jbptunikompp gdl srikamelin 20863 2 suratpe t by HC120929062844

VIEWS: 16 PAGES: 10

									                            SURAT PERNYATAAN



Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama                 : Srika Melina

Nim                  : 31605028

Jenis Penulisan TA   : Skripsi

Judul Penulisan TA   TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELUNASAN UTANG
                     PIUTANG ANTAR BANK MELALUI SISTEM KLIRING
                     ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
                     BANK INDONESIA NOMOR : 7/18/PBI/2005 TENTANG
                     SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA JUNCTO
                     UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
                     INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan

merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir (TA) ini

adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar,

sehat wal’afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.




Bandung, Juli 2009
Yang Menyatakan




  Srika Melina
NIM : 31605028



                                         i
                              KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat,

hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELUNASAN UTANG PIUTANG ANTAR BANK

MELALUI      SISTEM      KLIRING    ELEKTRONIK     DIHUBUNGKAN       DENGAN

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM

KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR

11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi

ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program

Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Komputer

Indonesia.



Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua Orang tua

dan Ua Penulis atas segala dukungan dan kasih sayangnya, selain itu penulis

menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan dan bantuan

kepada pembimbing       Yth Bapak Prof.Dr.H.R.Otje Salman Soemadiningrat.,S.H

dan pembimbing pendamping penulis Yth Ibu Febilita Wulan Sari,S.H.



Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak selama

proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan

terima kasih kepada :




                                       ii
1. Yth Bpk Dr.Ir.Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc selaku Rektor Universitas Komputer

   Indonesia

2. Yth Ibu Prof.Dr.Hj.Ria Ratna Ariawati,S.E,A.k,M.S selaku Pembantu Rektor I

   Universitas Komputer Indonesia

3. Yth Bpk Prof.DR. Moh Tadjuddin,M.A selaku Pembantu Rektor II Universitas

   Komputer Indonesia

4. Yth Ibu Dr.Hj.Aelina Surya,dra selaku Pembantu Rektor III Universitas Komputer

   Indonesia

5. Yth Bapak Prof.Dr.H.R.Otje Salman Soemadiningrat.,S.H selaku Dekan Fakultas

   Hukum Universitas Komputer Indonesia

6. Yth Ibu Hetty Hassanah,S.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas

   Komputer Indonesia

7. Yth Bpk Budi Fitriadi S,S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali penulis di Fakultas

   Hukum Universitas Komputer Indonesia

8. Yth Ibu Arinita Sandria, S.H.,M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas

   Komputer Indonesia

9. Yth Ibu Febilita Wulan Sari,S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas

   Komputer Indonesia

10. Yth Ibu Rika Rosilawati, A.md selaku Sekretariat Jurusan Hukum Fakultas

   Hukum Universitas Komputer Indonesia

11. Yth Bpk Muray selaku Office Boy Fakultas Hukum Universitas Komputer

   Indonesia.




                                       iii
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu,

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa

mendatang.



Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak

terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.




                                                     Bandung, Juli 2009




                                                        Srika Melina




                                     iv
Secara khusus Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. My Lovely Friend : Icha, Rikka, Neng Meddy, Cupi, Suzan, Lily, Citra, Nia, Yuni,

    Palma, Waridy, Azis dan Prima, thanx for u guys favor, as long as we have been

    together for 4 years, I wish time would not separate our togetherness. Wish u all

    the best.

2. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2005 : Lail, Novan, Ilman, Rendy,

    Suhe, Imas, Ariska, Rindo, Fandy, Ady, Kiky, Astri, Donni, Raden, Renny dan

    Putri.

3. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2004 dan 2006 : a.Mahardika &

    a.Gandie (thnx For your help), Bang Decky, Teh Vera, Bang Jaya, a.Muslim,

    Friska, a.Asep, Windy, Irfan, Diana, Shandy, Adith.

4. My Cool Friend : Rido, Ihsan, Dadan, Jun, Didy, Joko, a.Ucup, Nandi, Bayu,

    Somantri, wish u found your love soon.

5. My Sweet Friend di TELKOM : Neu Thnx For your help and Support to me &

    wish u get married, Buat trio ITB : Gun Gun, Heru & Jaelany senang dapat

    teman baru seperti kalian yang pintar-pintar.

6. Bapak Damiri, Bapak Adjat, Bapak Yahya, Bapak Willy & Ibu Lilis di TELKOM

    terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan kalian selama saya bekerja

    di TELKOM.

7. The Last I want to say thnx for my sister.




                                          v
                             DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Surat Pernyataan ………………………………………………………………………..... i

Kata Pengantar……………………………………………………………………………. ii

Daftar Isi…………………………………………………………………………………….vi

Abstrak ……………………………………………………………………………………. ix

Abstract …………………………………………………………………………………..... x


BAB I    : PENDAHULUAN

          A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………… 1

          B. Identifikasi Masalah ……………………………………………………….5

          C. Maksud dan Tujuan………………………………………………………..5

          D. Kegunaan Penulisan ……………………………………………………...6

          E. Kerangka Pemikiran ……………………………...……………………… 7

          F. Metode Penelitian …………………………………………………..……16

          G. Sistematika Penulisan ………………………………………………… 20



BAB II   : ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI PENYELENGGARAAN SISTEM

           KLIRING ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ANTAR BANK

          A. Ketentuan Umum Kliring Elektronik ……………………………………22

          B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Kliring Elektronik …………………..41

          C. Dasar Hukum Transaksi Antar Bank ……………………………...…...51




                                   vi
BAB III : SISTEM   KLIRING    ELEKTRONIK      SEBAGAI      JASA    TRANSAKSI

         PELUNASAN UTANG PIUTANG ANTAR BANK

         A. Para Pihak yang Terkait dalam Penyelenggaraan

            Kliring Elektronik ……………………………………………………….. 61

         B. Penerapan Kliring Elektronik dalam Pelunasan

            Utang Piutang Antar Bank ……………………………………………. 70

         C. Mekanisme dan Kendala-Kendala Kliring Elektronik ………………. 78



BAB   IV : ANALISIS HUKUM MENGENAI PELUNASAN UTANG PIUTANG

           ANTAR     BANK     MELALUI      SISTEM   KLIRING       ELEKTRONIK

           DIHUBUNGKAN        DENGAN       PERATURAN       BANK    INDONESIA

           NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL

           BANK INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11

           TAHUN      2008   TENTANG       INFORMASI       DAN     TRANSAKSI

           ELEKTRONIK

            A. Tanggung Jawab Para Pihak terkait dan Perlindungan

                Hukum terhadap Nasabah dalam Penyelenggaraan

                Sistem Kliring Elektronik ………………………………………… 91

            B. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan terhadap bank

                yang tidak dapat melunasi utangnya akibat kegagalan

                kliring dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia

                Nomor : 7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring

                Nasional Bank Indonesia Juncto Undang-Undang




                                     vii
             Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

             dan Transaksi Elektronik ………………………………………… 107



BAB V :    SIMPULAN DAN SARAN

           A. Simpulan ………………………………………………………….. 118

           B. Saran ………………………………………………………………. 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE




                                viii
   TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELUNASAN UTANG PIUTANG ANTAR BANK
  MELALUI SISTEM KLIRING ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
 BANK INDONESIA NOMOR 7/18/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK
    INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
                 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

                                           Oleh :

                                      SRIKA MELINA
                                        31605028

                                         ABSTRAK

        Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum mengenai pelunasan utang piutang antar
bank melalui sistem kliring elektronik dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor
7/18/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008. Kliring elektronik merupakan mekanisme perhitungan utang piutang antara satu
bank dengan bank lainnya karena transaksi yang diakibatkan oleh nasabah yang dalam
pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan pada data keuangan
elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam
penyelenggaraan kliring elektronik, perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegagalan
atau kekalahan kliring serta tindakan hukum terhadap bank yang tidak dapat melunasi
utangnya akibat kekalahan kliring melalui sistem kliring elektronik.

          Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif
analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan teknik
pengumpulan data dan studi dokumen. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis
kualitatif sehingga hirarki perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin
kepastian hukum.

         Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa suatu bank yang mempunyai
kewajiban yang lebih besar atau mempunyai utang dinyatakan mengalami kegagalan atau
kekalahan kliring. Kalah kliring dapat berdampak langsung terhadap nasabah bank peserta
kliring. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberlakuan
peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ataupun perundang-undangan lainnya
yang berkaitan dengan perlindungan nasabah serta dengan penjaminan nasabah melalui
lembaga penjamin simpanan (LPS). Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap bank
yang tidak dapat melunasi utangnya yaitu dengan tindakan hukum preventif berupa
pemberlakuan kewajiban bank untuk menyediakan pendaan awal (prefund) sebelum kliring
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan dengan tindakan hukum represif dengan
pemberian sanksi berupa penghentian sementara dari kegiatan kliring Berdasarkan Pasal 49
ayat (1) PBI Kliring dan pemberian fasilitas pendanaan darurat (FPD) serta upaya
penyelenggaraan kliring elektronik oleh Bank Indonesia secara aman dan bertanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat
diketahui bahwa peraturan yang ada sudah cukup mengatur mengenai penyelenggaraan
system kliring elektronik, hanya saja perlindungan hukum terhadap nasabah yang masih
dirasakan kurang sehingga belum tercapainya sistem kliring elektronik yang mampu
menerapkan prinsip-prinsip perlindungan nasabah.




                                             ix
 LEGAL VIEW ABOUT PAID DEBT CREDIT BANK TO BANK THROUGH ELECTRONIC
   CLEARING SYSTEM RELATED TO INDONESIAN BANK REGULATION NUMBER
    7/18/2005 ABOUT NATIONAL CLEARING SYSTEM OF INDONESIAN JUNCTO
         UNDANG-UNDANG NUMBER 11/2008 ABOUT INFORMATION AND
                        ELECTRONIC TRANSACTION


                                             By:
                                        SRIKA MELINA
                                          31605028
                                         ABSTRACT

         This thesis is about legal view about paid debt credit bank to bank through electronic
system in clearing related to Indonesian Bank Regulation Number 7/18/PBI/2005 juncto
Undang-Undang Number 11/2008 about electronic information and transaction. Electronic
clearing is debt credit of bank to bank calculated by electronic financial data using in
calculating and formulating balance billet clearing in client transaction. The purpose of this
research is to know the responsibility of both parties in executing electronic clearing, client
legal protection from failure in clearing and legal act to the bank which could not pay the debt
caused by losing in clearing through electronic clearing system.

        The method of this research is an annalistic description with normative jurisdiction
approach. Research had been done by data collection technique and documents study. The
outcome data had been analyzed in qualitative jurisdiction that bring about the hierarchy of
the regulation and the guarantee of law certainty.

         Based on the result of this research, knowing that a bank whose bigger responsibility
or having debt stated failure and losing in clearing. Lost in clearing has a direct effect to the
client of clearing member bank. Legal protection that could been done by executing the
regulation in banking field or even in other regulation related to client protection and by taking
insurance for the client through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). The legal action could
be done to the bank that could not pay the debt is to implement the bank responsibility to
set up prefund before clearing as the preventive legal action which complement to article 22
and 29 Indonesian Bank Regulation Number 7/18/2005 about National Clearing System of
Indonesian Bank and to provide temporary disallow to clearing sanction as the repressive
legal action based on article 49 sentence (1) Indonesian Bank Regulation, to provide secure
also accountable clearing and providing emergency fund facility and electronic clearing
implementation by Indonesian Bank as article 15 of Regulation Number 11/2008 about
Electronic Information and Transaction. Based on this research, the current regulation has
satisfactory result for regulating electronic clearing system, as its ineffective legal protection
for client for incapable to execute client protection principal




                                                x

								
To top