Kekerasan Anak dalam Pendidikan : by 20cUTw9

VIEWS: 0 PAGES: 36

									                    Kekerasan Anak dalam Pendidikan :
         Akar Masalah, Locus, Korban, Pelaku, dan Kewajiban Negara

Pendahuluan

        Kekerasan sudah mengakarabi kehidupan keseharian masyarakat kita.
Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan
kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai
anggota masyarakat tetapi juga oleh aparat Negara. Johan Galtung membagi tipologi
kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan
kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan
struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sebuah
sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu
secara berbeda , analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa
bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng
tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan
sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).1
        Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi
kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan
sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata
berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan
merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak
oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang
lain.2
        Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan,
pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang
melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi
dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud
dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya ,
kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan.3 Menurut sifatnya
kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan
personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat
yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis,
memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural
mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya
solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan
marjinalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam
mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga
menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan,
ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses
penyeragaman warga Negara.4 Gambar berikut mendeskripsikan keterkaitan bentuk-
bentuk kekerasan.




1  Johan Galtung, Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka
Eureka, 2003, hal. 438
2 ibid.
3 Simon Fisher, et.al, Mengelola Konflik : keterampilan & Strategi untuk Bertindak, Jakarta, The British Council,

2001. hal. 10
4 Justin Sihombing, Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, Yogyakarta, Penerbit Narasi 2005, hal. 8 – 9
                                     Kekerasan fisik secara langsung:
                                                 perilaku




                                               Kekerasan
                                              yang terlihat

                                          Kekerasan yang tidak
                                                terlihat
                                         (di bawah permukaan)




         Sumber-sumber kekerasan :                                           Kekerasan Struktur atau
         Sikap, perasaan, nilai-nilai                                      kekerasan yang melembaga :
                                                                           Konteks, sistem, dan struktur

                                   Gambar 1: Sikap, perilaku dan konteks
                                    Sumber : Simon Fisher, et.al, 2001

        Sebangun dengan pendekatan Galtungian di atas, toeri Spiral Kekerasan buah
pikiran Dom Helder Camara dapat dijadikan sandaran analisis untuk memotret dan
memetakan tindak kekerasan sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Teori ini
melandaskan dari bekerjanya 3 (tiga) bentuk kekerasan yang bersifat personal,
institusional, dan struktural, yaitu ketidakadilan, perlawanan masyarakat sipil, dan
represi negara. Dari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi
sumber utama adalah ketidakadilan.5 Ketidakadilan ini bermula dari kebijakan yang
tidak berpihak pada sekelompok masyarakat khususnya masyarakat marjinal.
Penggusuran rumah dan PKL yang menjadi agenda tetap Pemda DKI, memicu aksi-
aksi perlawanan masyarakat untuk mempertahankan haknya bertempat tinggal dan
berusaha. Aksi-aksi tersebut dibalas dengan tindakan yang represif oleh aparat
Pemda DKI melalui Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan. Siklus kekerarasan
ini akan terus terjadi apabila Pemda DKI terus mengagendakan penggusuran hunian
kumuh dan PKL yang mayoritas dihuni oleh masyarakat miskin kota.
        Selanjutnya Ted Robert Gurr mengemukakan teori bahwa kekerasan muncul
karena deprivasi relative yang dialami masyarakat maupun individu. Deprivasi
relative dimaknai sebagai perasaan kesenjangan antara nilai harapan (value of
expectations) dan kapabilitas nilai (value capabilities).6



5    Untuk melihat lebih jauh baca Spiral Kekerasan, Dom Helder Camara
6   ibid




Kertas Posisi 2006                                                                                   2
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
        Pengalaman di banyak negara, menunjukkan bahwa kekerasan di dalam
masyarakat lahir dari pengabaian-pengabaian terhadap sense of justice.7 Kekerasan
dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) dan serangan terhadap martabat manusia.8
        Instrumen Bill of Rights9 menjamin kebebasan setiap manusia dari segala
bentuk manifestasi kekerasan. Dalam kerangka hukum HAM Internasional terdapat
hak-hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Sekelompok
hak ini disebut sebagi non derogable rights, yaitu hak-hak yang yang bersifat
absolute yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, walaupun dalam
keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : (i)
hak atas hidup (right to life), (ii) hak atas bebas dari penyiksaan (right to be free
from torture); (iii) hak bebas dari perbudakan (right to be free slavery), (iv) hak
bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari
pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subyek hukum; dan (vii) hak atas
kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.10
        Lebih jauh Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Anti Torture) mengatur
salah satu bentuk manifestasi tindak kekerasan berupa penyiksaan, perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, dan merendahkan martabat manusia.11 Konvensi ini,
dalam pendekatan Galtung, selain mengatur kekerasan langsung (violance based on
event approuch) juga mengatur kekerasan struktur dan kekerasan kultural. Dalam
konsepsi hukum internasional kekerasan langsung merupakan tanggung jawab
individu (individual responsibility), dalam arti individu yang melakukan tindak
kekerasan akan mendapatkan hukuman (punishment) menurut ketentuan hukum
pidana. Di sisi lain kekerasan struktural dan kekerasan kultural merupakan bentuk
tanggung jawab negara (state responsibility) di mana tanggung jawab adalah
mengimplemetasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan
(beleid), melakukan tindakan pengurusan/administrasi (bestuursdaad), melakukan
pengaturan (regelendaad), melakukan pengelolaan (behersdaad), dan melakukan
pengawasan (toezichhoudendaad). Muaranya ada pada sistem hukum pidana
(criminal justice system) yang berlaku saat ini (ius constitutum). Jika terdapat
ketidaksesuaian dengan ketentuan konvensi maka memerlukan perubahan
(amandement) maupun desain tata hukum baru (ius constituendum) melalui upaya

7  Lihat Catatan Penerbit dalam Justin Sihombing, Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, Yogyakarta,
Penerbit Narasi 2005, hal. ix
8 Pasal 5 Deklarasi Universal HAM menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan

secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Kemudian sebangun dengan
ketentuan pasal ini, Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan tidak seorang pun dapat dikenakan
penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada
khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang
diberikan secara bebas.
9
  Instrumen Bill of Rights merupakan instrumen hukum HAM internasional yang utama dan menjadi sandaran
yuridis bagi instrumen hukum HAM yang mengeloborasi dan mengatur persoalan perlindungan HAM
secara tematis. Instrumen ini terdiri dari Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil dan Politik beserta 2 optional protokolnya, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya.
10 Lihat Pasal 4 Kovenan Internasional Sipil dan Politik. Pasal 7 dari kovenan yang sama menegaskan

larangan tindakan penyiksaan atau perlakuan atas hokuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan.
Kemudian Konstitusi RI hasil Amandemen II mengadopsi ketentuan kovenan dan memuatnya dalam
Pasal 28 I.
11 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi

dan Merendahkan Martabat Manusia merupakan elaborasi dari Pasal 5 Deklarasi Universal HAM dan Pasal
7 Kovenan Hak Sipil dan Politik . Lihat Konsideran Konvensi.




Kertas Posisi 2006                                                                                   3
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
kriminalisasi dan atau dekriminalisasi substansi hukum pidana sehingga semangat
dan jiwa ketentuan konvensi termuat dalam ketentuan hukum pidana.
        Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1998. Artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4
mewajibkan Negara Republik Indonesia sebagai peserta Konvensi untuk mengambil
langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya
untuk mencegah tindakan penyiksaan, perlakuan, penghukuman lain yang kejam dan
merendahkan martabat manusia di dalam wilayah hukumnya dan mengatur
sedemikian rupa agar tindakan-tindakan tersebut merupakan tindak pidana.12
        Dalam konteks kekerasan terhadap anak, locusnya terjadi baik di ruang
privat maupun di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan
emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Juga di praktekkan oleh institusi
Negara melalui agen- agennya. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kontes
kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang di maksudkan agar anak merasa takut
dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Kekerasan
juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi termasuk
institusi keluarga dan sekolah. Bahkan, kekerasan telah dengan sengaja digunakan
oleh aparat negara sebagai alat untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dari
seorang tersangka anak pada saat penyidikan.13
        Secara yuridis perlindungan terhadap martabat anak telah dijamin dalam
Konvensi International tentang Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa Negara
peserta Konvensi harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik
maupun mental selama mereka berada dalam kuasa orang tua atau pihak lain (Pasal
19). Ini berarti, bahwa setiap Negara yang telah meratifikasi Konvensi tidak
terkecuali Indonesia harus menggunakan seluruh sumber daya politik, ekonomi dan
sosialnya untuk melindungi anak-anak di negaranya dari segala tindakan kekerasan
fisik dan mental karena kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi dan
martabat anak.14

Gambaran Umum Tindak Kekerasan Terhadap Anak15

        Di Indonesia, kurang lebih 500 anak mengikuti konsultasi anak tentang
kekerasan terhadap anak. Dalam konsultasi ini anak-anak memberikan konfirmasi
bahwa mereka semua pernah mengalami kekerasan dalam bentuk yang berbeda-
beda. Pengalaman ini, menurut mereka adalah pengalaman yang sangat buruk dalam
hidup mereka karena susah untuk dilupakan. Luka yang menggores di tubuh dan hati
anak-anak yang mengalami kekerasan tak mudah di pulihkan, karena penderitaan
yang di akibatkan oleh kekerasan tidak terbatas rasanya. Rasa malu, marah, sedih,
sakit, dan tidak berdaya bercampur menjadi satu hingga menjadi mimpi buruk yang
berkepanjangan.16

12 Antarini Arna, Analisis Hasil Konsultasi Anak Regional dan Nasional : Kekerasan Terhadap Anak
13 ibid
14 ibid
15 Tulisan dalam Bab ini mengacu pada        Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak, 2005.
Berkaitan dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia dan meyakini bahwa
situasi kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian serius secara global, maka prakarsa untuk
melakukan study tentang kekerasan terhadap anak ini diambil oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), dengan maksud untuk mengakselerasikan gerakan penghapusan kekerasan terhadap anak
secara global termasuk segala bentuk penghukuman fisik terhadap anak yang tidak manusiawi dan
mengancam martabat kemanusiaan nya.
16 Lihat Antarini Arna, op. cit.




Kertas Posisi 2006                                                                                     4
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
         Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-
anak sudah di kenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal,
fisikal, hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat
beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku
kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Dalam
kehidupan sehari-hari kekerasan yang dialami anak-anak perempuan berbeda
dengan anak laki-laki. Anak perempuan lebih sering mengalami kekerasan seksual
hingga berdampak kehamilan sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami
kekerasan fisik hingga berdampak pada kematian.17
         Kekerasan bisa terjadi di rumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya
adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-
anak. Mereka adalah para Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, dan keluarga dekat lain
nya. Di dalam lingkungan keluarga, anak-anak biasa di pukul, di jambak, di sulut
rokok, di cubit, di ikat di pohon, di cambuk dan di tendang. Mereka juga mengalami
kekerasan psikis seperti misalnya di kurung di kamar mandi, tidak di beri makan, di
cacai maki, di hina, di olok-olok, dianggap bodoh dan di bentak-bentak. Kekerasan
seksual, mulai dari di colek bagian-bagian tubuh tertentu hingga perkosaan juga
terjadi di lingkungan keluarga. Tradisi menjodohkan dan mengawinkan anak
perempuan sejak usia dini yang biasa di sebut pemaksaan perjodohan juga masih
terjadi di tingkat keluarga di beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan terhadap anak
berbasis tradisi lain nya yang sampai saat ini masih di praktekkan di sebagian daerah
Papua adalah pemotongan ruas jari pada saat orang tua meninggal dunia dan jual
beli anak. Dari dalam rumah mereka pula orang tua anak-anak biasa memaksa anak-
anak untuk bekerja. Mereka dipaksa untuk bekerja di warung remang-remang,
mengamen, dan mengemis.18
         Kekerasan juga dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupun
sekolah khusus seperti pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti di lempar
dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul tangan nya dengan mistar besi
panjang, di strap di depan kelas, dan di jemur di lapangan upacara sering dialami
oleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (corporal punishment) masih
menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Mulai dari disuruh push up
puluhan kali, lari mengelilingi lapangan upacara, hingga pemukulan.
         Sekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh
murid laki-laki kepada murid perempuan, demikian pula guru terhadap murid
perempuan.19
         Bagi anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum, pengalaman
menghadapi penyidik di kantor polisi merupakan catatan tersendiri. Pada saat
penyidikan berlangsung, anak-anak sering di pukul, di bentak-bentak, dan di paksa
untuk mengaku. Penyidikan di kantor polisi biasa dilakukan tanpa kehadiran
pendamping atau pembela hukum sehingga anak-anak mengalami tekanan psikis.
Kekerasan polisi terhadap tersangka anak terjadi di kantor-kantor kepolisian yang
tidak memiliki Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK). Di dalam institusi ini anak-anak
di tahan bersama-sama dengan tahanan dewasa, dalam ruang tanpa penerangan
yang cukup dan perasaan ketakutan yang luar biasa.20
         Institusi Negara lain yang masih mempraktekkan kekerasan terhadap anak
adalah penjara anak ( LAPAS). Anak didik LAPAS mendapatkan hukuman fisik

17  Lihat Antarini Arna, Summary Executive, Hasil Konsultasi Anak Propinsi dan Nasional Tentang
Kekerasan Terhadap Anak
18 ibid
19 ibid
20 ibid




Kertas Posisi 2006                                                                           5
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
berupa dipukul dengan karet timba, di tendang, di jemur di lapangan terbuka, dan di
masukkan ke ruang isolasi. Kekerasan terhadap anak di LAPAS utamanya dilakukan
oleh penjaga LAPAS, namun dalam hal tidak terjadi pemisahan penghuni anak dan
dewasa, maka berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dapat dilakukan
oleh penghuni dewasa terhadap anak.21
        Kekerasan juga dialami oleh anak-anak yang terpaksa harus bekerja baik di
dalam rumah tangga maupun di tempat lain. Anak-anak yang bekerja dalam rumah
tangga pada umumnya mengalami kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya
termasuk dipukul dengan besi panas, di siram air panas, di seterika, dan tidak di beri
makan. Di tempat kerja lain seperti di jermal, di pabrik, dan industri rumah tangga
terjadi eksploitasi fisik oleh majikan dan mandor, artinya dengan beban kerja yang
cukup berat, anak-anak tidak di beri waktu untuk istirahat dengan cukup. Di
lingkungan kerja anak-anak mengalami penghinaan dengan di bentak-bentak dan di
cerca dengan kata-kata kotor.22
        Satu area yang belum di sebutkan diatas dan menjadi tempat terjadinya
kekerasan terhadap anak tanpa dapat di control adalah jalanan dan lingkungan
komunitas. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di jalanan dan lingkungan
komunitas dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk aparat Negara yang secara
spesifik di identifikasi sebagai petugas trantib ( ketentraman dan ketertiban), Satpol
PP (satuan polisi pamong praja). Dalam setiap razia, penggusuran dan “street
cleansing” anak-anak jalanan dan anak-anak yang dilacurkan di jalanan menjadi
sasaran kekerasan. Anak-anak mengalami intimidasi dan ancaman, pemukulan, caci
maki dan hinaan dari aparat Negara tersebut. Kecuali itu, anak-anak juga menjadi
sasaran kekerasan preman jalanan, pengemudi dan awak angkutan umum perkotaan
serta waria. Anak laki-laki yang hidup di jalanan mengalami kekerasan seksual
berupa tindakan sodomi dan dipaksa melakukan oral seks , dipalak (dipaksa
menyerahkan uang) dan diancam oleh preman jalanan. Anak-anak perempuan
mengalami pelecehan seksual perkosaan, dan exploitasi seksual untuk kepentingan
komersial dan rekreasi orang dewasa.23

Kekerasan dalam Pendidikan

        Dilihat dari kacamata waktu dan strata kehidupan, pendidikan mengandung
nuansa kebertingkatan. Disatu pihak, karena merupakan sebuah proses maka
pendidikan memuat pentahapan. Dilain pihak, karena ada pendidik dan ada peserta
didik, maka pendidikan mengenal perbedaan status. Karena kenyataan, pendidikan
amat rentan terhadap kekerasan. Oleh karenanya bagaimana pentahapan waktu dan
perbedaan strata kestatusan itu harus dikelola, sehingga pendidikan mampu menjadi
sarana pemberdayaan, pengayaan dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan,
seperti kemerdekaan, hormat pada pribadi dan keadilan. 24
        Dalam bidang pendidikan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana menjadi
thesis Galtung terjadi melalui praktik-praktik dan pelaku yang berbeda. Untuk
melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang pendidikan memerlukan
tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. Dari segi tinjauan
ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segala
unsur yang membentuk pendidikan. Kecuali pelaku utama pendidik dan peserta

21 ibid
22 ibid
23 ibid
24 Francis Wahono, Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam Gelombang

Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia, Yogyakarta, Insist Press, 2003, hal. 232




Kertas Posisi 2006                                                                                    6
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode
pendidikan. Lain dari tinjauan ekonomi-sosial, tinjauan teknologi-manajerial
membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 (tiga) unsur : kerangka, pranata, dan
kurikulum. Kalau tinjauan teknologi-manajerial melihat ketiga unsur tersebut secara
terpisah, maka tinjauan ekonomi-sosial melihatnya sebagai unsur yang saling
berkaitan. Maka kalau berbicara mengenai unsur pendekatan pendidikan kendati
maksud utama adalah kerangka, kita tidak dapat memisahkannya dari pranata dan
kurikulum. Kalau kita berbicara mengenai unsur sistem pendidikan kendati maksud
yang kita utamakan adalah pranata, kita tidak dapat memisahkannya dari kerangka
dan kurikulum. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai unsur metode
pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah kurikulum, kita tidak dapat
memisahkannya dari kerangka dan pranata. 25
       Unsur-unsur pokok bangunan pendidikan, selain pelaku utama yakni
pendidik dan peserta didik, juga meliputi kerangka, pranata, dan kurikulum
pendidikan. Pendidik dapat dapat terdiri dari dosen, guru, pemimpin, orang tua,
media massa, orang dewasa, dan masyarakat pada umumnya. Peserta didik dapat
mencakup anak-anak, remaja, rakyat, dan berbagai lapisan serta golongan
masyarakat. Kerangka pendidikan adalah visi, misi, filsafat, dan berbagai teori-teori
dasar pendidikan serta acuan undang-undang dan peraturannya. Pranata pendidikan
adalah sarana-sarana pendidikan, gedung, lapangan, tempat pertemuan, konteks
masyarakat, alat-alat peraga, buku-buku, jurnal, berbagai produk media massa,
laboratorium sampai kepada sumber budget pendanaannya. Kurikulum pendidikan
adalah berbagai isi – baik itu nilai terumus dan tertindak – serta ilmu pengetahuan
yang dikelola dan disampaikan secara sistematik. Kelima unsur tersebut diikat oleh
tinjauan ekonomi sosial sebagai pendekatan, sistem, dan metode. 26
       Apabila pendekatan Galtung dijadikan pisau analisis maka kekerasan
langsung terjadi pada unsur bangunan pendidikan yakni pelaku utama pendidikan.
Kekerasan ini bersifat horisontal, individu vis a vis individu yang lain. Bentuk
kekerasan struktural dan kultural terjadi pada unsur selain unsur pelaku utama
pendidikan. Kekerasan ini mewujud dalam kerangka pendidikan, pranata
pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Kekerasan ini bersifat vertikal karena
melibatkan negara melalui aparatus, institusi, dan kebijakan vis a vis masyarakat.
Keterkaitan antar unsur tersebut tergambar dalam diagram berikut :




25   ibid, hal. 238
26   ibid




Kertas Posisi 2006                                                                 7
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
                                           Pendidik



                                                                       Pendekatan
                                                                        Top Down


                 Kerangka                 Kurikulum                        Pranata



                                                                      Sistem Militer
                                                                      Metode Anjing


                                      PESERTA DIDIK

                                                                       Pendekatan
                                                                       Bottom up

                                           Pendidik
                 Kerangka                                                  Pranata



                                                                      Sistem Petani
                                                                      Metode Ayam

                                          Kurikulum




                                             Gambar 2 :
                            Pendidikan di Indonesia : Kini dan Mendatang
                                  Sumber : Francis Wahono, 2003

       Diagram di atas menggambarkan bagaimana bangunan pendidikan selama ini
justru cenderung ikut memperlancar praktik-praktik kekerasan. Peserta didik
menjadi titik pertemuan antara dua bagian. Bagian pertama adalah bagian atas dari
diagram, yang melukiskan keadaan bangunan pendidikan masa kini. Bagian kedua
adalah bagian bawah dari diagram yang menggambarkan keadaan bangunan
pendidikan masa yang akan datang.27
       Diagram bagian atas secara simbolik tergambarkan bagaimana peserta didik
berada pada strara paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari
kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sementara
pendidik dalam berhubungan dengan peserta didik, enggan melakukan secara
langsung tetapi bersembunyi dibalik kurikulum. Artinya, selama ini situasi dan
kondisi, pengalamanm dan daya kembang serta daya serap peserta didik sangat tipis
untuk menjadi masukan dan ikut merubah kerangka, kurikulum dan pranata
pendidikan. Dari tinjauan ekonomi-sosial, pendekatan pendidikan seperti ini disebut
pendekatan top down, dari atas ke bawah, mendikte. Pendekatan seperti ini
berasumsi bahwa pendidik adalah pusat kebenaran dan pengetahuan, lebih bermoral
dan pandai, sehingga tidak dapat dibantah. Sistem pendidikan ini yang cocok
dengan pendekatan ini adalah sistem pendidikan militer, disiplin seragam, ketat
ideologi, disiplin perintah tanpa boleh banyak bertanya. Sebagai konsekuensinya,

27   ibid, hal. 239




Kertas Posisi 2006                                                                     8
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
metode pendidikan yang dipakai adalah metode anjing. Sebagaimana tuan dan
anjing, anjing dididik oleh tuannya dengan sistem reward dan punishment agar si
anjing menjadi setia dan tunduk pada tuannya. Pendekatan top down, sistem militer,
dan metode anjing yang selama ini cenderung dipakai dalam sistem pendidikan kita
telah menjadikan lembaga kependidikan lebih dipakai sebagai penghantar
kekerasan.28
        Pada bagian kedua dari diagram, terlihat bahwa unsur peserta didik diusung
di atas dan menjadi pusat kegiatan pendidikan (bottom up approuch). Unsur
kurikulum, pada bagian ini, tidak langsung mendiktepeserta didik, melainkan sampai
pada peserta didik hanya melalui penggrapan dan penjiwaan pendidikan. Kurikulum
tidak langsung menjadi ujung tombak pendidikan, ujung tombaknya tetap pendidik.
Pendekatan ini tidak menjadikan kerangka dan pranata pendidikan, termasuk
penyelenggara pendidikan tidak menjadi penentu pendekatan, sistem, dan metode
pendidikan. Melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konteks
keberadaan peserta didik. Dari segi sistem pendidikan ini mempertemukan peserta
didik dengan pendidik secara langsung.29
Pendidikan ini dinamakan pendidikan sistem petani. Sebagaimana petani
menghadapi dan memperlakukan tanamannya sesuai dengan konteks kehidupannya
di alam. Dari segi metode pendidikan semacam ini disebut pendidkan metode ayam,
sebagaimana induk ayam memperlakukan anak-anaknya. Induk ayam tidak pernah
mendikte anak ayam agar setia. Sang induk menginginkan mendewasakan,
memandirikan anak-anaknya. Pendekatan pendidikan yang bottom up dengan
sistem petani dan metode ayam akan mampu menciptakan pendidikan yang nol
kekerasan. Pendidikan harus mampu memberdayakan sekaligus mengayakan peserta
didik, tetapi juga harus menjauhkan dari kecenderungan pelanggaran hak asasi
manusia.30

Pelaku Kekerasan dan Korban Kekerasan Dalam Bidang Pendidikan

Kekerasan Langsung di Sekolah Dampak Dari Kekerasan Struktural dan
Kekerasan Kultural

        Memetakan pelaku kekerasan dalam bidang pendidikan jika mengacu pada
pendekatan Galtung menghasilkan 3 (tiga) pelaku tindak kekerasan yakni individu,
institusi, dan Negara. Masing-masing pelaku berbeda motivasi, tujuan, dan
manifestasi tindak kekerasannya. Dalam perspektif Camarian ketiga pelaku terlibat
langsung tidak langsung dalam melanggengkan terjadinya kekerasan spiral.
        Dalam konteks system pendidikan nasional, Francis Wahono membagi 2
(dua) tinjauan untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang
pendidikan yakni tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial.
Dari segi tinjauan ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan
adalah segala unsur yang membentuk pendidikan. Kecuali pelaku utama pendidik
dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan
metode pendidikan. Lain dari tinjauan ekonomi-sosial, tinjauan teknologi-manajerial
membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 (tiga) unsur : kerangka, pranata, dan
kurikulum.
        Kedua tinjauan tersebut menempatkan Negara sebagai pelaku utama
kekerasan dalam bidang pendidikan baik dari segi ekonomi-sosial maupun dari segi

28 ibid
29 ibid, 240
30 ibid, 241




Kertas Posisi 2006                                                               9
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
teknologi-manajerial. Tindakan kekerasan tersebut mewujud melalui kebijakan yang
ditetapkan oleh Negara dalam mengurus pendidikan warga negaranya. Kurikulum
pendidikan yang ditetapkan oleh Negara dapat menjadi contoh kasus untuk melihat
kekerasan yang dilakukan oleh Negara.
        Sejak kurikulum yang pertama (kurikulum 1968) hingga yang kelima
(kurikulum 2004/Kurikulum Berbasis Kompetensi), ada degenerasi dalam hal tujuan
utama kegiatan pendidikan. Itu antara lain terlihat dari semakin etatifnya praksis
pendidikan. Praksis pendidikan semakin tidak berorientasi pada anak , tetapi lebih
pada impuls kepentingan politik praktis. Setiap pergantian kekuasaan terjadi
perubahan kurikulum. Padahal, setiap perubahan berdampak pada praksis
pendidikan.31 Penerapan kurikulum secara sentralistik dalam konteks sosiologi,
lebih kurang sejalan dengan paradigma struktur sosial, di mana sekolah merupakan
unit pendidikan yang keberadaannya dipandang dan diperlakukan hanya sebagai
pelaksana ketentuan dari kekuatan atau struktur di luar dirinya. Paradigma ini
memang pernah populer dan digunakan sebagai acuan pembangunan berbasis
industri di berbagai negara, namun kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak
memberikan hasil memuaskan, bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif.
Salah dampaknya adalah maraknya tindak kekerasan di sekolah-sekolah.32
Kurikulum sebagai bagian dari system pendidikan berada dalam locus kewenangan
pemerintah. Namun kurikulum hanya menjadi perpanjangan kepentingan politik
negara.
        Kondisi ini diungkapkan Darmaningtyas dalam bukunya "Pendidikan pada
dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)" (1999) mengemukakan
bahwa pendidikan Indonesia sejak masa Orde Baru merupakan alat kekuasaan dan
bersifat militeristik. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan penyeragaman pakaian
sekolah SD-SLTA dan sentralisasi kurikulum. Darmaningtyas mengemukakan bahwa
sentralisasi kurikulum merupakan kerangka politik untuk menyeragamkan pola
pikir, sikap dan cara bertindak siswa. Hal senada juga diungkapkan Elias Kopong
melalui disertasi doktornya An Exploratory Study of Curriculum Implementation in
Indonesia (1995) menemukan bahwa dalam kurikulum sentralistis ini kebhinnekaan
yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia terabaikan dan berakibat tercerabutnya
siswa dari praktik budaya dan kebutuhan riil siswa di tempat tinggalnya. 33 Dampak
kurikulum yang sentralistik dirasakan oleh tenaga pengajar dalam menggawangi
proses belajar mengajar di sekolah. Karena padatnya materi pelajaran yang harus
diberikan kepada peserta didik ditambah standar penilaian nasional mengakibatkan
pola ajar yang diterapkan dalam sekolah cenderung sentralistik, tidak dialogis, dan
berpotensi terjadinya tindak kekerasan. Kasus-kasus berikut merupakan bukti
proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah melahirkan tindakan kekerasan.




31 Lihat ST Sularto, Praksis Pendidikan Minus Visi : Catatan atas “Bongkar Pasang” Kurikulum, Kompas,
Suplemen 60 Tahun Indonesia Merdeka, 16 Agustus 2005, hal. 53. Fuad Hasan mengemukakan bahwa
pendidikan yang baik tidak menyebabkan individu terangkat akarnya dan tidak pula terasing dari ranah
budayanya sendiri. Ini tidak berarti pendidikan harus menjadikan individu sepenuhnya terpasung dalam
ranah budayanya sendiri. Pendidikan yang baik mestinya berhasil membentangkan cakrawala yang
memperkenalkan individu pada nilai-nilai baru. Exposure individu terhadap cakrawala baru itu dapat
berfungsi sebagai layar proyeksi bagi aktualisasi dirinya, lihat Fuad Hasan, Catatan Sekitar Masalah
Pendidikan, www.kompas.com, 28 Februari 2000.
32 Lihat AJE Toenlioe, Desentralisasi Kurikulum dan Evaluasi Belajar, www.kompas.com, 8 Desember 2003
33 Lihat Iwan Jazadi, Mencermati Perubahan Paradigma Pendidikan Indonesia, www.kompas.com, 25 Februari

2003




Kertas Posisi 2006                                                                                 10
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
        Kasus 1 :
        Namanya Alan Anarki, usianya 8 tahun, siswa kelas IV SD. Anak ini
        kebetulan tidak bisa perkalian tujuh. Karena tidak bisa perkalian inilah maka
        teman-teman sekelasnya yang jumlahnya 29 orang diminta memukuli Alan
        dengan mistar. Penyiksaan ini membuat Alan terkencing dan muntah.
        Penyiksaan ini atas perintah gurunya sendiri.34

        Kasus 2 :
        Gara-gara tidak mengerjakan mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) 8
        (delapan) siswa Kelas IV SD dihukum di depan kelas dalam keadaan setengah
        bugil. Mereka berjalan dengan terseok-seok karena celana dan rok seragam
        mereka melorot sampai batas mata kaki. Hukuman ini merupakan perintah
        langsung sang guru.35

        Tindak-tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh factor-faktor berikut :
pertama, kurikulum pendidikan yang cukup padat dan sarat beban, menyebabkan
anak harus belajar berbagai hal dalam waktu yang ditentukan. Kurikulum yang ada
sangat memaksa anak untuk mengikuti dan mengejar pencapaian kurikulum,
walaupun apa yang diinginkan kurikulum belum tentu relevan dengan cita-cita anak.
Kedua, pengajar saat ini sangat sarat dengan persoalan. Pengajar sebagai pemegang
kunci (key person), dalam kenyataannya tidak layak mengajar dan mendidik di
sekolah. Intelektualitas pendidik yang rendah namun dipaksa mengejar target
kurikulum.36
        Lebih jauh, pergulatan hidup yang berat membuat sebagian pendidik belum
mampu mengelola emosi negative sehinga harus mengumpat di kelas, mengasihani
diri sendiri, atau memperlakukan peserta didik dengan kasar.37 Dalam titik ini negara
dikatakan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rangka menjalankan tugas dan
fungsi pemerintah. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya
kekerasan dalam bentuk indoktrinasi, kebijakan serta bentuk represif lainnya.38
Ideologi yang mendasari penyusunan kurikulum sangat menentukan perilaku
masyarakatnya dan arah kemajuan atau kemunduran bangsa.39
        Kebijakan penetapan kurikulum pendidikan yang mengakibatkan terjadi
tindak kekerasan di sekolah merupakan bentuk kekerasan struktural. Kekerasan
struktural dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang
tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Kekerasan
ini beroperasi melalui (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural
(masyarakat). Perbuatan kekerasan apalagi yang struktural tidak harus selalu dengan
menggunakan secara fisik. Ia bisa berupa sesuatu yang non-fisik, yang psikologis
berupa stigmatisasi, yang kultural, yang sosial, yang ekonomis dengan diskriminasi
ethnis, yang struktural, bahkan dari yang berwajib / berkuasa secara psikis, sampai
pada yang bersifat naratif.40 Kekerasan struktural ini berbentuk eksploitasi sistematis
disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat

34 Lihat Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, Yogyakarta, Insist Press, hal. 104
35 ibid
36 Tabrani Yunis, Ramai-Ramai Menyiksa Anak di Sekolah, dalam KALINGGA, Edisi, Maret-April 2004,

Medan, PKPA, 2004, hal. 4-5
37 Anita Lie, Guru, Bukan Sekedar Operator Kurikulum, dalam Basis , No. 07-08, Juli-Agustus 2005,

Yogyakarta, Yayasan BP Basis, hal. 16
38 Lihat Justin Sihombing, op.cit , hal. 20
39 Anita Lie, op.cit, hal. 17
40 Lihat J.E. Sahetapy, Kekerasan Struktural, www.khn.go.id




Kertas Posisi 2006                                                                            11
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Oleh
karenanya, kekerasan jenis ini lebih tersembunyi dan lebih berbahaya tentu.
Ketidakadilan, kebijakan yang menindas, perundang-undangan yang diskriminatif
adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan Struktural termanifestasi
dalam bentuk ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan hidup.41
Kasus-kasus di atas menempatkan tenaga pendidik sebagai pelaku (perpretator)
tindak kekerasan. Dalam pendekatan Galtung, kekerasan ini merupakan bentuk
kekerasan langsung di mana peserta didik menjadi korban tindak kekerasan (victim
of violence) akibat penerapan kurikulum pendidikan.
        Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh
masyarakat bahkan orang tua dari peserta didik karena tindak kekerasan tersebut
merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman apapun bentuknya
bagi peserta didik, dalam jangka pendek, akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi
dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar
atau bahkan sekolah. Pada akhirnya peserta didik tinggal kelas atau berhenti sekolah.
Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak
menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan.42 Kekerasan merupakan
operasionalisasi dari pola asuh authoritarian. Pengajar authoritarian berusaha untuk
menentukan, mengontrol dan menilai tingkah laku dan sikap-sikap anak sesuai
dengan yang ditentukan, terutama sekali berdasarkan standar-standar yang absolut
mengenai perilaku. Pengajar ini menekankan nilai kepatuhan yang tinggi terhadap
kekuasaan atau kewenangannya dengan menghukum, memaksa dengan kuat untuk
mengekang ‘kehendak diri’ anak bila perilaku dan keyakinan-keyakinan anak
bertentangan dengan apa yang dipandang benar menurut keyakinan dirinya.
Dampak pola pengasuhan authoritarian adalah anak menjadi penakut, cemas atau
gelisah, suka murung, tidak bahagia, mudah tergganggu dan suka mengganggu,
permusuhan secara pasif dan menggunakan tipu daya, mudah stres atau tegang,
mudah dongkol dan menarik diri dari masyarakat, serta tidak terarah.43
        Perspektif Galtung memandang bahwa baik kekerasan struktural maupun
kekerasan langsung bersumber pada kekerasan cultural. Kekerasan kultural adalah
kekerasan yang melegitimasi terjadinya Kekerasan Struktural dan Kekerasan
Langsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap wajar saja terjadi
(diterima) oleh sebuah masyarakat.44 Ketiga jenis kekerasan ini saling berhubungan
satu sama lain dalam hubungan sebab-akibat. Menurut Galtung, sumbernya ada
pada Kekerasan Kultural (atau lebih tepat: Kultur Kekerasan) yang melegitimasi
terjadinya Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung. Dengan kata lain,
Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung berlangsung karena ‘disahkan’ oleh
Kekerasan Kultural.45 Istilah kekerasan kultural disini meliputi aspek-aspek budaya
dan ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, dan




41 Lihat John Bamba, Mengayau atau Perang ? Fenomenologi Kekerasan Antar Etnis di Kalimantan Barat, makalah
untuk Seminar Dalam Rangka Kampanye Melawan Diskriminasi Ras, Etnis, Agama, Jender, Xenophobia
dan Bentuk-Bentuk Intoleransi Lainnya "HindariKekerasan. Hentikan Diskriminasi. Kita Semua Manusia"
di Pontianak 18 September 2001 kerjasama Komnas HAM-Insitut Dayakologi
42 Syamsuarni, Hukuman di Sekolah dan Hak Anak atas Pendidikan, dalam Kalingga, Edisi Maret-April 2004,

Medan, PKPA, hal. 14
43 John Th Ire, mengutip penelitian Baumrind dalam Lerner & Hullsch, dalam Anakmu Bukanlah Anakmu,

www.indomedia.com/poskup/2005/11/09/edisi09/0911pin1.htm
44 ibid
45 ibid




Kertas Posisi 2006                                                                                     12
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
ilmu pengetahuan yang melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.46Gambar
lingkaran ketiga bentuk kekerasan :

                                             Kekerasan
                                              Kultural




               Kekerasan                                                  Kekerasan
               Langsung                                                   Struktural



                                    Sumber: John Th Ire, 2005

       Pemukulan, penghinaan, pengucilan, jika itu dilakukan kepada anak selalu
ada rasionalisasinya entah untuk pendidikan, untuk pendisiplinan atau malah
dianggap untuk kebaikan. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak-anak
sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan dan penghukuman fisik sebagai proses
pembelajaran dalam hidupnya. Bahkan, kebisuannya diartikan sebagai kerelaan
menerima kekerasan. Anggapan ini mencerminkan adanya relasi yang dominatif
antara orang dewasa dan anak yang pada gilirannya salah satu pihak dapat
memamerkan kuasa atau dominasinya kepada pihak lain yang dianggap lebih
lemah.47
       Fenomena tersebut mendeskripsikan bahwa kekerasan kultural dan
kekerasan struktural merupakan akar dari kekerasan langsung. Dengan kata lain
bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terjadi di sekolah seperti pemukulan,
penganiayaan, dan penghukuman yang lain merupakan buah-buah dari kekerasan
kultural dan struktural. Fenomena kekerasan langsung ini nampak dalam gambar di
bawah ini :

                                             Kekerasan
                                             Langsung




               Kekerasan                                                  Kekerasan
               Struktural                                                  Kultural



                                    Sumber: John Th Ire, 2005


46Johan Galtung, op. cit, hal. 443
47Lihat Antarini Arna, Analisis Konsultasi Anak Nasional : Kekerasan Terhadap Anak: Agresi Terhadap
Martabat Kemanusiaan Anak




Kertas Posisi 2006                                                                              13
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
Kekerasan di Lingkungan Sekolah : Akar Masalah dan Sumbernya

        Berdasarkan hasil diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kekerasan di
lingkungan sekolah dalam Konsultasi Anak Nasional tentang kekerasan terhadap
anak48, bentuk-bentuk kekerasan yang sering diterima oleh peserta didik, yakni :49

     1.   Diskriminasi terhadap anak dengan kebutuhan khusus
     2.   Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar (terutama laki-laki)
     3.   Kekerasan mental/psikis
     4.   Kekerasan fisik

        Maraknya tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah
juga menjadi sorotan CRC Committee pada 35th session dalam Consideration of
Report Submitted By States Parties under article 44 of The Convention. Khusus
dalam Concluding Observation CRC Committee on Indonesia paragraph 41
dikatakan angka anak menjadi korban tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan
dan pengabaian, termasuk pelecehan seksual di sekolah, tempat-tempat umum,
lembaga pemasyarakatan, dan keluarga masih tinggi. Terkait dengan permasalahan
ini dalam paragraph 42, CRC Committee merekomendasikan untuk mengembangkan
upaya-upaya yang ditujukan guna memecahkan masalah tersebut dan memastikan
bahwa terdapat system nasional untuk menerima, memantau, dan menginvestigasi
pengaduan-pengaduan serta mengusut kasus tersebut. Kemudian memastikan para
pelaku tindak kekerasan tersebut sepatutnya dituntut.
        Penghukuman fisik (corporal punishment) yang sering terjadi di lingkungan
sekolah sebagaimana diurai di atas juga mendapat sorotan dari CRC Committee
menyatakan bahwa penghukuman fisik masih secara meluas terjadi dalam keluarga
dan sekolah, secara cultural diterima dan disahkan menurut hukum.50 Terkait
dengan masalah ini CRC Committee merekomendasikan untuk merubah peraturan
perundang-undangan guna melarang penghukuman fisik di mana pun, termasuk di
rumah, sekolah, dan panti anak.51 Penghukuman fisik dapat dikategorikan sebagai
bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia
sebagaimana diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang melarang melakukan
penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan
merendahkan martabat.
        Dalam kaitan ini perlu dibedakan unsur-unsur pokok penyiksaan dengan
perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
Perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat
memang berbeda intensitas penderitaan yang diderita korban dibandingkan dengan
penyiksaan. Tindakan yang dikualifikasikan sebagi penyiksaan memang sangat
spesifik unsur-unsur tindak pidananya. Unsur yang paling spesifik adalah alasan
yang memotivasi penyiksaan dalam rangka memperoleh informasi atau pengakuan
darinya atau pihak ketiga, namun perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak

48  Konsultasi Anak Nasional tentang Kekerasan diikuti oleh anak-anak yang mewakili 17 propinsi yang
terdiri dari : (1) Jabotabek; (2) Lampung; (3) NTT; (4) NAD; (5) Banten; (6) Sulawesi; (7) Jawa Tengah; (8)
Kalimantan Barat; (9) NTB-Mataram; (10) Sulawesi Barat; (11) Jawa Barat; (12) Maluku; (13) Palu; (14)
Jawa Timur; (15) Maluku Utara; (16) Sumatera Selatan; (17) Papua
49 Lihat Laporan Konsultasi Anak Terhadap Kekerasan Tingkat Propinsi dan Nasional
50 Lihat paragraph 43 : The Committee is deeply concerned that corporal punishment in the family and in schools is

widespread, culturally accepted and still lawfull.
51 Lihat paragraph 44 yang menyatakan Amend its current legislation to prohibit corporal punishment everywhere,

including in the family, shools and childcare settings




Kertas Posisi 2006                                                                                            14
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
manusiawi, dan merendahkan martabat berkembang dalam praktik-praktik
pengadilan (yurisprudensi).
        Terkait dengan persoalan ini, Pengadilan Eropa untuk HAM menyatakan
dalam kasus Tyrer (1978) bahwa tingkat penderitaan yang membenarkan
penggunaan istilah “tidak manusiawi” lebih tinggi dari pada kata “merendahlan
martabat”. Karenanya tampak ada skala perbuatan yang menyakitkan hati, yang
dimulai dari menurunkan martabat, meningkat menjadi tidak manusiawi, dan
akhirnya mencapai tingkat penyiksaan.52
        Perbedaan selanjutnya dibuat antara perlakuan yang merendahkan martabat
disatu pihak dan hukuman yang merendahkan martabat dilain pihak. Perlakuan yang
merendahkan martabat seharusnya tidak diterapkan dalam situasi yang
merendahkan martabat yang disebabkan oleh factor-faktor ekonomi dan sosial
secara umum. Dengan demikian perlakuan pasti merupakan tindakan khusus yang
dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghina korban.53
Dalam hal ini terdapat motivasi dari pelaku untuk menempatkan korban dalam
kekuasaannya. Artinya relasi kekuasaan akan dijadikan sarana untuk :

     1. mempertahankan status quo kekuasaan yang dimilikinya
     2. mempertontonkan kekuasaan yang dimiliki kepada korban
     3. mengendalikan korban sesuai kehendaknya

        Dalam konteks system pendidikan kekinian, meminjam analisis Francis
Wahono di atas, peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik
menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata
pendidikan. Sistem pendidikan ini menganut       “banking concept of Education.” .
Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-
sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka pasif dan hanya mendengar,
mengikuti, mentaati dan mencontohi para guru. Praktek pendidikan seperti itu,
dalam perspektif Paulo Freire tidak saja bersifat menjinakkan, tetapi bahkan lebih
jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan.54            Kondisi demikian
menempatkan peserta didik benar-benar berada di bawah kendali sekolah saat
pengajar berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti. Konsep ini dikatakan Satre
sebagai konsep pendidikan yang ‘mengunyah’ (digenstive) atau memberi makan
(nutritive) di mana pengetahuan ‘disuapkan’ oleh pengajar kepada peserta didik
untuk ‘mengeyangkan mereka’. Teori dan praktik pendidikan seperti ini mengabdi
kepada tujuan-tujuan yang disusun oleh para pendidik dengan menempuh cara yang
seefisien mungkin. Kekerasan diawali dari sini karena pendidikan gaya bank
menghalalkan dipakainya kekerasan untukmenertibkan dan mengendalikan para
peserta didik.55 Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang bertaut erat
dengan system klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metode
pembelajaran bergaya bank. Penyebab internal ini ditambah oleh rangsangan sekolah
yang melihat kualitas ditentukan oleh bagaimana membuat peserta didik untuk
berada terus menerus dalam kurikulum yang tidak manusiawi dengan jadwal yang
amat ketat.56

52 Lihat Yoram Dinstein, Hak atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan dalam Hak-Hak Sipil dan Politik :
Esai-esai Pilihan, Editor Ifdhal Kasim, Jakarta, Elsam, 2001, hal.
53 ibid
54 Lihat Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran

Kritis, Yogyakarta, REaD Book, 2000, hal. 38
55 Lihat Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, Yogyakarta, Insist Press, 2004, hal. 120
56 ibid, hal. 122-123




Kertas Posisi 2006                                                                                    15
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
        Sebagai antitesis Freire selanjutnya mengembangkan suatu pendidikan yang
tidak saja mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan, serta
meletakan dasar konsep pendidikan yang memposisikan justru murid sebagai subjek
pendidikan dengan tidak saja memperkenalkan berbagai metodologi dan praktek
hubungan pendidikan yang bersifat membebaskan, namun juga membangkitkan
kesadaran kritis warga belajar terhadap ketidak adilan sistemik.57
        Mengingat locusnya berada pada lembaga pendidikan (sekolah), maka
pelaku-pelaku tindak kekerasan biasanya secara relative menempati posisi yang lebih
dibandingkan dengan korban. Berdasarkan hal ini peserta Konsultasi Nasional
mengidentifikasi pelaku kekerasan di sekolah sebagai berikut :58

     1.    Bapak Guru
     2.    Ibu Guru
     3.    Kepala Sekolah
     4.    Guru BP
     5.    Pelatih
     6.    Penjaga Sekolah
     7.    Teman sekelas
     8.    Kakak Kelas
     9.    Pelatih paskibraka
     10.   Ketua Kelas
     11.   Wali Kelas

        Para pelaku kekerasan ini dalam perspektif Camarian merupakan buah dari
bekerjanya ketidakadilan sosial sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional
mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang
mendorong terjadinya tindak kekerasan, salah satunya melalui penerapan kurikulum
pendidikan.
        Di samping penetapan kurikulum, politik anggaran public dapat pula
dijadikan analisis untuk melihat sampai sejauh mana Negara melakukan kekerasan
dalam bidang pendidikan. Komitmen yang rendah dari Pemerintah untuk mengurusi
pendidikan yang menjadi hak asasi warga negaranya, tercermin dalam besaran
alokasi anggaran untuk sector pendidikan yang sangat kecil merupakan bentuk
kekerasan struktural dan pelanggaran HAM melalui pembiaran (acts by omission).59
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan
pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN
dan APBD, paling tidak sector pendidikan dialokasikan sebesar 80 trilyun dari total
APBN yang besarnya mencapai 300 trilyun. Namun realitanya sampai tahun 2005
ini dalam APBN P Pemerintah belum memenuhi kewajiban konstitusionalnya
karena sector pendidikan hanya didanai 30 trilyun atau sekitar 10% dari total APBN
sebesar 322 trilyun.60 Realiasi alokasi anggaran 20% untuk sector pendidikan
disepakati baru pada tahun 2009 jika mendasarkan perjanjian antara pemerintah
dengan DPR. Kesepakatan seperti ini merupakan bentuk konspiratif eksekutif dan
legislative yang mengakibatkan terabaikannya pemenuhan hak atas pendidikan.
        Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan memang tidak terlepas dari
tersedotnya APBN untuk melunasi utang luar negeri yang setiap tahunnya rata-rata

57 Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis,
hal.
58 Konsultasi Anak Nasional tentang Kekerasan
59 Lihat Maastricht Guideline untuk pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
60 Lihat Isadi, Analisa APBN-P dan Pendidikan, www.kau.or.id




Kertas Posisi 2006                                                                                  16
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
hampir 1/3 dari total APBN.61 Terbukti untuk sector pendidikan, ternyata dalam
APBN 2006 anggaran Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan Rp 34,5 triliun
dan anggaran pendidikan di Departemen Agama Rp 5,6 triliun atau baru sekitar 10
persen dari belanja pemerintah pusat.62 Lebih ironis lagi alokasi APBN lebih
diprioritaskan untuk menutupi kejahatan perbankan yang jumlahnya 60 trilyun.
Padahal menurut seorang ekonom untuk menggratiskan pendidikan dasar cukup
dialokasikan dana sebesar 10 trilyun saja.63
        Akibatnya sampai saat ini mengakibatkan bangunan ruang kelas SD yang
sudah ada dari 801.216 maka 168.655 atau hampir 21% rusak berat, terdapat
1.469.596 anak usia sekolah kekurangan gizi. Di samping itu, saat ini masih terdapat
30% penduduk usia sekolah (44 juta jiwa) di 177 kabupaten yang tidak terlayani
pendidikannya atau putus sekolah. Penduduk yang buta aksara berkisar 10% dari
penduduk Indonesia (18,5 juta). Lebih lanjut, yang mengalami melek huruf pun
mengalami problem kemampuan yang menurut riset International Education
Achievement, bahwa kemampuan membaca siswa SD Indoneisa berada di urutan
paling bawah yakni 38 dari 39 negara.64 Data-data ini menegaskan bahwa
merosotnya indeks pembangunan manusia pada urutan 112 dari 175 negara (paling
rendah di Asia) memang terkait dengan rendahnya komitmen pemerintah untuk
mengurusi hak pendidikan warga negaranya. Jajak pendapat KOMPAS,
membuktikan pasifnya perlindungan pemerintah dalam persoalan HAM, khususnya
hak yang membutuhkan peranan aktif pemerintah (positive right). Berdasarkan jajak
pendapat tersebut, responden yang menyatakan penikmatan hak mendapatkan
pendidikan tidak memadai sebesar 54,3 persen.65
        Terkait dengan hal tersebut, CRC Committee dalam paragraph 61
menguatkan kembali carut marutnya kondisi pendidikan di Indonesia. Permasalahan
yang tetap menjadi sorotan sebagai berikut :

     1.   Pendidikan dasar masih harus bayar
     2.   Pendidikan tinggi tidak mudah di akses oleh kelompok masyarakat miskin
     3.   Angka drop out terus menerus tinggi
     4.   Anak perempuan yang menikah dan hamil tidak bisa melanjutkan pendidikan
     5.   Ratio guru-murid tidak seimbang, kualitas guru masih rendah
     6.   Kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang
          melarang pendisiplinan murid dengan menggunakan hukuman fisik

       Analisis akhir dari persoalan di atas tidak bisa dipisahkan dari kebijakan
negara pada sector pendidikan. Dalam perspektif HAM, persoalan yang disinyalir
oleh CRC Committee menunjukkan kegagalan negara untuk mengimplementasikan
apa yang menjadi kewajibannya untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak
anak atas pendidikan melalui upaya-upaya legislative, administrasi, dan tindakan
lain yang tepat. Lebih lanjut negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan
tersebut sampai pada jangkauan semaksimum mungkin dari sumber-sumber yang
tersedia.66

61 Arimbi Heroepoetri, Konspirasi Global : Kejahatan yang Terorganisir, dalam Panduan Pelatihan Anti Utang,
Jakarta, INFID, 2003, hal. 21
62 Lihat www.kompas.com/kompas/cetak/0511/05/humaniora/2181437.htm
63 Eko Prasetyo, op. cit, hal. 75-76
64 Lihat Naning Mardiniah, et. al, Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan : Analisis Situasi di

Tiga Kabupaten : Indramayu, Sikka, dan Jayapura, Jakarta, CESDA-LP3ES, 2005, hal. 61
65 Jajak Pendapat KOMPAS, Pemerintah Pasif dalam Persoalan HAM, 12 Desember 2005, hal. 4
66 Lihat Pasal 4 KHA




Kertas Posisi 2006                                                                                       17
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
       Peraturan perundang-undangan sebagai produk politik dapat juga untuk
melihat keberpihakan eksekutif dan legislative dalam menyikapi persoalan
pemenuhan hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai
ketentuan payung Sistem Pendidikan Nasional apabila kita melihat semangat yang
terkandung didalamnya justru mengarah pada privatisasi pendidikan. Pasal-pasal
yang menunjukkan kecenderungan tersebut antara lain :67

     1. pasal 12 ayat 2 b. : Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya
        penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban
        tersebut… (dan seterusnya)
     2. Pasal 53 : Badan Hukum Pendidikan (BHP ini merupakan salah satu langkah
        menuju “swastanisasi” pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk BHP,
        termasuk di dalamnya sekolah negeri.)
     3. Pasal 54 ayat 2 : masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana,
        ….(dan seterusnya).

Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi undang-undang
payung tersebut mengentalkan aroma privatisasi sebagaimana terurai di bawah ini:68

     1. RUU BHP, (badan Hukum Pendidikan), secara keseluruhan RUU BHP ini
        merupakan usaha privatisasi pendidikan, karena jika RUU tersebut
        diterapkan maka setiap satuan pendidikan akan menjadi badan hukum yang
        wajib mencari seumber pendanaannya sendiri, dalam UU Sisidiknas
        mewajibkan semua sekolan menadi Badan Hukum Pendidikan.
     2. RPP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah. RPP ini tidak membicarakan
        tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan
        dasar 9 tahun yang bermutu dan bebas biaya, kecuali untuk anak yang tidak
        mampu tetapi berprestasi, artinya rakyat miskin tidak sepenuhnya
        ditanggung dalam pembiayaan pendidikannya.
     3. RPP Wajib Belajar
        a. pasal 3 ayat 2, warga negara di atas 15 tahun tidak dibiayai pemerintah
            jika ingin menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. (padahal di
            beberapa wilayah banyak anak yang terlambat masuk sekolah, karena
            persoalan ekonomi)
        b. pasal 13 ayat 7 : pendanaan wajib belajar dapat berasal dari masyarakat
            atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
        c. Penjelasan pasal 5 ayat 1 : peran serta masyarakat yang di maksud antara
            lain berupa pemberian dukungan sumber daya meliputi antara lain :
            dana, sarana, prasarana, penyelenggaraan, manajemen, tenaga pendidik,
            menjadi orang tua asuh.

      Lebih lanjut, dalam nota keuangan pemerintah dijelaskan bahwa keluarnya
RAPBN-P ini didasarkan pada alasan kepentingan untuk mengamankan pelaksanaan
APBN 2005,69 agar lebih realistis dan lebih mendukung pencapaian sasaran
pembangunan ekonomi jangka menengah, dalam Rencana Strategis yang disusun
oleh Depdiknas sebagai bagian dari Program Jangka Menengah kabinet sekarang.
Dalam Rencana Strategis Depdiknas ini justru pemerintah nampak mencoba

67  Lihat Isadi, Analisa APBN-P dan Pendidikan, www.kau.or.id
68 ibid
69 Realisasi hak warga negara atas pendidikan dasar masih jauh dari ketentuan konstitusi, RAPBN tahun

2006 mengalokasikan anggaran untuk pndidikan hanya sebasar




Kertas Posisi 2006                                                                                18
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
meminimalisir tanggungjawabnya dalam pembiayaan pendidikan. Pendidikan
formal akan dibagi dalam 2 (dua) kategori pendidikan, yaitu, formal mandiri dan
formal standart. Pendidikan formal mandiri sepenuhnya akan dikelola secara
komersiil sedangkan formal standart akan menerima dana subsidi bagi yang tidak
mampu.70 Secara substansif peraturan perundang-undangan tersebut mensegregasi
dan mendiskriminasi peserta didik dalam mengakses layanan pendidikan. Akibatnya
peserta didik dari keluarga miskin semakin sulit untuk menikamti hak asasinya.
        Arah privatisasi pendidikan ini didorong juga oleh kepentingan global,
melalui ketentuan yang dikeluarkan oleh WTO dalam bidang jasa. Ketentuan ini akan
melandasai perdagangan sector jasa. Perjanjian ini dikenal dengan GATS (General
Agreement Trade and Service). Dalam GATS salah satu dari tujuh jasa yang akan
diliberalkan ialah pendidikan, artinya pendidikan di sini diletakkan sebagai komoditi
yang bisa diperdagangkan, bukan sebagai hak dari setiap warga negara sebagaimana
yang tercantum dalam UUD 1945.71
        Permasalahan pendidikan semakin rumit manakala kepentingan ekonomi
pemodal (korporasi) melalui kebijakan memasuki system pendidikan. Kepentingan
korporasi dalam hal ini penerbit, dapat kita lihat dari upaya komersialisasi buku
pelajaran72 antara penerbit, penjual buku, dan pihak sekolah. Dampaknya orangtua
siswa merasa terbebani dan kewalahan membiayai kebutuhan buku anaknya di
sekolah sehingga mengganggu proses belajar-mengajar anak-anak yang orangtuanya
kurang mampu secara ekonomi.73 Dampak lebih jauh akan menghalangi upaya
mewujudkan program pendidikan dasar gratis sebagai wujud tanggung jawab
pemerintah.
        Dalam perspektif Galtungian, gejala di atas dapat dikategorikan sebagai
kekerasan struktural di mana negara melalui kebijakan yang ditetapkannya
melakukan kekerasan. Doktrin hukum HAM menetapkan kondisi demikian sebagai
bentuk pelanggaran HAM oleh negara baik melalui tindakan (act commission) yakni
menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang menghalangi penikmatan
suatu hak maupun melalui pembiaran (act omission), dengan cara membiarkan
pihak ketiga – dalam hal ini penerbit buku – mempengaruhi realisasi program
pendidikan dasar gratis untuk semua. Kewajiban negara sebagai pemegang mandate
utama untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM yang meliputi kewajiban
bertindak (obligation of conduct) dan kewajiban mencapai hasil (obligation of
result) jika melihat kondisi di atas jelas telah gagal ditunaikan. Kewajiban bertindak

70 ibid
71 ibid
72 Komersialisasi ini ditandai dengan selalu bergantinya buku pelajaran seiring dengan pergantian tahun

ajaran baru. Orangtua tak punya pilihan lain kecuali mengikuti saja aturan main pemerintah yang kemudian
diteruskan oleh pengelola sekolah. Ketika kurikulum tidak berganti pun, nyaris selalu ada yang disebut
"penyempurnaan" materi buku. Ini sama artinya dengan mempersilakan orangtua membeli buku baru,
sebab buku pelajaran sebelumnya sudah tak bisa digunakan lagi karena berbeda isinya. Masalah buku
pelajaran baru muncul dalam keluarga Ririn ketika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)
menetapkan kurikulum baru, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun ini anak keduanya,
Yona, naik ke kelas IV SD dan tidak bisa memakai buku yang sebelumnya digunakan kakaknya, Tia, karena
kurikulumnya berbeda. Lihat www.kompas.com, Repotnya Menghadapi Tahun Ajaran Baru,18 Juli 2004
73 Dicontohkan, seorang siswa SD harus mengeluarkan dana untuk membeli buku pelajaran di atas Rp

250.000 per semester, terdiri atas delapan judul buku pelajaran dan dua judul muatan lokal. Siswa SLTP
harus mengeluarkan dana di atas Rp 400.000 per semester untuk membeli buku 10 judul buku pelajaran
ditambah empat buku muatan lokal. Sementara siswa SLTA membutuhkan dana di atas Rp 500.000 per
semester untuk 11 judul buku pelajaran. Lihat www.kompas.com, Larang Para Guru Jualan Buku Pelajaran,
16 Juli 2004




Kertas Posisi 2006                                                                                   19
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
yang merupakan kewajiban untuk melaksananakan dipenuhinya hak atas pendidikan
malahan disikapi dengan menetapkan produk kebijkan yang menghalangi
dinikmatinya suatu hak. Kemudian kewajiban mencapai hasil yang mengamanati
negara untuk mencapai sasaran sesuai dengan standar substansif hak atas
pendidikan tidak mungkin teralisasi jika melihat alokasi anggaran untuk pendidikan
tidak   sesuai   dengan    konstitusi     dan    dibiarkannya    pihak   korporasi
mengkomersialisasikan pendidilkan.

       Kekerasan struktural sebagaimana dipapar di atas disederhanakan dalam
bagan di bawah ini : 74


                                              Pasar



                                                   Komersialisasi


       Parlemen                            Pengusaha                             Pemerintahan
                                                                                  (Birokrasi)


                         Regulasi                            Regulasi

                                      Represi


                                              Sekolah




                                      Represi
                                             Pendidik




                                      Represi

                                          Peserta Didik




Peserta Didik sebagai Korban Sistem Pendidikan

       Sebagaimana nampak pada bagan di atas, peserta didik merupakan korban
yang paling menderita sebagai akibat dari penerapan system pendidikan nasional.
Anak sebagai peserta didik memang merupakan kelompok yang paling rentan dan
berpotensi mengalami kekerasan baik dari orang dewasa maupun korban dari system
pendidikan yang ditetapkan oleh negara.

74   Mengadopsi bagan dari Eko Prsetyo dalam Orang Miskin Dilarang Sekolah, op. cit, hal. 87




Kertas Posisi 2006                                                                              20
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
Kondisi ini terjadi karena peserta didik hanya diperlakukan sebagi objek demi
kepentingan ideology, politik, industri dan bisnis. Tenaga pendidik tidak mampu
mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena
mereka sendiri terjebak sebagai objek.75
       Dalam kerangka doktrin hukum HAM menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya, anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dikategorikan
sebagai kelompok rentan dan tidak beruntung (vulnerable and disadvantage
groups). Sebangun dengan kerangka tersebut, korban merupakan pihak yang tuna
kuasa (powerless), sedangkan pelaku adalah pihak yang memiliki kekuasaan
berdasarkan otoritasnya maupun karena modal. Dengan demikian pihak yang
memiliki kuasa merupakan pihak yang melanggar HAM. Negara melakukan
pelanggaran melalui tindakan atau pembiaran melalui kebijakan yang ditetapkannya,
sedangkan pemodal melakukan pelanggaran HAM melalui intervensi substansi
sebuah produk kebijakan sehingga menghalangi terpenuhinya hak-hak seseorang.
Bagan di bawah ini mendeskripsikan paparan di atas.76

                                 Negara                    Modal               Masyarakat Sipil
       Pelaku                      Ya                       Ya                     Bukan
       Korban                     Bukan                     Ya                       Ya
     Pemberdaya                    Ya                      Bukan                     Ya

                                     Sumber : Galtung, 1994

Bagan tersebut apabila ditransformasikan dalam gambar relasi antara pemodal
dengan negara yang menghasilkan struktur kekuasaan yang menindas masyarakat
sipil tersaji sebagai berikut :



                     Pemodal                                 Negara




                                      Masyarakat
                                       Madani




       Perselingkuhan antara negara dengan kaum pemodal, menerbitkan suatu
kebijakan yang semakin menghilangkan akses bagi masyarakat sipil untuk
menikmati hak asasinya. Globalisasi ekonomi sebagai ruang interaksi antara ketiga
elemen tersebut pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan relasi kuasa dimana


 Anita Lie, op. cit, hal. 14
75
76Hari Wibowo, Kampanye Hak Asasi Manusia, dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia : Perspektif dan Aksi,
Editor : E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah , Jakarta, CESDA-LP3ES, 2000, hal. 245




Kertas Posisi 2006                                                                               21
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
pihak pemegang otoritas yakni negara menghamba pada kekuatan modal.77
Akibatnya masyarakat madani sebagai pihak tuna kuasa (powerless) termarjinalkan
dalam interaksi tersebut. Konstelasi demikian berdampak pada masifikasi
pelanggaran HAM. Dalam konteks pemenuhan hak anak atas pendidikan, gejala
komodifikasi pendidikan semakin menjauhkan akses bagi anak-anak miskin untuk
menikmati pendidikan. Kesulitan bertambah manakala institusi yang bertanggung
jawab terhadap urusan pendidikan melakukan tindakan kolutif dengan pemodal baik
penerbit, pengusaha sepatu, biro perjalanan, konveksi, dan jas-jasa yang lain.
Akibatnya biaya sekolah semakin merambat naik, orang tua siswa dibebani aneka
pungutan. Sebagaimana telah disinyalir oleh ICW dalam Buku “Mendagangkan
Sekolah :Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta”,
bahwa pungutan-pungutan masih saja membebani orang tua peserta didik. Aneka
pungutan tersebut meliputi :78

                              Jenis-jenis pungutan disekolah
No      Pungutan                              No Pungutan
1       Biaya formulir pendaftaran            24   Biaya sewa buku
2       Biaya bangunan (awal tahun)           25   Biaya buku LKS
3       Biaya seragam (Baju biasa)            26   Biaya buku sangkil
4       Biaya seragam olahraga                27   Biaya buku pelajaran
5       Biaya batik                           28 Biaya kunti
6       Biaya rapor                           29   Iuran MKS
7       Biaya adm. Ambil rapor                30 Transportasi rapat MKS
8       Biaya sampul rapor                    31   Biaya perbaikan WC
9       Biaya foto rapor                      32   Iuran Korpri
10      Biaya kartu bayaran                   33   Pungutan subsidi beras
11      Biaya ujian bersama                   34   Biaya disket
12      Biaya ujian tahunan                   35   Biaya kursus
13      Biaya ujian bayangan                  36   Biaya komputer
14      Biaya foto kopi ujian                 37   Biaya nilai olah raga
15      Biaya mencontek                       38 Biaya mutasi guru/kepsek
16      Biaya osis                            39   Biaya les
17      Biaya Ekstrakulikuler                 40 Dana taktis sekolah
18      Biaya hari besar nasional             41   Biaya perawatan sekolah
19      Biaya komputer                        42   Biaya pendalaman materi
20      Usaha Kesehatan Sekolah               43   Perpustakaan
21      Biaya keagamaan                       44   Biaya opresional komite sekolah
22      Biaya Infak                           45   Biaya membeli kapur
23      Biaya pompa                           46   Biaya sarana olah raga

Paling tidak ada 17 dana potongan ditemukan di sekolah dasar di Jakarta, seperti
biaya ujian, bangunan sekolah, seragam sekolah, seragam olahraga, buku paket,
wisata belajar (study tour), kegiatan ekstrakulikuler, daftar ulang, rapor siswa,
OSIS,UKS, perpustakaan, perayaan hari raya besar, dana taktis sekolah, gaji guru
honorer hingga mutasi kepala sekolah. Banyaknya biaya yang dibebankan kepada

77 Kasus perjanjian tukar guling (ruilslag) tukar guling terhadap SLTPN 56 Melawai terhadap antara
Departemen Pendidikan Nasional dan PT Tata Disantara, anak perusahaan PT Abdul Latief Corporate
menjadi bukti empric, bahwa saat ini pemerintah berpihak pada kepentingan pemodal. Akibat ruilslag itu,
seluruh siswa SLTPN 56 Melawai diwajibkan pindah ke SLTPN 56 di Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Lihat
www.kompas.com/kompas/cetak/0402/28/metro/882338.htm
78 Ade Irawan, et. al, Mendagangkan Sekolah :Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta,

Jakarta, ICW, 2004, hal. 96-97




Kertas Posisi 2006                                                                                       22
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
orang tua peserta didik, menunjukkan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar
masih impian. Artinya, pernyataan pemerintah bahwa setiap warga negera wajib
sekolah minimal tingkat SMP dan gratis, pada tingkat sekolah tidak terlaksana.
Realita ini menunjukkan bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk
menikmati pendidikan dasar gratis, gagal ditunaikan oleh negara. Dengan demikian
negera telah melanggar HAM warga negara atas pendidikan dasar. Malahan aneka
pungutan yang masih membebani orang tua peserta didik menjadi penyebab anak
bunuh diri. Kasus upaya bunuh diri terkait masalah biaya pendidikan ini semakin
menegaskan betapa sulit bagi orang-orang miskin untuk bisa mengakses
pendidikan.79

         Kasus 3:
         Upaya Bunuh Diri karena Menunggak Biaya Sekolah
         Akibat kemiskinan dan masih adanya berbagai bentuk pungutan di sekolah,
         seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kini terbaring
         dalam kondisi kritis di rumah sakit setelah sebelumnya ia berupaya bunuh
         diri. Upaya nekat tersebut dilakukan oleh Eko Haryanto (15), siswa kelas VI
         SD Kepunduhan 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, pekan lalu.
         Hingga Senin (2/5), korban masih tak sadarkan diri di ruang ICU Rumah
         Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal. Eko ditemukan menggantung diri
         menggunakan selendang di ruang tamu rumah mereka oleh ibunya, Ruwet
         Dioni (37). Tindakan tersebut diduga dilakukan korban lantaran ia malu
         gara-gara menunggak uang sekolah selama sembilan bulan. Setiap bulan, Eko
         dikenai pungutan sejumlah Rp 5.000.80

       Kasus tersebut sejatinya merupakan bentuk pelanggaran HAM oleh negara
karena membiarkan institusi pendidikan menarik pungutan kepada orang tua
peserta didik. Setiap pelanggaran terhadap HAM senantiasa menerbitkan kewajiban
negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya. Dengan
demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai
bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada
HAM tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Hal ini sama artinya dengan
mengatakan bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah
konkret untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. 81
       Korban pelanggaran HAM didefisinikan oleh studi van Boven dengan
merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekeuasaan (Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of
Crime and Abuse of Power) . Korban didefisinikan sebagai berikut :



79 Bahkan ketika dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah dikucurkan, sekolah tetap saja menarik
berbagai macam pungutan termasuk sejumlah komponen yang telah dibiayai melalui dana BOS seperti
biaya LKS dan buku paket, SPP, uang pendaftaran dan bangunan, uang ujian. Untuk kelas I SD, orang tua
siswa dibebani uang pendaftaran Rp 206.225, uang LKS dan buku paket Rp 205.673, uang study tour Rp
191.342, dan uang SPP Rp 187.570. Selama satu tahun orang tua membayar tidak kurang dari Rp 1.515.740,
jauh lebih besar dari uang BOS sebesar Rp 235.000 per siswa per tahun. Data ini diperoleh dari hasil survey
yang dilakukan ICW di Jakarta, Kupang, Semarang, dan Garut. Yang melibatkan 1.500 responden. Lihat
Kompas, 28 Oktober 2005
80 Lihat http://www.kompas.com/kompas/cetak/0505/03/utama/1725336.htm
81 Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven” Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam

Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002,
hal. xiii




Kertas Posisi 2006                                                                                     23
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
     Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian,
     termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian
     ekonomi atau perampasab yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik
     karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)…82

Perlu ditegaskan bahwa korban dalm pengertian yang digunakan dalam deklarasi di
atas bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalami secara
langsung, tetapi juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi
korban seperti kelurga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang
dekatnya (their relatives), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar
tidak menjadi korban.83
       Dalam konteks kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh pendidik terhadap
peserta didik dikarenakan terdapatnya relasi kuasa yang tidak seimbang di antara
para pihak. Relasi kekuasan seperti ini selain bersumber pada kebijakan juga
bersumber pada ideology yang dipegang teguh oleh pendidik. Di titik ini ada pihak
yang menjadi subyek dan ada yang menjadi obyek.
       Subyek – obyek lebih dipahami menjadi logika penguasaan, di mana subyek
adalah pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan obyek adalah pihak yang
kehilangan keuntungan atau dirampas keuntungannya. Relasi kuasa ini
mengakibatkan bentuk-bentuk peminggiran, penyingkiran, diskriminasi, bahkan
juga bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lain pada pihak-
pihak yang ditandai sebagai “si lemah” pada konstruksi sosial yang dikuasai oleh “si
kuat”. 84 Dengan kata lain, relasi demikian menjadikan pendidik sebagai pelaku,
peserta didik menjadi korban. Kondisi ini apabila ditelisik lebih jauh, bertautan
dengan kebijakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang mulai
terkooptasi kepentingan pemodal. Pertautan tersebut dilingkupi kultur patriarkhis
sehingga kurikulum dan upaya komodifikasi pendidikan semakin memarjinalkan
peserta didik. Peserta didik perempuan yang pada akhirnya menjadi korban yang
paling menderita. Struktur sosial yang menindas peserta dididik dapat dilihat dalam
gambar di bawah ini.


     Negara


     Pemodal
                                                           Kepala Sekolah



                                                           Pendidik



                                                           Peserta Didik Laki-Laki



                                                           Peserta Didik Perempuan




82 ibid
83 ibid, hal. viv
84 Agus Hartono, Memahami Anak dalam Berpartisipasi, Buletin Kelopak, Indonesia, Juni 2004, hal. 4




Kertas Posisi 2006                                                                                   24
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
       Struktur sosial sebagaimana tergambarkan di atas mengakibatkan terjadinya
perbedaan pengalaman kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan di sekolah.
Tabel berikut mendeskripsikan lebih jauh dampak dari struktur tersebut.85


       Bentuk Kekerasan                   Anak Laki-Laki           Anak Perempuan

                                       Sering         Kadang2    Sering    Kadang2

Fisik
Dipukul                                   √               -        √          -
Ditampar                                  √               -        -          √
Dijewer                                   √               -        -          √
Dicubit                                   -               √        -          √
Ditendang                                 -               √        -          -
Dilempar             dengan               √               -        √          -
penghapus, kapur, sapu, dan
buku
Disuruh berdiri                           √               -        √          -
Dibotakin kepala                          -               √        -          -
Disuruh lari                              -               √        -          √
Disuruh pompa                             -               √        -          √
Dicekik                                   -               √        -          -
Diusir                                    -               √        -          √
Disuruh pilih sampah                      √               -        √          -
Push Up                                   -               √        -          √
Dijemur                                   -               √        -          √
Dijitak                                   √               -        -          √
Membersihkan WC                           -               √        -          √
Menyapu keliling sekolah                  -               √        -          √
Digiling     tangan  dengan               -               √        -          √
pensil/pena
Ditarik alis mata                         -               √        -           -
Disiram                                   -               √        -           -
Diperkosa                                 -                -       -          √
        Jumlah Fisik                      7               14       4          11
Non Fisik
Dimaki                                    -               √        -          √
Dihina                                    -               √        -          √
Dimarahi                                  √               -        √          -
Diancam                                   √               -        √          -
Dikatain                                  √               -        √          -
Dibentak                                  -               √        -          √
Dilecehkan                                -               √        -          √
Digertak                                  -               √        -          √
Disumpahi                                 -               √        -          √
     Jumlah Non Fisik                     3               6        3          6

       Bentuk-bentuk Kekerasan tersebut di atas merupakan salah satu bentuk
kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang di maksudkan agar anak merasa


85   Hasil Konsultasi Anak terhadap Kekerasan Tingkat Nasional




Kertas Posisi 2006                                                                   25
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
takut dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang dewasa.
Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi
termasuk institusi keluarga dan sekolah.86 Kekerasan dalam sekolah yang sering
terjadi dalam bentuk penghukuman fisik (corporal punishment) yang dijadikan alat
untuk mendisiplinkan murid di sekolah.           Kondisi ini terjadi dikarenakan
ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara pendidik dan peserta didik sebagaimana
terefleksikan pada struktur hierarkis di atas. Relasi kuasa antara pendidik dan
peserta didik yang mengakibatkan terjadinya kekerasan di sekolah, dapat terlihat
dari identifikasi penyebab kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil Konsultasi Anak
terhadap Kekerasan Tingkat Nasional mengambarkan bentuk penghukuman fisik
sebagai alat mendisiplinkan peserta didik sebagaimana tampak pada tabel berikut :87

    Lingkup                                               Penyebab
Sekolah                      1.    Anak kurang disiplin
                             2.    Murid kurang sopan
                             3.    Murid meremehkan guru
                             4.    Keamanan sekolah kurang tegas
                             5.    Tidak mentaati peraturan
                             6.    Tidak mengerjakan PR
                             7.    Tidak mengikuti pelajaran
                             8.    Pulang sebelum bel berbunyi
                             9.    Berkelahi
                             10.   Melanggar peraturan sekolah (pakaian seragam)
                             11.   Menganggu dan mengejek
                             12.   Ribut di kelas
                             13.   Terlambat datang
                             14.   Melanggar tata tertib di sekolah
                             15.   Menganggu teman saat PBM berlangsung
                             16.   Mengejek, menghilangkan/merusak barang
                             17.   Memanjat pagar, melempar kaca tanpa sengaja, merokok
                             18.   Lupa bawa buku gambar
                             19.   Ngisengin teman, mencontek


        Lebih jauh relasi sebagaimana digambarkan di atas juga menjadi sebab
terjadinya pelecehan seksual (sexsual harassment) di lingkungan sekolah. Dalam
konteks pelecehan seksual tentu saja peserta didik perempuan menempati posisi
yang paling rentan karena sekolah sebagai institusi pendidikan masih dilingkupi
kultur patriarkhi yang terefleksikan dalam perbedaan pengalaman antara peserta
didik perempuan dan peserta didik laki-laki. Karenanya pelaku pelecahan seksual di
sekolah pelakunya selain pendidik, dapat juga dilakukan oleh peserta didik laki-laki
baik teman sebaya maupun kakak kelas. Dalam titik ini, perspektif Galtung yang
mentesiskan bahwa kultur patriarkhi ini dapat menjadi sumber dan inspirasi
terjadinya kekerasan langsung        di lingkungan sekolah relevan dalam kasus
pelecehan seksual.
        Kekerasan di sekolah yang kerap terjadi di Indonesia mendapat perhatian
dari . CRC Committee melalui Concluding Observation CRC Committee tentang
pemenuhan hak khususnya hak Pendidikan. CRC Committee mengidentifikasi
permasalahan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah masih sering terjadinya


86   Antarini Arna, Analisis Konsultasi Anak Nasional, op. cit
87   Hasil Konsultasi Anak terhadap Tindak Kekerasan Tingkat Nasional, op. cit




Kertas Posisi 2006                                                                        26
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang melarang
pendisiplinan murid dengan menggunakan hukuman fisik.88

Kekerasan Anak di Sekolah dalam Tinjauan Hukum HAM

       Kekerasan pada anak pada institusi pendidikan dalam perspektif sosilogis
mengandung 2 (dua) dimensi, pertama relasi antara peserta didik dengan pendidik.
Kedua, relasi antara negara dalam hal ini institusi yang berwenang mengurusi sector
pendidikan dengan penyelenggara pendidikan, dalam hal ini institusi sekolah. Relasi
kedua dimensi tersebut dalam system pendidikan di Indonesia menghasilkan korban.
Relasi pada dimensi pertama menjadikan anak sebagai korban akibat
ketidaksetaraan relasi antara peserta didik dengan pendidik. Sementara relasi
dimensi kedua menjadikan pendidik, yang notabene sebagai ujung tombak pelaksana
system pendidikan, menjadi korban. Dalam arti pendidik adalah korban penerapan
kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh negara melalui Departemen Pendidikan
Nasional yang terefleksi dalam kurikulum.89 Kurikulum yang diterapkan di Indonesia
sebagaimana telah disinyalir oleh Francois Wahono membuahkan tindakan
kekerasan di sekolah-sekolah. Galtung mengkategorikan kekerasan relasi dimensi
pertama sebagai kekerasan langsung. Di sisi lain kekerasan yang dipicu oleh
kurikulum yang ditetapkan negara merupakan kekerasan struktural. Bisa jadi
kurikulum yang ditetapkan pemerintah bersumber dari kultur patriarkhis yang
masih menjadi paradigma para pengambil kebijakan.
       Dalam perspektif HAM kondisi demikian menerbitkan kewajiban negara
untuk menghapus praktik-praktik kekerasan yang masih terjadi sampai saat ini.
Kewajiban ini terbit karena 2 (dua) hal ini, pertama, negara mendeklarasikan sendiri
kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.90
Kedua, negara mempunyai komitmen untuk menegakkan kewajibannya sebagai
negara pihak (state party) instrument hukum HAM internasional melalui tindakan
hukum ratifikasi.91
       Dalam titik ini terbit 3 (tiga) kewajiban utama untuk melindungi HAM yakni :

     1. Menghargai (to respect human right)
     2. Melindungi (to protect human right)
     3. Memenuhi (to fulfill human right)


88 Lihat Concluding Observation CRC Committee, lihat paragraph 61 butir e.
89 Dalam konteks sosiologi, sentralisasi pengelolaan pendidikan di negeri ini melaui penetapan krikulum
KBK lebih kurang sejalan dengan paradigma struktur sosial, di mana sekolah merupakan unit pendidikan
yang keberadaannya dipandang dan diperlakukan hanya sebagai pelaksana ketentuan dari kekuatan atau
struktur di luar dirinya. Paradigma ini memang pernah populer dan digunakan sebagai acuan pembangunan
berbasis industri di berbagai negara, namun kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak memberikan hasil
memuaskan, bahkan menimbulkan berbagai dampak negative. Lihat AJE Toenlioe, Desentralisasi Kurikulum
dan Evaluasi Belajar, www.kompas.com/kompas/cetak/0312/08/didaktika/722837.htm
90 Deklarasi ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan didirikannya negara ini. Pembukaan

UUD 1945 sebagai recht idée atau state fundamental norm, yang kemdian dielaborasi ke dalam batang tubuh
UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi suatu negara sejatinya telah memenuhi konstitusi negara
demokratis karena telah menjamin pemenuhan HAM warga negaranya.
91 Republik Indonesia bahkan telah meratifikasi 2 (dua) instrument hokum HAM yang dikenal dengan

instrument bill of right, yakni Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sebelum Republik Indonesia telah mengikatkan diri pada : Konvensi Hak
Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW),
Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD).




Kertas Posisi 2006                                                                                    27
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
Tingkatan pertama, yakni kewajiban untuk menghargai menerbitkan kewajiban
negara untuk menahan diri tidak mencampuri dinikmatinya hak-hak asasi warga
negaranya. Tingkatan kedua, yakni kewajiban untuk melindungi mengharuskan
negara untuk mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Tingkatan ketiga, yakni
kewajiban untuk memenuhi menerbitkan kewajiban negara untuk mengambil
tindakan-tindakan legislative, administrasi, anggaran, hukum, dan semua tindakan
lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut.92
        Namun realitanya, implementasi jaminan pemenuhan dan perlindungan
HAM yang telah dijamin secara lengkap secara yuridis baik dalam hukum
internasional maupun hukum domestic belum ditunaikan. Terjadinya tindak
kekerasan disekolah sebagaimana telah dipaparkan di atas menjadi bukti empiris
bahwa kekerasan masih mewarnai system pendidikan kita. CRC Committee pada 35th
session dalam Consideration of Report Submitted By States Parties under article 44
of The Convention khususnya dalam Concluding Observation CRC Committee on
Indonesia paragraph 41 menegaskan bahwa angka anak menjadi korban tindak
kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian, termasuk pelecehan seksual
masih terjadi di institusi-institusi pendidikan Indonesia.
        Padahal tindak kekerasan berupa penghukuman fisik bertentangan dengan
Konvensi Anti Penyiksaan. Konvensi tersebut secara tegas melarang bentuk-bentuk
perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
martabat manusia. Kemudian, apabila kekerasan di sekolah yang masih berlangsung
sampai saat ini jika ditilik dengan Konvensi Hak Anak maka negara telah gagal
menunaikan kewajibannya sebagaimana diamanat Pasal 37 yang menandasakan
bahwa negara harus menjamin tidak seorang pun anak dapat dijadikan sasaran
penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang
menghinakan. Terkait dengan kewajiban ini, Pasal 19 mewajibkan negara untuk
mengambil semua tindakan legislative, administrative, sosial, dan pendidikan yang
tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-
luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau
eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua, wali
hukum atau orang lain manapun yang mempunyai tanggung jawab mengasuh anak.
      Dalam konteks kekerasan langsung yang terjadi di sekolah maka hak-hak sipil
dan politik peserta didik yang melekat mendapatkan halangan (obstacle) karena
dominasi pengaruh pendidik. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 7
menegaskan bahwa tidak seorangpun yang boleh dikenakan siksaan atau perlakuan
atas hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan. Dalam konteks hak
atas pendidikan bagi anak, KHA dalam Pasal 28 ayat (2) malah mewajibkan negara
untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah
dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia anak dan sesuai
dengan konvensi ini.
       Sedangkan kekerasan struktural dan cultural di samping membuahkan
pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Ketentuan Kovenan
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat dijadikan indicator                untuk
mengeksaminasi sampai sejauhmana kewajiban negara menjamin hak-hak warga
negaranya. Hak atas pendidikan sebagai salah satu rumpun hak-hak ekonomi, sosial,
dan budaya terpenuhi apabila indicator                 berikut terefleksikan dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan, yakni: 93


 Pedoman Maastricht Untuk Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
92
93Indikator tersebut diinterpretasikan oleh Committee on Economic, Social, and Cultural / Komite Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menetapkan criteria terpenuhinya hak atas pendidikan. Lihat A. Patra




Kertas Posisi 2006                                                                                 28
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
  1) Ketersediaan lembaga, artinya institusi – bangunan dan fasilitas sekolah yang
     memadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang;
  2) Aksesibilitas, artinya setiap orang punya akses atas lembaga, institusi dan
     program-program pendidikan, termasuk dapat diakes secara ekonomis;
  3) Akseptibilitas, artinya format, substansi pendidikan seperti kurikulum, metode
     pengajaran mesti berkesesuaian dengan situasi, kondisi dan budaya siswa;
  4) Adaptibilitas, artinya pendidikan mesti fleksibel, dapat disesuaikan dengan
     perubahan situasi masyarakat.

      Indikator di atas dapat dikerangkakan dalam perspektif prinsip KHA yakni
prinsip non diskriminasi.94 Artinya hak pendidikan harus diberlakukan sama kepada
setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Lebih jauh komitmen untuk
memenuhi hak pendidikan bertambah manakala Millenium Development Goals
(MDG’s) disepakati oleh negara Indonesia. Dalam sector pendidikan disepakati
kewajiban negara untuk mewujudkan pendidikan dasar bagi semua dengan jaminan
agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar
pada tahun 2015. Indikator ini merupakan kewajiban untuk mencapai hasil
(obligation of result) yang harus dielaborasi melalui rangkaian kebijakan yang
terukur dan terencana (obligation of conduct) sehingga target dalam MDG’s
terealisasi. Alokasi anggaran untuk sector pendidikan dapat dijadikan sebagai
indicator untuk mengeksaminasi itikad baik negara untuk menjamin pemenuhan hak
anak atas pendidikan. Namun, jika menilik alokasi anggaran pendidikan yang
dianggarkan sampai saat ini belum memenuhi kewajiban konstitusional, yang
mengharuskan anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBN, maka dapat
dikatakan negara telah gagal melaksanakan landasan filosofis tujuan negara untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.95
        Sebangun dengan instrument hukum internasional di atas, untuk melindungi
hak-hak anak secara sui generis diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak untuk bebas dari kekerasan telah
dijamin dalam ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam
pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan
penganiayaan. Ketentuan Pasal 59 malahan mewajibkan pemerintah dan lembaga
negara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak
kekerasan baik kekerasan fisik dan/atau mental. Bagi para pelaku tindak kekerasan,
menurut Pasal 69, negara diwajibkan memberi sanksi.
        Pemberian sanksi kepada pelaku, dalam perspektif ilmu hukum, memasuki
ranah hukum pidana. Sanksi pidana pertanggung jawabannya dibebankan kepada
setiap individu pelaku tindak pidana (individual responsibility). Intervensi negara
dalam penegakan hukum pidana menjadi signifikan. Institusi kepolisian dan institusi


M. Zen, Pendidikan Dasar Gratis. Apa Bisa? Dialog tentang Hak Setiap Orang Atas Pendidikan dalam Kumpulan
Tulisan HAM Dalam Praktik di Indonesia, Jakarta, YLBHI, 2005, hal.19.
94 Pasal 2 KHA menegaskan negara mengormati dan menjamin            hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam
bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal
usul bangsa, suku bangsa atau social, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari
orang tua anak atau walinya yang sah menurut hokum. Lebih jauh ayat 2 mewajibkan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi.
95   Saat ini banyak tanda yang mengindikasikan dan mengarah pada kehancuran negara dan bangsa
Indonesia. Salah satu indikasinya adalah hampir semua sumber daya yang dimiliki negara digunakan untuk
membayar utang kepada pihak lain bukan untuk kesejahteraan rakyat. Lihat Kompas, 24 Oktober 2005




Kertas Posisi 2006                                                                                      29
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
kejaksaan menjadi ujung tombak untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi
dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan di sekolah, sudah seharusnya
kepolisian dan kejaksaan memainkan otoritasnya sebagai penegak hukum. Selubung
kultur yang memandang bahwa kekerasan di sekolah merupakan wilayah domestic
sekolah sudah saatnya disingkap.
       Dalam titik ini diperlukan tindakan negara untuk mengemban kewajiban
untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak anak, terutama menjamin
kebebasan anak dari kekerasan di sekolah. Kewajiban ini telah diamanatkan dalam
Concluding Observation CRC Committee on Indonesia paragraph 42. CRC
Committee merekomendasikan untuk menciptakan system nasional untuk
menerima, memantau, dan menginvestigasi pengaduan-pengaduan serta mengusut
kasus kekerasan di sekolah. Kemudian memastikan para pelaku tindak kekerasan
tersebut sepatutnya dituntut. Terkait dengan penghukuman fisik (corporal
punishment) yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah yang secara cultural
diterima, kemudian disahkan menurut hukum, Terkait dengan permasalahan
tersebut, CRC Committee merekomendasikan untuk merubah peraturan perundang-
undangan guna melarang penghukuman fisik di sekolah.
Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana dan
terhadap pelakunya diancam hukuman pidana. Undang-undang ini merupakan
upaya negara untuk mengkriminalisasi kekerasan terhadap anak. Pasal 80 secara
tegas menyatakan :

   (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
       kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana
       penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
       banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
   (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka
       pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
       dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku
       dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
       denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
   (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
       ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan
       tersebut orang tuanya.

     Meskipun kekerasan langsung terhadap anak telah dijamin dalam peraturan
perundangan, namun implementasinya terbentur kultur masyarakat yang masih
memberikan toleransi karena masyarakat menganggap kekerasan di sekolah
merupakan upaya mendisiplinkan anak.
       Dalam kaitannya dengan implementasi           suatu peraturan perundang-
undangan tidak terlepas dari 3 (tiga) factor yang membentuk sistem hukum (system
of law) yang terdiri dari : Pertama, isi hukum (content of law); yakni uraian atau
penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.
Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih merupakan kesepakatan umum (konvensi)




Kertas Posisi 2006                                                             30
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
tidak tertulis, tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada naskah (text) hukum
tertulis, atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku. 96
      Kedua, tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat
kelembagaan dan pelaksana dari dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini
tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi pemerintah, partai
politik, dll) dan aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat
pemerintah, anggota parlemen, dll).
      Ketiga, kultur hukum (culture of law); yakni persepsi, pemahaman, sikap
penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem
hukum di atas: isi dan tata-laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup
bentuk-bentuk tanggapan (response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan
tata-laksana hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan ‘aspek kontekstual’ dari
sistem hukum yang berlaku.
         Dalam konteks implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat
kesenjangan antara isi hukum, tata laksana hukum, dan kultur hukum. Hal ini dapat
dilihat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi di berbabagi
penjuru tanah air dan pelaku kekerasan tersebut tidak mendapatkan sanksi hukum.
Apalagi sekolah-sekolah yang terletak di lingkungan sosial yang terlalu
memercayakan penuh pendidikan anak pada sekolah. Seringkali pihak yang
berwenang tidak menganggap kekerasan di sekolah sebagai tindak pidana. Sehingga
tindak kekerasan terhadap anak sampai saat ini belum cukup mendapat perhatian
dari institusi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kalaupun
pelakunya diproses secara hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
mendasarkan penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilannya pada Kitab KUHP
dan KUHAP bukan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal
doktrin ilmu hukum berprinsip ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan
ketentuan hukum yang umum (lex specialis derogate lex generalis). Persoalan
bertambah pelik, manakala kekerasan tersebut merupakan kekerasan seksual.97
      Korban akan mendapatkan penderitaan yang lebih kemudian dipersalahkan
(blaming the victim) oleh komunitas yang melingkupinya. Malahan apabila korban
hamil dipaksa keluar dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan studinya. Memang
dampak kekerasan dan pengalaman kekerasan yang dialami pesera didik perempuan
dan laki-laki berbeda. Bahkan diantara murid perempuan yang satu dengan yang lain
akan berbeda dampak dan pengalamannya.98 Sementara pelaku tidak memperoleh
dampak sebagaimana diderita oleh korban.99 Perbedaan persepsi diantara unsur-

96  Roem Topatimasang, Advokasi Kebijakan Publik : Ke Arah Suatu Kerangka Kerja Terpadu dalam, Merubah
Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pact dan Insist, 2000, hal. 41
97 Kalyanamitra, berdasarkan berita dari berbagai media massa periode 1994-1996 mengungkapkan bahwa

60% dari 871 korban perkosaan atau 524 adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Sementara itu, Purniati
Mangunsong memperkirakan jumlah korban perkosaan di Indonesia setiap tahun mencapai 1500-2000
orang atau lebih, karena kasus perkosaan sering tidak dilaporkan. Bila dugaan Purniati benar, berdasarkan
persentase yang dibuat oleh Kalyanamitra maka jumlah anak-anak usia 0-17 tahun adalah 900-1200 anak.
Meski demikan, tetap harus diingat bahwa angka ini hanya mencakup kasus perkosaan dan tidak mewakili
kasus-kasus kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Lihat Candra Gautama, Konvensi Hak Anak, Panduan
bagi Jurnalis, Jakarta, LSPP, 2001, hal. 53
98 Diperlukan perspektif feminisme untuk melihat dampak dan pengalaman kekerasan yang dialami oleh

peserta didik perempuan. Perspektif feminisme menjunjung tinggi nilai pengalaman perseorangan.
99 Lihat Pasal 81 : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2)
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan




Kertas Posisi 2006                                                                                   31
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
unsur penegak hukum (criminal justice system) menyangkut pemahaman tentang
bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, menjadi factor yang signifikan
tidak terungkapnya kekerasan seksual dan justru pada akhirnya menguntungkan
pelaku. Dalam perspektif hukum HAM, kondisi ini menempatkan negara sebagai
pelaku pelanggaran HAM. Keterlibatan negara bisa jadi bersifat langsung misalnya
melalui kebijakan maupun melalui tindakan apartus (state directed), atau tidak
langsung (state sponsored) misalnya melalui berbagai sarana, cara, dan partisipasi
berbagai pihak di luar negara. Dalam hal ini, negara sendiri bisa dianggap melakukan
tindak kekerasan ketika berbagai kejadian yang menimpa anak-anak peserta didik di
sekolah, seperti pelecehan seksual, diskriminasi, penganiayaan, perkosaan, tidak
dapat dicegah atau bahkan dibiarkan oleh negara (violence by omission).
        Kekerasan langsung kepada anak berdampak luka secara fisik dan psikis
anak. Untuk kasus kekerasan seksual dampaknya selain luka secara fisik dasn psikis,
korban kehilangan masa depannya karena mendapatkan stigma dan tidak
diperbolehkan meneruskan sekolah. Sedangkan kekerasan struktural dan cultural
berdampak pada hilangnya akses untuk dapat menikmati HAM yang lain. Hak atas
pendidikan walaupun dianggap sebagai hak kebudayaan, namun bertautan dengan
HAM yang lain. Pendidikan merupakan prasayarat bagi pelaksanaan HAM.
Pengeyaman banyak hak sipil dan politik, seperti kebebasan atas informasi,
kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi, hak untuk memilih dan dipilih,
hak atas kesamaan atas layanan public bergantung pada sekurang-kurangnya suatu
tingkat pendidikan minimum.100
      Sejalan dengan itu, banyak hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak
untuk memilih pekerjaan, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya,
untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan mendapatkan
pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan
secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum.101
Dengan kata lain pelanggaran hak pendidikan khususnya pendidikan dasar
berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Oleh karenanya akses terhadap
pendidikan dasar menjadi signifikan karena : (1) tidak terpenuhinya hak ini,
berpeluang besar menimbulkan pelanggaran dan kejahatan HAM yang lain. Dengan
kata lain, seseorang, khususnya anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan dasar,
berpotensi besar mendapat ancaman, kejahatan dan pelanggaran hak-hak asasi
lainnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tak bisa bersekolah rentan menjadi
buruh kasar, kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (2) Pendidikan
dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan, sebagai “kendaraan” utama bagi
setiap orang dan keluarga terlepas dari kemiskinan ekonomi dan keterpurukan sosial
serta mewujudkan pemenuhan hak berpartisipasi dalam masyarakat.102
        Sebagaimana telah dipapar di atas, setiap pelanggaran HAM yang
menimbulkan korban           senantiasa menerbitkan kewajiban negara untuk


sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain. Lihat pula Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
100 Lihat Pasal 28 dan Pasal 29 KHA
101 Manfred Nowak, Hak atas Pendidikan, dalam Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Esai-Esai Pilihan,

Ifdhal Kasim & Johanes da Masenus Arus, Jakarta, Elsam, 2001, hal. 212-213
102 Lihat A. Patra M. Zen, Pendidikan Dasar Gratis. Apa Bisa? Dialog tentang Hak Setiap Orang Atas Pendidikan,

op. cit. hal. 19-20




Kertas Posisi 2006                                                                                        32
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya. Dengan demikian,
pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari
usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada HAM tanpa
pemulihan atas pelanggarannya. Hal ini sama artinya dengan mengatakan bahwa
impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkret untuk
pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. 103
       Korban pelanggaran HAM didefisinikan melalui studi van Boven dengan
merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekeuasaan (Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of
Crime and Abuse of Power) . Korban didefisinikan sebagai berikut :

      Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian,
      termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi
      atau perampasab yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan
      maupun karena kelalaian…104

       Perlu ditegaskan bahwa korban dalam pengertian yang digunakan dalam
deklarasi di atas bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang
mengalami secara langsung, tetapi juga mencakup orang-orang yang secara tidak
langsung menjadi korban seperti kelurga korban, orang yang menjadi tanggungannya
atau orang dekatnya dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak
menjadi korban.105
       Terkait dengan upaya pemulihan korban, studi van Boven mengemukakan
bahwa hak-hak korban pelanggaran HAM secara komprehensif tidak hanya terbatas
pada hak untuk tahu (right to know) dan hak atas keadilan (right to justice), tetapi
mencakup juga hak atas reparasi (right to reparation).106 Pemulihan adalah hak yang
menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi
para korban pelanggaran HAM. Aspek-aspek pemulihan bagi korban meliputi
kompensasi107, retitusi108, rehabilitasi109, kepuasan (satisfaction) dan jaminan
terhadap tidak terulanginya lagi pelanggaran (guarantees of non-repetition).110
Dalam konteks kekerasan langsung, individu sebagai pelaku dibebani kewajiban
untuk memulihkan korban melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
Sedangkan kekerasan secara struktural dan cultural, negara sebagai pelaku dibebani
kewajiban untuk menjamin kepuasan dan tidak terulangnya kekerasan terhadap
anak. Memang upaya pemulihan ini sebagaimana diungkapkan oleh van Boven, tidak
mampu sepenuhnya memulihkan korban pada keadaannya semula. Kenyataan tidak
dapat diperbaikinya pelanggaran tersebut bukan berarti lalu haj-hak korban itu

103 Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven” Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam
Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002,
hal. xiii
104 ibid
105 ibid, hal. viv
106 Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, op. cit. , hal. xv
107 Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam

berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan,
pendidikan, dan tanah. Lihat Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, ibid. xvi
108 Restitusi merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian

yang diderita, penggantian baiaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa
oleh pelakunya sndiri. Lihat, Ifdhal Kasim, ibid
109 Rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan social., ibid
110 Sedangkan kepuasan dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran merupakan bagian dari kewajiban

negara dan bentuk khusus dari reparasi. ibid




Kertas Posisi 2006                                                                                     33
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
menjadi sia-sia atau useless. Sebaliknya, hal ini justru memberikan tekanan
imperative kepada pelaku maupun negara untuk memenuhi hak-hak korban
tersebut.111
        Kewajiban ini terbit karena Republik Indonesia telah meratifikasi instrument
Hukum HAM Internasional. Konvensi yang secara sui generis mengatur hak anak
yakni Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden
Nomor Nomor 36 Tahun 1990. KHA menegaskan kewajiban negara untuk menjamin
tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam
yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.112 Meskipun KHA
telah diratifikasi, persoalannya adalah kelemahan negara dalam menunaikan
kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Kelemahan
ini terlihat dalam kesimpulan akhir concluding observation CRC Committee 35th
session, khususnya bagian pendidikan sebagaimana telah dipaparkan di atas.
Seharusnya negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi terpenuhinya
hak-hak anak melalui tindakan afirmatif (affirmative action) mengingat kondisi
rentan anak-anak.113
        Kewajiban afirmatif merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat 1 KHA
yang menegaskan bahwa negara harus mengambil semua tindakan legislative,
administrative, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua
bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran
atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan
seks selama dalam pengasuhan orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang
memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Implementasi kewajiban ini meliputi
tindakan-tindakan sebagai berikut :114

      1. Indentifikasi dan koordinasi institusi yang bertanggung jawab terhadap
         perlindungan anak pada semua tingkatan pemerintahan
      2. Identifikasi mitra yang relevan seperti LSM/masyarakat madani
      3. Meninjau kembali secara komprehensif semua peraturan perundang-
         undangan, kebijakan, dan tindakan apparatus untuk memastikan
         perlindungan anak
      4. Mengadopsi strategi untuk menjamin implementasi secara penuh
         perlindungan anak antara lain :
             a. Menetapkan indentifikasi berdasarkan          indicator hasil (result
                 indicator) dan indicator kemajuan (progress indicator)
             b. Membuat kebijakan yang berdampak secara kondusif untuk melidungi
                 anak
             c. Mengakui standar-standar instrument hukum HAM yang relevan
             d. Menjalin kerjasama internasional
      5. Melakukan analisa alokasi anggaran dan sumber daya
      6. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi
      7. Melakukan sosialisasi secara meluas kepada orang dewasa dan anak-anak
      8. Mengembangkan pelatihan yang diperlukan dan upaya peningkatan
         kesadaran masyarakat

111 Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, op. cit, hal. xvii
112 Lihat Pasal 37 butir (a) KHA. Pengaturan serupa juga terdapat pada Pasal 1 Konensi Anti Penyiksaan,
Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Poltik.
113 Kewajiban untuk melakukan affirmative action merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 28 H ayat 2.
114 Rachel Hodgkin & Peter Newell, Implementation Handbook for The Convention on The Rihgts of The Child,

New York, USA, UNICEF, 1998, hal. 253




Kertas Posisi 2006                                                                                    34
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
Kewjiban tersebut sejatinya merupakan elaborasi dari salah satu prinsip dalam KHA
yakni kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu merubah anutan paradigma
pembangunan yang tidak berorientasi kepada kepentingan              anak menjadi
pembangunan berparadigma kepentingan terbaik untuk anak menjadi langkah
fundamental. Children mainstreaming policy menjadi solusi terbaik untuk
memecahkan persoalan-persoalan yang melingkupi anak-anak. Children
mainstreaming policy merupakan kebijakan yang menempatkan isu anak ke dalam
isu pembangunan dan mengkaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan
prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.115 Terkait dengan prinsip ini, The
Guideline for Periodic Report memaparkan hal-hal sebagai berikut116 :

      1. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan terdapatnya koordinasi
         antara kebijakan ekonomi dan sosial
      2. Pembagian anggaran public yang proporsional untuk belanja sosial bagi
         kepentingan anak, termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan baik
         antara pemerintah pusat dan daerah.
      3. Terdapatnya kecenderungan kenaikan anggaran public untuk kepentingan
         anak
      4. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua kompetensi
         nasional dan daerah berdasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak
         termasuk para pengambil kebijakan anggaran public dan mengevaluasi
         penetapan prioritas terhadap para pengambil kebijakan
      5. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa disparitas antar
         wilayah dan kelompok anak dapat dijembatani melalui ketentuan jaminan
         sosial
      6. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak
         khususnya kelompok anak yang tidak beruntung mendapatkan perlindungan
         terhadap risiko perubahan kebijakan ekonomi termasuknya pengurangan
         alokasi anggaran untuk sector sosial

Sebangun dengan langkah di atas Rekomendasi CRC Committee dalam paragraph 63
terkait dengan masalah hak anak atas pendidikan menegaskan langkah-langkah
sebagai berikut :

      1. Memperkuat upaya-upaya untuk mencapai standar universal
      2. pendidikan dasar tidak lagi dipungut biaya
      3. Memastikan progresivitas anak laki-laki dan anak perempuan baik di kota,
         pedesaan dan wilayah terbelakang lainnya mempunyai akses yang sama tanpa
         hambatan financial
      4. Implementasi upaya-upaya tambahan untuk memberikan akses pendidikan
         usia dini kepada setiap anak
      5. Mengambil langkah-langkah secara efektif untuk mengurangi drop out,
         mengulang, dan tingkat buta huruf
      6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak yang telah menikah dan remaja
         yang hamil
      7. Mengupayakan pelatihan-pelatihan yang memadai bagi pengajar
      8. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkenalkan HAM,
         termasuk hak anak dalam kurikulum sekolah

115 Nono Sumarsono, Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan, dalam Jurnalisme Anak Pinggiran,
Jakarta, Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999, hal 36
116 ibid, hal. 63




Kertas Posisi 2006                                                                                    35
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan
   9. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan di sekolah

        Tindakan-tindakan di atas merupakan upaya untuk menghilangkan siklus
kekerasan terhadap anak di sekolah juga sekaligus menghilangkan akar masalah
terjadinya kekerasan langsung yang bersumber pada kekerasan struktur dan
kekerasan cultural. Di samping itu, upaya tersebut merupakan pengejawantahan
didirikannya Negara Republik Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

Rekomendasi-Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, rekomendasi-rekomendasi pokok yang hendak
diajukan adalah sebagai berikut :

   1. Pemerintah sudah saatnya memasukkan substansi HAM, khususnya hak-hak
      anak ke dalam kurikulum pendidikan untuk menumbuhkembangkan
      kesadaran kritis peserta didik
   2. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan HAM, khususnya hak-hak anak
      kepada para pengambil kebijakan di sector pendidikan dan pelaksana
      pendidikan di sekolah (seperti Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan
      pengajar)
   3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baik di level daerah maupun pusat yang
      melarang dilakukannya praktik-praktik kekerasan di sekolah-sekolah
   4. Pemerintah sudah saatnya menjadikan indicator-indikator pemenuhan hak
      anak atas pendidikan yang tercantum dalam instrument hukum HAM
      internasional dijadikan pijakan dan diadopsi dalam kebijakan sector
      pendidikan dan penyusunan anggaran public
   5. Membuka ruang partisipasi bagi peserta didik untuk menyuarakan
      aspirasinya sehingga dunia pendidikan yang layak nir kekerasan dapat
      terwujud karena HAK ANAK adalah HAK ASASI MANUSIA.




Kertas Posisi 2006                                                         36
Kekerasan Anak di Institusi Pendidikan: Tinjauan Hak atas Pendidikan

								
To top