Docstoc

Well Being pada Eks Tapol 1965

Document Sample
Well Being pada Eks Tapol 1965 Powered By Docstoc
					                          Identitas Sosial dan Konsep Kebahagiaan

                          pada Kelompok Eks Tahanan Politik 1965



I. Pengantar

        Peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jendral angkatan darat (AD) pada
tanggal 30 Sepetember 1965 menjadi catatan penting sejarah Indonesia. Peristiwa yang lebih
dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G/30/S/PKI) tersebut
tidak hanya mengubah struktur politik Indonesia di Era Soekarno, tetapi juga turut mengubah pola
interaksi sosial antar masyarakat Indonesia. Peristiwa yang tak kunjung terang dalam
perbincangan kesejarahan tersebut, masih menyisakan bekas hingga kini terutama pada kelompok
eksponen PKI atau perseorangan yang dituduh menjadi bagian dari partai tersebut.

        Polemik kebenaran pemberontakan PKI masih mengemuka hingga saat ini. Kisah sejarah
yang sakral di masa Orde Baru ini mulai mendapat gugatan dari pelbagai kalangan ketika rezim ini
runtuh di pertengahan 1998. Diskursus kebenaran pemberontakan itu menjadi dinamis seiring
dengan terbukanya keran kebebasan berbicara selepas keruntuhan Orde Baru. Beberapa buku
sejarah tandingan, seperti Lekra Tidak Membakar Buku karya Muhyidin M. Dahlan (Dahlan dan
Roma, 2008) muncul ke publik. Buku-buku tersebut menggugat kebenaran sejarah resmi negara
yang dipertahankan Orde Baru selama 32 tahun kekuasaannya. Gugatan tidak hanya datang dari
kelompok intelektual tetapi juga datang dari masyarakat eks PKI yang mengalami langsung
diskriminasi selama pemerintahan Orde Baru.

        Polemik sejarah kebenaran peristiwa G/30/S dan keterlibatan PKI tetap dipenuhi tanda
tanya dan kontroversi hingga saat ini. Terlepas dari polemik kebenaran peristiwa tersebut, fakta
sejarah mencatat kekelaman periode Oktober 1965 hingga akhir 1969. Pembantaian masal atas
nama penumpasan pemberontak PKI terjadi di pelbagai daerah. Konflik antar kelompok
masyarakat yang melibatkan kelompok nasionalis dan agama melawan PKI pun pecah di pelbagai
daerah. PKI yang tercatat sebagai partai terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama di Pemilihan
Umum (Pemilu) 1951, dalam waktu singkat lumpuh.

        Jumlah pasti korban pembunuhan masal dan konflik antar kelompok masyarakat tersebut
masih terus diperdebatkan. Ahli sejarah saling berbeda pendapat mengenai jumlah korban

                                               1
peristiwa tersebut. Mengutip Anderson, Sulistyo (2000) menyebutkan jumlah 500 ribu hingga 1
juta orang tewas dalam kurun waktu Oktober 1965 hingga 1969. Hal lain yang menyertai
pemberantasan PKI adalah pemenjaraan. May (1978) menyebutkan tak kurang dari 200.000 orang
yang mengalami pemenjaraan sistematis oleh negara tanpa melalui proses pengadilan.
Penangkapan masal yang terjadi di pelbagai daerah menyulitkan proses peradilan yang
menyebabkan banyak anggota PKI yang dimasukkan ke penjara tanpa proses hukum selain
pemeriksaan.

         Status tahanan bagi aktivis PKI, kelompok yang diasosiasikan dengan PKI, seperti
Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Lembaga Kebudayaan
Rakyat (Lekra), adalah tahanan politik (Tapol). Status tersebut tidak hanya menimpa kelompok
tersebut melainkan juga pada beberapa keluarga dan orang-orang yang menjadi korban proses
penangkapan yang salah.

         Pemenjaraan Tapol tidak lepas dari penyiksaan dan kerja paksa. Ketersediaan fasilitas
dan ruang untuk menampung tahanan politik yang melebihi kapasitas memperburuk keadaan
Tapol. Tapol tak jarang hanya menerima jatah makan kurang lebih 10 gram perhari dengan lauk
pauk yang jauh dari kelaikan asupan gizi normal.

         Penyiksaan dialami oleh Tapol selama dalam penjara dan kamp pemenjaraan, seperti
Pulau Buru. Penyiksaaan tak sebatas fisik tetapi juga psikologis. Kekerasan fisik terjadi sejak
penangkapan yang dilakukan oleh pihak militer yang didukung oleh kelompok para-militer dan
kelompok politik yang bersebarangan dengan PKI. Penyiksaan tidak hanya dialami oleh Tapol
laki-laki. Tapol perempuan pun tidak luput dari penyiksan dan pembunuhan. Stress dan
ketertekanan pun dialami oleh Tapol selama pemenjaraan (Rossa, 2004).

         Hukuman penjara bagi Tapol hingga tahun 1979 belum menyudahi diskriminasi yang
membelit. Masa pembebasan masih dipenuhi persoalan lain. Tapol diwajibkan melakukan wajib
lapor dan kegiatan administratif secara berkala kepada pihak militer dan keamanan. Tapol juga
mengalami diskriminasi langsung dari masyarakat. Diskriminasi tersebut juga berlaku bagi
keluarga eks Tapol. Tanda khusus berupa tulisan ET (eks Tapol) merupakan instrumen
administratif sekaligus instrumen diskriminasi.




                                                  2
         Sanksi sosial adalah yang terberat dalam kehidupan eks Tapol adalah stigma dan
diskriminasi sosial. Politik media (imagogy) Orde Baru yang menempatkan PKI dalam definisi
tunggal sebagai kelompok tidak bertuhan dan pembunuh memberikan implikasi sosial bagi
kelompok tersebut paska pemenjaraan. Eks Tapol 65 diidentikkan dengan stigma-stigma tersebut
yang juga diajarkan secara sistematis secara luas melalui institusi pendidikan formal. Stigma
tersebut, selanjutnya banyak yang berkembang menjadi diskriminasi sosial.

         Situasi yang menimpa eks Tapol sejak periode akhir 1965, pemenjaraan hingga 1979 dan
periode paska pembebasan dari penjara bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Situasi
tersebut tersebut tidak hanya berimplikasi pada kehidupan sosial-ekonomi semata tetapi juga
berpengaruh pada kondisi psikologis eks Tapol. Penerimaan yang buruk dari masyarakat dapat
mengharuskan eks Tapol menciptakan strategi lain untuk bertahan. Di lain sisi, situasi tersebut
juga akan memengaruhi konsep-konsep kognitif tertentu yang digunakan secara operasional untuk
bertahan dalam situasi sosial. Pengahayatan atas situasi tersebut juga berpotensi memengaruhi
konsep kebahagiaan eks Tapol.

         Tulisan ini akan mengeksplorasi situasi eks tahanan politik 1965 melalui dua sudut
pandang. Sudut pandang pertama akan memetakan identitas sosial sebagai implikasi dari
perbandingan sosial yang berlaku di masyarakat. Tulisan ini juga mencoba untuk memetakan
konsep kebahagiaan eks Tapol 1965 sebagai sebuah strategi kognitif untuk bertahan dalam situasi
diskriminasi.



II. Kajian Teoritis

    a. Kategorisasi, Identitas Sosial dan Tapol sebagai Identitas

         Teori identitas sosial (Social identity Theory/SIT) dicetuskan oleh Henri Tajfel dan
    kemudian dikembangkan bersama salah satu koleganya, Jhon Turner. Teori ini menerangkan
    bahwa seseorang memiliki identitas sosial sebagai konsekuensi keberadaannya dalam lingkup
    sosial tertentu. Identitas sosial bermula dari proses kategorisasi yang selanjutnya membentuk
    tindakan kolektif sebagai sebuah kelompok (Hogg & Abrams, 1998). Burke (2000)
    menjelaskan bahwa salah satu pentingnya membicarakan SIT ranah sosial adalah untuk




                                               3
melihat beberapa proses mental inti yang muncul ketika identatas telah terbentuk, yaitu
depersonalisasi dan kepercayaan diri (self esteem).

    Burke (2000) memandang bahwa identitas dalam SIT adalah struktur pengetahuan
seseorang yang diperoleh dengan mengacu pada kategorisasi sosial tentang kelompok.
Kelompok sosial adalah salah satu konsekuensi dari interaksi sosial antar individu. Kelompok
sosial terbentuk akibat adanya kesamaan kategori atau ciri yang mempertemukan di ruang
sosial. Kategorisasi akan menghasilkan dua pandangan: kelompok yang memiliki kesamaan
akan dinilai sebagai bagian (ingroup) dan individu/kelompok berbeda akan disebut bukan
sebagai bagian (outgroup).

    Kategorisasi yang terjadi di ranah sosial memiliki konsekuensi yaitu pembedaan dalam
relasi dan interaksi sosial (Burke, 2000). Penekananan akan dilakukan atas persamaan tertentu
dalam kategorisasi sosial. Sebaliknya, penekanan atas perbedaan akan dilakukan terhadap
kelompok lain (outgroup) yang dinyatakan berbeda. Penekanan tersebut manifes dalam
interaksi dan penyikapan sosial. Penekanan dapat berupa kecenderungan berperilaku terhadap,
norma dan sikap terhadap kelompok yang berkategori sama mau pun kelompok dengan
kategori berbeda. Penakanan inilah yang kemudian berpotensi melahirkan stigma, bahkan
diskriminasi dalam relasi sosial. Pembedaan mendorong seseorang untuk memperlakukan
kelompok atau individu lain dengan mangacu pada konsep lian (outgroup) yang tidak bisa
disamakan dengan kelompok individu tersebut (ingroup). Penelitian Tajfel (1981)
menunjukkan bahwa penekananan atas kategori tertentu berimplikasi membentuk sikap
diskriminatif. Diskriminasi berlaku kepada kelompok atau individu lain yang teridentifikasi
memiliki identitas atau kategori yang berbeda.

    Fokus penting yang diamati dalam tulisan ini adalah harga diri (self-esteem) dan
kategorisasi sosial. Pembedaan dalam ranah sosial menimbulkan situasi yang tidak nyaman
bagi suatu kelompok jika berada di luar kelompoknya. Tajfel (1981) menunjukkan bahwa
harga diri adalah motivasi dalam kategorisasi dan pembedaan dalam lingkup relasi dan
interaksi sosial. Meski demikian, harga diri juga menjadi bagian yang terbentuk dalam prses
tersebut. Jika identitas sosial bervalensi positif, maka harga diri pun akan bervalensi serupa
dan sebaliknya.



                                            4
     Status sebagai tahanan politik adalah salah satu item atau unit pembeda yang dilekatkan
oleh masyarakat kepada perseorangan atau kelompok yang pernah mengalami pemenjaraan
akibat peristiwa politik tahun 1965. Status tersebut menjadi identitas sosial yang melekat atau
dilekatkan oleh masyarakat. Status tersebut membedakan perseorangan yang menjadi tahanan
politik dengan perseorangan atau kelompok lain di masyarakat.

     Penggunaan status sebagai tahanan politik menimbulkan jarak antar pelaku sosial. Stigma
pembunuh dan kelompok anti tuhan adalah bagian lain atau implikasi dari melekatnya
identititas sebagai Tapol. Diskriminasi adalah bentuk lain yang melekat sebagai fase
kelanjutan dari adanya stigma dan stereotipe.



b. Kebahagiaan subjektif

     Istilah Subjective well being (SWB) yang kini digunakan dalam ranah pelbagai ilmu
pengetahuan telah banyak digunakan sebagai penanda perkembangan pandangan adanya
aspek positif dalam diri manusia. Pada ranah psikologi, istilah ini juga menandai kemunculan
psikologi positif (positive psychology) yang mencoba menelusuri sisi positif lain yang tidak
bergitu banyak dibincangkan dalam tradisi psikologi yang lama. Ryan dan Deci menyebut
pemaknaan atas SWB terkadang cenderung bersifat hedonistik. Definisi ini menjelaskan
tentang pesepsi psikologis (personal) yang positif atas situasi hidup yang berkembang atau
dialami oleh seseorang (Ryan dan Deci, 2001).

     Diener, Oishi, dan Lucas (2002) mendefinisikan Well being sebagai sebuah konsep
pemaknaan yang menunjukkan cara masyarakat untuk memahami sesuatu yang disebut
sebagai kebahagiaan dan kepuasan. SWB juga berarti sebuah pendekatan perseorangan untuk
mengevaluasi kehidupan mereka yang telah dilampaui. SWB pada konteks ini membicarakan
konsep seseorang atau masyarakat yang digunakan untuk mendefinisikan kebahagiaan atau
kepuasan atas situasi tertentu.




                                            5
     SWB secara terperinci terfokus pada tiga aspek pokok dalam kepribadian seseorang
dengan , yaitu:

   1. Level paling mendasar pada tataran afeksi dan kognisi tentang kebahagiaaa (well-
       being)

   2. Reaksi emosional terhadap situasi tertentu yang berkembang dalam situasi hidup, dan

   3. Proses kognitif yang membentuk situasi emosional pada setiap individu

     Mengutip Pinol (1978), Lever, Pinol dan Uralde (2005) mendefinisikan studi atas SWB
mencakup pelbagai asepek kepuasan secara bersamaan atau sekaligus. Aspek-aspek tersebut
berada pada level keluarga, seperti kesehatan dan hubungan keluarga; sosialisasi, yaitu teman
dekat dan hubungan dengan pasangan, pendidikan dan perkembangan pengetahuan dan
individu; aktivitas politik; pekerjaan; serta ekspresi dan aktivitas individual.

     Kompleksitas anasir SWB membutuhkan penelitian yang beragam dari pelbagai subjek
pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan yang kaya dan terperinci. SWB tidak hanya
ditentukan oleh aspek mental tertentu, tetapi juga oleh situasi kebudayaan. Prediktor
pembentukan SWB pun tidak bersifat tunggal. Aspek kesehatan adalah salah satu prediktor
yang banyak digunakan untuk mengukur siatuasi SWB individu.

     Penelitian Grossi (Grossi,,Dkk, 2011) yang dengan subjek 1500 orang di Italia
menunjukkan status kesehatan dan partisipasi sosial turut menentukan situasi well-being pada
individu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akses kultural secara tidak terduga menjadi
faktor penentu situasi well-being seseorang. Akses kultural menjadi faktor kedua setelah
faktor kesehatan dalam pembentukan well-being seseorang. Penelitian ini mengujicoba
beberapa prediktor untuk menentukan salah satu anasir pembentuk situasi well-being pada diri
seseorang pada konteks kebudayaan masyarakat Italia. Pada situasi yang berbeda, konsep dan
penerimaaan well-being bisa saja berbeda karena dipengaruhi oleh status dan situasi kultur.

     Contoh penelitian lain adalah penelitian situasi well-being pada kelompok tunawisma di
beberapa wilayah di Calcuta, India; California dan Portland (Amerika Serikat). Subjek
penelitian ini sejumlah 186 orang tunawisma. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk
menggali kepuasan hidup dengan mengukur beberapa aspek yaitu aspek material, sosial dan
aspek pribadi lain yang terhubung. Aspek sosial mencakup hubungan emosional (percintaan),

                                              6
    pertemanan, keluarga dan privasi. Aspek material mencakup sumberdaya material, rumah,
    kesehatan dan makanan. Aspek yang berhubungan dengan anasir pribadi mencakup self,
    moralitas, kepribadian dan intelegensi.

         Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Perumahan menjadi salah menjadi aspek paling
    penting bagi subjek di Amerika Serikat. Kepemilikan rumah menjadi prediktor umum untuk
    kesemua elemen lain kepuasan. Kepuasan terhadap kepemilikan rumah berkorelasi dengan
    kepuasan hidup (r=0,40, p < 0,05). Temuan tersebut berbeda dengan subjek di Kalkuta.
    Penelitian di Kalkuta menunjukkan bahwa penghasilan menjadi prediktor dan aspek paling
    penting dalam penentuan well-being. Unsur penghasilan berkorelasi dengan kepuasan atas
    ketersediaan makanan (r= 0.50, p < 0,01).

         Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konteks sosial dan kebudayaan turut
    memengaruhi ukuran kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ukuran tersebut juga ditentukan oleh
    faktor tuntutan sosial-ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.



III. Diskusi

         Pokok pikiran dalam tema tulisan ini adalah implikasi identitas sosial dan situasi well-
being –sebagai kepuasan atau kebahagiaan– pada eksponen tahanan politik Tapol 1965 di Wilayah
Kabupaten Sleman. Uraian penting pertama menyangkut identititas sosial sebagai penentu
terbentuknya harga diri (self-esteem).

         Menjadi eks Tapol yang identik dengan PKI buklanlah sesuatu yang mudah. Tapol tidak
hanya mengalami siksaan dan pemenjaraan tanpa proses hukum, tetapi juga menghadapi stereotipe
di tengah masyarakat selama bertahun-tahun. Lebih jauh, stereotipe juga berkembang lebih lanjut
menjadi diskriminasi sosial-ekonomi kepada eks Tapol. Situasi ini tidak hanya dibebankan kepada
eks Tapol semata, tetapi juga kepada keluarga dan keturunan.

         Diskriminasi kepada eks tapol kerap berbentuk pembedaan pelayanan publik, pengucilan
dan pengawasan yang berbeda dalam aktivitas sosial. Pada konteks ini, kategorisasi sebagai PKI di
tengah masyarakat menjadikan eks Tapol sebagai yang lain (outgroup) di tengah masyarakat.
Status sebagai outgroup berimplikasi pada pembedaan status dan sikap terhadap kelompok
tersebut. Pembedaan tersebut turut didukung dengan proses pembedaan yang secara struktural

                                                7
dipelihara dan dikembangklan oleh pemerintah. Melalui politik media, selama 32 tahun, kelompok
PKI yang kemudian menjadi Eks Tapol dikelompokkan sebagai kelompok subversif,
membahayakan keamanan dan perlu memperoleh pengawasan ketat dari negara dan masyarakat.

         Kategorisasi tersebut juga turut melanggengkan stereotipe bahwa Eks Tapol sebagai
bagian dari PKI beratribut sebagai kelompok tidak bertuhan, pembunuh dan kelompok yang
membenarkan pelbagai cara untuk mewujudkan harapan dan cita-cita politik. Pengedepanan aspek
tersebut menjadikan eks Tapol sebagia kelompok marginal di tengah situasi sosial.

         Pelbagai cara dilakukan oleh eks tapol untuk melepaslkan diri dari situasi diskriminasi
tersebut. Beberapa eks Tapol melakukan mobilisasi untuk menghilangkan jejak keterlibatan dalam
PKI atau status sebagai Eks Tapol. Pada proses ini banyak eks Tapol yang menyembunyikan status
tersebut atau memilih menempati wilayah atau lokasi yang didiami oleh penduduk yang tidak
terlalu mempersoalkan status tersebut. Model mobilisasi ini tampak dari keengganan banyak Tapol
pulau Buru untuk diplangkan pada tahun 1977-1979. Keenggenaan ini banyak muncul dari Tapol
yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menempati wilayah dengan ketegangan
konflik relatif lebih kuat.

         Pendekatan lain yang dilakukan oleh eks Tapol adalah dengan kompetisi. Eks Tapol
mencoba mencari aspek lain dalam situasi sosial yang dapat lebih mengemuka jika dibandingkan
dengan kelompok lain. Beberapa aspek yang tampak adalah dengan mengedepankan aspek
ekonomi dan pendidikan. Karena itu, tak jarang anak atau keluarga eks Tapol memiliki pendidikan
yang cukup baik. Hal tersebut dilakukan untuk memperbandingkan unsur lain selain unsur yang
dilekatkan kepada kelompok ini.

         Beberapa tindakan rekategorisasi juga dilakukan oleh kelompok eks Tapol. Tindakan ini
dilakukan dengan memperbandikngkan situasi mereka dengan kelompok lain. Tindakan ini
cenderung menentang stereotipe dan kategori-kategori yang telah dilekatkan. Melalui pendekatan
ini eks Tapol membangun keyakinan bahwa kelompok mereka lebih baik dari kelompok lain yang
mendiskriminasi mereka.

         Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membangun valensi positif pada identitas
tersebut, pada intinya terkait dengan harga diri yang terhubung langsung dengan situasi kepuasan
hidup dan kebahagiaan. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketegangan akibat


                                                8
kategorisasi sosial yang menekan dan mengganggu self-esteem.

            Konsep kebahagian pada kelompok ini pun cukup beragam dengan mengacu pada
tindakan-tindakan tersebut. Pada masyarakat eks Tapol yang tidak melakukan mobilisasi,
kebahagiaan ditentukan oleh situasi penerimaan atas situasi hidup itu sendiri. Hal ini sangatlah
wajar mengingat pemahaman penerimaan masyarakat Jawa di Wilayah Sleman yang sangat
dipengaruhi oleh semangat “manut ing pangdum.” Keyakinan bahwa situasi tersebut merupakan
bagian dari kehendak Tuhan menunjukkan situasi religiusitas yang membentuk formula cara
pandang tentang kebahagiaan.

            Kelompok ini tidak hanya menolak tindakan mobilisasi tetapi juga segera membaurkan
diri dengan masyarakat. Kelompok ini umumnya berada di desa atau lokasi yang jumlah eks Tapol
relatif banyak atau penerimaan masyarakat cenderung lebih cair.

            Pembangunan konsep kebahagiaan lain muncul melaui sikap menolak segala asumsi dan
stereotipe yang berkembang di tengah masyarakat. Tindakan tersebut menunjukkan faktor
keamanan dan relasi sosial menjadi faktor penentu kebahagiaan. Seseorang merasa bahagia ketika
secara kognitif dia merasa tidak sama atau sesuai dengan tuduhan pelbagai kelompok atasnya.

            Tindakan kompetisi sosial baik melalui ekonomi maupun pendidikan juga menunjukkan
bahwa faltor material menjadi penentu dalam sistem kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kelompok
ini mengangap ketertekanan akibat stereotipe dan diskriminasi dapat dikurangi dengan
membangun citra lain berupa kemampanan ekonomi atau pendidikan. Dengan kemampanan
tersebut orang akan cenderung beralih untuk tidak mendefinisikan eks Tapol dala kategori-kategori
tersebut.




                                                9
IV. Penutup

        Pengahayatan atas situasi hidup dalam diskriminasi dan stereotipe negatif          pada
kelompok eks Tapol memunculkan sikap yang beragam. Tindakan tersebut kembali merujuk pada
dasar pandangan bagaimana seseorang melihat celah agar kebahagiaan dan kepuasan hidup dapat
dipenuhi. Beberapa eks Tapol menganggap bahwa kemanan adalah bagian penting dari
pembentukan kebahagiaaan, sementara kelompok lain melihat aspek material menjadi bagian yang
dapat menjadikan kepuasan hidup dan kebahagiaan akibat lepas dari kategori-kategori sosial dapat
dilakukan.

        Aspek spiritual pun mengemuka dengan mengembalikan situasi diskriminatif tersebut
sebagai bagian dari kehendak tuhan yang tidak terpisahkan dari proses hidup manusia. Aspek
keagamaan ini menunjukkan bahwa setidaknya religiousitas masih turut menentukan padangan
tentang kebahagiaan. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa situasi sosial
turut memengaruhi konstruksi kebahagiaaan, termasuk pada kelompok eks Tapol.




                                              10
                                          Daftar Pustaka

Burke,. P.J & Stets,. J.E. (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. Journal Social
       Psychology Quarterly.

Diener, E & Oishi, S, & Lucas E.R (2003). Personality, Culture, and subjective Well-being:
       Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Jurnal Annual Review of Psychology 2003.

Hogg, M,. & Dominic, A.. (1998). Social Identification. London: Routledge

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integerative theory of intergroup conflict. Dalam Austin,
       W.G & Worrchel, S (ed), The Social Psychology of intergroup relations. Monterey, CA:
       Brooks.

Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social Psychology. Cambridge:
       Cambridge University Press.

May, B, (1978). The Indonesian Tragedy. London: Routledge.

Roosa, J. (2004). Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Korban 1965: Esai- esai Sejarah
       Lisan. Jakarta : Institute Sejarah Sosial Indonesia.

Sulistyo, H. (2000). Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian massal yang terlupakan
       (1965-1966). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.




                                                 11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:81
posted:9/24/2012
language:Malay
pages:11