tata dunia baru globalisasi by OhLy6424

VIEWS: 713 PAGES: 6

									Dosen         : Tri Pitara, M.Kes.
Hari, tanggal : Jum’at, 21 Mei 2010
Mata kuliah : TATA DUNIA BARU DALAM GLOBALISASI & EKONOMI KERAKYATAN
Editor        : Irvan Nasily

    Teman2 ini yang bisa saya kerjakan. Mudah2an bermanfaat dan menambah kesadaran temen2
                            terhadap problematika sosial di sekitar kita.
                                         -Pelayan kalian-

             TATA DUNIA BARU DALAM GLOBALISASI

PENGANTAR

Globalisasi sudah berlangsung lama, hubungan antar bangsa sudah dimulai sejak berabad-abad
lamanya seperti dagang, penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. Pada milenium 3
terjadi dunia yang berbeda; penetrasi teknologi canggih, revolusi luar biasa. Dan ketika itu dunia
mengalami era baru perubahan sosial, kebudayaan, dsb. Pada abad itu pun informasi mulai
terjadi perubahan yang sangat signifikan. Pada akhirnya revolusi informasi yang radikal
menggerakkan persentuhan interaksi antar manusia dari berbagai bangsa melalui media
informasi dan komunikasi dengan teknologi canggih. Contoh kecilnya, tanpa HP di tangan, kita
seolah merasa terkena musibah yang luar biasa hebatnya.

MAKNA GLOBALISASI
        Globalisasi merupakan proses terintegrasinya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah
sistem global yang melintasi batas-batas negara (trans nasional).
Adanya globalisasi ini memicu interaksi sosial antar bangsa dengan media informasi yang amat
canggih, misalnya dengan fasilitas internet. Keberadaan globalisasi ini menggerakkan perubahan
sosial di antara bangsa-bangsa.

        Menurut Anthony Giddens (2000), Inggris. Menamai tanda-anda zaman itu dengan the
runaway word (dunia yang berlari), masksudnya perubahan yang terjadi di satu belahan bumi akan
memberi pengaruh signifikan terhadap belahan bumi lainnya. Atau kita lirik kepada pendapat
Ulrich Bech (1998) yang mengemukakan bahwa relasi-relasi negara dalam globalisasi mengalami
deteritorialisasi (hilangnya teritorial).

Dulu, teritorial itu membentuk hidup manusia, membangun struktur sosial dan membatasi aktivitas
manusia. Keteritorialan yang membentuk ruang sosial menjadi unsur inti dari kebudayaan, ekologi,
ekonomi, politik dan psikologi manusia yang akhirnya membentuk identitas nasional. Tapi dengan
adanya globalisasi terjadilah deteritorialisasi yang berimbas kepada pengertian negara nasional,
yang mana isu-isu politik, budaya, ekonomi, sistem pengetahuan yang berkembang di suatu negara
akan dengan cepat berkembang di negara lain, karena terjadi sebuah transmisi informasi.

       Ada dua sisi yang berbeda terhadap era globalisasi ini: Dari sisi positif globalisasi akan
memberi peluang besar bagi semua bangsa untuk berekspresi dan berapresiasi dalam ruang
global, sedangkan sisi lainnya adalah ketidaksiapan negara-negara-negara dunia untuk bekerja
sama sebagai komunitas untuk mengatasi ketidakadilan global, kemiskinan, kerusakan
lingkungan dan perdamaian dunia.



                                                                                        1|Page
GLOBALISASI EKONOMI DALAM DILEMA
       Proses pengintegrasian merupakan formasi baru ekonomi global yang ditandai dengan
diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan
perdagangan bebas (free trade), yaitu ditandatanganinya kesepakatan internasional tentang
perdagangan, yakni GATT (General Agreement on Tarrif and Trade) yang dilaksanakan pada bulan
April 1994 di Marrakesh, Maroko.

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
      GATT merupakan kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan
antar pemerintah. Terdapat di dalamnya forum negosiasi perdagangan antar pemerintah yang
merupakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara.
      Di dalam GATT dilakukan kesepakatan dibangun atas dasar bahwa sistem perdagangan
yang terbuka akan lebih efisien dibanding dengan yang proteksionis, juga atas dasar keyakinan
bahwa persaingan bebas lebih menguntungkan bagi yang berprinsip efisiensi dan efektifitas.

Pada tahun 1995 didirikan WTO untuk melakukan pengawasan dan kontrol perdagangan dunia,
maka beberapa forum regional pun berdiri, diantaranya:
   ◘ NAFTA (North American Free Trade Agreement) merupakan kerja sama Amerika dan Meksiko.
   ◘ APEC (The Asia Pacific Economic Conference) kerja sama Asia Pasific.
   ◘ AFTA (ASEAN Free Trade Area) kerja sama Asia Tenggara.
   ◘ SIJORI (Singapura Johor Riau)
   ◘ BIMPEAGA (Bruei Indonesia Malaysia Phillipiness East Growth Triagle)

Perdagangan tidak lagi terikat pada batas-batas teritorial karena sudah menembus batas teritorial
geografis suatu negara. Bagi negara berkembang terjadi suatu paradoks, yakni di satu sisi
mendorong ekonomi suatu negara, tapi di sisi lain menampakkan wajah yang tidak ramah
berupa keidakadilan global. Maka terjadilah kontroversi, antara kelompok yang optimisme dan
yang lainnya menolak.

GLOBALISASI BAGI NEGARA B ERKEMBANG
       Globalisasi ekonomi bagi negara miskin dan berkembang akan membawa berkah bagi
pertumbuhan ekonomi yang seret, tapi masalah utamanya adalah kelangkaan modal, difasilitasi
oleh investasi asing, hutang luar negeri dan bantuan internasional. Globalisasi ekonomi akan
mendorong perdagangan global lebih bergairah, karena jaringan semakin luas juga akan
mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

       Data statistik, sejak tahun 70-an, terjadi lompatan besar-besaran dalam bidang ekonomi di
berbagai negara dunia. Antara tahun 1975 – 1995, porsi negara-negara berkembang dalam
perdagangan global melonjak dari 6,6 % menjadi 24,7%. Pada periode yang sama perdagangan
valuta asing melonjak lebih dari 1000 kali, yaitu dari $ 1 milyar menjadi $ 1,2 trilyun per-hari yang
dibarengi keterbukaan dan tuntutan masyarakat internasional

The Echieving society
       McClelland, Inkeles, Smith mengemukakan bahwa dunia ketiga perlu the achieving society,
yaitu sebuah prototype masyarakat yang mempunyai etos keberusahaan (need for
echievement/N’Ach) yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui semangat
kewirausahaan. Pada nantinya akan mendorong munculnya masyarakat kelas menengah.

      Globalisasi pun akan mendorong pemerintahan yang efisien karena integrasi ekonomi
global meniscayakan sebuah sistem yang efektif dan efisien. Negara-negara yang terintegrasi

                                                                                           2|Page
dalam sistem ekonomi global terdorong mengikuti trend yang dituntut oleh ekonomi global, seperti
efektifitas, efisiensi, anti korupsi, transparansi, dll.

     Maka tumbuh kelas menengah, iklim demokrasi, good governance, civil society, yang
menyadarkan warganya melalui pendidikan politik yang sehat.

DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI
- Dengan adanya gejala transnasional, maka sistem ekonomi nasional tidak lagi otonom.
- Sistem nasional (perdagangan dijalankan oleh kesepakatan segitiga, yaitu pengusaha, organisasi
  serikat pekerja dan negara) saling berbagi dan bersaing.
- Kekuatan trans nasional menggeser kekuatan nasional.

HUBUNGAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA
Menurut Immanuel Wallerstein (sejarawan sosial Amerika), menganalisis hubungan internasional di
antara negara-negara di dunia menjadi 2 titik ekstrim yaitu centre/core (pusat) dan pheriphery
(pinggiran) melalui teorinya The modern world system:

Pertama, the centre countries yaitu negara-negara industri maju yang mempunyai kekuatan ekonomi
yang sangat besar. Kedua, the pheripheral countries yakni sebagian besar negara-negara miskin
dan baru berkembang atau negara dunia ketiga (the third world).

DILEMA POLITIK GLOBAL
Hal yang mengikuti globalisasi ekonomi ialah globalisasi politik, otoritas politik tetap di pemerintah
nasional, sehingga masyarakat global seakan-akan tampak sebagai komunitas apolitis, karena
differensiasi fungsional masyarakat global lebih terkait dengan jalinan ekonomi, ilmu pengetahuan
dan hukum.
Kevakuman politik global memunculkan pemain-pemain baru sebagai global player, politis(PBB), non
politis (gereja, kelompok agama, organisasi non pemerintah dan pelaku ekonomi global).

OTORITARIANISME GLOBAL
Dahrendorf meramalkan, pada abad 21 akan diwarnai dengan otoritarianisme global yang
ditandai dengan gejala tunduknya negara-negara nasional pada kepentingan global dan ditandai
juga oleh:
    1. Internasionalisme perdagangan
       Sistem perdagangan bersifat otoriter terhadap manusia, karena menjadikan manusia yang
       terus sebagai obyek, bukan sebagai subyek dari suatu proses

   2. Fundamentalisme
      Menginginkan tegaknya kembali tradisi suci (baik agama maupun non agama) untuk
      memperbaiki masyarakat yang dianggap telah tersesat dalam perubahan jaman

   3. Penyelesaian problem sosial, ekonomi dan politik
      Memaksakan adanya ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat dunia dan akhirnya
      otoritarianisme merupakan jawaban

   4. Gejala darwinisme sosial di tingkat global
      Globalisasi mempunyai problem nilai dalam dirinya sendiri, yaitu nilai kemandirian dan
      kemampuan mengalahkan yang lain dalam persaingan global. Nilai tersebut bisa menuntun
      negara-negara kuat untuk berlaku serakah dan menyudutkan negara-negara lemah


                                                                                            3|Page
              EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI STANDAR ETIKA EKONOMI INDONESIA

PENGANTAR
       Pembangunan sosial tidak lain adalah pembangunan ekonomi . Kecenderungan penerapan
ilmu ekonomi yang terlalu spesialistik yang justru mengabaikan aspek-aspek non ekonomi dari
perilaku manusia.

      Ekonomi kerakyatan dibentuk untuk mengganti ekonomi rakyat yang konotasinya negatif atas
ekonomi konglomerat yang terang-terangan memihak. Pemberdayaan selama Repelita VI belum
berhasil dan terjadi krisis yang melemahkan ekonomi nasional. Tujuan dibentuknya ekonomi
kerakyatan adalah untuk perlindungan dan pemihakan sepenuh hati

SEJARAH GAGASAN EKONOMI INDONESIA
Krisis ekonomi Asia menyadarkan beberapa negara untuk mawas diri agar mengenali kelemahan
fundamental ekonomi masing-masing dan menyoroti kelemahan sistem kapitalisme yang telah
menenggelamkan sistem sosialisme.

       Pada tahun 1959, kapitalisme liberalisme secara konstitusional ditolak dengan berlakunya
UUD 45. Sistem ekonomi nasional berkembang menjadi etatistik (serba negara) mematikan segala
daya kreasi masyarakat. Dan pada tahun 1959 – 1966 mencapai titik paling kritis dengan
hiperinflasi 650% pada tahun 1966 yang hampir melumpuhkan seluruh sistem produksi dan distribusi
nasional.

       Pada tahun 1966 dimulailah ekonomi Orde baru yang secara radikal membalikkan arah
perjalanan sistem ekonomi Indonesia. Politik diarahkan pada upaya dan cara-cara menggerakkan
kembali roda ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian pencetakan uang yang
tanpa kendali dihentikan. Anggaran belanja pemerintah pun dibuat berimbang. Produksi dalam
negeri khususnya pangan dirangsang untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
       Pembangunan ekonomi diatur dengan REPELITA. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan
posisi Indonesia dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpendapatan
menengah dan ekonomi tumbuh rata-rata 7% per- tahun selama 25 tahun. Hal ini merupakan
pembangunan ekonomi yang kebablasan yang akhirnya menimbulkan krisis dan memorak-
porandakan ekonomi Indonesia kemudian akhirnya membuat sadar para pemimpin.

NEGARA-NEGARA YANG TERKENA KRISIS :
-krisis hebat: Thailand,Korea Selatan,Indonesia dan Malaysia
-biasa: China,Vietnam,Taiwan dan Hongkong
-yang tidak termasuk dalam dua kategori: Jepang

       Negara-negara Asia yang terkena krisis merupakan negara-negara yang telah tumbuh
ekonominya secara berlebihan tanpa menghitung biaya yang dikeluarkan. Pembangunan ekonomi
Indonesia selama orde baru memang terlalu cepat; tancap gas, seperti laju kapal mesin telah
menggoncangkan perahu-perahu kecil milik rakyat di pinggir sungai.
       Faktor lain yang juga memperburuk ialah pemerintah terlalu yakin bahwa kebijakan yang
telah dilakukan itu benar. Krisis ekonomi Asia telah menandai berakhirnya sebuah mitos bahwa ada
cara atau model Asia dalam pembangunan ekonomi

GLOBALISASI YANG MAHAL
Globalisasi bisa dikatakan perluasan perdagangan dan infestasi. Para prakarsa datang dari
negara-negara industri maju yang ingin keluar dari batas-batas negara, karena pasarnya
cenderung atau bahkan sudah mencapai kejenuhan. Akhirnya mereka akan menerjang batas-batas
                                                                                       4|Page
negara demi keleluasaan modal global untuk beroperasi. Ini yang menjadi paham fundamentalisme
pasar.

       Indonesia akan ada dampak negatif dan krisis akibat badai ekonomi yg menyerang.
Gerakan globalisasi merupakan kekuatan yang mendorong kebangkrutan ekonomi politik
sosialisme dan ini merupakan faktor dominan krisis ekonomi Asia. Krisis ekonomi Asia terbatas
menyerang sejumlah negara Asia timur yang telah mengalami keajaiban. Dan tak dipungkiri
bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlebihan merupakan sumber utama krisis. Untuk
mengatasi krisis ini, pemerintah harus mengatur aliran masuk dan keluar modal asing jangka pendek.

POTENSI EKONOMI RAKYAT
      Ekonomi rakyat merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Jika menelantarkan
ekonomi rakyat maka akan berakibat fatal. Perusahaan besar pun akan mengeluh karena
merasakan jenuhnya pasar dalam negeri. Dan merupakan kesalahan jika terjadi kegagalan untuk
meningkatkan daya beli rakyat secara cepat. Seperti yang digaungkan Bung Hatta bahwa tugas
utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan daya beli rakyat. Maka, bisa dikatakan bahwa
ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi nasional yang cukup signifikan.

     Menurut sila 4 Pancasila, di sana terdapat unsur demokrasi, di mana ekonomi yang
demokratis/demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, yakni semua
dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Dan yang diutamakan adalah
kemakmuran masyarakat, bukan per-orang-an.

      Perekonomian pun harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia harus
dikuasai oleh negara dan dignakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sistem ekonomi
Indonesia harus menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang mampu mewujudkan demokrasi dalam
tatanan ekonomi nasional.

                      Perimbangan keuangan pusat dan daerah
            Pos                     Pusat(%)                Daerah(%)
 PBB                                   10                      90
 Hak atas tnh dan bangn                20                      80
 Hsl htn,tambang,perikn                20                      80
 Minyak bumi                           85                      15
 Gas alam                              70                      30
 Dn aloks umum(DAU)                    75                      25
 Dn aloks khusus(DAK)                  60                      40


Ekonomi kerakyatan sebagai standar etika bisnis. Ada beberapa poin pokok:
   1. Perhatian pada yang lemah, bukanyang kuat
   2. Aktifitas perekonomian yang bermoral
   3. Sistem perekonomian yang demokratis
   4. Pencapaian keadilan dalam peran dan hasil usaha perekonomian

   Ekonomi kerakyatan mempunyai prinsip demokratis yang dimiliki semua lapisan masyarakat.
Prospek dan tantangan ekonomi kerakyatan cukup menantang. Maka dibuat trilogi pembangunan


                                                                                        5|Page
untuk pemerataan. Prospek perekonomian rakyat bukan merupakan pertumbuhan ekonomi yang
hanya dinikmati oleh sedikit orang.

   Koperasi dan UKM diberdayakan dan tantangan serta prospek yang kian menghalau harus terus
diperjuangkan. Kendala koperasi dan UKM adalah melemahnya akses dan perluasan pasar,
melemahnya akses permodalan, akses jaringan kerja, akses informasi dan teknologi. Paradigma
baru yang muncul tidak lagi terjadi pemusatan aset ekonomi produktif pada segelintir
orang/golongan. Dan itu harus memperkuat aset ekonomi produktif untuk rakyat, meningkatkan
partisipasi dan advokasi rakyat, berkembangnya basis ekonomi wilayah di tingkat kabupaten dan
pedesaan.

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
      Pemberdayaan ini merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta
berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan juga meningkatkan harkat dan martabat.
Ada 2 pendapat tentang kebijakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat:
   1. Membantu ekonomi rakyat melalui restrukturisasi sektor modern terutama perbankan
   2. Upaya langsung pemberdayaan ekonomi rakyat

Sekian dan mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan...
Alhamdulillaahirabbil’aalamiin.




                                                                                    6|Page

								
To top