SISTEM POLITIK by v53280

VIEWS: 0 PAGES: 74

									   SISTEM POLITIK

                 Standar Kompetensi
         Menganalisis Sistem Politik di Indonesia




Kompetensi Dasar
1. Mendiskripsikan suprastruktur dan infrastruktur
   politik di Indonesia.
2. Mendiskripsikan perbedaan sistem politik
di berbagai negara
3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik
di Indonesia
Sistem

   Suatu kesatuan yang mengandung
    unsur-unsur atau elemen-elemen atau
    bagian-bagian yang terikat dalam satu
    kesatuan dan saling bergantung


                Almond & powell, 1966:19
    Politik

   Politik:
   Proses pembuatan kebijakan
    pemerintah (publik policy)
   Austin Ranney


   Proses interaksi antara pemerintah
    dengan masyarakat untuk menentukan
    kebaikan bersama bagi masyarakat
    yang tinggal dalam satu wilayah
    tertentu
   Ramlan Surbakti
Sistem Politik

   Mekanisme seperangkat fungsi atau
    peranan dalam struktur politik dalam
    hubungan satu sama lain yang
    menunjukkan suatu proses yang
    langgeng

    Rusandi Sumintapura
               BAGAN SISTEM POLITIK


                       PROSES
 INPUT                                OUTPUT
                     SERANGKAIAN
                       TINDAKAN
                     PENGAMBILAN
                                      PEMENUHAN
 TUNTUTAN             KEPUTUSAN
                                         ATAU
 DUKUNGAN           OLEH LEMBAGA
                                      PENOLAKAN
SIKAP APATIS            POLITIK
                                       ASPIRASI
                    SESUAI FUNGSI
                    MASING-MASING
                   YANG MEMBENTUK
                   STRUKTUR POLITIK




                       FEEDBACK
TUNTUTAN

   Keinginan warga masyarakat yang
    pemenuhannya harus
    diperjuangkan melalui cara-cara
    dan menggunakan sarana politik.
   Contoh :
   tuntutan kenaikan gaji PNS
   pembatalan kenaikan harga BBM
Dukungan
   Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran
    warga masyarakat yang mendorong
    pencapaian tujuan, kepentingan dan
    tindakan pemerintah

   Contoh:
   Memberikan suara dalam pemilu
   Mematuhi aturan hukum yang berlaku
   Memepertahan keputusan pejabat
    yang berwenang
   Kesetiaan kepada negara
Sikap apatis

   Sikap tidak peduli warga negara
    terhadap kehidupan politik yang
    mengindikasikan adanya persolan
    yang harus dipecahkan
Struktur Politik
   Keseluruhan bagian atau
    komponen yang berupa lembaga-
    lembaga dalam suatu sistem
    politik yang menjalankan fungsi
    atau tugas tertentu
   Terdiri dari :
    –Suprastruktur Politik dan
    –Infrastruktur Politik
Fungsi Politik
   1. Merumuskan Kepentingan
   2. Pemaduan Kepentingan
   3. Pembuatan kebijakan Umum
   4. Penerapan Kebijakan
   5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
   6. Komunikasi Politik
   7. Sosialisasi Politik
   8. Rekrutmen Politik
Fungsi merumuskan
kepentingan
   Fungsi menyusun dan
    mengungkapkan tuntutan politik
    dalam satu negara
   Fungsi ini terutama dijalankan oleh
    LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau
    Kelompok Kepentingan (Interest Group)
Fungsi Pemaduan Kepentingan
 Fungsi  menyatupadukan tuntutan-
  tuntutan politik dari berbagai pihak
  dalam suatu negara dan
  mewujudnyatakan ke dalam berbagai
  alternatif kebijakan
 Pihak yang paling bertanggungjawab
  adalan Partai Politik
Fungsi Pembuatan Kebijakan
Umum
   Fungsi untuk memeprtimbangkan berbagai
    alternatif kebijakan yang diusulkan oleh
    partai-partai politik dan pihak lain, untuk
    dipilh salah satu di antaranya sebagai satu
    kebijakan pemerintah

   Pelaku fungsi ini adalah lembaga legeslatis
    dan eksekutif
Fungsi Penerapan
kebijakan
   Fungsi melaksanakan kebijakan yang
    telah ditetapkan oleh pihak yang
    berwenang

   Pelaksana kebijakan ini adalah aparat
    birokrasi pemerintah atau PNS
Fungsi pengawasan
pelaksanaan kebijakan
   Fungsi menyelaraskan perilaku
    masyarakat dan pejabat publik yang
    menentang atau menyeleweng dari
    kebijakan pemerintah, dengan norma-
    norma yang berlaku

   Fungsi ini dilakukan oleh lembaga
    peradilan
Fungsi komunikasi politik

   Proses penyampaian informasi
    mengenai politik dari masyarakat
    kepada pemerintah dan juga dari
    pemerintah kepada masyarakat
   Oleh semua lembaga politik
Sosialisasi politik

   Proses pembentukan sikap dan
    orientasi politik anggota masyarakat
   Oleh semua lembaga politik
Rekrutmen Politik

   Proses menyeleksi orang-orang yang
    akan dipilih atau diangkat sebagai
    pejabat negara atau partai politik
   Oleh semua lembaga politik
SuprastruktuR PolitiK

   Struktur Politik dalam suasana
    pemerintahan (Lembaga Negara)
   Contoh
   MPR
   DPR
   PRESIDEN
   MA
   MK
SuprastruktuR PolitiK

   Suprastruktur politik menjalankan fungsi
    output yaitu:
   Fungsi pengambilan keputusan (decision
    atau rule making), yang dijalankan oleh
    lembaga legeslatif dan atau eksekutif.
   Fungsi pelaksanaan keputusan (rule
    aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi
    dan eksekutif.
   Fungsi pengawasan keputusan( rule
    adjudication) yang dijalankan oleh badan-
    badan kehakiman (yudikaif)
InfrastruktuR PolitiK
   Struktur Politik dalam suasana
    masyarakat
   Contoh:
   PARTAI POLITIK
   KELOMPOK KEPENTINGAN
   KELOMPOK PENEKAN
   MEDIA MASSA
   TOKOH POLITIK
InfrastruktuR PolitiK
   InfraStruktur Politik menjalankan
    fungsi input yaitu;
   Fungsi perumusan dan pegajuan
    kepentingan (interst articulation),
    dijalankan oleh klp kepentingan,
    klp penekan, LSM/NGo/Ornop, dan
    Pers.
   Fungsi pemaduan dan pengajuan
    kepentingan(interest agregation),
    oleh parpol dan tokoh politik.
Partai Politik

   Sekelompok orang yang terorganisir
    yang berusaha untuk mengendalikan
    pemerintahan supaya dapat
    melaksanakan program-programnya
    dan menempatkan anggota-
    anggotanya dalam jabatan
    pemerintah.
Perkembangan Partai Politik di
Indonesia
NO   TAHUN PEMILU     JML PARTAI
 1   1955             34
 2   1971             10
 3   1977             3
 4   1982             3
 5   1987             3
 6   1992             3
 7   1997             3
 8   1999             48
 9   2004             24
KELOMPOK
KEPENTINGAN
   Kelompok ANOMIK

   Kelompok NON - ASOSIASIONAL

   Kelompok INSTITUSIONAL

   Kelompok ASOSIASIONAL
            Media Massa
 Penyalur        Alat
Informasi                   Sarana
                kontrol
                          Pembentuk
                           Pendapat
                             Umum




                              Pelapor
                           pertanggung
    Sarana                   jawaban
   Peringatan               pemerintah
      Dini
     Tokoh Politik
   Transformasi dari peranan non politis
    kepada situasi di mana mereka menjadi
    cukup berbobot memainkan peran politik
   Pengangkatan dan penugasan untk
    menjalankan tugas-tugas politik
KELOMPOK PENEKAN
   1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

   2. Organisasi Sosial Keagamaan

   3. Organisasi Kepemudaan

   4. Organisasi Lingkungan Hidup

   5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM

   6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya
Partai Peserta Pemilu
Tahun 2004
Kelompok Anomik

   Terbentuk dari unsur-unsur dalam
    masyarakat secara spontan dan
    seketika.
   Kelompok ini sering tumpang tindih
    dengan bentuk partisipasi politiklain :
    demonstrasi, kerusuhan, kekerasan
    politk dll.
Kelompok Non
Asosiasional
   Biasanya tidak terorganisir secara rapi
    dan bersifat kadang kala.
   Misal: kel. Keluarga, keturunan,
    etnik,regional, status dll
Kelompok Institusional

   Bersifat resmi dan memiliki fungsi-
    fungsi politik lain di samping artikulasi
    politik
   Koorporasi bisnis, badan legeslatif,
    militer, birokrasi.
Kelompok Asosiasional

   Menyatakan kepentingan dari kelomok
    khusus, memakai tenaga profesional
    yang bekerja penuh, dan memiliki
    prosedur teratur untuk memutuskan
    tuntutan
Partisipasi Politik

   Merupakan kegiatan mengambil
    bagian atau peran serta dalam proses-
    proses politik dalam suatu sistem
    politik
      Bentuk-bentuk partisipasi politik

NO   KONVENSIONAL             NON KONVENSIONAL

1    Pemberian suara          Pengajuan petisi

2    Diskusi Politik          Berdemonstrasi

3    Kegiatan kampannye       Konfrontasi

4    Bergabung dalam          Mogok
     kelompok kepentingan
5    Komunikasi individu      Tindak kekerasan politik
     dengan pejabat politik   terhadap harta benda
6                             Tindak kekerasan politik
                              terhadap manusia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
           Tingkatan Partisipasi Politik

                                     Menyimpang
                            Pembunuh politik, teroris, pembajak
     Aktifivis

                              Pejabat umum, pejabat parpol



 Partisipan                Petugas kampanye, aktif dlm parpol,
                                Aktif dalam proyek sosial


              Menghadiri rapat umum, anggota kelp kepentingan, memberikan suara,
Pengamat              Diskusi politik, perhatian pada perkembangan politik




                                     Orang yang Apolitis
Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik


    1. Pendidikan Politik (usaha
    meningkatkan kesadaran berbangsa
    dan bernegara)
    2. Budaya Politik (sikap dan keyakinan
    sbg perwujudan nilai politik)
    3. Kesadaran Politik (keinsyafan wn
    akan pentingnya urusan kenegaraan)
    4. Sosialisasi Politik (proses dg jalan
    mana orang belajar tentang politik)
Hal-hal yg meneyebabkan timbulnya
          Partisipasi Politik
Modernisasi
Perubahan struktur kelas sosial
Pengaruh kaum intelektual dan
komunikasi massa modern
Konflik di antara kel. Pemimpin politik
Pendekatan dalam Sistem Politik
hal/ 158



   Pendekatan   Sejarah
   Pendekatan   Sosiologis
   Pendekatan   Kultural/Budaya
   Pendekatan   Psycho-Social
   Pendekatan   Filsafat
   Pendekatan   Idiologi
   Pendekatan   Konstitusi dan Hukum
   MACAM-MACAM SISTEM POLITIK

                 1. DEMOKRASI
                    
 Demokrasi adl bentuk pemerintahan yang
  diorganisasikan berdasarkan prinsip-
  prinsip kedaulatan rakyat, persamaan
  politik, konsultasi kepada rakyat, dan
  pemerintahan mayoritas

 (Austin Ranney )
  4 Prinsip dalam pemerintahan demokrasi
1. Kedaulatan rakyat:
    Kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan yang
    pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukan
    di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.
2. Persamaan Politik (political equality)
– Setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama
  untuk partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik
  negara.
3. Konsultasi Kepada Rakyat
– Keputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat oleh
  rakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban
  kepada rakyat.
4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right)
– Keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan
  kehendak mayoritas rakyat
Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi
Menurut Bingham Powel, Jr

   Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim
    bahwa pemerintah tsb mewakili keinginan rakyat
   Pengaturan yang mengorganisasikan
    perundingan untuk memperoleh legitimasi
    dilaksanakan melalui pemilu yang kompetetif
   Sebgian besar orang dewasa dapat ikut dalam
    proses pemilihan baik aktif maupun pasif
   Warga memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa
   Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak
    dasar spt: kebebasan berbicara,berkumpul,
    berorganisasi, dan kebebasan pers.
Prinsip-prinsip Sistem Politik
A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :

1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum
3. Pemerintahan mayoritas
4. Pemilu bebas atau demokratis
5. Parpol lebih dari satu
6. Managemen pemerintahan terbuka
7. Pers bebas
8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas
9. Peradilan bebas tidak memihak
10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem
11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa
    paksaan
12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.
13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau
         perundingan
B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :
1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang.
2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional
3. Negara berdasarkan kekuasaan
4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi
         melalui dekrit (Poil sistem)
5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat
         keabsahan penguasa atau pemerintah negara
6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada
         satu porpol yang memonopoli kekuasaan
7. Manegemen pemerintahan tertutup
8. Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas
9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi
10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa
11. Pemempatan pejabat pemerintahan dengan poil sistem serta tidak
         ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi
12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau
         UUD hanya sebagai lambang saja
13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan
Untuk melindungi kel. minoritas
   Memberi perwakilan proporsional bagi
    kel.minoritas di lembaga pewakilan rakyat.
   Memberi hak veto, yaitu hak untuk menolak
    kebijakan yang dinilai merugikan
    ataumengancam eksisitensi minoritas.
   Memberi otonomi khusus kepada minoritas
    ttg hal-hal yg menjadi urusan kel. minoritas
    itu sendiri
Kel. Minoritas Permanen
   Minoritas yg terbentuk atas dasar ras,
    agama, bahasa, etnis.
   David Betham dan Kvin Boyle
2. KEDIKTATORAN /TOTALITER
Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki

   Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi utk
    memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang
    atau sekelompok kecil elite
   Ciri-ciri :
   Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang
    mencakup segala aspek keberadaan manusia.
   Negara hanya punya satu partai massa tunggal
   Pemerintah mengawasi seluruh keg penduduk dan
    menjalakan sistem teror yg luas melalui pengawasan
    polisi rahasia dg teknologi modern
   Monopoli media massa oleh pemerintah dan partai
    berkuasa
   Adanya kontrol yang kuat melalui kekuatan militer
I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal,
   Komunis dan Pancasila sebagai berikut :
1. Demokrasi Liberal :
  a. Merupakan ciri khas Barat
  b. Berfalsafah Liberalisme
  c. Menganut asas Individualis
  d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan
      Ekonomi
  e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas
  f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya
  g. Multi partai
  h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.
2. Demokrasi Komunis :
    a. Merupakan ciri khas negara komunis
    b. Berfalsafah komunisme
    c. Menganut asas negara sentris
    d. Mengabaikan HAM
    e. Tidak ada kebebasan individu
    f. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan
    g. Mono partai
    h. Contoh : negara RRC, Kuba

3. Demokrasi Pancasila :
   a. Merupakan ciri khas Indonesia
   b. Berfalsafah Pancasila
   c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong
   d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia
   e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab.
    f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang
           disalurkan secara konstitusional
    g. Multi partai
    h. Contoh Negara Indonesia
Sistem Demokrasi Pancasila

   Adalah paham demokrasi yang bersumber
    pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa
    Indonesia yang perwujudannya seperti
    tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
    Aspek-aspek demokrasi
    Pancasila

   Aspek Formal, aspek yang mempersoalkan proses
    dan tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil dalam
    badan prwakilan rakyat.
   Aspek materiil, aspek yang mengemukakan
    gambaran manusia dan mengakui harkat dan
    martabatnya
   Aspek normatif, aspek yang mengungkapkan
    seperangkat norma atau kaidah yang menjadi
    pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan
    negara
Penerapan prinsip Demokrasi Pancasila
hal. 156


   1. Pemerintahan berdasarkan hukum
   2. Perlindungan terhadap HAM
   3. Pengambilan keputususan
       berdasarkan musyawarah
   4. Peradilan yang bebas dan merdeka
   5. Partai politik dan organisasi sosial
   6. Pelaksanaan pemilu
Prinsip-prinsip Sistem Politik
A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :

1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum
3. Pemerintahan mayoritas
4. Pemilu bebas atau demokratis
5. Parpol lebih dari satu
6. Managemen pemerintahan terbuka
7. Pers bebas
8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas
9. Peradilan bebas tidak memihak
10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem
11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa
         paksaan
12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.
13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau
         perundingan
Peranserta dalam Sistem Plitik di
Indonesia

Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia

   Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam
    pemilu
   Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
   Menyukseskan pemilu yang jurdil
   Musyawarah mufakat untuk kepentingan
    bersama
   Mendukung dalam usaha pembelaan negara
   Menghormati kebebasan hidup beragama
Peranserta dalam Sistem Politik di
Indonesia

Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia

   Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam
    pemilu
   Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
   Menyukseskan pemilu yang jurdil
   Musyawarah mufakat untuk kepentingan
    bersama
  Saya belum
jelas Pak.....!!!!




                      Ya, ya ....
                     Sabar nak...!!

								
To top