MAKALAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN by bH1nxDE0

VIEWS: 1,776 PAGES: 18

									MAKALAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
      “PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN
    ARSITEKTUR PERBANKAN DI INDONESIA”
           Dosen Pengampu :




                      Disusun oleh:
     1. Tri Setya Ernawati            (09403241001)
     2. Dian Normalitasari Purnama    (09403241009)




    PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
     FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
      UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
                             2011



                              1
                           KATA PENGANTAR




      Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata’ala, karena berkat rahmat-
Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perkembangan Perbankan Dan
Arsitektur Perbankan di Indonesia”. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
      Makalah ini penulis susun dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan bagi kami maupun mahasiswa yang lain yang akan membaca atau mempelajari
makalah ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu dalam menyusun makalah ini, yaitu :
   1. Rr. Indah Mustikawati,M.Si,Ak dan Amaniata Novi Yushita,SE sebagai Dosen
      pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
   2. Anggota kelompok
   3. Dan pihak-pihak lain yang membantu dalam penyusunan makalah ini
      Makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini
memberikan informasi bagi masayarakat, mahasiswa/mahasiswi dan bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.


                                                                   Yogyakarta,   Juni 2011




                                                                    Penyusun




                                               2
                         DAFTAR ISI



Halaman
Judul……………………………....……………………………………….………...………..i

Kata Pengantar……………………………….……………..………………………….…......ii

Daftar Isi…………………………………….…………..…………………………….……...iii

BAB I PENDAHULUAN

     A. Latar Belakang ………..…………………………...……….…………………......1

     B. Rumusan Masalah……………………………….....……………………………...1

BAB II PEMBAHASAN

     A. ….………………….……2
BAB III PENUTUP

     A. Kesimpulan……………………...………………………………….……………17

     B. Saran…………………….…………………......………………….……………..17

Daftar Pustaka………………………………………………………………….…………….iv




                              3
                                                  BAB I
                                            PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
          Sebelum pasar barang dan jasa modern dalam konteks seperti yang banyak dipahami
   orang saat ini terbentuk, kegiatan transaksi barang dan jasa dilaksanankan dengan cara-cara yang
   jauh lebih sederhana. Transaksi barang dan jasa dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara
   pihak yang mengalami surplus barang atau jasa tertentu dengan pihak yang mengalami
   kekurangan barang atau jasa tersebut. Cara transaksi barang dan jasa modern diawali dan
   ditandai dengan adanya perantara dalam kegiatannya. Di samping adanya perantara, awal
   kegiatan ekonomi modern juga ditandai dengan adanya penggunaan uang. Pada awal
   diperkenalkannya uang sebagai alat untuk melakuakan kegiatan ekonomi, pertukaran antara
   pihak yang memiliki dan membutuhakannya. Kehadiran pihak perantara, baik dalam pengertian
   lembaga maupun pengertian fisik, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian.
   Perantara ini selanjutnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan.
          Pertumbuahn jumlah bank swasta yang sangat cepat mulai tahun 1980-an ternayata
   membawa     perekonomianIndonesia       ke   suatu   tahapan   baru   dalam   perkembangannya.
   Perkembangan yang pesat tersebut tampaknya tidak diikuti oleh perkembangan penerapan
   prinsip kehati-hatian yang seimbang, bahkan istilah tersebut terdengar masih asing sebagai
   bagian para banker apalagi masyarakat awam pada waktu ini. Bank for Internasioanal Sattlement
   (BIS) telah lama praktik-praktik perbankan yang dianggap dapat menciptakan dunia perbankan
   yang efisiensi dan efektif dalam perannya financial intermediary. Menyadari adanya prinsip-
   prinsip yang telah dirumuskan dalam BIS dan perlunya merancang ulang sector perbankan di
   Indonesia dalam jangka panjang, otoritas moneter berusaha untuk membuat Arsitektur
   Perbankan Indonesia (API). Adanya API, berarti Bank Indonesia serta bertahap berkeinginan
   untuk menerapkan praktik-praktik terbaik internasioanal yang tercakup dalam 25 Prinsip Pokok
   Basel untuk pengawasan perbankan yang efektif. Sehingga dalam jangka waktu lima tahun ke
   depan diharapkan Indonesia telah sejajar dengan Negara-negara lain yang lebih dahulu
   menerapakan prinsip-prinsip tersebut.
B. Rumusan Masalah
      1. Bagaiaman sejarah perkembangan perbankan di Dunia?

                                                   4
2. Apa saja bentuk lembaga keungan?
3. Apa saja klasifikasi uang?
4. Apa saja syarat dan peran uang?
5. Bagimana peran bank dan lembaga keuangan bukan bank?
6. Bagimana perkembangan perbankan di Indonesia?




                                       5
                                               BAB II
                                          PEMBAHASAN
A. Perkembangan Perbankan di Indonesia.
      1. Sejarah perkembangan perbankan
                Peraktek perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani dan
         Romawi. Praktik-praktik perbankan saat itu sangat membantu lalu lintas perdagangan.
         Pada awal peraktik perbankan pada saat itu terbatas pada tukar-menukar uang. Lama-
         kelamaan praktik tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan
         ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.
                Pada zaman Babilonia praktek perbankan didominasi dengan transaksi
         peminjaman emas dan perak pada pedagang yang membutuhkan, dengan tingkat bunga
         20% per bulan dan bank tersebut adalah Temples of Babylon. Praktik perbankan Yunani
         yang berkembang antara lain adalah menerima simpanan dari masyarakat dan
         menyalurkan pada kalangan bisnis. Pihak bank mendapat penghasilan dari menarik biaya
         dari jasa penyimpan uang masyarakat dan mulai bermunculan bank-bank swasta.
         Sedangkan pada masa Romawi praktik perbankan meliputi: praktik tukar-menukar uang,
         menerima deposito, memberi kredit dan melakukan transfer dana.
                Era perbankan modern dimulai pada abad-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia.
         Pada awalnya para tukang emas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk
         disimpan dengan tanda bukti surat deposito yang disebut Goldsmith’s Note. Dalam
         perkembangannya Goldsmith’s Note ini di gunakan sebagai alat pembayaran. Ini awal
         munculnya uang kertas. Pada awal era perbankan modern, pengeturan kredit dibagi
         menjadi tiga yaitu pinjaman penjualan (hasil panen dan membantu produsen), wesel
         (pengiriman uang ke luar negeri) dan pinjaman laut (ditujukan untuk pembuat kapal).
                Dalam perkembangannya muncul berbagi masalah antara lain pengaturan sistem
         keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam
         perekonomian. Untuk menghadapi permasalahan ini maka muncul beberapa paham
         antara lain paham merkantilisme dan paham liberalism ekonomi. Permasalahan inilah

                                                6
   yang kemudian mendorong munculnya regulasi-regulasi perbankan karena memang
   praktik perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap volume uang.
2. Bentuk lembaga keuangan
          Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 tahun
   1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua
   badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran
   dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Secara umum
   lembaga keuangan dikelompokan dalam dua bentuk yaitu bank dan bukan bank. Berikut
   ini merupakan perbedaan kedua lembaga tersebut:
                                               Lembaga Keuangan
       Kegiatan                    Bank                          Bukan Bank

                           Secara langsung berupa          Hanya secara tidak langsung
                            simpanan dana                    dari masyarakat (terutama
                            masyarakat (tabungan,            melalui kertas berharga, dan
                            giro, deposito)                  bisa juga dari penyertaan,
                                                             pinjaman/kredit dari
   Penghimpun              Secara tidak langsung            lembaga lain)
   Dana                     dari masyarakat (kertas
                            berharga, penyertaan,
                            pinjaman/kredit dari
                            lembaga lain



                           Untuk tujuan modal              Terutama untuk tujuan
                            kerja, investasi, konsumsi       investasi

                           Kepada badan usaha dan          Terutama kepada badan
   Penyaluran               individu                         usaha
   Dana
                           Untuk jangka pendek.            Terutama untuk jangka
                            Menengah dan panjang             menengah dan panjang.




3. Klasifikasi uang
   Pengertian uang dapat diklasifikasikan dalam dua golongan utama, yaitu:

                                           7
   a. Uang dalam pengertian sempit
      Uang dalam pengertian sempit adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas
      paling tinggi.alam pengertian sempit Uang dalam penghitunga teoritis sering kali
      diberi notasi M1. Uang yang dimasukkan dalam pengertian ini adalah
                 Uang kartal adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah yang
                 dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan
                 uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-
                 hari.
                 Uang giral adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank
                 berupa rekening giro.
   b. Uang dalam pengertian luas
      Uang dalam pengertian luas bisa diartikan dalam dua kelompok, yaitu:
                 Diberi notasi M2
                 Biasanya terdiri dari narrow money ditambah dengan rekening tabungan
                 (saving deposit) dan rekening deposito berjangka (time deposit)
                 Diberi notasi M3
                 Terdiri dari M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat kepada
                 lembaga keuangan bukan bank.
4. Syarat uang dan Peran Uang
   a. Dapat diterima secara umum. Bila uang tidak diterima dan diketahui secara umum
      maka tidak mungkin digunakan sebagai alat pertukaran.
   b. Memiliki nilai yang stabil. Bila uang tidak memiliki nilai yang stabil, orang tidak
      akan menaruh kepercayaan. Akan tetapi, dalam kenyataannya nilai uang slalu
      mengalami perubahan. Meskipun demikian perlu dijaga agar perubahan tersebut tidak
      besar.
   c. Jumlah yang beredar harus mencukupi kebutuhan. Kekuarangan suplai uang akan
      membahakan kegiatan perekonomian. Oleh kerena itu, otoritas moneter perlu
      mementau perkembangan perekonomian sehingga elastisitas ketersediaan dana tetap
      terjaga.



                                              8
   d. Mudah dibawa untuk urusan setiap hari dan justru tidak menjadi hambatan untuk
      melaksanakn transaksi.
   e. Tahan lama, dalam proses transaksi bisnis uang berpindah-pindah tangan maka harus
      dijamin agar nilai fisiknya mampu bertahan.
   Dalam perekonomian, uang memiliki beberapa peran sebagi berikut:
   a. Alat tukar menukar. Sebagai alat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli.
   b. Alat pengukur nilai. Digunakan sebagai alat yang dapat menunjukan nilai barang dan
      jasa yang diperjual belikan, besarnya kekayaan seseorang.
   c. Standar pembayaran masa depan yaitu digunakan sebagi pencicil utang.
   d. Alat penimbun kekayaan atau daya beli. Karena uang dapat digunakan sebagai alat
      penimbun kekayaan akibatnya akan mempengaruhi pemegangan uang oleh seseorang.
      Orang mempercayai uang sebagi salah satu alat penimbun kekayaan karena
      keyakinan bahwa bila uang dihunakan pada masa kini akan memiliki nilai masa kini
      dan bila digunakan pada masa depan akan memiliki nilai pada masa depan.
5. Fungsi bank
   a. Agen of trust (kepercayaan). Kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun
      penyalur dana.
   c. Agen of development (mobilisasi dana untuk pembanguann ekonomi). Kegiatan
      perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan.
   d. Agent of services (mobilisasi dana untuk pembanguann ekonomi). Di samping
      melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan jasa
      perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa tersebut antara lain berupa jasa
      pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan
      penyelesaian tagihan.
6. Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
   a. Pengalihan asset.
      Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak
      yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
   b. Transaksi



                                          9
      Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada
      pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang
      dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito,
      saham dan sebaginya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagi alat
      pembayaran.
   c. Likuiditas
      Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank masing-masing memiliki tingkat
      likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat
      menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
   d. Efisiensi
      Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan
      jangkauan pelayanan.


7. Perkembangan perbankan di Indonesia
   Kondisi dunia perbankan di Indonesiatelah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini
   selain disebabkan perkembangan internal dunia perbankan juga tidak terlebas dari
   pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan. Perkembangan faktor-faktor internal
   dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara
   umum dapat dikelompokan dalam empat periode. Keempat periode itu adalah:
   a. Kondisi sebelum Deregulasi
      Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan
      politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Berikut ini merupakan
      fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah:
      1) Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi
          dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial.
      2) Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik
          kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain.
      3) Membatu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah.




                                          10
4) Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari
   perusahaan-perusahan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim
   ke negara penjajah.
5) Mengadminitrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah
   kolonial.
Berikut ini merupakan fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan
sampai dengan sebelum adanya deregulasi adalah:
1) Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi
   dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.
2) Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.
3) Mengadminitrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
4) Meyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-
   sektor yang ingin dikembangkan pemerintah.
Dan yang selanjutnya adalah keadaan perbankan saat ini, yaitu:
1) Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang
   perbankan di Indonesia
   Hingga akhir tahun 1960-an peraturan menegenai perbankan hanya Undang-
   undang Nomor 13 Tahun 1968. Undanng-undang tersebut tidak mengatur sejara
   jelas mengenai perbankan namun, lebih cenderung memperlihatkan campur
   tangan pemerintah dalam perbankan di Indonesia.
2) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.
   KLBI diberikan terutama untuk bank-bank pemerintah ini disalurkan untuk
   mendanai pemberian kredit kepada debitur dan dalam hal ini bunga yang harus
   dibayar oleh bank penerima KLBI relatif rendah.
3) Bank banyak menanggung program-prorogram pemerintah.
   Terutam bank-bank pemerintah memperoleh berbagai macam fasilitas khusus,
   bank tersebut juga harus menjalankan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan
   program atau proyek pemerintah.
4) Intrumen pasar uang yang terbatas.



                                   11
   Banyak bank yang menyalurkan dana atau mencari tambahan dana pada saat
   kekurangan dan tidak dengan cara-cara tradisional yaitu melakukan kredit dan
   simpanan masyarakat. Bank Indonesia belum secara aktif mendiskontokan
   berbagai macam surat berharga jangka pendek dan pasar uang pada waktu itu juga
   belum mengenal SBI, sehingga instrument pasar uang menjadi terbatas.
5) Jumlah bank swasta yang relatif sedikit.
   Dari waktu ke waktu masa itu perkembangan jumlah bank swasta tidak
   mengalami kenaikan. Bank-bank swasta yang ada umumnya bank-bank kecil.
   Bank-bank milik pemerintah yang berupa BUMN mendominasi kegiatan
   perbankan di Indonesia.
6) Sulitnya pendirian bank baru
   Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat dengan segala fasilitas dan
   kemudahannya menyebabkan sulit sekali bagi bank swasta baru untuk masuk
   dalam persaingan apalagi untuk berkembang menjadi bank yang besar.
7) Persaingan antarbank yang tidak ketat
   Kemudahan-kemudahan sebuah bank banyak diterima oleh bank-bank pemerintah
   pada masa itu. Kemudahan yang didapatkan dari tahap menghimpun dana sampai
   dengan penyaluran dana. Hal tersebut membuat posisi bank pemerintah relatif
   sangat kuat dibandingkan bank-bank swasta, sehingga iklim persaingan sama
   sekali tidak muncul.      Adanya kebijakan bahwa tingkat bunga simpanan dan
   pinjaman secara sepihak ditentukan oleh bank sentral semakin menyebabkan tidak
   adanya iklim persaingan.
8) Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah
   Bank seolah-olah tidak merasa membutuhkan nasabah, nasabahlah yang
   membutuhkan bank. Bank tidak terlalu mememrlukan dana dari masyarakat
   Karena telah memperoleh dana dengan mudah dari pemerintah dan BUMN.
9) Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit
   Karena bank merasa tidak terlalu membutuhkan nasabah, maka bank juga merasa
   tidak perlu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya.



                                   12
      Pelayanan yang diberikan cenderung rumit seperti birokrasi pemerintah dan
      sebagi efek sampingannya adalah tingkat efisiensi pengelolaan dana yang rendah..
   10) Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan
      dan meminjam dana.
      Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan lemahnya posisi tawar-
      menawar nasabah menyebabkan masyarakat kuarang tertarik untuk berhubungan
      dengan baik. Masyarakat kecil lebih banyak berhubungan dengan pegadaian dan
      rentenir.
   11) Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah
b. Kondisi sesudah Deregulasi
      Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak
   bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan
   dana dengan baik. Untuk mengatasi situsi tersebut tidak menguntungkan ini cara yang
   ditempuh pemerintah pada waktu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan
   berupa deregulasi di sector rill dan sektor moneter. Kebijakan deregulasi yang telah
   dilakukan dan terkait dengan perbankan antara lain adalah:
      1) Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang:
          a) Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrument
              pengendali Jumlah Uang Beredar (JUB)
          b) Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertetu.
          c) Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan
              pinjaman kecuali untuk sector-sektor tertentu.
      2) Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI
      3) Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan
          fasilitas diskonto oleh BI.
      4) Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang:
          a) Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi:
                  Kemudahan pembukaan kantor bank.
                  Kejelasan aturan pendirian bank swasta.



                                        13
           Bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat
           deposito tanpa memerlukan izin.
           Semua bank dapat memberikan layanan Tabanas dan tabungan
           lainnya.
   b)   Efisiensi lembaga keungan , yang meliputi:
           BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan
           50% dananya pada bank nasional mana pun.
           Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bagi bank dan lembaga
           keuangan bukan bank.
   c)   Pengendalian kebijakan moneter, yang meliputi:
           Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keungan bukan
           bank diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga.
           SBI dan SBPU yang semula berjangka waktu 7 hari sekarang ditambah
           dengan berjangka waktu sampai dengan 6 bulan.
           Batas maksimum pinjaman antarbank ditiadakan.
   d)   Pengembangan pasar modal, yang meliputi:
           Bunga depisito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak
           penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapatkan
           perlakuan yang sama dengan pasar modal.
           Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan.
           Perluasan modal bank dan lembaga keungan bukan bank dapat
           dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di
           samping peningkatan penyertaan oleh pemegang saham.
5) Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang:
   a) Aturan penyelenggaraan baru efek oleh swasta.
   b) Alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang,
        modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit dan pembiayaan
        konsumen.




                               14
       c) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat melakukan kegiatan
           perdagangan surat berharga, kartu kredit anjak piutang dan pembiayaan
           konsumen.
       d) Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa,
           reasuransi, broker asuransi, adjuster asuranis dan aktuaria.
   6) Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang:
       a) Penyempurnaan paket sebelumnya.
       b) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open
           position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri.
   7) Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program
       perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank.
   8) Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya
       menuju penyelenggaraan lembaga keungan dengan prinsip kehati-hatian,
       sehinggadapat tetep mempertahankan keoercayaan masyarakat terhadap
       lembaga keuangan.
   9) UU Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
   10) Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank
       meliputi:
       a) Rasio kecukupan modal
       b) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
       c) Kredit Usaha Kecil (KUK)
       d) Pembentukan cadangan piutang
       e) Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga.


Ciri-ciri perbankan pada masa setelah diregulasi adalah:
1) Peraturan yang memberikan kepastian hokum.
2) Jumlah bank swasta bertambah banyak.
3) Tingkat persaingan bank yang semakin kuat, karena:
   a) Pemberia KLBI untuk kesulitan nonlikuiditas semakin dikurangi.
   b) Bank lebih leluasa menentukan sektor-sektor yang ingin dikembangan.

                                    15
       c) BUMN bebas menyalurkan 50% penempatan dana ke semua bank nasional.
       d) Bunga bebas ditentukan oleh masing-masing bank.
   4) Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Modal. Merupakan salah satu
       sumber alternatif penghimpun dana dan penyalura dana. Hal tersebut
       menyebabkan kegiatan perbankan lebih luwes terhadap perubahan situasi.
   5) Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat.
   6) Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar.
c. Kondisi saat krisis ekonomi mulai akhir tahun 1990-an
   1) Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di
       Indonesia menurun drastis.
   2) Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat.
       Peraturan kesehatan bank sulit sekali untuk diterapkan dalam kondisi krisis
       ekonomi ini, sebab apabila aturan diterapkan apa adanya maka sebagian besar
       bank sudah tidak lagi layak untuk meneruskan kegiatan usahanya.pelanggaran
       yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal dan batas
       maksimum pemberian kredit.
   3) Adanya spread negatif.
       Kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap perbankan serta kebijakan uang
       ketat oleh otoritas moneter melalui pernaikan suku bunga Sertifikat Bank
       Indonesia (SBI) menyebabkan perbankan tidak mempunyai alternative lain umtuk
       menghimpun dan menyalurkan dana. Konsekuensi dari kebijakan spread negative
       ini adalah bank harus menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dan
       penyaluran dananya
   4) Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru.
       Peraturan dan perundangan baru yang ditetapkan setelah adanya krisis ekonomi
       ini antara lain adalah:
       a) Undang-undang Nomer 3 Tahun 2004 tentang Perubahaan atas Undang-
          undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
       b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.



                                      16
   c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
      undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
   d) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
      tentang Bank Umum.
   e) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
      tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah.
   f) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
      tentang Bank Perkreditan Rakyat.
   g) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
      tentang Bank Perkreditan Rakyat prinsip Syariah.
   h) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
      tentang Bank Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kator
      Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di
      Luar Negeri.
   i) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
      tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.
   j) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
      tentang Persyaratan dab Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank
      Umum.
   k) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
      tentang Persyaratan dab Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank
      Perkreditan Rakyat.
   l) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
      tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
      Umum.
   m) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
      tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
      Perkreditan Rakyat.
5) Jumlah bank menurun.



                                 17
       Kondisi sektor rill yang sanngat lemah, proporsi kredit bermasalah yang semakin
       besar, dan likuditas yang semakin rendah menyebabkan bank makin lama makin
       sulit untuk meneruskan usaha.
d. Kondisi terakhir
   Tiga hal penting menandai kondisi terakhir sector perbankan di Indonesia. Ketiga hal
   tersebut adalah:
   1) Selesainya penyusutan Arsitektur Pernbankan Indonesia (API). Munculnya API
       ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di
       Indonesia mulai tahun 1997.
   2) Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR dan Bank Indonesia untuk
       membentuk atau menyusun:
       a) Lembaga penjamin simpanan
       b) Lembaga pengawas perbankan yang idependen
       c) Otoritas jasa keuangan
   3) Kinerja perbankan yang lebih menunjukan kondisi masa peralihan atau awal masa
       pemulihan dari krisis ekonomi kea rah kondisi perbankan yang lebih sesuai
       dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih
       baik ini antara lain mengarah kepada:
       a) Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik.
       b) Struktur perbankan nasonal yang lebih baik.
       c) Penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten.
   4) Penyaluran dana masyarakat kearah yang lebih mencerminkan bank sebagai
       perantara keuangan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.




                                       18

								
To top