KH Ahmad Dahlan

Document Sample
KH Ahmad Dahlan Powered By Docstoc
					                             KH Ahmad Dahlan

Muhammad Darwisy (Nama Kecil Kyai Haji Ahmad Dahlan) dilahirkan dari kedua
orang tuanya, yaitu KH. Abu Bakar (seorang ulama dan Khatib terkemuka di Mesjid
Besar Kesultanan Yogyakarta) dan Nyai Abu Bakar (puteri dari H. Ibrahim yang
menjabat sebagai penghulu kesultanan juga). Ia merupakan anak ke-empat dari tujuh
orang bersaudara yang keseluruhanya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya.

Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim,
seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan
pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa (Kutojo dan
Safwan, 1991). Adapun silsilahnya ialah Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan) bin KH.
Abu Bakar bin KH. Muhammad Sulaiman bin Kiyai Murtadla bin Kiyai Ilyas bin
Demang Djurung Djuru Kapindo bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana
Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana Muhammad Fadlul'llah (Prapen) bin
Maulana 'Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim (Yunus Salam,
1968: 6).
Muhammad Darwisy dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil yang mengajarinya
pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun
(1883), lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa arab di Makkah selama
lima tahun. Di sinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam
dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rasyid Ridha, dan ibn Taimiyah.

Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwisy.
Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak
kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah,
yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan (ke-Islaman) di sebagian
besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks (kolot). Ortodoksi ini dipandang
menimbulkan kebekuan ajaran Islam, serta stagnasi dan dekadensi (keterbelakangan)
ummat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan
diperbaharui, dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali
kepada al-Qur'an dan al-Hadits.
Pada usia 20 tahun (1888), ia kembali ke kampungnya, dan berganti nama Ahmad
Dahlan. Sepulangnya dari Makkah ini, iapun diangkat menjadi khatib amin di lingkungan
Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902-1904, ia menunaikan ibadah haji untuk kedua
kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di
Makkah.

Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai
Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang
Pahlawanan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah,
KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti
Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah (Kutojo dan Safwan, 1991).
Di samping itu, KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H.
Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH.
Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah
(adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah
dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta (Yunus Salam, 1968: 9).

Sebagai seorang yang sangat hati-hati dalam kehidupan sehari-harinya, ada sebuah
nasehat yang ditulisnya dalam bahasa Arab untuk dirinya sendiri, yaitu :
"Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang
akan mengejutkan engkau, yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu
melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai
Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah,
sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari
sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu, dan
tinggalkanlah lainnya (diterjemahkan oleh Djarnawi Hadikusumo).


Dari pesan itu tersirat sebuah semangat yang besar tentang kehidupan akhirat. Dan untuk
mencapai kehidupan akhirat yang baik, maka Dahlan berpikir bahwa setiap orang harus
mencari bekal untuk kehidupan akhirat itu dengan memperbanyak ibadah, amal saleh,
menyiarkan dan membela agama Allah, serta memimpin ummat ke jalan yang benar dan
membimbing mereka pada amal dan perjuangan menegakkan kalimah Allah. Dengan
demikian, untuk mencari bekal mencapai kehidupan akhirat yang baik harus mempunyai
kesadaran kolektif, artinya bahwa upaya-upaya tersebut harus diserukan (dakwah) kepada
seluruh ummat manusia melalui upaya-upaya yang sistematis dan kolektif.

Kesadaran seperti itulah yang menyebabkan Dahlan sangat merasakan kemunduran
ummat islam di tanah air. Hal ini merisaukan hatinya. Ia merasa bertanggung jawab
untuk membangunkan, menggerakkan dan memajukan mereka. Dahlan sadar bahwa
kewajiban itu tidak mungkin dilaksanakan seorang diri, tetapi harus dilaksanakan oleh
beberapa orang yang diatur secara seksama. Kerjasama antara beberapa orang itu tidak
mungkin tanpa organisasi.

Untuk membangun upaya dakwah (seruan kepada ummat manusia) tersebut, maka
Dahlan gigih membina angkatan muda untuk turut bersama-sama melaksanakan upaya
dakwah tersebut, dan juga untuk meneruskan dan melangsungkan cita-citanya
membangun dan memajukan bangsa ini dengan membangkitkan kesadaran akan
ketertindasan dan ketertinggalan ummat Islam di Indonesia. Strategi yang dipilihnya
untuk mempercepat dan memperluas gagasannya tentang gerakan dakwah
Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon pamongpraja (calon pejabat) yang
belajar di OSVIA Magelang dan para calon guru yang belajar di Kweekschool Jetis
Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan
agama Islam di kedua sekolah tersebut.

Dengan mendidik para calon pamongpraja tersebut diharapkan akan dengan segera
memperluas gagasannya tersebut, karena mereka akan menjadi orang yang mempunyai
pengaruh luas di tengah masyarakat. Demikian juga dengan mendidik para calon guru
yang diharapkan akan segera mempercepat proses transformasi ide tentang gerakan
dakwah Muhammadiyah, karena mereka akan mempunyai murid yang banyak. Oleh
karena itu, Dahlan juga mendirikan sekolah guru yang kemudian dikenal dengan
Madrasah Mu'allimin (Kweekschool Muhammadiyah) dan Madrasah Mu'allimat
(Kweekschool Istri Muhammadiyah). Dahlan mengajarkan agama Islam dan tidak lupa
menyebarkan cita-cita pembaharuannya.

Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah
Muhammadiyah, ia juga tidak lupa akan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai
tanggung jawab pada keluarganya. Ia dikenal sebagai salah seorang keturunan bangsawan
yang menduduki jabatan sebagai Khatib Masjid Besar Yogyakarta yang mempunyai
penghasilan yang cukup tinggi. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang
wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan
profesi entrepreneurship yang cukup menggejala di masyarakat.


Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-
gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah
kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi
Jam'iyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Comite Pembela Kanjeng Nabi
Muhammad saw.

Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk
melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi nusantara. Ahmad Dahlan ingin
mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan
agama Islam. Ia ingin mengajak ummat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut
tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18
Nopember 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan
organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi,
baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan
hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang
menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru
bangsa Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lain. Bahkan ada pula orang
yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan
sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam
di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada
Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru
dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22
Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya
boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul
kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi.
Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari,
dan Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas
bertentangan dengan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya,
maka KH. Ahmad Dahlan mensiasatinya dengan menganjurkan agar cabang
Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain.

Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, di Garut
dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah
Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah.
Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan
perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam.
Perkumpulan-perkumpulan dan Jama'ah-jama'ah ini mendapat bimbingan dari
Muhammadiyah, yang di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya
Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub,
Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kan,u wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul
Muslimin, Syahratul Mubtadi (Kutojo dan Safwan, 1991: 33).

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan
mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang
dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di
berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan
kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah
makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada
tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda
untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini
dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Dalam bulan Oktober 1922, Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah dalam
kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diselenggarakan oleh Sarikat Islam (SI) guna
mencari aksi baru untuk konsolidasi persatuan ummat Islam. Dalam kongres tersebut,
Muhammadiyah dan Al-Irsyad (perkumpulan golongan Arab yang berhaluan maju di
bawah pimpinan Syeikh Ahmad Syurkati) terlibat perdebatan yang tajam dengan kaum
Islam ortodoks dari Surabaya dan Kudus. Muhammadiyah dipersalahkan menyerang
aliran yang telah mapan (tradisionalis-konservatif) dan dianggap membangun mazhab
baru di luar mazhab empat yang telah ada dan mapan.

Muhammadiyah juga dituduh hendak mengadakan tafsir Qur'an baru, yang menurut
kaum ortodoks-tradisional merupakan perbuatan terlarang. Menanggapi serangan
tersebut, Ahmad Dahlan menjawabnya dengan perkataan, "Muhammadiyah berusaha
bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan terbekelakang. Banyak penganut
Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama dari pada Qur'an dan Hadits. Umat Islam
harus kembali kepada Qur'an dan Hadits. Harus mempelajari langsung dari sumbernya,
dan tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir".
Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah
Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses
evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam
aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan duabelas kali
pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah Algemeene
Vergadering (persidangan umum).

Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui
pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia
menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657
tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut :

KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari
nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran
Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan
beramal bagi masyarakat dan ummat, dengan dasar iman dan Islam.
Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan
pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa
ajaran Islam.
Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) telah mempelopori
kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan.
                                  KH Ibrahim
Sebelum Dahlan wafat, ia berpesan pada sahabat-sahabatnya agar tongkat kepemimpinan
Muhamadiyah sepeniggalnya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Mula-mula KH.
Ibrahim yang terkenal sebagai ulama besar menyatakan tidak sanggup memikul beban
yang demikian berat itu. Namun atas desakan sahabat-sahabatnya agar amanat pendiri
Muhammadiyah bisa dipenuhi, akhirnya dia bisa menerimanya. Kepemimpinannya dalam
Muhammadiyah dikukuhkan pada bulan Maret 1923 dalam Rapat Tahunan Anggota
Muhammadiyah sebagai Voorzitter Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia Timur
(Soedja`, 1933: 232). KH. Ibrahim dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta pada
tanggal 7 Mei 1874. Ia adalah putra dari KH. Fadlil Rachmaningrat, seorang Penghulu
Hakim Negeri Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke VII
(Soedja`. 1933: 227), dan ia merupakan adik kandung Nyai Ahmad Dahlan.

Ibrahim menikah dengan Siti Moechidah binti Abdulrahman alias Djojotaruno (Soeja`.
1933:228) pada tahun 1904. Pernikahannya dengan Siti Moechidah ini tidak berlangsung
lama, karena istrinya segera dipanggil menghadap Allah. Selang beberapa waktu
kemudian Ibrahim menikah dengan ibu Moesinah putri ragil dari KH. Abdulrahman (adik
kandung dari ibu Moechidah).

Ibu Moesinah (Nyai Ibrahim yang ke-2) dikaruniai usia yang cukup panjang yaitu sampai
108 tahun, dan baru meninggal pada 9 September 1998. Menurut penilaian para sahabat
dan saudaranya, Ibu Moesinah Ibrahim merupakan potret wanita zuhud, penyabar, gemar
sholat malam dan gemar silaturahmi. Karena kepribadiannya itulah maka Hj. Moesinah
sering dikatakan sebagai ibu teladan (Suara `Aisyiyah. No.1/1999: 20).

Masa kecil Ibrahim dilalui dalam asuhan orang tuanya dengan diajarkan mengkaji al-
Qur'an sejak usia 5 tahun. Ia juga dibimbing memperdalam ilmu agama oleh saudaranya
sendiri (kakak tertua), yaitu KH. M. Nur. Ia menunaikan ibadah haji pada usia 17 tahun,
dan dilanjutkan pula menuntut ilmu di Mekkah selama lebih kurang 7-8 tahun. Pada
tahun 1902 ia pulang ke tanah air karena ayahnya sudah lanjut usia.

KH. Ibrahim yang selalu mengenakan jubah panjang dan sorban dikenal sebagai ulama
besar dan berilmu tinggi. Setibanya di tanah air, KH. Ibrahim mendapat sambutan yang
luar biasa dari masyarakat. Banyak orang berduyun-duyun untuk mengaji kehadapan KH.
Ibrahim. Beliau termasuk seorang ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat
dalam ilmunya dan disegani. Ia hafal (hafidh) al-Quran dan ahli qira'ah (seni baca Al-
Quran), serta mahir berbahasa Arab. Sebagai seorang Jawa, ia sangat dikagumi oleh
banyak orang karena keahlian dan kefasihannya dalam penghafalan Al-Qur'an dan bahasa
Arab. Pernah orang begitu kagum dan takjub, ketika dalam pidato pembukaan (khutbah
al-'arsy atau sekarang disebut khutbah iftitah) Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit
Tingi Sumatera Barat pada tahun 1939, ia menyampaikan dalam bahasa Arab yang fasih.
KH. Ibrahim juga memimpin kaum ibu supaya rajin beramal dan beribadah, senantiasa
mengingat Allah, rajin mengerjakan perintah agama Islam dan diberi nama Adz-
Dzakiraat (Soedja`, 1933: 136). Perkumpulan Adz-Dzakiraat ini banyak memberikan jasa
kepada Muhammadiyah dan `Aisyiyah, misalnya banyak membantu pencarian dana
untuk Kas Muhammadiyah, `Aisyiyah, PKU, Bagian Tabligh, dan bagian Taman
Poestaka.

Pengajian yang diasuh KH. Ibrahim itu memakai metode sorogan dan weton. Pengajian
dilaksanakan setiap hari, kecuali hari Jum`at dan Selasa. Dalam menerapkan dua macam
metode tersebut, dipakai waktu yang berbeda, yaitu :
Pada pagi hari mulai pukul 07.00 sampai 09.00 dengan cara sorogan, yaitu mengaji
dengan diajar seorang demi seorang/satu persatu, terutama untuk anak-anak muda yang
ada di Kauman pada saat itu.
Pada waktu sore hari sesudah ashar sampai kurang lebih pukul 17.00 dengan cara weton,
yaitu cara mengajar mengaji dengan cara Kyai membaca sedang santri-santrinya
mendengarkan dengan memegang kitabnya masing-masing.

Semenjak kepemimpinan Ibrahim, kemajuan Muhammadiyah begitu pesat.
Muhammadiyah berkembang di seluruh Indonesia, dan meresap di seluruh Jawa dan
Madura. Kongres-kongres mulai diselenggarakan di luar kota Yogyakarta, seperti
Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya, Kongres Muhammadiyah ke-16 di
Pekalongan, Kongres Muhammadiyah ke-17 di Solo, Kongres Muhammadiyah ke-19 di
Bukittinggi, Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makasar, dan Kongres Muhammadiyah
ke-22 di Semarang. Dengan berpindah-pindahnya tempat kongres tersebut, maka
Muhammadiyah dapat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut catatan Bapak AR Fachruddin (1991), pada masa kepemimpinan KH. Ibrahim,
kegiatan-kegiatan yang dapat dikatakan menonjol, penting dan patut dicatat adalah :
Pada tahun 1924, Ibrahim mendirikan Fonds Dachlan yang bertujuan membiayai sekolah
untuk anak-anak miskin. Pada tahun 1925, ia juga mengadakan khitanan massal. Di
samping itu, ia juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-
putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar
disebarluaskan ke luar Jawa (AR Fachruddin, 1991).
Pada periode kepemimpinan Ibrahim, Muhammadiyah sejak tahun 1928 mengirim putra-
putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah (Mu`allimin, Mu`allimat, Tabligh School,
Normaalschool) ke seluruh pelosok tanah air, yang kemudian di kenal dengan 'anak
panah Muhammadiyah' (AR Fachruddin, 1991).
Pada Kongres Muhammadiyah di Solo pada tahun 1929, yaitu pada masa
kepemimpinannya, Muhammadiyah mendirikan Uitgeefster My, yaitu badan usaha
penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah yang bernanung di bawah Majelis Taman
Pustaka. Pada waktu itu pula terjadi penurunan gambar Ahmad Dahlan karena pada saat
itu ada gejala mengkultuskan beliau. Sementara dalam Kongres Muhammadiyah ke-21 di
Makasar pada tahun 1932 memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar
(dagblaad). Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Muhammadiyah Cabang
Solo, yang di kemudian hari dinamakan Adil.
KH. Ibrahim selalu terpilih kembali sebagai ketua dalam dalam sepuluh kali Kongres
Muhammadiyah selama periode kepemimpinannya. Ia lebih banyak memberikan
kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk mengekspresikan aktivitasnya dalam gerakan
dakwah Muhammadiyah. Di samping itu, ia juga berhasil dalam membimbing gerakan
Aisyiyah untuk semakin maju, tertib, dan kuat. Ia juga berhasil dalam meningkatkan
kualitas takmirul masajid (pengelolaan masjid-masjid), serta berhasil pula dalam
mendorong berdirinya Koperasi Adz-Dzakirat.
Dalam masa kepemimpinannya, Muhammadiyah pernah mengalami fitnah dari pihak-
pihak yang tidak suka akan kemajuan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan pengurus
besarnya dianggap sebagai kaki tangan Politieke Economische Bond (PEB), sebuah
organisasi yang dibentuk oleh persatuan pabrik gula yang dimiliki Belanda. Tujun PEB
ialah untuk mengatur koordinasi dan kerjasama antar-pabrik gula di Jawa Tengah dan
Jawa Timur dalam produksi, pemasaran, dan juga dalam aspek sosial-budaya yang ada
hubungannya dengan politik-ekonomi pabrik gula. PEB mendirikan perkumpulan dengan
nama Jam'iyatul Hasanah yang bertujuan untuk menghimpun guru-guru agama dan
membiayai mereka untuk mengajarkan agama Islam kepada buruh-buruh di pabrik gula.
Dengan demikian, fitnahan terhadap Pengurus Besar Muhammadiyah semakin besar
karena Pengurus Besar Muhammadiyah dianggap telah bekerjasama dan menerima dana
dari PEB yang merupakan kaki-tangan Belanda. Namun fitnahan tersebut bisa diatasi
dengan keterbukaan dalam kepemimpinan KH. Ibrahim dengan mengundang para utusan
dari cabang-cabang Muhammadiyah untuk memeriksa keuangan dan notulensi rapat di
Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta, dan terbukti bahwa fitnahan tersebut
tidak benar.
Pada periode kepemimpinan KH. Ibrahim telah diselenggarakan sepuluh kali Rapat
Tahunan Muhammadiyah yang terus-menerus memilihnya sebagai Ketua Pengurus Besar
Muhammadiyah. Mulai tahun 1926, istilah Rapat Tahunan Muhammadiyah diganti
menjadi Kongres Muhammadiyah yang bertempat di Surabaya sebagai Kongres
Muhammadiyah ke-5.
KH. Ibrahim wafat dalam usia yang masih sangat muda, 46 tahun, pada awal tahun 1934
setelah menderita sakit agak lama. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah
mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-
22 di Semarang pada tahun 1933 (Kongres Muhammadiyah terakhir dalam periode
kepemimpinan KH. Ibrahim) cabang-cabang Muhammadiyah telah berdiri hampir di
seluruh tanah air.
                                  KH Hisyam
Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga ialah Kiai Haji Hisyam. Ia dipilih dan
dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres
Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Ia adalah murid langsung dari KH.
Ahmad Dahlan, yang juga adalah seorang abdi dalem ulama dalam Kesultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat. KH. Hisyam lahir di kampung Kauman Yogyakarta tanggal
10 November 1883 dan wafat pada tanggal 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhamadiyah
selama tiga tahun. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di
Yogyakarta tahun 1934, kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di
Banjarmasin pada tahun 1935, dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres
Muhammadiyah ke-25 di Batavia (Jakarta) pada tahun 1936.

Yang paling menonjol pada diri Hisyam adalah ketertiban administrasi dan manajemen
organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian
Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik
pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin dari pendidikan putra-
putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan pemerintah. Dua orang
putranya disekolahkan menjadi guru yang saat itu disebut sebagai bevoegd yang akhirnya
menjadi guru di HIS met de Qur'an Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta. satu
orang putranya menamatkan studi di Hogere Kweekschool di Purworejo, dan seorang lagi
menamatkan studi di Europese Kweekschool Surabaya. Kedua sekolah tersebut
merupakan sekolah yang didirikan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mendidik calon
guru yang berwenang untuk mengajar HIS Gubernemen.

Tak ayal lagi bahwa dunia pendidikan pada periode kepemimpinan Hisyam mengalami
perkembangan yang sangat pesat, dan juga bahwa ketertiban dalam administrasi dan
organisasi juga semakin mantap. Hal ini terjadi barangkali karena KH. Hisyam pada
periode kepemimpinan sebelumnya telah menjadi Ketua Bagian Sekolah (saat ini disebut
Majelis Pendidikan) dalam Pengurus Besar Muhammadiyah.

Pada periode kepemimpinan Hisyam ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar
tiga tahun (volkschool atau sekolah desa) dengan menyamai persyaratan dan kurikulum
sebagaimana volkschool gubernemen. Setelah itu, dibuka pula vervolgschool
Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka bermunculan volkschool
dan vervolgschool Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah
kolonial Belanda membuka standaardschool, yaitu sekolah dasar enam tahun, maka
Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu. Bahkan,
Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inlandse School met de Qur'an
Muhammadiyah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan
Hollands Inlandse School met de Bijbel.
Kebijakan Hisyam dalam memimpin Muhammadiyah saat itu diarahkan pada
modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga selaras dengan kemajuan
pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Ia
berpikir bahwa masyarakat yang ingin memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah
umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah
kolonial, karena Muhammadiyah sendiri telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang
mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah, bahkan masih dapat
pula dipelihara pendidikan agama bagi putra-putri mereka. Walaupun harus memenuhi
persyaratan-persyaratan yang berat, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah
akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan dari pemerintah kolonial
saat itu.

Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah KH Hisyam mau bekerjasama dengan
pemerintah kolonial dengan bersedia menerima bantuan keuangan, dari pemerintah
kolonial, walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan
pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu. Hal inilah yang menyebabkan
Hisyam dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari Taman Siswa dan Syarikat
Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif. Namun Hisyam berpendirian
bahwa subsidi pemerintah saat itu merupakan hasil pajak yang diperas oleh pemerintah
kolonial dari masyarakat Indonesia, terutama ummat Islam. Dengan subsidi tersebut,
Muhammadiyah bisa memanfaatkannya untuk membangun kemajuan bagi pendidikan
Muhammadiyah yang pada akhirnya juga akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini.
Menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika subsidi tersebut
ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah Kristen yang
didirikan pemerintah kolonial yang hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda.

Berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang pesat pada periode Hisyam,
maka pada akhir tahun 1932, Muhammadiyah sudah memiliki 103 Volkschool, 47
Standaardschool, 69 Hollands Inlandse School (HIS), dan 25 Schakelschool, yaitu
sekolah lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid Lager
Onderwijs yang setingkat SLTP saat ini) bagi murid tamatan vervolgschool atau
standaardschool kelas V. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai
bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu
merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai
kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Katolik, dan sekolah-
sekolah Protestan.
Berkat jasa-jasa Hisyam dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, maka ia pun
akhirnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu berupa
bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van Oranje Nassau. Ia dinilai telah berjasa kepada
masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendirikan
berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia.
                              KH Mas Mansyur
Sebelum Muhammadiyah Cabang Surabaya didirikan, KH. Ahmad Dahlan sudah sering
melakukan tabligh ke daerah ini. Tabligh-tabligh itu dilaksanakan berupa pengajian yang
diselenggarakan di Peneleh Surabaya. Dalam pengajian-pengajian itulah Bung Karno dan
Roeslan Abdul Gani untuk pertama kalinya mendengarkan penjelasan tentang ajaran
Islam dari KH. Ahmad Dahlan. Setiap melaksanakan tabligh di Surabaya, KH. Ahmad
Dahlan biasanya bermalam di penginapan. Akan tetapi suatu malam ia didatangi oleh
seorang tamu yang memintanya agar setiap KH. Ahmad Dahlan ke Surabaya bersedia
untuk menginap di rumahnya. Tamu itu ialah Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur selalu
mengikuti pengajian yang diberikan oleh KH. Ahmad Dahlan, dan ia sangat tertarik oleh
isi kajian yang diberikannya, serta tertarik juga akan kesederhanaannya.

Mas Mansur lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 Masehi di Surabaya. Ibunya
bernama Raudhah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga Pesantren Sidoresmo
Wonokromo Surabaya. Ayahnya bernama KH. Mas Ahmad Marzuqi, seorang pioneer
Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia berasal dari keturunan
bangsawan Astatinggi Sumenep, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di
Masjid Agung Ampel Surabaya, suatu jabatan terhormat pada saat itu.

Masa kecilnya dilalui dengan belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia
juga belajar di Pesantren Sidoresmo, dengan Kiai Muhammad Thaha sebagai gurunya.
Pada tahun 1906, ketika Mas Mansur berusia sepuluh tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke
Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana, dia mengkaji al-Qur`an dan
mendalami kitab Alfiyah ibn Malik kepada Kiai Khalil. Belum lama dia belajar di sana
kurang lebih dua tahun, Kia Khalil meninggal dunia, sehingga Mas Mansur
meninggalkan pesantren itu dan pulang ke Surabaya.

Sepulang dari Pondok Pesantren Demangan pada tahun 1908, oleh orang tuanya
disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah pada Kiai Mahfudz
yang berasal dari Pondok Pesantren Termas Jawa Tengah. Setelah kurang lebih empat
tahun belajar di sana, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Penguasa
Arab Saudi, Syarif Hussen, mengeluarkan instruksi bahwa orang asing harus
meninggalkan Makkah supaya tidak terlibat sengketa itu. Pada mulanya ayah Mas
Mansur tidak mengizinkannya ke Mesir, karena citra Mesir (Kairo) saat itu kurang baik
di mata ayahnya, yaitu sebagai tempat bersenang-senang dan maksiat. Meskipun
demikian, Mas Mansur tetap melaksanakan keinginannya tanpa izin orang tuanya.
Kepahitan dan kesulitan hidup--karena tidak mendapatkan kiriman uang dari orang
tuanya untuk biaya sekolah dan biaya hidup--harus dijalaninya. Oleh karena itu, dia
sering berpuasa Senin dan Kamis dan mendapatkan uang dan makanan dari masjid-
masjid. Keadaan ini berlangsung kurang lebih satu tahun, dan setelah itu orang tuanya
kembali mengiriminya dana untuk belajar di Mesir.
Di Mesir, dia belajar di Perguruan Tinggi Al-Azhar pada Syaikh Ahmad Maskawih.
Suasana Mesir pada saat itu sedang gencar-gencarnya membangun dan menumbuhkan
semangat kebangkitan nasionalisme dan pembaharuan. Banyak tokoh memupuk
semangat rakyat Mesir, baik melalui media massa maupun pidato. Mas Mansur juga
memanfaatkan kondisi ini dengan membaca tulisan-tulisan yang tersebar di media massa
dan mendengarkan pidato-pidatonya. Ia berada di Mesir selama kurang lebih dua tahun.
Sebelum pulang ke tanah air, terlebih dulu dia singgah dulu di Makkah selama satu tahun,
dan pada tahun 1915 dia pulang ke Indonesia.

Sepulang dari belajar di Mesir dan Makkah, ia menikah dengan puteri Haji Arif yaitu Siti
Zakiyah yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Dari hasil pernikahannya itu, mereka
dikaruniai enam orang anak, yaitu Nafiah, Ainurrafiq, Aminah, Muhammad Nuh,
Ibrahim dan Luk-luk. Di samping menikah dengan Siti Zakiyah, dia juga menikah dengan
Halimah. Dia menjalani hidup dengan istri kedua ini tidak berlangsung lama, hanya dua
tahun, karena pada tahun 1939 Halimah meninggal dunia.

Langkah awal Mas Mansur sepulang dari belajar di luar negeri ialah bergabung dalam
Syarikat Islam. Peristiwa yang dia saksikan dan alami baik di Makkah, yaitu terjadinya
pergolakan politik, maupun di Mesir, yaitu munculnya gerakan nasionalisme dan
pembaharuan merupakan modal baginya untuk mengembangkan sayapnya dalam suatu
organisasi. Pada saat itu, SI dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, dan terkenal sebagai
organisasi yang radikal dan revolusioner. Ia dipercaya sebagai Penasehat Pengurus Besar
SI.

Di samping itu, Mas Mansur juga membentuk majelis diskusi bersama Abdul Wahab
Hasbullah yang diberi nama Taswir al-Afkar (Cakrawala Pemikiran). Terbentuknya
majelis ini diilhami oleh Masyarakat Surabaya yang diselimuti kabut kekolotan.
Masyarakat sulit diajak maju, bahkan mereka sulit menerima pemikiran baru yang
berbeda dengan tradisi yang mereka pegang. Taswir al-Afkar merupakan tempat
berkumpulnya para ulama Surabaya yang sebelumnya mereka mengadakan kegiatan
pengajian di rumah atau di surau masing-masing. Masalah-masalah yang dibahas
berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat keagamaan murni sampai masalah
politik perjuangan melawan penjajah.

Aktivitas Taswir al-Afkar itu mengilhami lahirnya berbagai aktivitas lain di berbagai
kota, seperti Nahdhah al-Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang menitikberatkan pada
pendidikan. Sebagai kelanjutan Nahdhah al-Wathan, Mas Mansur dan Abdul Wahab
Hasbullah mendirikan madrasah yang bernama Khitab al-Wathan (Mimbar Tanah Air),
kemudian madrasah Ahl al-Wathan (Keluarga Tanah Air) di Wonokromo, Far'u al-
Wathan (Cabang Tanah Air) di Gresik dan Hidayah al-Wathan (Petunjuk Tanah Air) di
Jombang. Kalau diamati dari nama yang mereka munculkan, yaitu wathan yang berarti
tanah air, maka dapat diketahui bahwa kecintaan mereka terhadap tanah air sangat besar.
Mereka berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia dan berusaha mengajak mereka untuk
membebaskan tanah air dari belenggu penjajah. Pemerintahan sendiri tanpa campur
tangan bangsa lain itulah yang mereka harapkan.
Taswir al-Afkar merupakan wadah yang diskusinya mau tidak mau permasalahan yang
mereka diskusikan merembet pada masalah khilafiyah, ijtihad, dan madzhab. Terjadinya
perbedaan pendapat antara Mas Mansur dengan Abdul Wahab Hasbullah mengenai
masalah-masalah tersebut yang menyebabkan Mas Mansur keluar dari Taswir al-Afkar.

Mas Mansur juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang berbobot. Pikiran-pikiran
pembaharuannya dituangkannya dalam media massa. Majalah yang pertama kali
diterbitkan bernama Suara Santri. Kata santri digunakan sebagai nama majalah, karena
pada saat itu kata santri sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, Majalah Suara
Santri mendapat sukses yang gemilang. Majalah Jinem merupakan majalah kedua yang
pernah diterbitkan oleh Mas Mansur. Majalah ini terbit dua kali sebulan dengan
menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab. Kedua majalah tersebut merupakan
sarana untuk menuangkan pikiran-pikirannya dan mengajak para pemuda melatih
mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan. Melalui majalah itu Mas Mansur
mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Di samping
itu, Mas Mansur juga pernah menjadi redaktur majalah Kawan Kita di Surabaya.

Tulisan-tulisan Mas Mansur pernah dimuat di Majalah Siaran dan Majalah Kentungan di
Surabaya; Penaganjur dan Islam Bergerak di Yogyakarta; Panji Islam dan Pedoman
Masyarakat di Medan dan Adil di Solo. Di samping melalui majalah-majalah, Mas
Mansur juga menuliskan ide dan gagasannya dalam bentuk buku, antara lain yaitu Hadits
Nabawiyah; Syarat Syahnya Nikah; Risalah Tauhid dan Syirik; dan Adab al-Bahts wa al-
Munadlarah.

Di samping aktif dalam bidang tulis-menulis, dia juga aktif dalam organisasi, meskipun
aktivitasnya dalam organisasi menyita waktunya dalam dunia jurnalistik. Pada tahun
1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansur dalam
Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah
sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki
dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua
Cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah
Jawa Timur. Puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua
Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937-1943.

Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres
Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937. Banyak hal pantas
dicatat sebelum Mas Mansur terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.
Suasana yang berkembang saat itu ialah ketidakpuasan angkatan muda Muhammadiyah
terhadap kebijakan Pengurus Besar Muhammadiyah yang terlalu mengutamakan
pendidikan, yaitu hanya mengurusi persoalan sekolah-sekolah Muhammadiyah, tetapi
melupakan bidang tabligh (penyiaran agama Islam). Angkatan Muda Muhammadiyah
saat itu berpendapat bahwa Pengurus Besar Muhammadiyah hanya dikuasai oleh tiga
tokoh tua, yaitu KH. Hisyam (Ketua Pengurus Besar, KH. Mukhtar (Wakil Ketua), dan
KH. Syuja' sebagai Ketua Majelis PKO (Pertolongan Kesedjahteraan Oemoem).
Situasi bertambah kritis ketika dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada
tahun 1937, ranting-ranting Muhammadiyah lebih banyak memberikan suara kepada tiga
tokoh tua tersebut. Kelompok muda di lingkungan Muhammadiyah semakin kecewa.
Namun setelah terjadi dialog, ketiga tokoh tersebut ikhlas mengundurkan diri.

Setelah mereka mundur lewat musyawarah, Ki Bagus Hadikusumo diusulkan untuk
menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, namun ia yang menolak. Kiai Hadjid
juga menolak ketika ia dihubungi untuk menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.
Perhatian pun diarahkan kepada Mas Mansur (Konsul Muhammadiyah Daerah
Surabaya). Pada mulanya Mas Mansur menolak, tetapi setelah melalui dialog panjang ia
bersedia menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.

Pergeseran kepemimpinan dari kelompok tua kepada kelompok muda dalam Pengurus
Besar Muhammadiyah tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah saat itu sangat
akomodatif dan demokratis terhadap aspirasi kalangan muda yang progresif demi
kemajuan Muhammadiyah, bukan demi kepentingan perseorangan. Bahkan Pengurus
Besar Muhammadiyah pada periode Mas Mansur juga banyak didominasi oleh angkatan
muda Muhammadiyah yang cerdas, tangkas, dan progresif.

Terpilihnya Mas Mansur sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah
meniscayakannya untuk pindah ke Yogyakarta bersama keluarganya. Untuk menopang
kehidupannya, Muhammadiyah tidak memberikan gaji, melainkan ia diberi tugas sebagai
guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, sehingga ia mendapatkan penghasilan dari
sekolah tersebut. Sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansur juga
bertindak disiplin dalam berorganisasi. Sidang-sidang Pengurus Besar Muhammadiyah
selalu diadakan tepat pada waktunya. Demikian juga dengan para tamu Muhammadiyah
dari daerah-daerah. Berbeda dari Pengurus Besar Muhammadiyah sebelumnya yang
seringkali menyelesaikan persoalan Muhammadiyah di rumahnya masing-masing, Mas
Mansur selalu menekankan bahwa kebiasaan seperti itu tidak baik bagi disiplin
organisasi, karena Pengurus Besar Muhammadiyah telah memiliki kantor sendiri beserta
segenap karyawan dan perlengkapannya. Namun ia tetap bersedia untuk menerima
silaturrahmi para tamu Muhammadiyah dari daerah-daerah itu di rumahnya untuk urusan
yang tidak berkaitan dengan Muhammadiyah.

Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah
Muhammadiyah 1938-1949. Ada duabelas langkah yang dicanangkannya. Selain itu, Mas
Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik ummat Islam
saat itu. Yang perlu untuk pula dicatat, Mas Mansur tidak ragu mengambil kesimpulan
tentang hukum bank, yakni haram, tetapi diperkenankan, dimudahkan, dan dimaafkan,
selama keadaan memaksa untuk itu. Ia berpendapat bahwa secara hukum bunga bank
adalah haram, tetapi ia melihat bahwa perekonomian ummat Islam dalam kondisi yang
sangat memprihatinkan, sedangkan ekonomi perbankan saat itu sudah menjadi suatu
sistem yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, jika ummat Islam tidak memanfaatkan
dunia perbankan untuk sementara waktu, maka kondisi perekonomian ummat Islam akan
semakin turun secara drastis. Dengan demikian, dalam kondisi keterpaksaan tersebut
dibolehkan untuk memanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian
ummat Islam.

Dalam perpolitikan ummat Islam saat itu, Mas Mansur juga banyak melakukan gebrakan.
Sebelum menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansur sebenarnya sudah
banyak terlibat dalam berbagai aktivitas politik ummat Islam. Setelah menjadi Ketua
Pengurus Besar Muhammadiyah, ia pun mulai melakukan gebrakan politik yang cukup
berhasil bagi ummat Islam dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia
(MIAI) bersama KHA. Dahlan dan KH. Wahab Hasbullah yang keduanya dari Nahdlatul
Ulama (NU). Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) bersama Dr.
Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII). Demikian juga ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas
Mansur termasuk dalam empat orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang
terkenal dengan empat serangkai, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar
Dewantara, dan Mas Mansur.

Katerlibatannya dalam empat serangkai mengharuskannya pindah ke Jakarta, sehingga
Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo.
Namun kekejaman pemerintah Jepang yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia
menyebabkannya tidak tahan dalam empat serangkai tersebut, sehingga ia memutuskan
untuk kembali ke Surabaya, dan kedudukannya dalam empat serangkai digantikan oleh
Ki Bagus Hadikusumo.

Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakitnya.
Namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk
melawan kedatangan tentara Belanda (NICA). Akhirnya ia ditangkap oleh tentara NICA
dan dipenjarakan di Surabaya. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang
berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946.
Jenazahnya dimakamkan di Gipo Surabaya. Atas jasa-jasanya, oleh Pemerintah Republik
Indonesia ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional bersama teman seperjuangannya, yaitu
KH. Fakhruddin.
                           Ki Bagus Hadikusumo
Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta dengan nama R.
Hidayat pada 11 Rabi'ul Akhir 1038 Hijriyah. Ia putra ketiga dari lima bersaudara Raden
Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) agama Islam di Kraton
Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan
agama dari orang tuanya dan beberapa Kiai di Kauman.

Setelah tamat dari 'Sekolah ongko loro' (tiga tahun tingkat sekolah dasar), Ki Bagus
belajar di pondok pesantren tradisional Wonokromo Yogyakarta. Di Pesantren ini ia
mulai banyak mengkaji kitab-kitab fiqh dan tasawuf. Dalam usia 20 tahun Ki Bagus
menikah dengan Siti Fatmah (putri Raden Kaji Suhud) dan memperoleh enam anak.
Salah seorang di antaranya ialah Djarnawi Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah dan
pernah menjadi orang nomor satu di Parmusi. Setelah Fatmah meninggal, ia menikah lagi
dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Ia dikaruniai anak
tiga orang anak. Ki Bagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah (juga seorang
pengusaha) setelah istri keduanya meninggal. Dari istrinya yang ketiga ini ia memperoleh
lima anak.

Sekolahnya tidak lebih dari sekolah rakyat (sekarang SD) ditambah mengaji dan besar di
pesantren, Tetapi berkat kerajinan dan ketekunan mempelajari kitab-kitab terkenal
akhirnya ia menjadi orang alim, mubaligh dan pemimpin ummat. Ia merupakan
pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqadimah UUD
1945, karena ia termasuk dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia
(PPKI). Ki Bagus Hadikusumo sangat besar peranannya dalam perumusan Muqadimah
UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan
keadilan. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam
Muqaddimah UUD 1945 itu disetujui oleh semua anggota PPKI.

Secara formal, disamping kegiatan tabligh, Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis
Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Hoofdbestuur
Muhammadijah (1926), dan Ketua PP Muhammadiyah (1942-1953). Pokok-pokok
pikiran Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai
dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Bahkan, pokok-pokok
pikiran itu menjadi Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah yang
merupakan dasar ideologi Muhammadiyah ini menginspirasi sejumlah tokoh
Muhammadiyah lainnya. HAMKA, misalnya, mendapatkan inspirasi dari muqaddimah
tersebut untuk merumuskan dua landasan idiil Muhammadiyah, yaitu Matan Kepribadian
Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Ki Bagus juga sangat produktif untuk menuliskan buah pikirannya. Buku karyanya antara
lain ialah Islam Sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin. Karya-karyanya yang lain
yaitu Risalah Katresnan Djati (1935), Poestaka Hadi (1936), Poestaka Islam (1940),
Poestaka Ichsan (1941), dan Poestaka Iman (1954). Dari buku-buku karyanya tersebut
tercermin komitmennya terhadap etika dan bahkan juga syariat Islam. Dari komitmen
tersebut, Ki Bagus adalah termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat
untuk menginstutisionalisasikan Islam. Bagi Ki Bagus pelembagaan Islam menjadi sangat
penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual. Ini nampak dalam
upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa
ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan
agama (priesterraden commisse). Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah
kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam. Akan tetapi Ki Bagus dikecewakan
oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh para ahli hukum adat yang
membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakukannya hukum Islam untuk
kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan ordonansi 1931.
Kekecewaannya ia ungkap kembali saat menyampaikan pidato di depan sidang
BPUKPKI.

Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah adalah
pada saat terjadi pergolakan politik internasional, yaitu pecahnya perang dunia II.
Kendatipun Ki Bagus Hadikusuma menyatakan ketidaksediaannya sebagai Wakil Ketua
Pengurus Besar Muhammadiyah ketika diminta oleh Mas Mansur pada kongres ke-26
tahun 1937 di Yogyakarta, ia tetap tidak bisa mengelak memenuhi panggilan tugas untuk
menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ketika Mas mansur dipaksa menjadi
anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di Jakarta pada tahun 1942. Apalagi
dalam situasi di bawah penjajahan Jepang, Muhammadyah memerlukan tokoh kuat dan
patriotik. Ki Bagus Hadikusumo berani menentang perintah pimpinan tentara Dai Nippon
yang terkenal ganas dan kejam untuk memerintahkan ummat Islam dan warga
Muhammadiyah melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada
Dewa Matahari.

Ia menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah selama 11 tahun (1942-1953) dan
wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai
Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia.
                       Jendral Besar Soedirman

Jendral Besar Soedirman (Ejaan Soewandi: Sudirman) (lahir di Bodas Karangjati,
Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. enderal Sudirman merupakan salah satu tokoh
besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat
usianya masih 31 tahun ia sudah menjadi seorang jenderal. Meski menderita sakit paru-
paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda. Ia berlatarbelakang seorang guru
HIS Muhammadiyah di Cilacap dan giat di kepanduan Hizbul Wathan


Ketika pendudukan Jepang, ia masuk tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor yang
begitu tamat pendidikan, langsung menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Menjadi
Panglima Divisi V/Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi
Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (Panglima TNI). Ia merupakan Pahlawan
Pembela Kemerdekaan yang tidak perduli pada keadaan dirinya sendiri demi
mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima
sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik ini.

Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya
teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat
banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen
dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika
Agresi Militer II Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut
terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan
memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan
oleh revolusi negeri ini.

Sudirman yang dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga, 24 Januari 1916, ini
memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal
berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjut ke HIK (sekolah guru)
Muhammadiyah, Solo tapi tidak sampai tamat. Sudirman muda yang terkenal disiplin dan
giat di organisasi Pramuka Hizbul Wathan ini kemudian menjadi guru di sekolah HIS
Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik dan kepanduan itulah kemudian
bekal pribadinya hingga bisa menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Perang.

Sementara pendidikan militer diawalinya dengan mengikuti pendidikan tentara Pembela
Tanah Air (Peta) di Bogor. Setelah selesai pendidikan, ia diangkat menjadi Komandan
Batalyon di Kroya. Ketika itu, pria yang memiliki sikap tegas ini sering memprotes
tindakan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap
anak buahnya. Karena sikap tegasnya itu, suatu kali dirinya hampir saja dibunuh oleh
tentara Jepang.
Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil
merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai tentara
pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia
kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi V/Banyumas dengan pangkat Kolonel. Dan
melalui Konferensi TKR tanggal 2 Nopember 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar
TKR/Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18
Desember 1945, pangkat Jenderal diberikan padanya lewat pelantikan Presiden. Jadi ia
memperoleh pangkat Jenderal tidak melalui Akademi Militer atau pendidikan tinggi
lainnya sebagaimana lazimnya, tapi karena prestasinya.

Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang,
ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR akhirnya terlibat pertempuran
dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin
oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada
tanggal 12 Desember tahun yang sama, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua
kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama lima hari itu akhirnya memaksa
pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang.



Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang lebih dikenal dengan
Agresi Militer II Belanda, Ibukota Negara RI berada di Yogyakarta sebab Kota Jakarta
sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta
sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tingggal satu
yang berfungsi.

Dalam Agresi Militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai
Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah
ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah
menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun
anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan
pada Belanda serta mengingat akan tanggungjawabnya sebagai pemimpin tentara.

Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya.
Kurang lebih selama tujuh bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang
lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali sementara obat juga
hampir-hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan
petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus
pulang dari medan gerilya, ia tidak bisa lagi memimpin Angkatan Perang secara
langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan.

Sudirman yang pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus
Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Banyumas, ini
pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Jenderal yang
mempunyai jiwa sosial yang tinggi, ini akhirnya harus meninggal pada usia yang masih
relatif muda, 34 tahun.

Pada tangal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang dan
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai
Pahlawan Pembela Kemerdekaan.

Berikut Ini Data Lengkap Tengtang Jendral Besar Soedirman
Nama:
Jenderal Sudirman
Lahir:
Bodas Karangjati, Purbalingga, 24 Januari 1916
Meninggal:
Magelang, 29 Januari 1950

Agama:
Islam
Pendidikan Fomal:
- Sekolah Taman Siswa
- HIK Muhammadiyah, Solo (tidak tamat)
Pendidikan Tentara:
Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor
Pengalaman Pekerjaan:
Guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap
Pengalaman Organisasi:
Kepanduan Hizbul Wathan
Jabatan di Militer:
- Panglima Besar TKR/TNI, dengan pangkat Jenderal
- Panglima Divisi V/Banyumas, dengan pangkat Kolonel
- Komandan Batalyon di Kroya
Tanda Penghormatan:
Pahlawan Pembela Kemerdekaan
Meniggal:
Magelang, 29 Januari 1950
Dimakamkan:
Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta
         Prof. DR. Haji Abdul Malik Karim Amrullah

HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin
Abdul Karim Amrullah. Ia adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia
yang amat terkenal di alam Nusantara. Ia dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 di
kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Hindia Belanda (saat itu). Ayahnya ialah
Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor
Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua.
Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib
di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab.
Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan
ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M.
Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing
Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian
dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah,
Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi
rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari
tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh
Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya
memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syuro
Muslimin Indonesia (Masyumi).

Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti
filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan
kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan
pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad,
Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti
karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James,
Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka
juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta
seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Soerjopranoto, Haji Fachrudin, AR Sutan
Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang
ahli pidato yang handal.

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Ia mengikuti
pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bidaah, tarekat dan
kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang
Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan
pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul
Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan
Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y.
Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Ia menyusun kembali pembangunan dalam Kongres
Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada
26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai
ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada
tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai
politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya
penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam
hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan
Nasional, Indonesia. Ia menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato
utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh
pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka
dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa
dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah
terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan
Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia
dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan,
penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa
buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan
Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat.
Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar.
Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan
Gema Islam.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen.
Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang
mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura
termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan
Merantau ke Deli.

Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa
seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor
Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar Datuk Indono dan
Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya
masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Ia bukan sahaja diterima
sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di
seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.
               Ir. H. DJUANDA KARTAWIJAYA:
         PERDANA MENTERI DAN PEJUANG LAUT YANG TANGGUH
              (Peringatan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 2007)

Nggak banyak generasi masa kini yang mengenal sosok Ir. H. Djuanda
Kartawidjaja, meski namanya sudah sangat banyak diabadikan ke dalam nama jalan,
nama bendungan, nama stasiun kereta api (di Jakarta) dan bahkan nama bandar
udara di kota Surabaya. Banyak tokoh-tokoh yang hidup semasanya juga berpikir
yang sama bahwa dalam dua puluh tahun terakhir ini namanya tidak menjadi buah
bibir generasi muda, padahal Ir. H. Djuanda Kartawidjaja telah ditetapkan
sebagai Pahlawan Nasiona RI. Walah, jangan-jangan banyak para elit Republik ini
mengalami sindrom yang sama, yaitu sama sekali tidak mengenalnya. Ironis...

Tentunya hal ini menjadi kepedulian kita bersama. Perlu diketahui, bahwa sejak
masa awal kemerdekaan (1946) sampai meninggalnya 6 Nopember 1963 dalam usia 52
tahun, Ir. H. Djuanda K. selalu mendapat kepercayaan menjadi menteri dalam
berbagai kabinet, bahkan ketika meninggal masih menjabat sebagai Menteri
Pertama antara tahun 1959-1963, dan sebelumnya adalah Perdana Menteri dan
Menteri Pertahanan selama tahun 1957-1959.

Ir. H. Djuanda dilahirkan di Tasikmalaya, 14 januari 1911, merupakan anak
pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru
pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan
di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere
School (ELS), tamat tahun 1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah
menengah khusus orang Eropa yaitu Hogere Burger School (HBS) di Bandung, dan
lulus tahun 1929. Pada tahun yang sama dia masuk ke sekolah Tinggi Teknik
(Technische Hooge School) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus
tahun 1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik
yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhamadiyah, dan pernah menjadi pimpinan
sekolah Muhamadiyah. Karir selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen
Pekerjaan Umum propinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Ir. Djuanda oleh kalangan pers dijuluki ‘menteri marathon’ karena sejak awal
kemerdekaan (1946) sudah menjabat sebagai menteri muda perhubungan sampai
menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (1957-1959) sampai menjadi
Menteri Pertama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1963). Sehingga dari tahun
1946 sampai meninggalnya tahun 1963, beliau menjabat sekali sebagai menteri
muda, 14 kali sebagai menteri, dan sekali menjabat Perdana Menteri.

Pada saat diangkat oleh presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet
Karya, Ir. Djuanda bukanlah orang partai, sehingga ‘Kabinet Karya’ ini
beranggotakan para menteri yang dipilih berdasarkan keahliannya bukan
berdasarkan asal partainya. Pada saat menjabat sebagai perdana menteri inilah,
Ir. Djuanda harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang
berat dan rumit. Beberpa diantarannya adalah masalah ketegangan hubungan antara
presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang mengundurkan diri tahun
1956. Selain itu pergolakan di daerah semakin memanas dengan ketidakpuasan elit
politik dan militer di daerah seperti di Sumatera barat, Sumatera Utara,
Sulawesi Utara. Selain itu pemerintahan Djuanda juga harus mengatasi
pemberontakan Darul Islam (DI/TII) di Jawa barat, Aceh dan Sulawesi Selatan dan
Tenggara, Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon dan Seram, dan juga masalah
provinsi Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda.

Sebagai perdana menteri, Djuanda memprakarsai kegiatan yang berusaha untuk
menormalisasi keadaan dan menegakkan keutuhan Negara Republik Indonesia. Untuk
itulah diadakan Musyawarah Nasional yang mengundang para penguasa sipil dan
militer di daerah, tokoh-tokoh Indonesia yang dianggap mampu memberikan
masukan-masukan yang positif sesuai dengan tujuan Munas. Acara diadakan di
Gedung Proklamasi Jl. Pegangsaan Timur no. 56. Presiden Soekarno dan mantan
Wakil Presiden Moh. Hatta juga bersedia hadir dalam acara tersebut. Kehadiran
tokoh ‘dwi tunggal’ diharapkan dapat mempengaruhi para elit lokal untuk mau
duduk dan bermusyawarah memecahkan berbagai masalah kebangsaan yang tengah
mengancam keutuhan Negara RI. Acara Munas dimulai tanggal 10 September 1957 dan
berlangsung sampai 14 September 1957.

Dalam pembukaan Munas, Ir. Djuanda menekankan pentingnya segala komponen bangsa
untuk memikirkan pemecahan masalah yang membuat Negara RI berjalan tidak
normal. Dengan membawa kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan
golongan atau partai. Sementara itu Bung karno dan Bung Hatta mengingatkan
kembali agar segenap komponen bangsa mengambil teladan dari proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai jiwa yang membawa persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia, mengingat munas ini juga diselenggarakan di gedung Proklamasi
Jl. Pegangsaan No 56.

unas ini secara umum cukup berhasil meredam ketegangan antara pusat dan daerah
untuk sementara waktu. Memburuknya hubungan RI dan Belanda menimbulkan gejolak
di Indonesia, sehingga terjadi kekacauan dalam pengambilalihan asset-asset
milik Belanda dan ditambah lagi terjadinya ‘Peristiwa Cikini’ pada tanggal 30
Nopember 1957 yaitu peledakan granat di sekolah Cikini ketika Soekarno
berkunjung ke sekolah anaknya tersebut, Soekarno selamat tetapi banyak yang
tewas akibat ledakan granat tersebut. Peristiwa ini berkembang dan meningkatkan
suhu politik di dalam negeri, termasuk penangkapan-penangkapan yang dilakukan
oleh aparat keamanan. Keadaan menjadi tidak stabil ketika komandan-komandan
militer dibeberapa daerah meminta agar Kabinet Djuanda dibubarkan atau
mengundurkan diri. Sehingga memasuki 1958 situasi pergolakan mulai memuncak dan
meletus di Sumatera Barat (PRRI) dan Sulawesi Utara (Permesta).

Namun dari semua kesulitan yang dihadapi oleh Kabinet Djuanda dan juga bangsa
Indonesia umumnya. Perdana menteri Djuanda ternyata mampu melakukan terobosan
besar dalam upanya mengintegrasikan seluruh wilayah kepulauan dan laut yang
menjadi wilayah territorial Indonesia dengan mencanangkan Deklarasi Djuanda
pada tanggal 13 Desember 1957, yang berbunyi:

”segala perairan disekililing dan diantara pulau-pulau di Indonesia merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan
Indonesia”.

Pernyataan ini dibacakan dalam siding Kabinet oleh Perdana menteri Djuanda
sebagai landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Undang Undang yang nantinya
dipergunakan untuk menggantikan Territoriale Zee and Maritime Kringen
Ordonantie tahun 1939, terutama pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah
territorial Indonesia hanya 3 mill diukur dari garis air rendah setiap palung.
Hal ini mengakibatkan wilayah perairan antara pulau-pulau di Indonesia menjadi
kantung-kantung internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar, dan
waktu itu banyak kapal-kapal perang Belanda yang melintasi laut-laut dalam kita
menuju Irian Barat dengan memanfaatkan hukum territorial laut tahun 1939.

Penyusunan Deklarasi Djuanda yang sangat penting ini tidak terlepas dari peran.
Mochtar Kusumaatmadja yang pada saat itu adalah anggota panitia rancangan
Undang-undang (RUU) Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. “Ketika RUU sedang
dalam proses penyelesaian dengan menetapkan wilayah laut territorial Indonesia
adalah 12 mil dari garis air rendah. Bulan oktober 1957, menteri Chaerul Saleh
mendatangi saya dan mengatakan bahwa RUU tersebut tidak banyak berguna untuk
menutup Laut Jawa dari pelayaran kapal-kapal asing terutama kapal perang
Belanda. Mochtar kemudian menyusun draft deklarasi atas seizin Letkol Laut
Pirngadi, ketua Panitia RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim dan juga
Kepala Staff Operasi Angkatan Laut.” kata Mochtar.

Pada tanggal 13 Desember 1957, panitia RUU Laut Teritorial dan Lingkungan
Maritim dipanggil PM. Djuanda di Pejambon, Jakarta. Letkol Pirngadi dan Mochtar
kusumatmadja kemudian dipersilahkan menjelaskan peta Indonesia yang sudah
menggunakan konsep laut “antara” sebagai wilayah territorial Indonesia bukan
hanya 3 mil atau 12 mil dari garis air rendah. Hasil rapat kabinet kemudian
memutuskan konsep yang menyatakan bahwa; ”segala perairan disekililing dan
diantara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
daratan dan berada dibawah kedaulatan Indonesia” diterima sebagai keputusan
rapat. Kemudian keputusan ini diumumkan oleh PM Djuanda, yang kemudian dikenal
dengan Deklarasi Djuanda, yang memiliki arti yang strategis bagi perjuangan
bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan memantapkan kesatuan
nasionalnya. Dengan demikian wilayah laut kita dihitung 12 mil dari garis-garis
dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang
terluar, dengan demikian luas territorial Indonesia berkembang dari dua juta
km2 menjadi lima juta km2.

Meskipun Deklarasi Djuanda belum diakui secara internasional, namun oleh
pemerintah RI, deklarasi ini diundangkan melalui keputusan Undang-Undang/Prp
No. 4/1960, bulan Februari 1960. UU ini kemudian diperkuat dengan Keputusan
presiden no. 103/1963 yang menetapkan seluruh perairan Nusantara Indonesia
sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan laut RI.
Berbagai peraturan ini juga menimbulkan kecaman dari dunia Internasional, namun
Indonesia tetap bersikukuh bahwa deklarasi Djuanda merupkan solusi yang terbaik
untuk menjaga keutuhan laut Indonesia dan dipergunakan untuk kemamkmuran rakyat
Indonesia.

Dalam konferensi Hukum laut PBB ke-3, Indonesia memprjuangkan konsep kesatuan
kewilayahan Nasional yang meliputi wilayah darat, laut dan udara dan seluruh
kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Konsep ini kemudian diakui dalam
konvensi Hukum laut PBB di Montego Bay (Jamaika) pada tanggal 10 Desember
1982. Indonesia kemudian meratifikasinya dalam UU No. 17/1985 pada tanggal 31
Desember 1985. akhirnya setelah 25 tahun menunggu Deklarasi Djuanda telah
diakui oleh PBB, namun baru diakui secara internasional sejak 16 Nopember 1994,
setelah 60 negara meratifikasinya. Hal ini berarti butuh waktu 37 tahun sejak
Deklarasi Djuanda Kesatuan Kewilayahan Indonesia diakui oleh dunia
Internasional. Saat ini dengan diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif sejauh
200 mil dari garis dasar perairan maka wilayah yang dapat dikelola ekonominya
termasuk wilayah laut seluas delapan juta km2, enam juta km2 diantaranya adalah
wilayah perairan laut. Sosok diplomat dan ahli hukum laut Indonesia yang
sangat aktif memperjuangan cita-cita deklarasi Djuanda adalah selain prof. Dr,
Mochtar Kusumaatmadja adalah prof. Dr. Hashim Djalal yang dengan aktif
mengikuti berbagai sidang PBB tentang hukum laut, sejak tahun 1970-an sampai
1990-an. Hashim Djalal menyelesaikan gelar Doktor tentang hukum laut pada
Universitas Virginia tahun 1961, karena diilhami oleh Deklarasi Djuanda. Bahkan
dia juga menggagas Rancangan peraturan pemerintah temntang lalu Lintas Laut
Damai Kendaraan Air Asing melalui Perairan Nusantara Indonesia, pada bulan Juli
1962, yang kemudian disetujui oleh kabinet dan dijadikan Peraturan pemerintah
No. 8/1962.

Demikianlah Deklarasi Djuanda yang kita peringati setiap tanggal 13 Desember
ini merupakan momentum yang dapat dijadikan refleksi sudah sejauh mana wilayah
territorial darat dan laut yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita
termasuk Prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hashim Djalal dapat kita
ambil semangatnya bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kehilangan
Sipadan dan Ligitan, hilangnya pulau-pulau di selat Malaka akibat pengerukan
pasir yang dijual ke Singapura dan masalah-masalah pulau terdepan kita yang
rentan dijarah oleh pihak luar. Sudah selayaknya dalam peringatan Deklarasi
Djuanda para elit sipil dan militer negeri ini selalu mengedepankan kinerjanya
agar jangan sampai wilayah territorial kita berkurang karena ketidakpedulian
kita terhadap territorial laut dan pulau-pulau di perbatasan dengan Negara
lain. Peringtan Deklarasi Djuanda dapat dimaknai sebagai tanggung jawab setiap
generasi untuk menjiwai semangat deklrasi tersebut. Maka, fahami dan dalamilah
segenap ruh dan jiwa dari deklarasi itu, agar kita tidak kehilangan apa yang
seharusnya menjadi hak kita dan generasi setelah kita.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:257
posted:9/29/2012
language:Unknown
pages:28