Docstoc

Ahmadiyah dan Diksriminasi Negara

Document Sample
Ahmadiyah dan Diksriminasi Negara Powered By Docstoc
					                          Agama, Kekerasan dan Pembedaan:
                     Studi Kasus Kekerasan Terhadap Ahmadiyah


             Konflik atas nama agama bukan sesuatu yang baru dalam sejarah manusia.
Konflik tersebut tidak hanya melibatkan penganut agama yang berbeda, tetapi juga
berpotensi terjadi pada agama aliran-aliran dalam agama. Pelbagai peristiwa peperangan
antar agama, seperti perang salib, perebutan kota Makkah oleh kelompok Wahabi dari
kekuasaan Turki Usmani, hingga kekerasan antar pemeluk agama terbaru, seperti
peristiwa pembunuhan penganut Ahmadiyah di Cikeusik Jawa Barat (Minggu, 6/02/2011).
             Konflik antar kelompok agama adalah potensi laten pada setiap komunitas
majemuk. Secara teoritis, psikologi sosial membicarakan konflik tersebut sebagai bagian
dari implikasi adanya pembedaan identitas antar kelompok dalam interaksi sosial. Konflik
dan kekerasan yang menyasar kelompok Ahmadiyah pun tak jauh berbeda. Konflik ini
adalah bagian implikasi adanya pembedaan dan elemen kepercayaan yang berbeda
antara kelompok Ahamadiyah dengan kelompok Islam Sunni yang mayoritas di Indonesia
pada umumnya.
             Tulisan ini akan memaparkan persoalan konflik dan kekerasan terhadap
kelompok Ahmadiyah menggunakan             kacamata teori identitas sosial dan teori
multiklutluralisme. Teori identitas sosial digunakan untuk membaca relasi antara konflik
dan pembedaan identitas dalam masyarakat. Teori Multikulturalisme digunakan untuk
menempatkan persoalan konflik dan kekerasan yang menyasar kelompok Ahmadiyah
secara proporsional untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.


Agama: Sebuah Identitas Sosial yang Sensitif
             Dalam diskursus psikologi sosial agama kerap diletakkan diposisikan
sebagai sebuah identitas sekaligus identitas sosial. Agama menandai perseorangan
dalam relasi sosialnya dan turut menjadi ciri posisi perseorangan dalam kelompok.
sebagai sebuah ciri agama dapat dibedakan dan digunakan untuk membedakan dalam
situasi sosial.
             Teori Identitas sosial yang diperkenalkan oleh Henry Tajfel di Era 1970-an
memandang bahwa seseorang memperoleh identitas sebagai bagian dari kategori-
kategori sosial di mana ia berasal. Masyarakat memiliki mekanisme untuk menciptakan
kategori-kategori atau memisahakan indiovidu dan kelompok lain secara kategoris
berdasarkan atribut-atribut yang dilekatkan, seperti etnisitas, kelas sosial, aliran politik
dan agama. Kategorisasi perseorangan dan kategorisasi kelompok memengaruhi



                                                                                           2
pembentukan perilaku kolektif kelompok sosial. Identifikasi diri berdasarkan kategori
sosial tertentu kemudian disesuaikan dalam pengetahuan kelompok yang terdiri dari
norma, aturan dan perilaku. Melalui proses kategorisasi personal inilah proses psikologis
kelompok terbentuk (Hogg & Abrams, 1998)
             Tajfel (1981), menjelaskan bahwa upaya untuk menjelaskan persentuhan
dan dinamika kelompok membutuhkan penjelasan permulaan seputar bagaimana
kelompok dibentuk oleh individu-individu dalam kelompok. Perspektif Tajfel menjelaskan
bahwa identitas sosial sesorang merupakan bagian dari konsep diri (self-concept) yang
secara khusus dipengaruhi dan terbentuk dari keompok atau kategori sosial tertentu.
Identitas dihasilan dari pengetahuan tentang keanggotaan –dalam kelompok– di mana
pebagai nilai dan kelekatan emosional dilekatkan dalam kelompok. Tajfel berpendapat
bahwa identitas terkonsepsi sebagai struktur kognitif yang membangun konsep diri.
Setiap elemen menciptakan struktu pengetahuan –kognitif– lain, yakni beberapa bagian
kategorisasi sosial, seperti jenis kelamin, afiliasi politik dan agama.
             Hogg dan Dominic menyebutkan dua proses pembentukan identitas, yaitu
kategorisasi diri dan perbandiangan sosial (Hogg & Dominic: 1998). Kategorisasi diri
adalah bentuk tindakan perseorangan untuk melakukan penyesuaian diri dengan situasi
atau konteks sosial. Upaya ini dilakukan secara koginitif dengan mendefinisikan
persamaan dan perbedaan perseorangan tersebut dengan perseorangan lain dalam
seting sosial. Konsekuensi logis dari proses kategorisasi ini, seperti dikutip Hogg dan
Dominic    dari   Turner   (1979),   adalah    tindakan   seseorang       yang   tidak   semata
mengelompokkan orang lain dalam kategori tertentu tetapi juga menempatkan dirinya
dalam situasi atau kategori sosial tertentu. Proses ini kemudian memunculkan dua tipe
kelompok, yaitu anggota (ingroup) dan “yang lain” (outgroup).
             Proses kedua dalam pembentukan identitas sosial adalah perbandingan
sosial. Tindakan kedua ini merupakan konsekuensi dari tindakan pertama. Kategori yang
berbeda akan mendorong perseorangan untuk membandingkan elemen pada pada orang
lain. Penemuan elementer yang berbeda pada perseorangan meneguhkan bahwa
seseorang adalah anggota (ingroup) atau kelompok lain (outgroup). Cuningham (2006)
mengungkap bahwa seseorang memiliki kecenderungan menilai anggota kelompoknya
sebagai yang positif dan sebaliknya.
             Burke (2000) menyebutkan identitas dalam perspektif teori identitas sosial
sebagai pengetahuan seseorang terkait dengan kategorisasi kelompok. Kelompok sosial
adalah unit yang memiliki identifikasi umum atau persepsi yang sama dengan orang lain




                                                                                              3
yang memiliki kesamaan kategori sosial. Artinya, sebuah kelompok sosial selalu diikita
dengan persamaan-persamaan kategoris tertentu yang menentukan perilaku.
            Tajfel (1981) melalui sebuah eksperimen menunjukkan penekanan atas
identitas tertentu pada suatu kelompok cenderung menimbulkan pembedaan yang
mengarah pada diskriminasi kepada kelompok lain. Kategorisasi dan pola kognitif
memunculkan tindakan berbeda kepada kelompok lain yang dinilai tidak memiliki
kesamaan dengan kelompok individu tertentu.
            Mengacu pada teori identitas sosial, agama merupakan salah satu elemen
identitas sosial yang bisa diperbandingkan satu dengan lainnya. Identitas keagamaan
tidak hanya menunjuk pada agama yang berbeda, tetapi juga menunjuk pada perbedaan
cara pandang keagamaan, seperti sekte, mazhab dan nalar keagamaan. Hal tersebut
dapat ditemukan dalam beberapa contoh, seperti dikhotomi Sunni dan Syiah dalam
Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam keorganisasian Islam.
            Sebagai sebuah identitas sosial, agama memiliki perbedaan mendasar
dengan identitas-identitas lain. Agama adalah identitas kompleks yang mengandung
anasir keyakinan pada nilai dan cita-cita transendental. Kerumitan lain pada konteks
agama sebagai sebuah identitas adalah sulitnya membedakan tafsir dan ajaran agama
itu sendiri. Implikasinya, tafsir atas agama kerap ditempatkan sejajar dengan nilai
universal agama tersebut. Orang kerap meyakini tafsir atas agama sebagai sebuah
bagian dari agama secara langsung, tanpa koreksi dan bersifat mutlak seperti halnya
penilaian terhadap agama.
            Walters (2010), mengutip Seul (1996), mendeskripsikan agama sebagai
salah satu idnetitas krusial yang dapat mendorong tindakan sosial tertentu secara lebih
masif dibandingkan dengan identitas sosial lainnya. Agama dalam sejarah menjadi salah
satu identitas penting yang memunculkan peristiwa-peristiwa penting sejarah dalam
konteks persentuhan antar kelompok. Selain sebagai identitas sosial agama lebih jauh
menjadi salah satu elemen yang membentuk dan turut menyumbang elemen-elemen
mendasar dalam identitas sosial lainnya, seperti kesukuan dan kelas misalnya.
            Pandangan bahwa agama bersifat mutlak di ruang sosial tantangan lain
kehidupan umat beragama. Keberbedaan agama adalah sebuah fakta sosial. Mutlak atau
tidaknya keberagamaan dalam pandangan perseorangan tetap menempatkan perbedaan
adalah bagian dari situasi alamiah seting sosial. Artinya, keberagaman dalam konteks
keagamaan bukanlah seseuatu yang perlu dipertentangkan melainkan disikapi secara
proporsional oleh penganutnya. Upaya memunculkan kemutlakan agama dalam seting




                                                                                      4
keragaman akan menimbulkan ketegangan sosial sebagai implikasi dari diketemukannya
nilai-nilai yang berbeda dan keyakinan yang bersifat mutlak tersebut.
            Dua sikap negatif lain terkait dengan hubungan antar agama yang digunakan
dalam kerangka Hak Asasi Manusia adalah intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi
merujuk pada cara pandang dan sikap bahwa nilai agama tertentu yang dianut bersifat
superior dibandingkan dengan kepercayaan lain. Cara pandang ini dalam konteks sosial
dapat menimbulkan tindakan lain yang mengarah pada upaya pengucilan, pembedaan
dan pembatasan. Pandangan tentang keberanaran yang disikapi secara intoleran
mengarah pada tindakan cara pandang sempit dan primordial (Hasani & Haipospos:
2010). Mengacu pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Sikap diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya
            Sebagai sebuah identitas yang -berpotensi- secara ekstrem menciptakan
pembedaan sosial, agama perlu ditempatkan dalam kerangka hukum kenegaraan yang
mengaturnya. Kerangka hukum yang memayungi hubungan antar agama tersebut pun
harus mengakomodir kepentingan pelbagai pihak, termasuk minoritas. Payung hukum
pun tidak bisa mengacu semata pada pendapat kelompok mayoritas, melainkan
merepresentasikan kepentingan seluruh kelompok yang ada di tengah masyarakat.


Dilema Absolutisme Agama dan Klaim Kebenaran Tunggal dalam Ruang Sosial
            Secara teoritis tak ada agama yang mengajarkan kekerasan sebagai bagian
langsung dari tindakan keberagamaan. Kekerasan adalah bagian dari tafsir atas sekuel-
sekuel ajaran agama dan bukan bagian langsung dari agama. Kekerasan atas nama
agama sebagai produk dari tafsir ditandai dengan adanya pola berbeda yang
menyebabkan sebuah agama dijadikan sumber atau acuan penganutnya untuk
melakukan tindak kekerasan.
            Klaim kebenaran adalah salah satu hal yang melekat pada agama-agama,
terutama pada agama-agama monoteis. Juergunsmeyer (2001) menyebut klaim
kebenaran tersebut sebagai pangkal dari intoleransi tindakan dan perilaku mengikutinya.
Klaim kebenaran inilah yang mempertemukan agama-agama samawi pada abad



                                                                                      5
pertengahan untuk bertemu dalam sejarah panjang perang salib yang berlangsung sejak
Abad 11 hingga penghujung Abad 13.
            Klaim kebenaran atas agama juga terjadi pada level turunan: kebenaran
tafsir atas agama. Tafsir yang menjadi bagian dari cara memahami agama menjadi salah
satu bentuk perebutan kuasa atas makna agama. Tak jarang, pemahaman atas
kebenaran yang difasilitasi dan diakuisisi oleh negara dan kekuasaan. Implikasinya,
negara memberikan perlakuan diskriminatif bahkan kekerasan terhadap warga negara
yang berda. Sejarah inkuisisi (mihnah) pada zaman Pemerintahan al-Makmun (198-218
H/813-833 M) di Era Dinasti Abasyiah dalam sejarah Islam menunjukkan bagaimana
kebenaran yan berupa tafsir atas agama diperdebatkan dan menimbulkan pertumpahan
darah. Perbedaan tafsir atas sifat al-Qur’an sebagai yang terdahulu (qadim) memicu
pembanatai ulama dan masyarakat yang menolak eksitensi al-Qur’an sebagai mahluk.
Al-Makmun yang menganut paham Mu’tazilah yang rasional menetapkan hukuman mati
atas perilaku syirik yang ditandai dengan menyatakan bahwa al-Qur’an bersifat terdahulu
(qadim) dan bukan mahluk (ciptaan) atau bukan bagian langsung dari ketuhanan. Konflik
teologis ini menjadi sebuah catatan kelam tersendiri dalam sejarah Islam.
            Sejarah inkuisisi pada masa Pemerintahan Raja Ferdinand II dan Ratu
Isabela (1492) di Spanyol merupakan bentuk lain dari pelibatan negara dan kekuasaan
untuk mengakomodir salah satu pemaknaan atas kebenaran agama secara absolut. Raja
Ferdinand tidak hanya memerintahkan kaum Yahudi meninggalkan Spanyol tetapi juga
memberikan aturan yang ketat bagi kelompok Muslim Spanyol. Kelompok Muslim diberi
dua pilihan: meninggalkan Spanyol atau menjadi Kristiani. Perjanjian Granda (1491) yang
menjanjikan kebebasan beragama bagi penganut agama Islam hanya berlaku hingga
tahun 1502. Ferdinand II memberikan pilihan menjadi krisitiani atau keluar dari Spanyol
bagi penganut agama Islam. Tidak sebatas itu, hal-hal yang identik dengan Islam
kemudian dilarang, seperti bahasa Arab dan berpakaian dengan cara timur tengah.
Kedua contoh tersebut merupakan bentuk internalisasi kebenaran absolut ke dlam
institusi publik yang semestinya berada pada posisi netral dan mengayomi setiap
perbedaan di seting sosial.
            Klaim kebenaran absolut kerap menjadi dilema di ruang publik. Seseorang
atau kelompok boleh saja mengakui keyakinanya sebagai yang mutlak, tapi bagaimana
saat bertemu dengan orang atau kelompok lain yang berbeda?
            Pertanyaan adalah sebuah tantangan bagi sebuah masyarakat majemuk,
seperti Indonesia. Anggitan adanya kebenaran tunggal yang independen dari situasi
sosial menyebabkan tindakan intoleransi yang sulit menerima perbedaan sebagai sebuah



                                                                                      6
gejala sosial yang alamiah. Hal ini tampak pada kelompok-kelompok eksklusif yang
bersikap reaksioner bahkan pada perbedaan-perbedaan partikular keseharian. Ruang
publik adalah ruang pertarungan masing-masing identitas
            Intervensi kekuasaan yang memihak pada satu kebenaran -secara parsial
atau penuh- berpotensi menciptakan kekerasan atau diskriminasi. Praktek-praktek
tersebut secara tidak langsung turut dipraktekkan oleh Pemerintah Indonesia di Era Orde
Baru terkait dengan munculnya pelbagai kebijakan yang mempersempit ruang dan batas
gerak identitas agama dan etnis tertentu. Meski tidak tertulis secara eksplisit, diskriminasi
terhadap etnis Tionghoa adalah contohnya. Pengakuan negara atas lima agama formal
adalah bentuk lainnya. Agama-agama lokal, seperti Kaharingan di Kalimantan dipaksa
menjadi bagian dari agama Hindu secara formal yang secara esensial berbeda.
            Praktek pembatasan hak dan pembedaan atas etnis Tionghoa adalah bentuk
pengakuan atas kebenaran absolut bahwa hanya orang Indonesia asli (bukan keturunan)
yang berhak memiliki akses penuh atas fasilitas dan kebebasan. Sementara pembatasan
pengakuan negara hanya sebatas pada lima agama menempatkan selain lima agama
tersebut sebagai yang terancam dalam kontestasi sosial. Tanpa adanya pengakuan
negara, agama-agama selain kelima gaama tersebut akan menjadi lian yang tidak sah.
Implikasinya, masyarakat kerap menyimpulkan bahwa mereka berhak melakukan
pembatasan atas bentuk-bentuk keagamaan lain selain kelima agama tersebut.
            Intervensi negara atau kekuasaan terhadap perbedaan idealnya mengacu
pada konsep multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai sebuah paham menempatkan
kebenaran-kebenaran atau ekspresi budaya secara partikular dan tidak perlu
dipertentangkan atau dibedakan. Multikulturalisme dalam konteks politik adlaah tugas
perlindungan negara kepada segenap aspek kepecayaan dan bentuk kebudayaan
partikular yang dimiliki warga negara selama tidak melanggar konstitusi negara. Negara
menjadi penjaga atas hak-hak mengapresiasikan kepercayaan dan kebudayaan agar
tidak bertubrukan satu sama lain.
            Politik multikulturalisme menjadikan ruang publik adalah milik publik secara
setara. Multikulturalisme secara filosifis menempatkan kebenaran secara partikular dan
relatif di ruang publik. Dialog menjadi bagian penting dalam proses ini. Setiap
kebudayaan dan kepercayaan atas kebenaran tertentu mendapat ruang setara untuk
mengapresiasikan diri dengan memperhatikan aturan-aturan hukum dan pranata sosial.
            Multikulturalisme tidak hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme
kenegaraan atau politik semata. Kesadaran multikultur yang menjadi bagian langsung
kehidupan masyarakat dapat menciptakan ruang publik yang memiliki toleransi atas



                                                                                            7
keberbedaan. Kepercayaan atas kebenaran dilokalisir menjadi bagian dari kelompok dan
tidak dijadikan acuan perdebatan di ruang publik. Situasi ini menciptaikan situasi sosial
yang lebih mengedepankan adanya dialog dan toleransi atas fakta perbedaan dalam
seting sosial.


Ahmadiyah: Identitas Kepercayaan yang Ditolak
             Sejarah Ahmadiyah Indonesia dimulai dari tahun 1920an. Maulana Kwadja
Ahmaludin, salah satu Penyiar Ahmadiyah di Eropa, berkunjung ke Surabaya untuk
kepentingan pengobatan. Persentuhan Ahamadiyah dengan masyarakat Islam saat itu
tidak menimbulkan banyak pertentangan. Maulana Kwadja bahkan memperoleh
kesempatan untuk turut menjadi narasumber dala pelbagai pertemuan kelompok
Tashwirul Afkar yang disebut-sebut sebagai cikal bakal kelahiran Islam organisasi
tersebesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU). Gerakan Ahmadiyah Indonesia sangat
dinamis dalam kurun masa akhir pendudukan belanda (1920-1942). Namun tak banyak
yang mencatata peran Ahmadiyah sendiri dalam masa kemerdekaan Indonesia
(Zulkarnain: 2005). Mengutip Benda (1989), Zulkarnain (2005) menyebutkan fakta
sejarah bahwa Ahmadiyah Lahore ada di Indonesia sejak tahun 1924 dengan Mirza Wali
Ahmad Baiq sebagai pembawanya.
             Ahmadiyah mulanya bukanlah sebuah aliran dalam agama Islam. Pada
perkembangannya Ahmadiyah kemudian disebut-sebut sebagai salah satu aliran dalam
Islam. Ajaran Ahmadiyah lahir dari pemikiran Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di
Qadian Punjab, India. Ajaran Ahmadiyah yang berevolusi dan berkembang berikut
dengan pelbagai penafsirannya kemudian inilah yang menjadi kontroversi. Kelompok
Muslim Sunni menyebut Ahmadiyah sebagai salah satu aliran yang menyimpang dari
ajaran Islam, seperti laiknya Aliran Syi’ah.
             Beberapa    kontroversi    Mirza   terkait   dengan   konsep   al-Mahdi   dan
kenabiaannya. Mirza menyatakan diri sebagai juru selamat (al-Mahdi) yang muncul di
akhir zaman untuk menyelamatkan manusia. Di lain sisi, Mirza menyebut diri sebagai
penampakan (avatar) dari Dewa Wisnu pada ajaran Hindu. Mirza ghulam ahmad pun
mengajarkan beberapa ajaran yang berbeda dengan ajaran lian yang umumnya diterima
sebagai ajaran Islam, seperti pada konsep sejarah Nabi Isya. Bagi Mirza, Nabi Isa
tidaklah mati di tiang salib melainkan bangkit kembali setelah kematiannya dan
mengajarkan Injil (Iqbal, 1991). Kontroversi terbesar dari ajaran Mirza adalah adanya
kewajiban beriman atas sifat kepengutusannya sebagai al-Mahdi. Keprcayaan tersebut
oleh Mirza disebut sebagai bagian dari rukun iman. Ajaran ini dipercayai menjadi bagian



                                                                                         8
dari Ahmadiyah Qadyan. Perpecahan terbesar aliran Ahmadiyah sendiri disebabkan oleh
paham tersebut. Paham lain menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu
(mujaddid) semata, bukan nabi (Zulkarnain, 2005).


              Secara garis besar, gerakan Ahmadiyah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
Qadian dan Lahore. Ahmadiyah Lahore memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai
pembaharu Islam seperti banyak ulama yang mencetuskan pemikiran baru Islam, seperti
Sayyid Qutub, Yusuf Qardhawi, Imam As-Syafi’i. Berbeda dengan Ahmadiyah Lahore,
Ahamdiah Qadian mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Mirza disebut-sebut
sebagai al-Masih yang diutus secara untuk memberikan nubuwwat dan menjadi juru
selamat manusia. Seperti diuraikan sebelumnya, dalam kepercayaan penganut
Ahmadiyah Qadian Kepercayaan atas kenabian Mirza Ghulam Ahmad adalah bagian dari
rukun iman.
              Penolakan terhadap Ahmadiyah tidak tertuju kepada keseluruhan kelompok
Ahmadiyah. Di Indonesia penolakan ditujukan kepada Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
yang menerapkan ajaran Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore yang direpresentasikan
oleh Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) tidak menerima penolakan signifikan, di lain
sisi. Penolakan atas GAI terjadi hanya oleh kelompok yang tidak bisa membedakan
kedua aliran Ahmadiyah tersebut. Penolakan terhadap ajaran Ahmadiyah Qadian tidak
hanya terjadi di Indonesia. Di Pakistan yang berdekatan dengan wilayah kelahiran
Ahmadiyah, penganut Ahmadiyah Qadian tidak diizinkan menggunakan istilah masjid
untuk menamakan tempat ibadah. Kelompok ini kemudian menggunakan nama “bait az-
zikr” untuk menamakan tempat ibadah mereka.
              Kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia berkembang dan
membesar pada era 2000an. Perkembangan kelompok radikal yang memilih jalan dan
tindakan   kekerasan    untuk menyuarakan     keislaman   menjadi   salah   satu   faktor
meningkatnya kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah (JAI). Beberapa wilayah yang
sebelumnya menjadi basis Jamaat Ahmadiyah dan tidak dipersoalkan sebelumnya
akhirnya menjadi sorotan publik. Tindakan-tindakan anarkis seperti penyerangan,
penyegelan tempat ibadah, hingga kekerasan yang merenggut nyawa anggota Jamaat
Ahamadiyah terjadi. Tidak hanya itu, tindakan kekerasan terhadap kelompok yang diduga
memberikan dukungan kepada Ahmadiyah turut terjadi. Peristiwa Monas 1 Juni 2008
yang melibatkan lasykar Front Pembela Islam (FPI) daalam penyerangan terhadap
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat
tengah memperingati hari kelahiran Pancasila. Aksi kekerasan terjadi dengan terbuka.



                                                                                        9
            Mengacu pada data Setara Insitute, tindakan kekerasan kepada kelompok
Ahmadiyah membesar pada kurun 2006-2007. Kekerasan terbanyak terjadi pada tahun
2008. Sebaran kekerasan tersebut terjadi di beberapa provinsi, terutama di pulau Jawa.
Beberapa tindakan kekerasan lain terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
            Tindakan kekerasan yang menyasar kelompok Ahmadiyah terjadi dalam
beberapa bentuk, speerti penyegelan tempat ibadah, pengrusakan tempat tinggal,
pengusiran, hingga kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian anggota JAI. Tak
jarang pula tindakan kekerasan tersebut turut diikuti oleh aparat pemerintah.




            Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri
Agama dan Jaksa Agung yang lebih dikenal sebagai SKB 3 menteri tidak menyurutkan
kekeasan dan diskriminasi yang menyasar kelompok Ahmadiyah. Tingginya angka
kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah di tahun 2008 menunjukkan buruknya efektivitas
SKB tersebut untuk meredam konflik terkait Ahmadiyah. Alih-alih memberikan
perlindungan,   SKB   yang dikalim     pemerintah untuk memayungi          hak penganut
Ahamadiyah justeru kerap menjadi alasan tindakan kekerasan terhadap kelompok ini.
Peristiwa Cikeusik Pandegelang Banten pada tanggal (6/02/2011) yang merenggut tiga
nyawa anggota Ahamadiyah menunjukkan bahwa masyarakat semakin memiliki alasan
untuk menolak keberadaan Ahmadiyah paska kelahiran SKB 3 Menteri.
            Laporan investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
(Kontras) tahun 2011 tentang peristiwa Cikeusik menunjukkan adanya mobilisasi massa



                                                                                     10
yang massif dalam penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah. Penggunaan pita
sebagai tanda pengenal yang digunakan sebagai penanda kelompok penyerang
menunjukkan adanya pengorganisasian kelompok penyerang secara efektif.
            Peristiwa Cikeusik memang tidak semata persoalan kekerasan tersebut.
Sebelumnya warga masyarakat dan Pamong telah mencoba berdialog dengan kelompok
Ahmadiyah dengan beberapa tuntutan, seperti meleburnya Jamaat Ahamadiyah dalam
peribadatan masyarakat dan pembuabaran Jamaat Ahmadiyah. Upaya mendesak
membuabarkan keyakinan tentu tidaklah mudah. Kelompok Ahmadiyah tentunya memiliki
keyakinan tersendiri untuk mempertahankan keyakinan tersebut.
            Tindakan diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah terjadi juga dengan
dukungan aparat bahkan dengan bebrapa keputusan pemerintah. Peristiwa penyegelan
tempat peribadatan Jamaat Ahmadiyah di Kuningan, misalnya. Bupati Kuningan
mengeluarkan SK Bupati Surat Perintah Bupati No. 451.2/2065/ SAT. Satuan Polisi
(Satpol) Pamong Praja (PP) yang hendak melakukan penyegelan pada 23 Juli 2010
gagal karena penolakan oleh pihak Jamaat Ahamadiyah. Pada tanggal 28 Juli 2010 Polisi
dan Satpol PP melakukan penyegelan tanpa pemberitahuan dan berita acara (setara,
2010).
            Peristiwa serupa terjadi di Cisarua Bogor pada Juli 2010. Berbekal surat
Surat No. 300/448-Sekr Satpol PP melakukan penggentian pembangunan masjid Jamaat
Ahmadiyah dengan melakukan tindakan pemotongan besi-bsi material pembangunan
masjid. Jamaat Ahmadiyah diperkirakan mengalami kerugian sekitar 250 juta akibat
tindakan Satpol PP tersebut (setara, 2010).
            Persoalan Ahmadiyah yang terjadi berulang-ulang semestinya diselesaikan
secara   konstitusional.    Bagaimana     pun,   mengubah     sistem   keyakinan    -terlebih
menyangkut ketuhanan- tidaklah dengan mudah dapat dilakukan. Sistem keyakinan
adalah bagian dari sistem kognitif, psikomotoris dan emotif yang melekat dan tidak
mudah untuk diubah.
            Mengacu        pada   kebijakan   Pakistan,   Ahamadiyah   diletakkan   sebagai
kelompok minoritas di luar Islam. Dengan demikian, kelompok ini masih memperoleh
jaminan keamanan hidup dan memperoleh wakil yang duduk di dewan perwakilan
sebagai representasi dari kelompok minoritas tersebut.
            Sebagai sebuah identitas Ahmadiyah dibedakan dari identitas kelompok
Islam lainnya di Indonesia yang mayoritas adalah kelompok Sunni. Tindakan serupa
terjadi pada komunitas Muslim Syiah. Peristiwa teranyar adalah pembakaran pesantren
Misbahul Huda di Madura (29/12/2011). Perbedan yang mendasar pada pemahaman dan



                                                                                          11
dasar kepercayaan (aqa’id) keagamaan antar kelompok tersebut menjadi dasar
pembedaan antar kelompok. Akibatnya, masing-masing kelompok Islam tersebut saling
menjaga jarak dan merasa berbeda.
             Implikasi terbesar dari perbedan identitas keagamaan (baca: kepercayaan)
tersebut adalah kekerasan. Tindakan kekerasan yang seharusnya bisa diminimalisir
menjadi pilihan tindakan penyelesaian masalah. Ketegangan ini akan lebih mengental
jika masing-masing identitas tersebut menjadi semakin kentara (salient) dan bertumbuk
satu dengan lainnya.
             Teori identitas ssosial telah memperkirakan adanya implikasi yang terjadi
akibat proses pembedaan yang dilakukan antar kelompok. Intoleransi adalah bentuk
terkecil dari proses tersebut. Konflik dan kekerasan adalah implikasi terbesar dari adanya
perbedaan    antar   kelompok.   Idenitas   Ahmadiyah    adalah   identitas   minor   yang
berseberangan dengan identitas Sunni yang mayoritas. Akibatnya, penolakan terhadap
kelompok ini dengan mudah dan cepat akan menjadi persoalan besar dalam masyarakat.
Contoh serupa adalah situasi dominasi Syiah di Iran. Kemenangan jumlah penganut
Syiah di Iran memungkinkan ajaran tersebut hidup dengan aman dan tidak seperti di
Indonesia.
Penutup
             Konflik dan kekerasan yang menyasar kelompok Jamaat Ahmadiyah di
Indonesia tidak bisa terus dibiarkan. Konflik yang telah memicu kekerasan dan
pertumpahan darah ini harus diselesaikan secara proporsional dengan mengedepankan
dialog, pertimbangan banyak pihak dan keterbukaan masyarakat menghargai fakta
adanya perbedaan dalam seting sosial.
             Negara idealnya memiliki peran penting untuk mencegah dan menyelesaikan
persoalan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Peran negara tersebut harus bersifat netral
sehingga tidak memberikan kesempatan bagi aktor-aktor lain untuk melakukan
kekerasan. Politik pembiaran hanya akan melahirkan sirkulasi kekerasan yang tidak
berujung.




                                                                                        12
                                     Daftar Pustaka


Anonim (2011), Negara yang tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Peristiwa
Penyerangan Jama’ah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011. Jakarta: Kontras.


Anonim (2010), Atas Nama Ketertiban dan Keamanan: Persekusi Ahmadiyah di Bogor,
Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan. Jakarta: Setara Institute.


Burke, P.J., & Stets , J.E (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. Dalam
Social Psychology Quarterly. Washinton: Washington University.


Hogg, M,. & Dominic, A.. (1998). Social Identification. London: Routledge.


Ismail, H & Bonar, N (2010). Negara yang Menyangkal: Kondisi Kebebasan
Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010. Jakarta: Setara Institute.


Seul, J.R, (1999). Ours is the Way of God: Religion, Identity, and Intergroup Conflict ‟ in
Journal of Peace Research. Dalam Handri, W (2010) Religion, Intolerance, and Social
Identity. Stellenbosch: Stellenbosch University.


Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integerative theory of intergroup conflict. Dalam
Austin, W.G & Worrchel, S (ed), The Social Psychology of intergroup relations.
Monterey, CA: Brooks.


Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social Psychology.
Cambridge: Cambridge University Press.


Zulkarnain, I (2005). Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.




                                                                                         13
14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:14
posted:9/24/2012
language:Malay
pages:13