lembaga pembiayaan

BAB 5 LEMBAGA – LEMBAGA PEMBIAYAAN Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita elakkan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meingkatkan mutu produknya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Menurut Pasal 1 Keperes dijelaskan bahwa yang dinaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secaraa langsung dari masyarakat. Adapun bidang – bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang : - Sewa Guna Usaha (Leasing) Kata leasing sebenarnya berasal dari kata to lease (bahasa Ingris) yang berarti menyewakan. Perusahaan sewa guna usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance laise maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Fungsi leasing sebenarnya hamper setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah. Ditinjau dari segi perekonomin nasional, leasing telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian leasing yaitu : 1. Pihak yang disebut leasor, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity-holders, owner-participants atau trusters-owners. 2. Pihak yang disebut lesee, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi. 3. Piha kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders atau loan participants dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, trust, yayasan. 4. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Manfaat dari Leasing diantaranya dengan leasing, perusahaan dapat memeproleh barang modal dengan jalan sewa beli, yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap triwulan kepada lessor. Usaha pembiayaan melalui leasing ini dapat diperoleh dalam waktu yang cepat. Bagi perusahaan yang modalnya lemah, dengan perjanjian leasing akan memberikan kesempatan pada perusahaan tersebut untuk bernafas dan perusahaan tersebut juga dapat memiliki barang modal yang bersangkutan. Ada 3 bentuk ikatan yang mirip satu sama lain, namun berlainan dalam hukumnya yaitu Leasing, sewa beli, dan jual beli secara angsur. Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut harus beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Jual beli secara angsur adalah jual beli di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Mekanisme Leasing Secara garis besar, mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. 2. Setelah lesse mengisi formulir permohonan lesee, mengirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lesse, maka kontrak lease dapat ditandatangani. 4. Pada saat yang sama, lesse dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. 5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. 6. Supplier dapat mengirim peralatan yng dilease ke lokasi lesse. 7. Lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. 8. Supplier menyerahkan surat tanda terima bukti kepemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. 9. Lessor membayar harga peralatan yang di lease kepada supplier. 10. Lesse membayar sewa lease secara periodic sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan kontrak lease. - Modal Ventura (ventura capital) Yang dimaksud dengan perusahaan modal venture adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal modal ventura (PMV). Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternative lembaga pembiayaan lain di luar bank. Dikatakan demikian karena memang lembaga ini di dalam memberikan dananya bagi pihak lain berbeda dengan bank. Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan untuk dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memeberikan jminan yang diperlukan sebagai suatu syarat yang wajib. Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura dapat dibedakan atas 3 macam, yaiutu sebagai berikut. 1. Conditional Loan. Dalam model ini, modal ventura turut menikmati laba, bila proyek yang dibiayayi menanggung keuntungan dan turut pula menanggung rugi seadainya perusahaan yang dibiayai ternyata mengalami kerugian. 2. Conventionl Loan. Pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan. 3. Equity Investment. Yaitu modal ventura yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerjasama di bidang manajemen. Potensial Usaha Dikatakan bahwa kegiatan modal ventura hanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal – hal seperti : a. Pengembangan suatu penemuan terbaru; b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; d. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; f. Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Agar bisa diperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, maka surat permohonan yang ditujukan ke Menteri Keuangan dilampiri dengan berikut ini. a. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang – undangn yang berlku. b. Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib pada salah satu bank di Indonesia. c. Daftar susunan pengurus perusahaan – perusahaan pembiayaan. d. Nomor Pokok Wajib Pajak. e. Neraca pembukuan. f. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilkan saham. Anjak Piutang (Factoring) Lembaga anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa factoring terbagi dalam 2 bagian, yaitu jasa keungan dan jasa nonkeuangan. Dalam hal jasa keungan biasanya perusahaan factor dapat member pre-financing sampai 80% dari piutang dagang. Sedangkan jasa nonfinancing, perusahaan factor melyani pengelolaan kredit bagi kepentingan klien. Dalam kegiatan factoring terdapat 3 pihak yang terlibat secara aktif, yaitu perusahaan factoring, klien, dan customer. Klien adalah pengguna jasa perusahaan dan customer adalah pihak yang berutang kepada klien. Perusahaan factoring, tidak mempunyai customer, sedangkan klien bisa berupa pedagang, pabrik, pemilik took, petani, dan sebagainya. Adapun mekanisme perdagangan domestic dengan factoring adalah sebagai berikut : Pertama, penjual (klien) menyerahkan arang kepada pembeli (customer). Lantas pembeli menyerahkan invoice kepada penjual. Kemudian klien menyerahkan fotokopi invoice kepada perusahaan factoring. Perusahaan factoring segera membayar sampai 80% dari nilai kepada embeli, lalu pembeli membayar tagihan tadi kepada perusahaan factor, dan perusahaan factor mengembalikan sisa pembayaran kepada penjual sebesar 20% dari nilai invoice yang dikurangi fee yang telah disepakati bersama dalam kontrk factoring. Keuntungan Factoring Keuntungan – keutungan yang diperoleh dalam menggunakan jasa factoring dapat disebukan antara lain. 1. Adanya peningkatan modal kerja. 2. Adanya perlindungan kredit, sejalan dengan peningkatan volume penjualan secara kredit, perkembangan usaha berarti bertambahnya risiko kredit. 3. Manajemen kredit. 4. Penagihan piutang. 5. Administrasi penjualan. Usaha Kartu Kredit Perusahaan kartu kredit adalah badab usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengancredit card ini adalah suatu kartu plastic yang berukuran hamper sama dengan ukuran KTP. Yang diterbitkan oleh issuer dan dipergunakan oleh cardholder dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang yang telah ditentukan oleh penerbit. Selain itu, credit card pun dapat diuangkam oleh pemegangnya kepada penerbitnya. Pada kartu kredit, setiap transaksi atai pencairan yang dilakukan pemegang kartu kredit tersebut cukup dengan menunjukan kartu kreditnya untuk dicatat dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya tetap dikembalikan kepada pemegangnya, dan sama sekali tidak dapat dipindah – pindahkan kepada pihak lain. Hukum yang mengatur kartu kredit adalh hukum kebebasan berkontrak antara para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Dikatakan demikian karena belum ada pengaturan khusus yang mengatur masalah kartu kredit tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kesemuanya itu tentu dilandasi oleh itikad baik masing – masing pihak untuk bertransaksi dan menghindarkan kemungkinan sengketa atau perselisihan. - Pembiayaan Konsumen Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembag yang dalam melakukan pembiyaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secar angsuran atau berkala. Lembaga pembiyaan konsumen ini berbeda dengan bank. Walaupun kedua – duanya merupakan sumber dana yng diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang – barang apa saja yang akan dibiayai, maka pada kredit bank pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti, objeknya sama yaitu barang – barang konsumsi, dan mengenakan bunga sebagai biaya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilij lembaga pembiayaan mana yang dapat membantu untuk mendapatkan barang – barang konsumsi yang akan dipergunakan, yaitu antara lain : - Persyaratan yang tidak rumit. - Proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga keuangan. - Jangka waktu untuk memutuskan. - Uang muka yang diminta banyak atau sedikit. - Jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan. - Berapa jumlah rupiah yang dapat diberikan. - Berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup kompetitif/bersaing atau tidak.