www.parlemen.net
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2006 No. 1. JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU tentang Keimigrasian RUU tentang Perseroan Terbatas RUU tentang Badan Hukum Pendidikan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja RUU tentang Rahasia Negara RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
KETERANGAN
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14.
www.parlemen.net
No.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota RUU tentang Narkotika RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat RUU tentang Lembaga Kepresidenan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan RUU tentang Usaha Perasuransian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan RUU tentang Pasar Modal RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak RUU tentang Lambang Palang Merah RI RUU tentang Standar Pelayanan Publik RUU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional
KETERANGAN
15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Judul sesuai dengan RUU pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota
25. 26. 27. 28. 29.
30. 31. 32. 33. 34.
Judul sesuai dengan RUU pengesahanPerjanjian/konvensi internasional
35.
RUU tentang Intelijen Negara
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
No. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG RUU tentang Sekuritisasi RUU tentang Ketenagalistrikan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam RUU tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu (Illegal Logging) RUU tentang Penanaman Modal RUU tentang Mata Uang RUU tentang Perindustrian RUU tentang Perdagangan
KETERANGAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net