PENEGAKAN HHI
I. KONVENSI JENEWA DAN PROTOKOL 1977
Pasal 49 (1): Negara yg telah meratifikasi wajib membuat UU nasional yang memberikan sanksi efektif kepada orang yg melakukan atau memerintahkan pelanggaran Berat thd konvensi (KJ I:50, KJ III:129, KJ IV:146)
Mekanisme: Penegakan HHI yg dilaksanakan berdasarkan proses Peradilan nasional Artinya: Pelaku dituntut dan dihukum berdasarkan per UU-an Nasional dengan mekanisme peradilan nasional
Monday, October 12, 2009 HHI/enfrcmnt 1
Ada indikasi pelanggaran HHI dalam konflik:
1. Komandan wajib mengehentikan, dan atau 2. Bila perlu menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan tersebut. (PASAL 87 PROTOKOL I) KOMANDAN TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN, ATASAN WAJIB MENGAMBIL TINDAKAKAN… DST.
Pengadilan Militer dan Sipil dapat melaksanakan fungsinya demi penghormatan dan penegakan HHI. MEKANISME TAK DITEMPUH/DIFUNGSIKAN DENGAN BAIK, MAKA : KASUS-KASUS PELANGGARAN HHI DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH MEKANISME INTERNASONAL, YAITU PENGADILAN AD HOC ATAU PENGADILAN PERMANEN
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
2
(Pasal 52 KJ I. 53 KJ II, 132 KJ III, 149 KJ IV)
PROSEDUR PENYELIDIKAN:
Atas Permintaan suatu pihak dalam pertikaian, maka suatu penyeledidikan harus dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh para pihak mengenai setiap pelanggaran yang diduga terhadap ketentuan-ketentuan konvensi. Apabula tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur penyelidikan , maka para pihakl harus menyetujui untuk memilih seorang wasit (umpire) yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti. Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukaaan, para pihak dalam sengketa harus mengakhirinya dan memberantasnya tanpa ditunda-tunda lagi
Disempurnakan oleh Protokol Tambahan 1977:
Mekanisme penyelidikan dilakukan oleh: Komisi Internasional Fakta = International Fact-Finding Commission (IFFC} Tugasnya: mencari fakta2 guna menjamin pelaksanaan HHI jika ada pelanggaran Konvensi dan Protokolnuya.
Monday, October 12, 2009 HHI/enfrcmnt 3
MAHKAMAH AD HOCKEJAHATAN PERANG
MAHKAMAH A. KOMPETENSI
- CRIMES AGAINST PEACE - WAR CRIMES - CRIMES AGAINST HUMANITY
DASAR PENDIRIAN
NURENBERG CHARTER, UTK MENGADILI PENJAHAT PERANG NAZI, JERMAN =SEBELUM PD II
NURENBERG
- CRIMES AGAINST PEACE (International Military - WAR CRIMES Tribyunal for the Far - CRIMES AGAINST East HUMANITY
TOKYO
PROKLAMASI KOMANDAN TERTINGGI PASUKAN SEKUTU DI TIMUR JAUH (DOUGLAS MAC ARTHUR UTK MENGADILI PENJAHAT PERANG JEPANG
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
=SEBELUM PDII4
EKS-YUGOSLAVIA (ICTY)
-PELANGGARAN SERIUS HHI -PELANGGARAN BERAT SBGMN DIMAKSUD K. JENEWA 1949 -PELANGGARAN HUKUM DAN KEBIASAAN PERANG GENICIDE KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN H. Acara : Common Law
RESOLUSI DK.PBB 808, (22 FEB.93) DAN 827 (25 MEI 93). RESOLUSI 827 DIAMANDEMEN DG RES/ DK.PBB 1166,98. =SETELAH PD II UNTUK MENGADILI PENJAHAT PERANG DI EX. YUGOSLAVIA
RESOLUSI DK.PBB 955 (8 NOVEMBER .94 UTK MENGADILI WN RWANDA YG MELAKUKAN GENOCIDE.
5
RWANDA (ICTR)
GENOCIDE, -CRIMEST AGAINS
HUMANITY,
PELNGGARAN PASAL 3 KJ 1949 DAN PROTOKOL 1977 H.Acara: Common Law dan Civil Law
HHI/enfrcmnt
Monday, October 12, 2009
ICC
-GENOCIDE -CRIMES AGAINS HUMANITY -WAR CRIMES -CRIME OF AGGRESSION
ROME STATUTA, JULI 1998.
UNTUK MENGADILI PELAKU KEJAHATAN SERIUS. PELENGKAP PENGADILAN NASIONAL
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
6
KETENTUAN PERSENJATAAN
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
7
KETENTUAN PERSENJATAAN
KONVENSI TENTANG PELARANGAN ATAU PEMBATASAN PENGGUNAAN SENJATA KONVENSIONAL TER- TENTU YG DAPAT MENIMBUL KAN LUKA LUAR BIASA ATAU AKIBAT YG MEMBABI BUTA JENEWA, 10 OKTOBER 1980
PROTOKOL TENTANG FRAGMEN2 YG TAK DAPAT TERDETEKSI
Menentukan kerangka bagi protokol-protokol yang mengatur penggunaan senjata tertentu
JENEWA, 10 OKTOBER 1980 PROTOKOL LARANGAN ATAU PEMBATASAN PENGGUNAAN RANJAU, BOOBY-TRAPS, DAN ALAT LAINNYA (PROTOKOL II)
JENEWA, 10 OKTOBER 1980
Monday, October 12, 2009
Melarang penggunaan senjata yg menimbulkan luka berupa fragmen-fragmen yg tak didetekdi dg sinar X
Melarang penggunaan ranjau, booby-traps, dan alat lainnya (protokol ranjau, booby-traps, dan alat lainnya terhadap penduduk sipil dan membatasi penggu-naannya pada target militer.
HHI/enfrcmnt
8
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
9
PROTOKOL TENTANG LARANGAN/ PEMBATASAN PENGGUNAAN SENJATA PEMBAKAR JENEWA, 10 0KTOBER 1980
PROTOKOL LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA LASER YANG MEMBUTAKAN. JENEWA, 13 OKTOBER 1995
KONVENSI LARANGAN MENGEMBANGKAN, MEMPRODUKSI, MENYIMPAN, MENGGUNAKAN SENJATA KIMIA SERTA PEMUSNAHANYA, PARIS, 13-1-1995
KONVENSI LARANGAN MENGEMBANGKAN, MEM-PRODUKSI DAN MENTRANSFER RANJAU ANTI, PERSONIL SERTA PEMUSNAHANNYA Ottawa, 3-4 Desember 1997
Monday, October 12, 2009
Melarang penggunaan senjata pembakar thd penduduk dan obyek2 sipil dan membatasi penggunaannya utk sasaran militer
Melarang penggunaan senjatan laser yg khusus dirancang utk mengakibatkan kebutaan permanen
Melarang senjata kimia
Melarang ranjau anti personil
HHI/enfrcmnt
10
FAKTA:
KONFLIK BERSENJATA
= PEMBOMAN DESA-DESA = SERANGAN KE PENDUDUK SIPIL = PERLAKUAN TAK MANUSIAWI PADA TAWANAN PERANG = PENYIKSAAN, PERKOSAAN = KELAPANAN MASYARAKAT SIPIL DI BAWAH PENDUDUKAN MUSUH = HUKUMAN MATI TANPA PROSES PERADILAN
APAKAH HHI MASIH BERGUNA ?
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
11
KESULITAN PENERAPAN HHI HHI
1.
HARUS DITERAPKAN PANDA WAKTU YANG SANGAT SULIT, KETIKA STABILITAS DAN KEAMANAN NASIONAL SUATU NEGARA TERANCAM. 2. BERSIFAT SANGAT KOMPLEKS 3. TIDAK BERSIFAT OPERASIONAL= TIDAK DAPAT DITERAPKAN SECARA LANGSUNG
SETIAP NEG PENANDATANGAN HRS BERSIKAP AKTIF MELAKUAN TINDAKAN TINGKAT NASIONAL EFEKTIF DITERAPKAN
Monday, October 12, 2009 HHI/enfrcmnt 12
PELAKSANAAN HHI TINGKAT NASIONAL
1. PER UU-AN NASIONAL
Pembuatan UU dan Peraturan utk menjamin 48,49,128,145 KJ I-IV, dan 84 PT I) pelaks.HHI (Ps.
2. TINDAKAN ORGANISATORIS PADA MASA DAMAI
Pengakuan secara resmi oleh pemerintah thd @Perhimpunan Palang Meraah Nasional (Ps. 26 KJ I). @Negara harus menentukan penggunaan senjata pada tahap penelitian, penciptaan atau pembelian senjata tidak dilarang oleh ketentuan HHI (Ps. 36 PT I).
3. TINDAKAN ORGANISATORIS PADA KONFLIK BRSNJTA TAPI HRS
DISIAPKAN PADA MASA DAMAI:
Kegiatan ICRC (Psl. 9 KJ I,II,III., Ps. 10 KJ IV. Dan Ps.81 PT I) 4. TINDAKAN SEHUBUNGAN INSTRUKSI PENYEBARLUASAN HHI @Penyebarluasan teks Konvensi seluas mungkin @Memasukkan HHI pada pendidikan militer dan sipil (Ps. 47,48,127, 144 KJ I-IV, dan Ps. 83 Protokol
Monday, October 12, 2009
HHI/enfrcmnt
13