Get documents about "PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Document Sample
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
NOMOR 8 TAHUN 2011 Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TENTANG Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Nomor 4286);
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 3. Undang-Indang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
BUPATI KOLAKA, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 194 Nomor 4335);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 ayat (1) 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
b. bahwa Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Undang-Undang Nonor 15 Tahun 2004 tentang
yang telah dirubah dengan peraturan Menteri Dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Keuangan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Keuangan Daerah tidak relevan lagi dan perlu Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
menyesuaikan dengan Perkembangan Keadaan dan Indonesia Nomor 4421);
Tuntutan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
dalam satu Peraturan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan
Indonesia Nomor 1822); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1 2
9. Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
MPR,DPR,DPRD (Lembaran Negara Republik tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Republik Indobesia Nomor ); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Nomor 4574);
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 137,
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Nomor 4575);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Indonesia Nomor 4576);
perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4540); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Nomor 4577);
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Indonesia Tahun Nomor 31, Tambahan Lembaran tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Negara Republik Indonesia 4488); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Indonesia Nomor 4578);
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaga Nomor 4585);
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun
Nomor 4503); 2005 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
3 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587); Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
Republik Indonesia Tahn 2006 Nomor 3, Tambahan 4741);
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
22. Peraturan Pemerintah Nonor 6 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tamabahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
Nomor 20, Tambahan Lemaran Negara Negara 29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
Republik Indonesia Nomor 4609); tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 2006 tentan Pedoman Pengelolaan keuangan
Indonesia Nomor 4400); daerah Sebagaimana telah diubah dengan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Nomor 4663); Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
25. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
5 6
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda yang memegang kekuasaan pemerintahan
Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten dimaksud dalam Indang-Undang Dasar Negara
Kolaka; Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi
Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Perda Tenggara dan perangkat daerah sebagai unsur
Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Sulawesi Tenggara.
Kabupaten 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka dan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Perangkat Daerah sebagai unsur
Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan
Dengan Persetujuan bersama urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
KABUPATEN KOLAKA prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem
dan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
BUPATI KOLAKA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MEMUTUSKAN: 6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK- 7. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka.
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati
Kabupaten Kolaka.
BAB I 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya
KETENTUAN UMUM disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten
Kolaka.
Bagian Pertama
10.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
Pengertian kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
Pasal 1 mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan : dengan ketentuan perundang-undangan.
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
7 8
11. Desantralisasi adalah penyerahan wewenang 18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan daerah pada pemerintah daerah selaku
pemerintahan dalam sistem Negara Republik pengguna anggaran/pengguna barang, yang
Indonesia. juga melaksanakan pengelolaan keuangan
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari daerah.
pemerintah kepada daerah dan/atau desa,dari 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
pemerintah daerah kepada desa untuk selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
melaksanakan tugas tertentu. satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang
13. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja lurah/Desa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kabupaten Kolaka. APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajibn daerah dalam rangka penyelenggaraan 20. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
uang termasuk didalamnya segala bentuk kapasitas sebagi bendahara umum daerah.
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 21. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
kewajiban daerah tersebut. untuk melaksanakan tugas bendahara umum
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah.
keseluruhan kegiatan yang meliputi 22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemerintah daerah selaku pengguna
pengawasan keuangan daerah. anggaran/barang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 23. Unit kerja adalah bagian SKPD yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan melaksanakan satu atau beberapa program.
keuangan tahunan pemerintah daerah yang 24. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah adalah pejabat pemegang kewenangan
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas
peraturan daerah. pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 25. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya
Daerah adalah kepala daerah yang karena disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
jabatannya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan pengguna anggaran dalam melaksanakan
Keuangan Daerah. sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9 10
26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 33. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang
kewenangan pengguna barang milik daerah. terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, menurut ketentuan peraturan perundang-
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat undangan wajib menyampaikan laporan
yang melaksanakan fungsi tata uasaha pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
keuangan pada SKPD. 34. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa dam menyusun laporan keuangan untuk
kegiatan dari satu atau beberapa program sesuai digabungkan pada entitas pelaporan.
dengan bidang tugasnya. 35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
untuk menampung seluruh penerimaan daerah tahun.
dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 36. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah,
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
setempat penyimpanan uang daerah yang Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
ditentukan oleh kepala daerah untuk Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
menampung seluruh penerimaan daerah dan 37. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
membayar seluruh pengeluaran daerah pada selanjutnya disebut Renja SKPD adalah
bank yang ditetapkan. dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat (satu) tahun
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, disingkat TAPD adalah tam yang dibentuk
dan mempertanggungjawabkan uang dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas
APBD pada SKPD. menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
membayarkan, menatausahakan, dan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai
mempertanggungjawabkan uang untuk dengan kebutuhan.
keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
11 12
39. Kebijakan Umum APBD, selanjutnya disingkat 45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan SKPD,selanjutnya disingkat DPPA-SKPD
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan dokumen yang memuat perubahan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap
(satu) tahun. SKPD yang digunakan sebagai dasar
40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pelaksansanaan perubahan anggaran oleh
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program pengguna anggaran.
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 46. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- kebijakan, dengan pengambilan keputusan
PPKD sebelum disepakati dengan DPRD. terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
41. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan mempertimbangkan implikasi biaya
RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
Bendahara Umum Daerah. maju.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat 47. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen anggaran berikutnya dari tahun yang
pelaksanaan anggaran dari direncanakan guna memastikan kesinambungan
Badan/Dinas/Kantor/Bagian Keuangan selaku program dan kegiatan yang telah disetujui dan
Bendahara Umum Daerah. menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.
43. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 48. Kinerja Adalah Keluaran/hasil dari
perencanaan dan penganggaran yang berisi kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
rencana pendapatan. Rencana belanja, program, sehubungan dengan penggunaan anggaran
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan dengan kwantitas dan kwalitas yang teratur.
sebagai dasar untuk penyusunan APBD. 49. Penganggaran terpadu (unified budgeting)
44. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD, adalah penyusunan rencana keuangan tahunan
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh
dokumen memuat pendapatan, belanja, dan jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pembiayaan setiap SKPD yang digunakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna pencapaian efisiensi alokasi dana.
anggaran.
13 14
50.Fungsi adalah perwujudan tugas 58. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintahan
keperintahan dibidang tertentu yang daerah yang diakui sebagai penambah nilai
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kekayaan bersih.
pembangunan nasional. 59. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah
51.Program adalah penjabaran kebijaksanaan SKPD yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau bersih.
kegiatan dengan menggunakan sumber daya 60. Surplus Anggaran Daerah selisih lebih antara
yang disediakan untuk mencapai hasil yang pendapatan daerah dan belanja daerah.
berukur sesuai dengan misi SKPD.
61. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang
52.Kegiatan adalah bagian dari program yang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
dilaksanakan oleh satu lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 62. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan
terukur pada suatu program yang terdiri dari yang perlu dibayar kembali dan/atau
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
baik yang berupa personal (sumber daya pada tahun anggaran yang bersangkutan
manusia), barang modal termasuk peralatan dan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa 63.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya
atau kesemua jenis sumber daya tersebut disingkat SILPA adalah selisih lebih dari realisasi
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. satu periode anggaran.
53. Sasaran (target) adalah hasil yang dari suatu 64. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
program atau keluaran yang diharapkan dari mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang
suatu kegiatan. atau manerima manfaat yang bernilai dari pihak
54. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan membayar kembali.
untuk mendukung percapaian sasaran dan 65. Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang
tujuan program dan tujuan. ditawarkan kepada publik melalui penawaram
55. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang umum di pasar modal.
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 66. Anggaran Kas adalah dokumen perkiran arus
kegiatan-kegiatan dalam satu program. kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
56. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke perkiraan kas keluaran untuk mengatur
kas daerah. ketersediaan dana guna untuk menandai
pelaksanaan kegiatan dalam tiap priode.
57. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar
dari kas daerah.
15 16
67. Surat Penyediaan Pembayaran, selanjutnya penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran
disingkat SPP adalah dokumen yang tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
menyatakan tersedianya dana untuk 73. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya
melaksanakan kegiatan sebagai dasar disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
penerbitan SPP. sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
68. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya oleh BUD berdasarkan SPM.
disingkat SPP adlh dokumen yang diterbitkan 74. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat
oleh pejabat yang bertanggung jawab atas SPM adalah dokumen yang digunakan
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
untuk mengajukan permintaan pembayaran. pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
69. SPP Uang Penyediaan, selanjutnya disingkat beban pengeluaran DPA-SKPD.
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 75. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang disingkat SPM-LS adalah dokumen yang
muka kerja bersifat pengisian kembali (revolving) diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
langsung. beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak
70. SPP Ganti Uang Persediaan, selanjutnya ketiga.
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang 76. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk adalah sejumlah uang tunai yang disediakan
permintaan pengganti uang persediaan yang untuk satuan kerja dalam melaksanakan
tidak dilakukan dengan pembayaran langsung. kegiatan operasional sehari-hari.
71. SPP Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya 77. Surat Pemerintah Membayar Uang Persediaan,
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
permintaan tambahan uang persediaan guna pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D ats
melaksankan kegiatan SKPD yang bersifat beban pengeluaran DPA-SKPD yang
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan. mendanai kegiatan operasional kantor sehari-
72.SPP Langsung, selanjutnya disingkat SPP-LS hari.
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 78. Surat perintah Membayar Ganti Uang
pengeluaran untuk permintaan pembayaran persediaan,selanjutnya disingkat SPM-GU
langsung kepada pihak ketiga atas dasar adalah dokumen yang diterbirkan oleh pengguna
perjanjian kontrak atau surat perintah pekerja anggaran kuasa/pengguna anggaran untuk
lainnya dan pembayaran gaji degan jumlah, penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk
17 18
mengganti uang persediaan yang telah di evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan
belanjakan. kebijakan pengolahan keuangan daerah sesuai
79 Surat Perintah Membayar Uang Tambahan dengan rencana dan peraturan perundang-
Persediaan,selanjutnya disingkat SPM-TU undangan.
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 85.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang,surat
anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk berharga,dan barang yang nyata dan pasti
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
SKPD,karena kebutuhan dananya melebihi dari hukum baik sengaja maupun lalai.
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 86. Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut
80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
dibeli atau di peroleh atas beban APBD atau pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun
berasal dari perolehan lainnya yang sah. anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan
81. Piutang Daerah adalah jumlah yang wajib oleh kepala daerah kepada pemerintah.
dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak 87. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat disebut LKPJ adalah laporan yang berupa
lainnya berdasarkan ketentuan peraturan informasi penyelenggaran pemerintah daerah
perundang-undangan atau akibat lainnya yang selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa
sah jabatannya yang disampaikan oleh kepala
82. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib daerah kepada DPRD.
dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban 88. Informasi laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan pemerintahan daerah adalah informasi
uang berdasarkan peraturan perundang- penyelenggaran pemerintahan daerah kepada
undangan,perjanjian,atau berdasarkan sebab masyarakat melalui media yang tersedia di
lainnya yang sah. daerah.
83.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan 89. Investasi adalah penggunaan aset untuk
untuk menampung kebutuhan yang memerlukan memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
dana relatif besar yang tidak dapat di penuhi deviden, royalti, manfaat sosial/atau manfaat
dalam satu tahun anggaran. lainnya sehingga dapat meningkatkan
84.Sistem Pengendalian Intern keuangan Daerah kemampuan pemerintah dalam rangka
merupakan suatu proses yang pelayanan kepada masyarakat
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga 90. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya
/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada
melakukan pengendalian melalui audit dan SKPD di Lingkungan Pemerintahan yang
19 20
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pasal 3
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau Pengelolaan Keuangan daerah yang diatur dalam
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari Peraturan Daerah ini meliputi:
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan a. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
produktifitas. b. Asas umum dan struktur APBD,
91. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana c. Penyusunan Rancangan tentang APBD
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan d. Penetapan dan Pelaksanaan APBD;
keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip
pemisahan kewenangan antara yang e. Perubahan serta Evaluasi APBD,
memerintahkan, menguji dan menerima atau f. Pengelolaan kas,
mengeluarkan uang berpedoman pada g. Penatausahaan keuangan daerah,
ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Pemeriksaan dan pertanggung jawaban
Bagian Kedua pelaksanaan APBD,
Ruang Lingkup Keuangan Daerah
i. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pasal 2
j. Kerugian daerah, dan
Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :
k. Akuntansi Keuangan Daerah,
a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi
l. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
daerah serta melakukan pinjaman;
keuangan daerah,
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan
m. pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan
urusan pemerintahan daerah dan membayar
BLUD.
tagihan pihak Ketiga;
n. Pengelolaan Asset,Pesediaan,Piutang dan Hutang
c. Penerimaan daerah;
daerah
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak
Bagian ketiga
lain berupa uang, surat berharga, piutang dan
barang serta hak-hak yang dapat dinilai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Pasal 4
perusahaan daerah;
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh peraturan perundang-undangan, efesien,
pemerintahan daerah dalam rangka ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
dan/atau kepentingan umum. kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
21 22
(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan h. pejabat yang bertugas melakukan pengujian
dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan (3) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
Peraturan Daerah. pengelolaan keuangan daerah melimpahkan
sebagian atau seluruh Kekuasaan Kepada;
BAB II a. Sekretaris Daerah selaku koordinator
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN pengelolaan keuangan daerah;
DAERAH b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Bagian Pertama Daerah (SKPKD) selaku PPKD;
Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna
anggaran/barang daerah.
Pasal 5
(1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan
Daerah adalah pemegang kekuasaan umum Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
pengeloaan keuangan daerah dan mewakili Pasal 6
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator
daerah yang dipisahkan. pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana
(2) Selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a
keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
pada ayat (1) kepala daerah mempunyai membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan
kewenangan menetapkan: mengkoordinasikan penyelenggaran urusan
a. kebijakan tentang pelaksanaan APBD; pemerintahan daerah termasuk pengelolaan
urusan pemerintahan daerah.
b. kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
(2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
c. kuasa pengguna anggaran/barang; keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud
d. bendahara penerimaan dan / atau ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
bendahara pengeluaran; a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan
e. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan APBD;
pemungutan penerimaan daerah; b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
f. pejebat yang bertugas makukan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan barang
utang dan piutang daerah; c. Penyusunan rancangan APBD dan
g. pejabat yang bertugas melakukan rancangan perubahan APBD;
pengelolaan barang milik daerah;dan
23 24
d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan b. menyusun rancangan APBD dan rancangan
APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan Perubahan APBD;
APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan
e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, daerah yang telah ditetapkan dengan
dan pejabat pengawas keuangan daerah ;dan Peraturan Daerah;
f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam d. melaksanakan fungsi BUD;
rangka pertanggung jawaban pelaksanaan e. menyusun laporan keuangan daerah dalam
APBD rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
(3) Selain mempunyai tugas-tuagas koordinasi APBD; dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan
daerah mempunyai tugas : kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; daerah.
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang BUD berwenang :
daerah; a. menyusun kebijakan dan pedoman
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA – pelaksanaan APBD;
SKPD / DPPA SKPD;dan b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
e. melaksanakan tugas - tugas koordinasi c. melakukan pengendalian pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah lainnya APBD;
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
kepala daerah. sistem penerimaan dan pengeluaran kas
(4) Koordinator Pengelolaan keuangan daerah daerah;
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas e. melaksanakan pemungutan pajak ,serta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pungutan daerah yang sah lainnya;
kepada kepala daerah.
f. menetapkan SPD;
Bagian Ketiga
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pemberian jaminan atas nama pemerintah
Pasal 7 daerah;
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana h. melaksanakan sistem akuntansi dan
dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b pelaporan keuangan daerah;
mempunyai tugas : i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;
25 26
j. melaksanakan kebijakan dan pedoman k. melakukan pengelolaan utang dan piutang
pengelolaan serta penghapusan barang daerah; dan
milik daerah. l. melakukan penagihan piutang daerah.
(3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas
tugasnya kepada kepala daerah melalui pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku
sekretaris daerah. BUD.
Pasal 8 Pasal 9
(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya
dilingkungan SKPKD selaku kuasa BUD. dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-
(2) Penunjukkan kuasa BUD sebagaimana tugas sebagai berikut :
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan a. menyusun rancangan APBD dan rancangan
keputusan kepala daerah. Perubahan APBD;
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
(1), mempunyai tugas :
c. melaksanakan pemungutan pajak daerah serta
a. menyiapkan anggaran kas; pungutan daerah yang sah lainnya;
b. menyiapkan SPD; d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
c. menerbitkan SP2D; penberian jaminan atas nama pemerintah
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah;
kekayaan daerah; e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
e. memantau pelaksanaan pemerimaan dan keuangan daerah;
pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
keuangn lainnya yang telah ditunjuk; g. melaksanakan kebijakan dan pedoman
f. mengusahakan dan mengatur dana yang pengelolaan serta penghapusan barang milik
diperlukan dalam pelaksanaan APBD; daerah.
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan Bagian Keempat
mengelola/ menatausahakan investasi daerah; Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
i. melakukan pembayaran berdasarkan Barang Daerah
permintaan pejabat pengguna anggaran atas Pasal 10
beban rekening kas umum daerah; Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas anggaran/pengguna barang daerah sebagaimana
nama pemerintah daerah;
27 28
dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai Pasal 11
tugas : (1) Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang
a. menyusun RKA-SKPD; dalam melaksanakan tugas sebagai mana
b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dimaksud dalam pasal 10 dapat melimpahkan
sebagian kewenagannya kepada kepala unit
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
pengeluaran atas beban anggaran belanja; anggaran/kuasa pengguna barang.
d. melaksanakan anggaran SKPD yang (2) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD, besaran
dipimpinnya; jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
e. melakukan pengujian atas tagihan dan kopetensi, dan/atau rentang kendali dan
memerintahkan pembayaran; pertimbangan objektif lainnya.
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan (3) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud
pajak daerah dan/atau pajak daerah; pada ayat(1) ditetapkan oleh kepala daerah atas
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan usul kepala SKPD mempunyai tugas;
pihak lain dalam batas anggaran yang telah a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
ditetapkan; pengeluaran atas beban anggaran belanja.
h. mengelola utang dan piutang yang menjadi b. melaksanakan unit kerja yang dipimpinnya;
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan
i. menandatangani SPM; memerintahkan pembayaran;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan
yang menjadi tanggung jawab SKPD yang pihak lain dalam batas anggaran yang telah
dipimpinnya; ditetapkan;
k. menyusun dan meyampaikan laporan keuangan e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;dan
SKPD yang dipimpinnya; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang yang dipimpinnya.
dipimpinnya; (4) Kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan
anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan barang.
n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
29 30
Bagian Kelima (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD mempunyai tugas :
Pasal 12 a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang
dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
(1) Pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK.
barang dalam melaksanakan program dan
kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan
SKPD selaku PPTK. SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan peraturan perundang-undangan yana
mempunyai tugas mencakup : diajukan oleh bendahara pengeluaran.
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; c. melakukan verifikasi SPP.
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan d. menyiapkan SPM.
kegiatan;
e. melakukan verifikasi harien ata penerimaan.
c. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan
maupun dokumen administrasi yang ditetapkan f. melaksanakan akuntansi SKPD. Dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
undangan. (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat
Pasal 13 yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
(1) Penunjukan PPTK sabagaimana dimaksud dalam negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.
Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan
kopetensi jabatan anggaran, anggaran kegiatan, Bagian Ketujuh
beban kerja, lokasi, dan/atau retang kendali dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
pertimbangan objektif lainnya. Pengeluaran
(2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna Pasal 15
anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(1) Kepala daerah atas usul PPKD setiap awal tahun
Bagian Keenam anggaran mengangkat bendahara penerimaan untuk
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
Pasal 14 pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas (2) kepala daerah atas usul PPKD setiap awal tahun
pengguna anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, anggaran mengangkat bendahara pengeluaran
kepala SKPD menetapkan pejabat yang untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPD sebagai PPK-SKPD. SKPD.
31 32
(3) Bendahara penerimaan dan bendahara tercapainya tujuan bernegara dan pembangunan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah.
dan (2) adalah pejabat fungsional. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, Perencanaan,
(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
pengeluaran baik secara langsung maupun tidak (4) APBD,Perubahan APBD dan pertanggugjawaban
langsung dilarang melakukan kegiatan Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan
perdagangan,pekerjaan pemborongan dan dengan peraturan daerah.
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan,serta membuka
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Pasal 17
bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan dan
pribadi. penerimaan pembiayaan daerah.
(5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD
sebagian kewenangannya Kepada Kuasa merupakan perkiraan atau Proyeksi Yang terukur
Pengguna Anggaran ,kepala daerah menetapkan secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
bendahahara penerimaan pembantu dan bendahara sumber pendapatan.
pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
(6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang
secara fungsional bertanggung jawab atas perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran
Pelaksanaan tugasnya Kepada PPKD selaku BUD. yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
berikutnya.
BAB lll
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Pasal 18
Bagian Pertama (1) pengeluaran daerah terdiri dari Belanja dan
Azas Umum APBD penerimaan pembiayaan daerah.
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dianggarkan dalam APBD merupakan
Pasal 16 perkiraan atau proyeksi beban pengeluaran daerah
(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan yang dialokasikan secara adil dan merata melalui
Penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendekatan kinerja/prestasi kerja agar relatif dapat
pendapatan daerah. dinikmati oleh kelompok masyarakat tanpa
(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada diskriminasi,khususnya dalam pemberian pelayanan
ayat (1) berpedoman Kepada RKPD dalam rangka umum.
mewujudkan pelayanan Kepada masyarakat untuk
33 34
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud c. pembiayaan daerah.
pada ayat (1) adalah pengeluran yang akan diterima (2)Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
kembali baik pada tahun angaran yang (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran daerah dan organisasi yang bertanggungjawab
berkutnya. melaksanakan urusan Pemerintahan tersebut sesuai
(4) Dalam menyusun APBD , penganggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
mengeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diukung dengan adanya kepastian Pasal 22
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. (1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pada
(5) Setiap Peabat dilarang melakukan tindakan yang pasal 21 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan
berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila pemerintahan daerah, organisasi,Kelompok
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ,jenis,obyek dan rincin obyek pendapatan.
anggarannya. (2)Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 21
ayat (1) huruf b dirinci menurut menurut urusan
Pasal 19 pemerintah daerah,organisasi,program ,kegitan
(1) pendapatan,belenja dan pembiayaan daerah yang ,kelompok,jenis,obyek dan rincian obyek belanja.
dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada (3)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ketentuan peraturang-undangan. pasal 21 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan
(2) Seluruh Pendapatan daerah,belanja daerah dan pemerintahan daerah,organisasi,kelompok,jenis
pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto obyek dan rincian obyek pembiayaan.
dalam APBD.
Bagian Ketiga
Pasal 20
Pendapatan Daerah
APBD merupakan dasar Pengelolaan keuangan
Pasal 23
daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung
mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
Desember. a. Pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan;dan
Bagian Kedua
c, lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Struktur APBD
Pasal 21 Pasal 24
(1)APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
a. pendapatan daerah; dalam pasal 23 huruf a dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas:
b. belanja daerah; dan
35 36
a. pajak daerah; c. pendapatan bunga;
b. retribusi daerah; d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
c. hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang e. penerimaan komisi,potongan,kontribusi,ataupun
dipisahkan;dan bentuk/jenis lain penerimaan yang tidak mengikat
d. lain-lain pedapatan asli daerah yang sah. serta tidak ditentukan besarnya oleh daerah
sebagai akibat dari penjualan dan/atau
(2)Jenis Pajak daerah dan retribusi daerah pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a dan b
dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan f. Penerimaan Keuntungan selisih nilai tukar rupiah
undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi terhadap mata uang asing;
daerah. g. Pendapatan denda atas keterlambatan
(3)Jenis hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang pelaksanaan pekerjaan;
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h. Pendapatan denda pajak;
dirinci menurut obyek-obyek pendapatan yang i. Pendapatan denda retribusi;
mencakup:
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
a. bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD dan /atau bagian k. Pendapatan dari pengembalian;
daerah yang diatur melalui perda tentang l. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas
perusaan daerah/BUMD; umum;
b. bagian laba atas penyertaan modal pada m. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan
perusahaan milik pemeritah/BUMN; dan dan pelatihan; dan
c. bagian laba atas penyertaan modal pada n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah
perusahaan milik swasta atau kelompok usaha (BLUD).
masyarakat. Pasal 25
(4)Jenis lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah (1)Kelompok Pendapatan dana perimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
disediakan untuk menganggarkan penerimaan dibagi menurut jenis pendapatan yang meliputi:
daerah yang tidak termaksud dalam jenis pajak
daerah,retribusi daerah,dan hasil pengelolaan a. dana bagi hasil;
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut b. dana alakasi umum; dan
obyek pendapatan yang mencakup: c. dana alokasi khusus.
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak (2)Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek
dipisahkan; pendapatan yang mencakup:
b. jasa giro; a. bagi hasil Pajak; dan
37 38
b. bagi hasil bukan pajak. penyalenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil
(3)Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
pendapatan dana alokasi umum. dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang
(4)Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek dibawah penguasaan pengguna
pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh anggaran/pengguna barang dianggarkan pada
pemerintah. SKPD
Pasal 26
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah Bagian Keempat
merupakan seluruh pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang Belanja Daerah
dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup : Pasal 28
a. hibah dan sumbangan tidak mengikat;
b. dana darurat; (1)Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
c. dana bagi hasil pajak provinsi; pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan sebagian kewenangan daerah yang diserahkan
d. dana penyesuain dan dana otonomi khusus yang kepada desa yang terdiri dari urusan wajib dan
ditetapkan oleh urusan pilihan ditetapkan dengan ketentuan
pemerintah; peraturan perundang-undangan.
e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau (2)Belanja penyelenggaraan urusan wajib
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
lainnya; dan untuk melindungi dan menetapkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
f. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
Pasal 27 kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
dengan memperhatikan pemberdayaan kepada
(1)Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah masyarakat/kelompok masyarakat dan
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah pengarustamaan gender sesuai ketentuan
yang sah yang ditransfer langsung ke kas umum perundang-undangan.
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
(3)Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD
sebagaimana dimaksud oada ayat (2) diwujudkan
dan/atau SKPD Pengelola Pajak Daerah.
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar
(2)Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan
selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari
39 40
pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan t. otonomi daerah, pemerintahan umum,
peraturan perundang-undangan. administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
Pasal 29 kepegawaian dan persandian;
(1)Klasifikasi belanja berdasarkan urusan u. ketahanan pangan;
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal v. pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
28 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan w. statistik;
belanja urusan pilihan.
x. arsip;
(2)Klasifikasi belanja menurut urusan wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : y. komunikasi dan informatika; dan
a. pendidikan; z. perpustakaan.
b. kesehatan; (3) Klarifikasi belanja menurut urusan pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
c. pekerjaan umum;
a. pertanian;
d. perumahan rakyat;
b. kehutanan;
e. penataan ruang;
c. energi dan sumber daya mineral;
f. perencanaan pembangunan;
d. pariwisata;
g. perhubungan;
e. kelautan dan perikanan;
h. lingkungan hidup;
f. perdagangan;
i. pertahanan;
g. perindustrian; dan
j. kependudukan dan catatan sipil;
h. ketransmigrasian.
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; (4)Belanja menurut urusan pemerintahan yang
penanganannnya dalam bagian atau bidang tertentu
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; yang dapat dilaksanakan bersama antara
m. sosial; pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan
n. ketenagakerjaan; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
o. koperasi dan isaha kecil dan menengah; diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan
p. penanaman modal; pilihan.
q. kebudayaan;
Pasal 30
r. pemudah dan olah raga;
(1)Klasifikasikan belanja menurut fungsi yang
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; penanganannya untuk tujuan keselarasan dan
41 42
keterpaduan pengelolaan keuangan negara dan dianggarkan terkait secara langsung dengan
daerah terdiri dari: pelaksanaan proggram dan kegiatan.
a. pelayanan umum; (7)Klafisikasi belanja menurut jenis belanja
b. ketertiban dan ketentraman; sebagaimana dimaksud Pada pasal 22 ayat (2)
terdiri dari:
c. ekonomi;
a. belanja pegawai;
d. lingkungan hidup;
b. belanja barang dan jasa;
e. perumahan dan fasilitas umum;
c. belanja modal;
f. kesehatan;
e. bunga;
g. pariwisata dan budaya;
f. hibah;
h. agama;
g. bantuan sosial;
i. pendidikan; serta
h. belanja bagi hasil;
j. perlindungan sosial.
i. belanja tidak terduga; dan
(2)Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana
dimaksud pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan j. belanja bantuan keuangan.
susunan organisasi pemerintah daerah.
(3)Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan Pasal 31
sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) (1)Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang penghasilan Kepada pegawai negeri sipil
dikelola dan menjadi kewenangan daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
berdasarkan organisasi pemerintah daerah yang memperhatikan Kemampuan keuangan daerah dan
berlaku. memperoleh Persetujuan DPRD sesuai dengan
(4)Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja ketentuan peraturan Perundang-undangan.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) (2)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
terdiri dari : ayat (1) dilakukan pada pembahasan di tingkat
a. belanja tidak langsung; dan Komisi dan KUA-PPAS.
b. belanja langsung;
(5)kelompok belanja tidak langsung sebagaimana Pasal 32
dimaksud Pada ayat (4) huruf a merupakan belanja (1)Hibah Kepada BUMD atau BUMN bertujuan untuk
yang dianggarkan tidak terkait secara langsung menunjang peningkatan pelayanan kepada
dengan pelaksanaan proggram dan kegiatan. masyarakat.
(6)Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b merupakan belanja yang
43 44
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja
untuk menunjang peningkatan Penyelanggaraan daerah.
pemerintah daerah dan layanan dasar umum. (3)Dalam hal APBD diperkirakan surplus,dautamakan
(3)Hibah Kepada masyarakat dan organisasi untuk pokok pembayaran utang,pembentukan dana
Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan cadangan. penyertaan modal kepada pemerintah
partisipasi pembangunan daerah atau secara BUMDesa/BUMD/BUMN,pemberian pinjaman
fungsional terkait dengan dukungan kepada BUMDesa,BUMD,pemerintah daerah lain
penyelenggaraan Pemerintahan daerah. dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat sosial.
(1),(2), dan (3) bersifat bantuan yang tidak (4)Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan
serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan lebih kecil dari anggaran belanja derah.
yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah (5)Batas maksimal defisit APBD untuk setiap anggaran
daerah. berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit
(5)Naskah perjanjian hibah daerah sebagai mana APBD yang ditetapkan oleh menteri keuangan
dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
memuat identitas penerimaan hibah,tujuan dan undangan.
sasaran pemberian hibah,jumlah uang,jumlah (6)Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan
barang dan/atau jasa yang dihibakan. sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit
(6)Belanja bagi hasil dan/atau bantuan keuangan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun
dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan sebelumnya (SILPA),transfer dari rekening dana
daerah yang diserahkan kepada desa yang cadangan,hasil penjualan kekayaan daerah yang
dibebankan pada APBD dilaksanakan sesuai dipisahkan,penerimaan pinjaman daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. obligasi daerah serta penerimaan piutang daerah.
Bagian Kelima Bagian Keenam
Sarplut /Defisit APBD Pembiayaan Daerah
Pasal 33 Pasal 34
(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan (1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan
surplus atau defisit APBD. pembiayaan dan pengluaran pembiayaan.
(2)Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
(1) terjadi apabila anggaran pendapatan derah pada ayat (1) mencakup :
45 46
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; (4)Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
b. pencairan dana cadangan; pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-
SKPKD.
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan; Bagian Ketujuh
d. penerimaan pinjaman daerah; Kode Rekening Penganggaran
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; Pasal 36
f. penerimaan piutang; (1)Setiap urusan pemerintaan daerah dan organisasi
yang cantumkan dalam APBD menggunakan kode
g. obligasi daerah. urusan dan kode organisasi.
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud (2)Kode pendapatan, Kode belanja, dan kode
pada ayat (1) mencakup : pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran
a. pembentukan dana cadangan; menggunakan kode akun pendapatan, Kode akun
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; belanja, dan kode akun pembiayaan.
c. pembayaran pokok utang; dan (3)Setiap program, Kegiatan kelompok, Jenis, Obyek
serta rincian objek yang dicantumkan dalan APBD
d. pemberian pinjaman. menggunakan kode program, Kode kegiatan, Kode
(4)Pembiayaan neto merupakan selisih antara kelompok, Kode jenis, Kode obyek, dan rincian
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran obyek.
pembiayaan. (4)Untuk tertib penganggaran sebagaimana yang
(5)Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup dimaksud pada ayat (1), (2),dan (3) dihimpun
defisit anggaran. menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut
Pasal 35 kode rekening.
(1)Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak (5)ketentuan lebih lanjut mengenai daftar nama
langsung dianggarkan pada belanja organisasi rekening dan kode rekening diatur dengan
berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan pengaturan kepala daerah.
perundang-undangan.
(2)Belanja bunga,belanja subsidi,belanja hibah,belanja BAB IV
bantuan sosial,belanja bagi hasil dan bantuan PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
keuangan,dan belanja tidak terduga hanya dapat Bagian Pertama
dianggarkan pada belanja dalam RKA-SKPKD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(3)Belanja langsung yang terdiri dari belanja Pasal 37
pegawai,belanja barang dan jasa,serta belanja RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing- penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
masing SKPD.
47 48
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah Pasal 40
dengan memperhatikan RPJM provinsi dan nasional (1)RKPD sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat
serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan
pemerintah. konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
Pasal 38 pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan
SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya dapat dilaksanakan bersama dengan DPRD pada
disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, tingkat Komisi.
stategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan (2)Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-
pembangunan daerah yang bersifat indikatif sesuai lambatnya akhir bulan mei sebelum tahun anggaran
dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman sebelumnya.
pada RPJMD. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD
Pasal 39 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diatur oleh
(1)pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang peraturan kepala daerah.
merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan
Rencana Kerja Pemerintah yang digunakan sebagai Kebijaksanaan Umum APBD (KUA)
dasar penyusunan Renja-SKPD. Pasal 41
(2)Renja-SKPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) (1)Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan
merupakan penjabaran dari Restra-SKPD yang umum (KUA) APBD berdasarkan RKPD
disusun berdasarkan evaluasi pencapaian (2)Dalam penyusunan Rancangan KUA sebagaimana
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun-tahun yang dimaksud ayat (1) kepala daerah dibantu oleh
sebelumnya dengan mengacu kepada RKPD dan TAPD yang dipimpin oleh sekretariat daerah.
Renja-SKPD daerah propinsi.
(3)Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro
(3)RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) daerah, asumsi penyusunan APBD , kebijakan
memuat rancangan ekonomi daerah, rencana kerja daerah, pendapatan daerah,belanja daerah,
yang terukur dan pendanaannya, baik yang pembiayaan daerah dan indikator penting yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun lainnya.
ditempuh dengan mendorong parisipasi masyarakat.
(4)Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana
(4)kewajiban daerah yang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekertaris
dalam ayat (1) mempertimbangkan capaian kerja daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah,
masukan, keluaran, hasil dan/atau capai prestasi paling lambat minggu pertama bulan Juni.
kerja berdasarkan standar pelayanan minimal
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.
49 50
Bagian Ketiga (4)Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibahas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
Pasal 42 paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran
(1)Kepala daerah menyusun rancangan PPAS APBD berjalan.
berdasarkan RKPD serta harus bersinergi dengan Pasal 44
rancangan KUA yang telah disusun.
(1)KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana
(2)Dalam menyusun rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (4) masing-masing
yang dimaksud ayat (1) kepala daerah dibantu oleh dituangkan kedalam nota kesepahaman yang
TAPD yang dipimpin sekretaris daerah. ditandatangani bersama Kepada Kepala daerah
(3)Rancangan PPAS memuat skala prioritas dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
pembangunan daerah, prioritas program untuk (2)Dalam hal kepala daerah berhalangan yang
masing-masing urusan dan plafon anggaran barsangkutan menunjuk jabatan yang diberi
sementara untuk masing-masing urusan dan plafon wewenang untuk menandatangani nota
anggaran sementara untuk masing-masing kesepahaman KUA dan PPAS.
program/kegiatan.
(3)Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap,
(4)Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana penandatanganan KUA dan PPAS dilakukan oleh
dimaksud pada ayat (3)disampaikan oleh sekretaris pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
daerah sekaku ketua TPAD kepada kepala daerah,
paling lambat minggu pertama bulan juni.
Pasal 43 Pasal 45
(1)Rancangan KUA dan rancangan PPAS (1)Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana yang
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41ayat dimaksud pada pasal 44 ayat (1), TAPD
(1) dan Pasal 42 ayat (1) disampaikan oleh kepala menyiapkan Rancangan Surat edaran Kepala
daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas sebagai acuan Kepala SKPD dalam mnenyusun
dalam pembicaraan pendahuluan dalam rangka RKA-SKPD.
penyusunan rancangan APBD untuk tahun (2)Format RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud
anggaran berikutnya. ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat edaran
(2)Sebelum Pembahasan Arah dan kebijakan Umum Kepala daerah.
APBD dilaksanakan ,DPRD melakukan penjaringan (3)Rancangan surat edaran tentang pedoman
aspirasi masyarakat penyusunan RKA-SKPD sebagaimana yang
(3)Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada dimaksud ayat (1)mencangkup:
ayat (1) dilakukan oleh TAPD dan/atau SKPD a. Prioritas pembangunan daerah dan program
bersama DPRD kegiatan yang terkait;
51 52
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap (4)RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana
program dan kegiatan SKPD; dimaksud ayat(1)dapat dibahas bersama DPRD
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan pada tingkat komisi dalam pembicaraan
PPKD ; dan pendahuluan RAPBD.
d. dokumen sebagai lampiran surat edaran
meliputi: KUA, PPAS yang disetuui dan Pasal 47
Standar Analisis Belanja, dan Standard (1)RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang
kesatuan Harga yang ditetapkan kepala daerah. dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), membuat
(4)Surat edaran Kepala Daerah prihal pedoman rencana pendapatan dan belanja untuk masing-
penyusunan RKA-SKPD dan dokumen sebagai masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk
lampirannya sebagaimana yang dimaksud dalam tahun yang direncanakan serta dirinci sampai
ayat (1) dan dalam ayat(3) huruf d diterbitkan paling dengan rincian obyek pendapatan,belanja dan
lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. pembiayaan,serta perkiraan maju untuk tahun
berikutnya.
Bagian Keempat (2)RKA-SKPD dan RKA PPKD sebagaimana dimaksud
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan
SKPD) pemerintahan daerah,organisasi,standar belanja,
standar harga serta prestasi kerja yang akan dicapai
Pasal 46 dari program dan kegiatan.
(1)Berdasarkan surat edaran pedoman penyusunan (3)Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud
RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada dalam ayat (1) memuat kelompok,jenis,obyek dan
pasal 45 ayat (3) dan (4), kepala SKPD menyusun rincian objek pendapatan daerah yang dipungut
RKA-SKPD dan kepala SKPKD menyusun RKA- /dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas
SPKD dan RKA-PPKD. pokok dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan
(2)RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang peraturan daerah atau peraturan perundang-
dimaksud ayat (1)disusun dengan menggunakan undangan lebih tinggi.
pendekatan kerangka pengeluaran jangka (4)Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam
menengah, penganggaran terpadu .berdasarkan ayat (1) memuat Kelompok belanja langsung dan
penganggaran prestasi kerja. belanja tidak langsung masing-masing diuraikan
(3)RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud menurut jenis,obyek dan rincian obyek belanja.
pada ayat (1) dikerjakan sesuai dengan bagan alur (5)Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud
yang diatur lebih lanjut dalam sistem akuntansi dan dalam ayat (1) Memuat kelompok penerimaan
prosedur tata usaha keuangan daerah yang pembiayaan yang dapat digunakan untuk menurut
ditetapkan kepala daerah. jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
55
53 54
(6)Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana c. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang
dimaksud dalam ayat (2) memuat bidang urusan meliputi capaian kinerja, kelompok sasaran
pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
tugas pokok dan fungsi organisasi. d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran
(7)Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berikutnya;dan
memuat nama organisasi, atau nama SKPD selaku e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-
pengguna anggaran/pengguna barang. SKPD.
(8)Prestasi kerja yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri (3)Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat
dari indikator,tolak ukur kinerja dan target kinerja. ketidaksesuaian, sebagaimana di maksud pada
(9)Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat (2) kepala SKPD wajib melakukan perbaikan
memuat nama program yang akan dilaksanakan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. (4)RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah di bahas
(10)Kegitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan/atau disempurnakan selanjutnya di gunakan
memuat nama kegitan kegiatan yang akan sebagai bahan rancangan peraturan daerah tentang
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
berkenaan. tentang penjabaran APBD.
Bagian Kelima Pasal 49
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (1)PPKD menyusun rancangan peraturan daerah
Tentang APBD tentang APBD yang dilengkapi dengan lampirannya
Pasal 48 berikut dokumen pendukung dan rancangan
(1)RKA/SKPD yang telah disusun oleh SKPD peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat berikut penjelasnya berdasarkan RKA-SKPD yang
(1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih telah ditelaah oleh TAPD.
lanjut oleh TAPD. (2)Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang
(2)Pembahasan oleh TPAD sebagaimana yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah: kepala daerah.
a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, (3)Rancangan peraturan daerah tentang APBD
prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
yang disetujui tahun lalu dan dokumen disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu harus
perencanaan lainnya; disosialisasikan kepada masyarakat.
b. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar (4)Ketentuan lebih lanjut tentang format rancangan
analisis belanja dan standar kesatuan harga; peraturan daerah tentang APBD dan dokumen
pendukungnya, serta rancangan peraturan kepala
55 56
daerah tentang penjabaran APBD dan dokumen (4)dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan
pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait dengan pembahasan program dan kegiatan
serta pelaksanaan sosialisasinya kepada tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenan
masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur kepada kepala daerah.
dengan peraturan kepala daerah. (5)pembahasan rancangan peraturan daerah tentang
APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3)
BAB V untuk mendapatkan persetujuan bersama
disesuaikan dengan peraturan DPRD tentang tata
PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD tertib DPRD.
Bagian pertama (6)DPRD dapat menyampaikan agenda terkait dengan
Penyampaian dan Pembahasan pembahasan dan persetujuan Raperda tentang
rancangan peraturan daerah Tentang APBD APBD kepada kepala daerah berdasarkan
ketentuan perda ini dan/atau peraturan perundang-
undangan lebih tinggi.
PASAL 50
(1)Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan Bagian Kedua
daerah tentang APBD kepada DPRD beserta Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
lampiran dan dokumen pendukungnya paling lambat Tentang APBD
pada minggu pertama bulan Oktober tahun
anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan Pasal 51
untuk di bahas dalam rangka memperoleh (1)Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah
persetujuan bersama. tentang APBD sebagaimana dimaksud pada pasal
(2)dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, pejabat 50 ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam dokumen
yang di tunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang persetujuan bersama antara kepala daerah dan
berwenang selaku pejabat pelaksana tugas kepala DPRD dan ditanda tangani oleh kepala daerah dan
daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah pimpinan DPRD paling lambat 1(satu) bulan
tentang APBD kepada DPRD. sebelum berakhir tahun anggaran berkenan.
(3)pembahasan rancangan peraturan daerah tentang (2)Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana
APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan
menitikberatkan pada konsistensi dan kesesuaian rancangan peraturan kepala daerah tentang
antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan penjabaran APBD.
plafon anggaran sementara dengan program dan (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai format persetujuan
kegiatan yang di usulkan dalam rancangan bersama rancangan peraturan daerah tentang
peraturan tentang APBD. APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
57 58
tentang penjabaran APBD diatur dengan peraturan cbagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang
kepala daerah. ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban
Pasal 52 pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman
yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang
(1)Dalam hal pendapatan APBD yang telah ditetapkan mendesak di luar kendali pemerintah daerah.
mengalami keterlambatan kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi- (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai format rancangan
tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun peraturan kepala daerah tentang APBD beserta
anggaran sebelumnya. lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan kepala daerah.
(2)Apabila kepala daerah dan DPRD sampai batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat
(1) tidak mengambil keputusan bersama tehadap Bagian Ketiga
rancangan perturan daerah tentang APBD, kepala Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
daerah melaksanakan pengeluaran setinggi- APBD dan Perturan Kepala Daerah Tentang
tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran Penjabaran APBD
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap Pasal 53
bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan
kepala daerah tentang APBD. (1)Rancangan peraturan daerah tantang APBD yang
telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
(3)Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ABPD
setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling
diprioritaskan untuk belanja yang bersifat wajib serta lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada
mengikat. gubernur untuk dievaluasi.
(4)Rancangan peraturan daerah sebagaimana (2)Hasil evaluasi tehadap rancangan perturan daerah
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala
memperoleh pengesahan gubernur. daerah tentang penjabaran APBD disampaikan
(5)Apabila sampai batas waktu selambat-lambatnya 15 gubernur kepada kepala daerah, paling lambat 15
(lima belas) hari terhtung sejak diserahkannya (lima belas) hari kerja sejak disampaikan rancangan
rancangan dimaksud pada ayat (2) ke Gubernur yang dimaksud.
belum disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi
(4), rancangan peraturan kepala daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah rancangan peraturan kepala daerah tentang
tentang APBD. penjabaran APBD sudah sesuai dengan
(6)Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya kepentingan umum dan ketentuan peraturan
sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat perundang-undangan yang lebig tinggi, kepala
dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk daerah menetapkan rancangan yang dimaksud
kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil,
59 60
menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala DPRD sebelum pelaksanaan sidang paripurna
daerah. berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(4)Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Bagian Keempat
rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan
umum dan ketentuan peraturan perundang- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
undangan yang lebih tinggi, kepala daerah bersama APBD
DPRD melakukan penyempurnaan selambat- Pasal 55
lambatnya 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi. (1)Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan
Pasal 54 oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah
(1)Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana yang tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) dilakukan kepala penjabaran APBD.
daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD . (2)Penetapan rancangan peraturan daerah tentang
(2)Hal penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada APBD dan peraturan kepala daerah tentang
ayat (1) ditetapkan melalui keputusan pimpinan penjabaran APBD sebagaimana yang dimaksud
DPRD. pada pasal (1) dilakulkan selambat-lambatnya
tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.
(3)Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan (3)Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah
peraturan daerah tentang APBD. tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD kepada gubernur selambat-
(4)Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana yang lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (4)Kepala daerah wajib menginformasikan substansi
peraturan daerah tentang APBD yang telah
(5)Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud diundangkan dalam lembaran daerah kepada
pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur, paling masyarakat.
lambat 3 (tiga) hasil kerja setelah keputusan
tersebut ditetapkan. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai format penetapan
rancangan peraturan daerah tentang pejabaran
(6) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penjabaran APBD diatur dalam peraturan kepala
yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud daerah.
pada ayat (1),(2),dan (3) pasal ini, pasal 53 ayat (1)
dapat dilakukan paraf disetiap lembarannya oleh
61 62
BAB VI (9)Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip
PELAKSANAAN APBD hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai
Bagian Pertama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Pasal 56 Bagian Kedua
(1)Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah Penyiapan DPA SKPD
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Pasal 57
daerah dikelola dalam APBD. (1)PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD
(2)Setiap SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala
dan/atau menerima pendapatan daerah wajib SKPD agar menyusun dan menyampaikan
melaksanakan berdasarkan ketentuan yang rancangan DPA-SKPD.
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- (2)Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
undangan. pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai,
(3)Penerimaan SKPD dan SKPKD dilarang digunakan program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan
ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang
undangan. diperkirakan.
(4)Penerimaan SKPD dan SKPKD berupa uang atau (3)Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD
cek harus disetor kerekening kas umum daerah yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat
paling lambat 1 (satu) hari kerja. 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
(5)Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran (4)Pada SKPKD disusun SKA-SKPD dan DPA-PPKD
belanja. yang memuat program, kegiatan yang dilaksanakan
(6)Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran PPKD selaku SKPD.
belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai format DPA-PPKD
tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. diatur dengan peraturan kepala daerah.
(7)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang Pasal 58
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD dan/atau disampaikan dalam laporan (1)TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD
keuangan perhitungan APBD. besama-sama dengan kepala SKPD yang
bersangkutan berdasarkan pada Perda APBD dan
(8)Setiap SKPD dan SKPKD dilarang melakukan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
63 64
yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan (2)Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
perundang-undangan lebih tinggi. penerimaannya ke rekening kas umum daerah
(2)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
pada ayat (1) PPKD mengesahkan rancangan DPA- (3)Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang
SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah paling lengkap atas setoran dimaksud.
lambat 7 (tujuh) hari kerja.sejak penyerahan
rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada pasal 57 ayat (3) Pasal 61
(3)DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana (1)SKPD/SKPKD dilarang melakukan pungutan selain
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
SKPD yang bersangkutan kepada DPRD. (2)SKPD/SKPKD yang mempunyai tugas memungut
Inspektorat daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 dan/atau menerima dan/atau kegiatannya
(tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. berdampak pada penerimaan daerah wajib
(4)DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengintensifkan pemungutan dan penerimaan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran tersebut.
oleh kepala SKPD selaku pengguna Pasal 62
anggaran/barang.
(1 Penerimaan pendapatan SKPD/SKPKD yang
Pasal 59
merupakan penerimaan daerah tidak dapat
(1)Kepala SKPD berdasarkan DPA-SKPD menyusun digunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
rancangan anggaran kas SKPD. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
(2)Rancangan anggaran kas SKPD seabagaimana undangan.
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD (2)Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain
selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA- dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
SKPD. dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
(3)Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah,
dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan asuransi dan /atau perdagangan barang dan jasa
DPA-SKPD. termasuk penerimaan bunga, jasa giro,kontrbusi
tidak mengikat atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpangan dana anggaran pada bank serta dari
Bagian Ketiga akibat penerimaan hasil pemanfaatan barang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah daerah atau kegiatan lainnya merupakan
Pasal 60 pendapatan daerah.
(1)Semua pendapatan daerah dilakukan melalui (3)Semua penerimaan pendapatan daerah
rekening kas umum daerah. sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk
uang harus segera disetor kekas umum daerah dan
65 66
berbentuk barang harus segera diadministrasikan (2)penerima subsidi , hibah, bantuan nasional, dan
menjadi milik/aset daerah dicatat sebagai bantuan keuangan pertanggung jawab atas
aset/inventaris daerah dan dinampakkan kedalam penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang
neraca daerah tahun berkenan. diterima wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaannya kepada kepala daerah
Pasal 63 tembusan DPRD.
(1)Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberi
terjadi pada tahun berjalan atas kelebihan pajak, dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan
retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana
sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan
rekening pendapatan yang bersangkutan; dan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-
(2)Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang undangan.
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan
pada rekening belanja tidak terduga. Pasal 66
(3) Penegembalian kelebihan sebagaimana dimaksud (1)Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga
ayat (1) dan (2) harus didukung dengan bukti yang yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai
lengkap dan sah. tanggap derurat, penanggulangan bencana alam
Bagian Keempat dan/atau sosial, termasuk pengambilan atas
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
Pasal 64 sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan
keputusan kepada kepala daerah dan diberitahukan
(1)setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang
kepada DPRD paling lama 1 (satu) minggu terhitung
lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan
sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
oleh jabatan yang berwenang.
(2)Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat
(2)Pengeluaran kas yang mengakibatkan APBD tidak
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan
berdasarkan pada kebutuhan yang diusulkan dari
daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan
instansi/lembaga berkenaan setelah
dalam lembaran daerah, kecuali belanja yang
mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3)Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maupun
Pasal 65 belanja lainnya tidak boleh atau waijb menghindari
(1)Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan terjadinya tumpang tindih pendanaan terhadap
bantuan keuangan dilaksanakan atas keputusan kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD
kepala daerah berdasarkan APBD. propinsi atau APBN.
67 68
(4)SKPD/lembaga penerima dana tanggap darurat Pasal 70
bertanggung jawab atas penggunaan dana dan (1)Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh
kepada atasan langsung dan kepala daerah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
tembusan DPRD.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa
pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak BUD.
diduga untuk tanggap darurat sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan (3)Dalam rangka pelaksanaan pembayaran
kepala daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD
berkewajiban untuk:
Pasal 67
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan diterbitkan oleh pemgguna anggaran/kuasa
berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD atau dokumen pangguna anggaran ;
lain yang dipersamakan dengan SPD.
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
Pasal 68 beban APBD yang tercantum dalam perintah
(1)Gaji pegawai negri sipil daerah dibebankan dalam pembayaran;
APBD. c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
(2)Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar
penghasilan pada pegawai negeri sipil daerah pengeluaran daerah;dan
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan e. menolak pencairan dana,apabila perintah
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna
ketentuan peraturan perundang-undangan. anggran/kuasa pengguna anggaran tidak
memenuhi persaratan yang ditetapkan.
(3)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2)
dibicarakan pada tingkat komisi. (4)Setelah tahun anggaran terahir,kepala SKPD selaku
pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM
Pasal 69 yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Bendahara pengeluaran sebagai wajib Pajak
penghasilan (PPh)dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pasal 71
pajak yang dipungutkannya ke rekening Kas negara (1)Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum
pada bank pemerintah atau bank lain yang barang dan/atau jasa diterima. Kecuali dutentukan
ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi lain dalam ketentuan peraturan perundang-
atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan undangan.
peraturan perundang-undangan.
69 70
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tigas SKPD, kepada Paragraf 1
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun
dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Sebelumnya
bendahara pengeluaran. Pasal 74
(3)Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran (1)Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun
dari uang persediaan yang dikelolahnya setelah: sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang yang diperuntukkan untuk :menutupi defisit
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran dan/atau atau mendanai pelaksanaan
pengguna anggaran; kegiataan lanjutan atas beban belanja langsung
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir
tercantum dalam perintah pembayaran ;dan tahun anggaran belum diselesaikan.
c. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang (2)Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana
tercantum dalam perintah pembayaran; dan dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada DPA-
SKPD yang telah disahkan kembali menjadi DPA
d. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. lanjutan (DPAL-SKPD) tahun berikutnya.
(4)bendahara pengeluaran wajib menolak pemerintah (3)DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
bayar dari penggunaan anggaran/kuasa pengguna dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian
anggaran apabila persyaratan sebagaimana yang pekerjaan dan pembayaran.
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
(4)Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD sebagaimana
(5)Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara dimaksud pada ayat (2) dapat disahkah setelah
pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan. terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
Pasal 72 a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD
Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan dan/atau SP2D atas kegiatan yang
rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di bersangkutan..
lingkungan SKPD. b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP,SPM atau
Bagian Kelima SP2D atau sisa SP2D yang belum diuangkan.
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan daerah (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai format DPAL-SKPD
Pasal 73 diatur dengan peraturan kepala daerah.
(1) Pengelola anggaran pembiayaan daerah dilakukan Paragraf 2
oleh PPKD. Dana Cadangan
(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Pasal 75
daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah. (1)Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk
pembentukan dana cadangan dalam tahun
71 72
anggaran bersangkutan harus sesuai dengan jumlah (9)Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana
yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang cadangan dan penempatan dalam fortofolio sebagai
pembentukan Dana Cadangan. dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) menambah
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah dana cadangan.
dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama
dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola Paragraf 3
oleh BUD. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
(3)Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang Pasal 76
disisihkan dengan cara trasfer dari rekening kas
(1)Investasi awal dan penambahan investasi dilakukan
umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa
undangan.
BUD atas persetujuan PPKD.
(2)investasi awal dan penambahan investasi dicatat
(4)Dana cadangan tidak dapat dilakukan untuk
pada rekening penyertaan modal daerah.
membiayai program dan kegiatan lain diluar yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang (3)Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan
pembentukan dana cadangan. investasi dilakukan sesuai ketentuan perundang-
undangan.
(5)Program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan
peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan
(1), dilaksanakan apabila dana cadangan telah investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan
mencukupi untuk melaksanakan program dan daerah yang dipisahkan (divestasi modal),
kegiatan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.
(6)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dana (5)Investasi berupa penyerahan modal pemerintah
cadangan dimaksud terlebih dahulu daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
dipindahbukukan kerekening kas umum daerah. digunakan apabila jumlah akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam
(7)Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke
peraturan daerah tentang penyerahan modal daerah
rekening Kas umum Daerah sebagaimana yang
tahun berkenaan.
dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas
persetujuan PPKD. Paragraf 4
(8)Dalam hal dana cadangan yang akan ditempatkan Pinjaman Daerah
pada rekening dana cadangan belum digunakan Pasal 77
sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam fortofolio yang memberikan hasil (1)penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada
tetap dengan resiko rendah. jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun
73 74
anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang Pasal 81
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan. (1)pemerintah daerah wajib membayar bunga dan
(2)Penerima pinjaman dalam bentuk mata uang asing pokok utang atas pinjaman yang telah jatuh tempo.
dibukukan dalam ruangan. (2)Pembayaran pokok utang dan bunga sebagaimana
Pasal 78 dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah
(1)Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
berdasarkan keputusan kepala daerah atas pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas
persetujuan DPRD. utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah
yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran
(2)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berkenaan.
didasarkan perjanjian pemberian pinjaman daerah
sebelumnya untuk kesesuaian pengembalian pokok (3)Apabila anggaran yang telah tersedia dalam
pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk
tanggungan pihak peminjam. pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana
dimaksud ayat (1),kepala daerah dapat melakukan
Pasal 79 pelampauan pembayaran mendahului perubahan
(1)penerimaan pinjaman daerah dilakukan melalui atau setelah Perubahan APBD.
rekening kas umum daerah. (4)Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga
(2)Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atau dan cicilan pokok utang daerah yang jatuh tempo.
pinjaman daerah.
(3)Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi Paragraf 5
komulatif pinjaman daerah dan kewajiban pinjaman
daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Obligasi Daerah
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran Pasal 82
berjalan. (1) Obligasi daerah diterbitkan dalam peraturan daerah.
Pasal 80 (2)penerimaan obligasi daerah dilakukan melalui
(1)Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang rekening kas umum daerah.
milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan atas (3)Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas
penerimaan pinjaman daerah. obligasi daerah.
(2)Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan (4)Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah peserta
atas pinjaman pihak lain kecuali yang ditentukan lain barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan
dalam perundang-undangan. tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
obligasi daerah daitur dengan peraturan kepala
75 76
daerah ,yang berpedoman pada peraturan Menteri (2)Pembayaran bunga dan denda pinjaman dan/atau
Dalam Negeri. obligasi daerah dicatat pada rekening belanja
Pasal 83 bunga.
(1)Pemerintah daerah wajib membayar pokok dan Paragraf 6
bunga obligasi daerah yang telah jatuh tempo. Piutang daerah
(2)Pembayaran pokok dan bunga obligasi Pasal 86
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan (1)Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan dengan tepat waktu.
perjanjian obligasi dan pelaksanaannya merupakan (2)Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat
prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo,
daerah yang harus diselesaikan dalam tahun diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
anggaran yang berkenan. undangan.
(3)Apabila anggaran yang telah tersedia dalam (3)Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak
APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk daerah dan piutang retribusi daerah merupakan
pembayaran pokok dan bunga obligasi prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya, sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran
mendahului perubahan atau setelah perubahan (4)PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas
APBD. penerimaan piutang atau tagihan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD.
Pasal 84
(1)pelampauan pembayaran pokok dan bunga utang Pasal 87
dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD (1)Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat
dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal hubungan keperdataan dapat diselesaaikan dengan
perubahan APBD. cara damai, kecuali piutang daerah yang cara
(2)Pelampauan pembayaran pokok dan bunga utang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan
dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD peraturan perundang-undangan.
dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi (2)Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan
anggaran. dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat,
Pasal 85 kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam
(1)Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi ketentuan peraturan perundang-undangan.
dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh
tempo.
77 78
Pasal 88 c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
(1)Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan d. menolak pencairan dana,apabila perintah
penata usahaan piutang daerah; pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak
(2)Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah memenuhi persaratan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
SKPKPD menyiapkan bukti dan administrasi BAB Vll
penagihan; LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
(3)Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga DAN PERUBAHAN APBD
harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas
pendapatan pada tahun anggaran berjalan. Bagian Pertama
(4)Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
penerimaan piutang kepada kepala daerah. Pasal 90
(5)ketentuan lebih lanjut mengenai format bukti dan (1)Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi
administrasi penagihan sebagaimana dimaksud semester pertama APBD dan prognosis antuk 6
pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala (enam) bulan berikutnya.
daerah. (2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya
Paragraf 7 pada akhir bulan Juli pada tahun anggaran yang
bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD
Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan dan pemerintah daerah.
Pasal 89
Bagian Kedua
(1)Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan Perubahan APBD
modal pemerintah daerah,pembayaran pokok utang Paragraf 1
dan pemberian pinjaman daerah dilakukan Dasar Perubahan APBD
berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
Pasal 91
(2)Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran
pembiayaan. Kuasa BUD berkewajiban untuk:: (1)Berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan pemerintah daerah dapat melakukan
a. meneliti kelengkapan perintah perubahan APBD bersama-sama DPRD.
pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan
oleh PPKD; (2)Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali
dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
b. menguji perhitungan kebenaran perhitungan luar biasa.
pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam
perintah pembayaran;
79 80
Paragraf 2 dituangkan dalam nota kesepakatan yang
Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon ditandatangani bersama antara Kepala daerah
Anggaran Sementara Perubahan APBD dengan Pimpinan DPRD dalam waktu yang
Pasal 92 bersamaan.
(1)Kepala daerah menformulasikan hal-hal yang (2)Berdasarkan nota kesepakatan sebagaiman pada
mengakibatkan terjadinya perubahan sebagaimana ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat ederan
dimaksud pada pasal 91 ayat (1) ke dalam kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta SKPD yang memuat program dan kegiatan baru
PPAS perubahan APBD. dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah
untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai
(2)Dalam rancangan kebijakan umum perubahan acuan kepala SKPD.
APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana
dimaksud ayat (1) harus disajikan secara lengkap (3)Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau criteria
penjelasan mengenai materi perubahan yang DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mendasari perubahan APBD. diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran tahun
(3)Rancanagn Kebijakan Umum perubahan APBD dan berjalan.
PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud
ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat (4)Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
minggu pertama bulan agustus dalam tahun dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam
anggaran berjalan, untuk dibahas bersama antara pasal 46 dan 47.
TPAD dan Panitia Anggaran DPRD. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai format nota
(4)Dalam hal persetujuan APBD terhadap rancangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peraturan daerah tentang perubahan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.
diperkirakan pada bulan September tahun berjalan
agar dihindari adanya penganggaran kegiatan Pasal 94
pembangunan fisik didalam rancangan peraturan (1)Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
daerah tentang perubahan APBD. dalam pasal 93 ayat (3) dapat berupa peningkatan
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai format atau pengurangan capaian target kinerja perogram
rancangankebijakan umum perubahan APBD dan dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula,
rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana (2)peningkatan atau pengurangan capaian target
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kinerjat perogram dan kegiatan sebagamana
kepala daerah. dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD
Pasal 93 (DPPA-SKPD).
(1)Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS
Perubahan APBD yang telah disepakati, selanjutnya
81 82
(3)Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capain target (6)Angaran yang mengalami perubahan baik berupa
kinerja, kelompok ,jenis ,objek dan rincian objek penambahan dan/atau pengurangan akibat
pendapatan ,belanja serta pembiayaan baik pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum dilakukan perubahan maupun setelah harus dijelaskan pada kolom keterangan dalam
perubahan. peraturan kepala daerah tentang penjabaran
perubahan APBD.
Paragraf 3 (7)Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pergeseran Anggaran perubahan APBD dan ayat (3) terlebih dahulu harus
dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan Komisi
Pasal 95 DPRD yang terkait dan pergeseran sebagaimana
dimaksud ayat (3) harus dengan Panitia Anggaran
(1)Perubahan APBD yang disebabkan pergeseran DPRD.
anggaran antara unit organisasi,antar kegiatan dan (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
antar jenis belanja serta pergeseran antar objek pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek dan (3) diatur dengan peraturan kepala daerah.
belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
(2)Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek Paragraf 4
belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
PPKD. Penggunaan Saldo Anggaran lebih Tahun
Sebelumnya
(3)Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja Perubahan APBD
berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris
daerah. Pasal 96
(4)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara mengubah (1)Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD APBD adalah merupakan sisa lebih perhitungan
sebagai dasar pelaksanaan ,untuk selanjutnya tahun anggaran sebelumnya yang penggunaanya
ditampung dalam rancangan peraturan daerah dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenan pada
tentang perubahan APBD. perubahan APBD.
(5)Pergeseran anggaran antar unit organisasi,antar (2)Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun
dengan cara merubah peraturan daerah tentang anggaran berkenan sebagaimana dimaksud dalam
APBD ayat (1) diprioritaskan berupa membayar bunga dan
pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD , melunasi seluruh kewajiban
83 84
bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan daerah tentang perubahan APBD. Pelaksanaannya
pemerintah, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
kegiatan dan program baru yang sasarannya guna (2)Dalam hal belanja tidak terduga tidak terduga tidak
peningkatan kesejahteraan masyarakat /masyarakat mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
kurang mampu serta pemberdayaan masyarakat
serta mendanai kegiatan-kegiatan yang sasarannya a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
guna peningkatan target capaian kinerja dari yang capaian target kinerjan program dan kegiatan
telah ditetapkan semula. yang syaratnya harus lainnya dalam tahun anggaran berjalan dengan
dapat diselesaikan paling lambat sampai dengan terlebih dahulu diformulasikan dalam DPPA-
batas akhir pembayaran dalam tahun anggaran SKPD;dan/atau
berjalan. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(3)Penggunaan saldo anggaran lebih tahun (3)pendanaan untuk keadaan darurat termasuk
sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran kegiatan mendesak yang kriterianya yang telah
membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD
daerah,kenaikan gaji dan tunjangan PNS dan mencakup program dan kegiatan pelayanaan dasar
kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya masyarakat yang anggarannya belum tersedia
ditingkatkan diformulasikan terlebih dahulu dalam dalam tahun angaran berjalan dan keperluan
DPPA-SKPD. mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
(4)Pengunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
untuk pendanaan pengeluaran kegiatan lanjuntan pemerintah daerah dan masyarakat dengan terlebih
dirformulasikan terlebih dalam DPPAL-SKPD. dahulu diformulasikan dalam RKKA-SKPD dan
pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan
(5)Penggunaan saldo anggaran lebih tahun peraturan Kepala Daerah.
sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran program
dan kegiatan baru difomulasikan terlebih dahulu (4)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah
dalam RKA-SKPD. ditetapkannya perubahan APBD,pemerintah daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya ,dengan memformulasikannya dalam
Paragraf 5 RKA-SKPD untuk selanjutnya dijadikan dasar
Keadaan Darurat pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah
memperoleh persetujuan dari kepala daerah dan
Pasal 97 DPRD selanjutnya pengeluaran tersebut
(1)Dalam keadaan darurat,pemerintah daerah dapat disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dan
melakukan pengeluaran yang belum tersedia LKPJ kepala daerah.
anggarannya dengan menggunakan belanja tidak
terduga melalui peraturan kepala daerah yang
85 86
Peragraf 6 Pasal 100
Pasal 98 (1)Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan
Keadaaan Luar Biasa estimasi penerimaan dalam APBD mengalami
penurunan lebih dari 50 persen (lima puluh persen)
(1)Pemerintah daerah dapat menyusun rancangan sebagaimana dimaksud dalm pasal 99 ayat (2)
peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD dapat dilakukan penjadwalan ulang ,/pengurangan
tahun anggaran berjalan dalam keadaan luar biasa . capaian target kinerjan program dan kegiatan
(2)Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada lainnya dalam tahun anggaran berjalan .
ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan (2)Penjadwalan ulang,pengurangan capaian target
estimasi penerimaan dan/atau pngeluaran dalam kinerjan program dan kegiatan sebagaimana
APBD mengalami kenaikan atau penurunan atau dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
terjadi selisih gap kenaikan atau penurunan antara DPPA-SKPD.
pendapatan dan belanja dalam APBD lebih besar
dari 50% ( lima puluh persen). (3)DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar penyusunan rancagan
Pasal 99 peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.
(1)Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami
peningkatan lebih dari 50 persen (lima puluh persen Paragraf 7
)sebagaimana dimakud dalam pasal 98 ayat (2) Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang
dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan perubahan APBD
atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target dan Rancangan peraturan Kepala Daerah
kinerjan program dan kegiatan dalam tahun
anggaran berjalan. tentang penjabaran perubahan APBD
(2)penambahan kegiatan baru sebagaimana dmaksud
pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Pasal 101
RKA-SKPD. (1)RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan
(3)Penjadwalan ulang /peningkatan capaian target baru,dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan
kinerja program dan kegiatan sebaimana dimaksud dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
DPPA-SKPD. lebih lanjut oleh TPAD.
(4)RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagamana (2)Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan
dimaksud pada ayat (2) dan (3) perubahan kedua DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan
APBD. yang dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat
ketidaksesuaian dengan ketentuan,maka SKPD
melakukan penyempurnaan.
87 88
(3)RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan Bagian Ketiga
baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan Penyampaian,Pembahasan dan Penetapan
dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan
oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk serta Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD
dibahas lebih lanjut oleh TPAD. Paragraf 1
(4)RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan Penyampaian ,Pembahasan dan Penetapan
baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan Raperda
dalam perubahan APBD yang telah dibahas TPAD Tentang Perubahan APBD
dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Pasal 102
peraturan kepala daerah tentang penjabaran (1)Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan
perubahan APBD oleh PPKD. daerah tentang perubahan APBD beserta
(5)Rancangan peraturan daerah tentang perubahan lampirannya Kepada DPRD paling lambat minggu
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah kedua bulan september tahun anggaran berjalan
tentang penjabaran perubahan APBD memuat untuk diagendakan pembahasannya oleh DPRD
pendapatan,belanja,dan pembiayaan yang guna mendapatkan persetujuan bersama.
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami (2)Penyampaian rancangan peraturan daerah
perubahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
(6)Rancangan peraturan kepala daerah tentang dengan nota keuangan perubahan APBD.
penjabaran perubahan APBD terdiri dari rancangan (3)Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang
peraturan kepala daerah beserta lampirannya. perubahan APBD berpedoman pada kebijakan
(7)Rancangan peraturan daerah tentang perubahan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan
APBD beserta lampirannya dan rancangan APBD perubahan APBD yang telah disepakati
peraturan kepala daerah tentang penjabaran antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD (4)pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui
disampaikan kepada kepala daerah. rancangan peraturan daerah tentang perubahan
(8)Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),paling
APBD disosialisasikan kepada masyarakat sebelum lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang
disampaikan kepada DPRD. bersangkutan berakhir.
(9)Kententuan lebih lanjut mengenai format rancangan (5)DPRD menetapkan agenda dan tata cara
peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta pembahasan raperda tentang perubahan APBD
lampirannya dan rancangan peraturan kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2),(3) dan
daerah tentang penjabatan perubahan APBD diatur (4).
dangan peraturan kepala daerah. (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai format persetujuan
bersama rancangan peraturan daerah
89 90
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah
susunan nota keuangan perubahan APBD anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dangan maupun setelah dilakukan perubahan.
peraturan kepala daerah berpedoman pada (4)DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas
peraturan menteri. TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan
persetujuan sekretaris daerah.
Paragraf 2
(5)DPRD dapat meminta DPPA-SKPD sebagaimana
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang dimaksud ayat(4) dalam rangka pelaksanaan
Perubahan APBD kewenangannya.
Pasal 103
Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan BAB VIII
rancangan peraturan daerah tentang perubahan PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah SURPLUS APBD
tentang penjabaran perubahan APBD menjadi
Bagian Pertama
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Pengendalian Defisit
berlaku ketentuan pasal 53 dan 54
Pasal 105
(1)Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan
Bagian Keempat
sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit
Pelaksanaan Perda Tentang Perubahan Anggaran tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
Pasal 104 (2)Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1)PPKD paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah ditutup dengan pembiayaan netto.
peraturan daerah tentang perubahan APBD Pasal 106
ditetapkan,memberitahukan kepada semua kepala
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi
SKPD agar penyusunan rancangan DPA-SKPD
surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan
terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan
Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun
dalam perubahan APBD.
anggaran berkenan.
(2)DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam
tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pasal 107
(DPPA-SKPD). Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :
(3)Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah
ayat (2) terhadap rincian objek pendapatan belanja tahun sebelumnya;
atau pembiayaan yang mengalami penambahan
b. pencairan dana cadangan;
atau pengurangan atau pergeseran harus disertai
91 92
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; keputusan kepala daerah dan disampaikan kepada
d. penerimaan pinjaman; dan/atau DPRD.
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman (4)Dalam rangka pelaksanaan operasional serta
mendekatkan pelayanan penerimaan dan
pengeluaran daerah kepada SKPD atau masyarakat,
Bagian Kedua BUD atau kuasa BUD dapat membuka rekening
Penggunaan Surplus APBD penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank
Pasal 108 lain atau kantor pos, badan/lembaga keuangan yang
ditentukan oleh kepala daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaanya
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. (5)Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran
sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh
Pasal 109 kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD
Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, (6)Rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud
dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan pada ayat (2) digunakan untuk menampung
sosial. penerimaan daerah setiap hari.
(7)Saldo rekening penerimaan sebagaimana yang
BAB IX dimaksud pada ayat (2) setiap akhir kerja wajib
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN disetorkan seluruhnya kerekening kas umum
daerah.
Bagian Pertama
Pengelolaan Kas dan Kas Umum Daerah (8) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang
Pasal 110
bersumber dari rekening kas umum daerah.
Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah
(9)Jumlah dana yang disediakan pada rekening
dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah
pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada
Pasal 111 ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran
(1)BUD betanggung jawab terhadap pengelolaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang
penerimaan dan pengeluaran kas daerah. ditetapkan dalam APBD.
(2)untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1),PPKD selaku BUD membuka rekening Kas Pasal 112
Umum Daerah pada bank yang sehat.
(1)Pemerintahan daerah berhak memperoleh bunga
(3)Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dan/atau juga giro atas dana yang disimpan pada
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan bank umum berdasarkan tingkat suku bunga
dan/atau jasa giro yang berlaku.
93 94
(2)Bunga dan/atau jasa jasa giro yang diperoleh dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran serta
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada penyajiannya harus sesuai dengan Standar
ayat (1) dibebankan pada belanja daerah. Akuntansi Pemerintahan.
Pasal 113 (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
(1)Biaya sehubungan dengan pelayanan yang pengelolaan kas non anggaran sebagaimana
diberikan oleh bank umum didasarkan pada dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
ketentuan yang berlaku pada bank umum yang kepala daerah.
bersangkutan. Bagian Ketiga
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat Pengelolaan Investasi daerah
(1)dibebankan pada belanja daerah. Pasal 116
Pasal 114 Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka
(1)BUD betanggung jawab terhadap pengelolaan pendek dan jangka panjang untuk memperoleh
penerimaan dan pengeluaran kas daerah. manfaat ekonomi, sosial,dan/atau manfaat lainnya.
(2)Penunjukan bank yang sehat sebagaimana Pasal 117
dimaksud pada pasal 148 dan pasal 149 ayat (2) (1)Investasi jangka pendek sebagaimana yang
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dimaksud pada pasaL 116 merupakan investasi
diberitahukan kepada DPRD paling lama 3 (hari) yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
setelah pembukaan rekening kas daerah. belas) bulan atau kurang.
(3)Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud
Bagian Kedua pada pasal 116 merupakan investasi yang
Pengelolaan Kas Non Anggaran dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)
bulan yang akan terdiri dari investasi permanen dan
Pasal 115 non permanen.
(1)Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan Bagian Keempat
penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak Pengelolaan Barang Milik Negara
mempengaruhi anggaran pendapatan,belanja ,dan
pembiayan pemerintah daerah. Pasal 118
(2)Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD
(1) diperlakukan sebagaimana penerimaan dan perolehan lainnya yang sah.
perhitungan pihak ketiga dan pengeluaran kas (2)Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan pada ayat (1)mencangkup:
sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga. a. barang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau
(3)Informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sejenis;
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
95 96
b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, (4)Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana
kontark bagi hasil, dimaksud pada ayat (1)dapat bersumber dari
dan kerja sama bermamfaat barang milik daerah; penyisihan dan penerimaan daerah kecuali DAK,
pinjaman daerah dan penerimaan lain yang
c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
karena ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
peraturan perundang-undangan; dan undangan.
d. barang yang diperoleh dari keputusan (5)penggunaan dana cadangan dalam suatu tahun
pengadilan. anggaran terjadi penerimaan pembiayaan APBD
Pasal 119 dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
(1)pengelolaan barang milik daerah melippti rangkaian (6)Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian
kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung
yang mencangkup pelaksanaan kebutuhan, jawaban APBD.
pengadaan, penggunaan, pemamfaatan, Bagian Keenam
pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, Pengelolaan Utang Daerah
penghapusan, pemindahtanganan, dan
pengamatan. Pasal 121
(2)Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan (1)Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah
peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan sesuai dengan jumlah utang/pinjaman yang
peraturan perundang-undangan. ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
(2)PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala
daerah tentang melaksanakan pinjaman daerah.
Bagian Kelima
(3)Biaya perkenaan dengan pinjaman daerah
Pengelolaan dana Cadangan dibebankan pada anggaran belanja daerah.
Pasal 120 Pasal 122
(1)Pemeritah daerah dapat membentuk dana cadangan (1)Hak tagih mengenai utang atas beban daerah
guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya kadaluarsa setelah 5 (lima)tahun sejak utang
tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh
(2)Pembentukan dana cadangan yang sebagaimana undang-undang.
dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan peraturan (2)Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
daerah.. (1)dihitung sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya,
(3)Peraturan daerah yang sebagaimana dimaksud tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan
pada ayat (2)mencangkup tujuan, besaran dan permohonan penundaan tagihan pada daerah
sumber dari dana cadangan tersebut. sebelum berakhirnya masa kadaluarsa.
97 98
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang atau badan yang menerima atau menguasai
tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga uang/barang/kekayaan daerah,wajib
dan pokok pinjaman daerah. menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
Pasal 123 ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pinjaman daerah bersumber dari: (2)Pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan
a. Pemerintah; surat bukti yang terjadi dasar penerimaan dan/ atau
b. Pemerintah daerah lain; pengeluaran atas pelaksanaan APBD
c. Lembaga keuangan bank; bertanggungjawab atas kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
d. Lembaga keuangan bukan bank, dan dimaksud.
e. Masyarakat;
Pasal 124 Bagian kedua
(1)Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
peraturan daerah dengan persatujuan dari Menteri
Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Pasal 127
Menteri Dalam Negeri. (1)Kepala daerah menetapkan pejabat yang diberi
(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat wewenang dalam rangka pelaksanaan APBD.
(1)sekurang-kurangnya mencangkup jumlah dan (2)kepala daerah mendelegasikan penetapan pejabat
nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. lainnya dan kuasa pengguna anggaran/kuasa
(3)Penerbitan hasil penjualan obligasi daerah pengguna barang kepada kepala SKPD untuk
dianggarkan pada penerimaan pembayaran. pelaksanaan APBD sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 125 (3)penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2)dilakukan sebelum dimulainya
Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun
perundang-undangan anggaran berkenaan.
BAB X Pasal 128
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH (1)Bendahara penerimaan dan/atau bendahara
Bagian Pertama pengeluaran dalam rangka mendukung kelancaran
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah tugas kebendaharaan,dapat dibantu oleh pembantu
bendahara penerimaan dan/atau pembantu
Pasal 126
bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan.
(1)Pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran,bendahara penerimaan/pengeluaran dan
99 100
(2)Pembantu bendahara panerimaan melaksanakan Pasal 130
fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen (1)Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan
penerimaan serta ,pembantu bendahara pembantu pada SKPD wajib menyelenggarakan
pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan
kasir,membuat dokumen pengeluaran uang atau penyetoran atas penerimaan yang menjadi
pengurusan gaji. tanggung jawabnya dengan menggunakan buku kas
umum, buku pembantu per rincian obyek
Bagian Ketiga penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan
harian.
Penatausahaan Bendahara Penerimaan
(2)Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
Pasal 129 menyampaikan laporan pertanggung jawaban
(1Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10
daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan bulan berikutnya.
dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota (3)PPKD selaku BUD melakukan verifikasi,evaluasi
kredit , dilakukan dengan cara : dan analisis atas laporan pertanggung jawaban
(a) disetor langsung kebank oleh pihak ketiga; penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(b) disetor melalui bank lain, badan, lembaga dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
keuangan, kantor pos oleh pihak ketiga; dan (4)Penata usahaan dan pertanggung jawaban
(c) disetor melalui bendahara penerimaan oleh bendahara penerima diatur lebih lanjut dalam sistem
pihak ketiga. dan prosedur pengeluaran keuangan daerah.
(2)Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan
pembantu dilarang menyimpan uang,cek atau surat prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur
berharga yang penguasaannya lebih dari dengan peraturan kepala daerah.
1(satu)hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada Pasal 131
bank atau giro pos. (1)Bendahara penerimaan pembantu wajib
(3)Bendahara pengeluaran dilarang menyimpan menyelenggarakan penata usahaan terhadap
uang,cek,atau surat berharga yang dalam seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penguasanya lebih dari 1(satu)hari kerja dan/atau penerimaan yang menjadi tanggungjawab juga
atas nama pribadi pada bank atau giro pos. dengan menggunakan surat ketetapan Pajak
(4) Benda berharga antara lain seperti karcis Daerah (SKP-Daerah), surat ketetapan retribusi
pungutan/retribusi sebagai tanda bukti pembayaran (SKR), surat tanda setoran (STS), surat tanda bukti
oleh pihak ketiga kepada bendahara penerima pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sah.
diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
101 102
(2)Bendahara penerimaan pembantu wajip menyetor (4)ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana
umum daerah 1(satu)hari kerja dihitung sejak uang dimaksud pada ayat (2 )dan(3) diatur dengan
kas tersebut diterima. peraturan kepala daerah.
(3)Bendahara penerimaan pembantu pada SKPD wajib (5) ketentuan lebih lanjut mengenai format yang terkait
mempertanggung jawabkan bukti penerimaan dan dengan penata usahaan penerimaan daerah diatur
bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang dengan peraturan kepala daerah.
diterimanya serta wajib menyampaikan laporan Pasal 133
pertanggungjawaban penerimaan kepada
bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (1)Bendahara penerimaan yang berhalangan melebihi
bulan berikutnya. 3(tiga)hari sampai selama-lamanya 1(satu)
bulan,wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat
(4)Bendahara penerimaan melakukan yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan
verifikasi,evaluasi dan analisis atas laporan pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan
pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana atas tanggungjawab bendahara penerimaan yang
dimaksud pada ayat (3). bersangkutan dengan diketahui oleh kepala SKPD.
(5)Penatausahaan dan pertanggungjawaban (2)Kepala daerah harus menunjuk pejabat bendahara
bendahara penerimaan pembantu diatur lebih lanjut penerimaan,apabila bendahara penerimaan yang
dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan bersangkutan berhalangan melebihi 1 (satu) bulan
daerah. sampai selama-lamanya 3(tiga)bulan.yang disertai
Pasal 132 dengan berita acara serah terima;
(1)kepala daerah dapat menunjuk bank (3)Bendahara penerimaan yang berhalangan melebihi
,badan,lembaga keuangan atau kantor pos yang 3 (tiga)bulan maka kepala daerah menunjuk
bertugas atau ditunjuk melaksanakan sebagian penggantinya sebagai bendahara penerimaan.
tugas dari fungsi bendahara penerimaan. Bagian Keempat
(2)Bank ,badan lembaga atau kantor pos sebagaimana Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
dimaksud pada ayat(1) menyetor seluruh uang yang
diterima ke kas umum daerah paling lama Pasal 134
1(satu)hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut di (1)PPKD menerbitkan SPD yang dipersiapkan oleh
terima kuasa BUD dengan
(3)Bank ,badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertimbangkanpenjadwalan pembayaran
wajib mempertanggungjawabkan seluruh uang kas pelaksanaan Program dan kegiatan yang dimuat
yang diterimanya kepada kepala daerah melalui dalam DPA-SKPD.
BUD. (2)Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan perbulan,per triwulan.atau persemester
sesuai dengan ketersediaan dana.
103 104
(3)Pengeluaran kas atau beban APBD dilakukan atas (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan batas
dasar SPD atau dokumen lain yang dipersamakan jumlah SPP-UP dan SPP-GU dan format dokumen
dengan SPD. SPD , SPP-UP, SPP-GU,danSPP-TU diatur dengan
Pasal 135 peraturan kepala daerah.
(1)Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Pasal 136
dengan melampirkan daftar rincian rencana (1)Bendahara pengeluaran penerbitan dan mengajukan
penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. dokumen SPP-LS beserta kelengkapan lampiran
(2)Bendahara pengeluaran menerbitkan dan yang dibutuhkan melalui PPK-SKPD kepada
mengajukan dokumen SPP-UP,kepada pengguna pengguna anggran/kuasa pengguna anggaran untuk
anggaran/kuasa pengguna anggran melalui PPK- memperoleh persetujuan guna pembayaran gaji dan
SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan
(3)Bendahara pengeluaran menerbitkan dan ketentuan perturan perundang-undangan.
mengajukan dokumen SPP-GU,kepada pengguna (2)PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- barang dan jasa beserta kelengkapan lampiran yang
SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. membutuhkan, untuk disampaikan kepada
(4)Bendahara pengeluaran menrbitkan danmengajukan bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan
dokumen SPP-TU,kepada pengguna permintaan pembayaran guna mendapat
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- persetujuan pengguna anggaran/kuasa penggunaan
SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. anggaran melalui PPK-SKPD.
(5)Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana (3)Dalam hal kelengkapan dokumen SPP-LS
dimaksud pada ayat(4) harus mendapat persetujuan pengadaan barang jasa yang diajukan dimaksud
dari PPKD dengan memperhatikan rincian pada ayat (1)tidak lengkap, bendahara pengeluaran
kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam pengembalian dokumennya kepada PPTK untuk
peraturan kepala daerah. dilengkapi.
(6)dalam hal dana tambahan uang tidak habis (4)PPLS belanja barang/jasa untuk kebutuhan SKPD
digunakan dalam 1(satu) bulan maka sisa tambahan yang bukan pembayaran langsung kepada pihak
uang harus disetor ke rekening kas umum ketiga dikelolaoleh bendahara pengeluaran.
daerah,kecuali kegiatan yang pelaksanaannya (5)Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat
melebihi 1(satu) bulan dan kegiatan yang malalui SPP-UP/GU/TU untuk pengeluaran lainnya
mengalami penundaan dari jadwal yang ditetapkan yang bukan pihak Ketiga.
yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali (6)Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi,
PA/KPA. limbah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan dan pembiayaan oleh bendahara
105 106
pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan (4)Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi
SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK- kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna
SKPKD. anggaran dapat mengajukan tambahan uang
Pasal 137 penyediaan kepada kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM-TU.
(1)Penatausahaan pengeluaran permintaan
pembayaran yang diselenggarakan oleh Bendahara (5)Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-Up dan
pengeluaran diatur lebih lanjut dengan peraturan SPM –LS berpedoman pada ketentuan perundang-
kepala daerah. undangan.
(2)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Pasal 139
melalui PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen (1)Apabila dana yang diperoleh melalui SPM-TU hanya
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang akan membiayai kegiatan tertentu, bendahara
diajukan oleh bendahara pengeluaran. mengajukan SPP Nihil Kepada pengguna
(3)Dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap SKPD, untuk selanjutnya disampaikan kepada
dan/atau tidak sah, pengguna anggaran /kuasa PPKD.
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD (2)Setiap akhir tahun anggaran bendahara
menggembalikan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,dan pengeluaran mengajukan SPM Nihil kepada
SPP-Ls kepada bendahara pengeluaran untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dilengkapi kembali. melalui PPK-SKPD, untuk selanjutkan disampaikan
Pasal 138 kepada PPKD.
(1)Dalam hal dokumen SPP-UP dinyatakan lengkap (3)Apalagi SPM Nihil lebih kecil dari SPM-UP dan
dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna SPM-TU maka selisih uang tersebut harus
anggaran mengajukan permintaan uang persediaan dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
kepada BUD dengan menerbitkan SPM-UP. (4)Dengan menerbitkan SPM Nihil, BUD tidak
(2)Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna melakukan pembayaran dan SP2D yang diterbitkan
anggaran berhalangan, bersangkutan menunjuk dicap Nihil.
pejabat yang diberi wewenang untuk Pasal 140
menandatangani SPM. (1)Penatausahaan pengeluaran pembayaran
(3)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilaksanakan oleh PPK-SPKD.
mengajukan penggantian uang penyediaan yang (2)Format SPM, surat penerbitan SPM, dan dokumen
digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan penatausahaan pengeluaran pemerintah membayar
SPM-GU yang dilampiri bukti asli penanggungjawab diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
atas penggunaan uang penyediaan selanjutnya.
(3)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dilarang menerbitkan SPM yang membebani
107 108
anggaran setelah tahun anggaran berkenan Pasal 142
berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Pasal 141 penatausahaan bedahara pengeluaran diatur dengan
(1)Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang peraturan kepala daerah.
diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna Bagian Kelima
anggaran yang itujukan kepada bank operasional Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
mitra kerjanya. Pasal 143
(2)Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM (1)Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna mempertanggungjawabkan pengguna uang
anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak persediaan/ganti uang persediaan/ tanbahan uang
melampaui pagu an memenuhi persyaratan dan persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-
dokumen yang ditetapkan dalam peraturan SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
perundang-undangan.
(2)Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan
(3)Kuasa BUD berhak menolak permintaan uang persediaan, dokumen laporan
pembayaran yang diajukan pengguna/kuasa pertanggungjawaban yang disampaikan
pengguna anggaran bilamana : sebagaimana pada ayat (1) mencakup :
a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau a. buku kas umum ;
b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen b. ringkasan pengeluaran perincian objek yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
undangan. atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang
(4)Dalam hal kusa BUD berhalangan yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi perincian objek dimaksud ;
wewnang untuk menendatangani SP2D. c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara
(5)Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan ;dan
untuk pengeluaran uang persediaan/ganti uang d. register penutupan kas
persediaan/tambahan uang persediaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (3)Dalam hal laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai,
(6)Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan
untuk keperluan pembayaran langsung kepada laporan pertanggungjawaban, untuk disampaikan
pihak ketiga. kepada PPKD selaku BUD.
(7)Format SP2D, surat penolakan penerbitan SP2D, (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir
dan dokuman penatausahaan SP2D diatur dengan tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran
peraturan kepala daerah.
109 110
dana bulan Desember disampaikan paling lambat 31 (4) Format berita acara pemeriksaan kas dan register
Desember. penutupan kas diatur lebih lanjut dengan perturan
(5)Format dokumen penatausahaan serta dokumen kepala daerah.
laporan pertanggungjawaban pengeluaran diatur
lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah BAB XI
berpedoman pada ketentuan peraturan menteri AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Pertama
Pasal 144 Sistem Akuntansi
(1)Bendahara pengeluaran pembantu wajib Pasal 146
menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung (1)Kepala daerah membentuk dan menetapkan sistem
jawabnya dan menyampaikan laporan akuntansi pemerintahan daerah berdasarkan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada peraturan daerah ini dan peraturan pemerintah
bendahara pengeluaran paling lambat 5 bulan tentang standar akuntansi pemerintahan .
berikutnya. (2)sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan
(2)Dokumen penatausahaan dan dokumen laporan oleh PPKD, dan sistem akuntansi SKPD
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
pembantu diatur lebih lanjut dengan peraturan (3)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepala daerah. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan
Pasal 145 prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran.
(1)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melakukan pemeriksaan kas yang dikelolah oleh (4)Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit
bendahara pemerimaan dan bendahara meliputi :
pengeluaran sekuarang-kurangnya 1 (satu) kali a. prosedur akuntansi penerimaan kas
dalam 3 (tiga) bulan. b. prosedur akuntansi pengeluaran kas
(2)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran c. prosedur akuntansi aset
melakukan pemeriksaan kas yang dikelola
bendahara pemerimaan pembantu dan bendahara d. prosedur akuntansi hutang
pengeluaran pembantu sekuarang-kurangnya 1 e. prosedur akuntansi piutang
(satu) kali dalm 3 (tiga) bulan. f. Prosedur akuntansi Persediaan
(3)Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud paa ayat g. prosedur akuntansi selain kas
(1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara
(5) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
pemeriksaan kas disertai dengan register penutupan
(1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern
kas.
111 112
sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah (12) semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang
yang mengatur tentang pengendalian internal. berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
(6) Sisitim akuntansi pemerintah daerah meliputi didaerah dicatat sesuai dengan kronologis kejadian
serangkaian prosedur proses pengumpulan data pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang
,pencatatan,pengikhtisaran, sampai dengan sah dan selanjutnya secara priodik diposting
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung kedalam buku besar sesuai dengan rekening
jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan berkenan.
secara manual dan/atau menggunakan aplikasi (13) Buku besar sebagaimana dimaksud ayat (12) ditutup
compuer. pada setiap akhir priode sesuai dengan kebutuhan.
(7) Proses sebagaimana dimaksud ayat (6) (14) Saldo akhir pada setiap akhir priode dimutasi
didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan menjadi saldo awal periode berikutnya.
buku besar ,jika diperlukan ditambahkan dengan (15) apabila dibutuhkan Buku besar dapat dilengkapi
buku besar pembantu. dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang
(8) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan dan kelengkapan informasi rekening tertentu yang
APBD sebagaimana dimaksud ayat (6) PPKD berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku
menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan besar.
realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim akuntansi
catatan atas laporan keuangan sedangkan PPK- pemerintah daerah dan format serta kode rekening
SKPD menyusun laporan keuangan yang meliputi untuk menyusun neraca dan untuk menyusun
laporan realisasi anggaran, Neraca dan catatan atas laporan realisasi anggaran diatur dengan peraturan
laporan keuangan. kepala daerah.
(9) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (8) Bagian Kedua
mengkoordinasikan pelaksanaan sistim dan Kebijakan Akuntansi
prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran. Pasal 147
(10) Kode rekening untuk menyusun Neraca terdiri dari (1)Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala
kode akun asset, kode akun kewajiban dan kode daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah
akun ekuitas dana dan disusun memperhatikan daerah serta kebijakan harga perolehan dan
kepentingan laporan statistic keuangan kapitalisasi aset, dengan berpedoman pada standar
daerah/pemerintah akuntansi pemerintahan.
(11) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi (2)Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada
anggaran terdiri dari kode akun pendapatan , kode ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran
akun belanja dank ode akun pembiayaan yang dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
disusun memperhatikan kepentingan laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan
statistic keuangan daerah/pemerintah. keuangan.
113 114
(3)Ikhtisar Kebijakan akuntansi dimuat dalam catatan (9)Penggunaan metode penyusutan serta Penetapan
atas laporan keuangan tahun anggaran berkenan. Umur Ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan
(4)Prosedur Akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi pemerintah daerah berpedoman pada
penerimaan kas pada SKPD dan BLUD meliputi peraturan perundang-undangan.
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, (10)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan akuntansi, kebijakan perolehan dan kapitalisasi
dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas, asset serta sistem akuntansi pemerintah daerah dan
dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan prosedur akuntansi pada SKPD diatur dengan
APBD yang dapat dilakukan secara manual peraturan kepala daerah.
dan/atau menguggunakan aplikasi computer. Pasal 148
(5)Prosedur akuntansi Aset pada SKPD meliputi (1)Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
,pemeliharaan, rehabilitasi,perubahan klasifikasi,
dan penyusunan terhadap asset tetap yang (2)Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun
dikuasai/digunakan SKPD. laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada
PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan
(6)Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi pemerintah daerah.
serangkaian proses mulai dari
pencatatan,pengikhtisaran, sampai dengan (3)Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada
transaksi atau kejadian selain kas yang dapat PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan
dilakukan secara manual dan/atau menggunakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
aplikasi computer. ayat (1).
(7)Pemeliharaan asset tetap sebagaimana dimaksud (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun
ayat(5) yang bersifat rutin dan berkala tidak laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada
dikapitalisasi kecuali rehabilitasi yang bersifat kepala daerah dan wajib diaudit oleh pemeriksa
sedang dan berat yang sifatnya menambah volume ekstren sesuai dengan peraturan perundang-
atau kapasitas, meningkatkan fungsi,efesiensi undangan.
dan/atau menambah masa manfaat. (5)Pedoman pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih
(8)sehubungan dengan penurunan kapasitas dan lanjut dengan peraturan kepala daerah.
manfaat dari suatu asset tetap,setiap asset tetap
kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan
dilakukan penyusutan yang sistimatis sesuai dengan
masa manfaatnya dengan menggunakan metode
penyusutan.
115 116
BAB XII sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan
APBD dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku
Bagian Pertama koordinator pengelolaan keuangan daerah
selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah
Penyampaian Laporan Realisasi untuk ditetapkan.
Semester Pertama APBD kepada DPRD (6)Laporan realisasi semester pertama APBD dan
Pasal 149 prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya
(1)Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD kepala daerah kepada DPRD paling lambat akhir
sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menyadi bulan juli tahun anggaran berkenan untuk dibahas
tanggungjawabanya. bersama.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (7)Format laporan realisasi semester pertama APBD -
disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan SKPD dan realisasi pertama APBD serta prognosis
berikutnya. untuk 6 (enam) bulan berikutnya diatur dengan
peraturan kepala daerah
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada (8)Agenda dan Tata cara pembahasan bersama
pejabat pengguna anggaran ditetapkan sebagai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh
laporan realisasi semester pertama anggaran DPRD berpedoman pada tatib DPRD.
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
untuk 6 (enam ) bulan berikutnya paling lama 7 Bagian Kedua
(tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir. Laporan Keuangan Tahunan
(4)Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan Pasal 150
realisasi semester pertama anggaran pendapatan (1)PPK-SPKD menyiapkan laporan keuangan SKPD
dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6(enam) tahun anggaran berkenan dan disampaikan kepada
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
(3) kepala PPKD sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (2)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
(sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
anggaran berkenaan berakhir. keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, yang
(5)PPKD menyusun laporan realisasi semester berada dalam tanggungjawabnya.
pertama APBD dengan cara menggabungkan (3)Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud
seluruh laporan realisasi semester pertama pada ayat (1) merupakan
anggaran pendapatan dan belanja SKPD pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan
117 118
di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan (4)Laporan keuangan sebagimana dimaksud pada ayat
keuangan sehubungan dengan pelaksanaan (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja
anggaran dan barang yang dikelolanya. dan laporan keuangan badan milik uasaha
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada daerah/perusahaan daerah.
ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, (5)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD Laporan Keuangan SKPD .
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun (6)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
anggaran berakhir. dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala
(5)Laporan keuangan SKPD dilampiri surat pernyataan daerah ,melalui sekretaris daerah selaku koordinator
kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang APBD.
memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan (7)Format laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
perundang-undangan. arus kas, catatan atas laporan keuangan dan surat
(6)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pernyataan kepala daerah diatur lebih lanjut dengan
pada ayat (5) diatur debgan peraturan kepala peraturan kepala daerah.
daerah. Pasal 152
Pasal 151 (1)Laporan keuangan pelaksanaan APBD
(1)PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2)
keuangan, aset, ,persediaan,utang,piutang dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
perhitungannya. (2)Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
(2)PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan
daerah terdiri dari : selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
a. laporan realisasi anggaran ; menerima laporan keuangan dari pemerintah
b. neraca ; daerah.
c. laporan arus kas ;dan (3)Kepala daerah memberi tanggapan dan melakukan
d. catatan atas laporan keuangan penyesuaian terhadap laporan keuangan
(3)Laporan keuangan sebaagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan
ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan BPK.
peraturan pemerintah tentang standar akuntansi (4)Apabila sampai batas waktu sebagaimana yang
pemerintahan. dimaksud ayat (2) BPK belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan,kepala daerah
119 120
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang terhitung sejak rancangan peraturan daerah
pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. diterima.
(5)Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah
Bagian Ketiga diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam
lembaran daerah wajib dipublikasikan untuk
Penyampaian,Pembahasan dan Penetapan Raperda masyarakat.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(6)Format rancangan peraturan daerah tentang
Pasal 153 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan format
(1)Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan rancangan peraturan kepala daerah tentang
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan APBD sarta lampirannya di atur lebih lanjut dengan
yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa peraturan kepala daerah.
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan (7Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setelah tahun anggaran berakhir. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud
ayat (1) memuat Laporan Keuangan yang meliputi Bagian Keempat
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah
kas, catatan atas laporan keuangan serta dilampiri Tentang
dengan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
BPK dan laporan ikhtisar laporan keuangan
perusahaan daerah/BUMD, dirinci dalam rancangan Peraturan Kepala daerah
peraturan kepala daerah tentang penjabaran Tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan
dilengkapi dengan lampirannya yang terdiri dari APBD
ringkasan laporan realisasi anggaran dan
penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 154
(3)Agenda dan tata cara pembahasan rancangan (1)Rancangan peraturan daerah tentang
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
pelaksanaan APBD sebagaimana yang dimaksud disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan
pada ayat (1) ditentukan oleh DPRD. Kepala daerah tentang penjabaran pelaksanaan
pertanggungjawaban APBD sebelum ditetapkan
(4)Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga)hari kerja
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan disampaikan kepada gubernur untuk dievakuasi.
APBD oleh DPRD paling lama 1(satu) bulan
121 122
(2)Tujuan penyampaian rancangan peraturan daerah (2)Kepala daerah menyampaikan LPPD kepada
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Menteri Dalam negeri melalui gubernur paling
dan rancangan peraturan kepala daerah tentang lambat 3 (tiga)bulan setelah tahun anggaran
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan berakhir.
APBD untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan (3)LPPD akhir masa jabatan kepala daerah
kepentingan umum dan peraturan perundang- disampaikan kepada pemerintah paling lambat 30
undangan yang lebih tinggi. (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD
(3)Dalam hal evaluasi oleh gubernur terhadap perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah
rancangan peraturan daerah tentang telah.
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan (4)LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau
rancangan peraturan kepala daerah tentang tugas kepala daerah kepala daerah apabila kepala
pertanggunajawaban pelaksanaan APBD dianggap daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran.
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
ketentuan perundang-undangan yang lebih Pasal 156
tinggi,maka kepala daerah bersama DPRD (1)LPPD disusun berdasarkan prinsip tranparansi dan
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)hari akuntabiliasi.
kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi. (2)Ruang lingkup, muatan, materi, dan format LPPD
(4)Dalam hal evaluasi oleh gubernur terhadap disesuaikan dengan ketentuan peraturan
rancangan peraturan daerah tentang perundang-undangan.
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Pasal 157
rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan (1)Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD
APBD telah sesuai dengan kepentingan umum dan berupa ringkasan LPPD kepada masyarakat melalui
ketentuan peraturan perundang-undangan yang media cetak dan/atau media elektronik.
lebih tinggi, kepala daerah menetapkannya menjadi (2)Imformasi LPPD kepada masyarakat disampaikan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. bersama dengan menyampaikan LPPD kepada
BAB XIII pemerintah.
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (3)Masyarakat dapat memberi tanggapan atas
DAERAH informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan
Bagian Pertama penyelenggaraan pemerintahan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (4)Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan
atau saran dari masyarakat atas LPPD
Pasal 155 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3)
(1)Ruang lingkup LPPD mencangkup penyelenggaaan berpedoman kepada kententuan peraturan
urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas perundang undang.
umum pemerintahan.
123 124
(5)Pemertah daerah dapat membangun sistem (3)Dalam hal menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan
informasi LPPD sebagai sub sistem dari sistem waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun
informasi yang dibagun oleh pemerintah dengan anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian
berpedoman kepada petunjuk teknis yang LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama
diterbtrkan oleh pemerintah. dengan LKPJ akhir masa jabatan.
(6)Penyusunan dan penyampaian LPPD dilakukan (4)Pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala
secara konvensional bila pemerintah daerah belum daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD apabila
dapat membangun sub sistem informasi LPPD. kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum
Bagian Kedua masa jabatannya berakhir.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pasal 160
Kepala Daerah (1)LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai
Pasal 158 dengan tata tertib DPRD dan Hasil pembahasan
(1)Ruang lingkup LKPJ mencangkup penyelenggaraan terhadap LKPJ oleh DPRD ditetapkan sebagai
urusan administrasi, tugas pembantuan, dan tugas keputusan DPRD.
umum pemerintah. (2)DPRD menyampaikan keputusan DPRD
(2)LKPJ terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
LKPJ akhir masa jabatan. kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat
istimewa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
(3)LKPJ disusun berdasarkan RKPD dengan LKPJ diterima DPRD sebagai rekomendasi untuk
berpedoman kepada RPJMD. perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah
(4)Ruang lingkup, muatan, materi, dan format LKPJ ke depan dan tembusannya disampaikan kepada
disesuaikan dengan ketentuan peraturan BPK.
perundang-undangan. (3) Apabila LKPJ yang disampaikan kepada DPRD
Pasal 159 sebagaimana dimaksud pada pasal 141 ayat (1) dan
(1)Kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir tahun (2), tidak ditanggapi DPRD dalam jangka waktu 30
anggaran kepada DPRD, paling lambat 3 (tiga) (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka
bulan setelah tahun anggaran berakhir. dianggap tidak ada rekomendasi untuk
penyempurnaan.
(2)Kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir masa
jabatan kapada DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) (4) Kepala daerah atau Pejabat pengganti atau
hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir pelaksana tugas kepala daerah wajib menindak
masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan lanjuti serta menyampaikan hasil atas rekomendasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2)
undangan. selambat-lambatnya 60 (enam ) puluh hari kepada
DPRD tembusan kepada BPK.
.
125 126
5
BAB XIV Pasal 163
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH peraturan daerah tentang APBD.
Pasal 161 Bagian Kedua
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Intern
pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah Pasal 164
daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam (1)Dalam rangka meningkatkan kinerja, trasparansi,
Negeri. dan akuntabilisasi pengelolaan keuangan daerah,
Pasl 162 kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan
(1)Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam sistem pengendalian intern dilingkungan
pasal 162 maliputi pemberian pedoman, bimbingan, pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta (2)Pengaturan dan penyelenggaraan sistem
penelitian dan pengembangan. pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud
(2)Pemberian pedoman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
pada ayat (1) mencangkup pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan.
penyusunan APBD, pelaksanaan penatausahaan ,
pertanggunajawaban keuangan daerah, Bagian Ketiga
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan
pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan Ekstern
(3)Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi Pasal 165
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban
mencangkup perencanaan ,pelaksanaan dan Keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan
penyusunan APBD,penatausahaan/akuntansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
pertanggung jawaban keuangan daerah yang
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh BAB XV
daerah maupun kepala daerah tertentu sesuai PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
dengan kebutuhan. Pasal 166
(4)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang (1)Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh
dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara berkala tindakan melanggar hukum atau kelalaian
bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, seseorang harus segera diselesaikan sesuai
Pimpinan dan Anggota DPRD, perangkat daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada
(2)Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara,
Bendahara.
atau pejabat lain yang karena perbuatannya
127 128
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris,
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan terbatas pada kekayaan yang yang dikekolola atau
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai
tersebut. negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang
(3)Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan bersangkutan.
ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD (2)Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh
yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan hak/ahli waris antuk membayar ganti rugi kerugian
pihak manapun. daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 167 menjadi hapus/hangus apabila dalam waktu 3 (tiga)
tahun sejak keputusan pengadilan yang
(1)Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan menetapkan pengampuan kepada bendahara,
langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat
dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya lain bersangkutan, diketahui melarikan diri atau
7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu meninggal dunia,pengampu/yang memperoleh
diketahui. hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang
(2)Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui , berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan Pasal 169
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya (1)Ketentuan penyelesaian kerugiandaerah
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 ayat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini
(2)segera dimintakan surat pernyataan berlaku pula untuk uang dan/atau barang milik
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah,yang berada dalam penguasaan
tersebut terjadi tanggung jawabnya dan bersedia bendahara,pegawai negeri sipil bukan
mengganti kerugian daerah tersebut. bendahara,atau pejabat lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(3)Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak
mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin (2)Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam
pengembalian kerugian daerah, kepala daerah peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola
segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan perusahaan daerah dan badan-badan lain yang
penggantian kerugian sementara kepada yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan
bersangkutan . daerah,sepanjang tidak diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan tesendiri.
Pasal 168
(1)Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan
bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan Pasal 170
gantirugi daerah berada dalam pengampunan, (1)Bendahara,pegawai negeri sipil bukan
melarikan diri, atau meninggal dunia, penutupan dan bendahara,dan pejabat lain yang telah ditetapkan
penagihan terhadapnya beralih kepada untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai
129 130
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai BAB XVI
ketentuan yang berlaku. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
(1)Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap UMUM DAERAH
bendahara,pegawai negeri sipil bukan bendahara Pasal 175
dan pejabat lain tidak membebaskan yang (1)Kepala daerah dapat membentuk dan menetapkan
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi atau SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok
kewajibannya. dan fungsinya bersifat operasional dalam
Pasal 171 menyelenggarakan pelayanan umum dan mengelola
Kewajiban bendahara,pegawai negeri sipil bukan dana khusus dalam rangka meningkatkan
bendahara,atau pejabat lain yang membayar ganti rugi, pelayanan kepada masyarakat,memajukan
menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan
sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu bangsa yang diprioritaskan pada antara lain ;
8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak Penyelenggaraan Pendidikan, pelayanan
dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan
bersangkutan. limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal,
pengelolaan bandara, pengelolaan objek wisata
daerah,penyiaran public,penyediaan jasa penelitian,
Pasal 172 lab dan pengujian,pengelola dana bergulir Koperasi
(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap dan UKM, dana perumahan, rumah susun
bendahara ditetapkan oleh BPK. sederhana sewa berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah yang
ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- (2) Pelayanan umum dan dana khusus sebagaimana
undangan. dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :
Pasal 173 a. menyediakan barang dan/atau jasa layanan
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh kepala pelayanan masyarakat;
daerah. b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk
Pasal 174 tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
atau layanan umum; dan/atau
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti
kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan c. pengelolaan dana khusus dalam rangka
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan
undangan. kepada masyarakat.
131 132
Pasal 176 BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
(1) SKPD atau Unit kerja pada SKPD yang menetapkan Pasal 178
PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan. (1)Semua peraturan kepala daerah dan peraturan
(2) Pedoman pengelolaan keuangan BLUD secara kepala daerah yang berkaitan dengan pengelolaan
teknis selanjutnya mempedomani ketentuan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak
peraturan perundang-undangan. bertentangan dengan peraturan kepala daerah ini
dinyatakan tetap berlaku.
BAB XVII (2)pemerintah daerah mengambil langkah-langkah
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN untuk menyusun dan/atau menyempurnakan
DAERAH berbagai peraturan kepala daerah dan/atau petunjuk
pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang
Pasal 177 diperlukan untuk memudahkan implementasi
Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tentang terhadap peraturan daerah ini.
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini, (3)Peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap
kepala daerah menetapkan : dimulai sejak tanggal diundangkan dan sudah harus
a. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh pada
prosedur pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaan APBD 2013.
mencakup tata cara
penyusunan,pelaksanaan,penetausahaan,
pelaporan,pengawasan serta pertanggung BAB XIX
jawaban keuangan daerah; dan KETENTUAN PENUTUP
b. Peraturan kepala daerah tentang sistem
akuntansi yang berpedoman pada Peraturan Pasal 179
Perundang-undangan.
c. Peraturan kepala daerah tentang sistim
(1)Sekretaris daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan
pengendalian interen penyelenggaraan
Peraturan Kepala Daerah mencakup
pengelolaan keuangan daerah pada lingkup
mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi,
pemda dengan berpedoman pada ketentuan
supervisi, dam bimbingan teknis, serta memberikan
perundang-undangan.
asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan
daerah ini.
133 134
(2)Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Maka, PENJELASAN
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01
Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
berlaku. KOLAKA NO…TENTANG POKOK-POKOK
Pasal 180 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. I. UMUM
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Dalam tata hubungan pemerintahan dan tata
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
dengan menempatkan dalam Lembaran daerah. Pemerintah Daerah. yang diatur dalam Undang-
undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Ditetapkan di Kolaka, Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
pada tanggal 29 September 2011 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
BUPATI KOLAKA adalah merupakan dasar hukum pelimpahkan
kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah
Ttd Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta keinginan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
H. BUHARI MATTA pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan
Diundangkan di Kolaka pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditandai
pada tanggal 29 September 2011 dengan diundangkannya beberapa peraturan
pemerintah yang menyertai sebagai aturan
SEKRETARIS DAERAH pelaksanaannya, salah satunya adalah Peraturan
KABUPATEN KOLAKA Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
H. AHMAD SAFEI, SH. MH
pemerintah nomor….tahun…...tentang pedoman
Pembina Utama Muda Gol. IV/c pengelolaan keuangan daerah. Hal ini secara
NIP. 19590419 198607 1 001 substansi sejalan dengan dinamika dan tuntutan
keadaan penyelenggaraan dipemerintahan dan
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011 kondisi dimasyarakat, berdasarkan hal tersebut
NOMOR 8 maka sistem pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kolaka harus mampu
135 136
mengakomodir tuntutan perundang-undangan dan merupakan pemerolehan masukin
aspirasi masyarakat tersebut agar dapat lebih baik dengan kualitas dan kuantitas tertentu
lagi dari sebelumnya, sasarannya adalah pada tingkat harga yang terendah.Efektif
terbentuknya semangat desentralisasi,dan merupakan pencapaian hasil program
demokratisasi,tertip, efektifitas, transparansi, dan dengan target yang telah
akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan ditetapkan,yaitu dengan cara
pemerintahan pada umumnya dan proses membandingkan keluaran dengan
pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya hasil.Transparan merupakan prinsip
dalam upaya mencapai tujuan bernegara. keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluasnya
II PASAL DEMI PASAL tentang keuangan daerah.
Pasal 1 Bertanggung jawab merupakan
Cukup Jelas perwujudan kewajiban seseorang atau
Pasal 2 satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan penglolaan
Cukup Jelas dan pengendalian sumber daya dan
Pasal 3 pelaksanaan kebijakan yang
Cukup Jelas dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah
Pasal 4
ditetapkan.Keadilan adalah
Ayat (1) keseimbangan ditribusi kewenangan dan
Secara tertib mengandung bahwa pendanaannyan dan/atau keseimbangan
keuangan daerah dikelola secara tepat ditribusi hak dan kewajiban berdasarkan
waktu dan tepat guna yang didukung pertimbangan yang obyektif.Kepatutan
dengan bukti-bukti administrasi yang adalah tindakan atau suatu sikap yang
dapat dipertanggungjawabkan. dilakukan dengan wajar dan
Taat pada ketentuan peraturan proposional.Manfaat untuk masyarakat
perundang-undangan mengandung arti adalah bahwa keuangan daerah
bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan
berpedoman pada ketentuan peratuaran kebutuhan masyarakat.
perundang-undangan.Efisien merupakan Ayat (2)
pencapaian keluaran yang maksimum
Cukup Jelas
dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk Pasal 5
mencapaikeluaran tertentu. Ekonomis Cukup Jelas
137 138
Pasal 6 pada tahun yang bersangkutan.Fungsi
Cukup Jelas perencanaan mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi pedoman bagi
Pasal 7 manajemen dalam merencanakan
Cukup Jelas kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Pasal 8 Fungsi pengawasan mengandung arti
Cukup Jelas bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan
Pasal 9 penyelenggaraan pemerintah daerah
Cukup Jelas sesuai dengan ketentuan yang telah
Pasal 10 ditetapkan.Fungsi alokasi mengandung
arti bahwa anggaran daerah harus
Cukup Jelas
diarahkan untuk menciptakan lapangan
Pasal 11 kerja/mengurangi pengangguran dan
Cukup Jelas pemborosan sumber daya,serta
meningkatkan efesiensi dan efektivitas
Pasal 12
perekonomian.Fungsi ditribusi
Cukup Jelas mengandung arti bahwa kebijakan
Pasal 13 daerah harus memperhatikan rasa
Cukup Jelas keadilan dan kepatutan.Fungsi
stabilisasi mengandung arti anggaran
Pasal 14 pemerintah daerah menjadi alat untuk
Cukup Jelas memelihara dan mengupayakan
Pasal 15 keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (4)
Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (2)
Cukup Jelas
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (3)
Cukup Jelas
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi dasar untuk Pasal 19
melaksanakan pendapatan dan belanja Cukup Jelas
139 140
Pasal 20 Pasal 24
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 21 Pasal 25
Ayat (1) Cukup Jelas
Huruf a Pasal 25
Pendapatan daerah meliputi Cukup Jelas
semua penerimaan uang melalui Pasal 26
rekening kas umum daerah, yang
menambah ekuitas dana lancar, Cukup Jelas
merupakan hak daerah dalam satu Pasal 27
tahun anggaran yang tidak perlu Cukup Jelas
dibayar kembali oleh daerah.
Pasal 28
Huruf b
Cukup Jelas
Belanja daerah meliputi semua
pengeluaran dari rekening kas Pasal 29
umum daerah yang mengurangi Cukup Jelas
ekuitas dana lancar, merupakan Pasal 30
kewajiban daerah dalam satu
Ayat (1)
tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali Cukup Jelas
oleh daerah. Ayat (2)
Huruf c Cukup Jelas
Pembiayaan daerah meliputi Ayat (3)
semua tansaksi keuangan untuk
Cukup Jelas
menutup defisit atau
memanfaatkan surplus. Ayat (4)
Ayat (2) Cukup Jelas
Cukup Jelas Ayat (5)
Pasal 22 Cukup Jelas
Cukup Jelas Ayat (6)
Pasal 23 Cukup Jelas
Cukup Jelas Ayat (7)
141 142
Huruf a asuransi, perawatan kendaraan
Belanja pegawai dalam kelompok bermotor, pendidika danpeltihan
belanja tidak langsung adalah PNS, cetak/penggandaan, sewa
belanja kompensasi, baik dalam rumah/gudang/parkir, sewa sarana
bentuk uang maupun barang yang mobilitas, sewa alat berat,
ditetapkan berdasarkan ketentuan sewaperlengkapan dan peralatan
peraturan perundang-undangan kantor, makanan dan minuman,
yang diberikan kepada DPRD, dan pakaian dinas dan atributnya,
Pegawai Pemerintah daerahbaik pakaiankerja, pakaian khusu dan
yang bertugas didalam maupun tertentu, prjalanan dinas,
diluar daerah sebagai imbalan atas perjalanan dinas pindah tugas,
pekerjaan yang telah pemeliharaan, jasa konsultasi dan
dilaksanakan, kecuali pekerjaan lain-lain pengadaan barang/jasa,
dengan kaitan pembentukan dan pemulangan pegawai.
modal. Contoh : gaji dan
tunjangan, tambahan penghasilan
yang ditetapkan dengan peraturan Huruf c
kepala daerah. Belanja modal dalam kelompok
Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk
belanja langsung adalah untuk pengluaran yang dilakukan dalam
pengeluaran honorarium/upah, rangka pengadaan aset tetap
lembur, kontribusi sosial, dalam berwujud yang mempunyai nilai
melaksanakan kegiatan manfaat lebih dari 12 (dua belas)
pemerintahan. bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan,seperti
dalam bentuk tanah,peralatan dan
Huruf b mesin,gedung dan
Belanja barang dan jasa dalam bangunan,jalan,irigasi dan
kelompok belanja langsung jaringan,dan aset tetap lainnya.
digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang dan jasa yang Huruf d
nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan dalam Belanja bunga digunakan untuk
melaksanakan program dan menganggarkan pembayaran
kegiatan pemerintahan daerah, bunga utang yang dilakukan atas
berupa belanja barang habis pakai, kewajiban penggunaan pokok
bahan/material, jasa kantor, premi
143 144
utang (principal outstanding),yang Huruf g
dihitung berdasarkan posisi Bantuan sosial digunakan untuk
pinjaman jangka pendek dan menganggarkan pemberian
jangka panjang. bantuan yang bersifat sosial
kemasyarakatan dalam bentuk
Huruf e uang dan/atau barang kepada
Belanja subsidi digunakan untuk kelompok/anggota masyarakat dan
menganggarkan bantuan biaya partai politik. Bantuan sosial
produksi kepada diberikan secara selektif, tidak
perusahaan/lembaga tertentu agar terus menerus/tidak mengikat serta
hargajual produksi/jasa yang memiliki kejelasan peruntukan
dihasilkan dapat terjangkau oleh penggunaannya dengan
masyarakat banyak. mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah.
Huruf f Bantuan sosial yang diberikan
Belanja hibah digunakan untuk tidak secara terus menerus/tidak
menganggarkan pemberian hibah mengikat diartikan bahwa
dalam bentuk uang, barang pemberian bantuan tersebut tidak
dan/atau jasa kepada pemerintah wajib dan tidak harus diberikan
daerah lainnya,perusahaan setuap tahun. Khusus kepada
daerah,masyarakat dan partai politik,bantuan diberikan
organisasikemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan
spesifik telah ditetapkan peraturan perundang-undangan
peruntukannya. dianggarkan dalam bantuan sosial.
Belanja hibah diberikan secara Huruf h
selektif dengan
mempertimbangkan kemampuan Belanja bagi hasil digunakan untuk
keuangan daerah, rosionalitas dan menganggarkan dana bagi hasil
ditetapkan denguan an keputusan yang bersumber dari pendapatan
kepala daerah. Pemberian hibah propinsi kepada daerah atau
dalam bentuk uang atau dalam pendapatan daerah kepada
bentuk barang atau jasa dapat pemerintahan desa/kelurahan atau
diberikan kepada pemerintah pendapatan pemerintah daerah
daerah tertentu sepanjang tetentu kepada pemerintah daerah
ditetapkan dalam ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan.
145 146
Huruf i khusus,tunjangan kelancaran
Belanja tidak terduga adalah tugas,jaminan sosial,dan tunjangan
belanja untuk kegiatan yang operasional. Tambahan penghasilan
sifatnya tidak biasa dan tidak berdasarkan beban kerja diberikan
diharappkan berulang seperti kepada pegawai negeri sipil yang dibebani
bencana alam dan bencana sosial pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-
yang tidak diperkirakan tugas yang dinilai melampaui beban kerja
sebelumnya,termaksut normal. Tambahan penghasilan
pengembalian atas penerimaan berdasarkan tempat bertugas diberikan
daerah tahun-tahun sebelumnya. kepada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya membutuhkan
kebijakan penyebaran di daerah yang
Huruf j memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
Belanja bantuan keuangan Tambahan penghasilan berdasarkan
digunakan untuk menganggarkan kelangkaan profesi diberikan kepada
bantuan keuangan yang bersifat pegawai negeri sipil yang dalam
umum atau khusus langsung mengemban tugas memiliki keterampilan
kepada pemerintahan khusus dan langka. Tambahan
desa/kelurahan dan pemerintah penghasilan berdasarkan prestasi kerja
daerah lainnya dalam rangka diberikan kepada pegawai negeri sipil
pemeratan pembangunan dan atau yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
peningkatan kemampuaan dan/atau inofasi.
kesejahteraan masyarakat dan Ayat (2)
peningkatan kemampuan Cukup Jelas
keuangan daerah lainnnya.
Pasal 32
Pasal 31 Ayat (1)
Ayat (1) Cukup Jelas
Tambahan penghasilan diberikan dalam Ayat (2)
rangka peningkatan kesejahteraan
pegawai berdasarkan beban kerja, tempat Cukup Jelas
bertugas,kondisi kerja,kelangkaan Ayat (3)
profesi,prestasi kerja,dan/atau Cukup Jelas
peningkatan kesehjahtraan umum
pegawai seperti pemberian uang
makan,uang transport, tunjangan
147 148
Ayat (4) belum terselesikan,dan sisa dana
Hibah yang diberikan secara tidak kegiatan lanjutan.
mengikat/secara tidak terus menerus
diartikan bahwa pemberian hibah tersebut Huruf b
ada batas akhirnya tergantng pada
kemampuan keuangan daerah dan Pencairan dana cadangan
kebutuhan atas kegiatan tersebut dalm digunakan untuk menganggarkan
menunjang penyelenggaraan pencairan dana cadangan dari
pemerintahan daerah. rekening dana cadangan ke
rekening kas umum daerah.
Ayat (5) Penggunaan atas dana cadangan
Cukup Jelas yang dianggarkan dalam pencairan
dana cadangan yang
menggunakan dana cadangan.
Ayat (6)
Cukup Jelas
Huruf c
Hasil penjualan kekayaan daerah
Pasal 33 yang dipisahkan digunakan antara
Cukup Jelas lain untuk menggunakan hasil
penjualan perusahaan milik
daerah/BUMD dan penjualan aset
Pasal 34 milik pemerintah daerah
Ayat (1) dikerjasamakan dengan pihak
Cukup Jelas ketiga, atau hasil divestasi
penyertaan modal pemerintah
Ayat (2)
daerah.
Huruf a
Huruf d
Sisa lebih perhitunagan tahun
Penerimaan pinjaman daerah
anggaran sebelumnya (SiLPA)
digunakan menganggarkan
mencakup pelampauan
penerimaan pinjaman daerah
penerimaan PAD, pelampauan
termasuk penerimaan atas
lain-lain pendapatan daerah yang
penerbitan obligasi daerah yang
sah,penghematan
akan direalisasikan pada tahun
belanja,kewajiban kepada pihak
anggaran berkenan.
ketiga sampai dengan akhir tahun
149 150
Huruf e dan penerimaan lain yang
Penerimaan kembali pemberian penggunaannya dibatasi
pinjaman untuk menganggarkan untuk pengeluaran tertentu
posisi penerimaan kembali yang berdasarkan ketentuan
diberikan kepada pemerintah pusat peraturan perundang-
dan/atau pemerintah daerah undangan. Dana cadangan
lainnya. ditempatkan pada rekening
tersendiri yang terpisah dari
Huruf f rekening kas daerah.
Cukup Jelas Pembentukan dana
Huruf g cadangan dianggarkan pada
pengeluaran pembiyaan
Cukup Jelas dalam tahun anggaran yang
berkenan.
Ayat (3)
Huruf a Huruf b
Pemerintah daerah dapat Investasi pemerintah daerah
membentuk dana cadangan digunakan untuk
guna mendanai kegiatan menganggarkan kekayaan
yang penyedian dananya pemerintah daerah yang
tidak dapat dibebankan diinvestsikan baik dalam
dalam satu tahun anggaran. jangka pendek maupun
Pembentukan dana jangka panjang. Investasi
cadangan ditetapkan dengan jangka pendek merupakan
peraturan daerah yang investasi yang dapat segera
mencakup penetapan tujuan, diperjualbelikan/dicairkan,
besaran dan sumber dana ditujukan dalam rangka
cadangan serta jenis manajemen kas dan beresiko
program/kegiatan yang rendah serta dimiliki selama
dibiayai dari dana cadngan kurang dari 12 (dua belas)
tersebut. Dana cadabgan bulan. Investasi jangka
yang dibentuk dapat merupakan investasi yang
bersumaber dari penyisihan dimaksudkan untuk dimiliki
atas penerimaan daerah, lebih dari 12 (dua belas)
kecuali dari dana alokasi bulan yang terdiri dari
khusus, pinjaman daerah
151 152
investasi permanen dan non Ayat (3)
permanen. Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf c Daftar nama rekening dan kode rekening
Pembayaran pokok utang merupakan acuan buku dalam
digunakan untuk penyusunan kode rekening disesuaikan
menganggarkan kewajiban dengan kebutuhan objektif dan nyata.
atas pokok utang, yang Ayat (5)
dihitung berdasarkan posisi
pinjaman jangka pendek, Cukup Jelas
jangkah menengah dan
jangka panjang. Pasal 37
Huruf d Cukup Jelas
Pemberian pinjaman daerah Pasal 38
dapat digunakan untuk
menganggarkan pemberian Cukup Jelas
pinjaman daerah kepada Pasal 39
pemerintah daerah lain atau Cukup Jelas
pemerintah pusat.
Pasal 40
Ayat (4)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Ayat (5)
Pasal 42
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 35
Pasal 43
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 36
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (2)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 46
153 154
Ayat (1) Ayat (1)
Cukup Jelas Cukup Jelas
Ayat (2) Ayat (2)
Pendekatan kerangaka pengeluaran Dalam hal pembahasan RKA-SKPD oleh
jangak menengah dilaksanakan dengan TAPD, salah satu unsur atau instrumen
menyusun perkiraan maju yang berisi telahaan sabagaiman pada huruf (b), (c)
perkiraan kebutuhan anggaran untuk dan (d) belum tepenuhi, maka TAPD tetap
progran dan kegiatan yang direncanakan dapat melakukan pembahasan RKA-
dalam tahun anggaran berikutnya dari SKPD.
tahun anggaran direncanakan dan Ayat (3)
merupakan implikasi kebutuhan dana
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Cukup Jelas
tersebut pada tahun berikutnya. Ayat (4)
Pendekatan penganggaran terpadu Cukup Jelas
dilakukan dengan mengintegrasikan Pasal 49
seluruh proses perencanaan dan
penganggaran dilingkungan SKPD untuk Ayat (1)
menghasilkan dokumen rencana kerja dan Lampiran rancangan peraturan daerah
anggaran. Pendekatan berasarkan tentang APBD terdiri :
perstasi kerja dilakukan dengan a. ringkasan APBD
memperhatikan keterkaitan antara
b. ringkasan APBD menurut urusan
pendanaan dengan keluran dan hasil
pemerintahan daerah dan organisasi
yang diharapkan dari kegiatan dan
SKPD
program termasuk efisiensi dalam
pencapaian keluaran dan hasil c. rincian APBD menurut urusan
berdasarkan capaian atau target kinerja, pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
indikator kinerja, analisis standar belanja, pendapatan, belanja dan pembiayaan
standar satuan harga, dan standar d. rekapitulasi belanja menurut urusan
pelayanan minimal. pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
Ayat (3) program dan kegiatan
Cukup Jelas e. rekapitulasi belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
Pasal 47
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
Cukup Jelas kerangka pengelolaan keuangan daerah
Pasal 48
155 156
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan b. untuk belanja mencakup lokasi
per jabatan kegiatan dan
g. daftar piutang daerah c. untuk pembiayaan mencakup dasar
h. daftar penyertaan modal (investasi) hukum, dan sumber penerimaan
daerah pembiayaa untuk kelompok
penerimaan pembiayaan dan tujuan
i. daftar perkiraan penambahan dan pengeluaran pembiayaan untuk
pengurangan aset tetap daerah kelompok pengeluaran pembiayaan.
j. daftar perkiraan penambahan dan Ayat (2)
pengurangan aset lain-lain
Cukup Jelas
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselsesaikan dan Ayat (3)
dianggarkan kembali dalam tahun Sosialisasi rancangan peraturan daerah
anggaran ini tentang APBD dilaksanakn oleh sekretaris
l. daftar dan cadangan daerah dan daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah yang bersifat
m. daftar pinjaman daerah memberikan informasi hak dan kewajiban
pemerintah daerah serta masyarakat
Dokumen pendukung rancangan peraturan dalam pelaksanaan APBD tahun
daerah tentang APBD terdiri dari nota anggaran yang direncanakan.
keuangan dan pidato pengantar nota Ayat (4)
keuangan. Rancangan peraturan kepala Cukup Jelas
daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi
dengan lampiran yang terdiri dari : Pasal 50
a. ringkasan penjabarab APBD dan Cukup Jelas
b. penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, Pasal 51
program, kegiatan, kelompok, jenis, Ayat (1)
obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Cukup Jelas
Penjelasan rancangan peraturan kepala Ayat (2)
daerah tentang penjabaran APBD terdiri Dalam hal kepala daerah dan/atau DPRD
atas : berhalangan tetap, maka pejabat yang
a. untuk pendapatan mencakup dasar ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
hukum selaku pejabat/pelaksana tugas kepala
157 158
daerah dan/atau selaku pimpinan Ayat (5)
sementara DPRD yang menandatangani Cukup Jelas
persetujuan bersama.
Ayat (6)
Ayat (3)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Ayat (7)
Ayat (4)
Lampiran rancangan peraturan kepala
Cukup Jelas daerah tentang APBD terdiri dari :
Pasal 52 a. ringkasan APBD
Ayat (1) b. ringkasan APBD menurut urusan
Pengeluaran setinggi-tingginya untuk pemerintahan daerah dan organisasi
pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya SKPD
untuk belanja yang bersifat tetap sperti c. rincian APBD menurut urusan
belanja pgawai, layanan jasa dan pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
keperluan kantor melalui perauturan pendapatan, belanja dan pembiayaan
kepala daerah.
d. rekapitulasi belanja menurut urusan
Ayat (2) pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
Cukup Jelas program dan kegiatan
Ayat (3) e. rekapitulasi belanja daerah untuk
Belanja yang bersifat mengikat keselarasan dan keterpaduan urusan
merupakan belanja yang dibtuhkan secara pemerintaha daerah dan fungsi dalam
teru-menerus dan harus dialokasikan oleh kerangka pengelolaan keuangan daerah
pemerintah daerah dengan jumlah yang f. daftar jumlah pegawai per golongan dan
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam per jabatan
tahun anggaran yang bersabgkutan, g. daftar piutang daerah
seperti belanja pegawai, belanja barabg
dan jasa. Belanja yang bersifat wajib h. daftar penyrtaan modal (investasi) daerah
adalah belanja untuk terjaminnya i. daftar perkiraan penambahan dan
kelangsungan pendanaan pelayanan pengurangan aset tetap daerah
dasar masyarakat antara lain pendidikan j. daftar perkiraan penambahan dam
dan kesehatan dan atau melaksanakan pengurangan aset lain-lain
kewajiban kepada pihak ketiga.
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
Ayat (4) sebelumnya yang belum diselesaikan dan
Cukup Jelas
159 160
dianggarakan kembali dalam tahun rancangan peraturan daerah tentang
anggaran ini APBD menjadi peraturan daerah dan
l. daftar dan cadangan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD menjadi
m. daftar pinjaman daerah peraturan kepala daerah.
Pasal 53 Ayat (3)
Ayat (1) Cukup Jelas
Penyampaian rancangan peraturan daerah Ayat (4)
tentang APBD kepada Gubernur untuk
dievaluasi disertai dengan dokumen: Cukup Jelas
Pasal 54
a. Persetujuan bersama antara Pemerintah Ayat (1)
Daerah dan DPRD terhadap rancangan Cukup Jelas
Peraturan Daerah tentang APBD; Ayat (2)
b. KUA dan PPAS yang disepakat antara Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan
kepala daerah dan pimpinan DPRD; tetap,maka pejabat yang dihunjuk dan
c. Risalah sidang jalannya pembahasan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
terhadap rancangan peraturan daerah selaku pimpinan sementara DPRD yang
tentang APBD; dan menandatangani keputusan pimpinan
d. Nota keuangan dan pidato kepala DPRD.
daerah perihal penyampaian pengantar
nota keuangan pada sidang DPRD. Ayat (3)
Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian Cukup Jelas
antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, Ayat (4)
keserasian antara kepentingan publik dan CukupJelas
kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh
mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan Ayat (5)
umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Cukup Jelas
daerah lainnya. Ayat (6)
Ayat (2) satu orang dari masing-masing komisi
Dalam hal Gubernur tidak memberikan yang berada dalam keanggotaan panitia
hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) anggaran.
hari kerja sejak rancangan disapmpaikan, Pasal 55
maka kepala daerah menetapkan
Ayat (1)
161 162
Dalan hal kepala daerah berhalangan Cukup Jelas
tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan Ayat (5)
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku pejabat/pelaksana tugas kepala Cukup Jelas
daerah yang menetapkan peraturan Ayat (6)
daerah tentang APBD dan peraturan Cukup Jelas
kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Ayat (7)
Ayat (2)
Keadaan darurat dimaksud sekurang-
Cukup Jelas kurangnya memenuhi kriteria :
Ayat (3) a. bukan merupakan kegiatan normal
Cukup Jelas dari aktifitas pemerintahan daerah dan
Ayat (4) tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara
Tata cara dan substansi pemberian berulang;
informasi peraturan daerah tentang APBD c. Berda diliuar kendali dan pengaruh
kepada masyarakat disesuaikan dengan pemerintah daerah;
ketentuan peraturan perundang- d. Memiliki dampak yang segnifikan
undangan. terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kedaam
darurat.
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (5) Ayat (9)
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 56 Pasal 57
Ayat (1) Ayat (1)
Cukup Jelas Cukup Jelas
Ayat (2) Ayat (2)
Cukup Jelas Cukup Jelas
Ayat (3) Ayat (3)
Cukup Jelas Cukup Jelas
Ayat (4) Ayat (4)
163 164
DPA-PPKD digunakan untuk menampung Pasal 60
: Cukup jelas
a. pendapatan yang berasal dari dana Pasal 61
perimbangan, pendapatan hibah, lain-lain
pendapatan daerah yang sah dan lain-lain Cukup jelas
pendapatan asli daerah yang sah sesuai Pasal 62
dengan ketentuan peraturan perundang- Cukup jelas
undangan dan pedoman penyusunan
anggaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Pasal 63
Negeri setiap tahunnya. Cukup Jelas
b. Belanja bunga, belanja subsidi, Pasal 64
belanja hibah, belanja bantuan bantuan
Cukup Jelas
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga; Pasal 65
c. Penerimaan pembiayaan dan Cukup jelas
pengeluaran pembiayaan daerah.
Pasla 66
Ayat (5)
Cukup Jelas
Cukup jelas
Pasal 67
Pasal 58
Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
Ayat (1) seperti keputusan tentang pengangkatan
Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD pegawai.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 68
diselesaikan paling lambat 15 (lima belas)
Cukup jelas
hari kerja, sejak ditetakannya peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pasal 69
Ayat (2) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 70
Ayat (3) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 71
Ayat (4) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 72
Pasal 59 Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 73
165 166
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 74 Ayat (2)
Ayat (1) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3)
Ayat (2) Pemindahbukuan dari rekening dana
Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam cadangan ke Rekening Kas Umum
DPAL harus memenuhi kriteria : Daerah dilakukan berdasarkan rencana
pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah
a. pekerjaan yang telah ada ikatan dana cadangan yang ditetapkan dalam
perjanjian kontrak pada tahun anggaran peraturan daerah tentang pembentukan
berkenan; dan dana cadangan.
b. keterlambatan penyelesaian Ayat (4)
pekerjaan diakibatkan bukan karena
kelalaian pengguna anggaran/barang atau Cukup jelas
rekanan, namun karena akibat dari force Ayat (5)
major atau kebijakan tingkatan Cukup jelas
pemerintahan yang lebih tinggi.
Ayat (6)
Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD
menjadi DPAL-KPD, kepala SKPD Cukup jelas
menyampaikan laporan akhir realisasi Ayat (7)
pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik Cukup jelas
maupun keuangan PPKD paling lambat
pertengahan bulan Desember tahun Ayat (8)
anggaran berjalan. Cukup jelas
Ayat (3) Ayat (9)
Cukup jelas Penempatan dana cadangan dalam
Ayat (4) fortopolio meliputi :
Cukup jelas a. Deposito;
b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c. Surat Perbendaharaan Negara
Ayat (5) (SPN);
Cukup jelas d. Surat Utang Negara (SUN);
e. Surat berharaga lainnya yang didanai
Pasal 75 pemerintah.
Ayat (1)
167 168
Penatausahaan pelaksanaan program Cukup jelas
dan kegiatan yang dibiayai dari dana Ayat (3)
cadangan diperlakukan sma dengan
penatausahaan pelaksanaan Posisi kumulatif pinjaman dan kewjiban
program/kegiatan lainnya. pinjaman terdiri atas :
a. jumlah peneimaan pinjaman;
b. Pembayaran pinjaman (pokok dan
Pasal 76 bunga); dan
Ayat (1) c. Sisa pinjaman
Cukup jelas Pasal 80
Ayat (2) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 81
Ayat (3) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 83
Ayat (4) Ayat (1)
Penjualan investasi termasuk didalamnya Cukup jelas
penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Ayat (2)
Yang dimaksud bukti penerimaan seperti Cukup jelas
dokumen lelang, jual beli, nota kredit dan Ayat (3)
dokumen sejenis lainnya.
Cukup jelas
Ayat (5)
Ayat (4)
Cukup jelas
Cukup Jelas
Pasal 77
Ayat (5)
Cukup jelas
Peraturan kepala daerah tentang
Pasal 78 pengelolaan obligasi daerah sekurang-
Cukup jelas kurangnya mengatur mengenai :
Pasal 79 a. penetapan strategi dan kebijakan
Ayat (1) pengelolaan obligasi daerah temasuk
kebijakn pengendalian resiko;
Cukup jelas b. Perencanaan dan penetapan
Ayat (2) portopolio pinjaman daerah;
169 170
c. Penerbitan obligasi daerah; Pasal 88
d. Penjualan obligasi daeragh melalui Ayat (1)
lelang dan/atau tanpa lelang; Cukup jelas
e. Pembelian kembali obligasi daerah Ayat (2)
sebelum jatuh tempo;
Bukti dan administrasi penagihan seperti
f. Pelunasan; dan format surat penagihan piutang daerah,
g. Aktifitas lain dalam rangak surat penagihan berulang piutang daerah,
pengembangan pasar terdana ke dan register surat penagihan berulang
pasar sekunder obligasi daerah. piutang daerah.
Pasal 83
Cukup jelas Ayat (3)
Pasal 84 Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (4)
Pasal 85 Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (5)
Pasal 86 Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 89
Pasal 87 Cukup jelas
Ayat (1) Pasal 90
Cukup jelas Ayat (1)
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prognosis”
Piutang daerah yand dapat dihapuskan adalah prakiraan dan penjelasannya yang
ditetapkan oleh : akan direalisir dalam 6 (enam) bulan
berikutnya berdasarkan realisasi.
a. kepala daerah untuk jumlah sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Ayat (2)
rupiah) Cukup jelas
b. Kepala daerah dengan persetujuan
DPRD untuk jumlah dari Rp.
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
171 172
Pasal 91 e. Keadaan luar biasa dimaksud seperti
Ayat (1) penerimaan dan/atau pengeluaran dalam
APBD yang diestimasikan mengalami
Perkembangan dan/atau perubahan kenaikan atau penurunan lebih besar dari
keadaan dimaksud terkait dengan: 50% (lima puluh persen).
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan Ayat (2)
asumsi kebijakan umum APBD seperti
perubahanasusmsi ekonomi makro, Cukup jelas
pelampauan atau tidak terjadi proyeksi Pasal 92
pendapatan daerah,adanya faktor/faktor Ayat (1)
yang menyebabkan terjadinya
peningkatan belanja daerah,adanya Cukup jelas
kebijakan di bidang pembiayaan , Ayat (2)
sehingga harus dilakukan perubahan Materi perubahan APBD dimaksud rekait
APBD; dengan :
b. Keadaan yang menyebabkan harus a. pebedaan asumsi dengan KUA yang
dilakukan pergeseran anggaran antar ditetapkan sebelumnya;
untit organisasi,antar kegiatan,dan antar
jenis belanja b. progaram dan kegiatan yang dapat
diusulkan untuk ditampung dalam
c. Keadaan yang menyebabkan saldo perubahan APBD dengan
anggran lebih tahun anggaran mempertimabangkan sisa waktu
sebelumnya harus digunakan untuk tahun pelaksanaan APBD tahun anggaran
berjalan,seperti untuk membayar bunga berjalan;
dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah,mendanai kenaikan gaji dan c. capaian target kinerja program dan
tunjangan PNS akibat adanya kebijakan kegiatan yang harus dikurangi dalam
pemerintah,mendanai kegiatan perubahan APBD apabila asumsi
lanjutan,dan lain-lain; KUA tidak tercapai;
d. Keadaan darurat dimaksud seperti d. capaian target kinerja program dan
aktivitas pemerintah daerah yang tidak kegiatan yang harus dikurangi dalam
dapat diprediksikan sebelumnya,tidak perubahan APBD apabila asumsi
terjadi secara daerah,aktivitas yang KUA tidak tercapai; dan
memiliki dampak signifikan terhadap e. capaian target kinerja program dan
anggran dalam rangkapemulihan yang kegiatan yang harus ditingkatkan
disebabkan oleh keadan darurat; dan dalam perubanhan APBD apabila
melampaui asumsi KUA.
173 174
Ayat (3) e. dokumen sebagai lampiran meliputi
Cukup jelas kebijakan umum perubahan APBD,
PPA perubahan APBD, kode rekening
Ayat (4) APBD, format RKA-SKPD dan/atau
Cukup jelas DPPA-SKPD, standar analisa belanja
Ayat (5) dan standar harga.
Cukup jelas Ayat (3)
Pasal 93 Cukup jelas
Ayat (1) Ayat (4)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (2) Ayat (5)
Rancangan surat ederan kepala daerah Cukup jelas
mencakup : Pasal 94
a. PPA-perubahan APBD yang Cukup jelas
dialokasikan untuk program baru Pasal 95
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang
dapat diubah pada setiap SKPD Cukup jelas
berikut rencana pendaatan dan Pasal 96
pembiayaan; Cukup jelas
b. Sinkronisasi program dan kegiatan Pasal 97
SKPD dengan program nasional dan
antar program SKPD dengan kinr\erja Ayat (1)
berkenan sesuai dengan standar Keadaan darurat dimaksud sekurang-
pelayanan minimal; kurangnya memenuhi kriteria :
c. batas waktu pembiayaan RKA-SKPD a. bukan merupakan kegiatan normal
dan/atau DPA-SKPD yang telah dari aktifitas pemerintah daerah dan
diubah kepad PPKD; tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
d. Hal-hal lainnya yang perlu b. tidak diharapkan terjadi secara
mendapatkan perhatian dari SKPD berulang;
terkait dengan prinsip-prinsip c. berada diluar kendali dan pengaruh
peningkatan efisiensi, transparansi pemerintah daerah;
dan akuntabilitas penyusunan
anggaran dalam rangka pencapaian d. memiliki dampak yang signifikan
prestasi kerja; dan terhadap anggaran dalam rangka
175 176
4
pemulihan yang disebabakan oleh Pasal 101
keadaan darurat; dan Ayat (1)
e. keperluan mendesak, seperti program Pembahasan lebih lanjut RKA-SKPD dan
dan kegiatan pelayanan dasar DPPA-SKPD oleh TAPD dilakukan untuk
masyarakat yang anggarannya belum menelaah kesesuaiannya dengan
tersedia dalam tahun anggaran kebijakan umum perubahan APBD serta
berjalan dan keperluan mendesak PPA perubahan APBD, prakirran maju
lainnya yang apabila ditunda akan yang direncanakan atau telah yang
menimbulkan kerugian yang lebih disetujui dan dokumen perencanaan
besar bagi pemerintah daerah dan lainnya, serta capaian kinerja, indikator
masyarakat. kinerja, standar analisis belanja, standar
Ayat (2) satuan harga, dan standar pelayanan
Cukup jelas minimal.
Ayat (3) Ayat (2)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (4) Ayat (3)
Cukup jelas Cukp jelas
Pasal 98 Ayat (4)
Ayat (1) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (5)
Ayat (2) Cukup jelas
Kenaikan tau penurunan lebih besar dari Ayat (6)
50% (lima puluh persen) merupakan Lampiaran rancangan peraturan kepala
selsih dari (gap) kenaikan atau penurunan daerah tentang penjabaran perubahan
antara pendapatan dan belanja dalam APBD terdiri dari :
APBD. a. ringkasan penjabaran perubahan
Pasal 99 anggaran pendapatan daerah, belanja
Cukup jelas daerah dan pembiayaan daerah; dan
Pasal 100 b. penjabaran perubahan APBD menurut
organisasi, program, kegiatan,
Cukup jelas kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
177 178
Ayat (7) g. daftar kegiatan-kegiatan tahun
Cukup jelas anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarakan
Ayat (8) kembali dalam tahun anggaran ini;
Sosialisasi rancangan peraturan daerah dan
tentang perubahan APBD bersifat h. daftar pinjaman daerah.
memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah daerah serta Ayat (2)
masyarakat dalam pelaksanaan Cukup jelas
perubahan APBD tahun anggaran yang Ayat (3)
direncanakan.
Cukup jelas
Pasal 102
Ayat (4)
Ayat (1)
Cukup jelas
Lampiran rancangan peraturan daerah
tentang APBD terdiri dari : Ayat (5)
a. Ringkasan perubahan APBD Cukup jelas
b. ringkasa perubahan APBD menurut Pasal 103
urusan pemerintahan daerah, Cukup jelas
organisasi
Pasal 104
c. rincian perubahan APBD menurut
urusan pemerintahan daerah, Culup jelas
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan Pasal 105
d. rekapitulasi perubahan belanja Ayat (1)
menurut urusan pemerintahan
Cukup jelas
daerah, organisasi, program dan
kegiatan Ayat (2)
e. rekapitulasi perubahan belanja daerah Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan
untuk keselarasan dan ketrepaduan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja
urusan pemerintahan daerah dan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
fungsi dalam kerangaka pengelolaan Pasal 106
keuangan daerah
Cukup jelas
f. daftar jumlah pegawai pergolongan
Pasal 107
dan per jabatan
Cukup jelas
179 180
Pasal 108 e. Pengembalian titpan uang muka
Cukup jelas f. Pengembalian uang jeaminan; dan
Pasal 109 Pasal 116
Cukup jelas Investasi dilakukan sepanjang memberi
mamfaat bagi peningkatan pendapatan daerah
Pasal 110 dan/atau peningkatan kesejahtraan dan/atau
Cukup jelas pelayanan masyarakat secara tidak
Pasal 111 mengganggu likuiditas keuangan daerah.
Cukup jelas Pasal 117
Pasal 112 Ayat (1)
Cukup jelas Karakteristik investasi jangka pendek
adalah:
Pasal 113
a. dapat secara
Cukup jelas diperjualbelikan/dicairkan;
Pasal 114 b. disetujukan dalam rangka
Cukup jelas manajemen kas; dan
Pasal 115 c. resiko rendah.
Ayat (1) Investasi yang dapat digolongkan
Pemerimaan kas non anggaran, antara menjadi investasi jangka pendek
lain meliputi : antara lain deposito berjangka waktu
3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
a. potongan TASPEN
dan/atau yang dapat diperpanjang
b. Potongan Askes
secara otomatis seperti surat utang
c. Potongan PPh
jangka pendek dan SBI
d. Potongan PPN
e. Penetimaan titipan uang muka Ayat (2) Investasi permanen dimaksudkan
f. Penerimaan lainnya yang sejenis. untuk dimiliki secara berkelanjutan
tampa ada niat untuk
Pengeluaran kas non anggaran, antara
diperjualbelikan atau tidak ditarik
lain meliputi :
kembali.,investasi non permanen
a. penyetoran TASPEN dimaksudkan untuk dimiliki secara
b. Penyetoran Askes tidak berkelanjutan atau ada niat
c. Penyetoran PPh untuk diperjual belikan atau ditarik
d. Penyetoran PPN kembali.
181 182
Pasal 118 Huruf b
Cukup jelas Pinjaman daerah yang bersumber dari
Pasal 119 pemerintah daerah lain berupa pinjaman antara
daerah
Cukup jelas
Huruf c
Pasal 120
Cukup jelas
Ayat (1)
Huruf d
Cukup jelas
Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank
Ayat (2) antara lain dapat
Cukup jelas berasal dari lembaga asuransi pemerintah,
Ayat (3) dana pensiunan.
Cukup jelas Huruf e
Ayat (4) Pinjaman daerah yang bersumber dari
penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi masyarakat dapat berasal dari orang pribadi
untuk pengeluaran dan/atau badan yang melakukan investasi
dipasar modal.
tertentu seperti pendapatan RSUD dan dana
darurat. Pasal 124
Ayat (5) Ayat (1)
Cukup jelas Penerbitan obligasi bertujuan untuk
membiayai investasi yang menghasilkan
Ayat (6) penerimaan daerah
Cukup jelas Ayat (2)
Pasal 121 Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3)
Pasal 122 Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 125
Pasal 123 Cukup jelas
Huruf a Pasal 126
Pinjaman daerah yang bersumber dari Cukup jelas
pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan
penerusan pinjaman/utang luar negeri;
183 184
Pasal 127 Ayat (4)
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 128 Ayat (5)
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 129 Pasal 131
Cukup jelas Ayat (1)
Pasal 130 Bendahara penerimaan pembantu
Ayat (1) melakukan penatausahaan atas
penerimaan menggunakan :
Bendahara penerimaan melakukan
penatausahaan atas penerimaan a. Buku kas umum; dan
menggunakan : b. Buku kas harian pembantu.
a. Buku kas umum daerah Pentaushaan penerimaan oleh bendahara
b. Buku pembantu perincian obyek penerimaan pembantu menggunakan :
penerimaan; dan a. Surat ketetapan pajak daerah (SKP-
c. Buku rekapitulasi penerimaan harian. Daerah)
b. Surat ketetapan retribusi daerah
(SKR-Daerah)
Penatausahaan penerimaan oleh c. Surat tanda setoran (STS)
bendahara penerimaan menggunakan : d. Surat tanda bukti pembayaran; dan
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP- e. Bukti penerimaan yang sah.
Daerah); Ayat (2)
b. Surat ketetapan retribusi daerah
(SKR-Daerah) Cukup jelas
c. Surat tanda setiran (STS) Ayat (3)
d. Surat tanda bukti pembayaran; dan Bendahara penerimaan melakukan
e. Bukti penerimaan yang sah. verifkasi, evaluasi dan analisis atas
Ayat (2) laporan pertanggungjawaba penerimaan.
Cukup jelas Ayat (4)
Ayat (3) Cukup jelas
Verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan Ayat (5)
dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Cukup jelas
185 186
Pasal 132 menyatakan bahwa uang yang diminta
Cukup jelas tidak dipergunakan untuk keperluan selain
ganti uang persediaan saat pengajuan
Pasal 133 SP2D pada Kuasa BUD, dan
Cukup jelas g. Lampiran lain yang diperlukan
Pasal 134 Ayat (4)
Cukup jelas Dokumen SPP-Tu terdiri dari :
Pasal 135 a. surat pengantar SPP-TU
Ayat (1) b. Ringkasan SPP-TU
c. Rincian rencana penggunaan TU
Cukup jelas d. Salinan SPD
Ayat (2) e. Draft surat pernyataan untuk
Dokumen SPP-UP terdiri dari : ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran
a. surat pengantar SPP-UP
b. Ringkasan SPP-UP yang menyatakan bahwa uang yang
c. Rincian SPP-UP diminta tidak dipergunakan keperluan
d. Salinan SPP selain tambahan uang persediaan
e. Daftar surat pernyataan untuk
ditandatangani pengguna anggaran yang saat pengajuan SP2D kepada kuasa
menyatakan bahwa uang yang diminta tak BUD
dipergunakan untuk keperluan selain uang f. Surat keterangan memuat penjelasan
persedian saat pengajuan SP2D kepada keperluan pengisihan tambahan uang
kuasa BUD, dan
f. Lampiaran lain yang diperlukan persediaan, dan
g. Lampiran lainnya.
Ayat (3)
Ayat (5)
Dokumen SPP-GU terdiri dari :
Cukup jelas
a. surat pengantar SPP-GU
b. Ringkasan SPP-GU Ayat (6)
c. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU Cukup jelas
yang lalu Ayat (7)
d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
e. Salinan SPD Cukup jelas
f. Draft surat pernyataan untuk
ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anngaran yang
188
187
Pasal 136 Ayat (2)
Ayat (1) Dokumen SPP-Lsuntuk pengadaan
Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji barang dan jasa terdiri dari :
dan tunjangan terdiri dari : a. surat pengantar SPP-LS
a. surat pengantar SPP-LS b. Ringkasan SPP-LS
b. Ringkasan SPP-LS c. Rincian SPP-LS
c. Rincian SPP-LS, dan d. Lampiran SPP-LS
d. Lampiran SPP-LS Lampiran dokumen SPP-LS untuk
Lampiaran SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa mencakup :
gaji dan tunjangan serta penghasilan salinan SPD; salinan surat rekomendasi
lainnya mencakup : pembayaran gaji dari SKPD teknis terkait; SPP disertai
induk; gaji susulan ; kekurangan gaji; gaji faktor pajak (PPN dan PPh) yang telah
terusan; uang duka wafat/tewas yang ditandatangani wajib pajak dan wajib
dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji pungut, surat perjanjian
susulan/kekurangan gaji/uang duka kerjasama/kontrak antara pengguna
wafat/tewas; SK CPNS; SK kenaikan anggaran/kuasa pengguna anggaran
pangkat; SK jabatan; kenaikan gaji dengan pihak ketiga serta mencantumkan
berkala; surat pernyataan pelantikan; nomor rekening bank pihak ketiga, berita
surat pernyataan masih menduduki acara penyelesaian pekerjaan, berita
jabatan; surat pernyataan masih acara serah terima barang dan jasa, berita
melaksanakan tugas; daftar keluarga (KP acara pembayaran, kuitansi bermaterai.
4); fotokopi surat nikah; fotokopi akte Nota/faktur yang ditandatangani oleh
kelahiran; surat keterangan pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh
pemberhentian pembayaran (SKPP) haji; pengguna anggaran/kuasa penggna
daftar potongan sewa rumah dinas; surat anggaran, surat jaminan bank atau yang
keterangan masi sekolah/kuliah; surat dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank
pindah; surat kematian; SPP PPh pasal atau lembaga keuangan non bank,
21; dan Peraturan perundang-undangan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
mengenai penghasilan pimpinan dan kontrak-kontrak yang dananya sebagian
anggota DPRD serta gaji dan tunjangan atau seluruhnya bersumber dari
kepala daerah/wakil kepala daerah. penerusan pinjaman/hibah luar negeri,
Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS berita acara pemeriksaan yang
pembayaran gaji dan tunjangan ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan
digunakan sesuai peruntukannya. serta unsur panitia pemeriksaan barang
berikut lampiran daftar barang yang
diperiksa, surat angkutan atau konosemen
189 190
apabila pengadaan barang dilaksanakan Ayat (2)
diluar wilayah kerja, surat pemberitahuan Kelengakapaan dokumen SPM-GU
potongan denda keterlambatan pekerjaan mencakup :
dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan, foto/dokumentasi tingkat a. surat pernyataan tanggung jawab
kemajuan/penyelesaian pekerjaan, pengguna anggaran/kuasa pengguna
potongan jamsostek (potongan yang anggaran; dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
surat/pemberitahuan jamsostek). Khusus lengkap.
untuk pekerjaan konsultan yang Kelengkapan dokumen SPM-TU adalah
perhitungan harganya menggunakan surat pernyataan tanggung jawab
biaya personil (billing rate), berita acara pengguna anggaran/kuasa pengguna
prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri anggaran.
dengan bukti kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai pertahapan waktu Kelengkapan dokumen SPM-LS
pekerjaan dan bukti mencakup :
penyewaan/pembelianalat penunjang a. surat pernyataan tanggung jawab
serta bukti pengeluaran lainnya pengguna anggaran/kuasa pengguna
berdasarkan rincian dalam surat anggaran; dan
penawaran. b. bukti-bukti pengeluran yang sah dan
Ayat (3) lengkap sesuai dengan kelengkapan
Cukup jelas persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan perundang-undangan.
Ayat (4)
Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (5)
Pasal 138
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (6)
Pasal 139
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 137
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas
Cukup jelas
191 192
Pasal 141 Huruf d
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 142 Ayat (3)
Cukup jelas Penyampaian laporan
Pasal 143 pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
Ayat (1) 10 bulan berikutnya, dalam rangka
PPK-SKPD berkewajiban melakukan bendahara pengeluaran
verifikasi atas laporan mempertanggungjawabkan pengeluaran
pertanggungjawaban yang disampaikan uang yang menjadi tanggung jawabnya
bendahara pengeluaran meliputi : secara fungsional.
a. meneliti kelengkapan dokumen Ayat (4)
laporan pertanggungjawaban dan Cukup jelas
keabsaha bukti-bukti pengeluaran
yang dilampirkan; Ayat (5)
b. menguji kebenaran perhitungan atas Cukup jelas
pegeluaran perincian obyek yang Pasal 144
tercantum dalam perincian obyek; Cukup jelas
c. menghitung pengenaan PPN/PPh Pasal 145
atas beban pengeluran perincian
obyek; dan Cukup jelas
d. menguji kebenaran sesuai dengan Pasal 146
SPM dan SP2D yang diterbitkan Ayat (1)
periode sebelumnya. Sesuai dengan standar akuntansi
Ayat (2) pemerintah, entitas pelaporan dan entitas
Huruf a akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi pemerintah daerah. Sistem
Buku kas umum ditutup setiap bulan akuntansi pemerintah daerah meliputi
dengan sepengetahuan dan serangkaian prosedur mulai dari proses
persetujuan pengguna sebelumya. pengumpulan data, pencatatan,
Huruf b pengikhtisaran,
Cukup jelas sampai dengan pelaporan keuangan
Huruf c dalam rangka pertanggungjawaba
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan
Cukup jelas
193 194
secara manual atau menggunakan pelaporankeuangan yang berkaitan
aplikasi komputer. Prosedur tersebut dengan penerimaan kas dalam rangka
didokumentasikan dalam bentuk buku bertanggungjawab pelaksanaan APBD
jurnal dan buku besar, dan apabila yang dapat dilakukan secara manual
diperlukan ditambahkan dengan buku maupun menggunakan aplikasi komputer.
besar pembantu. Dalam rangka Fungsi akuntansipada SKPKD dan PPK-
pertanggunjawaban pelaksanaan APBD SKPD berdasarkan bukti taransaksi
entitas pelaporan penyusunan laporan penerimaan kas melakukan pencacatan
keuangan meliputi : ke dalam jurnal penerimaan kas dengan
a. laporan realisasi anggaran; mencantumkanuraian rekeninglawan asal
b. Neraca; penerimaan kas berkenaan dan secara
c. Laporan arus kas; dan periodik jurnal atas transaksi penerimaan
d. Catatan atas laporan keuangan. kas dispoting ke dalam buku besar
rekening berkenaan dan pada akhir
Dalam rangka pertanggungjawaban periode semua buku besar ditutup
pelaksanaan APBD entitas akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan
menyusun laporan keuangan meliputi : keuangan SKPD.
a. laporan realisasi keuangan; b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri
b. Neraca; dan dari prosedur akuntansi untuk
c. Catatan atas laporan keuangan. pengeluaran kas pada SKPKD dan
Ayat (2) SKPD. Prosedur akuntansi pengeluaran
Cukup jelas kas pada SKPKD maupun SKPD meliputi
serangkaian prosesmulai dari
Ayat (3) pencatatan,pengiktisaran sampai dengan
Cukup jelas pelaporan keuangan yang berkaitan
Ayat (4) dengan pengeluaran kas dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksaan APBD
Prosedur akuntansi meliputi prosedur
yang dapat dilakukan secara manual
baik yang dilakukan di SKPKD maupun
maupun menggunakan aplikasi komputer.
SKPD yang terdri dari :
Fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-
a. prosedur skuntansi penerimaan kas terdiri SKPD berdasarkan bukti transaksi
dari prosedur akuntansi untuk penerimaan pengeluaran kas melakukan pencatatan
kas di SKPKD dan SKPD. Prosedur kedalam jurnal penjualan kas dengan
akuntansi penermaan kas pada SKPKD mencantumkan uraian rekening lawan
maupun SKPD meliputi asal pengeluaran kas berkenan dan
serangkaianproses mulai dari secara priodik jurnal atas tarnsaksi
pencatatan,pengiktisaran,sampai dengan pengeluaran kas diposting ke dalam buku
195 196
besar rekeningberkenaan dan pada akhir hutang pada SKPKD maupun SKPD
periode semua buku besar di tutup meliputi serangkaian proses mulai dari
sebagai dasar penyusunan laporan pencatatan atas perolehan
keungan SKPD. f. Prosedur akuntansi persediaan terdiri dari
c. Prosedur akuntansi aset terdiri dari prosedur akuntansi untuk persediaan di
prosedur akuntansi untuk aset di SKPKD SKPKD dan SKPD. Prosedur akuntansi
dan SKPD. Prosedur akuntansi aset pada persediaan pada SKPKD maupun SKPD
SKPKD maupun SKPD meliputi meliputi serangkaian proses mulai dari
serangkaian proses mulai dari pencatatan pencatatan atas perolehan
atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, g. Prosedur akuntansi selain kas terdiri dari
perubahan klasifikasi, dan penyusunan prosedur akuntansiuntuk selain kas di
terhadap aset tetap yang dikuasai oleh SKPKD dan SKPD. Prosedur akuntansi
SKPD. Fungsi akuntansi pada SKPKD selain kas pada SKPKD maupun SKPD
dan PPK-SKPD berdasarkan bukti meliputi serangkaian proses mulai dari
transaksi dan/atau kejadian membuat pencatatan,pengikhtisaran,sampai dengan
bukti memorial yang minimal memuat pelaporan keuangan yang berkaitan
informasi mengenai jenis/nama aset tetap, dengan semua transaksi atas kejadian
kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai selain kas dalam rangka
aset tetap, tanggal transaksi/kejadian. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Berdasarkan bukti memorial tersebut yang dapat dilakukan secara manual
dicata ke dalam buku jurnal umum dan maupun menggunakan aplikasi komputer.
secara periodik jurnal tas transaksi Fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-
pengeluaran kas diposting kedalam buku SKPD berdasarkan bukti transaksi
besar rekening berkenan. Pada akhir dan/atau kejadian membuat bukti
periode semua buku besar aset tetap memorial yang minimal memuat inforasi
ditutup sebagai dasar penyusunan mengenai tanggal tarnsaksi dan/atau
laporan keuangan SKPD. kejadian dan jumlah rupiah. Berdasarkan
d. Prosedur akuntansi piutang terdiri dari bukti memorial tersebut dicatat ke dalam
prosedur akuntansi untuk piutang di buku jurnal umum dan secara periodik
SKPKD dan SKPD. Prosedur akuntansi jurnal atas transaksi pengeluran kas
piutang pada SKPKD maupun SKPD diposting ke dalam buku besar rekening
meliputi serangkaian proses mulai dari berkenaan. Pada akhir periode semua
pencatatan atas perolehan buku besar aset tetap ditutup sebagai
e. Prosedur akuntansi hutang terdiri dari dasar penyusunan laporan keuangan
prosedur akuntansi untuk hutang di SKPD.
SKPKD dan SKPD. Prosedur akuntansi
197 198
Ayat (5) pengukuran dan pelaporan, prinsip-prinsip
Cukup jelas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan setiap akun dalam laporan
Ayat (6) keuangan.
Cukup jelas Ayat (2)
Ayat (7) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3)
Ayat (8) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 148
Ayat (9) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 149
Ayat (10) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 150
Ayat (11) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 151
Ayat (12) Ayat (1)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (13) Ayat (2)
Cukup jelas Lopoaran keuangan pemerintah daerah
Ayat (14) dilampiri dengan surat pernyataan kepala
Cukup jelas daerah yang menyatakan pengelolaan
APBD yang menjadi tanggungjawabnya
Ayat (15) telah diselenggarakan berdasrkan sistem
Cukup jelas pengendalian intern yang memadai,sesuai
Ayat (16) dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Cukup jelas
Ayat (3)
Pasal 147
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (4)
Peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi sekurang-kurangnya Laporan ikhtisar realisasi kinerja disusun
memuat : definisi, pengakuan, dari ringkasan laporan keterangan
199 200
pertanggungjawaban kepala daerah yang Ayat (3)
berisi tentang keluaran masing-masing Cukup jelas
program sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan APBD. Ayat (4)
Ayat (5) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (5)
Ayat (6) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (6)
Ayat (7) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (7)
Pasal 152 Cukup jelas
Ayat (1) Pasal 154
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (2) Pasal 155
Cukup jelas Ayat (1)
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “urusan
desentralisasi” meliputi urursan wajib dan
Cukup jelas urusan pilihan. Tugas pembantuan
Ayat (4) meliputi:
Rancangan peraturan daerah yang a. tugas pembantuan yang diterima dari
disampaikan kepada DPRD isinya sama pemerintah;dan
dengan yang disampaikan kepada BPK.
b. tugas pembantuan yang diterima oleh
Pasal 153
pemerintah profinsi.
Ayat (1)
Tugas umum pemerintah meliputi:
Cukup jelas
a. kerjasama antar daerah;
Ayat (2)
b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
Rancangan peraturan kepala daerah
dilengkapi dengan lampiran sebagai c. koordinasi dengan instansi vertikal di
berikut: daerah;
a. ringkasan laporan realisasi anggaran c. pembinaan atas wilayah;
; dan
201 202
d. pencegahan dan penaggulangan Pasal 156
bencana; Cukup jelas
e. pengelolaan kawasan khusus yang Pasal 157
menjadi kewenagan daerah; Ayat (1)
f. penyelenggraan ketentraman dan Cukup jelas
ketertiban umum; dan Ayat (2)
g. tugas-tugas umum pemerintah lainnya Cukup jelas
yang dilaksanakan oleh pemerintah Ayat (3)
daerah. Cukup jelas
Koordinasi dengan instansi vertikal di Ayat (4)
daerah adalH koordinasi dengan Cukup jelas
instansaipemerintah yang mempunyai
kantor wilayah di daerah yang Ayat (5)
bersangkutan. Pembinaan batas wilayah Cukup jelas
meliputi pembinaan batas wilayah antara Ayat (6)
kecamatan dan batas wilayah antar
kelurahan. Kawasan khusus meliputi Yang dimaksud dengan “secara
kawasan sumberdaya alam,kawasan konversional” adalah penyusun dan
sumberdaya buatan,kawasan penyampaian LPPD secara tertulis dan
industri,pariwisata,perdagangan,dan dikirim melalui kurir/jasa pos.
otorita, kawasan kelautan dan Pasal 158
kedigantaraan, sepanjang yang menjadi Cukup jelas
kewenangan daerah.
Pasal 159
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 160
Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 161
Ayat (4)
Cukup jelas
Pejabat mengganti kepala daerah adalah
Pasal 162
pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan
tugas-tugas kepala daerah. Cukup jelas
203 204
Pasal 163 Pasal 170
Yang dimaksud dengan pengawasan yang Cukup jelas
dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan yang Pasal 171
lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Cukup jelas
sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Pasal 172
daerah tentang APBD dengan kebijakan umum Cukup jelas
APBD Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 164 Pasal 174
Ayat (1) Cukup jelas
Cukup Jelas Pasal 175
Cukup jelas
Ayat (2) Pasal 176
Pngendalian interen sekurang-kurangnya Cukup jelas
memenuhi kriteria sebagai berikut: Pasal 177
a. teciptanya lingkungan pengendalian yang Cukup jelas
Pasal 178
sehat;
Cukup jelas
b. terselanggaranya penilaian resiko; Pasal 179
c. terselanggaranya aktifitas pengendalian; Cukup jelas
Pasal 180
d. terselanggaranya sistem informasi dan
Cukup jelas
komunikasi;dan
e. terselanggaranya kegiatan pemantauan
pengendalian. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
Pasal 165 KOLAKA NOMOR …..
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
205 206
