Docstoc

dekolonisasiindonesia

Document Sample
dekolonisasiindonesia Powered By Docstoc
					DEKOLONISASI INDONESIA BAB I
Oleh : Indraganie
mjbookmaker by:
http://jowo.jw.lt

BAB I
AWAL PENJAJAHAN BARAT DI ASIA TENGGARA
Istilah dekolonisasi berasal dari bahasa Inggris decolonization yang
terdiri dari de (tidak) dan colonization (penjajahan). Gabungan dari dua
kata tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dari suasana
penjajahan menuju bukan penjajahan atau lazim disebut kemerdekaan.

Untuk kasus Indonesia, proses dekolonisasi berawal dari serangan pasukan
udara Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Pearl
Harbour pada 7 Desember 1941, yang merupakan awal Perang Pasifik.
Peristiwa tersebut sekaligus merupakan awal dekolonisasi di Asia
Tenggara. Pasukan Jepang mendapat titah dari Tenno Heika melaksanakan
tugas mulia mengusir rezim kolonial Barat dari Asia-Pasifik.

Asia Tenggara hingga awal Perang Pasifik –kecuali Muangthai yang merdeka
dan bersekutu dengan Jepang hingga akhir perang– adalah wilayah kekuasaan
asing (Barat) dengan berbagai istilah: colony, protectorate atau
commonwealth. Adapun Indocina cukup unik, sejak 1940 terdapat dua
kekuasaan yang mampu berdampingan secara damai hingga menjelang usai
perang yaitu Barat (Perancis) dan Jepang.

Mengenai akhir proses dekolonisasi, negeri-negeri di wilayah tersebut
memiliki waktu yang berbeda-beda. Khusus Indonesia, proses tersebut
sering dinilai terjadi pada 17 Agustus 1950 dengan pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945 dengan bentangan
wilayah –secara teori– dari Sabang di ujung utara Sumatera hingga Merauke
di sudut selatan Irian Jaya. Disebut “secara teori” karena saat itu
kenyataannya wilayah Irian bagian RI masih dikuasai Belanda hingga 1962
dan kemudian diserahkan oleh PBB pada 1963.

Walaupun penaklukan telah dikenal di Asia Tenggara sejak sebelum
kehadiran bangsa-bangsa Barat, namun penaklukan yang dilaksanakan oleh
Barat di wilayah tersebut dinilai sebagai periode penting karena –
sebagaimana terjadi di tempat lain– menampilkan perubahan yang dampaknya
masih kita saksikan. Keterbelakangan yang mencakup kemiskinan dan
kebodohan bagi pribumi sedemikian mudah kita temukan. Sementara warisan
penjajahan masa lalu masih ada, penjajahan dengan bentuk dan rupa baru
(tetapi masih dengan pemain lama) sedang berlangsung. Bahkan tetap dapat
dinilai sebagai periode penting hanya ditinjau dari asal muasalnya. Barat
adalah manusia dengan ras yang nyata berbeda dengan pribumi Asia Tenggara
dan datang dari wilayah begitu jauh, ternyata mampu membangun dan
mempertahankan kekuasaan sedemikian lama walaupun berulang-ulang sempat
diguncang oleh perlawanan pribumi.

Periode penjajahan Barat di Asia Tenggara praktis bersamaan waktunya
dengan penjajahan Barat di benua yang kita kenal dengan Amerika serta
Australia, yaitu abad ke-16. Sedangkan Afrika Utara, Asia Barat dan Asia
Tengah telah mengalaminya sejak sebelum Masehi.
Abad ke-16 adalah periode penting dalam sejarah manusia. Setelah sekitar
1000 tahun mengalami zaman kegelapan, Barat mengalami proses kebangkitan
besar yang lazim disebut Renaissance (Kelahiran Kembali) sebagai akibat
pengaruh Timur yang sejak sekitar 5000 sebelum Masehi mengalami masa jaya
yaitu capaian prestasi kemanusiaan praktis tanpa putus hingga awal abad
ke-19. Perang Salib (1095-1291) yang dilaksanakan Barat ke wilayah
kekuasaan Timur yang terbentang dari Iberia hingga Mesopotamia
meningkatkan minat Barat untuk mengenal Timur. Ketika itu Timur tampil
menjanjikan atau menggiurkan nyaris dalam segala hal.

Kebangkitan Barat antara lain dalam bidang teknologi (setelah belajar
dari Timur) mendorong mereka keluar dari dunianya mencari “dunia lain”
untuk ditaklukan. Kemenangan yang diraih Portugis tahun 1267 dan Spanyol
terhadap kaum Muslim Arab pada 1492 sungguh memabukkan mereka. Rasa
percaya diri sebagai manusia unggul bangkit, tetapi pada saat bersamaan
dunia Barat – waktu itu masih sebatas benua Eropa– sedang terancam oleh
gerak maju bangsa Timur lain yaitu Muslim Turki ke bagian timur dan
tenggara Eropa. Dengan demikian penjajahan ke seberang lautan masuk pula
dalam agenda Renaissance. Adapun semboyan imperialisme Barat adalah gold
(mencari kekayaan), gospel (menyebar pengaruh berupa nilai-nilai yang
dianut Barat) dan glory (mencari kehormatan).

Proyek penaklukan pertama Barat –dalam hal ini Portugis– adalah
Kesultanan Malaka (1400-1511), yang mungkin adalah negeri yang paling
makmur di Asia Tenggara saat itu. Konon kerajaan tersebut dibentuk oleh
seorang pangeran dari Majapahit, setelah menganut Islam dia mengubah
namanya dengan Megat Iskandar Syah. Ketika tiba di wilayah tersebut dia
menilai bahwa dia berada pada tempat yang strategis terutama dari segi
ekonomi: Selat Malaka! Selat yang sejak awal Masehi telah menjadi jalur
ramai antara dunia Barat dengan dunia Timur. Dia bersekutu dengan
penduduk lokal dan membangun fasilitas untuk berlabuh. Benar saja, dalam
waktu relatif singkat banyak kapal-kapal asing yang singgah atau mukim,
Malaka yang berawal dari kampung nelayan berubah menjadi pelabuhan
bertaraf internasional.

Seiring dengan kemasyhuran di bidang ekonomi, Malaka juga dikenal sebagai
pusat da’wah Islam di Asia Tenggara.

Kemasyhuran Malaka tiba juga ke telinga bangsa Portugis. Ketika itu
Portugis telah memiliki beberapa wilayah taklukan dari pesisir Afrika
hingga sejauh Goa di India. Vasco de Gama, seorang laksamana ulung
dilantik sebagai raja muda untuk India. Dia mengirim utusan ke Malaka dan
diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad (1488-1511), Portugis mendapat
izin berdagang sebagaimana halnya bangsa-bangsa lain.

Utusan Portugis tiba ketika Malaka konon sedang dirundung perpecahan
antara sultan di satu fihak dengan bendahara dan putranya, suatu hal
yang berbahaya mengingat di mana-mana perpecahan adalah menyenangkan
imperialis. Jika tidak ada perpecahan ya diada-adakan.

Komunitas Muslim internasional di Malaka tahu watak Portugis karena
mereka ada yang berasal dari negeri-negeri yang telah direbut Portugis
semisal Hurmuz di Teluk Persia, Suquthrah di Teluk ‘Adan dan Zanzibar di
lepas pantai timur Afrika. Mereka mempengaruhi sultan untuk memusuhi
Portugis, sultan terpengaruh dan dalam suatu serangan mendadak beberapa
anggota utusan tewas dan selebihnya lolos.

Segera pemerintah Portugis melihat peluang atau dalih untuk menaklukan
Malaka. Sekelompok armada Portugis dipimpin oleh Alfonso d’Albuquerque
menuju Malaka dan dapat menaklukannya setelah bertempur sengit.

Peristiwa tersebut boleh dinilai sebagai awal zaman gelap bagi Asia
Tenggara. Setelah kehadiran Portugis, berbondong-bondong bangsa-bangsa
Barat lain datang ke Asia Tenggara meraih tanah jajahan. Kelak ketika
Perang Pasifik dimulai, Inggris bercokol di Birma (kini Myanmar), Brunei,
Malaya (kini Malaysia) dan Singapura; Belanda bercokol di Indonesia;
Portugis bercokol di Timor Timur (kini Timor Leste); Perancis di Vietnam,
Laos dan Kamboja; serta Amerika Serikat (AS) bercokol di Filipina.

Dalam tulisan ini hanya dibahas tentang proses kolonisasi di Indonesia,
yang sekian lama dikenal dengan sebutan Nederlands Oost-Indische (Hindia
Timur Belanda).

SEKILAS PENJAJAHAN BARAT DI INDONESIA
Apa yang kini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki
beberapa nama selain Hindia Belanda semisal Hindia Timur, Nusantara, Jawi
dan Aqsha al-Hindiy (India Jauh). Orang Barat tempo doeloe menyebut
Hindia Timur sebagai pasangan gugusan pulau di Laut Karibia dengan nama
Hindia Barat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Asia Tenggara terletak pada jalur
laut yang menghubungkan Barat dan Timur sejak awal Masehi, dengan
demikian wilayah Indonesia terbuka hingga mau tak mau terlibat dalam
pergaulan internasional sebagai akibat perdagangan tersebut.

Perdagangan dengan bangsa-bangsa asing semisal Cina, Arab, India dan
Persia memperkenalkan bangsa Indonesia yang ketika itu masih primitif
kepada arus besar peradaban Timur. Agama Hindu dan Budha dari India, Kong
Hu-cu dari Cina serta Islam dari Arabia berangsur-angsur masuk ke
Indonesia. Hubungan dengan sesama bangsa Timur boleh dibilang nyaman
dalam arti saling menguntungkan, berbeda dengan bangsa-bangsa Barat yang
banyak merugikan bangsa Indonesia.

Walaupun kita mengenal mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi
pengaruh yang pertama masuk dan bertahan hingga sekitar 1500 tahun adalah
dari India. Sejak abad ke-5 telah ada kerajaan yang berbasis Hindu dan
Budha, adapun kerajaan berbasis Islam sejauh yang diketahui, tampil pada
abad ke-13 walaupun Islam dipastikan masuk ke Indonesia sejak abad ke-7.

Di antara beberapa kerajaan pra kolonial terdapat dua kerajaan yang
sering dinilai paling menonjol yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dua
kerajaan tersebut sering dinilai sebagai puncak capaian prestasi
kemanusiaan yang pernah diraih bangsa Indonesia.

Sriwijaya diperkirakan lenyap sekitar abad ke-13 dan Majapahit memudar
pada abad ke-16. Pudarnya Majapahit bertepatan dengan kehadiran
imperialisme Barat, beberapa wilayahnya melepaskan diri dan membentuk
negara sendiri antara lain Aceh, Demak, Malaka, Ternate dan Makassar.
Penaklukan Malaka oleh Portugis membangkitkan perlawanan dari beberapa
negara pecahan Majapahit. Tahun 1513 gabungan armada Aceh, Johor dan
Demak menyerbu Malaka tetapi armada Portugis dapat memukul mundur,
demikian pula beberapa usaha berikutnya.

Walaupun Malaka adalah bandar internasional tetapi pusat rempah-rempah
yang sangat dicari bangsa-bangsa Barat adalah Kepulauan Maluku. Pada 1512
rombongan Portugis dipimpin Francisco de Serrao menjangkau pulau Ambon.
Ketika itu Kepulauan Maluku terdapat beberapa kerajaan antara lain
Ternate, Tidore, Bacan dan Hitu. Runtuhnya Majapahit tidak memutuskan
hubungan antara Maluku dengan Jawa. Selain karena kehadiran para pedagang
Arab, Persia dan India, Islam tersebar ke kepulauan tersebut juga dari
Jawa. Setelah terjadi perlawanan berat dari pribumi, kekuasaan Portugis
dibatasi hanya di Ambon. Kehadiran Belanda menghalau Portugis dari Maluku
ke pulau Timor dan kehadiran Belanda menggusur Portugis pula ke belahan
timur pulau tersebut hingga tahun 1976 dengan selingan pendudukan Jepang
(1942-1945).

Usaha Portugis menguasai Jawa dapat digagalkan Demak, sengketa tersebut
menampilkan desa nelayan bernama Sunda Kelapa berkembang menjadi kota
Jakarta setelah sempat berganti-ganti nama.

Apa yang disaksikan oleh Portugis kelak juga disaksikan oleh bangsa-
bangsa Barat lain, yaitu wilayah yang kini disebut Indonesia terdiri atas
beberapa negara. Belum ada sebutan bangsa Indonesia, yang ada misalnya
bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Jawa, bangsa Bugis dan sebagainya.
Faktor inilah yang kelak menyebabkan pribumi banyak mendapat kekalahan
melawan Barat. Rasa persatuan yang kuat belum ada, bukan jarang antar
kerajaan di Nusantara saling bermusuhan.

Mengenai teknologi –khususnya militer– bangsa Indonesia abad ke-16 tidak
dapat dibilang tertinggal oleh Barat. Ketertinggalan tersebut terjadi
ketika masuk abad ke-19, ketika Barat mengenal apa yang disebut Revolusi
Industri. Revolusi tersebut membebaskan begitu banyak tenaga manusia
dengan tenaga mesin.

Orang Spanyol sempat pula hadir di Indonesia namun berlangsung singkat
karena agaknya telah merasa puas memiliki Filipina, lagi pula menurut
perjanjian Spanyol-Portugal yang direstui oleh paus di Roma, Indonesia
untuk Portugal dan Filipina untuk Spanyol. Perjanjian yang membagi dua
kolong langit antara kedua negara imperialis tersebut dikenal dengan nama
Perjanjian Thordesilas (1494). Filipina dijajah Spanyol hingga 1898.

Sesungguhnya masih ada beberapa bangsa Barat yang hadir tetapi kelak
seakan ditakdirkan bahwa Belanda yang akan tampil dominan mengenggam
Indonesia untuk sekian lama. Orang Inggris sempat memiliki Bengkulu
antara 1685-1825 dan secuil wilayah lain.

Dalam riwayat imperialisme Barat di Indonesia, bangsa Indonesia selama
pra Proklamasi 1945 melaksanakan perlawanan berbentuk militer dan
politik. Perlawanan militer mendominasi perioda 1511 hingga awal abad ke-
20 berakhir gagal. Barat mengandalkan apa yang disebut sistek (sistem
senjata teknologi) yaitu penggunaan teknologi militer yang makin canggih
sejak abad ke-19. Juga ada yang disebut sissos (sistem senjata sosial)
yaitu menggunakan taktik divide et impera (pecah-belah dan jajah) akibat
belum terdapat rasa persatuan kebangsaan di Nusantara. Pribumi gagal
mewujudkan gerakan perlawanan terpadu, perlawanan terpencar sukses
ditumpas oleh kolonial Barat. Perlawanan militer besar terakhir pra 1945
adalah Perang Aceh yang berawal tahun 1873 dan dinyatakan resmi berakhir
tahun 1904, walaupun perlawanan kecil-kecilan masih ada hingga 1942.

Belajar dari kegagalan, pribumi mengubah cara perlawanan dari militer ke
politik. Beberapa pribumi yang terpelajar ingin membawa bangsa ini
mendapat pendidikan layak dan dihimpun dalam organisasi yang rapi.
Teknologi harus diraih, ekonomi harus ditata dan konsep kebangsaan yang
sama sekali baru harus terwujud. Tujuannya, membuat bangsa ini canggih
dan kompak!

KEBANGKITAN NASIONAL
Versi sejarah yang sekian lama diakui menetapkan bahwa perlawanan politik
pertama adalah pembentukan organisasi yang dikenal dengan Boedi Oetomo
(Budi Utomo) pada 20 Mei 1908, peristiwa itu diperingati sebagai Hari
Kebangkitan Nasional. Agaknya versi ini layak ditinjau ulang, Boedi
Oetomo sesungguhnya tidak mencerminkan kebangsaan tetapi kesukuan.
Organisasi tersebut membatasi keanggotaannya hanya untuk suku Jawa dan
Madura serta lapisan elit pula. Penulis cenderung berpendapat bahwa
organisasi yang cocok dinilai berskala nasional adalah Jamiyyatul
Khairiyyah. Walaupun para pembentuknya adalah keturunan Arab tetapi
terbuka untuk kaum Muslim, umat mayoritas di Indonesia. Lagi pula
dibentuk lebih dahulu dari Boedi Oetomo yaitu tahun 1901.

Pembentukan organisasi dengan berbagai faham atau bidang segera terjadi,
antara lain Serikat Dagang Islam (kelak Partai Syarikat Islam Indonesia),
Indische Partij, Muhammmadiyah, Nahdhatul ‘Ulama, Partai Nasional
Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan lain-
lain.

Di kalangan orang Belanda ternyata ada perselisihan pendapat tentang
memperlakukan Indonesia di masa depan. Ada suara-suara yang menginginkan
hubungan Belanda dengan wilayah jajahannya terutama Indonesia berubah
lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Pendapat tersebut memiliki dasar
bahwa Belanda telah sangat berhutang budi kepada Indonesia, Belanda telah
mengambil banyak dari Indonesia sekaligus nyaris tidak memberi apapun.

Desakan mengubah sikap tersebut, menghasilkan kebijakan baru berdasar
pidato Ratu Wilhelmina yang dikenal dengan sebutan de etische politiek
atau eereschuld, yang sering diartikan dengan politik balas budi.

Berbagai perangkat mengalir dari Belanda ke Indonesia, dan berbagai
proyek untuk membenahi taraf hidup rakyat diwujudkan semisal pembangunan
sekolah, irigasi, telekomunikasi dan sebagainya. Pendidikan kelak
menghasilkan lapisan masyarakat terdidik yang justru kurang diinginkan
oleh tatanan kolonial, karena kelak para intelek tersebut akan
membangkitkan kesadaran rakyat jajahan untuk menuntut hak.

Seiring waktu berjalan, gerakan politik anti kolonial kelak terbagi
berdasar suku, daerah dan agama. Tetapi ada tiga kelompok besar gerakan
tersebut yaitu nasionalis, agamis dan komunis, mereka menjadi campuran
dahsyat sekaligus goyah melawan kolonial. Setelah proses dekolonisasi
selesai, perpecahan antara tiga kelompok tersebut semakin hebat.

Dari kelompok nasionalis sangat dikenal Partai Nasional Indonesia, partai
ini dibentuk tahun 1927 oleh Soekarno (1901-1970), yang kelak presiden
pertama Republik Indonesia (1945-1967). Dari kelompok agamis sangat
dikenal Partai Syarikat Islam Indonesia dengan tokoh kharismatis
(walaupun bukan pembentuk) yaitu Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dari
kelompok komunis agaknya cuma ada satu organisasi yaitu Partai Komunis
Indonesia dengan tokoh terkemuka Semaoen, Alimin dan Muso.

Pembentukan berbagai organisasi tersebut di atas mungkin dapat dianggap
sebagai Renaissance dan Aufklarung (Pencerahan) bagi rakyat. Berangsur-
angsur rakyat bangkit kesadarannya akan martabat sebagai manusia, antara
lain bahwa penjajahan merupakan barang haram.

Kebangkitan nasional tidak terlepas dari suasana internasional. Awal abad
ke-20 dunia Timur bangkit melawan keunggulan Barat. Jepang misalnya,
dengan sigap melaksanakan modernisasi yang dikenal dengan Restorasi Meiji
sehingga terhindar dari penjajahan Barat. Pada awal abad ke-20 hasilnya
dapat dirasakan, sekitar 90 persen warga Jepang melek huruf. Jepang
pulalah yang mengejutkan dunia dengan kemenangannya melawan Rusia dalam
Perang Rusia-Jepang (1904-1905). Perang tersebut dianggap sebagai konflik
besar pertama abad ke-20, Jepang telah membuktikan bahwa Barat dapat
dikalahkan.

Prestasi meruntuhkan mitos keunggulan Barat kembali diraih Jepang pada
Perang Pasifik. Hanya perlu 8 bulan Jepang merebut jajahan Barat tapi
perlu waktu sekitar 3,5 tahun bagi Barat untuk mengalahkan Jepang setelah
bertempur dahsyat.

Kebangkitan Cina lebih rumit, revolusi melawan Dinasti Manchu (1644-1912)
menjerumuskan Cina dalam perang saudara berkepanjangan bercampur Perang
Cina-Jepang II (1937-1945). Revolusi membagi Cina menjadi dua negara yang
bermusuhan yaitu Republik Cina (Taiwan) dan Republik Rakyat Cina.

Pemberontakan Sipahi (1857-1858) atau Revolusi India yang dapat ditumpas
Inggris menempatkan India langsung dalam pengawasan pemerintah Inggris,
bukan lagi perusahaan East India Company. Rezim kolonial segera mengirim
para zending dan missie untuk lebih giat memasukkan pengaruh Barat ke
India.

Para elit India menanggapi cengkeraman kolonial dengan membentuk All
Indian National Congress (1885) yang kelak dikenal dengan Partai Kongres.
Sekelompok wakil Muslim di organisasi tersebut kemudian keluar dan
membentuk Liga Muslim.

Di antara para tokoh kemerdekaan kelak tampil paling menonjol tiga orang
yaitu Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru dan Muhammad ‘Ali Jinnah.
Perpecahan antara Gandhi-Nehru di satu fihak dengan Jinnah di fihak lain
mempertegas perbedaan lama antara Hindu dengan Muslim, berakibat India
terbagi menjadi India dan Pakistan.
Gerakan Wahhabiy di Arabia sejak abad ke-18 masuk ke Indonesia dan sempat
mengobarkan Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera dan pembentukan
Muhammadiyah di Jawa. Faham Wahhabiy memurnikan pemahaman dan pengamalan
Islam dari berbagai faham yang bertentangan semisal tahyul, bid’ah,
churafat (kini khurafat) dan syirik.

Demikian sekilas uraian kebangkitan di luar negeri yang sedikit banyak
mempengaruhi bangsa Indonesia untuk bangkit sebagai bagian kebangkitan
besar Timur. Pelajaran yang dapat diambil dari periode penjajahan adalah
kelengahan akibat prestasi panjang nyaris selama 7000 tahun berakibat
kecolongan oleh Barat. Untuk pertama kalinya, Timur mengalami
keterputusan masa jaya sejak awal abad ke-19. Ketertinggalan itulah yang
dicoba untuk dikejar oleh Timur sejak awal abad ke-20.

Usaha meraih titik temu antara kepentingan nasional Indonesia dengan
kepentingan kolonial Belanda pernah terjadi dengan pembentukan “Gapi”
(Gabungan Politik Indonesia) tahun 1939. Gerakan tersebut mengusulkan
kepada pemerintah Belanda untuk memberi hak membentuk parlemen Indonesia
atau tegasnya pemerintahan Indonesia di dalam lingkungan Kerajaan
Belanda, namun rezim kolonial menolak. Indonesia terlalu berharga untuk
diberi hak mengatur diri sendiri walaupun masih dalam lingkup kerajaan
karena tatanan kolonial yang menempatkan secara tegas Belanda sebagai
majikan dan Indonesia sebagai pelayan sangat menguntungkan Belanda.
Belanda justru makin memperketat pengawasan para aktivis kemerdekaan
mengingat dunia di ambang perang besar yang disebut “Perang Dunia ke-2”.
Jerman nampak bernafsu menaklukan Eropa (tentu termasuk Belanda) dan
Jepang nampak bernafsu menaklukan Asia (tentu termasuk Indonesia).

BAB II
PERANG DUNIA KEDUA DAN PENDUDUKAN JEPANG

Latar Belakang dan Awal Perang di Eropa
Perang Dunia ke-2 (1 September 1939 – 2 September 1945) secara sederhana
adalah perang terbesar yang pernah dicipta manusia sebagai hasil dari
puncak perselisihan yang tak terjembatani antara beberapa negara besar.
Perselisihan itu sendiri disebabkan oleh berbagai ketidakpuasan terhadap
tatanan yang tersusun pasca Perang Dunia ke-1 (1914-1918) ditambah
berbagai konflik lama pra perang besar tersebut. Dengan demikian keadaan
kolong langit yang sedemikian “panas” tersebut akan “meledak” jika
“disulut” sedikit saja. Ternyata Jerman yang agaknya “mendapat
kehormatan” menyulut panas dunia menjadi perang dunia, mengingat di
antara yang tidak puas Jermanlah yang paling tidak puas.

Perjanjian Versailles 1919 yang mengakhiri Perang Dunia ke-1 (1914-1918),
menempatkan Jerman sebagai biangnya. Negara tersebut dibebani hukuman
yang sangat memukul martabat, Jerman harus membayar pampasan perang yang
besar padahal negara tersebut menjadi miskin akibat perang. Hukuman lain
adalah pembatasan kekuatan militer dan kehilangan sebagian wilayah.

Di antara warga Jerman yang tidak puas terdapat seseorang yang paling
tidak puas pula yaitu Adolf Hitler. Dia telah mengabdi untuk Jerman dalam
perang dan sangat terpukul dengan kekalahan tersebut, dia merasa
perjuangannya sia-sia walaupun dia mendapat penghargaan langka dari
panglimanya. Dia bertekad akan balas dendam: memulihkan martabat bangsa
Jerman dengan menguasai dunia. Hasratnya tertuang dalam karya tulisnya
Mein Kampf yang kelak menjadi “kitab suci” partainya, Nasional
Sozialismus Arbeiter Partei atau lebih dikenal dengan singkatan Nazi.

Dengan bakat kepemimpinannya terutama bakat retorikanya yang mampu
mengobarkan semangat, setapak demi setapak Hitler maju menuju puncak.
Tahun 1933 dia menjadi kanselir, bagi orang yang mengenal dia artinya
jelas: menjadi diktator.

Tanpa buang waktu dia memantapkan kekuasaannya, lawan politik di dalam
negeri segera dieliminasi dan pencaplokan wilayah luar negeri antara
1933-1939 dilaksanakan praktis tanpa tembakan. Pada periode tersebut
Hitler sukses mencaplok Austria, Cekoslovakia dan sedikit Lithuania.

Inggris dan Perancis bertekad membela Polandia, sasaran berikutnya.Untuk
mengamankan proyek penaklukannya, Hitler mengikat diri dengan pakta non
agresi dengan Uni Soviet, negara besar jelmaan Kekaisaran Rusia yang
runtuh akibat revolusi yang menampilkan komunis ke puncak. Pakta tersebut
dikenal juga dengan Pakta Molotov-Ribbentrop (23 Agustus 1939). Pada
hakikatnya pakta tersebut bermaksud membagi Eropa menjadi dua, bagian
barat untuk Jerman dan bagian timur untuk Uni Soviet.

Rasa tidak puas tidak hanya menjangkiti yang kalah. Perancis merasa
kehilangan hak menikmati kemenangan secara penuh setelah beberapa
usulannya ditolak oleh rekan-rekan dalam Sekutu. Italia dilanda kerusuhan
oleh para veteran yang menganggur. Mereka merasa pemerintah tidak tahu
terima kasih. Kegagalan mendapat sebagian wilayah bekas Austria-Hungaria
menyakiti hati bangsa.

Di antara warga Italia yang paling tidak puas adalah Benito Juarez
Mussolini. Sebagaimana Hitler, dia mengabdi pada negaranya dalam Perang
Dunia ke-1. Untuk menuju puncak dia pun membentuk partai yaitu Fasis. Dia
menjadi perdana menteri pada Oktober 1922.

Mungkin sudah menjadi standar bagi setiap diktator, lawan dalam negeri
harus dilibas. Beberapa dibunuh, yang lain dijebloskan ke penjara.

Mussolini berhasrat membangkitkan kejayaan Kekaisaran Romawi, fokusnya
terarah pada Laut tengah. Kawasan tersebut selama ratusan tahun pernah
menjadi “danau” Romawi. Revolusi pribumi di Libya ditumpas tahun 1931 dan
Albania dicaplok tahun 1939. Setelah berperang kurang dari setahun
Ethiopia ditaklukan tahun 1936.

Pada 1 September 1939 pasukan Jerman melintasi Polandia, tanggal
tersebut dikenang sebagai awal Perang Dunia ke-2 yang kelak menewaskan
sekitar 50.000.000 orang.

Pada 3 September 1939, Perancis dan Persemakmuran Inggris menyatakan
perang dengan Jerman. Sesuai kesepakatan rahasia dengan Hitler, Josef
Stalin menyerbu sisi timur Polandia pada 17 September. Bulan November
1939 hingga Maret 1940, Uni Soviet mencaplok Lithuania, Latvia dan
Estonia serta sebagian Finlandia.
Antara April-Juni 1940 pasukan Jerman menyerbu Denmark, Norwegia,
Belanda, Belgia, Luxemburg dan Perancis. Pasukan Sekutu segera ditarik
dari Eropa daratan dan bertahan di Inggris. Di Perancis dibentuk
pemerintahan pro Jerman yang dikenal dengan Vichy dengan Presiden Henri
Petain, kelompok yang kontra –lazim disebut Perancis Bebas– menyusun
kekuatan untuk menyerang balik dipimpin Charles de Gaulle.

Adapun Belanda, setelah bertempur 5 hari terpaksa menyerah. Namun
sebagian besar anggota kabinet dan istana sempat lari ke Inggris dan
membentuk pemerintahan dalam pengasingan.

Italia bergabung dengan Jerman pada Juni 1940. Dari pangkalan di Libya,
pasukan Italia mencoba merebut Mesir dari Sekutu namun gagal.

Bulan Agustus 1940 Hitler mengirim sejumlah besar armada udaranya sebagai
persiapan menaklukan Inggris dan berkobarlah apa yang disebut Battle Of
Britain. Walaupun Jumlahnya lebih kecil, Sekutu mampu membendung angkatan
udara Jerman (Luftwaffe) yang berarti membendung ambisi Hitler menaklukan
Inggris. Sejak itu hingga menjelang usai perang, Jerman hanya rutin mampu
membom negara pulau tersebut.

Bulan April 1941, Hitler bergerak lagi bersama Italia, Bulgaria, Rumania
dan Hungaria dia menyerbu Yugoslavia dan Yunani. Tetapi mungkin proyek
penaklukannya yang terbesar adalah menyerbu Uni Soviet pada 22 Juni 1941.
Stalin –walaupun sudah menduga hal tersebut– sempat dipaksa melepas
wilayah luas negerinya dan bertahan pada garis yang membentang dari
Leningrad di utara hingga Stalingrad di selatan.

Demikianlah, pada pertengahan 1942 Jerman beserta rekan-rekannya –lazim
disebut Poros– menguasai hampir seluruh Eropa ditambah sebagian Afrika
Utara.

Walaupun niat Hitler menguasai dunia telah mendapat beberapa teman di
Eropa, dia agaknya merasa belum cukup. Praktis mereka hanya pengekor atau
penggembira. Perlu rekan selevel untuk mewujudkan niatnya. Dia
mendapatkannya dari belahan dunia lain yaitu Timur. Di bagian itu ada
negara yang sejak 1941 dipimpin oleh seorang perdana menteri berpangkat
jenderal, mewarisi ambisi menguasai dunia Timur untuk mewujudkan apa yang
dikenal dengan Kawasan Sekemakmuran Asia Timur Raya. Negara yang dimaksud
adalah Jepang. Pada 27 September 1940 Jerman, Italia dan Jepang mengikat
diri dengan Pakta Tiga Negara. Adapun perdana menteri dimaksud yang
melibatkan Jepang pada Perang Dunia ke-2 adalah Jenderal Hideki Tojo.

Latar Belakang dan Awal Perang Pasifik
Sebagaimana halnya Indonesia, bangsa Jepang mengenal imperialisme Barat
sejak abad ke-16. Ketika itu Jepang dikuasai oleh pemerintahan militer
yang dikenal dengan nama Shogun. Mirip dengan pemerintahan sebelumnya,
rezim yang berkuasa pada perioda 1192-1868 menempatkan kaisar hanya
sekadar lambang. Sadar akan bahaya imperialisme Barat, pemerintah
melaksanakan politik pengucilan diri yang bertahan hingga sekitar 250
tahun. Politik tersebut berakibat baik sekaligus buruk, baik karena
sanggup melindungi Jepang begitu lama tetapi buruk karena menyebabkan
Jepang tertinggal sekitar 300 tahun dibanding Barat.
Usaha membuka pengucilan Jepang dilaksanakan oleh sekelompok armada
Amerika Serikat pimpinan Matthew Calbraith pada 1854, dikenal dengan
Perjanjian Shimoda. Kehadiran armada tersebut diikuti oleh kekuatan Barat
lain semisal Inggris dan Rusia untuk memaksa Jepang makin membuka diri.

Kegagalan rezim Sogun melindungi Jepang mengobarkan revolusi yang
mengakhiri rezim tersebut. Kaum revolusioner berusaha meredam hasrat
Barat untuk menjajah Jepang dengan modernisasi. Dengan cerdik Barat
dirangkul untuk membangun Jepang dan terhindarlah Jepang dinjak oleh kaki
Barat hingga 1945, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia ke-2.

Untuk memastikan bahwa imperialis Barat makin jauh dari wilayah Jepang,
Jepang dituntut untuk meniru Barat yaitu penaklukan luar negeri semisal
Kepulauan Kuril (1875), Kepulauan Ryukyu (1879), Formosa (1895),
Manchuria Selatan (1905), Korea (1910). Kepulauan Mariana, Kepulauan
Karolina, Kepulauan Palau dan Provinsi Shantung didapat berdasar
Perjanjian Versailles. Jepang mendapat wilayah-wilayah tersebut di atas
nyaris tanpa protes internasional.

Protes keras internasional terhadap Jepang terjadi ketika Manchuria
selebihnya dicaplok dari Cina pada 1931. Jepang menjawab protes tersebut
dengan keluar dari Liga Bangsa Bangsa dan terus merambah Cina.

Pada 7 Juli 1937 berkobar Perang Cina-Jepang II, antara 1937-1940 pasukan
Jepang telah merebut sekitar 30% wilyah Cina sekaligus mengunci
pesisirnya. Walaupun Cina menderita akibat perang saudara, tetap sanggup
menjawab dengan perang yang lama dan kejam terutama dengan bantuan Sekutu
ketika Jepang masuk Perang Dunia ke-2.

Jepang sadar bahwa Cina tak dapat ditaklukan 100%, wilayah luas sekaligus
penduduk padat dan ulet menghambat niat tersebut. Ada wilayah lain yang
tak kalah memikat yaitu Asia Tenggara. Pilihan pertama adalah Indocina
Perancis, pasukan Jepang masuk wilayah tersebut tanpa perlawanan karena
pemerintah Perancis saat itu adalah pro Jerman, sedangkan Jerman adalah
rekan Jepang.

AS yang sadar dengan bahaya Jepang, dengan segera melaksanakan embargo
dan menghimbau Inggris dan Belanda berbuat sama. Pada Juli 1941 embargo
terhadap tiga negara tersebut berlaku penuh. Ini merupakan pukulan berat
bagi Jepang: wilayah sempit, miskin sumber alam dan terletak di jalur
gempa. Tetapi Jepang makin bertekad untuk merebut Asia Tenggara, terutama
Indonesia.

Untuk menutupi niatnya, Jepang berunding dengan AS. AS menyambutnya
walaupun sudah tahu bahwa perundingan tersebut bakal gagal mengingat
Jepang lebih siap perang dari pada siap damai. Jepang mustahil memenuhi
tuntutan AS untuk menghapus negara boneka Manchukuo dan menarik tentara
dan polisi dari Cina serta Indocina.

Perundingan masih berlangsung ketika tiba gelombang besar pesawat Jepang
menyerang pangkalan AS di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941, yang
mengawali Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Menyerang mendadak
adalah cara yang pernah dilaksanakan Jepang terhadap Cina (1894) dan
Rusia (1904). Pada saat yang nyaris bersamaan pasukan Jepang juga
bergerak ke wilayah yang didambakan seluas mungkin, supaya imperialis
Barat, terutama AS, akan berfikir panjang sebelum melaksanakan serangan
balas. Jepang berharap AS akan menawarkan perdamaian dan wilayah
taklukannya menjadi Kawasan Persemakmuran Asia Timur Raya.

Akan tetapi AS bukanlah Kekaisaran Rusia 1904-1905 atau Kekaisaran Cina
1894-1895, hanya sedikit orang Jepang yang faham tentang kemampuan
produksi industri AS. Dengan mudah pendapat mereka tenggelam dalam arus
mayoritas yang demam perang. Di antara yang realistis adalah Laksamana
Isoroku Yamamoto, perencana serangan spektakuler tersebut.

Menilai AS tidak mampu membalas adalah suatu kekeliruan besar Jepang saat
itu.

Secara menyeluruh gerak maju pasukan Jepang sangat mengagumkan dalam arti
cepat dan berdampak mengejutkan dan menghancurkan. Ini tak terlepas dari
dinas intelijen mereka yang telah menyebar para spion di seantero Asia-
Pasifik sejak 1930-an. Mereka datang dengan berbagai selubung profesi:
dari konsul jenderal hingga tukang pijat.

Serangan udara ke Pearl Harbour segera diikuti dengan gerak maju angkatan
darat dan lautnya. Di Birma, pasukan Jepang menerobos dari Muangthai dan
menjangkau ibu kota Rangoon (kini Yangon) pada 23 Desember 1941.
Pertempuran Rangoon berkobar hingga 7 Maret 1942 sukses menghalau pasukan
Sekutu ke utara terus ke Cina dan India. Untuk menyiapkan serbuan balas,
Sekutu membentuk organisasi South East Asia Command yang dipimpin oleh
Laksamana Lord Louis Mountbatten pada 1943. Kelak wilayah yang dikenal
dengan “Arena Cina-Birma-India” menyajikan kerja sama anggota Sekutu yang
mungkin paling rumit, dalam arti tidak sehat, dalam Perang Dunia ke-2.

Di jazirah Malaya (kini mencakup Malaysia dan Singapura) pasukan Jepang
mendarat di utara jazirah dan bergerak ke selatan. Wilayah tersebut di
pertahankan oleh pasukan Persemakmuran Inggris yang terdiri dari prajurit
Inggris, Australia, Selandia Baru, India dan Gurkha. Penaklukan wilayah
tersebut resmi rampung ketika Letnan Jenderal Arthur Percival dipaksa
menyerah oleh Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942.

Kekalahan Inggris di Singapura dinilai oleh Perdana Menteri Winston
Churchill sebagai kekalahan Inggris –bahkan Barat– yang terburuk. Dongeng
keunggulan bangsa Barat seakan lenyap.

Ketika perang dimulai, Filipina adalah negara setengah merdeka di bawah
AS dengan nama Persemakmuran Filipina, yang dibentuk tahun 1935. Manuel
Luis Quezon terpilih sebagai presiden dan penasihat militernya adalah
Mayor Jenderal (Purn.) Douglas MacArthur. Pada bulan Juli 1941 Presiden
Roosevelt mengaktifkan kembali MacArthur dengan pangkat Jenderal sebagai
panglima pasukan gabungan AS-Filipina, ketika jelas bahwa hubungan AS-
Jepang memburuk.

Pada 10 Desember 1941 pasukan Jepang masuk Filipina dan merebut ibu kota
Manila pada 2 Januari 1942. MacArthur bersama Quezon lolos ke Australia,
kelak Quezon memimpin pamerintahan dalam pengasingan di AS dan MacArthur
menjadi panglima South West Pacific Area di Australia. Pertahanan
terakhir Sekutu di Filipina menyerah pada 6 Mei 1942.
Nasib Indonesia sudah jelas begitu Singapura jatuh. Untuk mempertahankan
negeri tersebut Sekutu membentuk organisasi American-British-Dutch-
Australian Command dengan markas besar di Bandung. Panglima tingginya
adalah Jenderal Sir Archibald Wavell dari Inggris, panglima daratnya
Letnan Jenderal Hein Ter Poorten dari Belanda dan panglima lautnya
Laksamana Thomas C. Hart dari AS. Boleh dibilang bahwa organisasi
tersebut dibentuk terburu-buru dan berakibat kerja sama antar mereka
tidak lancar. Hal tersebut makin diperparah bahwa sebagian besar prajurit
Sekutu tersebut dalah pelarian dari Malaya, Kalimantan Inggris, Singapura
dan Filipina. Mereka telah mengalami pukulan hebat sehingga perlu waktu
untuk memulihkan kekuatan. Jauh berbeda dengan pasukan Jepang yang maju
dengan penuh percaya diri karena dasarnya telah siap dan juga karena
banyak kemenangan yang diraih sebelumnya. Namun kelak Jepang mengalami
mabuk kemenangan yang justru akan menuntun kepada kekalahan berturut-
turut.

Pemerintah Hindia Belanda resmi menyerah kepada Letnan Jenderal Hitoshi
Imamura pada 8 Maret 1942.

Gerak maju pasukan Jepang ke utara Pasifik menjangkau Kepulauan Aleut
milik AS, ke tengah menjangkau Kepulauan Gilbert jajahan Inggris dan ke
selatan menjangkau Kepulauan Solomon jajahan Inggris-Australia.

Walaupun perioda 7 Desember 1941 – 7 Agustus 1942 nasib Jepang di atas
angin, tetapi benih kekalahan telah ditabur akibat mabuk kemenangan
tersebut di atas. Pertempuran Laut Karang pada 7-8 Mei 1942 dan
Pertempuran Midway pada 4-6 Juni 1942 menghasilkan kekalahan Jepang. Pada
7 Agustus Sekutu menyerang balik, pasukannya mendarat di Guadalcanal. Tak
seorang pun mengira bahwa serbuan ke pulau berhutan lebat dan berbau
busuk di sudut Pasifik tersebut merupakan peristiwa penting: langkah awal
Sekutu menuju Tokyo!

Suasana Pendudukan Jepang
Jepang berusaha keras meraih simpati bangsa-bangsa Timur terutama yang
dijajah oleh Barat, lahan tersebut ada di Asia Tenggara, Asia Selatan dan
Pasifik Barat Daya. Jepang menampilkan citra sebagai pembebas dan saudara
tua. Di Indonesia sempat ada kebebasan mengibarkan bendera Merah Putih
dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Rakyat memiliki pendapat berbeda dengan kehadiran penakluk baru tersebut.
Ada yang tulus menilai bahwa kedatangan pasukan Jepang memang untuk
membebaskan. Di antara mereka bahkan ada yang direkrut memperlancar gerak
maju pasukan Jepang semisal di Aceh, ada juga yang spontan bangkit
melawan kolonial Belanda menjelang kedatangan pasukan Jepang semisal di
Gorontalo. Pada umumnya mereka berlatar belakang golongan masyarakat yang
terpinggirkan atau tertindas dalam tatanan kolonial Barat, tatanan
kolonial hanya sedikit memberi pilihan atau peluang hidup layak kepada
mereka.

Kelompok yang cenderung anti Jepang umumnya berlatar belakang pendidikan
atau pengaruh Barat. Walaupun mereka terlibat gerakan anti kolonial Barat
tetapi mereka menilai bahwa watak fasisme dan militerisme Jepang lebih
buruk. Sebelum Perang Pasifik, mereka sempat menyimak info tentang
perlakuan Jepang terhadap rakyat di Cina dan Korea. Di antara mereka
terdapat Muhammad Hatta (1902-1980), kelak menjadi Wakil Presiden
Republik Indonesia periode 1945-1956; Sutan Syahrir (kelak Perdana
Menteri Republik Indonesia periode 1945-1947) dan Amir Syarifudin (kelak
Perdana Menteri Republik Indonesia periode 1947-1948).

Dengan pertimbangan bahwa identitasnya sudah dikenal luas, Hatta memilih
bekerjasama dengan Jepang bersama Soekarno. Syahrir dan Syarifudin
memilih gerakan bawah tanah mengingat kurang dikenal, bahkan Syarifudin
pernah mendapat bantuan Belanda membentuk kelompok perlawanan.
Jaringannya terbongkar intelijen Jepang dan dia ditangkap. Jepang
mempersiapkan hukuman matinya, namun campur tangan Soekarno-Hatta
mengubah menjadi hukuman seumur hidup.

Kelompok yang relatif netral menilai bahwa bagaimanapun perilaku Jepang,
kerja sama dengan Jepang diperlukan mengingat tidak ada pilihan lain.
Belanda telah meninggalkan Indonesia begitu saja dalam keadaan tak
berdaya dan jatuh dalam cengkeraman Jepang. Kelak sikap penakut menambah
kebencian terhadap Belanda setelah rakyat mengalami penderitaan
pendudukan Jepang.

Sekelompok tokoh Indonesia sempat menyusun kabinet Indonesia ketika
kolonial Belanda runtuh, usaha tersebut didorong oleh Abikoesno
Tjokrosoejoso, seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia dan masih
terhitung keluarga dengan Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dia menyusun
daftar beberapa nama untuk mengisi kabinet, nama Soekarno diusulkan
menjadi menteri propaganda dan Hatta menjadi menteri ekonomi.

Jepang menanggapinya dengan membuat pengumuman pada 20 Maret 1942 bahwa
rakyat dilarang dalam bentuk apapun membicarakan masalah politik,
termasuk soal pemerintahan. Pengumuman tersebut disusun sedemikian rupa
sehingga masyarakat praktis tidak berkutik menjamah bidang itu. Parpol
benar-benar dilarang dan ormas diawasi dengan ketat, Jepang lebih suka
membentuk organisasi baru yang mudah diawasi dan diisi dengan tokoh-tokoh
yang sudi bekerja sama daripada bekerja sama dengan organisasi yang telah
ada.

Tersebutlah seorang tokoh yang sekian lama dicap sebagai pengkhianat dan
pemberontak, padahal dia lebih idealis dari pada beberapa tokoh yang
diakui sebagai pahlawan. Orang tersebut adalah Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo, pembentuk gerakan Darul Islam dan pendiri Negara Islam
Indonesia. Mengawali karir politiknya di Jong Java, kemudian Jong
Islamieten Bond, PSII dan Majlis Syura Muslim Indunisiyyah sebelum dia
membentuk gerakan sendiri. Dia membentuk lembaga pendidikan Institut
Suffah yang kelak menghasilkan kader-kader DI/NII, lembaga tersebut
sempat ditutup setelah beberapa waktu pendudukan Jepang berjalan namun
entah bagaimana dia mampu mengaktifkan kembali, bahkan kurikulumnya
ditambah dengan ilmu militer. Kemungkinan besar ketika itu Jepang makin
terdesak oleh Sekutu.

Pendudukan Jepang banyak mengubah tatanan yang ada sejak periode kolonial
Barat. Berdasar hukum kewarganegaraan Hindia Belanda tahun 1910,
masyarakat dibagi dalam empat kasta yaitu warga Barat asli kelas satu,
warga Indo kelas dua, warga Timur Asing (semisal Cina, Arab dan Keling)
kelas tiga dan warga Indonesia asli –lazim disebut inlander (pribumi)–
kelas 4. Perbedaan tersebut mencakup banyak segi kehidupan. Pribumi
dilarang masuk ke tempat-tempat yang diperuntukan bagi warga Barat dan
Indo.

Pemerintah Jepang mengubah kasta tersebut menjadi kelas satu untuk warga
Jepang, kelas dua untuk warga Timur non Jepang (semisal Indonesia, Cina,
Arab dan Keling), kelas tiga untuk warga Barat asli dan Indo. Namun dalam
prakteknya, perlakuan terhadap warga non Jepang nyaris tak berbeda.

Semangat anti Barat yang dipompa Jepang mencakup penggantian –tegasnya
pelarangan– penggunaan nama dan istilah Barat (kecuali bahasa Jerman dan
Italia), antara lain kota Batavia berubah nama menjadi Jakarta, kota
Buitenzorg diubah nama menjadi Bogor, istilah politik diganti siasat dan
istilah ekonomi diganti iktisad.

Larangan menggunakan istilah Barat memacu bangsa Indonesia untuk
memperkaya bahasa dengan mencipta istilah-istilah baru. Sesungguhnya hal
itu bukan maksud Jepang. Jepang berniat untuk men-Jepang-kan Indonesia
antara lain di bidang bahasa, tegasnya (suatu saat harus) pakai bahasa
Jepang, tetapi niat tersebut terhalang oleh fakta bahwa belajar bahasa
Jepang tidak sebentar. Maka untuk sementara bahasa setempat yang dipakai,
pokoknya tidak pakai bahasa Inggris dan Belanda. Niat tersebut gagal
karena perang usai dengan kekalahan Jepang.

Warga Barat yang masih tercecer di Indonesia berangsur-angsur masuk kamp
tawanan yang lazim disebut kamp internir. Awalnya adalah personil militer
yang tertangkap atau menyerah ketika pertempuran, namun warga sipil
kemudian menyusul.

Keadaan dalam kamp luar biasa buruk, ribuan tawanan tewas dan sakit
karena kekejaman dan kelalaian. Ada yang dipakai kerja paksa melaksanakan
berbagai proyek semisal jalur rel dan gardu pertahanan.

Sebelum perang, Jepang sudah tahu bahwa di Indonesia terjadi pertentangan
antara kelompok Islami dengan jahili mengenai arah masa depan Indonesia.
Pada awalnya Jepang merangkul kelompok Islami karena dinilai lebih anti
imperialis Barat. Dengan mendekati ulama, pemerintah memobilisasi kaum
Muslim dalam perang total melawan Barat. Untuk mengimbangi kelompok
jahili yang mendominasi tentara ciptaan Jepang semisal Peta dan Gyu Gun,
pemerintah mengizinkan kaum Islami membentuk tentara pula dengan nama
Hizbullah (1944).

Usaha merangkul tersebut agaknya dirusak oleh perilaku pendudukan
tersebut. Pernah diberlakukan ketentuan bahwa setiap pagi orang harus
menunduk ke arah matahari terbit atau menghadap Tokyo, tempat Tenno Heika
bertahta. Peraturan tersebut sangat melecehkan prinsip monoteis dalam
Islam. Kewajiban kerja bakti banyak mengorbankan waktu shalat, begitu
pula puasa dinilai menurunkan gairah kerja. Kekurangan bahan sandang
berakibat mengurus jenazah tidak sempurna karena bukan dibungkus kain
kafan tetapi karung goni.

Perlawanan terhadap keadaan tersebut berakibat Jepang diam-diam
membatalkan sejumlah peraturan yang melecehkan agama. Pemerintah diam-
diam mengakui bahwa tanpa dukungan kaum Muslim, Perang Asia Timur Raya
tidak akan sukses. Pernah diusulkan bahwa kepada ulama untuk berfatwa
bahwa Perang Asia Timur Raya adalah perang sabil, yang ditolak dengan
pendapat bahwa perang tersebut adalah kafir lawan kafir. Usaha pemerintah
untuk menghapus pelajaran bahasa Arab di sekolah agama dapat digagalkan
tetapi dengan syarat bahasa Jepang juga masuk kurikulum.

Ada terselubung maksud Jepang dalam rangka memperlemah hasrat kemerdekaan
dengan semacam adu domba antara kedua kelompok tersebut di atas. Untuk
kelompok Islami dibentuk organisasi Masyumi dan untuk kelompok jahili
dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) tahun 1943, namun agaknya niat
tersebut diketahui oleh para tokoh kemerdekaan. Karena maksud Jepang
diketahui, Putera berganti nama menjadi Jawa Hokokai Chuo Honbu. Para
tokoh Indonesia diserap supaya dapat diawasi lebih ampuh.

Masyumi dibentuk pada 11 November 2004 sebagai pengganti Majlis al-Islam
al-A’la Indunisiyyah yang dibentuk ketika zaman Belanda.

Bentuk lain dari usaha meredam hasrat merdeka adalah mencoba semaksimal
mungkin untuk mengerahkan dan mengarahkan rakyat Indonesia hanya untuk
Perang Asia Timur Raya. Tetapi para tokoh kemerdekaan menetralkannya
dengan cara menyusupkan propaganda anti Jepang dalam propaganda anti
Barat. Propaganda anti Jepang sukses karena perilaku kejam Jepang
sendiri.

Menjelang perang usai, pemerintah menambah daftar kejengkelan kelompok
Islami dengan lebih memberi peluang kepada kelompok jahili walaupun
kelompok Islami mendapat pengamanan. Ini memiliki akibat yang masih ada
hingga kini. Kelompok jahili lebih disiapkan memegang kendali masa depan.

Belum setahun pendudukan berlangsung, kekecewaan yang meningkat menjadi
kebencian muncul akibat hidup kekurangan dan ketakutan sebagai hasil dari
pemerintahan yang represif. Yang mungkin paling kecewa adalah Aceh.
Menjelang pasukan Jepang masuk terjadi pemberontakan terhadap kolonial
Belanda, dan rakyat berharap Jepang melaksanakan perubahan yang lebih
aspiratif. Harapan tersebut pupus: Aceh diperlakukan sama buruk dengan
daerah lain.

Di Aceh tercatat perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Cot Plieng
(1942) dan Meureudu (1944).

Di Kalimantan Barat, usaha berontak yang hingga melibatkan anggota
kerajaan dapat digagalkan karena lekas diketahui intelijen. Pemerintah
melaksanakan pembersihan –yang dalam prakteknya adalah pembantaian besar-
besaran– hingga jatuh korban sekitar 20.000 orang, banyak korban mencakup
kaum intelek.

Di Jawa Barat, berkobar perlawanan di Indramayu dan Singaparna. Seorang
ulama kharismatis bernama Zainal Mushthafa bersama para santri dan warga
lokal berontak dan sempat jatuh korban dari fihak Jepang. Dia bersama
beberapa orang pengikutnya ditangkap, dibawa ke Jakarta dan dihukum mati.

Di Jawa Timur, dikenal sebutan Pemberontakan Peta Blitar pada 14 Februari
1945 dipimpin Shudanco Supriyadi. Agaknya peristiwa ini lebih
menggemparkan karena pelakunya justru prajurit binaan Jepang. Beberapa
pelaku divonis mati dan penjara, adapun Supriyadi hilang.

Di Irian Barat, walaupun banyak jatuh korban dari fihak pribumi, agaknya
pemberontakan tersebut mencapai maksud karena gerak maju pasukan Sekutu.
Mungkin sejak tahun 1943 Sekutu memberi bantuan pada pribumi. Ketika
Sekutu mengumumkan bahwa gerakan militer di Irian resmi berakhir pada 20
Agustus 1944, Jepang telah kehilangan beberapa pangkalannya semisal
Hollandia (kini Jayapura), Sansapor, Biak dan Manokwari.

Sadar bahwa Asia Tenggara –terutama Indonesia– adalah harta paling
berharga dibanding wilayah taklukan lainnya, Jepang berusaha
mempertahankan kedudukannya. Berbagai proyek pertahanan semisal benteng,
bandara dan jalur rel dibangun dengan tenaga paksa yang lazim disebut
romusha. Di Indonesia sekitar 270.000 orang direkrut dengan cara tipu
maupun paksa menjadi romusha. Mereka dikaryakan di Indonesia maupun
negeri tetangga, sebagian besar mereka tidak kembali karena tewas,
hilang, sakit atau lelah.

Jika romusha adalah suatu bentuk derita bagi lelaki, maka perempuan
mendapat derita pula dengan menjadi perempuan penghibur dengan sebutan
juugun ianfu, cara perekrutannya juga dengan tipu maupun paksa. Mereka
juga disebarkan ke seantero wilayah taklukan lain. Tempat penampungan
khusus mereka disebut rumah bambu, rumah kuning atau rumah panjang.
Sekitar 200.000 orang dari berbagai warga pernah menjadi juugun ianfu.
Kasus ini kurang disimak karena para korban dan pelaku cenderung
merahasiakannya hingga tahun 1991, ketika sejumlah (mantan) korban dari
Korea buka suara tentang kasus ini. Usaha tersebut bergulir makin besar
walaupun ada kecenderungan pemerintah Jepang berusaha menutupinya. Hasil
penelitian intelek Jepang sendiri akhirnya menggagalkan usaha tersebut.
Pemerintah Jepang akhirnya mengakui bahwa otoritas Jepang terlibat dalam
perekrutan perempuan menjadi juugun ianfu.

Langkah Menuju Merdeka
Dari penyerangan ke Pearl Harbor hingga pendaratan di Guadalcanal,
praktis Jepang di atas angin. Ada kecemasan Sekutu bahwa India, Australia
dan Amerika akan jatuh dan Jepang memang berniat menaklukan wilayah
tersebut.

Untuk melangkah ke Australia, gerak maju diarahkan langsung ke benua
tersebut dan juga pangkalan Sekutu di Port Moresby (kini ibu kota Papua
Nugini). Usaha tersebut digagalkan dalam Pertempuran Laut Koral.

Untuk melangkah ke AS, gerak maju diarahkan ke Midway, gugusan pulau yang
terletak hampir di tengah garis San Francisco-Tokyo. Pertempuran Midway
menggagalkannya.

Untuk melangkah ke India, gerak maju di arahkan ke Imphal dan Kohima.
Kedua kota perbatasan Birma-India tersebut terdapat garnisun Sekutu.
Setelah bertempur antara 8 Maret 1944 hingga 8 Juli, pasukan Jepang dapat
dihalau ke Birma dan terus dikejar hingga perang usai.

Gerak maju menuju benua Amerika tertahan di Kepulauan Aleut, pasukan
Sekutu menyerbu wilayah tersebut pada Mei 1943.
Gerak maju Sekutu yang banyak dihambat banyak pertempuran dahsyat, pelan-
pelan mendesak atau memencilkan pasukan Jepang antara lain mengarah ke
Indonesia. Pemerintah pendudukan merekrut warga dalam wadah organisasi
militer semisal Peta, Gyu Gun dan Heiho. Peta dan Gyu Gun bertugas
sebagai garnisun, Heiho adalah orang Indonesia yang berdinas dalam
militer Jepang. Dengan demikian panglima Jepang bebas mengirim Heiho ke
medan perang semisal Birma dan Halmahera. Kelak pribumi yang dilatih
militer tersebut adalah cikal bakal tentara nasional.

Pada bulan Juli 1944 Kabinet Hideki Tojo diganti oleh Kabinet Kuniyaki
Koiso, Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kelak kemudian hari pada 7
September 1944 berdasar ketetapan dewan perang tertinggi bahwa Indonesia
mungkin akan menjadi sekutu yang kuat jika diberi kemerdekaan dalam arti
tidak lepas dari ikatan dengan kekaisaran. Sejak itu berangsur-angsur
diberi izin mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu
Indonesia Raya.

Jepang tidak sempat lagi memikirkan kemenangan, yang masih dapat
dilaksanakan adalah menyiapkan kemerdekaan Indonesia untuk mencegah
imperialisme Barat kembali.

Pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan
Indonesia pada 1 Maret 1945. Menjelang perang usai Jepang memberi
kepedulian lebih kepada kelompok jahili dengan cara lebih mempersiapkan
untuk memegang kendali masa depan Indonesia. Hal tersebut menambah
jengkel kelompok Islami walaupun tetap mendapat pengamanan.

Pada sidang-sidang dalam badan tersebut maupun penggantinya –Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia– terjadi perdebatan sengit antara kedua
kelompok tersebut mengenai dasar negara Indonesia. Kelompok Islami ingin
berlaku syari’at Islam karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim,
tetapi kelompok jahili ingin gagasan yang lebih netral yaitu Pancasila
karena masyarakat Indonesia majemuk. Istilah tersebut diperkenalkan oleh
Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945.

Pada 22 Juni 1945 dikenal rumusan Pancasila yang lazim disebut Piagam
Jakarta yang merupakan hasil kompromi antara kedua kelompok tersebut.
Sila kedua hingga kelima sama dengan rumusan Pancasila kini, adapun sila
pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya. Juga terdapat ayat dalam rancangan konstitusi –
kelak disebut Undang-undang Dasar 1945– berisi pernyataan: presiden
adalah orang Indonesia dan beragama Islam.

Tetapi kelak perdebatan tersebut menjadi sia-sia, pada pengesahan UUD
1945 tanggal 18 Agustus 1945 kedua kalimat yang aspiratif bagi kaum
Muslim tersebut dihapus. Sila pertama diganti dengan ketuhanan yang maha
esa dan syarat presiden diganti presiden adalah orang Indonesia asli.

Penggantian tersebut memiliki kisah misterius hingga kini, konon
menjelang sidang PPKI hari itu Hatta didatangi oleh seorang perwira
Jepang. Perwira tersebut menyampaikan aspirasi dari beberapa tokoh yang
mewakili bagian timur Indonesia. Pesan tersebut seperti ancaman
terselubung yaitu jika kedua kalimat tersebut tidak dihilangkan maka
beberapa daerah mayoritas non Muslim di bagian itu akan menolak menjadi
bagian dari Republik Indonesia. Hatta mungkin berfikir bahwa dari pada
daerah mereka kelak menjadi bagian dari imperialis Barat lebih baik
memenuhi keinginan tersebut. Dia kemudian membujuk kelompok Islami untuk
itu, dengan rasa berat mereka kemudian bersedia. Dalam waktu 24 jam
berubahlah Indonesia yang Islami menjadi Indonesia yang jahili. Perubahan
tersebut kelak berakibat mahal, dalam riwayat Indonesia merdeka terjadi
beberapa peristiwa yang merugikan kaum Muslim semisal Revolusi Darul
Islam (1949-1965), Tanjung Priok (1984), Lampung (1989) dan status daerah
operasi militer di Aceh bernama Operasi Jaring Merah (1989-1998).
Peristiwa tersebut hakikatnya adalah upaya pemerintah mengabaikan
aspirasi kaum Muslim dengan kekerasan.

Janji untuk tetap dalam Republik jika keinginan tersebut dipenuhi agaknya
tidak ditepati. Kasus Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka
dan Forum Kedaulatan Maluku adalah contoh bahwa mereka lebih suka
bergabung dengan imperialis Barat. Bahkan gerakan tersebut didukung oleh
kelompok keagamaan non Muslim baik secara oknum maupun lembaga.

Keadaan Jepang makin terjepit karena Uni Soviet menyatakan perang pada 8
Agustus 1945 sekaligus menyerbu Manchuria. Walaupun partisipasi US adalah
atas ajakan AS dan Inggris, namun mereka cemas jika Jepang jatuh kepada
cengkeraman US. Peristiwa di Eropa Timur menjelaskan bahwa setiap wilayah
yang direbut US pasti akan dikomuniskan, artinya menggantikan
kediktatoran dengan kediktatroran. Hal tersebut jelas membahayakan
demokrasi versi mereka.

AS berusaha supaya Jepang tidak menyerah kepada US dengan cara
menjatuhkan bom atom di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9
Agustus 1945). Usaha tersebut sukses, pada 15 Agustus 1945 Jepang
menyerah dan upacara resmi dilaksanakan pada 2 September 1945 di Teluk
Tokyo. AS melalui Jenderal Douglas MacArthur menerima penyerahan tersebut
sebagai wakil Sekutu.

Walaupun pada Agustus Jepang telah menyerah, wilayah taklukannya masih
luas termasuk Hindia Belanda. Karena itu berita kekalahan tersebut sempat
ditanggapi dengan keraguan atau kebingungan. Syahrir mendapat berita
tersebut dari radio gerilya dan menyebarkannya kepada para pemuda yang
cenderung tidak sabar untuk menyatakan kemerdekaan. Tetapi tokoh yang
relatif lebih tua yaitu Soekarno-Hatta cenderung berhati-hati, mereka
sempat diundang ke markas besar tentara Jepang di Dalat dan mendapat
penjelasan samar oleh Jenderal Hisaichi Terauchi bahwa perang akan
berakhir. Agaknya tidak disebut soal kekalahan Jepang, hal tersebut yang
membuat mereka menahan diri untuk tidak segera menyatakan kemerdekaan.
Kekuasaan Jepang masih hadir, senjata masih mereka pegang.

Sikap tersebut jelas tidak disukai pemuda, setelah berdebat, dan disertai
penculikan kedua tokoh tersebut, akhirnya disepakati bahwa pernyataan
kemerdekaan –yang lebih dikenal dengan sebutan proklamasi– dilaksanakan
pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur no. 56.

Peristiwa tersebut menjelaskan kepada kita bahwa selalu akan terjadi
perselisihan antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua menghendaki
ketenangan berfikir dan kaum muda menghendaki kesigapan bertindak.
Sekarang atau tidak pernah!

Aktivis lain yaitu Kartosoewirjo konon telah memproklamirkan kemerdekaan
Indonesia berdasar Islam pada 14 Agustus 1945 namun dicabut kembali
karena proklamasi tanggal 17 tersebut. Menurut Al-Chaidar dalam bukunya
Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII, SM. Kartosoewirjo proklamasi
Soekarno-Hatta adalah jiplakan proklamasi Kartosoewirjo. Cornelis van
Dijk dalam bukunya Darul Islam: Sebuah Pemberontakan juga sedikit
menyebut itu. Agaknya perlu penelitian ulang tentang itu selain berbagai
kontroversi lain yang banyak menghiasi sejarah Indonesia. Beginilah nasib
penyusunan sejarah suatu bangsa yang tidak berbudaya asli tulisan, banyak
yang terputus atau hilang pada beberapa titik. Info disampaikan dengan
lisan, maka hal tersebut memberi peluang bohong atau rekayasa pada
sejarah. Di Indonesia, agaknya rezim Soeharto adalah yang paling sukses
dalam hal ini

BAB III
REVOLUSI 1945

Istilah Revolusi (dalam bahasa Inggris: revolution), definisinya adalah
perubahan suatu tatanan atau keadaan dalam kehidupan manusia –baik
sebagai pelaku, penonton maupun penderita– yang mengganti keadaan
sebelumnya menuju yang diharapkan (lebih baik) secara menyeluruh dan/atau
cepat.

Mengingat revolusi hanya terjadi dalam kehidupan manusia, maka revolusi
dapat mencakup segala bidang kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk
dinamis, ia cenderung bergerak atau berubah. Ada jenis perubahan lain
yaitu evolusi yang dapat didefinisikan sebagai bentuk perubahan keadaan
sebagian atau menyeluruh secara lambat. Perubahan jenis ini tidak hanya
mencakup manusia tetapi juga semesta.

Secara garis besar, manusia telah melalui 3 tahap revolusi. Pertama,
Revolusi Agraria, manusia berubah dari pemetik, pemburu atau pengumpul
menjadi penanam dan peternak. Periode ini dimulai sekitar 10000-7000
sebelum Masehi. Kedua, Revolusi Industri, tenaga manusia dibebaskan dan
diganti dengan tenaga mesin. Periode ini dimulai sekitar pertengahan abad
ke-18. Ketiga, Revolusi Informatika, manusia mampu mengirim info dengan
media elektronik menggantikan media kurir. Periode ini dimulai sekitar
abad ke-20.

Revolusi yang menyentuh hidup manusia antara lain adalah bidang sosial.
Revolusi 1945 di Indonesia adalah di bidang sosial semisal politik,
militer dan hukum. Revolusi tersebut adalah periode rakyat Indonesia
mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan dari ancaman fihak
asing dan anteknya, dalam hal ini adalah Jepang yang masih memiliki
kekuasaan sambil menunggu kehadiran Sekutu, serta Barat –dengan kedok
sebagai anggota Sekutu– yang ingin memulihkan kekuasaan kolonialnya yang
sempat terlepas akibat serbuan Jepang dalam Perang Dunia ke-2.

Orang cenderung menilai Revolusi 1945 adalah satu-satunya revolusi di
Indonesia, ini terbukti jika orang umumnya menyebut revolusi Indonesia
maka yang dimaksud adalah Revolusi 1945. Padahal Indonesia telah
mengalami revolusi baik sebelum maupun sesudah 1945. Perang Paderi (1821-
1837) di Minangkabau dan Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa pada pra
1945 layak disebut revolusi, demikian pula kudeta tahun 1965 yang
menjatuhkan rezim Soekarno dan reformasi tahun 1998 yang menjatuhkan
rezim Soeharto pada pasca 1945 juga layak dinilai demikian.

Revolusi 1945 mencakup empat periode. Periode pertama (17 Agustus 1945 –
28 September 1945), gerakan kemerdekaan Indonesia –lazim disebut
Republik– terlibat konflik dengan Jepang yang telah menyerah kepada
Sekutu namun diperintah untuk menjaga status quo hingga pasukan Sekutu
tiba.

Periode kedua (29 September – 30 November 1946), Republik masih terlibat
konflik dengan Jepang sekaligus dengan Sekutu yang terdiri dari
Persemakmuran Inggris (Inggris, India, Gurkha dan Australia) serta
Netherlands Indies Civil Administration yang terdiri dari Koninklijke
Leger (pasukan dari orang Barat asli) dan Koninklijke Nederland Indische
Leger (pasukan dari orang Barat, Indo dan pribumi) berikut para anteknya.

Periode ketiga (1 Desember 1946 – 27 Desember 1949), Republik terlibat
konflik dengan NICA. Periode ini mencakup Agresi Militer ke-1 (21 Juli
1947 – 4 Agustus 1947) dan Agresi Militer ke-2 (19 Desember 1948 – 6
Januari 1949).

Periode keempat (28 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), Republik terlibat
konflik dengan KNIL dan para antek kolonial lainnya sekaligus memperluas
dan memantapkan pengaruhnya ke seantero bekas Hindia Belanda ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembenahan Pemerintahan
Upacara proklamasi yang terbilang sederhana tersebut merupakan pesan yang
jelas bahwa Indonesia merdeka praktis mulai dari nol. Saat itu sekitar 90
persen rakyat Indonesia buta huruf, banyak sarana produksi dan jaringan
komunikasi serta transportasi menjadi langka karena rusak atau hilang
akibat Perang Dunia ke-2. Akibat keterbatasan sarana komunikasi, upaya
penyebar luasan berita proklamasi terbilang berat. Banyak daerah menerima
berita tersebut terlambat beberapa hari. Akibat kekurangan tenaga
intektual, berita penting tersebut sulit disikapi sebagaimana mestinya.
Pada beberapa tempat, keterlambatan tersebut mahal harganya, karena
pasukan Sekutu keburu hadir dan cepat mengambil alih wewenang dari
Jepang. Gerakan Republik yang baru timbul terpaksa tenggelam lagi karena
keburu ditumpas sebelum kuat.

Jepang juga merampas hasil bumi dan hak milik lainnya untuk proyek Perang
Asia Timur Raya, bahkan rel dan besi tua diangkut untuk dilebur lagi
menjadi peralatan perang. Beberapa bulan pasca perang bencana kurang
sandang dan pangan masih menimpa rakyat, nyaris setiap hari jatuh korban.

Indonesia –mengingat wilayah luas, alam kaya dan letak strategis–
mengalami penjajahan dalam arti yang sebenar-benarnya. Pengurasan dan
penindasan menyebabkan keterbelakangan berupa kemiskinan dan kebodohan
yang hingga kini belum lenyap, bahkan kelak cenderung terlestarikan oleh
rezim bangsa sendiri yang tidak amanah terhadap kekuasaan. Bangsa asing
maupun elit bangsa sendiri mengambil sebanyak mungkin sekaligus memberi
sesedikit mungkin. Pada tahun 1930-an seorang ekonom bangsa Belanda
menilai bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di
antara bangsa-bangsa.

Ketergantungan Belanda yang luar biasa terhadap jajahannya di Hindia
Belanda membangkitkan nafsu besar untuk meraih wilayah yang sempat
terlepas dalam Perang Pasifik. Kelak terbukti begitu pemerintahan Hindia
Belanda dalam pengasingan terbentuk di Australia, langkah-langkah ke arah
itu segera dilaksanakan. Belanda mengisi banyak markas Sekutu dengan
orang-orang mereka, terlebih lagi SEAC di India/Sri Langka dan SWPA di
Australia mengingat wewenang kedua organisasi komando Sekutu tersebut
mencakup wilayah Hindia Belanda.

Pasca Perang Dunia ke-2 berakibat Belanda miskin dan bantuan AS dalam
bentuk Marshall Plan dinilai tidak cukup, Mooi Indie harus direbut
kembali! Jika tidak, diyakini bakal terjadi apa yang telah menjadi
pepatah terkenal yaitu Indie verloren, rampspoed geboren. Tidak pernah
terfikir –minimal saat itu– bahwa mayoritas rakyat di wilayah tersebut
menderita luar biasa akibat penjajahan. Sebagai akibat Belanda lari
begitu saja terhadap serbuan Jepang dan membiarkan rakyat Indonesia tidak
berdaya, cukup menjadi alasan bahwa kehadiran Belanda kembali tidak dapat
dibenarkan.

Para tokoh Republik sungguh sadar dengan ambisi Belanda tersebut, mumpung
mereka belum datang segera lekas meraih peluang sebanyak mungkin untuk
menyebarkan dan memantapkan pengaruh ke seantero Hindia Belanda. Rapat
PPKI pada 18 Agustus selain mensahkan UUD 1945 juga memilih Soekarno
sebagai presiden dan Hatta sebagai wapres. Kabinet pertama terbentuk pada
29 Agustus 1945 dan untuk memenuhi aspirasi rakyat dibentuklah Komite
Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR/DPR. Pembentukan provinsi juga
dilaksanakan pada periode antara kapitulasi Jepang dengan kehadiran
Sekutu. Periode tersebut dikenal dengan istilah vacuum of power
(kekosongan kekuasaan). Minimal di atas kertas, pembenahan di bidang
sipil relatif lancar.

Ketika Republik membentuk provinsi maka perlu melantik gubernur, beberapa
gubernur dapat melaksanakan tugas di posnya semisal Mr. Teuku Muhammad
Hassan untuk Gubernur Sumatera. Tetapi ada pula yang terpaksa berada di
pusat karena blokade Sekutu atau daerahnya telah dikuasai Sekutu semisal
gubernur Kalimantan. Adapun GSSJ. Ratulangi, gubernur untuk Sulawesi
ditangkap Belanda dan dibuang ke Irian. Akibatnya jelas, Republik lemah
di kedua pulau tadi dan baru bangkit setelah Revolusi 1945 selesai.

Masalah yang mungkin paling sulit di antara semua langkah tersebut adalah
membentuk angkatan bersenjata. Setelah kalah, Jepang melucuti senjata
tentara binaannya untuk kelak diserahkan pada Sekutu. Hasrat warga
beramai-ramai membentuk banyak organisasi bersenjata menampilkan masalah
gawat: tentara tanpa senjata! Tiada cara lain selain mendatangi markas
dan tangsi tentara Jepang dengan jumlah besar tetapi dengan senjata
seadanya semisal golok, bambu runcing atau bahkan hanya berbekal batu!
Konflik Republik dengan Jepang untuk mengambil alih apapun yang masih
dikuasai Jepang mungkin tepat disebut dengan “Perang Pasifik Kecil”
karena Perang Pasifik yang sesungguhnya telah berakhir dengan kekalahan
Jepang terhadap Sekutu.
Gerakan ambil alih segala aset dari Jepang dilaksanakan berangsur-angsur
mulai dari perorangan hingga keroyokan. Beberapa gedung didatangi dan
ditempel dengan tulisan milik Republik, bendera Jepang diturunkan, atau
dengan mengusir orang Jepang. Beberapa aset dapat diambil dengan mulus
mengingat orang Jepang belum pulih dari kegalauan akibat kalah perang.
Mereka cenderung berhimpun atau mengasingkan diri untuk menghindar atau
bersiaga terhadap kemungkinan balas dendam rakyat Indonesia.

Perintah resmi dari Sekutu untuk menjaga status quo di Indonesia tiba
pada September 1945. Sekutu melarang Jepang untuk menyerahkan apapun
kepada Indonesia, apalagi senjata. Dengan perintah tersebut berangsur-
angsur pasukan Jepang memulihkan diri untuk mempertahankan yang masih
terpegang atau mengambil kembali apa yang sempat terlepas, walaupun
umumnya mereka cenderung ingin lekas pulang. Pada tahap ini titik temu
antara kepentingan Jepang dengan Republik sulit terwujud. Beberapa
bentrokan fisik mulai terjadi semisal di Bandung, Semarang dan Surabaya.
Setelah pertempuran sengit, garnisun Jepang bersenjata lengkap di
Surabaya menyerah pada 1 Oktober. Di Semarang, aktivis Republik terlibat
pertempuran sengit dengan pasukan Jepang 15-20 Oktober dengan korban
tewas sekitar 2.500 orang. Pasukan Jepang di Bandung cukup sukses
mempertahankan status quo hingga pasukan Sekutu tiba.

Sementara itu gerakan Republik menghadapi masalah lain di dalam barisan
sendiri. Sejak muncul gerakan anti kolonial yang bersifat politik di
zaman Belanda, ada tiga kelompok besar yang berideologi saling
bertentangan yaitu nasionalis, agamis dan komunis, sebagaimana telah
dijelaskan dalam bab I. Hal tersebut mempengaruhi masyarakat akar rumput
yang menyusun kelompok bersenjata. Sedikit contoh antara lain Hizbullah
dan Sabilillah yang dibentuk kelompok agamis serta Tentara Merah
Indonesia yang dibentuk oleh kelompok komunis. Selain itu masih terdapat
kelompok bersenjata swasta lain semisal Laskar Rakyat Jawa Barat, Bambu
Runcing, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Indonesia Maluku dan
Pesindo.

Pemerintah Republik berulang-ulang mencoba mengendalikan kelompok swasta
tersebut namun relatif gagal. Pemerintah sendiri membentuk organisasi
tentara nasional yang kelak disebut Tentara Nasional Indonesia setelah
berulang-ulang ganti nama, organisasi tersebut diharap dapat menghimpun
berbagai kelompok tentara swasta. Untuk itu pemerintah menempuh cara yang
dinilai licik: tentara swasta dihimbau dan dihimpun dalam tentara negara,
senjata yang tersebar luas diambil, mereka mengikuti berbagai ujian
saringan. Siapa yang gagal lulus harus kembali ke masyarakat dan dalam
prakteknya lebih banyak yang gagal. Sesungguhnya pemerintah lebih
tertarik dengan senjatanya dari pada pemiliknya

Langka senjata selain berakibat garnisun Jepang –dan kelak Sekutu–
diserbu, juga di antara para aktivis Republik juga saling serbu.

Revolusi Sosial

Bentrokan dengan sesama pendukung kemerdekaan tidak hanya berkisar soal
senjata atau aset lain, tetapi juga soal penempatan para pejabat dan
aparat. Kemerdekaan memberi peluang bagi rakyat untuk mengganti pejabat
dan aparat yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Begitu diketahui bahwa
kekuasaan asing runtuh maka para elit pribumi terancam bahaya karena
menjadi target balas dendam bersama para (mantan) majikan asingnya.
Kesibukan memanfaatkan peluang menata diri selama kekosongan kekuasaan
berakibat pemerintah Republik tidak sempat menyimak aspirasi rakyat. Para
mantan elit tersebut terkesan banyak dibiarkan tetap pada jabatannya
dengan pertimbangan bahwa mereka telah berpengalaman, tentu saja rakyat
bergolak karena mereka demikian lama menjadi korban kezaliman para elit
pribumi yang dinilai sebagai antek penjajah. Kejengkelan rakyat makin
bertambah setelah diketahui ada beberapa di antara elit tersebut bersiap-
siap menyambut kembali kekuasaan Belanda. Pergolakan rakyat tersebut
lazim disebut revolusi sosial.

Revolusi sosial pasca proklamasi terjadi antara lain di Aceh, bagian
timur Sumatera, Banten dan pesisir utara Jawa Tengah. Para elit segera
dipecat, bahkan dibunuh. Di Aceh pernah terjadi pembunuhan massal para
elit pribumi yang disebut uleebalang, peristiwa tersebut lazim disebut
Perang Cumbok karena berasal dari nama tokoh ningrat Teuku Daud Cumbok
yang memimpin kelompok elit melawan gerakan kemerdekaan yang dipimpin
ulama bernama Teungku Muhammad Daud Beureuh (1900-1987). Daud Beureuh
adalah seorang ulama kharismatis pembentuk organisasi Persatuan Ulama
Seluruh Aceh pada 1939. Kelak dia menjadi pemimpin Darul Islam untuk Aceh
melawan Republik pasca dekolonisasi antara 1953-1962.

Di Sumatera Timur pembunuhan massal menimpa para sultan dan keluarganya,
di antaranya seorang tokoh Pujangga Baru yaitu Amir Hamzah. Dia dibunuh
pada Maret 1946. Diduga kelompok komunis berperan dalam kasus ini.

Di Banten, revolusi sosial berakibat banyak jabatan pemerintahan dipegang
ulama. Berawal dari gerakan yang dipimpin seorang aktivis sejak kolonial
yaitu Muhammad Manshur alias Ce Mamat. Dia pernah terlibat Revolusi 1926
yang gagal menumbangkan rezim kolonial dan berakibat banyak yang
diasingkan ke kamp Boven Digoel di Irian. Pada periode pendudukan Jepang
dia mencoba pula berontak tapi keburu dicegah. Jaringan gerakannya cepat
digulung oleh Kenpeitai dan dia mengalami perlakuan kejam selama ditahan.
Pengalaman pahitnya terhadap rezim asing beserta anteknya mempertebal
kebencian terhadap mereka. Ketika Jepang menyerah, dia kembali bergerak
menumpas para pejabat dan aparat pribumi, yang sebagian telah bergabung
dalam Republik. Ketika gerakannya semakin kasar, maka pemerintah Republik
menumpasnya dan dia ditangkap serta dibawa ke Yogyakarta untuk proses
hukum selanjutnya. Ulama kharismatis Kiyahi Haji Tubagus Ahmad Khathib
dilantik menjadi residen Banten pada 2 September 1945. Pilihan ini boleh
dibilang memenuhi aspirasi mayoritas rakyat Banten mengingat dia ulama
sekaligus ningrat dari Kesultanan Banten. Masyarakat Banten sangat
menghormati ulama sekaligus terkenang dengan masa jaya kesultanan
tersebut.

Di pesisir utara Jawa Tengah, revolusi sosial dikenal dengan Peristiwa
Tiga Daerah karena bermula dari daerah segi tiga Brebes-Tegal-Pemalang.
Tokohnya bernama Syakhyani alias Kutil, dia mengawali gerakannya di desa
Talang, sebelah selatan Tegal. Beberapa elit pribumi maupun warga Barat
sempat dibunuh. Gerakannya digagalkan ketika hendak mencoba merebut
Pekalongan. Dia dihukum mati tahun 1951, ketika wilayah tersebut bergolak
akibat gerakan Darul Islam pimpinan Amir Fatah Wijayakusumah.
Sikap pemerintah Republik tidak konsisten, revolusi sosial di pesisir
utara Jawa Tengah memang ditumpas karena relatif mudah dijangkau tetapi
di Aceh tidak. Republik perlu waktu lama memantapkan pengaruh di Aceh
akibat keterbatasan komunikasi dan transportasi dengan wilayah paling
ujung Nusantara tersebut. Gerakan revolusi sosial sudah kuat sehingga
pemerintah membiarkan saja.

Para warga Barat, Indo dan Cina banyak pula menjadi korban revolusi
sosial. Pada zaman kolonial Belanda warga Cina menjadi warga kelas tiga,
satu tingkat di atas pribumi. Status sosial tersebut mereka manfaatkan,
terkadang dengan cara merugikan pribumi. Belanda sengaja membuat kasta
dalam hukum kewarganegaraan supaya sesama Timur terpecah belah. Tatanan
kolonial cenderung memanjakan mereka yang membangkitkan kebencian
pribumi.

Perilaku sombong warga Barat dan Indo selepas dari derita dalam kamp
interniran menambah daftar musuh rakyat. Para mantan tawanan tersebut
bersikap menang dalam Perang Dunia ke-2 dengan menghina bangsa Indonesia.
Terjadilah pembunuhan massal pula terhadap tiga golongan ini dan
pemerintah Republik sulit mengendalikan keadaan. Ketika pasukan
Persemakmuran Inggris tiba (dengan menyusupkan unsur-unsur kolonial
Belanda yaitu NICA), pemerintah Republik berusaha membawa para mantan
tawanan dan pasukan Jepang atau siapapun yang ingin perlindungan Sekutu
keluar dari wilayah kekuasaan Republik. Maksudnya adalah dengan membantu
Inggris –walau dengan berat hati– mengungsikan mereka maka tidak ada
alasan bagi pasukan Persemakmuran Inggris untuk berlama-lama di
Indonesia, karena mereka hanya sementara. Dengan demikian Republik hanya
berhadapan dengan Belanda. Republik sesungguhnya sangat jengkel dengan
perilaku Sekutu yang melecehkan bangsa Indonesia. Kerja sama dengan
Inggris melaksanakan tugas pendudukan berdasar amanat Konferensi Potsdam
diharap dapat memisahkan Inggris dengan Belanda sekaligus meraih simpati
internasional. Agaknya kebijakan pemerintah tersebut sulit difahami oleh
para pendukung kemerdekaan dari level akar rumput. Mereka cenderung ingin
membunuh siapapun yang pernah zalim terhadap rakyat.

Kehadiran Sekutu

Kekuatan asing berikut yang harus dihadapi Republik adalah Sekutu. Ketika
Jepang menyerah, wilayah Hindia Belanda masuk wewenang SEAC untuk
melaksanakan tugas pendudukan pasca perang yaitu, pertama, melucuti
senjata dan membawa pulang tentara Jepang. Kedua, melepas dan merawat
para tawanan. Ketiga, menjaga keamanan untuk kelancaran tugas tersebut di
atas. Keempat, mengusut kejahatan perang.

Laksamana Lord Louis Mountbatten berjuang keras membentuk pasukan
pendudukan untuk Asia Tenggara, namun hanya mendapat tiga divisi atau
sekitar 30.000 orang untuk Hindia Belanda seluas sekitar 1.900.000
kilometerpersegi, suatu jumlah yang dinilai tidak cukup. Kekurangan
tersebut memaksa dia untuk meminta bantuan Australia, anggota
Persemakmuran Inggris sekaligus Sekutu. Australia setuju dengan syarat
pasukannya berada di bawah komando sendiri. Pasukan yang tergabung di
bawah komando Inggris –dikenal dengan nama Allied Forces Netherlands East
Indies– bertugas di Sumatera, Jawa dan sekitarnya, adapun pasukan
Australia bertugas di wilayah Hindia Belanda selebihnya.

Istilah Netherlands East Indies jelas merupakan istilah yang belum atau
tidak mengakui kehadiran Republik Indonesia karena belum tahu atau tidak
mau tahu dengan negara baru tersebut. Walaupun mungkin mereka sudah tahu
bahwa istilah Indonesia sudah ada, pertama kali diciptakan oleh pakar
bahasa Adolf Bastian pada abad ke-19 dan dipopulerkan oleh aktivis
kemerdekaan pada periode perlawanan politik sejak awal abad ke-20.

AFNEI dengan panglima Letnan Jenderal Sir Phillip Christison terdiri dari
Divisi India ke-26, dipimpin Mayor Jenderal HM. Chambers untuk Sumatera
dan pulau sekitarnya; Divisi India ke-23, dipimpin Mayor Jenderal DC.
Hawthorn untuk Jawa dan pulau sekitarnya; Divisi India ke-5, dipimpin
Mayor Jenderal EC. Mansergh untuk Jawa Timur sebagai bantuan terhadap
unsur Divisi ke-23 yaitu Brigade ke-49 ketika mendapat masalah di
Surabaya.

Sebagian besar unsur pasukan Persemakmuran Inggris dalam AFNEI berasal
dari India dan Gurkha yang berdinas dalam Angkatan Darat India-Inggris,
yang kelak merasa resah ketika diperintah melawan bangsa Indonesia.
Terlebih prajurit India, negeri mereka juga dijajah Barat yaitu Inggris.
Mereka relatif kurang antusias melawan sesama Asia, beberapa ada yang
membangkang atau membelot karena menilai perjuangan bangsa Indonesia
adalah perjuangan mereka pula. Tokoh kemerdekaan India yaitu Mahatma
Gandhi dan Jawaharlal Nehru pernah menuntut izin pemerintah kolonial
Inggris di India untuk mengawasi penugasan prajurit India, yang tentu
saja ditolak.

Keresahan di dalam Sekutu tidak menyenangkan Belanda, Belanda pernah
meminta Inggris untuk mengganti orang India/Gurkha dengan orang Afrika
namun ditolak.

Belanda tidak mampu menaklukan Hindia Belanda sendirian, membonceng
pasukan Persemakmuran Inggris adalah satu-satunya pilihan. Untuk itu,
Belanda membuat perjanjian dengan Inggris yang dikenal dengan Civil
Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945 di Chequers. Intinya adalah bahwa
Inggris, selain melaksanakan tugas pendudukan, bertindak atas nama
Belanda memulihkan kekuasaan kolonial hingga hingga kedudukan Belanda
kuat, pejabat dan aparat Belanda berada di bawah wewenang Inggris untuk
nanti wewenang tersebut diserahkan kepada Belanda. Perjanjian tersebut
kelak menjadi sumber sengketa dengan Republik.

Perjanjian tersebut dibuat dengan anggapan bahwa Indonesia akan menerima
kembali kehadiran Belanda. Belanda sadar ada Republik tetapi cenderung
meremehkan sebagai gerakan ciptaan Jepang yang sedikit didukung rakyat.
Inggris untuk beberapa waktu menerima anggapan tersebut.

Usaha Belanda menyusup ke bekas jajahannya dilaksanakan sejak Perang
Pasifik masih berkobar. Beberapa orang Belanda bekerja dalam Allied
Inteligent Bureau, organisasi spionase Sekutu langsung di bawah MacArthur
antara lain Kolonel Simon H. Spoor. Kelak Spoor menjadi panglima Belanda
di Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal pada 1946.
Beberapa kesatuan kecil Inggris-Belanda menyusup di Sumatera Utara pada
Juni 1945, mereka kemudian diperkuat oleh kesatuan pimpinan Letnan Satu
Raymond Paul Pierre Westerling pada September. Kelak Westerling dikenal
dengan Peristiwa Sulawesi Selatan (1946-1947) dan Peristiwa APRA (1950).

Berangsur-angsur Belanda mengirim pasukan yang tersebar di beberapa
negara ke Hindia Belanda, banyak di antara mereka berpengalaman dalam
Perang Dunia ke-2 selain dari rekrutan baru. Di Hindia Belanda para
mantan KNIL atau warga Barat dan Indo mantan tawanan juga dilatih dan
dipersenjatai oleh Sekutu.

Kehadiran Sekutu semula disambut ramah oleh Republik namun lekas berubah
jadi kemarahan karena Sekutu punya misi sampingan yaitu memulihkan
kekuasaan kolonial. Untuk meredam kemarahan Republik, Sekutu membuat
maklumat pada 1 Oktober yang mengakui de facto Republik. Sekutu terpaksa
mengakui bahwa suatu pemerintahan –walaupun masih sederhana– telah hadir
di Hindia Belanda dan harus diajak bekerja sama. Selain dituntut keadaan
untuk kerja sama, Mountbatten minta para tokoh Belanda dan Republik
berunding.

Belanda mencoba memperbaharui bentuk hubungan dengan jajahannya. Khusus
Hindia Belanda, pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 berisi niat
untuk memperbaiki nasib Hindia Belanda. Namun apa yang tersirat dalam
janji ratu tersebut tidak jelas apakah memberi kemerdekaan, yang pasti
Belanda menginginkan Hindia Belanda untuk memulihkan diri yang menderita
akibat Perang Dunia ke-2.

Sekutu memiliki kendala melaksanakan Perjanjian Chequers, karena sebagian
besar kamp interniran berada di wilayah pedalaman, tegasnya wilayah yang
masih dikuasai Republik. Sikap provokatif dapat membangkitkan kemarahan
yang menjadikan penghuni kamp tawanan sebagai korban, sebelum Sekutu
hadir mereka memang menjadi korban. Inggris sedapat mungkin menahan diri,
termasuk mengendalikan provokasi Belanda, mereka mencoba memaksakan
pelaksanaan perjanjian tersebut di atas sedikit demi sedikit sambil
menguji seberapakah kekuatan Republik. Taktik berunding sambil bertempur
dipilih untuk mengatur nafas menyusun kekuatan.

Walaupun Mountbatten minta kedua fihak berunding, setiap fihak agaknya
memiliki keberatan sendiri-sendiri. Publik Belanda menolak berunding
dengan duet Soekarno-Hatta karena dinilai sebagai antek Jepang, publik
Indonesia (terutama kaum muda) lebih suka berperang dari pada berunding
karena perundingan dinilai hanya siasat belaka kolonial memperkuat diri.
Siasat tersebut pernah dilaksanakan Belanda pada pra 1945.

Karena desakan Inggris, Belanda sudi berunding tetapi dengan tokoh yang
dinilai bersih dari tuduhan antek Jepang. Republik cepat memahami
maksudnya dengan cara mengajukan Sutan Syahrir, dia dilantik menjadi
Perdana Menteri pada 14 Novmber 1945 dan Kabinet Syahrir berfungsi hingga
menjelang Agresi ke-1. Pembentukan kabinet parlementer lebih bersifat
taktis untuk menunjukkan bahwa Indonesia berasas demokrasi, mirip dengan
model pemerintahan Inggris dan Belanda. Sesungguhnya kabinet parlementer
bertentangan dengan UUD 1945. Kelak model demikian berakibat Indonesia
tidak stabil: kabinet bangun jatuh sering dalam hitungan bulan, sehingga
program pemerintah sangat sulit berlangsung.
Adapun Belanda diwakili Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van
Mook, dia lahir di Indonesia dan mengabdi rezim kolonial. Ketika Perang
Pasifik berkobar dia lolos ke Australia bersama beberapa tokoh kolonial
antara lain CHO. Van der Plas, mantan gubernur Jawa Timur. Van der Plas
adalah pakar Islam, fasih berbahasa Indonesia dan Arab sehingga mampu
bergaul dengan para ulama. Dia kembali ke Indonesia pada September 1945
sebagai kepala NICA.

Van Mook sadar, bahwa hubungan Belanda-Hindia Belanda/Indonesia tidak
mungkin persis sama dengan pra 1945. Dia mungkin menangkap hasrat anti
kolonial yang makin bergolak di Asia-Afrika, namun dia menilai bahwa ada
beberapa kepentingan Belanda yang masih diselamatkan –yang pasti ekonomi–
asal disikapi dengan cermat.

Sutan Syahrir, lawan mainnya, berusaha meyakinkan siapapun bahwa Republik
adalah suatu fakta yang tak dapat dibantah. Dia bersedia berunding tetapi
atas dasar pengakuan Indonesia merdeka. Dia berusaha mendapat simpati
internasional terutama AS, yang terombang-ambing antara mengakui hak
rakyat jajahan menentukan nasib sendiri atau mengikuti kehendak negara
kolonial demi terbentuk front menghadapi Uni Soviet yang giat menyebarkan
faham komunis di wilayah yang direbut dari Jerman dan Jepang.

Pada tahun 1945 keadaan boleh dibilang menguntungkan Belanda, ambisi
kolonialnya jelas mendapat dukungan negara-negara besar yaitu AS, Inggris
dan Perancis. Mereka menghargai keikutsertaan Belanda dalam Perang Dunia
ke-2 sebagai anggota Sekutu melawan Poros, menanggung resiko sebagai
anggota Sekutu dengan penindasan oleh Jerman selama lima tahun dan
kehilangan jajahannya karena direbut Jepang, serta ada semacam
solidaritas sesama Barat. Belanda mendapat bantuan politik, ekonomi dan
militer dari Persemakmuran Inggris dan AS, jika kita menyaksikan
perlengkapan militer Belanda semasa Revolusi 1945 di museum maka dapat
diketahui bahwa sebagian besar adalah buatan AS dan Inggris. Belanda juga
negara yang telah merdeka jauh lebih lama dari pada Indonesia, tentu
mereka telah memiliki tatanan yang rapi dan mantap semisal memiliki
perangkat negara yang telah berfungsi lama. Adapun Indonesia hanya
mendapat simpati dari sesama rakyat jajahan atau negara berkembang, juga
memiliki perangkat negara yang masih sederhana dan tertib administrasi
yang mungkin belum mapan.

Pasukan Sekutu tiba antara lain di Pekanbaru, Medan, Padang, Palembang,
Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado,
Singaraja, Ambon dan Kupang. Dari Padang bergerak ke Bukittinggi, dari
Jakarta bergerak ke Bogor dan Bandung serta dari Semarang ke Magelang.

Pasukan Australia tidak mendapat hambatan serius menduduki wilayah yang
dimaksud. Sejak Perang Pasifik, Australia telah menempatkan wilayah
tersebut sebagai wilayah operasi. Bahkan Kalimantan Timur, Maluku Utara
dan pesisir utara Irian telah dikuasai sebelum perang usai, bersama
pasukan AS. Ketika usai perang, mereka hadir di wilayah yang luas
sekaligus sedikit penduduknya, gerakan Republik relatif lemah sehingga
berangsur-angsur hilang, walaupun pertempuran sengit sempat berkobar
antara lain di Pontianak, Balikpapan, Tarakan, Banjarmasin dan Makassar.
Pada awal 1946 banyak kesatuan Australia dapat diganti oleh kesatuan
Belanda.

Sejak awal revolusi nyatalah bahwa Republik kuat di Sumatera dan Jawa.
Inggris mendapat kesulitan memulihkan kekuasaan kolonial Belanda. Sekutu
mendapat pelajaran mahal dalam melaksanakan niatnya di Surabaya, kota
terbesar setelah Jakarta. Untuk merebut kota itu –yang diperkirakan dapat
direbut dalam tiga hari– Sekutu ternyata perlu waktu sekitar tiga minggu
pertempuran dahsyat dengan korban sekitar 20.000 orang.

Inggris sempat marah kepada Belanda karena info yang tidak akurat,
Belanda memberi tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling
lembut di dunia. Info yang berdasar pada ketidaktahuan Belanda akibat
ketertutupan arus info tentang Indonesia selama Perang Pasifik. Jepang
terbilang sukses menggembleng bangsa Indonesia dalam mobilisasi gerakan
anti imperialisme Barat, sehingga yang dijumpai oleh Sekutu bukan bangsa
lemah lembut tetapi bangsa yang garang siap tempur. Perlawanan aktivis
Republik meyakinkan Inggris tentang perlunya perundingan Republik-Belanda
untuk mengurangi korban, Inggris memberi tahu Belanda bahwa mereka kurang
bergairah membantu Belanda untuk menaklukan gerakan Republik. Pasukan
Persemakmuran Inggris akan melakukan penarikan diri terakhir pada 30
November 1946. Van Mook memperkirakan minimal perlu 75.000 prajurit untuk
memulihkan keadaan pra 8 Maret 1942 dan pemerintah sulit memenuhi
kebutuhan tersebut dalam waktu 1 tahun. Ketika pasukan terakhir
Persemakmuran Inggris pergi, jumlah pasukan Belanda sekitar 55.000 orang.

Perundingan pertama Republik-Sekutu (termasuk Belanda) berlangsung di
Jakarta pada 17 November 1945. Republik dipimpin oleh Perdana Menteri
Sutan Syahrir, Inggris dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Phillip
Christison, dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan tersebut
boleh dibilang hanya meninjau pendirian masing-masing. Belanda masih
bertahan pada pendirian menurut pidato Wilhelmina pada 1942 yang intinya
memberi status dominion kepada Hindia Belanda dalam lingkup Kerajaan
Belanda, hal tersebut ditolak oleh Republik yang menuntut merdeka 100
persen. Konsesi Republik adalah bersedia bekerja sama walau dalam bentuk
unie untuk sementara, dengan di bawah ratu sebagai lambang.

Sementara pertempuran masih berlangsung di sana-sini, Belanda mengundang
Republik berunding di Hoge Veluwe pada April 1946. Setelah berunding
beberapa hari masih menemui jalan buntu karena Belanda menawarkan
kemerdekaan hanya untuk Jawa dan Madura, jelaslah bahwa Belanda belum
rela melepas jajahannya yang telah berlangsung sekitar 350 tahun.

Ketika itu di dalam barisan Republik makin jelas terdapat perbedaan
pendapat tentang cara perjuangan, ada yang menghendaki perjuangan
dilaksanakan dengan bertempur dan ada yang ingin dengan berunding.
Perbedaan lain adalah ideologi organisasi semisal nasionalis, agamis,
komunis dan etnis yang semuanya menuntut peran layak.

Belanda mengusulkan bentuk federal, mengacu pada fakta bahwa Republik
menguasai sebagian besar Sumatera, Jawa dan Madura. Adapun Belanda
menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil dan Irian Barat.
Belanda berniat bahwa Republik, Belanda dan negara bagian ciptaan Belanda
bersama mewujudkan Negara Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949.
Kendala usul ini adalah bahwa masing-masing fihak bertujuan lain, Belanda
berharap mendapat pengaruh lebih besar dalam negara tersebut karena
menguasai sebagian besar Nusantara. Adapun Republik optimis tidak
menemukan halangan menguasai federasi karena menguasai wilayah terkuat
dan terkaya.

Di sela-sela pertempuran, upaya gencatan senjata sebagai titik awal kerja
sama terus dilaksanakan. Pada beberapa tempat gencatan senjata terlaksana
tetapi rapuh, karena pasukan Belanda giat memanaskan suasana. Ini
meyakinkan sebagian orang bahwa perundingan adalah mubazir.

Soekarno-Hatta berusaha keras meyakinkan pendukungnya bahwa suatu
penyelesaian melalui politik adalah perlu untuk mengurangi korban
sekaligus meraih simpati internasional, perjuangan perlu dilaksanakan
bukan hanya dengan satu cara. Walaupun tidak dapat berunding, mereka
masih mampu menterjemahkan hasil perundingan sehingga sebagian besar
rakyat relatif memahaminya.

Tanpa mengajak Republik ikut serta, Belanda melaksanakan Konferensi
Denpassar pada Desember 1946 yang menghasilkan Negara Indonesia Timur.
Maksudnya jelas, dengan memperbanyak negara bagian maka posisi Republik
dalam NIS akan terjepit.

Untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan mulus, Belanda menumpas
setiap gerakan Republik di wilayah tersebut. Di Bali, perlawanan serius
terakhir terjadi pada November 1946 dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai.
Di Sulawesi, pasukan elit Korps Speciale Troepen pimpinan Kapten
Westerling melaksanakan gerakan pembersihan kejam pada 11 Desember 1946 –
25 Maret 1947 yang berakibat korban tewas minimal sekitar 3.000 orang.

Ketika Perjanjian Linggajati diteken pada 25 Maret 1947 sebagai hasil
susah payah perundingan berbulan-bulan, praktis perjanjian tersebut tidak
berlaku. Belanda melaksanakan blokade ketat dengan menangkap kapal-kapal
asing yang menuju wilayah Republik. Di Sumatera dan Jawa, pasukan
berangsur-angsur ditambah sehingga ketika agresi dimulai telah berjumlah
sekitar 150.000 orang.

Agresi

Menyimak gelagat Belanda yang lebih siap perang dari pada siap damai,
muncul pergolakan dalam tubuh Republik. Syahrir karena ingin menghindari
perang, menerima beberapa butir usul Belanda yang dinilai bahkan oleh
pendukungnya sendiri melecehkan martabat. Perlawanan keras di parlemen
berakibat kabinetnya jatuh dan diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin.

Ketika serah terima belum lama terjadi, pada 21 Juli 1947 pasukan Belanda
bergerak besar-besaran menembus wilayah Republik yang dikenal juga dengan
Politioneel Actie-1. Belanda menggunakan istilah tersebut untuk
menunjukkan bahwa tidak ada perang di Hindia Belanda, tetapi tindakan
polisi melawan penjahat atau paling banter pemberontak yang disebut
extrimisten en bandieten. Belanda berusaha keras menciptakan kesan bahwa
konflik Belanda-Republik adalah urusan dalam negeri dan bukan perang
negara lawan negara untuk mencegah internasional ikut campur.
Pasukan Belanda bergerak dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor,
Bandung, Semarang dan Surabaya. Sumatera digempur dengan tiga brigade dan
Jawa dengan tiga divisi serta satu brigade. Mereka bergerak menuju
sasaran ekonomis semisal perkebunan, pergudangan, pelabuhan dan
pertambangan. Nama gerakan tersebut dikenal dengan nama Operasi Produk,
nama tersebut jelas menunjukkan motif Belanda adalah ekonomi. Belanda
telah mengeluarkan biaya USD 1.000.000 per hari untuk petualangan
kolonialnya namun belum mendapat sepeserpun dari (bekas) jajahannya.
Propaganda aksi kepolisian terhadap penjahat adalah untuk menciptakan
kesan bahwa serbuan ke wilayah Republik bukan untuk merebut sesuatu
tetapi (sekadar) operasi pemulihan keamanan.

Republik berusaha keras menunjukkan bahwa konflik tersebut adalah negara
lawan negara. Perjanjian Linggajati jelas mengakui secara de facto
Republik atas Sumatera, Jawa dan Madura. Perjanjian tersebut mungkin
merupakan dasar pengakuan Republik oleh Belanda, dan tentu internasional.
Republik mungkin sedikit lega, perjanjian tersebut mengundang pengakuan
dari AS dan Inggris, dua negara yang condong pro Belanda. Republik
menyebutnya agresi militer. Syahrir ditugaskan sebagai duta keliling
untuk meraih simpati. Usaha tersebut sukses, Australia dan India minta
PBB untuk memasukkan konflik Belanda-Republik dalam sidang umum. Resolusi
tersebut konon adalah yang pertama dalam riwayat PBB yang ketika itu
masih balita. Ketika kedua fihak yang berkonflik berusaha menahan diri,
hasilnya dinilai sebagai kemenangan perdamaian internasional.

Belanda kalah diplomasi tetapi unggul dalam agresi. Boleh dibilang target
serbuan telah terjangkau. Pasukan Republik praktis lebih banyak mundur
dari pada bertempur sambil merusak aset, yang lazim disebut bumi hangus.
Inilah penampilan pasukan Republik yang masih setia melekat hingga kini:
lebih mahir melawan warga dari pada tentara asing. Artinya jelas: lebih
banyak bunuh warga dari pada tentara asing!

Perang Kilat (blitzkrieg) Belanda berakibat pasukan Republik tercerai-
berai dan terkurung dalam wilayah pendudukan. Untuk tetap bertahan
sekaligus menjaga citra sebagai pembela bangsa dan negara, pasukan
Republik melaksanakan perang gerilya dengan ciri khas taktik hit and run.
Perang model demikian konon berasal dari bangsa Hun, bangsa primitif dari
Asia Tengah ketika melawan pasukan Romawi pada abad 4-5. Perang tersebut
bukan untuk mengusir musuh tetapi mengganggu musuh.

PBB membentuk Komisi Jasa Baik dengan memilih wakil dari tiga negara
yaitu Paul van Zeeland dari Belgia, Richard Kirby dari Australia dan
Frank Graham dari AS. Republik memilih Australia, Belanda memilih Belgia
dan keduanya memilih AS.

AS menanggapi dengan menyediakan fasilitas perundingan di kapal USS
Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Kelak dari nama kapal ini lahir
perjanjian yang disebut Perjanjian Renville. Secara menyeluruh perjanjian
tersebut tidak memuaskan kedua fihak. Republik harus melepas wilayah yang
direbut Belanda dengan cara menarik pasukan dari wilayah pendudukan.
Belanda menilai bahwa kantong-kantong gerilya menghambat usaha menguasai
secara penuh apa yang telah diraih. Masa depan penduduk di Hindia Belanda
akan ditentukan lewat plebisit untuk memilih apakah penduduk memilih
Republik atau Belanda. Perjanjian tersebut makin mengurangi wilayah
Republik walau eksistensi tetap ada.

Belanda tidak puas karena perjanjian tersebut menghambat ambisi merebut
Yogyakarta –ibukota Republik Indonesia (1946-1949)– untuk mengganti
pemerintahan Indonesia yang nakal menjadi patuh. Perjanjian tersebut juga
menghambat niatnya untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda.

Dalam tubuh Republik terjadi kegoncangan, Kabinet Amir Syarifudin jatuh
dan diganti oleh Kabinet Hatta. Amir meneken perjanjian tersebut – walau
merugikan Republik– untuk menghindari perang yang panjang dan kejam.
Janji Graham untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik adalah
harapan satu-satunya.

Pengosongan kantong gerilya menguntungkan Belanda, berbondong-bondong
pasukan Republik keluar dari wilayah pendudukan menuju wilayah Republik
yang makin susut, sehingga menampilkan masalah serba kekurangan. Ribuan
aktivis Republik tersebut tentu harus disediakan makan dan tempat. Hidup
berjubel-jubel tersebut kelak menampilkan gesekan dan bentrokan sesama
aktivis yang memuncak dengan Madiun Affair pada 18 September 1948.

Jenderal Soedirman sesungguhnya keberatan dengan perjanjian tersebut,
namun di lain segi dia sadar bahwa doorstot naar Jogja tidak dapat
dicegah. Karena itu peluang yang tersisa dari Perjanjian Renville bagi
tentara adalah menggunakan periode gencatan senjata untuk menata ulang
diri. Mengubah tentara yang gemuk dan lamban menjadi langsing dan gesit.
Program tersebut dikenal dengan rasionalisasi dan reorganisasi.

Ketika program tersebut dimulai, ada sekitar 700.000 prajurit gabungan
negara dan swasta. Pemerintah ingin mengurangi, berarti akan banyak orang
yang harus dikembalikan ke masyarakat.

Di antara mereka banyak yang sudah bertempur sejak awal revolusi, program
tersebut dinilai melupakan jasa mereka dengan menyingkirkan mereka dari
angkatan bersenjata. Mereka yang tidak puas kelak ada yang tergoda oleh
komunis untuk berontak di Madiun.

Ada pula aktivis Republik yang bertahan di wilayah pendudukan dan terus
bergerilya. Di antara mereka yang menonjol adalah Hizbullah dan
Sabilillah di Jawa Barat. Mereka sukses memanfaatkan kejengkelan rakyat
karena merasa dilalaikan pemerintah dengan menyerahkan kampung halamannya
kepada Belanda akibat Renville. Kelompok ini dipimpin oleh Kartosoewirjo,
tokoh agamis yang telah disebut dalam bab sebelumnya. Dia tak mendapat
kesulitan meraih simpati karena telah menetap di Jawa Barat sejak 1929,
keteguhannya memegang prinsip dan kehidupan sederhana bagai shufiy
dibanding beberapa tokoh lain membuat disukai jelata, yang merupakan
mayoritas penduduk negeri ini.

Pelan tapi pasti dia dengan aktivis yang sefaham melangkah menuju negara
Indonesia alternatif yang bercorak Islami. Gerakan menuju negara idealnya
dikenal dengan Darul Islam dan nama negara tersebut adalah Negara Islam
Indonesia. Revolusi DI berlangsung antara 1949-1965 mencakup Aceh, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Maluku dan Nusa Tenggara. Gerakan ini dinilai oleh banyak orang
sebagai pemberontakan terbesar, dalam arti terlama dan terluas, pasca
proklamasi. Proklamasi NII dilaksanakan pada 7 Agustus 1949.

Sementara itu, kelompok yang tidak puas dengan kebijakan rasionalisasi
dan reorganisasi tersebut berangsur-angsur menghimpun diri dalam front
yang dibentuk oleh komunis. Kehadiran Muso dari pengasingan di Uni Soviet
setelah Revolusi 1926 gagal menambah perpecahan dalam Republik. Terjadi
serangkaian pemogokan buruh, penculikan dan tembak menembak.

Pemerintah Soekarno-Hatta menetapkan beberapa daerah di perbatasan Jawa
Tengah dan Jawa Timur berstatus darurat militer. Kolonel Gatot Soebroto
dilantik menjadi gubernur militer. Dari Madiun, duet Amir-Muso menghasut
rakyat dengan tuduhan bahwa Soekarno-Hatta antek Jepang dan imperialis
Barat.

Madiun Affair dimulai dengan proklamasi Negara Soviet Madiun dan dijawab
dengan pidato Soekarno: “… pilih Muso-Amir atau Sokarno-Hatta, yang insya
Allah akan berupaya membawa Indonesia tidak akan dijajah lagi oleh
siapapun…” sambil menggerakkan pasukan menyerbu Madiun. Pemerintah
agaknya sigap memahami suasana dunia pasca Perang Dunia ke-2, dunia
minimal terbagi dua kelompok yaitu blok komunis dan non komunis. Periode
tersebut dikenal dengan sebutan Perang Dingin (1945-91).

Duet Soekarno-Hatta sangat perlu dukungan PBB, untuk itu pemerintah
Republik harus memiliki corak anti komunis yang jelas. Walaupun sedapat
mungkin politik luar negeri Republik bebas dan aktif dalam arti tidak
masuk blok yang dipimpin AS, namun terjerumus dalam blok komunis jelas
lebih berbahaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih
menilai agama atau perkara ruhani lainnya adalah sangat penting dalam
hidup dan mati, sejauh yang diketahui umum faham komunis menempatkan
agama sebagai kurang penting, kalau tak boleh dibilang dibenci.

Kecemasan atau kebencian terhadap komunisme terutama terdapat pada kaum
Muslim, yang nota bene mayoritas di Indonesia. Kaum Muslim pernah punya
pengalaman pahit ketika komunis menyusup dalam parpol yang sempat menjadi
terbesar pada sekitar awal abad ke-20, yaitu Partai Syarikat Islam
Indonesia. Penyusupan tersebut berakibat penggembosan partai secara
besar-besaran yang kelak melahirkan PKI. Artinya jelas, kehadiran
komunisme sejak awal di Indonesia adalah musuh kaum Muslim.

Pemberontakan PKI 1948 bertahan hingga Desember 1948 dengan korban besar,
umumnya ulama, santri, pejabat serta siapapun yang dinilai sebagai lawan.
Mereka dibunuh dengan waktu dan tempat yang berbeda, bahkan dalam gerak
mundur pun PKI sempat membunuh massal.

Pasukan yang pro Soekarno-Hatta membalas dendam tak kalah kejam, hukuman
mati massal terhadap pemberontak juga dilaksanakan. Muso tewas dalam
suatu pertempuran dan Amir tertangkap serta dihukum mati.

Dampak pemberontakan tersebut adalah kekuatan Republik makin terkuras
namun sekaligus merupakan blessing in disguise. Di dunia non komunis
citra Soekarno-Hatta melonjak tinggi karena menang walau tiada bantuan
asing. AS menilai bahwa Republik mungkin menjadi sekutu kuat melawan
komunis ketika Perancis di Indocina dan Chiang Kai-shek di Cina kerepotan
melawan komunis. Kelak terbukti Perancis dan Chiang kalah padahal AS
membantu besar-besaran.

Belanda menilai bahwa pemberontakan tersebut adalah peluang bagus untuk
melaksanakan perhitungan terakhir dengan Republik, sikap AS yang perlahan
berubah kurang disimak. Pengganti van Mook yaitu Louis Beel menyerahkan
masalah kepada tentara ketika jelas bahwa sebagian butir usulan Belanda
ditolak oleh Hatta dalam perundingan di Kaliurang. Belanda memang lebih
serius berperang jika niat meraih kembali jajahannya tidak sukses dengan
cara damai, mengingat ekonominya yang parah.

Ekonomi parah sesungguhnya adalah kesalahan Belanda sendiri, bantuan
Marshall Plan yang sesungguhnya untuk pemulihan ekonomi diselewengkan
untuk militer. Konon, biaya petualangan di Indonesia nyaris sama besar
dengan jumlah bantuan tersebut.

Pada 19 Desember 1948 kembali digelar serbuan besar-besaran ke wilayah
Republik. Yogyakarta sukses direbut secara kilat, menangkap presiden,
wapres serta beberapa anggota kabinet. Namun panglima besar lolos dan
presiden sempat memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk
membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera serta LN.
Palar untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan di India jika usaha
pembentukan PDRI gagal.

Walaupun PDRI dinilai oleh dunia internasional sebagai lambang
kelangsungan hidup Republik, namun yang tersisa praktis hanya tentara dan
warga. Aktivis Republik mulai lagi perang gerilya yang berakibat Belanda
gagal menguasai wilayah pendudukan secara penuh.

Nasib Revolusi 1945 agaknya lebih ditentukan oleh simpati internasional.
Solidaritas Asia-Afrika memaksa AS untuk lebih memihak Republik, dan hal
tersebut ditanggapi walau AS tidak bersedia sepenuhnya meninggalkan
Belanda. AS berniat bahwa Republik dan Belanda perlu dirangkul sekaligus
untuk membentuk front anti komunis. Caranya memaksa kedua fihak kembali
berunding yang menuju pada pengakuan kemerdekaan Indonesia (minus Irian
Barat) dan bantuan dalam Marshall Plan kepada Belanda.

Setelah perundingan berbelit-belit disertai pertempuran sana-sini
akhirnya tercapai persetujuan Roem-Roijen (April-Mei 1949), Konferensi
Inter Indonesia (Juli 1949), akhirnya menuju Konferensi Meja Bundar (23
Agustus – 2 November 1949), untuk kesekian kalinya menampilkan rasa tak
puas pada kedua fihak. Pengakuan kemerdekaan minus Irian Barat,
pembentukan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik dan
negara-negara bagian ciptaan Belanda, Uni Indonesia-Belanda yang
mengurangi makna kemerdekaan, penundaan penyelesaian status Irian Barat,
menanggung hutang-hutang Hindia Belanda yang mencakup biaya Belanda
menumpas revolusi, diiringi janji kepada Republik dengan bantuan ekonomi
tapi kelak terbukti kosong dan pengakuan kepentingan ekonomi Belanda,
adalah contoh sumber ketidakpuasan Republik. Adapun Belanda merasa berat
harus melepas surga tropis Hindia Belanda dan diperlakukan sederajat
dengan pribumi jika masih ingin mukim di Indonesia. Pasukan KL harus
ditarik dari Indonesia dan KNIL harus dibubarkan.
Umur RIS tidak panjang, demonstrasi di beberapa tempat menuntut
pembubaran negara bagian agaknya memenuhi harapan kelompok unitaris,
walau kelak terbukti sempat berdarah-darah. Pada 17 Agustus 1950 RIS
kembali menjadi RI yang sangat menjengkelkan Belanda karena dinilai
melanggar KMB. Kejengkelan tersebut kelak diwujudkan antara lain dengan
penyelesaian status Irian Barat yang berkepanjangan dan membiarkan
beberapa warga Belanda membantu berbagai pergolakan di Indonesia.

Perjanjian KMB menyajikan tafsiran berbeda antara Belanda dengan
Indonesia hingga kini. Republik berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia
adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 tetapi Belanda berpendapat dimulai oleh
Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949. Bagi Republik apa yang disebut
penyerahan kedaulatan adalah kurang tepat karena Indonesia telah
berdaulat sejak proklamasi, yang dinilai lebih tepat adalah pengakuan
kedaulatan. Istilah tersebut mengandung makna bahwa Belanda mengakui
kedaulatan Indonesia, yang telah ada sejak 1945.

Mengenai pilihan antara federal atau tidak, menolak federal saat itu
mungkin pilihan yang tepat mengingat maksud Belanda ingin memelihara
perpecahan. Pengaruh Belanda relatif kuat ketika itu karena beberapa
kepentingannya, terutama ekonomi, masih terasa dan diakui selama
Perjanjian KMB berlaku. Tetapi setelah pengaruh Belanda relatif berkurang
karena perjanjian tersebut diputus secara sefihak oleh Republik pada
1956, agaknya wacana federal layak dihidupkan kembali mengingat konsep
tersebut memberi peluang pada daerah untuk lebih mengatur diri sendiri
namun tetap dalam lingkup negara Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, nyatalah bahwa konsep negara kesatuan yang nota
bene bersifat sentralistis praktis menyumbat aspirasi daerah. Dominasi
suku Jawa dalam bidang politik, terutama pada periode rezim Soeharto,
menjadikan daerah sebagai sapi perah atau provinsi taklukan pusat
(Jakarta atau Jawa). Memang, budaya Jawa memihak konsep sentralistis
mengingat memiliki faham bahwa kekuasaan bersifat mutlak karena memiliki
sifat keramat, sakti atau angker, berdasar wahyu cokroningrat dari Tuhan
kepada insan yang menjadi penguasa.

BAB IV
BOM WAKTU WARISAN KOLONIAL & REVOLUSI

Rakyat Indonesia berharap dapat mencapai masa depan yang lebih baik
dengan meraih kemerdekaan. Proklamasi dinilai sebagai jembatan emas
menuju kemerdekaan, dan kemerdekaan dinilai dapat membawa rakyat menuju
masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945. Namun
antara harapan dan kenyataan agaknya sulit dipertemukan. Kehadiran
kekuatan asing sebulan setelah proklamasi menjauhkan kedua hal tersebut.
Ketika penyerahan kedaulatan, rakyat kembali berharap hal yang sama,
suatu harapan yang sangat manusiawi, apa lagi bagi bangsa yang sudah
kenyang dijajah.

Perjanjian KMB yang mengakhiri konflik bersenjata dengan kekuatan asing
ternyata memberi harapan yang samar jika disimak dari isinya, sebagaimana
telah dijelaskan pada bab lalu. Isi perjanjian dinilai kurang memberi
jaminan untuk kebebasan mengisi kemerdekaan, terutama di bidang ekonomi.
Sebagian besar aset ekonomi semisal perkebunan dan perbankan masih
dikuasai pengusaha Belanda atau asing lainnya.

Di fihak Belanda, banyak orang terutama dalam militer, yang sulit
menerima kenyataan bahwa peranan mereka telah selesai di bekas jajahan.
Mereka harus meninggalkan Indonesia, ada yang langsung ke Belanda, ada
yang terlibat Perang Korea (1950-1953), atau ada pula yang dipindah ke
Irian Barat, jajahan yang tersisa di bekas Hindia Belanda. Mungkin mereka
sedikit terhibur karena masih ada lambang kebanggaan kolonial di surga
tropis: di pulau yang konon terbesar kedua di dunia itu.

Rasa tidak puas kedua fihak ternyata sempat menampilkan serangkaian
konflik berkepanjangan melebihi yang diduga. Para mantan pejabat dan
aparat kolonial –terutama pribumi– merasa resah dengan masa depan yang
dinilai tidak pasti. Mereka begitu lama mendapat fasilitas sebagai alat
rezim kolonial. Di antara mereka terdapat prajurit KNIL, mereka cemas
jika hidup di Indonesia akan dicap sebagai pengkhianat, suatu sebutan
yang cukup untuk mengundang balas dendam. Namun jika hidup di Belanda,
mungkin mereka juga merasa asing mengingat bentuk fisik mereka memang
berbeda dengan orang Barat, suatu kekhawatiran yang kelak terbukti.

Westerling memanfaatkan kegaualauan itu. Akibat beda pendapat dengan
Spoor dia diberhentikan pada November 1948 dan hidup sebagai sipil, namun
hubungan rahasia antara kedua orang tersebut tetap jalan. Ketika Agresi
ke-2 menemui jalan buntu konon Spoor marah kepada para politisi di Den
Haag, Westerling diajak ikut kudeta dengan cara mendapat senjata dari
pasar gelap jika pasokan dari pemerintahnya dihentikan. Selain menghimpun
senjata Westerling mendatangi berbagai kesatuan Belanda yang resah dan
gerombolan untuk meraih pengikut. Pada akhir 1949 dibentuklah Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA) walau Spoor telah meninggal secara misterius pada
Mei 1949.

Penggunaan istilah Ratu Adil dipilih mengingat istilah tersebut berasal
dari budaya Sunda-Jawa, suku mayoritas di Indonesia, yang mengacu pada
kepercayaan bahwa akan datang kelak sosok pilihan Tuhan yang akan
mewujudkan kebajikan berupa keadilan dan kemakmuran setelah perioda
kebobrokan. Faham tersebut sesungguhnya ada pada banyak peradaban walau
sebutan sosok idaman tersebut berbeda-beda, semisal Mesias atau Mesiah
dalam kaum Yahudi dan Nashrani, atau Imam Mahdi dalam kaum Muslim.
Westerling ingin meyakinkan rakyat bahwa dia adalah sosok yang dinanti
tersebut.

Pada Januari 1950 dia memberi ultimatum kepada RIS untuk mengakui
tentaranya sebagai bagian dari Negara Pasundan. Ketika ditolak dia
menggerakkan pasukannya menyerbu Bandung dan Jakarta pada tanggal 23
Januari 1950. Bandung sempat dikuasai hingga sore namun gerakan ke
Jakarta sempat dicegah. Setelah beberapa pertempuran kecil pasukan APRA
tercerai berai: ada yang bergabung dengan DI, tetap memakai nama APRA,
membentuk kelompok baru, atau ada pula yang terserap dalam berbagai
gerombolan yang banyak terdapat di Jawa Barat. Westerling sukses lolos
dan hidup di Belanda hingga meninggal pada November 1987.

Akibat peristiwa tersebut pemerintah menempatkan Negara Pasundan dalam
pengawasan langsung, langkah awal penghapusan negara bagian tersebut.
Beberapa tokoh Negara Pasundan dinyatakan terlibat bahkan hingga di dalam
tubuh RIS semisal Sultan Hamid al-Qadri II dari Pontianak, mantan ketua
Bijkenkomst Federale Overleg, yaitu organisasi ciptaan Belanda untuk
menampung aspirasi di negara bagian.

Pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan pada April-Agustus 1950
adalah bentuk ketidakpuasan berikut yang menjelma menjadi bentrokan
bersenjata. Sejak pembersihan terhadap aktivis Republik oleh Westerling
praktis wilayah tersebut sepenuhnya dikuasai Belanda hingga 1950 dan KNIL
adalah unsur pokok aparat seantero NIT. Berbagai kelompok gerilya semisal
Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan KRIS hanya menunggu peluang untuk
bangkit.

Peluang tersebut muncul setelah KMB, Republik mencoba menyebar dan
memperkuat pengaruh ke seantero bekas Hindia Belanda setelah tertunda
akibat campur tangan asing. Pemerintah di Jakarta berniat mengirim
tentara ke luar Sumatera dan Jawa termasuk ke Sulawesi. Walaupun dalam
KMB terdapat persetujuan bahwa anggota KNIL secara perorangan boleh masuk
ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan TNI sebagai
inti, ada rasa enggan bagi TNI maupun KNIL untuk berbaur mengingat
mereka saling bermusuhan selama perang kemerdekaan.

Niat pemerintah membangkitkan kemarahan bagi KNIL yang dipimpin oleh
Kapten Andi ‘Abdul ‘Aziz, mengingat mereka telah membuktikan sanggup
menjaga keamanan sejak 1946. Andi Aziz adalah seorang perwira KNIL, dia
kenyang dengan pengalaman berdinas dalam militer Belanda. Kesatuan
Belanda dari KL –yang ketika itu praktis masih utuh– terlibat dalam usaha
mencegah tentara dari Jawa mendarat di Makssar dan beberapa kota lain.
Pertempuran antara pasukan APRIS dengan gabungan KL-KNIL, yang tersengit
terjadi di Makassar, berakhir dengan kemenangan APRIS. Pasukan KL harus
segera pergi dari Sulawesi Selatan.

Selama rusuh di wilayah tersebut APRIS mendapat bantuan dari kelompok
gerilya anti kolonial di sana. Usai mengalahkan antek kolonial, terjadi
perbedaan pendapat mengenai nasib para aktivis Republik lokal. Pemerintah
ingin tentara yang sedikit tapi profesional sedangkan para anggota
gerilya sulit memenuhi kriteria tersebut. Jelas pemerintah ingin
melanjutkan agenda rasionalisasi dan reorganisasi, para anggota gerilya
disaring melalui berbagai ujian dengan harapan sedikit yang lulus.

Keresahan melanda para aktivis lokal, seorang perwira Republik asal
Sulawesi Selatan namun berjuang di Jawa selama perang kemerdekaan
memahami dan memihak mereka. Dialah Kahar Muzakkar (1921-1965). Usaha
menjembatani perbedaan berulang kali gagal. Pada 1951 Kahar Muzakkar
masuk hutan dan bergabung dengan para veteran gerilya dan pada 1953 dia
bergabung dalam Revolusi DI. Dia nyatakan bahwa Sulawesi adalah bagian
dari NII.

Kegagalan Andi Aziz tidak mematahkan semangat seorang antek kolonial lain
untuk memisahkan diri dari RIS. Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil,
mantan jaksa NIT, sempat memindahkan kesatuan dari KNIL ke Ambon untuk
menjadi tentara dari negara yang lepas dari RIS yaitu Republik Maluku
Selatan pada 25 April 1950. Walaupun Soumokil tertangkap pada 1963, RMS
masih hadir di Belanda dan Indonesia. Hal tersebut terbukti ketika perang
saudara di Maluku yang dimulai pada Idul Fitri Berdarah 19 Januari 1999,
kelompok antek Barat yaitu FKM kembali mengusung RMS. Gerakan tersebut
merupakan 1 dari sekian banyak “warisan” atau lebih tepat “borok”
kolonial yang banyak menguras potensi bangsa. Pengaruh Barat yang kuat
pada beberapa daerah di Indonesia akibat penjajahahan yang lama
menampilkan banyak sosok antek kolonial yang masih dijumpai hingga kini.
Layak disayangkan, kini bukan hanya non Muslim yang menjadi antek tetapi
juga Muslim. Mungkin karena kagum, minder atau bahkan takut kepada Barat.

Sementara itu, rasa tidak puas dari dalam tubuh Republik semakin
bertambah dengan munculnya beragam kelompok bersenjata yang para
anggotanya banyak berasal dari mantan gerilya. Ada yang menyandang
ideologi atau maksud politik tertentu semisal Brigade Citarum dan Merapi-
Merbabu Complex, ada pula yang melanjutkan petualangan gerilyanya dengan
motif kriminal murni semisal Haji Item dan Barisan Sakit Hati. Mereka
menilai pemerintah tidak tahu terima kasih pada jasa mereka selama
revolusi, mereka merasa dipersulit masuk dalam tubuh pemerintahan,
terutama ke dalam institusi militer. Mereka yang masuk tentara umumnya
hanya dianggap sementara sebagai persiapan dikembalikan ke masyarakat.
Hampir semua yang ikut Revolusi 1945 ingin tetap berperan memberi corak
dalam negara yang baru lahir tersebut, namun sedikit yang mendapat
kesempatan karena berbagai sebab. Ada juga yang tidak puas dengan hasil
KMB.

Usai revolusi, makin terasa perbedaan antara berbagai unsur Republik.
Masing-masing ingin melaksanakan agenda yang sekian lama tertunda.
Kelompok Islam misalnya, mereka ingin masa depan Indonesia yang bercorak
Islami. Ketika pelaksanaan tersebut dinilai tidak lancar, sebagian
memilih cara konstitusional dan sebagian lagi memilih cara perjuangan
bersenjata di Jawa Barat, sebagaimana telah disebut dalam bab lalu.

Rasa tidak puas dengan Islam sebagai asas perjuangan muncul pula di Jawa
Tengah, Aceh dan Kalimantan Selatan, selain di Jawa Barat. Ketiganya
bergabung dalam NII. Bahkan di Jawa Tengah sudah lebih dahulu
memproklamirkan NII sebelum proklamasi oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat.
Amir Fatah Wijayakusumah melaksanakannya pada April 1949. Gerakan
tersebut disambut oleh ulama kharismatis lokal bernama Kiyahi Somalangu
di Kebumen dan unsur-unsur dalam Divisi Diponegoro di Kudus dan
Surakarta. Usaha intensif pasukan Republik menumpas DI Jawa Tengah
mencapai sukses pada pertengahan 1950-an. Agaknya gerakan tersebut kurang
didukung karena sebagian besar rakyat Jawa Tengah berfaham Kejawen. Sejak
lama antara kelompok Islam dan Kejawen tidak rukun.

Di Aceh, rasa tidak puas disebabkan wilayah Aceh dimasukkan ke dalam
Provinsi Sumatera Utara. TM. Daud Beureuh, yang sempat menjadi gubernur
militer saat revolusi, menilai Soekarno ingkar janji. Ketika Soekarno
berkunjung ke Aceh pada 1948, dia menyebut Aceh sebagai modal Republik
karena wilayahnya sebagian besar belum dikuasai Belanda selama revolusi.
Aceh juga turut menyumbang pembelian pesawat yang kelak merupakan cikal
bakal Garuda Indonesia padahal daerah tersebut terbelakang akibat perang
berkepanjangan melawan kolonial asing beserta anteknya sejak abad ke-16.
Daud hanya mengajukan satu syarat: Aceh menjadi daerah istimewa dalam
Republik. Keistimewaan tersebut mencakup pemberlakuan syari’at Islam,
otonomi dalam pendidikan dan pemanfaatan sumber alam. Soekarno mohon
dengan sangat kepada Daud akan kepastian Aceh mendukung Republik, bahkan
disertai tangis. Setelah revolusi usai, janji tersebut tidak ditepati.

Marah karena merasa dikhianati, Daud memilih cerai dari Republik dan
bergabung dengan Kartosoewirjo pada 21 September 1953. Setelah melalui
pertumpahan darah, barula pemerintah pusat memenuhi tuntutan Daud, itu
pun kelak hanya janji kosong. Aceh tetap diperlakukan sama dengan
provinsi lain bahkan lebih buruk. Pusat menguras banyak pendapatan daerah
dengan memberi sesedikit mungkin. Ketika muncul keresahan yang diwakili
oleh Gerakan Aceh Merdeka pada 1976, pusat menanggapinya dengan penerapan
status daerah operasi militer dengan korban tewas sekitar 3.000-5.000
orang.

Keresahan di Kalimantan Selatan mirip dengan Kahar Muzakkar, para aktivis
gerilya lokal diperlakukan habis manis sepah dibuang oleh pusat.
Kalimantan Selatan memiliki ciri revolusi yang berbeda dengan Sumatera
dan Jawa. Tentara negara di wilayah tersebut dikenal dengan Angkatan Laut
Republik Indonesia Divisi IV mungkin karena pada awalnya dibentuk untuk
melaksanakan penyusupan dari Jawa ke Kalimantan melalui laut. Hassan
Basri, perantau asal Kandangan, yang menjadi guru agama di Jawa Timur
disusupkan untuk menyusun kekuatan militer Republik. Pembentukan gerakan
Republik terbilang sulit karena Kalimantan dengan cepat didatangi pasukan
Sekutu.

Ketika Agresi ke-2 pasukan Republik mulai unjuk gigi dengan perang
gerilya. Belanda kemudian meminta gencatan senjata dan berangsur-angsur
pasukannya ditarik. Periode gencatan senjata juga ditandai dengan
kehadiran beberapa perwira Republik dari Jawa. Selanjutnya ya seperti
biasa: demobilisasi.

Haderi, seorang aktivis Republik lokal mewakili rasa tidak puas para
mantan gerilya. Dengan menggunakan nama Ibnu Hadjar sebagai nom de guerre
dia membentuk organisasi Kesatuan Rakyat Yang Tertindas dan masuk hutan
pada Oktober 1950 untuk melawan Republik. Kartosoewirjo mengajak
bergabung dan dia setuju masuk NII pada 1954. Mulailah Revolusi DI di
Kalimantan Selatan hingga 1963.

Sambil membenahi pergolakan dalam negeri, perasaan senasib dan
sepenanggungan seantero Asia Afrika akibat penjajahan dapat disimak
dengan baik oleh Republik, mereka berusaha menampilkan citra Indonesia
sebagai fihak terdepan berjuang melawan imperialisme Barat sekaligus
meredakan perang dingin. Untuk menggelorakan dan menyalurkan semangat
itu, Republik melaksanakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-24
April 1955. Sukses konferensi tersebut makin memperindah citra
internasional Indonesia. Tentu saja agenda Irian Barat tidak terlewatkan.

Walaupun dukungan Asia-Afrika ada, masih sulit masalah Irian Barat masuk
sidang umum PBB karena gagal meraih suara mayoritas yang ditentukan.
Dukungan diam-diam AS dan Australia terhadap Belanda agaknya berperan
dalam hal itu.

Republik agaknya tak gentar, perjanjian KMB dibatalkan secara sefihak.
Uni Indonesia-Belanda otomatis berakhir, demikian pula kepentingan
ekonomi Belanda harus lebih disesuaikan dengan kepentingan Indonesia.
Gerakan ambil alih aset atau perusahaan Belanda dilaksanakan massal namun
tanpa perencanaan matang, gerakan tersebut bahkan mendapat kecaman dari
dalam negeri sendiri. Umumnya para pegawai atau pejabat pengganti kurang
memiliki keahlian mengelola milik Belanda tersebut. Tak kurang parah,
ketika gerakan tersebut dimulai, sebagian besar kapal-kapal milik
Koninklijke Paketvaart Maatschappij berada di luar wilayah Indonesia.
Akibatnya Indonesia sangat kekurangan sarana angkutan laut untuk jangka
waktu yang mencemaskan. Penggantian para personil berakibat warga Belanda
beramai-ramai pergi dari Indonesia.

Suasana tegang hubungan Belanda-Indonesia makin mengarah dari
penyelesaian politik ke penyelesaian militer. Belanda menyiapkan
pembentukan Negara Papua, sekaligus memperkuat kehadiran militernya di
pulau tersebut. Indonesia menjawab dengan pemutusan hubungan diplomatik
dan mengumumkan Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat pada
1961. Sejak itu penyusupan pasukan Indonesia dilaksanakan dan sempat
mendarat di beberapa tempat selain ada yang gagal. Pertempuran Laut
Arafuru pada Januari 1962 yang berakhir dengan kemenangan Angkatan Laut
Belanda adalah bagian dari usaha penyusupan tersebut.

Perkembangan di atas disimak oleh AS, negara besar tersebut untuk kedua
kalinya dipaksa lebih memihak Indonesia dengan memaksa Belanda berunding.
Mirip dengan Revolusi 1945, AS menjadi penengah sengketa Belanda-
Indonesia. Selain dukungan Asia-Afrika terhadap Indonesia, AS baru saja
tersandung kasus terbongkar dukungan rahasianya terhadap daerah yang
bergolak melawan pusat, yang dikenal dengan Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (1958-1961). Dalam usaha
menumpas pemberontakan daerah, pasukan Republik menemukan bukti tak
terbantahkan mengenai hal itu yang membuat AS harus banting setir
mendukung pusat. Dukungan terhadap pemberontak dihentikan, bantuan untuk
Indonesia segera dicairkan dan sengketa Irian Barat diakhiri dengan
penyerahan wilayah tersebut kepada Indonesia. Lengkap sudah wilayah
Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Seiring dengan proses pengembalian Irian Barat, menumpas berbagai gejolak
dalam negeri menampakkan kemajuan. Kartosoewirjo tertangkap, demikian
pula Ibnu Hadjar, Daud Beureuh turun gunung, Kahar Muzakkar tewas, Achmad
Hussein dan Ventje Sumual menyerah.

Keadaan tersebut menguntungkan Soekarno, yang tampil sendirian dalam arti
tanpa wapres sejak 1956 karena Hatta mengundurkan diri, sehingga
pemerintahannya makin mengarah pada kediktatoran. Selain Hatta, beberapa
tokoh yang berperan melawan kolonial berangsur-angsur tersingkir atau
disingkirkan, walau sekian lama pernah dekat dengannya, semisal
memenjarakan Syahrir, Hamka dan Natsir. Melibatkan kaum komunis lebih
jauh ke dalam pemerintahan, proyek pembangunan mercusuar dan terlibat
dalam Konfrontasi Malaysia melawan Persemakmuran Inggris makin menjauhkan
Indonesia dari tujuan kemerdekaan. Sadar tak sadar dia menyiapkan
kejatuhannya sendiri, yang kelak memang terjadi. Soeharto (1921-…) yang
pernah ikut Revolusi 1945 sebagai militer, mengambil alih kekuasaan
dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan G30S/PKI pada 1965. Mulailah
periode kediktatoran Soeharto –lazim disebut orde baru– yang berlangsung
hingga dia jatuh akibat Revolusi 1998. Pemerintahannya banyak didominasi
oleh apa yang dikenal dengan praktek KKN dan pelanggaran HAM. Prestasi
pembangunan, antara lain berdasar konglomerasi atau perkoncoan dengan
ditunjang oleh pendekatan keamanan yang terbilang represif selama sekian
tahun, akhirnya seakan runtuh bagai susunan kartu ketika krisis ekonomi
melanda sebagian Asia pada 1997, karena ada yang menilai, tidak memiliki
pondasi yang kuat dan kurang memihak rakyat.

Dekolonisasi dan Kita

Insya Allah, pada 17 Agustus 2005 kita akan merayakan hari kemerdekaan,
atau kalau boleh katakanlah titik puncak dekolonisasi, yang ke-60.
Mungkin ada pertanyaan, apa yang sudah didapat dengan kemerdekaan sekian
tahun itu? Seberapakah hubungan antara umur kemerdekaan dengan jarak
tujuan kemerdekaan? Pertanyaan tersebut wajar muncul, mengingat
kemerdekaan adalah kebebasan atau kesempatan untuk menentukan nasib
sendiri, dan nasib yang diinginkan adalah masyarakat adil makmur di bawah
ridha Tuhan. Seberapakah kesempatan 60 tahun itu dimanfaatkan untuk
meraih tujuan tersebut?

Penulis menilai bahwa kita telah membuang waktu sekian lama untuk banyak
hal yang disangka sebagai usaha mewujudkan atau mendekati tujuan
tersebut, namun ternyata cenderung lebih menjauhkan dibanding mendekatkan
kita padanya. Tak mengherankan jika kita tertinggal dengan bangsa lain
yang merdeka baru kemarin sore. Kerusakan akibat perang 1945-1950 dengan
fihak asing mungkin dapat difahami mengingat tanpa itu kemerdekaan tidak
dapat diraih, tetapi bagaimana dengan perang kita lawan kita akibat
perbedaan pendapat yang masih hadir hingga kini, jauh setelah kolonial
asing angkat kaki, dengan segala bentuknya? Konflik di Aceh, Sulawesi
Tengah, Maluku dan Papua, yang telah menguras banyak potensi bangsa.
Seakan bangsa ini tidak tahu mengatur diri sendiri atau tidak tahu apa
yang harus dikerjakan selain bertengkar atau berebut. Apa perlu kita
undang atau biarkan bangsa asing mengatur diri bangsa ini? Mengenai hal
ini pun agaknya sadar dan tak sadar telah, sedang (dan mungkin akan
terus) dilaksanakan. Penjualan beberapa persen saham aset kepada fihak
asing sehingga mereka merasa berhak menempatkan orang-orangnya dan begitu
banyak sumber alam yang dikuras fihak asing –apakah resmi maupun liar–
dapat menampilkan kesan kita tak mampu mengelola apa yang menjadi milik
kita. Ini dapat mengarah pada penjajahan gaya baru atau diistilahkan oleh
Soekarno dengan nekolim. Bukankah motif utama penjajahan sejak dahulu
adalah soal perut atau ekonomi? Hasilnya juga tak jauh berbeda dengan
penjajahan pra 1945, warga lokal nyaris tak kebagian apapun kecuali
kerusakan lingkungan semisal limbah.

Jalur penjajahan lain yang kurang kita simak karena mungkin terlena
dengan kemerdekaan sekian lama adalah nilai atau norma. Sesungguhnya ini
pun bukan hal baru, imperialis memasukkan nilai-nilai yang mereka anut
untuk mempermudah penjajahan ekonomi atau lainnya. Tujuan dari penjajahan
jenis ini adalah menyamakan fikiran, perasaan atau kehendak kita menuruti
mereka.

Kecenderungan untuk menganggap seluruh pengaruh luar adalah baik nyaris
tanpa saringan makin bertambah pengikutnya, yang mudah dipengaruhi adalah
generasi yang tidak mengalami penjajahan. Dapat kita simak perilaku
banyak masyarakat terutama kaum muda yang hingga soal selera lidah pun –
sadar tidak sadar– dijajah. Mereka menggemari berbagai menu yang
sesungguhnya di negeri asalnya pun dianggap junk food namun menjadi
ukuran gengsi di sini. Kalau jarang-jarang sekadar sedikit variasi
mungkin tidak masalah. Agaknya makin sedikit yang menyadari bahwa perang
melawan penjajah tempo doeloe tidak hanya di bidang militer, namun juga
politik, ekonomi, dan norma. Mereka para pejuang menilai bahwa konflik
melawan penjajah tidak hanya menyangkut jasmani namun juga ruhani.
Penjajahan ruhani, atau dikenal dengan istilah al-ghazwul fikri semisal
faham materialis dan hedonis mungkin dapat lebih berbahaya mengingat
sedemikian halusnya, sehingga tanpa terasa menjangkiti kita.

Jika demikian apa masih layak kita disebut merdeka? Atau apa yang merdeka
pada kita? Agaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas begitu mendesak
untuk direnungkan.
Dapatkan koleksi ebook-ebook lain yang tak kalah menariknya
di EBOOK CENTER - AQUASIMSITE - http://jowo.jw.lt

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/15/2012
language:Unknown
pages:41