Prosiding Lokakarya Batimetri Nasional 5 September 2012 by RatihDestarina

VIEWS: 363 PAGES: 298

More Info
									         PROSIDING
Lokakarya Integrasi Data dan Informasi Geospasial
   Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI

             IPB Convention Centre – Bogor
                   5 September 2012




         Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

                                © 2012
                                                                                     PROSIDING
  Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung Masterplan
                               Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)”
                                                      IPB Convention Center - Bogor, 5 Sptember 2012




TIM PENYUSUN

Pengarah :
Ir. Tri Patmasari, M.Si    Kepala Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan Bakosurtanal

Penanggungjawab :
Ir. Andi Rinaldi, M.Si     Kepala Bidang Basis Data Kelautan dan Kedirgantaraan PDKK Bakosurtanal

Penyunting :
Fajar Triady Mugiarto, ST, MT
Andrian Libriyono, ST
Ratih Destarina, ST
Budi Prabowo
Drs. Johnson M. Simanjuntak
Dimas Hanityawan, ST
Suryanto, ST
Budi Lestari
Jawawi, S.Kom
Mimin Siti Aminah
Eva Novita, ST
Eka Marliana, A.Md
Asep Sofyan, ST
Mulyata
Nani Widiawati
Suratno
M. Ramdan A.P
Santi Ardiati, A.Md




Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong, Bogor 16911
Telp./Fax : 021-87901255
pdkk.bakosurtanal.go.id
                                                                                   Kata Pengantar

      Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kami dapat
menyelesaikan Prosiding Lokakarya dengan tema “Integrasi Data dan Informasi Geospasial
Kelautan Nasional guna Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI)” yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 5 September 2012.
Lokakarya tersebut terselenggara atas kerjasama 5 instansi terkait kelautan di Indonesia yang
tergabung dalam Tim Batimetri Nasional yaitu BIG, BPPT, Dishidros TNI-AL, P2O dan
Geoteknologi LIPI serta P3GL ESDM.
      Prosiding ini dapat tersusun dengan adanya partisipasi dari para narasumber, kalangan
ilmuwan dari perguruan tinggi serta para pakar/praktisi pemerhati masalah geospasial kelautan di
Indonesia. Terimakasih sebesar-besarnya atas materi yang telah disampaikan dalam Lokakarya
ini sehingga menambah dan memperluas wawasan dalam memahami permasalahan geospasial
kelautan Indonesia.
      Harapan kami, semoga lokakarya ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat untuk
survey dan pemetaan khususnya bidang kelautan di Indonesia ke arah yang lebih baik di masa
datang.


                                                                                             Bogor, September 2012




                                                                                                   Kepala Pusat
                                                                                       Pemetaan Dasar Kelautan dan
                                                                                                 Kedirgantaraan




    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   i
                                                             Sambutan Kepala
                                                   Badan Informasi Geospasial


 Yth. Sekretaris Jenderal DPD-RI, Dr. Siti Nurbaya.
 Yth. Para narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan lembaga
 penelitian terkait.
 Yth. Bapak/Ibu, hadirin dan tamu undangan lainnya.


Assalamu’alaikumwr.wb.,
Salam Sejahtera bagi kita semua.


        Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas izin-Nya
maka kita dapat berkumpul dalam acara Lokakarya Integrasi Data Dan Informasi Geospasial
Kelautan Nasional Dalam Mendukung MP3EI.


Para hadirin yang saya hormati,
        Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah disyahkan pada
tanggal 4 April 2011. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses
Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan kebergunaan dan
keberhasilgunaan Informasi Geospasial melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Undang-undang ini juga mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam pemerintahan dan
kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan referensi tunggal (single reference) yang
mencakup informasi geospasial dasar dan tematik.
        Lahirnya UU-IG juga mengamanatkan perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi
Geospasial (BIG). BIG memikul tugas dan fungsi yang lebih besar daripada Bakosurtanal. Tidak
hanya sebagai pengkaji kebijakan nasional dan pembina di bidang survei dan pemetaan (surta),
akan tetapi       BIG merupakan penyelenggara survei dan pemetaan, pembangun Informasi
Geospasial Dasar (IGD) dan pembina bidang surta dan pembangun Informasi Geospasial
Tematik (IGT), serta penyelenggara infrastruktur dan jaringan informasi geospasial.
   ii       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
     Keberhasilan BIG dapat terlihat ketika seluruh peta tematik yang dibuat oleh berbagai
instansi sektoral, badan usaha, kelompok atau perorangan telah mengacu kepada Informasi
Geospasial Dasar. Dengan adanya satu acuan IGD, tumpang-tindih informasi ruang kebumian
yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat dihindari.
Penggunaan satu acuan (single reference) ini juga memudahkan dalam pertukaran informasi
geospasial antar instansi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan dari tingkat pusat
hingga daerah.


Bapak/Ibu yang berbahagia,
     Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2011 menyatakan bahwa IGT menggambarkan satu atau lebih
tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.                                Informasi Gespasial Tematik tersebut
diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dengan
ketentuan bahwa instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT
berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Di dalam penyelenggaraannya, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dapat
bekerjasama dengan BIG.
     Pasal 19 Undang-undang IG menyatakan bahwa IGT wajib mengacu pada IGD, dan pasal
57 ayat 1, mengamanatkan bahwa BIG melakukan pembinaan mengenai pemaknaan,
pengarahan, perencanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT. Dalam konteks ini BIG
memiliki tugas utama untuk menyiapkan IGD yang berkualitas dan melakukan pembinaan
pembangunan IGT yang tentunya berkualitas pula agar dapat dimanfaatkan secara maksimum.
     Pembangunan IG berreferensitunggal melalui rujukan ke IGD merupakan upaya agar
terbangunnya “One-Map” maksudnya pembangunan IG dalam satu platform IGD yang sama
sesuai dengan skala/resolusi IG yang dibangun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peta
dasar LPI dan LLN merupakan frame (bingkai) yang akan digunakan untuk pemetaan IG
Tematik kelautan , dan merupakan persyaratan dasar dalam mewujudkan kebijakan satu peta
(one map policy) pada wilayah pesisir dan laut untuk berbagai sektor di seluruh wilayah
Indonesia. Dengan menyadari pentingnya IGD kelautan, untuk itu peta dasar LPI dan LLN harus
dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu dengan



   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   iii
kepentingan dan prioritas kewilayahan para penyelenggara dan pengguna Informasi Geospasial
Tematik Kelautan.
        Banyaknya kerancuan peta tematik (IGT) yang dijumpai bisa jadi karena tidaksamanya
IGD yang dipakai atau masing-masing instansi membangun IGTnya tanpa sinkronisasi dan
harmonisasi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini pembinaan tentang standar, norma serta cara
dan metode pembangunan IGT yang menjadi bahagian tugas BIG memerlukan langkah
implementasi yang nyata dan dipatuhi oleh instansi atau masyarakat penyelenggara IGT agar
IGT yang terbangun tidak menimbulkan kerancuan bagi pengguna.


Hadirin sekalian yang saya hormati,
        BIG dalam kesempatan ini memperoleh mandat untuk menjamin bahwa IGT-IGT yang
dibangun oleh instansi terkait dapat diintegrasikan, sinkron dan harmonis. Langkah yang
ditempuh adalah mengarahkan agar dalam melaksanakan pemetaan harus merujuk kepada IGD
sekurang-kurangnya merujuk jaring kontrol geodesi nasional (apabila peta dasar belum tersedia)
agar hasilnya dapat diintegrasikan secara nasional.
        Cara lain untuk mengarahkan IGT-IGT yang dibangun oleh instansi terkait lainnya agar
dapat diintegrasikan dan dibagipakai adalah melalui pembangunan Infrastruktur Data Spasial
Nasional (Ina-SDI). Perpres No. 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional,
menugaskan BIG sebagai Penghubung Simpul Data Spasial Nasional . Platform IGD telah
dibangun dalam Indonesia Geospasial Portal (Ina-Goportal). Melalui Ina-Geoportal ini berbagai
IG dapat di integrasikan dan dibagi-pakai dengan sesama instansi atau pemakai.
        Selanjutnya pengembangan, integrasi dan pembinaan IGT juga memerlukan kerjasama
antara pusat penelitian dan pusat kajian diberbagai kementerian/lembaga dan perguruan tinggi
terkait bidang kelautan. Sinergi program tersebut perlu dilakukan agar kegiatan dan riset yang
dilakukan lebih terarah dan diharapkan dapat memacu kinerja pusat kajian dan pusat penelitian
tersebut dalam hal pendanaan dan operasionalisasi program sehingga menjadi lebih efektif dan
efisien.


Bapak/ibu yang saya hormati,
        Lokakarya ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi dan tanggungjawab BIG
untuk menyongsong perubahan struktur organisasi yang baru, terutama dalam implementasi

   iv       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Kebijakan dan Grand Desain Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional dalam rangka
mendukung MP3EI yang telah dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pemetaan Dasar pada tahun
2011, yang merupakan landasan sinkronisasi kebijakan nasional untuk merespon berbagai
fenomena aktual.
      Merespon terhadap dukungan pembangunan potensi wilayah pesisir dan laut yang
berkelanjutan yang perlu direalisasikan dengan berbasis Informasi Geospasial; Perencanaan
pembangunan berbasis kewilayahan yang tertuang dalam RPJP, RPJM, sebagai implmentasi
dalam mendukung MP3EI, P4B,                       RTRW, dimana diperlukan IG multiscale dan temporal
mengingat akan terjadi dinamika spasial sebagai konsekuensi logis dari pembangunan.
      Dan pada siang nanti, akan diperesentasikan oleh Pusat PDKK, bagaimana Pengembangan
aplikasi “Sistem Informasi Geospasial Batimetri Nasional Berbasis Web” dalam menunjang Ina-
Geoportal dilakukan untuk berbagai tujuan yaitu : Publikasi Data Batimetri Nasional yang
merupakan hasil integrasi dan sinergi instansi terkait, dimana data merupakan hasil kegiatan
survei dan pemetaan yang dilakukan oleh Indonesia; Memberikan suatu model data batimetri
nasional yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam bentuk GIS Services, sebagai
bentuk realisasi One Bathymetric Map untuk Indonesia. Dan mudah diakses, terjamin
keamanannya dan dapat disinergikan dengan informasi geospasial lainnya.
      Data-data spasial yang didapatkan dari Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional
selain data batimetri juga informasi kelautan lainnya, seperti geologi laut, oseanografi, seismik,
dan metereologi laut yang dihasilkan oleh berbagai kementrian. Data spasial tersebut harus
dianalisa terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat difungsikan sebagai salah satu bagian yang
strategis pada sistem perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan (Spatial                                              Decission
Support System - SDSS) yang diantaranya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
termasuk dalam implementasi MP3EI, RTRW, mitigasi bencana, pengembangan ekonomi
wilayah pesisir, blue carbon, marine ecoregion, pembangunan infrastruktur kelautan dan lain
sebagainya.
      Atas dasar itulah diperlukan sinergi penyelenggaraan pemetaan terpadu sumberdaya
kelautan nasional. Juga integrasi informasi geospasial kelautan nasional, berupa Marine National
Resource Data Base, yang merupakan informasi berbagai data kelautan nasional. Terkait dengan
pencapaian sasaran tersebut, maka sangat diperlukan percepatan ketersediaan data dan informasi



    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012        v
geospasial kelautan nasional, selain dukungan dari berbagai komunitas kelautan serta ilmu
pengetahuan dan teknologi.


Bapak/Ibu, yang sayahormati,
       Akhirnya saya berharap agar kegiatan lokakarya ini dapat terlaksana dengan baik sehingga
dapat menghasilkan berbagai komitmen, kolaborasi dan sinergi program antar berbagai
kementrian, lembaga dan perguruan tinggi terkait dengan Kebijakan Integrasi Geospasial
Kelautan Nasional dan Implementasi Teknis Surta, dan Rencana Aksi Formulasi Integrasi IG
Kelautan. Selamat berdiskusi dan terimakasih atas perhatiannya.


Wassalamu’alaikumwr.wb.,


Dr. AsepKarsidi, MSc.




  vi       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                          Sambutan Kepala
          Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

   Yth. Kepala BIG, Dr. Asep Karsidi
   Yth. Sekretaris Jenderal DPD-RI, Dr. Siti Nurbaya
   Yth. Para pejabat, narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, perguruan tinggi
   Yth. Bapak/Ibu sekalian


Assalamu’alaikum wr.wb.
Salam sejahtera bagi kita semua


         Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, izinkan saya
pada kesempatan yang baik ini, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang
telah berkesempatan hadir pada acara Lokakarya dengan mengambil tema : INTEGRASI DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL                                KELAUTAN NASIONAL                            GUNA MENDUKUNG
Masterplan Perceparan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).


Bapak dan Ibu sekalian,
         Dalam rangka lokakarya kali ini, kiranya perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu
sekalian apa yang mendasari BIG melaksanakan lokakarya integrasi geospasial kelautan nasional
ini.
         Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia merupakan Negara maritim dan
kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya adalah wilayah laut. Untuk
terwujudnya Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional, merupakan tantangan bersama yang harus dijawab. Terkait dengan
pencapaian sasaran tersebut, maka sangat diperlukan dukungan ketersediaan data dan informasi
geospasial kelautan nasional, selain dukungan dari berbagai komunitas kelautan serta ilmu
pengetahuan dan teknologi. IG tersebut bagian yang strategis pada sistem perumusan kebijakan
dan pengambilan keputusan (Spatial Decission Support System - SDSS) yang diantaranya dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk dalam implementasi MP3EI, RTRW, mitigasi

       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   vii
bencana, pengembangan ekonomi wilayah pesisir, blue carbon, marine ecoregion, pembangunan
infrastruktur kelautan dan lain sebagainya.
         Kondisi hingga saat ini, seperti telah kita ketahui, informasi Geospasial kelautan yang
lengkap, akurat dan terpadu belum mencakup seluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya
masih tersebar di berbagai instansi pemerintah dan belum terintegrasi dengan baik. Namun
demikian Bakosurtanal bekerjasama dengan berbagai institusi terkait lainnya, telah berkontribusi
aktif dalam upaya menyediakan peta sistematis sumber daya pesisir dan laut melalui berbagai
kegiatan seperti Marine Resources Evaluation And Planning project (MREP), yang dilanjutkan
dengan proyek Digital Marine Resource Mapping (DMRM) untuk keperluan pemetaan wilayah
territorial dan yurisdiksi nasional. Bersamaan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Bakosurtanal
juga telah melakukan survei hidrografi untuk pembuatan peta dasar Lingkungan Pantai Indonesia
(LPI) dan peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) yang merupakan Informasi Geospasial Dasar
(IGD) Kelautan.
         Untuk itulah Lokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan
kesefahaman dan keselarasan tindak dalam integrasi dan keterpaduan berbagai upaya dalam
pembuatan Informasi Geospasial Kelautan dalam mendukung pembangunan; Komitmen dan
dukungan untuk mengupayakan sinkronisasi dan sinergi kegiatan pembuatan informasi
Geospasial Kelautan; Juga bertujuan untuk berkolaborasi dalam pengembangan pemanfaatan
Informasi Geospasial Kelautan,SDM dan Adopsi Teknologi dalam rangka meningkatkan daya
saing nasional di bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Kelautan, sehingga menjadi
landasan sinkronisasi kebijakan nasional untuk merespon fenomena aktual.


Bapak dan Ibu sekalian,
         Peserta Lokakarya ini dihadiri lebih kurang 80 orang dari berbagai kalangan, antara lain :
BIG, DPR – RI, BAPPENAS, DEKIN, KKP, LIPI, BPPT, DISHIDROS TNI-AL,
KEMENDAGRI, KEMENHUB, para pakar, ITB, UGM, ITS dan perguruan tinggi lainnya serta
rekan 2 swasta sebagai mitra kerja Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan kedirgantaraan BIG. Dan
pada hari ini akan dipresentasikan sejumlah 13 makalah, antara lain : terkait dengan aspek
kebijakan, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data kelautan. Dan satu hal yang sangat
membanggakanakan dipresentasikan “sistim Informasi Geospasial Batimetri Nasional Berbasis



  viii       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
WEB, yang merupakan kerja keras dari Tim Batimetri Nasional dalam mengintegrasikan data-
data batimetri yang berada di berbagai instansi.
      Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen kebijakan yang komprehensif dan
aplikatif sebagai hasil rumusan atas masukan dan bahasan yang diberikan oleh para narasumber
dan bapak ibu sekalian yang hadir dalam lokakarya ini.
      Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya mari kita sama-sama memanjatkan doa
dan puji syukur, agar acara lokakarya ini dapat dijadikan sebagai momen yang dapat
memberikan manfaat bagi kita semua dalam mendarmabaktikan kepada Negara dan bangsa.


Terimakasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikumwr.wb.,




Tri Patmasari




    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   ix
                                                        REKOMENDASI LOKAKARYA

1. Guna mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan
  nasional, diperlukan optimalisasi                    potensi kelautan Indonesia untuk mengakselerasi
  pembangunan nasional melalui Kebijakan Kelautan Indonesia yang mencakup kebijakan
  ekonomi kelautan (ocean economic policy), kebijakan tata kelola kelautan (ocean governance
  policy), kebijakan keamanan maritim (maritime security policy), kebijakan kebudayaan
  kelautan (ocean culture policy), dan kebijakan lingkungan laut (marine environment policy).


2. Perlu segera dibuat landmark, road map dan grand strategy yang disusun bersama dan
  disepakati komunitas kelautan, untuk penyelenggaraan, pembinaan dan integrasi di bidang IG
  kelautan yang harus dibuat secara tepat guna mendukung implementasi MP3EI, penyusunan
  program RPJMN 2015–2019, serta berbagai kegiatan kelautan prioritas lainnya.


3. Perlu segera dibangun keterpaduan Informasi Geospasial Kelautan, untuk terbentuknya
  „single-reference‟ dalam rangka implementasi kebijakan Peta Tunggal (One Map Policy).


4. Perlu segera diselesaikan Penetapan Klasifikasi Data dan Informasi Geospasial Dasar
  Kelautan Terkait Dengan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bagian
  Keempat Kewajiban Badan Publik.


5. Perlu ditingkatkan penyelenggaraan koordinasi dan sinergi antar seluruh pelaku di bidang
  pembangunan IGK yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai ke
  hilir.


6. Memacu peran serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pengembangan ilmu
  pengetahuan dan teknologi, dalam rangka kerjasama percepatan penyelesaian penyusunan
  NSPK yang diperlukan, peningkatan penelitian terapan, serta upaya penyiapan SDM Nasional
  yang berkemampuan dan berdaya saing tinggi, pada tingkat Nasional maupun Internasional,
  dalam industri Informasi Geospasial Nasional.


   x       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
7. Diperlukan percepatan ketersediaan data dan informasi geospasial kelautan nasional dengan
  meningkatkan peran serta sektor swasta melalui peningkatan program public partnership di
  bidang jasa survei dan pemetaan serta pengelolaan data dan informasi geospasial.


8. Diperlukan koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemetaan terpadu sumber daya kelautan
  nasional dan integrasi informasi geospasial kelautan nasional guna mewujudkan National
  Marine Resources Geospatial Data Base yang merupakan satu kesatuan dari Sistem
  Pengelolaan Informasi Data Spasial Nasional.


9. Diperlukan percepatan pembuatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berbasis Web
  untuk mempermudah perencanaan dan pengambilan keputusan pengembangan serta
  diseminasi potensi kelautan.




   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   xi
                                                           JADWAL ACARA LOKAKARYA

Rabu, 5 September 2012

 WAKTU (WIB)                                             ACARA                                                KETERANGAN/MODERATOR
  08.00-09.00   Registrasi Peserta                                                                            Panitia
  09.00-09.05   Menyanyikan lagu “Indonesia Raya”                                                             MC
                                                                                                              Ir. Tri Patmasari, M.Si
  09.05-09.15   Laporan Panitia
                                                                                                              (Kepala Pusat PDKK – BIG)
                Keynote Speech :
                Dr. Asep Karsidi (Kepala BIG)
  09.15-10.00                                                                                                 MC
                Perspektif Kebijakan Komprehensif dalam Pengelolaan Kelautan untuk NKRI
                Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc - Sekjend DPD-RI
  10.00-10.15   Photo Session, Press Conference dan Coffe Break
                Launching Aplikasi Batimetri Nasional & Integrasi GeoPortal INA-SDI/Tanah
  10.15-10.45   Air
                Andrian Libriyono, ST & Ir. Tri Patmasari, M.Si - BIG
                Kebijakan BIG dalam Integrasi Data dan Informasi Kelautan Nasional sebagai
                Bentuk Implementasi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
                Dr. Poentodewo S.S.O – Deputi IGD, BIG
                Optimalisasi Data Kelautan untuk Mendukung Pembangunan NasionaI
  10.45-12.15   Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc – Bappenas                                                     DR. Lukman Malanuang
    (Sesi 1)    Kebijakan Kelautan dalam mendukung MP3EI                                                      (Staf Ahli DPR – RI)
                Dr. Elly Rasdiani – DEKIN
                Strategi Penyediaan Data Kelautan Dalam Rangka Mendukung MP3EI
                Dr. Budi Sulistyo – KKP
                Diskusi dan Tanya Jawab
  12.15-13.30   ISHOMA                                                                                        MC
                Dari Kebutuhan Pengguna Menuju ke IG Kelautan Terpadu
                Drs. Suwahyuono, M.Sc
                Pemanfaatan Data Batimetri untuk mendukung MP3EI
                Dr. Haryadi Permana
                Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Oseanografi
  13.30-15.00                                                                                                 Prof. Dr. Bangun Muljo S
                Dr. Zainal Arifin, M.Sc
    (Sesi 2)
                Data Bathimetri, Informasi terpenting dalam memahami Rahasia Peristiwa
                Gempa dan Tsunami
                Dr. Udrekh – BPPT
                Diskusi dan Tanya Jawab
                Kesiapan Dishidros sebagai Wali Data Batimetri Nasional
                Laksamana Pertama TNI Toto Permanto - Kepala Dishidros TNI-AL
                Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Industri Informasi
                Geospasial Laut Nasional
                Dr. rernat. Poerbandono – ITB
  15.00-16.30
                Data Geologi Kelautan untuk Mendukung MP3EI
    (Sesi 3)                                                                                                  Dr.Ir. Eka Djunarsjah, MT
                Dr. Ir. Susilohadi - P3GL
                Pemanfaatan Data Geospasial Kelautan untuk Pembuatan Peta Indeks
                Kerentanan Pesisir terhadap Abrasi
                Fajar Triady Mugiarto, ST, MT – BIG


        xii     Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
               Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Laut untuk Analisa Strategi
               Transportasi Laut Guna Mendorong Jasa Industri Nasional Berbasiskan Pada
               WebGIS (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertasusila Plus)
               Prof.Dr.Ir.Bangun Muljo Sukojo, DEA, DESS - ITS
               Diskusi dan Tanya Jawab
16.30-17.00    Diskusi dan Perumusan Strategi (Tim Perumus)                                                   Ir.Tri Patmasari, M.Si
17.00-17.15    PENUTUPAN                                                                                      Deputi IGD, BIG
17.15-17.45    Coffe Break dan Pengambilan Materi Lokakarya




       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012    xiii
                                                                                                                                Daftar Isi

Kata Pengantar............................................................................................................................................... i
Sambutan Kepala Badan Informasi Geospasial ............................................................................................ ii
Sambutan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan ................................................... vii
REKOMENDASI LOKAKARYA .......................................................................................................................... x
JADWAL ACARA LOKAKARYA ...................................................................................................................... xii
Daftar Isi ......................................................................................................................................................xiv
LAPORAN KEGIATAN ..................................................................................................................................... 1
   1.      Latar Belakang................................................................................................................................... 1
   2.      Nama Kegiatan .................................................................................................................................. 3
   3.      Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................................... 3
   4.      Tema ................................................................................................................................................. 3
   5.      Pelaksanaan ...................................................................................................................................... 3
   a)      Panitia ............................................................................................................................................... 3
   b)      Tempat .............................................................................................................................................. 3
   c)      Peserta .............................................................................................................................................. 3
KEYNOTE SPEECH – Dr. Asep Karsidi, M.Sc (Kepala Badan Informasi Geospasial) ....................................... 4
Perspektif Kebijakan Komprehensif Dalam Pengelolaan Kelautan Untuk NKRI
– Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc (Sekjen DPD-RI) ................................................................................................ 17
Sistem Informasi Geospasial Batimetri Nasional Berbasis Web – Andrian Libriyono, ST (PDKK BIG) ........ 52
Kebijakan Penyelenggaraan Pengintegrasian Data Kelautan Nasional
– Dr. Poentodewo S.S.O (Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG) ................................................ 61
Optimalisasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
- Ir. Arifin Rudiyanto, M.SC, Ph.D (BAPPENAS) ........................................................................................... 78
Kebijakan Kelautan Indonesia – Ir. Elly Rasdiani Sudibjo, M.Sc, Ph.D (Dewan Kelautan Indonesia) .......... 82
Strategi Penyediaan Data Kelautan Dalam Rangka Mendukung MP3EI – Dr. Budi Sulistiyo (KKP) ............ 94
Dari Kebutuhan Pengguna Menuju Ke Informasi Geospasial Kelautan Terpadu
– Drs. Suwahyuono, M.Sc (Pakar/Praktisi)................................................................................................ 121
Peran Data Batimetri Dalam Mendukung Percepatan Capaian Program MP3EI
– Dr. Haryadi Permana (Puslit Geoteknologi LIPI) .................................................................................... 135

    xiv          Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Batimetri Di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI
– Dr. Zainal Arifin, M.Sc (P2O LIPI) ............................................................................................................ 153
Data Bathimetri, Informasi Terpenting Dalam Memahami Rahasia Peristiwa Gempa dan Tsunami
– Dr. Udrekh (BPPT) .................................................................................................................................. 165
Kesiapan Dishidros Sebagai Walidata Batimetri Nasional
– Letkol Laut (P) Riduwan Purnomo, ST, MM (Dishidros TNI AL) ............................................................. 183
Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Industri Informasi Geospasial Laut Nasional
- Dr. Rer.nat. Poerbandono, ST, MM (ITB) ................................................................................................ 198
Data Geologi Kelautan Untuk Mendukung MP3EI – Dr. Ir. Susilohadi (P3GL ESDM) ............................... 213
Pemanfaatan Data Geospasial Kelautan untuk Pembuatan Peta Indeks Kerentanan Pesisir terhadap
Abrasi – Fajar Triady Mugiarto, ST, MT (PDKK BIG) .................................................................................. 231
Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Laut untuk Analisa Strategi Transportasi Laut
Guna Mendorong Jasa Industri Nasional Berbasiskan Pada WebGIS (Studi Kasus Wilayah
Gerbangkertasusila Plus) – Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukotjo, DESS, DEA (ITS) ................................... 241
LAMPIRAN 1 Daftar Undangan Lokakarya ................................................................................................ - 1 -
LAMPIRAN 2 Daftar Hadir Lokakarya ........................................................................................................ - 6 -
LAMPIRAN 3 Notulensi Lokakarya .......................................................................................................... - 10 -
LAMPIRAN 4 Dokumentasi Lokakarya .................................................................................................... - 28 -




      Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012                         xv
                                                                                            LAPORAN KEGIATAN
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung Masterplan
                             Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)”
                                                                         Bogor, 5 September 2012


1. Latar Belakang
           Pelaksanaan lokakarya Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan
    Nasional Dalam Mendukung MP3EI merupakan kelanjutan dari rapat teknis Working
    Group Batimetri Nasional yang telah diselenggarakan di Bandung pada tanggal 5- 7 Maret
    2012.
           Indonesia merupakan Negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan dua
    pertiga wilayahnya adalah wilayah laut. Dengan kondisi alamiah tersebut, wilayah pesisir
    dan lautan menjadi bagian integral dari dimensi Negara kepulauan yang mempunyai
    potensi kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Dengan semakin meningkatnya
    kegiatan pembangunan dan ditunjang oleh kenyataan semakin menipisnya kandungan
    sumber daya alam di wilayah darat, maka wilayah pesisir dan lautan akan menjadi sumber
    pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi tumpuan bangsa Indonesia bagi
    kesinambungan pembangunan nasional. Ini sejalan dengan Undang-Undang RI No.17
    tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang
    mempunyai sasaran pokok salah satunya adalah terwujudnya Indonesia menjadi Negara
    kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
           Kini, bagaimana menjadikan kawasan pesisir dan laut sebagai sumber pertumbuhan
    ekonomi baru, adalah merupakan tantangan yang harus dijawab, tidak hanya dukungan
    komunitas, namun dukungan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan sangat
    diperlukan untuk keberhasilan tujuan ini. Terkait dengan program pembangunan kelautan,
    tentunya harus berdasarkan pada ketersediaan data dan informasi geospasial kelautan yang
    sistematis.
           Kondisi hingga kini, data dan informasi geospasial kelautan yang lengkap, akurat dan
    terpadu belum mencakup seluruh wilayah Indonesia dan masih tersebar di masing-masing
    instansi pemerintah dengan format yang berbeda dan belum terintegrasi dengan baik.
    Sejauh ini Bakosurtanal telah berkontribusi aktif dalam upaya pemetaan sistematis sumber
    daya pesisir dan laut pada kurun waktu 1993-1998 melalui program Marine Resources

  Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   1
    Evaluation Project (MREP). Dilanjutkan program Marine Coastal Resource Management
    Program (MCRMP) pada tahun 2002-2006 dibawah koordinasi DKP. Dan program Digital
    Marine Resource Mapping (DMRM) untuk keperluan pemetaan wilayah teritorial dan
    yurisdiksi nasional. Sebagai kelanjutan MREP, yaitu survei hidrografi dan pembuatan
    peta dasar Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) 1:50.000 (saat ini baru mencakup 30 %)
    dan peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) skala 1:500.000 (mencakup seluruh Indonesia).
         Mengacu pada UU IG no 4 /2011 tentang Informasi Geospasial, maka peta dasar LPI
    dan LLN merupakan peta dasar sebagai frame untuk mewujudkan kebijakan satu peta
    (one map policy) pada wilayah pesisir dan laut di berbagai wilayah dan sektor. Dengan
    menyadari pentingnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) kelautan, untuk itu peta dasar LPI
    dan LLN harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara
    terpadu. Hal ini mengingat sumber daya wilayah pesisir dan laut yang tersedia tersebar di
    wilayah Nusantara perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar
    kemakmuran rakyat.
         Data-data yang didapatkan dari Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional
    selain data batimetri juga informasi kelautan lainnya antara lain geologi laut, oseanografi
    dan metereologi laut. Data dasar tersebut harus dianalisa terlebih dahulu untuk selanjutnya
    dapat difungsikan sebagai salah satu bagian yang strategis pada sistem perumusan
    kebijakan dan pengambilan keputusan yang diantaranya dapat dimanfaatkan untuk
    mendukung MP3EI, mitigasi bencana, pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir, efisiensi
    ekonomi dalam pembangunan infrastruktur kelautan dan lain sebagainya.
         Hingga kini kolaborasi dan sinergi antar berbagai kementerian, lembaga dan
    perguruan tinggi terkait integrasi data batimetri telah menghasilkan data batimetri nasional
    dengan resolusi yang sangat memadai. Namun sinergi yang optimal masih diperlukan
    dalam mengintegrasikan data dan informasi kelautan lainnya (antara lain geologi laut,
    oseanografi dan metereologi laut). Masih diperlukan upaya dan terobosan untuk
    mempercepat penyelesaian pemetaan terpadu sumber daya kelautan nasional yang meliputi
    seluruh perairan laut Indonesia. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang
    diperlukan dalam pengembangan dan integrasi data dan informasi kelautan.




2       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
2. Nama Kegiatan
          Nama kegiatan ini adalah Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial
   Kelautan Nasional guna Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
   Ekonomi Indonesia (MP3EI)”.


3. Tujuan dan Sasaran
          Hasil lokakarya ini diharapkan dapat menguatkan alasan pentingya integrasi data dan
   informasi kelautan terpadu nasional dan dapat meyakinkan kepada Pemerintah untuk
   segera menyelesaikan data geospasial kelautan yang hingga saat ini belum mencakup
   keseluruhan wilayah Indonesia. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah adanya
   komitmen dan dukungan semua pihak terkait dengan kebijakan integrasi dan implementasi
   teknis Program Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional.


4. Tema
          Tema yang diangkat dalam Lokakarya ini adalah Integrasi Data dan Informasi
   Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan
   Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).


5. Pelaksanaan
   a) Panitia
                Panitia dalam kegiatan ini adalah Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan
        Kedirgantaraan.


   b) Tempat
                Tempat pelaksanaan Lokakarya adalah di Ballroom IPB Convention Centre,
        Botani Square, Jl. Padjadjaran Bogor.


   c) Peserta
                Peserta yang diundang dalam acara ini berjumlah 143 orang seperti terlampir pada
        Lampiran 1. Untuk daftar hadir peserta terdapat pada Lampiran 2.




 Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   3
                                                      KEYNOTE SPEECH
           – Dr. Asep Karsidi, M.Sc (Kepala Badan Informasi Geospasial)




4   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   5
6   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   7
8   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   9
10   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   11
12   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   13
14   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   15
16   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                                          Perspektif Kebijakan Komprehensif
                                                   Dalam Pengelolaan Kelautan Untuk NKRI
                                                  – Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc (Sekjen DPD-RI)




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   17
18   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   19
20   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   21
22   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   23
24   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   25
26   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   27
28   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   29
30   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   31
32   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   33
34   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   35
36   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   37
38   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   39
40   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   41
42   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   43
44   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   45
46   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   47
48   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   49
50   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   51
            Sistem Informasi Geospasial Batimetri Nasional Berbasis Web
                                    – Andrian Libriyono, ST (PDKK BIG)

A. ABSTRAKSI

                          Sistem Informasi Geospasial Batimetri Nasional Berbasis Web

                                                            Oleh:
                                                    Andrian Libriyono, ST.
                                                   (Tim Batimetri Nasional)

                                                              Abstrak

     Data dan informasi spasial merupakan pondasi yang mutlak ada dalam pembangunan suatu
     bangsa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
     Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan
     informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang mencakup pengertian gambar
     visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul, yang
     salah satu komponen terpenting di dalamnya adalah data dan informasi spasial.

     Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, data batimetri
     merupakan salah satu komponen dalam membentuk Informasi Geospasial Dasar (IGD). Bahwa
     dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan,
     pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi
     geospasial tersebut. Amanah yang terkandung dalam UU ini harus dilakukan secara terpadu dan
     terintegrasi yang akan dapat menghasilkan data dan informasi geospasial yang akurat, handal,
     akuntabel, dan mudah diakses.

     Untuk itulah telah dilakukan kerjasama antara BIG, BPPT, DISHIDROS TNI-AL, P3GL-ESDM, dan P2O-
     LIPI, yang memiliki data batimetri di Indonesia untuk mengintegrasikan dan berbagi pakai (sharing)
     data tersebut. Hal ini mendasari perlu adanya suatu sistem informasi geospasial untuk visualisasi
     ketersediaan data batimetri secara nasional berbasis web sebagai sarana pendukung perencanaan
     dan pelaksanaan survei sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada dasarnya sistem informasi ini
     diharapkan akan dapat memberikan visualisasi ketersediaan data batimetri secara nasional, baik
     yang telah dilakukan BIG, BPPT, DISHIDROS TNI-AL, P3GL-ESDM, dan P2O-LIPI, maupun instansi lain
     yang melakukan survei batimetri. Kondisi ini merupakan bentuk sinergi antar instansi yang
     memiliki data batimetri sebagai sharing informasi ketersediaan data batimetri secara nasional.

     Aplikasi “Sistem Informasi Geospasial Batimetri Nasional Berbasis Web” menampilkan area
     cakupan (indeks peta), serta metadata survei/data batimetri terkait, dan grid batimetri nasional
     resolusi 1 menit. Pengembangan kerjasama ini lebih lanjut diharapkan akan dapat membuat model
     batimetri nasional dengan ketelitian lebih tinggi (15” dan 30”), dan memberikan kesempatan
     instansi lain maupun swasta di Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam kerjasama integrasi data
     ini.

     Aplikasi ini dalam pengembangan selanjutnya akan dapat diintegrasikan dalam Ina-Geoportal,
     sehingga akan dapat memberikan kemudahan akses dan pemanfaaatannya secara lebih luas,
52    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
      dimana salah satu komponen penunjang aplikasi ini adalah GIS services. Sehingga dapat
      merealisasikan One Bathymetric Map untuk Indonesia, yang didukung oleh perencanaan,
      pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data
      yang terpadu dan berkelanjutan.

      Email: libriyono@bakosurtanal.go.id
      Telp/Fax: 021- 87901255




B. PAPARAN




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   53
54   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   55
56   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   57
58   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   59
60   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
   Kebijakan Penyelenggaraan Pengintegrasian Data Kelautan Nasional
– Dr. Poentodewo S.S.O (Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG)




 Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   61
62   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   63
64   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   65
66   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   67
68   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   69
70   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   71
72   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   73
74   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   75
76   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   77
                           Optimalisasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan
                                     Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
                                  - Ir. Arifin Rudiyanto, M.SC, Ph.D (BAPPENAS)




78   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   79
80   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   81
                                            Kebijakan Kelautan Indonesia
      – Ir. Elly Rasdiani Sudibjo, M.Sc, Ph.D (Dewan Kelautan Indonesia)

A. ABSTRAKSI

                                    Kebijakan Kelautan dalam Mendukung MP3EI

                                                             Oleh :
                                              Dr. Ir. Elly Rasdiani Sudibjo M.Sc

                                                             Abstrak

     Laut adalah aset nasional yang merupakan wilayah kedaulatan, ekosistem sumber daya yang
     dapat bertindak sebagai sumber energi, sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta
     berperan sebagai lintas atar pulau, media pertukaran sosial-budaya, kawasan perdagangan, dan
     wilayah pertahanan keamanan. Disisi lain, mengingat fungsi laut sebagai sumber yang dapat
     dikonversi sebagai nilai ekonomi, maka aktifitas manusia dalam kaitannya kepentingan
     pemanfaatan sumber daya laut memperhatikan adanya kecenderungan tanpa memperhatikan
     fungsi laut lainnya. Dengan begitu banyaknya kepentingan di laut dan pendekatan yang
     disamakan dengan pengelolaan daratan, serta mengandung beraneka ragam sumber daya alam
     dan jasa lingkungan yang telah dan sementara dimanfaatkan manusia, ruang laut menampilkan
     berbagai isu yang menyangkut keterbatasan dan konflik penggunannya. Disamping itu, dengan
     meningkatnya kegiatan berbagai sektor Pemerintah dan swasta juga telah mendorong terjadinya
     kompetisi diantara para pelaku pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut
     yang tersedia. Kompetisi tersebut menyebabkan konflik dan tumpang tindihnya perencanaan
     serta pengelolaan wilayah pesisir dan laut akibat berbagai kepentingan sektoral, vertikal, pihak
     swasta dan masyarakat lokal. menyebabkan hingga saat ini masih sering terjadi konflik sektoral
     pemanfaatan ruang di laut.
     Penataan wilayah laut pada dasarnya diperlukan dalam kaitannya dengan pengaturan
     pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasikan semua kepentingan sekaligus
     sebagai upaya tindakan menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut. Pengertian ini
     mengarah pada suatu pemahaman suatu sistem database mengenai pengguna atau pemanfaatan
     sumber daya laut tersebut, sayangnya saat ini belum tersedia peraturan penataan wilayah laut
     dalam suatu sistem pengaturan pemanfaatan lahan laut. Padalah dengan adanya suatu sistem
     database, maka berbagai kepentingan (common interests) yang ada dalam pemanfaatan sumber
     daya laut dapat terdeteksi, sehingga konflik penggunaan ruang laut pun dapat dihindari. Oleh
     karena itu, dalam rangka menunjang pembangunan kelautan maka diperlukan kebijakan
     manajeman data kelautan nasional dalam rangka pembentukan database kelautan sebagai salah
     satu komponen yang akan dituangkan dalam pedoman kebijakan kelautan Indonesia.
     Dengan melihat dinamika pembangunan yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang
     keunggulan geografi dan sumber daya kelautan Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip
     pembangunan yang berkelanjutan, maka kebijakan database kelautan yang merupakan bagian
     dari kebijakan kelautan, diharapkan dapat diintigrasikan dan disinergikan dalam kerangka MP3EI.




82    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
B. PAPARAN




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   83
84   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   85
86   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   87
88   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   89
90   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   91
92   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   93
 Strategi Penyediaan Data Kelautan Dalam Rangka Mendukung MP3EI
                                          – Dr. Budi Sulistiyo (KKP)




94   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   95
96   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   97
98   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   99
100   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   101
102   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   103
104   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   105
106   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   107
108   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   109
110   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   111
112   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   113
114   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   115
116   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   117
118   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   119
120   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                                        Dari Kebutuhan Pengguna
                                  Menuju Ke Informasi Geospasial Kelautan Terpadu
                                          – Drs. Suwahyuono, M.Sc (Pakar/Praktisi)


A. ABSTRAKSI

                 Dari Kebutuhan Pengguna Menuju ke Informasi Geospasial Kelautan Terpadu

                                                            Oleh :
                                                    Drs. Suwahyuono, M.Sc.

                                                              ABSTRAK

      MENGAPA MULAI DARI KEBUTUHAN PENGGUNA? Informasi Geospasial Kelautan merupakan
      produk yang diselenggarakan untuk keperluan tertentu, baik secara kewilayahan maupun
      secara tematis, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Institusi penghasil maupun pengguna
      Informasi Geospasial Kelautan pun sangat bervariasi, apakah itu institusi tingkat Pusat, Provinsi,
      atau kabupaten/kota, dan diselenggarakan untuk berbagai tujuan seperti misalnya untuk
      penataan ruang, pengembangan wilayah, perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata,
      kehutanan, pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pemukiman, pelestarian
      lingkungan, dan aktivitas jasa. Dengan keberagaman tersebut, guna penyediaan Informasi
      Geospasial Kelautan pendukungnya, masih perlu diurai lebih lanjut, paling tidak dalam hal
      kewilayahannya, ketelitian serta tema-tema yang diperlukan. Hasil dari penguraian tersebut
      akan menjadi masukan kunci yang sangat berguna dalam menentukan ‘pola upaya’ penyediaan
      Informasi Geospasial Kelautan yang terpadu, baik dalam aspek prioritas kewilayahan, klasifikasi
      dan spesifikasi tema, maupun pemanfaatan-pemanfaatan hasilnya.

      MENGAPA TERPADU? Sampai dengan saat ini telah cukup banyak Informasi Geospasial Kelautan
      yang dihasilkan oleh berbagai institusi, untuk keperluan dan sesuai dengan prioritas
      kewilayahan masing-masing. Dengan kondisi ini dapat diperkirakan bahwa Informasi Geospasial
      Kelautan, secara kewilayahan ketersediaannya masih tersebar tidak merata, dengan tema dan
      tingkat ketelitian yang berbeda-beda, sehingga situasinya mungkin secara tematis Informasi
      Geospasial Kelautan tersedia, namun tidak dapat langsung digunakan oleh para pengguna,
      walaupun sebenarnya penggunaan-penggunaannya masih bisa dikembangkan lagi. Dalam hal ini
      yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa guna pengembangan tersebut, upaya
      penyelenggaraan serta pemanfaatan hasil-hasilnya kiranya perlu diupayakan keterpaduannya,
      yang selanjutnya, disamping akan bermanfaat dalam mengoptimalkan ketergunaannya, juga
      akan bisa mempercepat ketersediaannya. Dan dengan mengingat bahwa Informasi yang akan
      diupayakan keterpaduannya berdimensi spasial, maka Informasi Geospasial Dasar akan
      memegang peranan penting, dan menjadi pra-syarat dalam mewujudkan keterpaduan
      Informasi Geospasial Kelautan. Namun demikian yang tidak kalah penting adalah koordinasi dan
      sinkronisasi program dan keterbukaan informasi baik oleh para penghasil maupun para
      pengguna Informasi Geospasial Kelautan.



Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   121
 B. PAPARAN




122   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   123
124   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   125
126   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   127
128   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   129
130   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   131
132   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   133
134   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                                         Peran Data Batimetri
                          Dalam Mendukung Percepatan Capaian Program MP3EI
                               – Dr. Haryadi Permana (Puslit Geoteknologi LIPI)

A. ABSTRAKSI

                           Peran Data Batimetri Dalam Mendukung Percepatan Capaian
                                                 Program MP3EI

                                                 Haryadi Permana
                                         Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI
                                                 Tel: 022 250 3654
                                                 HP: 08122169498
                            E-mail: permana@geotekl.lipi.go.id atau permhp@yahoo.com

                                                                 SARI

      Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau dikenal sebagai
      MP3EI diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2011. Program
      MP3EI bertujuan untuk melakukan transformasi perekonomian dengan cara mempercepat dan
      memperluas kegiatan perekonomian di Indonesia. Untuk mencapai posisi urutan ekonomi ke-17
      terbesar di dunia pada 2010, dengan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke
      0,60, Indonesia memerlukan waktu hampir 40 tahun sejak kebijakan pembangunan ekonomi
      digulirkan pada tahun 1970-an melalui program REPELITA. Melalui MP3EI diharapkan Indonesia
      masuk dalam kategori negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada
      tahun 2025 hanya dalam waktu 15 tahun melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif,
      berkeadilan dan berkelanjutan.
      Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan hampir 70%
      wilayahnya terdiri dari lautan atau seluas 6.8 juta km2. Oleh karena itu, Indonesia telah
      mendeklarasikan sebagai Negara Kepulauan melalui Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember
      1957. Rejim negara kepulauan berdasarkan peraturan nasional tertuang pada Amandemen
      Kedua UUD 1945 dan UU No 6 Tahun 1996 pasal 2 ayat 1. Peraturan nasional ini merupakan
      ratifikasi UNCLOS 1982. Akhirnya PBB melalui UNCLOS pasal 46 menerima Indonesia sebagai
      negara kepulauan (archipelagic state).
      Untuk melakukan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi, percepatan dan perluasan
      wilayah pembangunan ekonomi Indonesia, melalui MP3EI diciptakan konektivitas antar wilayah
      di Indonesia melalui koridor ekonomi (KE) yang merupakan salah satu dari tiga strategi utama
      (pilar utama). Secara umum, fokus kegiatan akan dilakukan sepanjang Koridor Ekonomi
      Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara dan KE Papua-Kepulauan
      Maluku. Kegiatan ekonomi meliputi 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi,
      industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis yang
      diharapkan mampu menggerakan 22 kegiatan ekonomi utama.
      Strategi MP3EI dalam mencapai tujuannya salah satunya adalah penciptaan konektivitas antar
      wilayah di Indonesia. Sebagai Negara kepulauan, maka konektivitas tersebut juga dimaknai
      bukan hanya pada matra darat akan tetapi meliputi matra laut. Indonesia yang berada pada
      posisi jalur utama pelayaran kontainer utama, terletak diantara 4 Mega Hub dunia dan
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   135
      beberapa regional Hub harus mendapatkan manfaat dan keuntungan. Melalui strategi tersebut,
      maka MP3EI akan dapat merealisasikan sistem yang terintegrasi dalam perluasan dan
      percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan strategi tersebut maka
      amanat pembangunan perekonomian yang tercantum dalam Cetak Biru Pengelolaan Industri
      dan Jasa Kelautan dapat secara simultan diwujudkan antara lain Industri Maritim, Pelayaran,
      Wisata Bahari, dan Reklamasi.
      Konektivitas koridor ekonomi di darat antar wilayah dihubungkan melalui jalur laut akan dapat
      diwujudkan dengan pembangunan kawasan pelabuhan dan dermaga yang representatif dan
      aman. Majunya hubungan perekonomian antar pulau secara tidak langsung dapat memicu
      perkembangan kawasan pesisir dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu tersedianya data
      batimetri di kawasan strategis sangat diperlukan baik untuk perencanaan kawasan pesisir dan
      untuk menjamin keselamatan pelayarannya. Langkah awal adalah menyediakan data batimetri
      yang akurat, resolusi tinggi dan selalu diperbaharui setiap saat. Prioritas utama penyediaan data
      batimetri adalah di kawasan yang direncanakan untuk menjadi Pelabuhan Primer, Pelabuhan
      Utama Internasional atau Alternatif Pelabuhan Hub Internasional. Kemudian langkah berikutnya
      adalah menyediakan data batimetri sepanjang rencana Jalur Laut Nasional Primer, dan Jalur
      Laut Nasional Sekunder. Dengan tersedianya peta jalur pelayaran secara tidak langsung
      Indonesia dapat meningkatkan keamanan pelayaran, mengontrol dan mengamankan kawasan
      perairannya. Selain itu, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan pelayaran
      sepanjang Alur Lintas Kepulauan Indonesia atau ALKI seperti tercantum pada pasal 53 ayat 12
      dalam Peraturan Internasional UNCLOS yaitu salah satunya dengan menyediakan dan selalu
      memperbaharui data batimetri sepanjang jalur ALKI.
      Indonesia telah memiliki data batimetri terutama di kawasan pesisir dan perairan dangkal. Data
      lainnya berasal dari hasil ekspedisi kapal riset asing yang dikumpulkan secara bertahap mulai
      tahun 2005 sampai 2010. Sampai saat ini pengadaan data batimetri secara konvensional
      dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Berbagai teknologi terbaru dengan resolusi tinggi
      telah tersedia dipasaran. Masalah utama, bilamana mengejar tengat waktu, maka penggunaan
      kapal survei akan memakan waktu lama untuk dapat dengan segera menyediakan data
      batimetri dikawasan prioritas . Oleh karena itu perlu pemikiran memakai teknologi lainnya
      untuk dapat mensuplai data untuk digunakan dalam program MP3EI. Survei laut dimanfaatkan
      bilamana diperlukan data resolusi tinggi.

      Bahan Bacaan
      DKP-Bappenas. 2010. Cetak Biru Pengelolaan Industri dan Jasa Kelautan
      Badan Informasi Geospasial. 2011 Pembangunan Informasi Geospasial Kelautan Indonesia
      Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. (ed). Deputi Bidang Infrastruktur dan
      Pengembangan Wilayah. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
      Indonesia 2011-2025




136    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
B. PAPARAN




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   137
138   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   139
140   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   141
142   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   143
144   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   145
146   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   147
148   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   149
150   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   151
152   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                            Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Batimetri
                                                    Di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI
                                                      – Dr. Zainal Arifin, M.Sc (P2O LIPI)




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   153
154   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   155
156   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   157
158   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   159
160   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   161
162   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   163
164   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                     Data Bathimetri, Informasi Terpenting
                      Dalam Memahami Rahasia Peristiwa Gempa dan Tsunami
                                                       – Dr. Udrekh (BPPT)

A. ABSTRAKSI

                   Data Batimetri, Informasi Terpenting Dalam memahami Rahasia Peristiwa
                                              Gempa dan Tsunami

                            Udrekh1, Haryadi Permana2, Teguh Fayakun3, M.Hasanuddin4
                               1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
                                            2. Pusat Geoteknologi, LIPI
                                          3. Badan Informasi Geospasial
                                                    4. P2O, LIPI

      Indonesia merupakan negara dengan index resika bencana berkategori sangat tinggi di Dunia
      (World Risk Report 2011). Tingginya kejadian bencana yang telah menyebabkan hilangnya harta
      dan jiwa dalam jumlah banyak, perlu dipertimbangkan dalam menyusun masterplan strategi
      pembangunan nasional. Kekeliruan dalam pemilihan kebijakan pusat pertumbuhan ekonomi,
      tentunya akan berdampak kepada tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional, seperti
      yang saat ini sedang giat diupayakan negara Indonesia melalui program Masterplan Percepatan
      Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
      Salah satu bencana terbesar yang sering menghancurkan infrastruktur di Indonesia adalah
      gempa dan tsunami. Pusat gempa, umumnya terjadi di wilayah busur muka (fore-arc) yang
      merupakan zona subduksi. Proses dinamika tektonik ini, meninggalkan bentuk morfologi dasar
      laut yang unik, dan merupakan informasi terpenting bagi lama dan besarnya tsunami dapat
      terjadi.
      Indonesia, tidak memiliki banyak informasi yang lengkap mengenai morfologi dasar laut di
      wilayah zona subduksi ini. Berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki frekwensi gempa
      besar seperti Jepang. Jepang memiliki informasi batimetri yang lengkap untuk seluruh wilayah
      lautnya. Sementara Indonesia, baru mulai melengkapi data batimetrinya di wilayah zona
      subduksi ini, pasca gempa 2004. Pasca gempa tersebut, tidak banyak rahasia alam yang dapat
      dipahami oleh para ahli, mengenai proses terjadinya tsunami yang sangat besar itu. Sejumlah
      besar data yang telah dikumpulkan pasca gempa, hanya mampu menjelaskan kejadian pasca
      gempa, tanpa bisa dipastikan, apakah bentuk runtuhan yang terlihat dari data batimetri,
      memang disebabkan dari gempa 2004. Semua kejadian, hanya dapat dijelaskan dengan asumsi,
      karena tidak adanya data pembanding.
      Pada pertengahan tahun 1990, Indonesia memiliki sedikit informasi dari program Digital Marine
      Resource Mapping. Data tersebut telah berhasil diolah untuk memahami kondisi morfologi
      dasar laut sebelum terjadinya gempa. Dari hasil ini, dengan membandingkan data sebelum dan
      sesudah gempa, dapat dengan jelas terlihat lokasi mana yang mengalami perobahan dan mana
      yang tidak. Data ini merupakan harta yang berharga, bagi trebukanya rahasia fenomena alam
      Indonesia. Seandainya kita memiliki data batimetri yang lengkap dan up to date maka kebijakan
      pembangunan ekonomi Indonesia dapat ditentukan dengan lebih akurat, terhindar dari
      kemungkinan kegagalan karena faktor bencana.


Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   165
 B. PAPARAN




166   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   167
168   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   169
170   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   171
172   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   173
174   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   175
176   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   177
178   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   179
180   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   181
182   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                  Kesiapan Dishidros Sebagai Walidata Batimetri Nasional
            – Letkol Laut (P) Riduwan Purnomo, ST, MM (Dishidros TNI AL)

A. ABSTRAKSI

                               Kesiapan Dishidros Sebagai Wali Data Batimetri Nasional

                                                            Oleh :
                                         Letkol Laut (P) Riduwan Purnomo, ST, MM

                                                              ABSTRAK

      UNCLOS 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea) adalah konvensi Perserikatan
      Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang telah memantapkan kedudukan Indonesia sebagai
      negara kepulauan, dan konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang no
      17 tahun 1985, dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut tentunya akan memberikan hak
      dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Indonesia, antara lain yang berkaitan dengan keamanan
      bernavigasi berupa peta untuk wilayah perairan Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan
      laut, jaminan keamanan bernavigasi, memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal, melaporkan
      posisi secara tepat bahaya apapun yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan lain-
      lain. Adapun tugas tersebut berdasarkan Keppres No 164/1960 diemban oleh Dishidros yang
      merupakan Lembaga Hidrografi Nasional juga sekaligus sebagai Dinas Hidrografi Angkatan Laut.

      Berdasarkan Undang-Undang No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta guna
      pelaksanaan Pemetaan Terpadu Sumber Daya Kelautan Nasional dalam rangka mendukung
      Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, maka Dishidros merasa
      perlu untuk mengelola data-data batimetri baik yang telah tersedia di Dishidros maupun yang
      masih berada pada instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang menyelenggarakan
      survei hidrografi untuk dijadikan sebagai database batimetri. Database tersebut akan dikelola
      oleh Dishidros yang sekaligus selaku wali data batimatri dalam bentuk database batrimatri
      nasional yang selanjutnya dapat diakses oleh instansi terkait melalui prosedur admin dengan
      tidak mengesampingkan kerahasiaan data-data tersebut.

      Pembuatan database yang diintegrasikan dengan suatu sistem informasi telah di rintis oleh
      Dishidros. Penyusunan database tersebut dilaksanakan pada bagian Subdis Infotahid. Dengan
      mengambangkan archieve system yang telah dibangun dan di integrasikan dengan sistem
      informasi dimana server dan geoportal databasenya berada pada Pusat Data dan Informasi
      (Pusdatin) Dishidros. Selanjutnya telah direncanakan akan dikembangkan menjadi database
      batimetri nasional dan guna mendukung pertukaran data dan informasi batimetri akan
      terhubung dengan web Dishidros untuk bergabung dengan Geoportal Nasional.




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   183
 B. PAPARAN




184   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   185
186   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   187
188   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   189
190   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   191
192   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   193
194   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   195
196   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   197
                                          Kualifikasi Sumber Daya Manusia
                 dan Penguatan Industri Informasi Geospasial Laut Nasional
                                  - Dr. Rer.nat. Poerbandono, ST, MM (ITB)

 A. ABSTRAKSI

                      KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN INDUSTRI
                                  INFORMASI GEOSPASIAL LAUT NASIONAL

                                                         Poerbandono*

                 Kelompok Keahlian Sains dan Sistem Perekayasaan Wilayah Pesisir dan Laut
                     Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - Institut Teknologi Bandung


                                                             Abstrak

      Menguatnya kelembagaan nasional dalam informasi geospasial dapat membuka peluang
      terbangunnya suatu struktur industri pendukung yang unik, sekaligus menantang pemangku
      kepentingan domestik terkait untuk bergerak cepat dan cerdas menanggapinya. Tulisan ini
      ditujukan untuk memaparkan gagasan tentang kedudukan informasi geospasial laut dalam
      konstelasi sektor kelautan nasional pada sub-sektor jasa serta ulasan tentang peran sumber
      daya manusia (SDM) domestik untuk dapat mengambil bagian terbesar dalam konstelasi
      tersebut. Gagasan yang dituangkan dalam tulisan ini dilandaskan pada pengamatan subjektif
      terhadap praktik penyelenggaraan data dan informasi geospasial laut dalam bisnis survei lepas
      pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi energi dari minyak dan gas bumi. Informasi geospasial
      laut merupakan produk teragregasi dari organisasi produksi yang kompleks dan berbasis pada
      kepadatan teknologi serta keterlibatan SDM dengan berbagai latar belakang akademik dan
      profesi. Peluang SDM nasional untuk mengambil peran dalam industri informasi geospasial laut
      perlu diciptakan dengan mengambil fungsi sebagai produk pengganti yang lebih bersaing
      sebagai titik masuk. Sistem kualifikasi dan sertifikasi yang berlandaskan pada pendidikan serta
      penataan kurikulum pelatihan dan pemantauan karir yang terpadu perlu disusun. Infrastruktur
      teknologi dan pengaturan peran para pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan
      penguatan peran SDM domestik di industri geospasial laut nasional.

      Kata-kata Kunci: Sertifikasi kualifikasi Sumber Daya Manusia, riset dan teknologi
      terapan untuk cost reduction dan value creation
      *Korespondensi: E-mail: poerbandono@gd.itb.ac.id
      Tel. +62-22-2530701 Ext. 3678,
      Fax. +62-22-2530702




198    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
B. PAPARAN




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   199
200   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   201
202   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   203
204   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   205
206   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   207
208   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   209
210   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   211
212   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                       Data Geologi Kelautan Untuk Mendukung MP3EI
                                                       – Dr. Ir. Susilohadi (P3GL ESDM)

A. ABSTRAKSI

                                    Data Geologi Kelautan untuk Mendukung MP3EI

                                                    Dr.Ir.Susilohadi
                                          Kepala Puslitbang Geologi Kelautan
                                      Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


                                                               Abstrak

      Data geologi kelautan sangat diperlukan untuk mendukung program Masterplan Percepatan
      dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Data tersebut, yang pada umumnya
      berupa informasi permukaan dan bawah permukaan dasar laut, dapat dimanfaatkan untuk
      mendukung pengembangan infrastruktur, eksplorasi energi (terutama migas), evaluasi
      lingkungan, dan dalam rangka mitigasi bencana geologi.
      Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 terdapat 14
      prioritas pembangunan nasional. Empat diantaranya sangat terkait dengan kegiatan penelitian
      dan pengembangan di bidang geologi kelautan, yaitu: infrastruktur, energi, lingkungan hidup
      dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, & pasca-konflik .
      Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Geologi Kelautan merupakan lembaga yang
      secara rutin melakukan pengambilan data primer geologi kelautan. Untuk mendukung RPJMN
      2010-2014, Puslitbang Geologi Kelautan telah menetapkan 5 prioritas kelitbangan, yaitu:
      Kegiatan kolaborasi pengembangan dan pengkayaan data cekungan migas
      Pemetaan dan identifikasi potensi energi baru dan terbarukan
      Pemetaan dan identifikasi potensi mineral dasar laut
      Studi dan pengumpulan data primer untuk mendukung infrastruktur dan mp3ei
      Kegiatan kolaborasi pemetaan landas kontinen indonesia dan pulau-pulau kecil terdepan



      Korespondensi : s.susilohadi@mgi.esdm.go.id




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   213
 B. PAPARAN




214   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   215
216   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   217
218   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   219
220   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   221
222   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   223
224   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   225
226   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   227
228   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   229
230   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                               Pemanfaatan Data Geospasial Kelautan
     untuk Pembuatan Peta Indeks Kerentanan Pesisir terhadap Abrasi
                          – Fajar Triady Mugiarto, ST, MT (PDKK BIG)

A. ABSTRAKSI

                                   Pemanfaatan Data Geospasial Kelautan
                        Untuk Pembuatan Peta Indeks Kerentanan Pesisir terhadap Abrasi
                                (Wilayah Studi : Kota dan Kabupaten Cirebon)

                                                              oleh
                                               Fajar Triady Mugiarto, ST, MT 1)
                                                   Dr. Dwi Wisayantono 2)
                                              Dr.retnat. Wiwin Windupranata 2)
                                                   Prof. Dr. Aris Poniman 1)

                                                               Abstrak

      Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan, yang didominasi oleh
      laut daripada daratannya, adalah merupakan wilayah yang unik dan memiliki panjang garis
      pantai sekitar 95.181 km atau terpanjang ke-4 di dunia, setelah Amerika Serikat, Kanada dan
      Rusia. Dalam perspektif administratif dan geografis, wilayah NKRI terdiri dari 33 provinsi dan
      264 kabupaten/kota yang merupakan wilayah pesisir dan laut.
      Hasil korelasi antara berbagai elemen dalam sistem bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer dan
      biosfer telah menyebabkan wilayah pesisir menjadi wilayah yang sangat dinamis, dan
      membentuk karakteristik yang beragam pada setiap wilayah di daerah kabupaten/kota.
      Variabel-variabel dari ke-4 elemen tersebut, secara alami telah membentuk suatu keragaman
      seperti morfologi pantai, arus, gelombang, pasang surut, dan fenomena alam seperti
      sedimentasi dan abrasi. Properti pantai tersebut telah dimanfaatkan oleh setiap Daerah melalui
      penataan ruang geografi. Pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) ruang
      geografi yang tidak tepat justru akan menimbulkan sifat-sifat destruktif terhadap tata ruang
      ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir itu sendiri. Berkaitan dengan fenomena
      tersebut, maka dilakukan penelitian yang dapat membangun model klasifikasi indeks
      kerentanan wilayah pesisir di Indonesia yang sangat heterogen dengan berbasis pada data dasar
      geospasial kelautan.
      Dari penelitian ini didapatkan model IKPA yang sederhana dan hasilnya dapat
      dipertanggungjawabkan karena telah diverifikasi di lapangan. Masing-masing nilai bobot dari
      variabel fisik dan variabel non-fisik telah ditentukan dengan metode AHP dan telah memenuhi
      uji konsistensi. Sehingga dari nilai bobot ini, akan terlihat setiap kontribusi dari variabel fisik dan
      variabel non fisik terhadap abrasi. Dari hasil perhitungan IKPA terhadap variabel fisik dan
      variabel non fisik wilayah Cirebon, maka daerah yang rentan adalah enam wilayah kecamatan
      yaitu Kapetakan, Gunung Jati, Kejaksan, Pangenan, Gebang dan Losari. Akhirnya dampak sosial
      dan ekonomi akibat abrasi dapat dihitung dan dianalisis.

      Kata-kata kunci:
      variabel fisik, variabel non-fisik, data geospasial kelautan, IKPA, AHP
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   231
      *korespondensi : ftmugiarto@gmail.com Telp. +62-21-87901255
      Badan Informasi Geospasial
      Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika - ITB




 B. PAPARAN




232     Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   233
234   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   235
236   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   237
238   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   239
240   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                    Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Laut
                               untuk Analisa Strategi Transportasi Laut
      Guna Mendorong Jasa Industri Nasional Berbasiskan Pada WebGIS
                       (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertasusila Plus)
                  – Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukotjo, DESS, DEA (ITS)

A. ABSTRAKSI

                   Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Laut Untuk Analisa Strategi
                    Transportasi Laut Guna Mendorong Jasa Industri Nasional Berbasiskan
                        Pada WebGIS (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertasusila Plus)

                                                    Bangun Muljo Sukojo
                                                  Teknik Geomatika FTSP ITS

                                                             ABSTRAK

      Gerbangkertasusila Plus merupakan suatu wilayah di Jawa Timur yang mempunyai angka
      pertumbuhan tercepat di Jawa Timur dan hal ini sempat terhambat adanya Lumpur Sidoarjo
      yang belum kunjung selesai. Salah satu kabupaten di Madura, Bangkalan, ditetapkan sebagai
      kawasan andalan nasional di Propinsi Jawa Timur. Bangkalan yang masuk dalam
      GERBANGKERTASUSILA PLUS (Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan,
      Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten’ Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota
      Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan) masuk
      ke dalam konsep Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang ditentukan dalam RTRW Jawa
      Timur. Keamanan wilayah yang tetap terjaga memberikan adanya peluang untuk memberikan
      menjadi wilayah ini dapat mempertahankan pertumbuhannya. Perkembangan infrastuktur
      yang telah tertinggal beberapa tahun dipercayai akan membantu menjadi akselerator
      pengembangan ekonomi. Studi ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur pada
      pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan panel data methods yang disajikan dengan Web
      GIS. Model-model permintaan transportasi harus ditujukan untuk bentuk spesial dari pasar
      transportasi laut.
      Pertama , transportasi laut menekankan banyak hubungan keputusan seperti moda, tujuan,
      karakter pengapalan, kepemilikan kendaraan, dan perumahan serta lokasi industri.
      Model-model harus merupakan bentuk efek ganda dari keputusna ini di atas dari yang lain dan
      untuk perbedaan time horizons.
      Kedua , transportasi laut terdiri dari sejumlah besar perbedaan layanan yang dibedakan oleh
      lokasi dan waktu. Pengertian spasial dan detail temporal dari pengambilan keputusan
      transportasi ini adalah esensi untukperencanaan fasilitas dan manajemen.
      Ketiga, bentuk dari travelers dan shipper adalah sangat sensitif untuk kualitas layanannya.
      Jadi model permintaan harus dikorporasikan dengan kualitas indikator-indikator, diantaranya
      waktu perjalanan, frekuensi layanan, dan rute layanan , sebagai contoh pertimbangan
      kesiapan, dimana yang lain adalah kenyamanan, keramaian, realitas( R.Meyer 1999,p.12)
      Sebenarnya listrik mempunyai pengaruh pertumbuhan ekonomi diikuti jalan dan air bersih.
      MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai

Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   241
      dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah masing-masing. Percepatan dan perluasan
      pembangunan dilakukan melalui pengembangan 8 program utama yang terdiri atas 22
      kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan 3
      elemen utama, yaitu (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor Ekonomi (KE)
      Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali–Nusa Tenggara,
      dan KE Papua–Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi
      secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected); (3)
      memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung
      pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Sesuai yang dicanangkan, ketiga
      strategi utama itu dilihat dari perspektif penelitian perguruan tinggi sesuai dengan cabang
      keilmuan di perguruan tinggi, dan sumber daya alam (SDA) yang berada dalam setiap koridor
      terkait. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti batu bara, panas
      bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan
      seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi, dan pangan. Presiden RI sudah
      menginstruksikan langsung kepada 3 pilar pelaku, yaitu kepada pemerintah dan pemerintah
      daerah, kepada pelaku bisnis, dan akademisi, yang menghasilkan invensi belum dapat disebut
      inovasi jika belum sampai ke pengguna. Dana telah dialokasikan kepada 3 pilar tersebut dan
      jika disinergikan tentunya akan dapat mencapai tujuan, yaitu percepatan dan perluasan
      pembangunan ekonomi Indonesia. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
      informasi yang semakin pesat, kebutuhan informasi harus memenuhi persyaratan yakni
      relevan, tepat waktu, handal, dan mutakhir sehingga informasi tersebut bermanfaat secara
      optimal bagi pihak pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini produk-
      produk dari hasil pengolahan citra satelit sangat dibutuhkan, mulai dari lingkup sumber daya
      alam mineral sampai ke bidang sumber daya hayati termasuk perikanan. Sejalan dengan
      perkembangan teknologi penginderaan jauh (remote sensing), khususnya untuk bidang
      kelautan memberi peluang untuk mempelajari perubahan infrastruktur di lingkungan
      Gerbangkertasusila Plus, termasuk pada daerah yang sulit dijangkau melalui survai lapangan.
      Salah satu teknik untuk memetakan beberapa kawasan prasarana yaitu dengan bantuan satelit
      Penginderaan Jauh (Remote Sensing) yang didukung dengan pengukuran langsung di lapangan.
      Dalam hal ini produk-produk dari hasil pengolahan citra satelit sangat dibutuhkan untuk
      mengetahui secara fisik pertumbuhan transportasi wilayah yaitu terkait dengan perluasan
      secara horisontal maupun vertikal. Saat ini, kebutuhan informasi pertumbuhan transportasi
      wilayah kota secara horisontal untuk kepentingan pengelolaan lahan perkotaan sudah sangat
      mendesak, berkaitan dengan ketersediaan lahan perkotaan yang terbatas. Kota-kota besar di
      Indonesia, khususnya Kota Surabaya dan sekitarnya seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto,
      Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasusila) dan Pasuruan belum memiliki suatu model guna
      mengestimasi pertumbuhan transportasi wilayah yang dapat dijadikan dasar untuk
      perencanaan kota dengan presisi untuk membuat strategi moda transportasi yang dapat
      mendorong jasa industri terutama untuk keperluan MP3EI yang didasarkan atas metode SIG
      dan WebGIS. Dengan dilakukan pembuatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berbasis
      pada WebGIS adalah dimaksudkan untuk mempermudah perencanaan dan pengambilan
      keputusan pengembangan transportasi wilayah terutama untuk potensi wilayah Indonesia
      bagian Timur dan dengan pembuatan prototipe sistem informasi geografis yang berbasis pada
      system WebGIS ini diharapkan dapat digunakan untuk semua wilayah Indonesia.

      Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Transportasi Laut, MP3EI, WebGIS



242    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
B. PAPARAN




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   243
244   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   245
246   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   247
248   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                                                           LAMPIRAN 1
                                                             Daftar Undangan Lokakarya


 1   Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian – LIPI
 2   Deputi Teknologi Pengembangan SDA – BPPT
 3   Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan – Bappenas
 4   Direktur Kelautan dan Perikanan – Bappenas
 5   Direktur Pengembangan Wilayah – Bappenas
 6   Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman – Bappenas
 7   Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi – Kemenristek
 8   Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi – Kemenristek
 9   Direktur Sungai dan Pantai , Ditjen Sumber Daya Air – Kementerian PU
10   Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air – Kementerian PU
     Asisten Deputi Urusan Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada
11
     Deputi I KLH
12   Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan
13   Kepala Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan – Kementerian Perhubungan
14   Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan – KKP
15   Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan – KKP
16   Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – KKP
17   Kepala Pusat Iklim, Agroklimat dan Iklim Maritim – BMKG
18   Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan – BMKG
19   Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan – Kementerian Dalam Negeri
20   Kasubdit Toponimi dan Data Wilayah – Kementerian Dalam Negeri
21   Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan – Kementerian Luar Negeri
22   Kepala Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam – BPPT
23   Kepala Balai Pengkajian Dinamika Pantai – BPPT
24   Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan – BPPT
     Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) – Badan Geologi Departemen
25
     ESDM
26   Kepala Pusat Teknologi dan Data Inderaja – LAPAN
27   Kepala Pusat Pemanfaatan Inderaja – LAPAN
28   Direktur Pengurangan Resiko Bencana – BNPB
29   Kepala Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI
30   Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi – LIPI
31   Kepala Dishidros TNI-AL
32   Kasubdissurvei – Dishidros TNI AL
33   Kasubdispeta – Dishidros TNI AL
34   Kasubdis Raplingla – Dishidros TNI AL
35   Mayor Laut (KH) Agus Iwan
36   Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (UNDIP)
37   Dekan F.MIPA Departemen Geografi (UI)
38   Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (IPB)
39   Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (IPB)
40   Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Geodesi Geomatika (ITB)
41   Ketua Program Studi Teknik Geodesi (ITS)
42   Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (UNHAS)
43   Dekan Fakultas Teknik Geodesi (UGM)
44   Dekan Fakultas MIPA (UNPAD)
45   Kepala Jurusan Teknik Geodesi (ITN)
46   Kepala Jurusan Teknik Geodesi (Universitas Pakuan)
47   Direktur PT. Pelindo II
48   Kepala Dinas PU-DKI
49   Gubernur DKI Jakarta
50   Kepala Bappeda Kota Bogor
51   Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat
52   Kepala Bappeda DKI Jakarta
53   Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang
54   Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
55   Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
56   Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
57   Ketua Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia (APSPI)
58   Ketua Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
59   Direktur PT. Tigenco Graha Persada
60   Direktur PT. Wals
61   Direktur PT. Esri Indonesia
62   Direktur PT. Hidronav Teknikatama
63   Direktur PT. Almega Geosystem
64   Direktur PT. Digital Network Knowledge
65   Direktur PT. Sarana Prima Data
66   Direktur PT. Geopranata Cipta
67   Direktur PT. Arpindo Sejahtera
68   Direktur PT. Damarwuri Utama
69   Direktur PT. LAPI ITB
70   Direktur PT. Citra Lahan Utama
71   Direktur PT. GPS Lands Indo-Solutions
72   Direktur CV. Zona Intermedia
73   Direktur Eksekutif WALHI (LSM)
74   Kepala Greenpeace cabang Indonesia (LSM)
75   Pemimpin Redaksi TVRI Jakarta
76   Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara


     -2-     Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
 77   Pemimpin Redaksi Media Indonesia
 78   Pemimpin Redaksi Kompas

Tim Batimetri Nasional
 79 Nugroho Dwi Hananto (Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI)
 80 M. Hasanudin, ST, MT (P2O - LIPI)
 81 Priyadi Dwi Santoso, ST (P2O - LIPI)
 82 Ir. Yudi Anantasena, M.Sc (Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT)
 83 Dr. Udrekh (PTSDL - BPPT)
 84 Dr. Ir. Imam Mudita, M.Sc (Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT)
 85 Ir. M. Irfan, M.Sc (Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT)
 86 Ir. Bayu Sutedjo, M.Eng (Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT)
 87 Fineza Illova, ST, MT (Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT)
 88 Indra Kurniawan (Balai Teknologi Survey Kelautan BPPT)
 89 Kol. Laut Trismadi (Dishidros TNI AL)
 90 Mayor Laut Agus Sutrianto (Dishidros TNI AL)
 91 Mayor Laut Anom Puji Hascaryo (Dishidros TNI AL)
 92 Kapt. Laut M. Qisthi Amarona (Dishidros TNI AL)
 93 Ir. Mustafa Hanafi, M.Si (Puslitbang Geologi Kelautan)
 94 Dr. Eka Djunarsjah (Teknik Geodesi dan Geomatika, ITB)
 95 Dr. Ir. Kosasih Prijatna, M.Sc (Teknik Geodesi dan Geomatika, ITB)
 96 Dr.rer.nat. Poerbandono, ST, MM (Teknik Geodesi dan Geomatika, ITB)
 97 Dr. Akhmad Riqqi, M.Si (Teknik Geodesi dan Geomatika, ITB)
 98 Ir. Berny A. Subki, Dip. OC (Balitbang KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan)
 99 Eko Triarso, ST, M.Si (Balitbang KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan)
100 Teguh Fayakun Alif (Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG)

Pakar & Praktisi
101 Ir. R.W. Matindas, M.Sc
102 Ir. Chaerul Hafidin, M.Sc
103 Drs. Suwahyuono, M.Sc
104 Ir. Agus Santoso, M.Sc
105 Prof. Dr. Ing. Sjamsir Mira
106 Dr. Ir. Samsul Bachri, M.Eng
107 Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukojo, DESS, DEA (ITS)
108 Prof. Dr. Aris Poniman
109 Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar
110 Dr. Sobar Sutisna
111 Sukendra Marta, M.Sc (Lemhanas)
112 Ir. Sugeng Prijadi, M.Surv, Sc
113 Prof. Dr. Joenil Kahar
114 Ir. Hardi Koesalamwardi, MSE

        Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   -3-
115   Dr. Emma Tjakradinata
116   Adi Widodo, B.Sc

Badan Informasi Geospasial (BIG)
117 Sekretaris Utama BIG
118 Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial
119 Deputi Bidang Survei Dasar Sumber Daya Alam
120 Inspektur
121 Kepala Pusat PDKK
122 Kepala Pusat SDAD
123 Kepala Pusat SDAL
124 Kepala Biro Perencanaan dan Hukum
125 Kepala Pusat Geodesi dan Geodinamika
126 Ka. Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi
127 Ka. Pusat Pemetaan Dasar Rupa Bumi
128 Ka. Pusat Pemetaan Batas Wilayah
129 Ka. Pusat Atlas dan Tata Ruang
130 Ka. Biro Keuangan, Kepegawaian dan Umum
131 Ka. Pusat Sistem Jaringan dan Standarisasi Data Spasial
132 Ka. Balai Geomatika
133 Kabid. Pemetaan Dasar Kelautan - PDKK
134 Kabid. Pemetaan Dasar Kedirgantaraan - PDKK
135 Kabid. Basis Data Pemetaan Kelautan dan Kedirgantaraan - PDKK
136 Kabid. Inventarisasi Sumber Daya Alam Laut
137 Kabid. Neraca Sumber Daya Alam Laut
138 Kabid. Basis Data Sumber Daya Alam Laut
139 Kabid. Medan Gayaberat dan Pasang Surut Laut
140 Kabid. Pemetaan Batas Wilayah Darat dan Laut
141 Kabid. Basis Data Batas Wilayah
142 Kabid. Pemetaan Dasar Rupabumi
143 Kabid. Basis Data Rupabumi




      -4-     Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                           FORMULIR KONFIRMASI KEHADIRAN LOKAKARYA
                   INTEGRASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KELAUTAN NASIONAL
                                    GUNA MENDUKUNG MP3EI

Merujuk Undangan Lokakarya Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna
Mendukung MP3EI yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan ini kami turut
berpartisipasi dan akan menghadiri/mewakilkan kepada:

Nama Lengkap                : …………………………………………………………………………
(termasuk gelar)
Jabatan                     : …………………………………………………………………………

Alamat Kantor               : …………………………………………………………………………

Email                       : …………………………………………………………………………

No HP/Telepon               : …………………………………………………………………………



                                                                                                       …………,…Agustus 2012




                                                                                                            (………………………….)



Formulir ini dapat digandakan secara mandiri, kemudian dikirimkan ke alamat Sekretariat Panitia.

Panitia Lokakarya Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI
Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan - BIG
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46, Cibinong 16911

Atau konfirmasi melalui :
Telp/Fax         : 021 87901255
e-mail           : ftmugiarto@gmail.com
                    akhmadyb@gmail.com
                    dezta_keiron@yahoo.com
contact person : Fajar Triady Mugiarto, ST, MT                             (HP : 081311247024)
                    Ahmad Yulianto B, S.Kom                                (HP : 081318873963)
                    Ratih Destarina, ST                                    (HP : 085746100541)



    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   -5-
                                                                                              LAMPIRAN 2
                                                                                    Daftar Hadir Lokakarya

No.                Nama                                 Jabatan                                   Instansi
 1    Dr. Asep Karsidi                       Kepala Badan                             Badan Informasi Geospasial
 2    Iskandar Zulkarnain                    Deputi IPK                               LIPI
 3    Budhy Andono Soenhadi                  Sekretaris Utama                         Badan Informasi Geospasial
 4    Poentodewo S.S.O                       Deputi bidang IGD                        Badan Informasi Geospasial
 5    R. W. Matindas                         Pakar/Praktisi                           -
 6    Agus Sutrianto                         Kasubsiputta                             Dishidros TNI AL
 7    Suwahyuono                             Pakar/Praktisi                           -
 8    Erwin Rommel                           Direktur                                 PT. Almega Geosystems
 9    Parluhutan Manurung                    Ka. PGG                                  Badan Informasi Geospasial
10    Aris Poniman                                                                    Badan Informasi Geospasial
11    Agus Sediadi                           Asisten Deputi DATIN                     Kemenristek
12    Probo Herowani                         Analis                                   Kemenristek
13    Syamsul Hadi                           PSSDAD                                   Badan Informasi Geospasial
14    Hardi Koesalamwardi                                                             PT. Sarana Prima Data
15    Samsul Bachri                                                                   ITB
16    Budi Sulistiyo                         Balitbang KP                             KKP
17    Ajum M                                 Inspektur                                Badan Informasi Geospasial
18    Risbadiyono                            Direktur Utama                           PT. Geopranata Cipta
19    Sunarto                                                                         PT. Geopranata Cipta
20    Riduwan                                                                         Dishidros TNI AL
21    Sugeng Prijadi                         Staf Deputi IGT                          Badan Informasi Geospasial
22    A. Iwan S.                                                                      Dishidros TNI AL
23    M. Qisthi Amarona                                                               Dishidros TNI AL
24    Ratna Sari Dewi                                                                 Badan Informasi Geospasial
25    Sri Daryaka                                                                     Badan Informasi Geospasial
26    Sjamsir Mira                           Pakar/Praktisi                           -
27    Elly Rasdiani                          Staf Ahli                                Dewan Kelautan Indonesia
28    Win Islamudin Bale                     PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
29    Wahyu Indraningsih                                                              KLH
30    Subekti M                                                                       BMKG
31    Bemby Uripto                           Staf Ahli Menteri PPN                    BAPPENAS
32    Furqon Alfahmi                         Forecaster                               BMKG
33    Sugarin                                                                         BMKG
34    Lukman Malanuang                       Staf K-VII                               DPR - RI
35    Riyanto S.                                                                      ACK
36    Andhika H.                                                                      BMKG
37    Haryadi Permana                        Kepala P2G                               LIPI
38    Nugroho D. Hananto                     P2G                                      LIPI
39    Eka Djunarsjah                         Peneliti LK                              ITB
40    Poerbandono                            LK                                       ITB

-6-     Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
41   Hikmah H                                 Staf K-VII                               DPR – RI
42   Ihsan Ramli                              Kasi Data dan Informasi
43   Roby Fadillah                            Perencana                                BAPPENAS
44   Agung Teguh Mandira                                                               Badan Informasi Geospasial
45   Ida Herliningsih                                                                  Badan Informasi Geospasial
46   Sritampomas                                                                       Badan Informasi Geospasial
47   Hafizh Ali                                                                        PT. LAPI ITB
48   Agus Darpono                                                                      PT. LAPI ITB
49   Teguh Pramuji                            Staf PPBW                                Badan Informasi Geospasial
50   Ir. Mudjijana                            PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
51   Bambang Priadi                           Puslitbang SDA                           Kementerian PU
52   D. Irsha Pratama                         KP3K                                     KKP
53   Edwin Hendrayana                         Ka. PDR                                  Badan Informasi Geospasial
54   Agus Hidayat                                                                      LAPAN
55   Teguh Prayogo                            Pusfatja                                 LAPAN
56   Agus Santoso                             Pakar/Praktisi                           -
57   Suprajaka                                                                         Badan Informasi Geospasial
58   Tommy Nautico                                                                     Badan Informasi Geospasial
59   Rubini Jusuf                                                                      LAPAN
60   Wiji                                                                              LAPAN
61   Norma Manoppo                            BPSDMKP                                  KKP
62   Nyoman Suyasa                            Kapusdik BPSDMKP                         KKP
63   Bima Priadi                                                                       ESRI Indonesia
64   Dodi Sukmayadi                           Ka. PSJSDS                               Badan Informasi Geospasial
65   Susilohadi                               P3GL                                     ESDM
66   Zainal Arifin                            P2O                                      LIPI
67   Mustafa Hanafi                           P3GL                                     ESDM
68   Arif Suprayitno                          P3GL                                     ESDM
69   Rorim Panday                             Kaprodi GD                               Universitas Pakuan
70   Anastutik                                KSP Topo Datwil                          Kemendagri
71   Dr. Ir. Siti Nurbaya                     Sekjen                                   DPD - RI
72   Muh. Banda Selamat                       FIKP                                     UNHAS
73   Wiwin Ambarwulan                                                                  Badan Informasi Geospasial
74   Chaerul Hafidin                          Pakar/Praktisi                           -
75   Yudi Anantasena                          Balai Teksurla                           BPPT
76   Intan Yulia Antasari                     PDR                                      Badan Informasi Geospasial
77   Gatot Pramono                                                                     Badan Informasi Geospasial
78   Firman Priambodo                         Dit. Perj. Polkamwil                     Kemenlu
79   Aisyah M. Allamanda                      Dit. Perj. Polkamwil                     Kemenlu
80   Giantoro Pamungkas                                                                PT. Tigenco Graha Persada
81   Suus Amdani                              Reporter                                 Jurnal Bogor
82   Sofyansyah                               Fotografer                               Radar Bogor
83   Soni Namtoko                                                                      Bappeda Kota Bogor
84   Hetty Priyanti Efendi                    Dit. Pemantauan SDKP & PP                KKP
85   Dr. Emma Tjakradinata                    Regional Director                        AJZ Engineering Gmbh
86   Kusumo Widodo                            Kabid Pemetaan Dasar                     Badan Informasi Geospasial

 Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   -7-
                                             Kelautan PDKK
87    Priyadi Kardono                        Deputi bidang IGT                        Badan Informasi Geospasial
88    Silvia Evawani                         Protokol                                 DPD – RI
89    Bangun M.S.                            Teknik Geomatika                         ITS
90    Adi Rusmanto                           Ka. PSSDAL                               Badan Informasi Geospasial
91    Hendaryanto                                                                     KLH
92    Laksito                                Direktur                                 PT. WALS
93    M. Hasanudin                           P2O                                      LIPI
94    Arry A. Hananto                        PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
95    Yorda P. Utama                         PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
96    Ratih Destarina                        PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
97    Budi Lestari                           PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
98    Eva Novita                             PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
99    Eka Marliana                           PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
100   M. Ramdan A.P.                         PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
      Amin Widada Lestariya                  Kabag. Perencanaan dan                   Badan Informasi Geospasial
101                                          Anggaran
102   Jafkhairi                              Reporter                                 ANTARA
103   M. Sidik                               Reporter                                 Radar Bogor
104   Widi                                   Reporter                                 Warta Kota
105   Abdurasyid                                                                      Badan Informasi Geospasial
106   Imam Mudita                            Balai Teksurla                           BPPT
107   Aribono H.                                                                      PT. Citra Lahan Utama
108   Indra Hadiwijaya                                                                PT. Damarwuri Utama
109   Annisa                                                                          PT. Hydronav
110   Novthalia                                                                       PT. Hydronav
111   Aris                                                                            Bisnis SBI
112   Muchlis                                                                         RRI
113   Dede                                                                            Media Indonesia
114   Titiek Suparwati                       Kapus ATR                                Badan Informasi Geospasial
115   Taufik Handayan                                                                 Dinas PU DKI
116   Agung Pandi N                                                                   ITB
117   Nani Widiawati                         PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
118   Dimas Hanityawan S.                    PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
119   Dr. Udrekh                             PTSDLWMB                                 BPPT
120   M. Saleh N.                                                                     BPPT
121   Fahmi Ahmar                                                                     Badan Informasi Geospasial
122   Ade Ivansyah                                                                    PT. Hydronav
123   Jawawi, S.Kom                          PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
124   Mimin Siti Aminah                      PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
125   Budi Prabowo                           PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
126   Suryanto, ST                           PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
127   Teguh Fayakun Alif, ST                 PPBW                                     Badan Informasi Geospasial
128   Priyadi Dwi Santoso                    P2O                                      LIPI
129   Sudarto
130   Kurba Mukidi

-8-     Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
131   Johnson M. Simanjuntak                   PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
132   Danih                                    PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
133   Asep Sofyan                              PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
134   Santi Ardiati                            PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
135   Miswadi                                  PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
136   Sumarni                                  PDKK                                     Badan Informasi Geospasial
137   Joenil Kahar                             Pakar/Praktisi                           -
138   Dewayany Sutrisno                        Ka. Balai Geomatika                      Badan Informasi Geospasial
139   Arifin Rudiyanto                         Direktur PW                              BAPPENAS
140   Adi Widodo                               Project Director                         AJZ Engineering Gmbh




  Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   -9-
                                                                                                   LAMPIRAN 3
                                                                                            Notulensi Lokakarya

A. Laporan Panitia : Ir. Tri Patmasari, M.Si (Kepala Pusat PDKK)
      Wilayah Indonesia merupakan Negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan dua
      pertiga wilayahnya adalah wilayah laut. Untuk terwujudnya Indonesia menjadi Negara kepulauan
      yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, maka sangat diperlukan
      dukungan ketersediaan data dan informasi geospasial kelautan nasional.
      Kondisi hingga saat ini, informasi Geospasial kelautan yang lengkap, akurat dan terpadu belum
      mencakup seluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya masih tersebar di berbagai instansi
      pemerintah dan belum terintegrasi dengan baik.
      Bakosurtanal bekerjasama dengan berbagai institusi terkait lainnya, telah berkontribusi aktif
      dalam upaya menyediakan peta sistematis sumber daya pesisir dan laut melalui berbagai
      kegiatan seperti Marine Resources Evaluation And Planning project (MREP), yang dilanjutkan
      dengan proyek Digital Marine Resource Mapping (DMRM) untuk keperluan pemetaan wilayah
      territorial dan yurisdiksi nasional.
      Lokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan kesefahaman dan keselarasan
      tindak dalam integrasi dan keterpaduan berbagai upaya dalam pembuatan Informasi Geospasial
      Kelautan dalam mendukung pembangunan.
      Lokakarya ini dihadiri lebih kurang 80 orang dari berbagai kalangan, antara lain : BIG, DPR – RI,
      BAPPENAS, DEKIN, KKP, LIPI, BPPT, DISHIDROS TNI-AL, KEMENDAGRI, KEMENHUB, para pakar,
      ITB, UGM, ITS dan perguruan tinggi lainnya serta rekan 2 swasta sebagai mitra kerja Pusat
      Pemetaan Dasar Kelautan dan kedirgantaraan BIG.
      Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen kebijakan yang komprehensif dan
      aplikatif sebagai hasil rumusan atas masukan dan bahasan yang diberikan oleh para narasumber
      dan bapak ibu sekalian yang hadir dalam lokakarya ini.

B. Pembukaan dan Sambutan : Dr. Asep Karsidi (Kepala BIG)
     Sudah satu tahun berlalu sejak disahkannya UU No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial .
     Tahun kedua merupakan masa transisi dari Bakosurtanal menjadi BIG. Tahun keempat
     merupakan tahap pembangunan/aplikasi UU tersebut.
     Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Wilayah kita sebagian besar
     berupa perairan. Tanpa pemahaman tersebut, maka arah pembangunan akan selalu menekankan
     pada pembangunan kontinental. Seharusnya dalam MP3EI, konektivitas yang dimaksud adalah
     konektivitas negara maritim, bukan negara kontinental.
     Dalam rangka mendukung IDSN (Ina-Geoportal), tim batimetri nasional telah membuat suatu
     webgis batimetri yang terintegrasi secara nasional. Geospasial kelautan merupakan suatu
     platform yang kompleks dengan parameter-parameter yang tidak terlihat, berbeda dengan
     kondisi di darat. Hal inilah yang membuat integrasi data dan informasi geospasial kelautan
     menjadi penting dan patut mendapatkan apresiasi.

 - 10 -   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
       Diharapkan dengan kegiatan ini, kita dapat memahami pentingnya informasi geospasial,
       khususnya di wilayah perairan kita.
       Sumber Daya Manusia perlu mendapatkan fokus dalam pembangunan IG Kelautan, bukan hanya
       di tingkat pusat tetapi juga daerah.

C. Keynote Speech : Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc (Sekjend DPD-RI)
     Judul : Perspektif Kebijakan Komprehensif dalam Pengelolaan Kelautan untuk NKRI
     Ini kali ketiga saya mengikuti kegiatan Integrasi Data Kelautan (yang pertama November 2011,
     dan kedua Juni 2012). Bulan Maret 2012 tidak menghadiri tetapi mengikuti perkembangan
     kegiatan ini melalui dokumen teknisnya. Selain itu, saya juga sudah mengikuti kegiatan
     Bakosurtanal sejak tahun 1985, sehingga saya dapat memberikan pandangan/perspektif yang
     lebih luas.
     Kelautan berorientasi pada 3 hal :
     1. Air and water quality
     2. Special environment
     3. Shore development
     Seharusnya dalam acara ini mengundang juga dari kementerian pertahanan, karena isu ini masih
     terkait juga dengan pertahanan.
     Pendekatan ICZM : pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dalam jangka
     panjang.
     Sumber legitimasi negara (Bruce Gilley, 2009) -> hal-hal yang membuat masyarakat puas/tidak
     puas terhadap pemerintah, antara lain :
     1. particularistic
     2. Sociological
     3. Developmental
     4. Democratic
     5. Bureucratic
     Dari riset tahun 1996 tentang pesisir dan laut di Amerika, faktor yang paling menghambat
     pembangunan kelautan adalah ketersediaan data dan yang kedua adalah pendanaan.
     Kesimpulan :
     a. Tantangan sangat besar untuk pengelolaan kelautan terpadu
     b. Ada metode pendekatannya, tidak sulit walau complicated
     c. Baik, karena sudah ada upaya rintisan Bappenas dan BIG, tapi perjalanan kelihatan masih
         panjang tergantung dukungan anggaran
     d. Sekaligus metodis dan alokasi resources untuk coastal (planning) dan info geospasial (one map
         policy)
     Saran :
     a. Disarankan BIG untuk mengadakan roadshow ke instansi-instansi terkait (mis. pertahanan,
         kelautan, dll) dan provinsi-provinsi kunci.
     b. MP3EI selama ini masih berdasarkan pada provinsi. Seharusnya lebih membedah pada lokasi-
         lokasi utama.

    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 11 -
          c. BIG harus berperan menstimulir instansi pengguna (user) untuk menggunakan data dan
             informasi geospasial.

D. Launching Aplikasi Batnas (Moderator : Ir. Andi Rinaldi, M.Si)
     Prolog oleh Pak Andi tentang awal mula tim batnas
     Pak Andrian melanjutkan dengan paparan aplikasi batnas
     Resolusi saat ini 1 menit, akan ditingkatkan (masih akan ada pengembangan lebih lanjut)
     Demo aplikasi Batimetri Nasional

E. Sesi 1 (Moderator : Dr. Lukman Malanuang - Staf Ahli DPR-RI)
    I. Paparan
       1. Dr. Poentodewo S.S.O - Deputi Bidang IGD, BIG
            Judul : Kebijakan BIG dalam Integrasi Data dan Informasi Kelautan Nasional sebagai Bentuk
            Implementasi UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
            Penyelenggaraan IG diatur dalam pasal 6 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
            Informasi Geospasial terbagi menjadi 2, yaitu IG Dasar dan IG Tematik
            Jenis IGD : Pasal 18 UU IG
            1. Peta Rupabumi
            2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia
            3. Peta Lingkungan Laut Nasional
            Paradigma Bakosurtanal menjadi BIG :
                              Bakosurtanal                                      BIG
             Pegkaji Kebijakan Nasional Bidang Survei Penyelenggara surta dan pembangunan
             dan Pemetaan (Surta)                            Informasi Geospasial Dasar (IGD)
             Pembina di bidang Surta                         Pembina bidang surta dan pembangunan
                                                             IGT
             Pembina Infrastruktur Data Spasial              Penyelenggara Infrastruktur dan Jaringan
                                                             Informasi Geospasial

              Tugas, Fungsi dan Platform BIG :
              1. Steering
              2. Rowing              Harus seimbang
              3. Supervising
              Komponen Proses Integrasi Data Batimetri :
              a. Pengelolaan
              b. Analisis
              c. Visualisasi
              d. Diseminasi
              Hal yang perlu mendapat perhatian serius :
              a. Tata Laksana harus dipahami bukan hanya dalam tingkat teknis, tetapi juga dalam tataran
                  pengambil keputusan.
              b. Akomodasi skala peta yang tidak tercantum dalam UU No.4/2011

 - 12 -      Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
         c. Redefinisi
         d. Penyelesaian penetapan klasifikasi

   2. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc - Bappenas
        Judul : Optimalisasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan untuk Mendukung
        Pembangunan Nasional
        Amanat UU -> Perubahan paradigma pembangunan daratan menjadi pembangunan
        kelautan, untuk itu perlu dukungan data dan informasi geospasial yang akurat
        Prioritas Kegiatan Survei dan Pemetaan Kelautan :
        a. Yurisdiksi Nasional (Batas negara, ZEE, ALKI, dll)
        b. Inventarisasi SDA Laut
            - Lokasi (dasar laut atau laut dan permukaannya)
            - Jenis (hayati/non-hayati dan renewable/non-renewable)
        c. Utilisasi
        d. Monitoring dan Evaluasi
        Analisis Gap Informasi Geospasial Kelautan
                    Kebutuhan                           Gap                       Ketersediaan
         Konvensi Internasional             Jenis data, cakupan, usia Analisis ketersediaan (hasil
         Amanat Undang-Undang               data, tingkat prioritas, cara yang dicapai hingga saat ini)
         Keperluan Pembangunan              mencapai

         Gap :
         1. Kelembagaan
             - Pembagian job desk
             - Landasan hukum
             - Tahapan
         2. Manajemen
             - Mekanisme koordinasi
             - Standar teknologi
             - Teknologi
             - Ketersediaan sarana prasarana                                     RPJMN 2015 - 2019
         3. SDM
             - Jenis (penghasil, pengguna, standar patokan)
             - Diklat (regulator, pelaksana, kurikulum, sertifikasi)                Koordinasi BIG
         4. Pendanaan
             - Jangka waktu ( panjang, menengah, tahunan)
             - Sumber (rupiah murni, kegiatan, pemerintah-swasta/KPS)
             - Prosedur alokasi -> Rakornas IG Kelautan
         Fokus Implementasi -> Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Kelautan (IDSK)
         1. Fokus 1 : Data akuisisi, Data manajemen dan interpretasi
         2. Fokus 2 : Integrasi dan pertukaran data
         3. Fokus 3 : Eksploitasi nilai tambah data
Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 13 -
         3. Dr. Elly Rasdiani Sudibyo, M.Sc - DEKIN
              Judul : Kebijakan Kelautan dalam Mendukung MP3EI
              Strategi utama MP3EI :
              1. Pengembangan potensi daerah melalui 6 koridor ekonomi
              2. Penguatan konektivitas nasional
              3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional
              Tujuan kebijakan kelautan Indonesia :
              1. meningkatkan kemampuan SDM yang berwawasan kelautan
              2. mengelola laut secara lestari
              Inti/tujuan utama kebijakan kelautan -> Meningkatkan pengelolaan aset/kekayaan negara di
              bidang kelautan (SDM, SDA dan sumber daya lain)
              Sistim yang diharapkan -> informatif, integratif, akomodatif dan terbuka, kolaboratif serta
              adaptif.
              Isu yang dihadapi :
              1. Governance -> co-management di laut
              2. Legal
              3. Data spasial
              Kebijakan database nasional :
              1. Perlu ada kebijakan untuk menjamin pelaksana data kelautan
              2. di dalam kebijakan, tidak boleh ada dominasi kelembagaan (tata kelola)

         4. Dr. Budi Sulistiyo - KKP
              Judul : Strategi Penyediaan Data Kelautan Dalam Rangka Mendukung MP3EI
              Kerangka Pikir :
              1. Urgensi IG Kelautan
              2. Arti IG Kelautan
              3. Usulan Kebijakan dan Strategi
              4. Momentum UU No. 4 Tahun 2011 dan Perpres No. 32 Tahun 2011
              6 Koridor Ekonomi :
              1. Sumatera
              2. Jawa
              3. Kalimantan
              4. Sulawesi
              5.Maluku
              6.Papua
              MP3EI harus dibaca secara detail, sehingga jika ditelisik lebih lanjut, ternyata sudah
              mempertimbangkan konektivitas kelautan
              Arti IG Kelautan
              1. Memahami laut
              2. Memanfaatkan laut
              3. Memelihara laut, upaya pengamanan, pengawasan dan perlindungan

- 14 -       Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
         Usulan kebijakan & Strategi IG Kelautan :
         1. Menguatkan wawasan budaya spasial
            - memperkuat wawasan & budaya spasial dalam sistem pendidikan nasional
            - meningkatkan kemudahan akses IG kelautan bagi masyarakat luas
         2. Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan hasil litbang
            - Meningkatkan peran forum kelautan (Kelitbangan, KN IOC, Asosiasi profesi) sebagai
            media pertukaran data kelautan hasil litbang
            - Menguatkan pengaturan data hasil litbang kelautan sebagai aset nasional untuk
            membangun IG kelautan
            - Menguatkan peran tim koordinasi perijinan penelitian asing (TKPPA) dan peran pihak
            terkait dalam upaya meningkatkan ketersediaan IG kelautan
         3. Membangun pusat data kelautan nasional
            - Memprioritaskan pembangunan Pusdatin kelautan
         4. Mengoptimalkan kerjasama nasional, regional dan internasional
            - Pengaturan peran kerjasama antar KL/ Pusat daerah
         5. Mendorong peran industri dan swasta dalam memperkuat dan mempercepat
            ketersediaan IG kelautan secara sinergis
            - Meningkatkan peran industri migas dan pelayaran dalam melakukan akuisisi data
            - Mendorong berkembangnya industri instrumentasi
            - Mendorong berkembangnya swasta surta di bidang kelautan melalui pembinaan serta
            dukungan insentif
         6. Membangun SDM bidang kelautan yang profesional
            - Membangun kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan non-formal

II. Diskusi dan Tanya Jawab
      Prof. Dr. Joenil Kahar :
      - Perlu diingat bahwa BIG lahir dari Bakosurtanal
      - SDM seperti apa yang diperlukan?

      tanggapan :
      Dr. Poentodewo -> Sebaiknya moratorium memang tidak terlalu lama.
      Dr. Budi Sulistyo -> SDM di bidang Litbang juga sangat diperlukan. Di KKP sudah dilakukan
      pengembangan - pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan - pelatihan dan beasiswa.

      Perwakilan BMKG :
      - Paparan BIG -> Belum terlihat paparan tentang marine ecology
      - BMKG - PT. Pelni juga melakukan pengamatan maritim, tetapi masih tersimpan dalam logbook

      tanggapan :
      Dr. Poentodewo -> memang paparan saat ini memfokuskan pada batimetri nasional, sehingga
      tidak mencantumkan tentang marine ecology

Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 15 -
          Ibu Anastuti - Kemendagri :
          - Kemendagri belum berani memberikan keterangan mengenai data pulau
          - Wacana provinsi kepulauan -> percepatan pembangunan nasional di wilayah Indonesia.
          Bagaimana menyikapinya?

          tanggapan :
          Dr. Elly Rasdiani -> SDM di daerah belum memahami kebijakan kelautan, sehingga
          memunculkan wacana yang kurang tepat

F. Sesi 2 (Moderator : Prof. Dr. Bangun Muljo S, DESS, DEA - T.Geomatika ITS)
    I. Paparan :
       1. Drs. Suwahyuono, M.Sc - Pakar/Praktisi
            Judul : Dari Kebutuhan Pengguna Menuju ke IG Kelautan Terpadu
            Lingkungan strategik :
            - Global & Regional ->perubahan iklim, free trade, Bilateral global mapping
            - Nasional : desentralisasi, pemekaran wilayah, batas wilayah dan peningkatan daya saing.
            Perlunya transformasi ekonomi : Dinamika global dan kondisi ekonomi menuntut indonesia
            melakukan transformasi ekonomi nasional (bukan busnisse as usual)
            Empat pilar pengembangan IG :
            1. Koordinasi keg survei pemetaan nasional
            2. kuantitas dan kualitas data dan informasi nasional
            3. Akses data dan informasi
            4. SDM di bidang survei pemetaan
            Kondisi saat ini :
            - Banyak Kementerian/Lembaga menghasilkan dan membutuhkan Informasi Geospasial
            - Kepentingan Sektoral, Daerah, Swasta yang harus diserasikan, kerjasama internasional
              dibidang informasi geospasial yang perlu diimplementasikan secara nasional .
            - Cakupan belum seluruh Indonesia .
            - Belum mutakhir dan memadai.
            - Sumber data primer belum terintegasi.
            - Akses sulit diperoleh.
            - Belum diketahui kebutuhan dan ketersediaan SDM IG (penghasil, pengelola, pengguna
              IG).
            - Diperlukan Sertifikasi Personil Diperlukan Akreditasi Badan Usaha dibidang IG.
            - Perlu segera dikembangkan kapasitas pembinaan SDM dibidang IG yang bertaraf/
              berkualitas Internasional.
            - Penerapan teknologi masih terbatas.
            IG kelautan mendukung perencanaan, implementasi dan pemantauan kegiatan : penataan
            ruang, pengembangan wilayah, perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, kehutanan,
            pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pemukiman, pelestarian lingkungan, dan
            aktivitas jasa.

 - 16 -    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
         Kementrian / Lembaga pengasil atau pengguna IG kurang lebih ada 25 instansi.
         Khusus untuk KKP :
         - Program kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Ikan
         - Sasaran : Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan
           sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntable
           dan tepat waktu
         - Indikator dan target 2014 : Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan
           pengkayaan SDI, Jumlah ekosistem PUD yang terintegrasi (40 Provinsi).
         Tata Urutan Penyelenggaraan IG : Dari pengguna IG memberikan masukan apa saja yang
         diperlukan, kemudian direview apakan sudah tersedia atau belum, kemudian direview
         mengenai ada tidaknya instansi yang berwenang, jika sudah maka diselenggarakan survei
         lapangan jika belum disusun NPSK melibatkan stake holder kemudian dilakukan survei
         lapangan, kemudian data dikelola dalam basis data dan digunakan oleh pengguna.
         BIG harus melakukan pembinaan kepada Kementrian / Lembaga lain sebagai pengguna atau
         penyedia IG. Pembinaan ini meliputi pengumpulan IG, pengolahan IG, pengelolaan IG dan
         penggunaan IG
         Perlu dilakukan singkronisasi baik oleh penghasil dan pengguna IG kelautan untuk
         mewujudkan keterpaduan program, serta spesifikasi dan klasifikasi IG, sehingga
         ketersediaannya lebih fokus dan bermanfaat.

   5. Dr. Haryadi Permana - Geoteknologi LIPI
        Judul : Pemanfaatan Data Batimetri untuk Mendukung MP3EI
        Program MP3EI bertujuan untuk melakukan transformasi perekonomian dengan cara
        mempercepat dan memperluas kegiatan perekonomian di Indonesia.
        Melalui MP3EI diharapkan Indonesia masuk dalam kategori negara maju dan termasuk 10
        (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025, hanya dalam waktu 15 tahun melalui
        pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
        Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, indonesia juga terletak pada posisi yang sangat
        strategis. Memiliki sumber daya alam melimpah dan populasi masyarakat yang besar.
        Kawasan laut indonesia harus menjadi pemersatu bukan pemisah.
        Sebagai negara kepulauan : konektivitas dimaknai bukan hanya pada matra darat akan
        tetapi meliputi matra laut.
        Faktanya :
        - Indonesia yang berada pada posisi jalur utama pelayaran kontainer utama, terletak
          diantara 4 Mega Hub dunia dan beberapa regional Hub, harus mendapatkan manfaat dan
          keuntungan.
        - MP3EI akan dapat merealisasikan sistem yang terintegrasi dalam perluasan dan
          percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.
        - Dengan pendekatan strategi tersebut maka amanat pembangunan perekonomian yang
          tercantum dalam Cetak Biru Pengelolaan Industri dan Jasa Kelautan dapat secara simultan
          diwujudkan antara lain Industri Maritim, Pelayaran, Wisata Bahari, dan Reklamasi.

Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 17 -
             Modal Dasar : Konektivitas koridor ekonomi antar wilayah di darat dihubungkan melalui
             jalur laut akan dapat diwujudkan dengan pembangunan kawasan pelabuhan dan dermaga
             yang representatif dan aman.
             Konektifitas antar pulau memalui pelabuhan penyeberangan yang aman dan lancar
             menambah dinamika pelaku ekonomi dan kegiatan perekonomian.
             Majunya hubungan perekonomian antar pulau secara tidak langsung dapat memicu
             perkembangan kawasan pesisir dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu tersedianya data
             batimetri di kawasan strategis sangat diperlukan baik untuk perencanaan kawasan pesisir,
             area pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayarannya.
             Langkah awal adalah menyediakan data batimetri yang akurat, resolusi tinggi dan selalu
             diperbaharui setiap saat: pendangkalan, gempa, tsunami, perubahan iklim, abrasi dll.
             Tantangan :
             - Luasnya kawasan perairan indonesia
             - Pemanfaatan teknologi akuisisi
             - harus ada pemetaan ulang daerah yang mengalami peristiwa alam
             - Harus ada terobosan teknologi dan kebijakan.
             Status terkini :
             - Indonesia telah memiliki data batimetri terutama di kawasan pesisir dan perairan dangkal.
             - Survei data batimetri telah dimulai sejak 1993 oleh Bakosurtanal (BIG) , Dishidros dan
               P3GL.
             - Data dari perairan dalam berasal dari hasil ekspedisi kapal riset asing yang dikumpulkan
               secara bertahap mulai tahun 2005 sampai 2010.
             - Sampai saat ini pengadaan data batimetri secara konvensional dilakukan dengan
               menggunakan kapal laut/kapal survei.
             Indonesia telah memiliki data batimetri yang dikumpulkan oleh berbagai instansi, BPPT, LIPI,
             BIG dan lain - lain.
             Prioritas kegiatan untuk mencapai percepatan capaian MP3EI :
             - Di kawasan yang direncanakan untuk menjadi Pelabuhan Primer, Pelabuhan Utama
               Internasional atau Alternatif Pelabuhan Hub Internasional;
             - Menyediakan data batimetri sepanjang rencana Jalur Laut Nasional Primer, dan Jalur Laut
               Nasional Sekunder;
             - Dengan tersedianya peta jalur pelayaran secara tidak langsung Indonesia dapat
               meningkatkan keamanan pelayaran, mengontrol dan mengamankan kawasan
               perairannya;
             Untuk mengejar target capaian diperlukan percepatan pengumpulan data.
             Berbagai contoh teknologi terbaru: Airbone Lidar bathimetry, citra satelit.
             Kecuali untuk laut dalam mutlak perlu survei konvensional.

         6. Dr. Zainal Arifin - P2O LIPI
              Judul : Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Oseanografi
              Tugas Utama Puslit LIPI:

- 18 -      Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
         -melaksanakan penelitian dan penyiapan bahan kebijakan,
         -penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis,
         -penyusunan rencana dan program bidang oseanografi, serta
         -evaluasi dan penyusunan laporan
         Misi LIPI:
         - Meningkatkan output riset oseanografi yang berkontribusi SIGNIFIKAN terhadap ilmu
           pengetahuan, NYATA dirasakan pemangku kepentingan dan berdampak BESAR bagi
           publik;
         - Meningkatkan pelayanan publik dalam menyediakan data dan informasi oseanografi yang
           akurat, tepat waktu dan tepat guna;
         - Membantu kelangsungan pemanfaatan dan pengelolaan SDL yang berbasis pada IPTEK
           untuk kesejahteraan bangsa

         Program riset th 2010 - 2014:
         - Penelitian tentang keanekargaman (genetik, spesies, ekosistem), penyebaran dan
           kelimpahan SDHL sebagai dasar pengelolaan SDHL secara lestari
         - Penelitian dan Pengembangan indikator biotik dan abiotik sebagai dasar penilaian
           kesehatan ekosistem pantai dan laut
         - Bioprospeksi SDHL untuk peningkatan nilai tambah
         - Penelitian serapan karbon di laut dan kuantifikasi karbon stok di beragam ekosistem laut
           sebagai kajian peran laut dalam perubahan iklim global
         Pentingnya batimetri bagi oseanografi :
         - Batimetri adalah data utama dalam perencanaan riset oseoanografi
         - Data batimetri membantu cabang ilmu oseoanogrfi dalam mempelajari sisrkulasi masa air,
           pemodelan hidrodinamika, ekologi laut, kebencanaan, perancangan program riset dan
           infrastruktur.
         LIPI memiliki 6 Kapal Riset, peralatan multibeam simrad EM 1002, multibeam reson seabat
         7101 ER, Singlebeam Echosounder
         Data yang telah tersedia di LIPI:
         Ocheanography Cruise Report ->Parameter posisi, lokasi, depth, suhu, salinitas, kec angin
         Penelitian pencemaran -> pestisida, logam berat, bakteri dan lain - lain.
         Basis data kawasan pengelolaan dan pengembangan laut.
         Contoh - contoh pemanfaatan data batimetri dan oseanografi.
         P2O belum memiliki tatacara atau kebijakan pertukaran data dan infromasi
         UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
         PP Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
         keterbukaan informasi publik Tahun 2003, P2O dengan IOC UNESCO nastional mengadakan
         workshop ttg Policy on Oceanographic Data Exchange.




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 19 -
          7. Dr. Udrekh - BPPT
               Judul : Data Bathimetri, Informasi terpenting dalam memahami Rahasia Peristiwa Gempa
               dan Tsunami
               Indonesia merupakan negara dengan indeks resiko bencana sangat tinggi di dunia.Bencana
               terbesar didominasi oleh bencana geologi dan klimatologi. Sehingga tidak mungkin MP3EI
               dipisahkan dari managemen kebencanaan.
               Dalam pertimbangan koridor ekonomi sudah mempertimbangkan informasi kebencanaan
               tersebut. Namun pembangunannya harus benar-benar memasukkan informasi kebencanaan
               dalam pertimbangannya.
               Dari data - data kebencanaan dan pasca bencana yang ada diketahui bahwa data batimetri
               sangat penting dalam melakukan managemen kebencanaan.
               Jepang sebagai negara sarat gempa dan tsunami memiliki data batimetri yang lengkap dan
               terupdate sehingga dapat mengetahui apa yang terjadi sebelum dan setelah terjadi
               bencana. Sehingga juga dapat secara cepat memahami kondisi alam disekitarnya.
                Proses penurunan dan pengangkatan bawah laut dapat dipahami dengan data batimetri.
               Jika kita memiliki data sebelum dan sesudah bencana maka akan dapat digunakan untuk
               memahami sebab bencana, akibat bencana dan data - data turunan lainnya.
               Dengan data batimetri yang akurat dapat disusun master plan pembangunan ekonomi yang
               lebih baik.

    II. Diskusi dan Tanya Jawab
          Suprajaka (Bakosurtanal) : Harusnya data batimetri yang sudah ada di berbagai instansi dapat
          segera diintegrasikan agar dapat bermanfaat secara maksimal.
          Agus (Kemenristek) :
          - Harusnya banyak SDM yang direkrut di bidang kelautan.
          - Mengenai data kelautan, hati - hati dengan ArcGIS karena lisensinya mahal, untuk instansi
            sebaiknya menggunakan open GIS.
          Dr. Elly : Dewan kelautan sering terkendala ketika berhadapan dengan kementrian keuangan,
          demikian juga ketika berhadapan dengan Kementrian / Lembaga lain terutama karena adanya
          ego sektoral, sehingga harus ada kesepahaman oleh semua kementrian dalam mencari jalan
          keluar.

G. Sesi 3 (Moderator : Dr.Ir. Eka Djunarsjah, MT - T.Geodesi ITB)
    I. Paparan :
       1. Letkol Laut (P) Riduwan - Dishidros TNI AL
            Judul : Kesiapan Dishidros sebagai Wali Data Batimetri Nasional
            Kewajiban Negara Kepulauan (Unclos):
            Menjamin keselamatan pelayaran dengan menyediakan peta navigasi.
            Perlindungan terhadap lingkungan laut dll.
            Perlu dilakukan sinergi antar instansi dalam melakukan pengelolaan wilayah laut agar tidak
            terjadi tumpang tindih atau gap dalam kewenangan pengelolaan wilayah laut.

 - 20 -      Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
         Dishidros sebagai Lembaga Hidrografi Nasional dan juga sebagai Dinas Hidrografi Angkatan
         Laut.Dishidros telah menyediakan peta dan publikasi produk - produk nautika serta
         mempublikasi ENC.
         Dishidros juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas ENC.
         Diharapkan pada 2014 semua ENC telah dapat dipenuhi.
         Dishidros memiliki 5 KRI dan 2 Kapal Latih serta 4 unit tim survei pesisir.
         Sedangkan peralatan surta yang tersedia:
         - Peralatan Survei : DGPS, MBES, SBES, ADL, Hydropro
         - Peralatan Database : Archieve System, ArcGIS, Server, Storage
         - Peralatan Pemetaan : CARIS HiPs SiPs
         - Peralatan Cetak : Roland 8000
         Ketersediaan Data yang ada di Dishidros :
         - Data Hidro-oseanografi peninggalan Belanda
         - Data Hidro-oseanografi hasil survei Pemerintah Indonesia dari tahun 1960
         Data di olah dan disajikan dalam bentuk :
          a) Peta Navigasi/PetaLaut sebanyak 424 Nomor Lembar Peta.
          b) Peta Pariwisata sebanyak 9 Nomor Lembar Peta.
          c) Peta ZEE sebanyak 17 Nomor Lembar Peta.
          d) Peta Base Point sebanyak 66 Nomor Lembar Peta.
          e) Produk ENC sebanyak 178 Nomor Peta
         Banyak Institusi pemerintah yang menyelenggarakan survei hidrografi harus disinergikan.
         Indonesia wajib memberikan jaminan keselamatan pelayaran diperairan Indonesia.
         Dishidros sebagai Lembaga Hidrografi Nasional berperan aktif dalam pembinaan fungsi
         kegiatan dan penyiapan data hidro-oseanografi.
         Dishidros memiliki sumberdaya yang kuat, baik berupa kemampuan personil pengawaknya
         yang handal dibidang hidrografi maupun peralatan pendukungnya serta data hidrografi yang
         telah dimiliki untuk menjadikannya wali data hidrografi nasional.
         Diperlukan adanya kerjasama antar instansi yang melaksanakan survei dan pemetaan
         hidrografi untuk menginventarisir dan mengumpulkan semua data batimetri ke dalam
         bentuk database, selanjutnya database tersebut harus mengakomodasikan kepentingan dari
         semua yang memanfaatkan data dan informasi tersebut. Data dan informasi yang
         terakomodasi dalam database diharapkan dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap
         tumpang tindih kepentingan

   2. Dr.rer.nat. Poerbandono, ST, MM - T.Geodesi ITB
        Judul : Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Industri Informasi Geospasial Laut
        Nasional
        Salah satu hal penting dalam MP3EI adalah mengenai pembiayaan yang tidak 100% berasal
        dari pemerintah.
        Perlu diupayakan membangun kekuatan industri domestik
        Direkomendasikan untuk menguatkan informasi geospasial laut (IGL) nasional dengan:

Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 21 -
             - Formalisasi pengakuan (recognition) kualifikasi SDM
             - Penelitian terapan untuk pengembangan produk
             - Penyediaan infratruktur untuk penyelenggaraan IGL
             - Pelibatan asosiasi profesi dan industri
             - Perkuat instrumen legal
             Spektrum pemanfaatan IGL:
             - Taktik pertahanan laut (marine tactical warfare system)
             - Operasi dan transportasi maritim
             - Perancangan dan perencanaan infrastruktur pesisir dan laut
             - Kegiatan bahari lainnya
             Contoh penggunaan data : taktik perang laut (peluncuran peluru kendali, deteksi kapal
             selam), operasi maritim (jalur cuaca dan lintasan kapal, penentuan jelajah dan waktu
             operasi), konstruksi (penentuan spesifikasi teknis rancangan konstruksi).
             Keperluan IGL terbesar adalah untuk estimasi, kemudian untuk kepentingan yang akan
             datang dan yang terkecil adalah untuk kepentingan sekarang.
             Kelas industri domestik : Minyak dan Gas, Pertambangan, Energi tan telekomunikasi,
             Infrastruktur, Otoritas.
             Contoh data IGL yang terintegrasi (SEAFINE) : Dibuat untuk perusahaan - perusahaan asing
             yang bergerak di bidang minyak dan gas di Indonesia, Memuat data (hidrografi,meteorologi
             dan oseanografi) historis sejak 1956
             Contoh Acuan Internasional tentang Pengakuan terhadap Kualifikasi Personil melalui
             Sertifikasi (indonesia tinggal meratifikasi):
             a) IHO (International Hydrographic Organization):
                - Category A (Cat. A): Academic
                - Category B (Cat. B): Professional
             b) IMCA (International Marine Contractors Association):
                - Party Chief
                - Senior Surveyor
                - Surveyor Grade I
                - Surveyor Grade II
              Formalisasi sertifikasi :
              - Ratifikasi petunjuk IHO (dan IMCA) ke KKNI kemudian tugaskan suatu lembaga menyusun
                silabus sekaligus mendaftarkan programnya untuk diakui IHO.
              - Bentuk panitia nasional yang melibatkan profesi, pengguna, akademisi, industri dan
                pemerintah untuk menjalankan ratifikasi dan pengakuan internasional
              - Terbitkan standar kompetensi kualifikasi SDM dan mekanisme sertifikasi baik personil
                maupun organisasi/lembaga/perusahaan penyelenggara pendidikan/pelatihan
              - Perkuat instrumen pemantauan rekam jejak dan karir personil berikut sertifikat-sertifikat
                pengakuannya.

         3. Dr. Ir. Susilohadi - P3GL ESDM
              Judul : Data Geologi Kelautan untuk Mendukung MP3EI
              Puslitbang geologi kelautan merupakan lembaga yang secara rutin melakukan pengambilan
              data primer geologi kelautan.
              Puslitbang geologi kelautan memanfaatkan hampir seluruh metodologi.
- 22 -      Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
         Prioritas kegiatan P3GL:
           - kegiatan kolaborasi pengembangan dan pengkayaan data cekungan migas
              (pengembangan dan pengkayaan data di wilayah kerja migas,pemetaan cekungan
              sedimenter dan tektonik di wilayah frontier)
           - pemetaan dan identifikasi potensi energi baru dan terbarukan (pemetaan dan
              pengukuran potensi energi laut,pemetaan potensi methan hidrat)
           - pemetaan dan identifikasi potensi mineral dasar laut (pemetaan dan identifikasi mineral
              sulfida dasar laut, pemetaan dan identifikasi mineral plaser dan mineral jarang (khusus
              untuk indonesia bagian barat))
           - studi dan pengumpulan data primer untuk mendukung infrastruktur dan mp3ei
              (pengumpulan data geologis dan oseanografis untuk pengembangan wilayah, pemetaan
              dan identifikasi potensi bencana geologis, studi lingkungan geologi pada daerah-daerah
              rawan lingkungan)
           - kegiatan kolaborasi pemetaan landas kontinen indonesia dan pulau-pulau kecil terdepan
              (pemetaan landas kontinen indonesia, inventarisasi sumber daya mineral di pulau-pulau
              kecil terdepan)
         P3GL memiliki beberapa kegiatan pengumpulan data IG Kelautan, diantaranya : Geomarin
         III, pemetaan dan identifikasi potensi energi baru dan terbarukan, pemetaan dan identifikasi
         potensi energi baru dan terbarukan (arus laut, metha hidrant), studi dan pengumpulan data
         primer untuk mendukung infrastruktur dan MP3EI (Kawasan strategis nasional selat sunda).

   4. Fajar Triady Mugiarto, ST, MT - PDKK BIG
        Judul : Pemanfaatan Data Geospasial Kelautan untuk Pembuatan Peta Indeks Kerentanan
        Pesisir terhadap Abrasi
        Salah satu krisis perencanaan pembangunan saat ini adalah kurangnya perhatian pada
        masalah kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam.
        Dalam hal pengambilan keputusan mungkin saja keputusan berubah jika telah memasukkan
        peta kebencanaan dalam bahan pengambilannya.
        Dalam kasus abrasi Tinggi Gelombang dan Arah Datang Gelombang memiliki bobot paling
        besar dibandingkan dengan variable fisik lainnya.
        Dari data - data IG Kelautan dapat dimanfaatkan menjadi peta - peta baru sehingga
        menghasilkan manfaat lain.

   5. Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukojo, DESS, DEA - T.Geomatika ITS
        Judul : Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Laut untuk Analisa Strategi Transportasi
        Laut Guna Mendorong Jasa Industri Nasional Berbasiskan Pada WebGIS (Studi Kasus Wilayah
        Gerbangkertasusila Plus)
        MP3EI menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan penelitian bersama (khususnya di
        P. Jawa)
        Gerbangkertasusila Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan plus
        Pasuruan, Tuban, Bojonegoro dan Jombang)
        Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintegrasikan 3 elemen utama :


Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 23 -
          1. Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor Ekonomi (KE) Indonesia, yaitu KE
             Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali–Nusa Tenggara, dan KE Papua–
             Kepulauan Maluku;
          2. memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara
             global (locally integrated, globally connected);
          3. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk
             mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

          Model permintaan transportasi :
          1. transportasi laut menekankan banyak hubungan keputusan seperti moda, tujuan,
             karakter, dll
          2. transportasi laut terdiri dari sejumlah besar perbedaan layanan yang dibedakan oleh
             lokasi dan waktu
          3. Bentuk dari travelers dan shipper adalah sangat sensitif untuk kualitas layanannya
          Analisa Hasil :
          1. Kualitas fisik pelabuhan sudah meningkat, meskipun di beberapa bagian masih harus
             dibenahi
          2. Kualitas fisik dermaga menurut penyedia sarana sudah memadai tetapi dari pihak
             prasarana menilai belum memadai
          3. Dari pihak pengguna jasa menilai faktor keamanan, pelayanan dan ticketing sudah
             memadai
          Kesimpulan dan Rekomendasi :
          1. Dengan data spasial (peta, citra dan statistik) dapat dilakukan kajian dengan
             menggunakan metode Sistem Informasi Geografis sehingga memudahkan pencarian data
             transportasi laut
          2. Untuk mempermudah dalam tindak lanjut pengembangan program MP3EI di sektor
             pehubungan laut dapat digunakan WebGIS.
          3. Perlu adanya peningkatan sarana fisik terutama ruang tunggu untuk memberikan
             kenyamanan untuk pengguna jasa transportasi laut.
          4. Diperlukan server tersendiri untuk menampung hasil penelitian bidang webGIS agar
             memudahkan dalam pencarian hosting. Seperti hosting di Ina Portal atau di Web MP3EI
             yang terkait dengan data spasial sehingga hasil penelitian bisa dimaksimalkan.
          5. Untuk pencarian lebih lengkap mengenai jalur alternatif menuju lokasi-lokasi bangunan
             transportasi laut di Jawa dan luar Jawa memerlukan analisa AHP (Analytical Hierarchial
             Process) yang lebih detail seperti waktu tempuh dan jam sibuk (peak hour).
          6. Penambahan analisa non-teknis terkait dengan perkembangan Gerbangkertasusila Plus
             dari masa penjajahan Belanda hingga saat ini sehingga dapat menjelaskan persebaran
             transportasi laut yang lebih integratif dalam program MP3EI.




- 24 -   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
    II. Diskusi dan Tanya Jawab
          Prof. Dr. Joenil Kahar
          - Berapa kapal yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan data seluruh Indonesia sesuai
          dengan jumlah hari layar yang telah ditentukan?

          tanggapan :
          Letkol Laut (P) Riduwan Poernomo -> laut merupakan suatu objek yang dinamis, selalu berubah
          dan tidak rigid. Berapa pun jumlah kapal di Indonesia jika tidak tertata peruntukkannya dan
          terjadwal operasinya, maka tidak dapat diukur secara pasti.
          Dr. Ir. Susilohadi -> Permasalahan bukan hanya terbatas pada jumlah kapal, tetapi berapa besar
          jumlah dana yang dibutuhkan. Selama ini, kita belum dapat meyakinkan pemberi dana untuk
          memberikan nominal lebih untuk mempercepat kegiatan pemetaan kelautan.

          Ir. Hardi Koesalamwardi
          - Serawan manakah jika kita membangun jembatan selat sunda? Is it worth to build? Bukankah
          lebih baik membangun dermaga-dermaga yang bagus?

          tanggapan :
          Dr. Susilohadi -> Komponen di selat sunda sukar di prediksi (sesar-sesar, gunung krakatau dan
          kondisi hidrografi). Sesuai presentasi Dr. Udrekh, bahwasanya kita tidak memiliki catatan
          historis kejadian-kejadian alam di masa lalu, sehingga susah untuk memprediksikan kondisi di
          selat sunda.

          Kapten Laut M. Qisthi Amarona
          - Kegiatan pemetaan kelautan merupakan "never ending battle" yang entah kapan akan selesai,
          dengan sumber daya sedemikian besar dan SDM terbatas. Belum ada pembagian job desk
          antar instansi tentang siapa berbuat apa. Merupakan Tim Batimetri Nasional untuk
          menyelesaikan masalah tersebut.
          - Saran : untuk membuat suatu katalog/standar yang dapat digunakan untuk kelanjutan
          pemetaan kelautan ke depan.

          tanggapan :
          Letkol Laut (P) Riduwan Poernomo -> Dishidros terbuka bagi yang ingin melakukan penelitian
          maupun kerja praktek mahasiswa, asalkan persyaratan administratif sudah terpenuhi.

H. Rekomendasi dan Penutupan : Dr. Poentodewo S.S.O - Deputi Bidang IGD, BIG
   Point 1 :
     Ir. Agus Santoso, M.Sc -> ...optimalisasi penggalian dan pemanfaatan potensi....
     Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukojo -> Perbedaan ketahanan dan keamanan?
     Ir. Sugeng Prijadi, M.Surv, Sc -> tidak ada istilah ketahanan, tetapi keamanan. berarti yang ada di
     pointer tersebut sudah relevan.

    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 25 -
     Dr. Poentodewo -> penggalian dan pemanfaatan dihapus, agar tidak kehabisan kata kerja saat
     menurunkan dalam dokumen SOP.

  Point 2
    M. Qisthi Amarona -> road map atau road show? jika menangkap Ibu Siti Nurbaya tadi, mengacu
    pada roadshow (kunjungan)
    Dr. Poentodewo -> Roadshow merupakan bagian dari road map
    Dr. Zainal Arifin, M.Sc -> mengapa menggunakan land mark dan bukan ocean mark? lebih baik
    digunakan padanan dalam bahasa Indonesia




  Point 3
    Ir. Tri Patmasari, M.Si -> (menyederhanakan kalimat dalam point 3) Intinya IGT harus mengacu
    pada IGD
    Intan Antasari, ST -> kalimat 'mewujudkan keterpaduan' dan 'terwujudnya single-reference' lebih
    baik dipadukan agar tidak redundan.
    Letkol Laut (P) Riduwan Poernomo -> 'single-reference' perlu diperjelas agar tidak terjadi salah
    tafsir
    Dr. Poentodewo -> Statement yang dibuat disini adalah general, untuk detail akan dibahas pada
    NSPK atau prosedur baku tata kelola nantinya
    Prof. Dr. Bangun Muljo S -> yang penting adalah maknanya tersampaikan. Untuk kalimat dapat
    diperbaiki nanti.

  Point 4
    Dr.rer.nat. Poerbandono, ST, MM -> Kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja aktif
    Prof.Dr. Bangun Muljo S -> bahasa tulis menggunakan kalimat pasif

  Point 5
    Ir. Sugeng Prijadi -> apa yang perlu ditingkatkan?
    Dr. Poentodewo -> 'Penyelenggara IG' diganti dengan 'para lintas pelaku' agar tidak confuse
    dengan statement pada Undang-undang.

  Point 6
    Dr.rer.nat. Poerbandono -> maksud kata 'memacu'?
    Dr.Poentodewo -> Perguruan tinggi berinisiatif, sedangkan pemerintah memberikan support.

  Point 7
    Ir. Sugeng Prijadi -> kalimat terlalu panjang, perlu penyingkatan. Kalimat 'sesuai dengan hingga
    IGD' dihilangkan
    Dr. Poentodewo -> 'dan peningkatan status asosiasi' dihapus, agar tidak kehabisan uraian.

- 26 -   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
Point 8
  Dr. Zainal Arifin -> 'Marine National Resources' menjadi 'National Marine Resources'

Point 9
  Ir. Hardi Koesalamwardi -> Mengapa mengkhususkan pada wilayah Indonesia Timur? lebih baik
  dibuat general, karena pada kenyataannya Natuna juga termasuk.
  Dr.rer.nat. Poerbandono -> Berbasis GIS diganti berbasis Web




Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 27 -
                                                                                             LAMPIRAN 4
                                                                                    Dokumentasi Lokakarya




                                       Gambar 1 : Layout panggung dan backdrop




                  Gambar 2 : Laporan panitia disampaikan oleh Kepala Pusat Pemetaan Dasar
                       Kelautan dan Kedirgantaraan, Ir. Tri Patma Sari, M.Si

- 28 -   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
                                       Gambar 3 : Keynote Speech
                         oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Dr. Asep Karsidi




                Gambar 4 : Paparan dari Sekjen DPD-RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc


Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 29 -
Gambar 5 : Demo sekaligus launching aplikasi Batimetri Nasional oleh Andrian Libriyono, ST (PDKK BIG)




Gambar 6 : Paparan sesi I oleh Dr. Poentodewo S.S.O (Deputi bidang IGD - BIG), Dr. Ir. Arifin Rudiyanto,
       M.Sc (Bappenas), Dr. Elly Rasdiani Sudibyo (DEKIN), Dr. Budi Sulistiyo (KKP) dengan moderator
                                   Dr. Lukman Malanuang (Staf Ahli DPR-RI)




- 30 -    Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012
    Gambar 7 : Paparan sesi II oleh Drs. Suwahyuono, M.Sc (Pakar/Praktisi), Dr. Haryadi Permana
       (Geoteknologi LIPI), Dr. Zainal Arifin, M.Sc (P2O LIPI), Dr. Udrekh (BPPT) dengan moderator
                              Prof.Dr. Ir. Bangun Muljo Sukojo, DESS, DEA (ITS)




Gambar 8 : Paparan sesi III oleh Letkol Laut (P) Riduwan Purnomo, ST, MM (Dishidros TNI AL), Dr. rer.
     nat. Poerbandono, ST, MM (ITB), Dr. Ir. Susilohadi (P3GL ESDM), Fajar Triady Mugiarto, ST, MT
       (PDKK BIG), Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo Sukojo, DESS, DEA (ITS) dengan moderator Dr. Ir. Eka
                                              Djunarsjah, MT (ITB)


  Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI”| Bogor, 5 September 2012   - 31 -
                              Gambar 9 : Penyusunan Rekomendasi Lokakarya




                                           Gambar 10 : Konferensi Pers



- 32 -   Lokakarya “Integrasi Data dan Informasi Geospasial Kelautan Nasional guna Mendukung MP3EI” | Bogor, 5 September 2012

								
To top