Makalah FRI Pontianak by bH1nxDE0

VIEWS: 17 PAGES: 12

									                                         MAHKAMAH KONSTITUSI
                                          REPUBLIK INDONESIA


                                                 ---------
                          KENISCAYAAN REFORMASI HUKUM:
           UPAYA MENJAGA JATI DIRI DAN MARTABAT BANGSA1


                                       Oleh: Moh. Mahfud MD2



Pendahuluan
         Hukum di Indonesia lebih sering menuai kritik ketimbang pujian. Berbagai
kritik diarahkan baik berkaitan dengan kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai
produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi dan juga lemahnya penerapan
berbagai peraturan. Kritik sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di
Indonesia. Kebanyakan orang akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat
dibeli, yang menang mereka yang mempunyai kekuasaan, yang punya uang banyak
pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan
informal di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak
hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara
menyeluruh dan adil.
         Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (business as
usual) tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan (business–like).
Meski sudah serak bangsa ini meneriakkan supremasi hukum (supremacy of law),
hasilnya tetap saja mengecewakan. Hukum yang seharusnya menjadi alat


1
   Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas
Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010.
2
  Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII),
Yogyakarta.




                                                                                                             1
pembaharu masyarakat, telah menjelma menjadi semacam mesin pembunuh karena
disokong oleh perangkat hukum yang morat marit termasuk interpretasi hukum
yang dangkal. Lembaga peradilan sebagai benteng keadilan lebih mirip ‘rumah
bordil’ yang dihuni oleh para ‘pelacur hukum’. Peranan hukum dalam pembangunan
sama persis dengan ‘macam ompong tengah mengunyah daging liat’.3
         Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia
hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan
merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.
Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang
didiskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu
menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (laws are
spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but
are torn in pieces by the rich and powerful). Orang biasa yang ketahuan melakukan
tindak pencurian kecil, seperti Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik
perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga
butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang ‘numpang’ ngecas handphone
di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua
biji semangka langsung ditangkap dan dihukum. Sedangkan seorang pejabat negara
yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran
dengan bebasnya. Buramnya wajah hukum merupakan anak kandung penegakan
hukum (law enforcement) yang stagnan. Kalaupun hukum telah dicoba ditegakkan
maka penegakannya yang diskriminatif
         Kondisi yang demikian atau katakanlah kualitas dari penegakan hukum yang
buruk seperti itu akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan
demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan
hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Mencederai keadilan atau
bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak


3
  Anthon F. Susanto, Membaca Mitos Hukum Ditengah Percepatan Perubahan, Tulisan yang diajukan untuk
Penerbitan       Buku        "Menyambut        70     Tahun      Usia        Prof      Satjipto Rahardjo,
http://trulidemon.multiply.com/journal/item/19/membaca_mitos_hukum, di akses 4 Maret 2008.




                                                                                                       2
rakyat. Pada tataran tertentu, ketika keadilan terus menerus dikangkangi bukan
tidak tidak mungkin disintegrasi bangsa menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan
memicu berbagai tindakan alamiah berupa perlawanan-perlawanan yang mungkin
saja mewujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkhis atau kekerasan yang kontra
produktif terhadap pembangunan bangsa.
            Dengan kata lain, situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan
melalui hukum menjadi salah satu titik sentral problem yang harus segera ditangani.
Mental korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap
hukum jelas bukan karakter atau jati diri bangsa Indonesia. Pada sisi lain, ekses
ketidakadilan          akan      menyuburkan           anarkhisme,        kekerasan,        egoisme        dan
individualisme yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang guyup
dan penuh mufakat.


Reformasi Hukum
            Reformasi secara garamatikal diartikan sebagai membentuk, menyusun, dan
mempersatukan kembali.4 Secara lebih sederhana reformasi berarti perubahan
format, baik pada struktur maupun aturan main (rule of the game) ke arah yang
lebih baik. Pada kata reformasi terkandung pula dimensi dinamik berupa upaya
perombakan dan penataan yakni perombakan tatanan lama yang korup dan tidak
efisien (dismantling the old regime) dan penataan suatu tatanan baru yang lebih
demokratik, efisien, dan berkeadilan sosial (reconstructing the new regime). Selain
itu, kata reformasi memuat nilai-nilai utama yang menjadi landasan dan harapan
proses bernegara dan bermasyarakat.
            Reformasi hukum dalam konteks ini menjadi salah satu bagian penting dari
agenda penataan dan perombakan negeri ini. Reformasi hukum merupakan jawaban
terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka
pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Hukum mengemban fungsi
ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai


4
    W.T.Cunningham, Nelson Contemporary English Dictionary, (Canada: Thompson and Nelson Ltd, 1982), hal. 422.




                                                                                                                 3
keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk
menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk
melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta
pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong,
mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).5 Dalam sistem politik
yang demokratis, hukum harus memberi kerangka struktur organisasi formal bagi
bekerjanya lembaga-lembaga negara, menumbuhkan akuntabilitas normatif dan
akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat
meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik.
            Di Indonesia, tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa serta ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat
bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-
upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. Roscoe Pound misalnya, telah
mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat
(law as a tool of social engineering), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia
telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (law as tool of corruption
engineering) maka jelas diperlukan reformasi terhadapnya. Reformasi hukum bukan
saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan akan
tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-
ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum
dan keadilan sosial.


Reformasi hukum hingga saat ini
            Sesungguhnya, saat kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
diproklamirkan, reformasi hukum sudah dicanangkan. Dengan diberlakukan Undang-


5
    Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, 2000, Bandung, Mandar Maju, hal. 189.




                                                                                                          4
Undang Dasar 1945, reformasi hukum sudah dimulai meski dalam perjalanannya
tersendat-sendat.   Reformasi   hukum    di     era   kepemimpinan   Soekarno   jika
dibandingkan dengan reformasi politik dan reformasi ekonomi seolah diperlakukan
bagai anak tiri, timpang dan hampir-hampir tidak mendapat perhatian apalagi
penanganan secara holistik. Soekarno lebih memprioritaskan pembangunan politik
dan sistem pemerintahan, akibatnya tujuan menciptakan negara hukum terabaikan
oleh kepentingan politik dan ambisi Soekarno.
       Sementara di masa pemerintahan Soeharto, reformasi hukum hanya
memfokuskan pada legislasi hukum melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan yang dapat mendukung kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Selain
itu sistem hukum kebacut sudah sangat korup dan tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan negara dan masyarakat. Pemerintahan Soeharto dengan karakter yang
yang otoriter mempergunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan
kekuasaan. Alhasil, tidak ada catatan kemajuan berarti terkait reformasi hukum pada
masa ini. Malahan kondisi hukum di Indonesia saat itu digambarkan dengan kalimat
desperate but not hopeless. Apabila dianalogikan, tepat pula anggapan bahwa
pasien sistem hukum sebenarnya sudah harus masuk ICU tetapi tidak mendapat
perhatian semestinya. Diagnosa “gawat” itu akhirnya dipaksa masuk “unit gawat
darurat” setelah pada 1998, rakyat yang dipelopori oleh para mahasiswa
menyerukan reformasi hukum total.
       Tumbangnya Orde Baru tumbang meniupkan nafiri reformasi di segala
aspek. Momen tersebut diyakini menjadi babak akhir dari periode kelam hukum
otoriter. Rakyat mengira sumbat terhadap keadilan dan kebenaran hukum sudah
terbuka. Namun ternyata hanya sedikit saja dari sumbat itu yang terbuka, sebab
sekali lagi reformasi hukum tetap berjalan tersendat-sendat. Penyakit endemik
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjangkiti hukum dan peradilan justru
semakin meruak tanpa tedeng aling-aling lagi. Hukum menjadi sangat tidak ramah
kepada rakyat kecil melainkan pro pada penguasa. Institusi-institusi hukum
terperangkap oleh disfungsi dalam apa yang dinamakan law in action.




                                                                                  5
         Angin segar reformasi hukum yang dibawa oleh Habibie ternyata sekedar
menjadi iklan sekilas. Peraturan perundang-undangan yang begitu banyak
diproduksi dalam waktu singkat ternyata tidak berekses optimal pada perbaikan
hukum. Berikutnya, Abdurahman Wahid yang menggantikan Habibie semula
memberikan harapan menggembirakan, namun apa daya saat ia harus berakhir di
meja bedah konspirasi elit politik. Wajah hukum dan segenap penegakkannya
kembali kelabu saat Megawati berada di tampuk kepresidenan. Reformasi hukum
belum paripurna meskipun harus diakui bahwa dimulainya agenda Amandemen UUD
1945 merupakan poin menggembirakan bagi proses reformasi. Ini sejalan dengan pendapat
Thomson bahwa apabila              dikaitkan dengan hukum, reformasi sebagai proses
perubahan tatanan hukum, yakni konstitusi (constitutional reform).6 Hal ini harus
dimaknai bahwa doktrin hukum Indonesia, tentang separation of powers dan check and
balances among the branches of government sedang diteguhkan kembali. Pemulihan doktrin-
doktrin ini adalah inti dari keseluruhan reformasi berbagai bidang di Indonesia, termasuk
bidang hukum. Namun sejalan dengan itu mafia hukum dan peradilan malah

bertambah bagaikan epidemi. Bahkan ada yang bilang, hukum diperkosa terang-
terangan oleh uang dan kekuasaan.
         Masa-masa tersebut             jelas    bukan masa yang menggembirakan bagi
perjuangan reformasi di bidang hukum. Pengadilan negeri ini justru mendapat
cemoohan masyarakat karena tidak berhasil menuntaskan perkara-perkara korupsi
yang mempunyai implikasi politik (misalnya kasus-kasus hukum yang melibatkan
mantan Presiden Soeharto, kasus Bank Bali dan lain-lain), tetapi juga telah terlibat
dalam korupsi dan politik (misalnya dalam kasus tiga hakim yang dituduh korupsi
berdasarkan laporan Edin Wahyuddin dan kasus Manulife). Kepercayaan dunia
internasional pada sistem peradilan di Indonesia juga semakin merosot terutama
melihat fenomena lembaga-lembaga hukum yang tidak sadar sedang berada dalam
keadaan “gawat”. Apalagi dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak lagi
berada dalam kondisi desparate tetapi sudah fatal dan berpotensi merusak sistem-

6
  Brian Thompson,”Constitution is a document which contains the rulers for the operation of an organitation ”.
Textbook on Constitutional and Administrasi Law, edisi ke-3, (London: Blackstone Press ltd., 1997), hal. 3




                                                                                                            6
sistem lain dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan budaya. Lebih tegas lagi,
disebutkan bahwa upaya reformasi di bidang hukum dinilai masih sebatas wacana.7
Ini berarti, upaya yang telah dilakukan pada kurun waktu tersebut, belum berhasil
menyentuh substansi persoalan hukum yang sedang dihadapi yakni hukum yang
mudah disalahgunakan dan rapuh dalam mengatasi berbagai tindak pelanggaran.
            Perjalanan reformasi hukum baru menjumpai titik terang manakala Pemilu
2004 menghasilkan pemerintahan yang legitimate dimana presiden dan wakil
presiden untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat. Kehadiran komisi-
komisi pembantu negara (state auxiliary agencies) memberi gambaran bahwa ada
agenda kuat dalam mewujudkan reformasi hukum. Lahirnya Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Penyiaran Independen (KPI), Komisi
Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi
Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak)
menunjukkan adanya pembaruan dalam praktek ketatanegaraan. Namun banyak
kalangan mempertanyakan efektifitasnya khususnya dalam mendukung reformasi
hukum. Eksistensi state auxiliary agencies tersebut belum memberikan dampak
yang signifikan terhadap agenda reformasi di bidang hukum meski tidak boleh
dikatakan tidak berperan. Inti keprihatinan belum berubah melihat realitas
penegakan hukum yakni kepastian hukum masih ditegakkan melalui pendekatan
peraturan atau undang-undang atau pendekatan legislatif, belum melalui penegakan
hukum oleh pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat pencari keadilan atau
pendekatan law enforcement dan an independent judiciary. Hingga masa
pemerintahan sekarang ini, reformasi hukum belum dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh. Terbukti, masih dilakukannya kebiasaan-kebiasaan lama melalui praktik
judicial      corruption,       tidak    tuntasnya       masalah       penegakan     hukum   terhadap
pelanggaran HAM, dan korupsi.




7
    Komisi Hukum Nasional (KHN), Newsletter, Edisi November-Desember 2003, hal. 4.




                                                                                                   7
Reformasi hukum menjaga jati diri
         Perjalanan reformasi hukum dikatakan belum berhasil optimal melihat
realitas penegakan hukum yang terjadi sampai hari ini. Malahan dinamika kebebasan
dan demokrasi yang dibuka pasca reformasi yang terjadi menimbulkan ekses lain,
yakni meskipun supremasi hukum diteriakkan keras-keras tetapi sejalan dengan itu
penghormatan terhadap hukum hanya sebatas formalistik dan prosedural. Arus
reformasi yang tidak terkendali telah menciptakan masyarakat yang berperilaku liar
dan membabi buta.
         Berikutnya,   ketidakhormatan    terhadap    hukum    semakin   menjadi-jadi
manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan sangat positivistik
menafikkan aspek keadilan yang menjadi ruhnya. Di pengadilan, libido untuk
memenangkan perkara telah membajak keinginan untuk mencari dan menemukan
keadilan. Kegenitan-kegenitan dari sebagian penegak hukum dibantu oleh makelar
kasus telah sampai pada taraf ‘melumpuhkan’ hukum sebagai alat mencapai
keadilan. Penciptaan berbagai peraturan tidak kunjung membawa perbaikan tetapi
justru membuat kondisi hiperregulated” yang mengantarkan masyarakat menjadi
lebih apatis. Sementara, institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan formal
justice semata tanpa memperdulikan substansial justice sehingga segala sesuatu
dilihat dari secara hitam-putih di atas kertas.
         Sebagai contoh, pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum kepala
daerah    langsung     (pemilukada)   misalnya,   justru   menenggelamkan   jati   diri
masyarakat dalam lautan kehidupan egoisme dan materialisme. Panggung
pemilukada yang semestinya secara subtantif sangat baik bagi negara ini, dalam
kenyataannya justru mendesain manusia sekedar menjadi individu-individu yang
egois karena kehendaknya semata-mata meraih tujuan masing-masing bukan tujuan
bersama. Sehingga boleh dikata masyarakat gagal menjadi persekutuan orang-orang
yang bernurani dan berbudi luhur. Kegagalan ini terlihat melalui indikasi-indikasi
seperti maraknya money politics, kecenderungan menjadi demagog yang suka
berbohong atau ingkar janji, ketidakmampuan dalam pengendalian emosi yang



                                                                                     8
menjurus anarkhis, syahwat kekuasaan yang berlebihan sehingga menghalalkan
segala cara, sektarianisme dan lokal-etnisentrisme.
         Proses-proses yang semacam itu telah menghegemoni rakyat agar mengikuti
sistem yang ada meskipun harus mencerabut diri dari jati diri sebagai manusia
Pancasila8 dengan kepribadian yang religius, humanistik, ontologis monistik                          atau
cinta persatuan kesatuan serta demokratis dan adil. Kondisi tersebut menunjukkan
kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan dan jati diri bangsa. Untuk itu
adalah sebuah keniscayaan akan adanya reformasi hukum di Indonesia untuk
membentengi atau menjaga jati diri dan martabat bangsa. Dalam hal ini, reformasi
hukum diyakini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di Indonesia untuk
keluar dari carut marut kondisi (hukum) Indonesia yang jika dibiarkan akan semakin
menggerus jati diri dan martabat bangsa.
         Jika dilokalisir, persoalan hukum di Indonesia utamanya disebabkan oleh
makin jauhnya hukum dengan keadilan karena produk hukum substansial semakin
didesak oleh hukum prosedural. Bicara reformasi hukum menyeluruh, tentu
mencakup seluruh elemen sistem hukum sebagaimana dikatakan di atas, yakni
substansi hukum (legal substance), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, struktur
hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berbicara mengenai
substansi maka bicara soal bagaimana undang-undangnya, apakah sudah memenuhi
rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Sementara struktur hukum
berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisi,
hakimn, jaksa, dan pengacara. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur hukum
yang sistemik. Dalam budaya hukum, dibicarakan tentang upaya-upaya untuk
membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat
terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
         Apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan bidang hukum? Harus diakui
bahwa         hukum         merupakan           complex          area.       Oleh        sebab        itu,
reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh

8
 Istilah ini meminjam istilah Sujana dalam buku Manusia Pancasila yang menggambarkan kepribadian masyarakat
dan bangsa Indonesia yang demikian lengkap namun tidak terejawantahkan dalam aktivitas sehari-hari.




                                                                                                         9
dan komprehensif, berkesinambungan, dan sistemik. Namun setidaknya berdasarkan
persoalan di atas, agenda penting reformasi hukum adalah reformasi dalam proses
pembentukan     hukum     (legislasi),   reformasi   birokrasi   lembaga   peradilan,
pemberantasan korupsi, penegakkan dan penghormatan HAM serta pelibatan
masyarakat agar partisipatif dalam proses reformasi hukum. Reformasi hukum
dalam konteks perundang-undangan merupakan suatu proses yang komprehensif
dan digerakkan secara konsisten oleh mesin perubahan dengan wewenang dan
kendali yang jelas dan akuntabel.
       Dalam implementasinya, reformasi hukum dalam proses legislasi harus
memuat persyaratan sebagai berikut, pertama, ada upaya harmonisasi dan
sinkronisasi substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak
terjadi tumpang tindih, kekurangjelasan, salah tafsir dan bentrokan kebijakan publik
sebagai akibat dari peraturan yang tidak jelas dan tumpang tindih tersebut. Kedua,
seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh ada yang bertentangan UUD
1945 sebagai hukum tertinggi. Ketiga, seluruh peraturan perundang-undangan tidak
boleh mengandung sedikit pun kemungkinan untuk digunakan sebagai celah
melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan benturan kepentingan fungsi pejabat
publik. Keempat, seluruh peraturan perundangan harus bisa mengubah masyarakat
menjadi modern, berpendidikan tinggi, bersaing ketat dengan bangsa-bangsa lain di
dunia, dan menjadi masyarakat terbuka yang menghargai pluralisme, tanpa
melupakan jati diri bangsa ini. Kelima, seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku mampu menggerakkan ekonomi, mencapai angka pertumbuhan ideal,
membuka kesempatan usaha berkeadilan           dan mensejahterakan semua bagian
masyarakat Indonesia.
       Sementara, reformasi hukum pada birokrasi lembaga peradilan seharusnya
juga mencakup usaha yang sungguh-sungguh, ajeg dan konsisten untuk melakukan
pembaharuan di semua institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan
Mahkamah Agung dengan seluruh bagian-bagian dan unit-unitnya. Selain itu juga
mengubah fungsi dan kapasitas organisasi profesi hukum menjadi independen,
bersih dan penuh kompetensi. Reformasi total aparat penegak hukum adalah sebuah



                                                                                  10
keniscayaan (necessary condition) yang tidak bisa dielakkan. Apalah artinya suatu
peraturan hukum yang memenuhi prinsip-prinsip logika, jika aparat pelaksananya
tidak mau menggunakan logika dan akal sehat (common sense). Apapun risikonya,
pilihan untuk mereformasi total institusi ini harus terus didorong. Di samping itu,
reformasi hukum juga menjadi porsi dan tanggung jawab perguruan tinggi. Kampus-
kampus perlu melakukan kajian sekaligus mereformasi kurikulum yang diajarkan
dalam kuliah hukum, karena produk perguruan tinggi ini yang akan menjadi pilar
penegakan hukum.
       Agar prosesnya berjalan terarah, komprehensif, berkesinambungan dan
mencapai hasil, perlu dikawal oleh berbagai instrumen evaluasi yang mengontrol
efektifitasnya. Oleh karena itu, perlu kajian-kajian mendalam menyoal arah
reformasi hukum setelah sekian waktu digulirkan, menyoal pilihan-pilihan sistem
hukum yang akan dibangun beserta segenap alasan fundamentalnya, apa saja
agenda-agenda     guna    membangun     sistem    hukum    tersebut,   sejauhmana
perkembangannya, apakah terjadi penyimpangan dalam proses pembangunannya,
bagaimana pendapat masyarakat sipil dalam melihat proses yang berjalan dan
bagaimana perspektif dunia internasional dalam melihat proses reformasi hukum
yang tengah berjalan di Indonesia. Itu semua diperlukan agar kejadiannya tidak
seperti sekarang ini dimana reformasi hukum dicanangkan tetapi tidak ada pedoman
dan sarana untuk mengontrol sampai sejauh mana reformasi hukum telah berjalan
dengan baik (on the right track).
       Akhirnya harus diingat bahwa hukum senantiasa tertuju pada tiga tujuan
utama yaitu kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis), dan kemanfaatan atau
kegunaan (sosiologis). Ketiga tujuan hukum tersebut harus termanisfestasi dalam
peraturan perundang-undangan hingga pelaksanaan dalam praktek hukum. Oleh
sebab itu, maka para birokrat pemerintah dan aparat penegak hukum harus
menyadari hal itu sehingga mampu mewujudkan ketiga tujuan hukum itu dengan
baik dan sungguh-sungguh. Artinya, reformasi hukum memerlukan kepemimpinan
yang kuat dan jelas, baik pada tingkat pemerintahan maupun pada tingkat
institusional. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengirimkan sinyal yang kuat akan



                                                                                11
komitmen bagi terciptanya institusi penegakan hukum yang dapat dipercaya oleh
masyarakat. Tantangan utama di sini terletak pada upaya institusi penegakan
hukum untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat.
       Perbaikan keadaan fundamental melalui reformasi hukum yang konsisten
setidaknya akan mengajak orang Indonesia untuk kembali memiliki rasa ke-
Indonesia-an   yang    tercermin   dalam   sikap   pluralisme   atau   kebhinekaan,
kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan rasa
kemanusiaan, mempertahankan sistem demokrasi berasas hukum dan menghormati
berbagai persyaratan untuk hidup bermartabat (living in dignity) karena seperti
itulah sesungguhnya jati diri bangsa Indonesia.


                                       *****




                                                                                12

								
To top