jbptunikompp gdl leojevildo 18223 2 babii by tyC9OW

VIEWS: 7 PAGES: 25

									                                                                              37




                                    BAB II

                             TINJAUAN PUSTAKA



2.1    Hubungan Internasional

       Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau

interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku

yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan

manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara

perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara

resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau

negara lain. Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian

interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori,

konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan

kajiannya.

       Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang

melintasi    batas negara)   adalah bidang hubungan       internasional   dengan

kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan

lainnya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam

dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep

probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional (Rudy, 1993:

3).

       Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah

mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non
                                                                                 38




negara, didalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa

berwujud perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi

internasional dan sebagainya (Mas’oed, 1994: 31-32)

       Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu

maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk

studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu

studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau

merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau non-state actor yang

perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

       Pada awal perkembangannnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa

ilmu Hubungan Internasional adalah:

       “Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional
       (sociology of international relations). Jadi, ilmu Hubungan Internasional
       dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga
       mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, perpindahan
       penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau
       pertukaran budaya (cultural exchange)” (Shcwarzenberger, 1964:8).
       Sementara itu, terdapat sarjana Hubungan Internasional yang justru

memperkecil ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional, yaitu:

       “Ilmu Hubungan Internasional merupakan subjek akademis dalam
       memperhatikan hubungan politik antarnegara, dimana selain negara ada
       juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional lainnya seperti
       organisasi nasional” (Hoffman, 1960:6).
       Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah:
       “Studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk
       studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi”
       (McClelland, 1986:27).
       Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor

suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan
                                                                               39




Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang

didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi daerah yang secara efektif

mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (A.

Columbis dan Wolfe, 1990:22). Hubungan Internasional mencakup segala bentuk

hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia

dan cara berpikir manusia (Columbis dan Wolfe, 1990:33).

       Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor

dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan

disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang

direncanakan (Columbis dan Wolfe, 1990:32). Sebagai aktor terpenting di dalam

Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengupayakan

jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara

mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan

meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

       Namun pada kenyataannya, negara sebagai aktor terpenting tidak selalu

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena keterbatasan sumber daya yang

dimilikinya (insuffiency). Negara bukanlah satu-satunya aktor penting dalam

Hubungan Internasional, melainkan ada aktor-aktor non-negara lainnya seperti

Organisasi Internasional, Multi National Corporations (MNCs), Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan interaksinyapun bukan antar negara saja.

       Secara lebih spesifik, substansi Hubungan Internasional bisa dipilah ke

dalam dua belas kelompok pertanyaan fundamental, yaitu:
                                                                         40




1. Bangsa dan Dunia. Bagaimana dan dalam bentuk apa hubungan antara

   suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dilakukan?

2. Proses transnasional dan Interdependensi Internasional. Sejauh mana

   pemerintah dan rakyat dari suatu negara-bangsa bisa menentukan masa

   depannya sendiri?    Berapa besar kemungkinannya untuk besikap

   independen dari bangsa lain?

3. Perang dan Damai. Apa yang menentukan terjadinya perang dan

   perdamaian diantara bangsa-bangsa?

4. Kekuatan dan Kelemahan. Bagaimana sifat kekuatan (power) dan

   kelemahan    suatu   pemerintah   atau   suatu   bangsa   dalam   politik

   internasional?

5. Politik Internasional dan Masyarakat Internasional. Apa yang bersifat

   politik dalam Hubungan Internasional dan apa yang tidak? Bagaimana

   hubungan antara Politik Internasional dengan kehidupan masyarakat

   bangsa-bangsa?

6. Kependudukan versus Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

   Apakah jumlah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan

   bahan makanan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat

   daripada daya dukung lingkungan, dalam arti udara dan air yang bersih

   serta lingkungan alam tanpa polusi?

7. Kemakmuran dan Kemiskinan. Berapa besar ketimpangan distribusi

   kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia?
                                                                             41




    8. Kebebasan dan Penindasan. Seberapa jauh kepedulian bangsa-bangsa

       tentang kebebasan mereka dari bangsa atau negara lain dan berapa jauh

       mereka mempedulikan kebebasan di dalam bangsa atau negara mereka

       sendiri?

    9. Persepsi dan Ilusi. Bagaimana para pemimpin dan warga suatu negara

       memandang bangsa mereka sendiri dan bangsa lain serta perilaku mereka?

       Berapa kadar kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi

       itu bersifat realistik atau ilusi?

    10. Aktivitas dan Apati. Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang

       berminat aktif terhadap politik?

    11. Revolusi dan Stabilitas. Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah

       dapat digulingkan?

    12. Identitas dan Transformasi. Bagaimana individu, kelompok dan bangsa

       mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa yang membentuk

       identitas itu? (Mas’oed, 1990:29-32).


2.2.   Organisasi Internasional

       Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah

organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan

internasional (Perwita dan Yani, 2005: 91).

       Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations,

organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang

berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di

negara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan
                                                                             42




hubungan transnational. (Perwita dan Yani, 2005 ; 92). Organisasi internasional

merupakan sebuah “lembaga” yang berfungsi untuk menghubungkan urusan

(business) diantara negara-negara. Keberadaan organisasi internasional di dalam

sistem internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan dan

kewenangan negara bangsa dalam melaksanakan kebijaksanaan domestik maupun

eksternal, hal yang bertolak belakang dengan organisasi supranasional.

       Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh jika

organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi

batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap

serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara

berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan

yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan

pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang

berbeda (Rudi, 1993:3).


2.2.1 Fungsi-fungsi Organisasi Internasional

     Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan

fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang

telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga

harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya.

     Leroy Bennet dalam buku International Organization, Principle and Issue,

mengemukakan bahwa:

     “Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antarnegara,
     yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua
     anggotanya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan
                                                                                43




     berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi
     dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah”
     (Bennet, 1995: 9).

     Secara umum, fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam

sembilan fungsi, yaitu:

   1. Artikulasi dan agregasi

       Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk

       mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat

       mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional

       menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif

       dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

   2. Norma

       Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrumen yang

       memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari

       sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau

       prinsip-prinsip non-diskriminasi.

   3. Rekrutmen

       Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau

       merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

   4. Sosialisasi

       Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada

       seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional

       berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi

       individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan
                                                                       44




   di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional

   atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian,

   organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan

   peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat peraturan

   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena

   itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek

   masa lalu, perjanjian ad hoc, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan peraturan

   Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan

   kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan

   oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan

   pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara

   anggota.

7. Pengesahan peraturan

   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam

   sistem internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga

   kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang

   memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya

   terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan

   dan penyebaran informasi.
                                                                                     45




   9. Operasional

        Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di

        banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi

        pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang

        dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, World Bank yang

        menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap

        anak-anak, dan lain sebagainya (Archer, 1983: 69-78).


2.2.2 Klasifikasi Organisasi Internasional

        Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan,

tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari

keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan

keanggotaan (extend of membership). Bila menyangkut tipe keanggotaan,

organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan

wakil   pemerintahan    negara-negara       sebagai     anggota    atau   International

Govermental     Organizations   (IGOs), serta         organisasi   internasional   yang

anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-Govermental

Organizations    (INGOs).    Dalam    hal     jangkauan     keanggotaan,     organisasi

internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan

satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia.

        Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGOs modern melibatkan

diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan

penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum

internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional,
                                                                                46




hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan

perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan

kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia.

         Menurut Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe dalam buku

Introduction to International Relations: Power and Justice, IGOs dapat

diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya,

yaitu:

   1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum:

         Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai

         fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia,

         pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.

   2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas:

         Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan

         untuk satu fungsi spesifik. Contohnya International Labour Organization

         (ILO), World Health Organization (WHO), United Nations on AIDS

         (UNAIDS), dan lain sebagainya.

   3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum:

         Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional

         yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya

         berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara

         Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

   4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas:
                                                                                 47




       Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah

       Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi

       militer/pertahanan, contohnya adalah North Atlantic Treaty Organization

       (NATO) dan Pakta Warsawa (Columbis & Wolfe, 1986: 281).

       Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya

berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut

orientasinya, yaitu, menuju pada hubungan kerjasama para anggotanya,

menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau

yang bukan anggota.

       Klasifikasi    yang terakhir   adalah   berdasarkan   struktur   organisasi

internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana

suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya,

sehingga, dengan demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional

dalam memperlakukan anggotanya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat

kemandirian institusi dari anggotanya yang berupa pemerintahan dan melihat

keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan.

       Secara singkat, kata pengklasifikasian ini dapat diartikan pengelompokan

atas suatu objek atau populasi bedasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh

pembedaan antar objek atau populasi tersebut. Demikian halnya, organisasi

internasional yang jumlahnya mencapai ratusan memiliki berbagai karakteristik.


2.2.3 Peranan Organisasi Internasional

       Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk

mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan
                                                                               48




fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan

demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran

tujuan-tujuan kemasyarakatan.

       Menurut Leroy Bennet dalam buku International Organization, Principle

and Issue, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan

memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

   1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai

       bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian

       besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana

       keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat

       administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

   2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara,

       sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila

       timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

       Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang

berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat

internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang

telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota

tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

       Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di

dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan

organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
                                                                                49




   1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas

       organisasi dan atau anggota secara individual.

   2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.

       Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar

anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk

menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995: 8).

       Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang

berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat

internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang

telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota

tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

       Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di

dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan

organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

   1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas

       organisasi dan atau anggota secara individual.

   2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.

   3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar

       anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme

       untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995:

       8).
                                                                               50




       Masih menurut Leroy Bennet dalam buku International Organization,

Principle and Issue, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat

melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

  1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai

     bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian

     besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana

     keputusan    tentang     kerjasama   dibuat   juga   menyediakan   perangkat

     administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

  2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara,

     sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila

     timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

     Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan

dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen organisasi, letak dalam

ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek

fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga

diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma,

harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian

tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung

fungsinya dalam organisasi.

     Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh

struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan

struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga
                                                                               51




dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut

(Perwita&Yani, 2005: 31).




2.2.4 Regionalisme

     Suatu regionalisme akan dapat dibedakan dengan organisasi global lainnya

melalui adanya kedekatan geografis antar negara dalam kawasan tertentu. Tanpa

adanya batas-batas geografis yang jelas maka konsep regionalisme akan cukup

membingungkan serta sulit untuk dipahami. Regionalisme sering dianalisis

berdasarkan tingkat kohersi sosial (etnis, ras, agama, budaya, sejarah, kesadaran

serta warisan bersama), kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan), kohesi politik

(tipe-tipe rezim serta ideologi) serta kohesi organisasi (keberadaan institusi

regional yang sifatnya formal (Rudi. 2001 : 84)

     Menurut Andrew Hurrel dalam T. May. Rudi, regionalisme merupakan

perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak

langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi. Regionalisme

dibedakan ke dalam lima kategori sebagai berikut: Pertama, yaitu regionalization,

merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang

secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi.

Kedua, kesadaran dan identitas regional (regional awareness and identity),

merupakan suatu persepsi bersama (shared perception) yang dimiliki oleh

komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan

sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama. Juga dapat
                                                                              52




didefinisikan sebagai bentuk ancaman keamanan maupun tantangan budaya

sebagai pengaruh faktor eksternalnya.

      Kategori yang ketiga dari suatu regionalisme yaitu, kerjasama antar negara

dalam kawasan (regional interstate co-operation), merupakan kerjasama yang

dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan

eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-

lembaga internasional maupun dalam perundingan-perundingan internasional.

Selain itu kerjasama regional akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan,

pemahaman terhadap nilai-nilai bersama serta mengatasi masalah-masalah

bersama, khususnya masalah yang timbul akibat meningkatnya kesaling-

tergantungan dalam suatu kawasan.

      Kategori yang keempat yaitu integrasi regional yang dikembangkan oleh

negara (state-promoted regional integration) dalam hal ini ditekankan mengenai

integrasi ekonomi regional. Integrasi regional meliputi suatu pengambilan

kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara yang dibentuk untuk

mengurangi hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal serta

tenaga kerja.

      Sedangkan kategori yang terakhir yaitu kohesi regional, di mana

penggabungan dari keempat proses di atas akan menciptakan suatu kepaduan

(kohesi) serta konsolidasi suatu unit regional. Kohesi dapat dipahami melalui dua

pengertian (two sense of cohesion) yaitu: (a) ketika suatu kawasan memainkan

peranan penting bagi kawasan tersebut maupun terhadap kawasan lainnya, (b)
                                                                              53




ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu

kebijakan yang mencangkup isu-isu tertentu (Rudi, 2001 : 84-85).

     Sedangkan sejumlah Sarjana Hubungan Internasional mengkategorikan

regionalisme lama dan baru, yaitu Ketegori pertama, regionalisme merupakan

warisan dasar dari Perang Dingin. Kategori kedua, regionalisme lama merupakan

intervensi Negara-negara adikuasa, maka regionalisme baru merupakan unsur

inisiatif dan kebutuhan dari dalam kawasan sendiri. Kategori ketiga. Lebih

berorientasi pada inward looking dan bersifat proteksionis. Sedangkan

regionalisme baru cenderung untuk bersifat terbuka dan menyesuaikan dengan

ekonomi dunia yang semakin interdependen (Perwita dan Yani, 2005: 105-106).

     Sedangkan organisasi regional sering didefinisikan sebagai suatu kerjasama

antar Negara yang didasarkan atas kedekatan geografis anggota-anggotanya.

Kerjasama regional lebih penting disebabkan oleh; (1) adanya kecenderungan

alami menuju suatu regionalisme didasarkan atas suatu homogenitas dari

kepentingan, tradisi serta nilai-nilai kehidupan bertetangga Negara-negara; (2)

integrasi politik, ekonomi serta sosial akan lebih mudah diraih dengan sejumlah

Negara yang terkumpul dalam forum kerjasama; (3) ancaman internal dan

eksternal terhadap perdamaian akan dapat diupayakan penyelesaian lewat cara-

cara diplomatis (Rudy, 2001 : 83).


2.3 Persengketaan Internasional

       Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara

dengan individu, atau negara dengan individu, atau negara dengan organisasi

internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan ini
                                                                             54




menimbulkan sengketa antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai

sumber potensi sengketa. Sumber sengketa dapat berawal dari perbatasan, sumber

daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain. Manakala suatu

sengketa internasional terjadi maka hukum internasional dan organisasi

internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

       Upaya-upaya penyelesaian terhadap persengketaan internasional telah

menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal

abad ke 20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara

yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional

(Adolf. 2004 : 1).

       Peran yang dimainkan oleh organisasi internasional dan hukum

internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara

bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut

kaidah-kaidah hukum yang benar. Dalam perkembangan awalnya hukum

internasional mengenal dua cara dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi

antara dua negara atau lebih, yaitu cara penyelesaian dengan cara damai dan

perang (militer).

       Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah

diakui dan dipraktikkan secara lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai

alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri, sebagai contoh Napoleon Bonaparte

menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di abad XIX .

       Perang telah pula digunakan negara-negara untuk memaksakan hak-hak

dan pemahaman mereka mengenai suatu hal. Perang bahkan telah pula dijadikan
                                                                             55




sebagai salah satu wujud dari tindakan negara yang berdaulat.            Dalam

perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembanganya kekuatan militer

dan perkembangan teknologi persenjataan pemusnah massal, masyarakat

internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang.

Karenanya mereka berupaya agar cara ini dihilangkan atau sedikitnya dibatasi

penggunaannya. Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah

suatu situasi ketika dua negara mempunya pandangan yang bertentangan

mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam

perjanjian (Adolf. 2004 : 2).

       Istilah   “sengketa-sengketa   internasional”   mencangkup   bukan   saja

sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang

berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa

tertentu antara negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi

serta badan-badan bukan negara di pihak lain (Rudy. 2001 : 77)

      Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam

dua kategori yaitu:

  1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat

      menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

  2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila

      solusi yang dipakau adalah melalui kekerasan.

      Cara-cara penyelesaian damai atau bersahabat :

  a. Arbitrasi (Arbitration).

  b. Penyelesaian yudisial (Judicial Settlement).
                                                                             56




  c. Negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsoliasi, dan penyelidikan.

  d. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

     Cara penyelesaian paksa atau kekerasan, melalui :

  a. Perang atau tindakan bersenjata non perang.

  b. Retorsi (Retorsion) atau pembalasan.

  c. Tindakan-tindakan pembalasan (Repraisals).

  d. Blokade secara damai (Pacific Blokade).

  e. Intervensi (Intervention) (Rudy. 2001 : 77-78)

     Penyelesaian sengketa sama maksudnya dengan pertikaian. Pertikaian atau

sengketa, kedua adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan

terjemahan dari “dispute”. John G. Merrils memahami persengketaan sebagai

terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti

oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain. Karena itu melibatkan

Negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Persoalan yang

timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan. Menurut

Merrils subjek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa

mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan. Di samping itu

harus pula dibedakan antara sengketa dengan konflik. Sebab, yang dimaksud

dengan konflik adalah situasi yang bukan subjek bab ini. (Thontowi dan Iskandar.

2006 : 224)

     Sejak diadopsinya Piagan PBB muncul anggapan bahwa penggunaan

kekerasan atau perang telah diharamkan dalam praktek hubungan internasional.

Sebagai kelanjutannya, Negara-negara harus menggunakan metode-metode damai
                                                                                57




sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka untuk menyelesaikan

segala sengketa yang dimilikinya. Sehingga, hanya dua kemungkinan yang tersisa

otoritas dari Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini dianggap para ahli hokum

sebagai jantung dari ketentuan dalam piagam dan prinsip yang paling penting

yang terdapat dalam hukum internasional kontemporer. Misalnya, pasal 2 (3)

piagam PBB menyatakan selain adanya kwajiban bagi semua negara untuk

menyelesaikan pertikaian secara damai, dalam situasi perdamaian internasional

keamanan dan keadaaan tidak terancam. (Thontowi dan Iskandar. 2006 : 224)


2.3.1. Sengketa Hukum dan Sengketa politik

       Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa

internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa

politik (Political Disputes). Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima

secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut (Adolf. 2004 : 1).

       Yang kerap kali dipakai ukuran suatu sengketadipandang sebagai sengketa

hukum yaitu manakala sengketa dipandang sebagai sengketa tersebut bisa atau

dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional.

       Namun      pandangan     demikian    sulit   diterima.   Sengketa-sengketa

internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh

pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada

pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan

dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan.

       Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan

kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena
                                                                             58




salah satu atau dua negara enggan menyerahkan kepada pengadilan, pengadilan

menjadi tidak berwenag mengadilinya. Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukum

bagi pengadilan untk melaksanakan yurisdiksinya adalah kesepakatan pada pihak

yang bersengketa.

       Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa

hukum dan sengketa politik, namun ada tiga doktrin penting yang berkembang

dalam hukum internasional (Adolf. 2004 : 1).


2.4 Hukum Laut (UNCLOS III)

       The United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB

dalam Hukum Laut - UNCLOS), juga disebut the Law of the Sea Convention

(Hukum dalam Konvensi Laut ) atau the Law of the Sea treaty (Hukum Traktat

Laut), adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi PBB dalam

Hukum Laut (UNCLOS III), yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982.

Hukum Konvensi Laut menetapkan hak-hak dan tanggungjawab dari suatu negara

dalam menggunakan wilayah perairannya, membentuk petunjuk untuk bisnis,

lingkungan dan pengaturan sumber-sumber alam kelautan. Konvensi ini, yang

ditandatangani tahun 1982, menggantikan empat perjanjian tahun 1958. UNCLOS

mulai berlaku pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60

yang menandatangani perjanjian tersebut. Pada waktu itu , 158 negara dan

komunitas Eropa telah tergabung dalam Konvensi ini. Bagaimanapun, ini

sekarang menjadi kodifikasi dari hukum publik.

       Sementara Sekretaris Jenderal PBB menerima instrumen-instrumen dari

ratifikasi dan pencapaian dan PBB menyediakan dukungan untuk pertemuan
                                                                               59




negara-negara yang terkait dalam Konvensi ini, PBB tidak mempunyai peran

operasional langsung untuk mengimplementasikan Konvensi ini. Peran ini

dilakukan oleh Organisasi Maritim Internasional, Komisi Penangkapan Ikan Paus

Internasional, Otoritas Dasar Laut Internasional. Konvensi ini mengatur batas dari

berbagai wilayah, yang diukur dari garis dasar yang ditetapkan secara hati hati

(Normalnya, garis dasar laut mengikuti garis air terendah, tetapi ketika garis

pantai melengkung ke dalam, pinggiran pulau garis dasar lurus bisa dipakai)

(http://en.wikipedia.org/wiki/ United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_S

ea.html. diakses tanggal 5 Juli 2009)

       Isu dari berbagai klaim terhadap wilayah air mencuat di PBB sehubungan

dengan permasalahan Malta, dan pada tahun 1973 konferensi PBB dalam hukum

laut diadakan di New York. Untuk mengurangi kemungkinan salah satu pihak

atau kelompok mendominasi negosiasi, konferensi menggunakan proses

consensus daripada suara terbanyak. Dengan lebih dari 160 negara berpartisipasi,

konferensi bertahan hingga tahun 1982. Hasil dari konvensi mulai berlaku pada 16

November 1994. Konvensi ini memperkenalkan beberapa ketentuan. Yang paling

utama adalah penentuan batas-batas, navigasi, status kepulauan dan wilayah

transit, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yurisdiksi landas kontinen, penambangan

dasar laut dalam, wilayah eksploitasi, perlindungan wilayah kelautan, penelitian

ilmiah dan penyelesaian persengketaan (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Natio

ns_Convention_on_the_Law_of_the_Sea.html. diakses tanggal 5 Juli 2009).
                                                                              60




     Negara-negara yang mengklaim pulau-pulau yang ada di Kepulauan Spratly

dan Paracel memakai dasar dari hukum laut UNCLOS yaitu penentuan batas Zona

Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

 a. Zona Laut Teritorial : Kedaulatan negara pantai selain di wilayah daratan

     dan perairan pedalamannya, perairan kepulauannya meliputi juga laut

     teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah di

     bawahnya. Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari

     garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai

     karang-karang di sekitarnya, garis pangkal adalah garis pasang surut dari

     sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan

     kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi pelabuhan, penetapan garis batas

     laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau

     berdampingan serta lintas damai (Rudy. 2001 : 18)

 b. Zona Ekonomi Eksklusif : Merupakan suatu wilayah di luar dan

     berdampingan dengan laut teritorial yang tidak melebihi jarak 200 mil laut

     (Rudy. 2001 : 19). Di zona ini negara pantai mempunyai hak-hak eklusif

     dan yurisdiksi tertentu. Hak-hak berdaulat ini yakni hak-hak berdaulat untuk

     keperluan eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati

     maupun non-hayati, dan perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan

     tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan

     eksplorasi dan eskploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi

     dan air, arus dan angin (Thontowi dan Iskandar. 2006 : 188-189)
                                                                            61




c. Landas Kontinen : Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan

   tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di

   luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya

   hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari

   garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut

   tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut (Rudy. 2001 : 19). Landas

   kontinen ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kenyataan ini yang

   menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim hak ekslusif atas

   eksploitasi wilayah ini. Dan pada saat ini negara-negara pantai berhasil

   memisahkan wilayah ini dari laut lepas (Thontowi dan Iskandar. 2006 :

   188).

d. Aturan Pulau : Sebuah pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk

   secara alamiah, yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air

   pada air pasang. Laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan

   landas kontinen yang ditetapkan bagi pulau-pulau caranya sama dengan

   ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai hal-hal tersebut dalam kaitannya

   dengan wilayah daratan lainnya, akan tetapi batu karang yang tidak dapat

   mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak

   mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen (Rudy. 2001 : 19)

								
To top