                       dana keperluan logistik,     -    Pembayaran
                                                       PPK, PPS, KPPS, PPDP              sekaligus
                                                  -    Pengisian kembali UP: 50%         lampiran SPM:
                                                  -    Penggunaan TUP : 2 bulan     . SPTJM,
                                                  -    Izin pemberian TUP: KPPN     . Rincian Dana.
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
                  Prioritas ke-5
Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan


                    Fokus ke-5
        Membangun dan Menyempurnakan
 Sistem perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
                                    SPM-LS
     KPPN Jakarta I                                   Depsos/KPA

                 SP2D-LS

    Bank Operasional                                        Data RTS

                 Transfer Dana

      PT. POS (Pusat)




 KPRK      KPRK         KPRK
Posindo   Posindo      Posindo


 Kanca Posindo      Kanca Posindo     Kanca Posindo


                      RTS           RTS        RTS       RTS
                Keterangan
1.   Depsos selaku KPA mengajukan SPM-LS untuk
     pencairan dana ke KPPN Jakarta I dengan
     dilampiri:
     - Resume SPK antara Depsos dan Pt.Pos
     - SPTB;
2.   KPPN melakukan pengujian SPM-LS berkenaan
     dan menerbitkan SP2D-LS untuk mentransfer
     dana ke rekeneing PT. Pos.
3.   Berdasarkan dana yang disampaikan oleh
     Depsos, PT. Pos mendistribusikan dana ke
     PT.Pos untuk selanjutnya didistribusikan ke
     Kantor Cabang Pos. Kanca Pos membayar dana
     BLT ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).
TERHADAP KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS
DAN MERUPAKAN PRIORITAS NASIONAL :

  Agar Kanwil memonitor pelaksanaan pencairan dana pada
  KPPN yang melaksanakan pembayaran, jika realisasi masih
  rendah agar diidentifikasi permasalahan yang terjadi dan
  diambil langkah-langkah mengatasinya serta melaporkan ke
                             pusat.

								
To top