BAB 2 KONTRAK DAN PENYELESAIANNYA
Sebelum bisnis berjalan, biasanya akan dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan dilaksanakan. Adapun syarat syahnya kontrak adalah sebagai berikut. 1. Adanya kata sepakat di antara dua pihak. Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau seia sekata mengenai hal – hal pokok dari kontrak. 2. Adanya kecakapan tertentu. Maksud cakap disini adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akhir baligh dan sehat pikirannya. 3. Adanya suatu hal tertentu. Artinya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. 4. Adanya suatu sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Asas – asas dalam perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak 2. Asas kekuatan mengikat 3. Asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara pihak yang membuatnya. Sumber Hukum Kontrak 1. KUHPerdata 2. Hukum Kebiasaan 3. Sumber hukum Islam Anatomi suatu Kontrak Setiap akta perjanjian/kontrak, baik yang dibuat di bawah tangan maupun akta otentik biasanya akan terdiri dari bagian – bagian sebagai berikut. a. Judul b. Kepala c. Komparisi d. Sebab/dasar e. Syarat – syarat f. Penutup g. Tanda tangan
Syarat – syarat dalam akta perjanjian. 1. Syarat Esensialia Merupakan syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau syarat ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat atau tidak mengikat para pihak. 2. Syarat Naturalia Merupakan syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, maka perjanjian tidak akan cacat tapi tetap sah. 3. Syarat aksidentalia Merupakan syarat – syarat yang bersifat khusus. Biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta bias dicantumkan dalam akta. Yang terakhir yang harus ada dalam suatu akta adalah adanya tanda tangan dari para pihak beserta saksi – saksinya. Penyelesaian Sengketa Kontrak A. Jalur Pengadilan Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim pengadilan perdata. Perdamaian bias dilakukan di luar pengadilan. Kalau hal ini bias dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Tetapi perdamaian pun dapat diselesaikan di muka pengadilan. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan suatu vonis hakim. Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses penyelesaian selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang panjang. Sebab tiga tingkatan proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final, yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri, proses banding ke Pengadilan Tinggi dan terakhir proses kasasi ke Mahkamah Agung. Kondisi demikian saat ini masih sering terjadi di Indonesia. Artinya proses pengadilan yang diharapkan menurut Undang – Undang dilaksanakan secara sederhana, ringan dan cepat, belm dapat terwujud. B. Jalur Arbitrase Kata arbitrase sebenarnya berasal dari bahasa latin arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud tidaklah berarti tidak mengindahkan norma – norma hukum dan semata – mata hanya bersandarkan kebijaksanaan saja. Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.
Hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila 2 orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Para pihak dalam perjanjian yang menghendaki agar penyelesaian sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan arbitrase, dapat mempergunakan salah satu dari 2 cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan, yaitu : a. Dengan mencamtumkan klausul dalam perjanjian pokok, yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan peradilan wasit. Cara ini disebut dengn pactum de compromittendo. b. Dengan suatu perjanjian tersendiri, di luar perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat secara khusus bila telah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut “akta kompromis”. Dengan menggunakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa, minimal ada 3 keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu: 1. Waktu yang cepat 2. Adanya orang – orang ahli 3. Rahasia para pihak terjamin Dalam prakteknya ada 2 macam arbitrase, yaitu a. Arbitrase ad-hocl voluntair Arbitrase adholc/voluntair adalah suatu majelis wasit atau wasit tunggal yang di dalam menjalankan tugasnya hanya sekali saja, setelah itu bubarlah majelis arbiter atau wasit tunggal itu. Selain tidak mempunyai peraturan atau prosedur tentang tata cara pengangkatan arbiter, mereka juga tidak mempunyai peraturan atau prosedur yang mengatur bagaimana tata cara pemeriksaan sengketa. b. Arbitrase sebagai permanent body arbitration. Adalah suatu badan arbitrase yang mempunyai peraturan atau prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum RI diangap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepres No. 34 Tahun 1981 Lembaga Negara Tahun 1981 No. 40 Tanggal 5 Agustus 1981 (pasal 2 Perma I Tahun 1990). Adapun syarat agar putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan adalah : 1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama – sama dengan Negara Indonesia
terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. 2. Putusan tersebut terbatas pada ketentuan hukum Indonesia yang termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. 3. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban hukum. 4. Putusan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung.