Daerah Aliran Sungai by EdySopyan1

VIEWS: 119 PAGES: 4

									Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan,
menampung, menyimpan dan mengalirkannya malalui sungai utama ke laut/danau. Suatu
DAS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (DAS-DAS lain) oleh pemisah alam
topografi, seperti punggung bukit dan gunung. DAS (watershed) adalah sinonim dengan
daerah tangkapan air (catchment area) dengan luasan yang tidak ada pembakuan, berkisar
antara beberapa hingga ribuan kilometer persegi, namun perlu dibedakan pengertiannya
dengan daerah/wilayah pengaliran sungai (river basin) dimana DAS merupakan bagian dari
river basin (Sheng, 1990). Pengertian DAS oleh Dixon dan Easter (1986) adalah sub drainage
area dari major river basin. Sementara Schwab et. al. (1981) memberi batasan DAS dengan
luas maksimum 259.000 ha (1.000 mil persegi) sebagai basis untuk pengendalian banjir
daerah hulu (head water flood control). Hal ini untuk membedakan dengan sistem
pengendalian banjir di daerah hilir.
DAS juga bisa dipandang sebagai suatu sistem pengelolaan yaitu suatu wilayah yang
memperoleh masukan (inputs) yang selanjutnya diproses untuk menghasilkan luaran
(outputs) (Asdak, 1995; dan Becerra, 1995). Dengan demikian DAS merupakan prosesor dari
setiap masukan yang berupa hujan (presipitasi) dan intervensi manusia untuk menghasilkan
luaran yang berupa produksi, limpasan dan hasil sedimen.


Karakteristik DAS adalah gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter-
parameter yang berkaitan dengan keadaan morfologi DAS, morfomertri/ geometri DAS,
hidrologi DAS, tanah, geologi, vegetasi, dan manusia. Karakteristik DAS sebagai salah satu
unsur utama dalam pengelolaan DAS (perencanaan serta monitorung dan evaluasi), lebih
lanjut, dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 52/Kpts-II/2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS yang meliputi: DAS sebagai ekosistem,
wilayah (geografis), geo-bio-fisik dan manusia (sumberdaya alam dan manusia), kegiatan
multi-sektor, dan aspek sosial ekonomi dan budaya. Karakteristik DAS disini mencakup
parameter: iklim, biofisik DAS, hidrologi, serta social-ekonomi-budaya masyarakat DAS.
DAS dapat diklasifikasi berdasarkan hirarki perwilayahannya yaitu DAS lokal, regional,
nasional, dan internasional (Dep. Kehutanan-b, 2001).
Karakteristik DAS dapat diartikan sebagai gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan
oleh parameter-parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, morfologi, tanah,
geologi, vegetasi, tata guna (penggunaan) lahan, hidrologi, dan manusia (Seyhan, 1977).
Pendekatan ini telah diadopsi oleh Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah (Dit. RKT,
1995) untuk melakukan karakterisasi DAS Limboto, Pemali, Comal, dan Way Sekampung.
Faktor utama yang menghubungkan bagian hulu dan hilir dalam suatu DAS adalah
siklus/daur hidrologi (Dixon dan Easter, 1986). Oleh karena itu karakteristik DAS tersusun
dari faktor-faktor yang bersifat alami dan relatif sulit dikelola (statis) dan faktor yang mudah
dikelola (dinamis) secara menyeluruh dari hulu sampai hilir bisa dipilah dalam sistem sebagai
faktor-faktor masukan, prosesor, dan luaran. Karakteristik DAS yang merupakan interaksi
dari seluruh faktor tersebut adalah sangat komplek dimana masing-masing faktor terdiri lebih
dari satu sub-faktor. Dengan demikian karakteristik DAS tidak bisa digeneralisasi tapi setiap
DAS memiliki watak sendiri-sendiri sebagai deferensiasi berbagai faktornya.
Karakteristik DAS merupakan informasi dasar untuk melakukan pengelolaan DAS. Sheng
(1990) memberikan 4 tingkatan pendekatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang
berorientasi tujuan dan permasalahan umum DAS, yaitu tingkat nasional, regional, DAS, dan
usaha tani (on farm) atau tingkat masyarakat, secara skematis diperlihatkan pada Gambar 2.2.
Pada tingkat nasional, identifikasi permasalahan dan luas DAS dilakukan melalui survai
tingkat tinjau dengan bantuan potret udara atau teknik penginderaan jauh untuk
mengkategotikan penggunaan lahan secara umum, sebab utama gangguan, serta klasifikasi
sederhana DAS secara nasional. Kedetilan permasalahan yang diidentifikasi semakin
meningkat sejalan dengan tingkat pendekatannya, yaitu dari nasional, DAS/ Sub DAS, dan
petani (operasional). Tujuan utama klasifikasi menyeluruh ini adalah untuk mengidentifikasi
hal-hal berikut:
(1) sifat dasar (nature) DAS, yakni DAS perkotaan, DAS hutan, DAS pertanian, dll;
(2) masalah utama dan daerah kritis, yakni masalah yang disebabkan oleh manusia, alam atau
keduanya, tingkat beratnya masalah, luas daerah kritis, dll;
(3) posisi/tempat DAS, yakni DAS hulu atau dataran tinggi, DAS dataran rendah, DAS
dengan kepentingan hilir, DAS tanpa kepentingan hilir, dll.
Monitoring dan evaluasi karakteristik DAS pada tingkat DAS/Sub DAS dilakukan lebih rinci
dibanding tingkat regional dan nasional, karena DAS/Sub DAS sebagai satuan fungsi yang
menghubungkan daerah hulu dan hilir secara terpadu merupakan satuan yang cocok baik
untuk perencanaan maupun monitoring dan evaluasi. Pada DAS yang luas monitoring dan
evaluasi dapat dikonsentrasikan pada Sub DAS berdasarkan tingkat kerentanan utamanya.
Monitoring dan evaluasi pada tingkat operasional (usaha tani), sangat penting dilakukan,
yaitu pada proses perencanaan dan atau pada awal pelaksanaan, tergantung dari kebutuhan.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengelolaan usaha tani dan pembangunan
masyarakat dalam DAS dengan menekankan pada identifikasi kerentanan.

B. Pengelolaan DAS
Kondisi DAS di Indonesia terus mengalami degradasi atau kemunduran fungsi seperti
ditunjukkan semakin besarnya jumlah DAS yang memerlukan prioritas penanganan yakni 22
DAS pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992 dan
1998, dan pada saat sekarang diperkirakan sekitar 282 DAS dalam kondisi kritis (Peraturan
Presiden No. 7 tahun 2005). Kondisi DAS demikian tercermin dari luasnya lahan kritis dalam
DAS di Indonesia diperkirakan meliputi luas 23.242.881 hektar yang tersebar di kawasan
hutan 8.136.646 Ha (35%) dan di luar kawasan 15.106.234 Ha (65%) (Dep. Kehutanan-a,
2001). Padahal pada tahun 1989/1990 (awal Pelita V) luas lahan kritis di Indonesia masih
13,18 juta Ha yang tersebar di kawasan hutan 5,91 juta Ha dan di luar kawasan hutan seluas
7,27 juta Ha.
Degradasi DAS menurut Sheng (1990) adalah hilangnya nilai, termasuk potensi produktivitas
lahan dan air, seiring dengan waktu diikuti dengan tanda-tanda perubahan buruk pada watak
hidrologi baik kuantitas, kualitas, dan waktu aliran. Degradasi DAS merupakan hasil dari
interaksi ciri-ciri fisiografis (lokasi, elevasi, subDAS, tanah, geologi, bentuk lahan, lereng,
pola drainase, dll), iklim, dan penggunaan lahan yang buruk (deforestasi sembarangan,
penggarapan/pengolahan lahan yang tidak tepat, gangguan tanah dan lereng pada kegiatan
penambangan, penggembalaan binatang, bangunan jalan, diversi dan penggunaan air).
Dampak lebih lanjut dari degradasi DAS adalah percepatan degenerasi ekologi, penurunan
peluang ekonomi, meningkatkan masalah social, serta meningkatnya kerentanan DAS
terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan perluasan areal lahan
kritis.
Mangundikoro (1986) menyebutkan bahwa penyebab utama degradasi DAS adalah: 1)
penggunaan lahan yang melampaui kapabilitasnya atau kemampuannya, 2) perlakuan
terhadap lahan yang mengabaikan prinsip-prinsip konservasi tanah, dan 3) tekanan penduduk
(kebutuhan lahan untuk pertanian meningkat). Sheng (1986) mengatakan bahwa karena
permasalahan DAS tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perjalanan waktu,
maka tugas pengelolaan DAS hampir dapat dikatakan tanpa akhir serta merupakan suatu
usaha yang terus berjalan, karena faktor alam maupun faktor buatan manusia selalu ada dan
berubah setiap waktu.
Tingkat dan jenis pengelolaan DAS tergantung dari besarnya permasalahan DAS, urgensi
tugas, dan ketersediaan sumberdaya untuk melakuan kegiatan. Secara umum kegiatan
pengelolaan DAS terdiri atas tiga kategori, yaitu perlindungan (proteksi), perbaikan, dan
rehabilitasi (Sheng, 1990). Tindakan perlindungan dilakukan untuk menjaga kondisi yang ada
(status quo). Teknik perbaikan digunakan untuk memperoleh keuntungan hasil air.
Sedangkan rehabilitasi DAS diaplikasikan pada DAS yang sangat terdegradasi sehingga
memerlukan lebih banyak pekerjaan, waktu dan biaya. Kondisi demikian banyak dijumpai di
negara berkembang dan pengelolaannya lebih ditekankan pada pembangunan seluruh
sumberdaya dalam DAS termasuk sumberdaya manusianya. Tujuan pengeloaan DAS berbeda
untuk setiap tempat maupun setiap DAS, namun secara umum adalah :
(1) merehabilitasi DAS melalui penggunaan lahan yang sesuai dan tindakan konservasi untuk
memperkecil erosi dan secara simultan meningkatkan produktifitas lahan dan pendapatan
petani;
(2) melindungi, meningkatkan atau mengelola DAS untuk keuntungan pengembangan
sumberdaya air (penyediaan air domistik, irigasi, tenaga listrik, dll);
(3) mengurangi bencana alam seperti, banjir, kekeringan, dan tanah longsor, dll;
(4) membangun daerah pedesaan dalam DAS untuk keuntungan masyarakat dan ekonomi
regional;
(5) kombinasi dari tujuan-tujuan di atas.

Goodman dan Edwards (1992) dalam Heathcote (1998) menyatakan bahwa perencanaan dan
pengelolaan DAS terpadu mempunyai dua tujuan prinsip, yaitu :
1. Merencanakan program dan kegiatan yang secara ekonomis efisien dan secara sosial dapat
diterima;
2. Melaksanakan kegiatan yang akan terus berjalan dalam periode yang panjang walaupun
tidak ada lagi pendanaan, bantuan, maupun pengembalian utang

Heathcote (1998) merekomendasikan pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan DAS
dalam tahapan-tahapan berikut :

1. Inventarisasi karakteristik DAS (Watershed inventory)
• Bentang alam (topografi, kemiringan, aspek, ketinggian dll
• Iklim (CH, kecepatan angin, suhu/kelembaban)
• Tanah (jenis, karakteristik, infiltrasi, dll)
• Aliran permukaan (debit, fluktuasi, kontinuitas, distribusi)
• Air tanah (potensi, kualitas)
• Tata guna lahan (penutupan lahan, tipe vegetasi, keterbukaan)
• Sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan

2. Identifikasi masalah dan scooping (Problem definition and Scooping)

3. Proses konsultasi (The consultation Process)
• Kebutuhan /pelibatan stakes holder
• Saling pemahaman
• Identifikasi kebutuhan masyarakat
• Proses/mekanisme pelibatan stakeholder

4. Membangun opsi pengelolaan rasional (Developing Workable Management Options)
• Identifikasi sumberdaya (modal, SDM, SDA)
• Menyusun alternatif-alternatif opsi pengelolaan
• Mengembangkan alternatif pengelolaan yang saling menguntungkan
• Evaluasi criteria dan hambatan

5. Penilaian sederhana (Simple Assessment)
• Karakterisasi DAS target (makro)
• Scooping
• Membangun dan menyaring alternatif pengelolaan

6. Penilaian detail (Detailed Assessment)
• Karakterisasi DAS target (spesifik/detail)
• Scooping
• Membangun dan menyaring alternatif pengelolaan

7. Pengaturan Pembiayaan/sumber dana (Costing and Financing)
• Ruang lingkup
• Analisis biaya dan manfaat (BC ratio analysis)
• Alokasi biaya
• Penghitungan biaya intangible
• Analisis ekonomi Resiko dan ketidakpastian (Risk and uncertainty analysis)
• Sumber pembiayaan

8. Administrasi kelembagaan dan perundangan/aturan main (Legal, Institusional, and
Administration Concerns)

9. Penilaian Dampak Lingkungan Potensial (Environmental and Social Impact Assessment)

10. Memilih Alternatif Rencana terbaik (Choosing the best plan)
Evaluasi alternatif pilihan dan strategi implementasi
11. Implementasi (Implementing the plan)

								
To top