Get documents about "PROF MUKLAS TASK OKE
Document Sample
TUGAS AKHIR SEMESTER
ISU-ISU KONTEMPORER PENDIDIKAN TEKNOLOGI
KEJURUAN
Dosen Pengampu : Prof. Muchlas Samani, Ph.D
HENI EKAWATI
NIM : 08702261012
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCA SARJANA
PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI & KEJURUAN
2009
ANALISIS PENDIDIKAN VOKASI
DAN KOMPETENSI KETENAGAKERJAAN
TAMATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DENGAN
LINGKUNGAN/DUNIA KERJA
A. Pendahuluan
Permasalahan pokok yang dihadapi Indonesia di era persaingan global sampai saat ini
adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdampak pada tingginya
tingkat pengangguran. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya lulusan institusi pendidikan yang
tidak dapat memasuki pasar kerja. Pada saat ini angka pengangguran terdidik di Indonesia masih
cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2008, sebanyak
4.516.100 dari jumlah 9.427.000 yang masuk kategori penganggur terbuka adalah lulusan SMA,
SMK, Program Diploma dan Universitas, tertinggi di antara negara-negara ASEAN (Kompas,
22-02-2008) dan Depdiknas mencatat sekitar 730.000 diantaranya lulusan S1 dan Program
Diploma (SIB, 18-06-2008). Tingginya angka pengangguran di kalangan kaum terdidik sudah
lama diwacanakan dan mengemukan terus sampai sekarang adalah disebabkan tidak adanya
mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan institusi pendidikan dan kualifikasi yang
dibutuhkan dunia kerja. Sering kali terjadi dilema dalam menetapkan sasaran penyelenggaraan
pendidikan. Pada satu sisi institusi pendidikan lebih mengutamakan kecakapan intelektual yang
sifatnya lebih menekankan aspek kognitif tanpa memikirkan output-nya. Di lain pihak lapangan
kerja membutuhkan SDM yang siap kerja yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan. Di sinilah
perlu dilaksanakannya konsep keselarasan dan kesepadanan (link and match) antara dunia
pendidikan dan dunia kerja dengan pembenahan kurikulum pendidikan yang mengacu kepada
standar kompetensi kerja. KOMPETENSI KERJA Akhir-akhir ini sering kita dengar kata
kompetensi dimana-mana. Hampir semua kegiatan baik di bidang pendidikan, pelatihan bahkan
dunia kerja/dunia usaha dan pemerintahan dikaitkan dengan kata-kata kompetensi, seperti:
pendidikan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikat berbasis kompetensi,
tempat uji kompetensi dan sebagainya. Apakah benar kompetensi ini dapat mengakhiri dan
menjadi jalan keluar atas keterpurukan dan perbaikan kualitas SDM Indonesia saat ini?
Menjawab pertanyaan itu, dunia pendidikan di Indonesia memang harus banyak melihat
perkembangan yang terjadi dalam dunia kerja. Dengan demikian kurikulum yang digunakan
paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan dunia kerja. Untuk itu perlu
menguasai standar kompetensi menurut keahliannya masing-masing. Standar kompetensi
mempunyai 3 (tiga) komponen pokok yaitu pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skilled) dan
sikap kerja (attitude). Aspek pengetahuan didapatkan di bangku pendidikan, oleh karena itu
harus mempunyai kurikulum dan sillaby yang secara sadar ditujukan untuk membentuk
kompetensi tersebut. Sedangkan sikap kerja dan ketrampilan diperoleh di tempat kerja, untuk itu
diperlukan agar para lulusan mempunyai pengalaman mengenai tempat kerja, di sinilah
dibutuhkan link and match dalam membentuk sikap kerja. Kebutuhan dunia kerja akan
komponen kompetensi tersebut juga didukung oleh hasil studi JICA (Japan International
Coorperation Agency) tahun 1996 tentang “Engineering Manpower Development Planning”
yang salah satu hasilnya ialah bahwa dari ketiga komponen kompetensi tersebut, maka sikap
kerja atau attitude angkatan kerja lulusan institusi pendidikan menduduki ranking pertama dalam
seleksi penerimaan pekerja di dunia usaha. Menyusul komponen skilled pada ranking kedua dan
knowledge pada ranking ketiga. Melihat dari ranking tersebut bahwa attitude menduduki ranking
tertinggi, terbukti dari pendidikan uang dikembangkan di Jepang hingga saat ini, yang sangat
relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Salah satu pemicu perkembangan yang membawa
kemajuan pesat di Jepang adalah Restorasi Meiji yaitu pentingnya relevansi pendidikan dan
kebutuhan. Restorasi Meiji adalah pemicu majunya teknologi melalui pendidikan yang relevan
dengan tujuan yang ingin dicapai. KELEMBAGAAN TINGKAT NASIONAL Upaya
pemerintah dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan melalui kerja sama
dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi belum
berjalan secara optimal. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa implementasi
sistem pendidikan dan pelatihan nasional akan berjalan efektif jika diwadahi dalam suatu
kelembagaan tingkat nasional, seperti negara Australia dengan Australia National Training
Authority (ANTA), Filipina dengan Technical Education and Skills Development Authority
(TESDA), Malaysia dengan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK), Jepang dengan
Japan Vocational Ability Development Association (JAVADA), Korea dengan Korean
Manpower Agency (KOMA), Spring di Singapura; yang berdiri pada tahun 80-90 an. Indonesia
yang telah tertinggal jauh, baik di tingkat Asia maupun Internasional yang telah lebih dulu
menyiapkan SDM dengan lebih baik untuk berkompetisi di kancah global, saat ini tinggal
menghitung mundur batas waktu ketentuan global yang akan dimulai pada tahun 2010 untuk
negara-negara ASEAN dan tahun 2020 untuk 130 negara dan hal ini tidak bisa ditawar lagi akan
terjadi borderless bagi perdagangan dan tenaga kerja industri. Menghadapi masalah tersebut,
maka program untuk penyiapan tenaga kerja Indonesia agar memiliki standar nasional guna
memperoleh pengakuan kesetaraan kompetensi (Mutual Recognation Arrangement) dengan
negara lain dibutuhkan lembaga khusus yaitu dengan dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) sebagai lembaga otoritas identifikasi profesi yang terpercaya yang diakui secara
nasional dan internasional, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2004
sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
diprakarsai oleh Mendiknas, Menakertrans, Menperindag serta Kadin (Kamar Dagang Indonesia)
melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani pada 15 Mei 2000. Dengan
berdirinya BNSP, untuk masa yang akan datang tidak ada lagi kesimpangsiuran tentang standar
kompetensi yang berlaku secara nasional dan internasional yang dapat diterima oleh semua
pihak.
Kajian ini adalah studi kasus pendidikan vokasi dan kompetensi ketenagakerjaan lulusan
SMK. Kajian didasarkan pada beberapa fakta pengalaman penerimaan tenaga kerja dan kinerja
lulusan pencari kerja. Latar belakang kajian adalah issue yang sering diberitakan dalam berbagai
media masa, tentang masih terjadinya kesenjangan antara lapangan kerja dengan dunia
pendidikan, seperti menyangkut harapan pihak industri, orang-tua siswa dan pengamat
pendidikan. Faktualnya memang pelaksanaan pendidikan di Indonesia relatif belum sesuai
dengan harapan industri, belum demokratis, mahal untuk yang miskin, mutu pendidikan masih
tidak merata, tidak siap bekerja dan bersaing.
SMK sebagai salah satu institusi pendidikan dengan payung hukumnya adalah UU
SISDIKNAS nomor 20-2003, maka diharapkan pengembangannya sejalan dengan harapan
DUDI dan kebijakan pemerintah tentang jenis dan jenjang pendidikan menengah atas. Yaitu
untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi keterampilan yang diharapakan.
Pendidikan menurut kebijakan pemerintah lewat MENDIKNAS, harus diperluas sehingga antara
pendidikan umum dengan pendidikan vokasi berbanding 30% SMA dan 70% SMK. Kebijakan
itu seperti dalam RENSTRA (2005-2009) tidak lepas dari tujuan pemerataan, perluasan
kesempatan belajar, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi, dan adanya relevansi dengan
kebutuhan atau daya serap di lapangan kerja.
Permasalahannya adalah: (a) Bagaimana setiap instuitusi pendidikan , termasuk SMK
dapat menjabarkan kebijakan tersebut dalam langkah nyata?
B. Pembahasan
1. Gambaran Pengangguran di Indonesia
Struktur angkatan kerja, pekerja, dan pengangguran terbuka yang didominasi oleh manusia
Indonesia yang berpendidikan rendah ini sangat rentan terhadap konflik social. Ketrebatasn mereka
dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik
social ditengah masyarakat. Jelamu (2004) mencoba menganalisis masalah pengangguran ini
menggunakan analisis pohon masalah (problem tree analysis) seperti trelihat pada gambar 2.
Effect Prostitusi Pengemis Anak jalanan Balita/anak terlantar Gelandangan
Core Problem
PENGANGGURAN
Direct causes PHK Kelangkaan Pemulangan TKI Rasionalisasi
lap. kerja
Perusahaan Pertumbuhan Masuk ke neg lain In-efisiensi
Indirect Cause
Bangkrut Ek. Rendah Secara ilegal
Kredit macet Aktivitas Ek. Sulit masuk neg Krisis ek,
Lumpuh Tujuan, jln pintas Kredit macet, dll
Krisis ekonomi Krisis ekonomi KKN
Krisis moneter Krisis moneter
KKN KKN
Dirty Goverment Dirty Goverment Dirty Goverment
Gambar 1. Analisis Pohon Masalah
Dari analisis pohon masalah pada gambar 2 memperlihatkan bahwa core problem (inti
persoalan) yang menjadi isu utama bangsa Indonesia adalah pengangguran. Ada beberapa sebab
langsung (direct causes) trejadinya pengangguranbesar-besaran di Indonesia yaitu : 1) Pemutusan
Hubungan Kerja, 2) TKI ke Indonesia, 4) Rasionalisasi karyawan dll. Sebab langsung ini pada saat
yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain.
Pada fenomena kelangkaan lapangan kerja disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi 1% akan
menghasilkan penyerapan tenaga kerja baru 400.000 orang. Pertumbuhan ekonomi yang rendah
disebabkan oleh lumpuhnya aktivitas ekonomi (bubarnya pabrik-pabrik/perusahaan, lumpuhnya
kegiatan ekspor-impor, melemahnya daya saing, kehilangan devisa, larinya investor dan lain-lain.
Lumpuhnya aktivitas ekonomi disebabkan oleh terjadinya krisis moneter, dan krisis moneter
disebabkan oleh KKN yang merupakan dampak dari pemerintahan yang kotor, tidak adanya
penegakan hukum, melemahnya nilai-nilai moral dan agama dan sebagainya. Fenomena
pemulangan TKI sebagai penyebab langsung dari pengangguran juga mengikuti logika sebab-akibat
yang ada pada pohon masalah diatas.
2. Pengangguran Terdidik
Krisis ekonomi yang berkelanjutan, yang terutama dipersulit dengan tarik menarik
kepentingan berbagai kelompok politik, telah menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi pada
angkatan kerja terdidik. Sementara itu persoalan mendasar yang sudah berkembang sebelum krisis,
yaitu adanya mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang belum juga trejaeab.
Pengangguran merupakan pemborosan ganda terutama di kalangan tenaga terdidik. Untuk
pendidikan mereka telah menghabiskan banyak waktu dan dana. Warga terdidik yang seharusnya
bias menghasilkan dan memebrikan kontribusi bagi masyarakat, justru menjadi beban social.
Mereka menjadi beban bagi anggota masyarakat yang bekerja (free rider). Di sisi lain,
pengangguran intelektual lebih potensial untuk menimbulkan masalah-masalah sosial.
Silalahi (2004) menyatakan bahwa dalam pasar kerja Indonesia terdapat mismatch antara
dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dalam dua tahun terakhir terlihat bahwa kenaikan indeks
upah tenaga terdidik (diatas SLTA) relative trehadap tenaga kerja tak terdidik (di bawah SD). Hal
tersebut mengindikasikan bahwa permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada permintaan
terhadap total tenaga kerja secara keseluruhan dan permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat
daripada penawaran tenaga kerja terdidik. Implikasinya antara lain ketimpangan upah meningkat,
permintaan dan kelangkaan tenaga kerja tidak terpenuhi, dan angka penagngguran terdidik relative
tinggi terutama di daerah perkotaan (Solow, 1998).
Gambar di bawah menampilkan struktur sekolah dan piramida tenaga kerja. Tamatan sekolah
jenjang tertentu akan menempati jenjang karier tertentu pula pada sektor formal, semua tamatan
tanpa membedakan jenjang dapat bekerja dengan melakukan kegiatan wirausaha. Besarnya jumlah
angkatan kerja dengan pendidikan dan penguasaan keterampilan yang relativ rendah merupakan
penyebab utama rendahnya daya saing untuk merebut peluang kerja, atau menciptakan pekerjaan
bagi diri sendiri dan orang lain dengan berwirausaha. Hal tersebut berdampak pada banyaknya
pengangguran dan menjadikan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan.
Gambar 2. Struktur Sekolah Dan Piramida Tenaga Kerja
Tantangan masa depan yang beberapa indikatornya telah nampak akhir-akhir ini, menuntut
manusia yang mandiri, sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup (life skill)
melalui muatan, proses pemelajaran dan aktivitas lain di lembaga pendidikan baik formal,
informal maupun nonformal. Berdasarkan data BPS, Februari 2006 (Direktorat Pembinaan Kursus
dan Kelembagaan,2007) penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran terbuka
sekitar 11,1 juta penduduk (10,4%) dan 29,9 juta setengah menganggur, dari total angkatan kerja
sekitar 106,3 juta orang, dengan pertambahan sekitar 500.000 orang/tahun. Disamping itu Word
Bank, 2006 melaporkan bahwa terdapat sekitar 108,7 penduduk yang rentan terhadap kemiskinan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya keras terhadap pengembangan
pendidikan usaha untuk masyarakat miskin antara lain: Pengembangan industri kecil rumah tangga
seperti, program life skill, magang, dan kursus. Program-program tersebut dimaksudkan untuk
mendorong partisipasi masyarakat dalam program semangat berwirausaha.
Program life skill merupakan program pendidikan vokasional yang dilaksanakan oleh
Depatemen Pendidikan Nasional diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial
ekonomi masyarakat dengan cara :
a. Memberikan kebutuhan belajar masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat memiliki
pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai bekal untuk bekerja dan hidup mandiri lewat
wirausaha.
b. Membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan segenap potensi.
c. Mendorong penciptaan pekerjaan bagi orang lain dan sekaligus mengurangi pengangguran.
d. Mengurangi kesenjangan sosial.
e. Meningkatkan kualitas SDM dan potensi daerah.
f. Mencegah urbanisasi.
g. Menumbuhkan ekonomi masyarakat.
Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa pendidikan merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM dengan kata lain untuk meningkatkan kualitas
SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat memainkan
perannya jika terkait dengan dunia kerja, artinya lulusan pendidikan semestinya memiliki
kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja, hanya dengan cara ini,
pendidikan mempunyai konstribusi terhadap ekonomi. Kecakapan hidup tidak semata-mata terkait
dengan motif ekonomi secara sempit, seperti keterampilan untuk bekerja, tetapi menyangkut aspek
sosial-budaya: berdemokrasi, ulet, dan budaya belajar sepanjang hayat. Dengan demikian
pendidikan adalah alat untuk membentuk watak dan etos.
Berdasarkan data di atas, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia secara umum dapat
disebabkan 2 faktor utama yaitu adanya kesenjangan antara kemampuan lulusan (pencari kerja)
dengan kemampuan yang dibutuhkan dan adanya keterbatasan daya tampung lapangan kerja.
Tingkat pengangguran akan menjadi lebih tinggi apabila daya serap pasar kerja rendah. Dinamika
perkembangan ekonomi yang berjalan dengan cepat dengan pertumbuhan peluang-peluang kerja
baru pada tingkat keahlian yang tinggi. Ciri permintaan yang semakin besar terhadap sumberdaya
manusia dengan keahlian yang tinggi merupakan masa transisi dari Indonesia. Kebijakan ada sesi
penawaran, dalam hal ini kebijan pendidikan tinggi berjalan apa adanya sehingga outputnya tidak
memadahi untuk mengisi kesempatan kerja yang memerlukan keahlian tinggi. Fenomena yang
terjadi sekarang ini justru hanya pertumbuhan perguruan tinggi swasta dalam jumlah kuantitas yang
besar tetapi kualitasnya tidak memadai. Dengan jumlah lulusan yang cukup besar, tingkat keahlian
yang disandang lulusan perguruan tinggi tersebut masih disanksikan kualitasnya.
Gugatan berkepanjangan terhadap pendidikan nasional berkisar pada kualitas para lulusan
yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Lembaga pendidikan tidak biasa menghasilkan
lulusan siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan ekonomi nasional.
Ketidaksesuaian (mismatch) ini kemudian menjadi isu utama dalam polemik antara dunia
pendidikan dan dunia usaha. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik
ini dapat berdampak serius terhadap berbagai dimensi kehidupan.
3. Ekonomi dan Pendidikan
Pendidikan menengah kejuruan harus dilihat sebagai sebuah rancangan sistem, yang di susun dart
beberapa komponen yaitu: program pendidikan (kurikulum), peserta didik, guru dan tenaga teknis,
fasilitas (sarana dan prasarana), institusi pasangan dan manajemen. Dengan demikian, semua komponen
tersebut harus dirancang secara menyeluruh, sating trait mengait menjadi satu kesatuan rancangan yang
utuh, untuk dapat mencapai tujuan pendidikan di SMK yaitu mendidik peserta didik untuk bekerja
mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan.
Paradigma demand/market driven dan bentuk pelaksanaan pendidikan sistem Ganda di SMK
mengandung konsekuensi dukungan terhadap ketercapaian mutu pendidikan menengah kejuruan tidak
cukup hanya dart dalam jajaran pendidikan saja, tetapi juga harus mendapat dukungan yang lebih lugs
yaitu dukungan dart jajaran industri dan masyarakat. Ketercapaian mutu pendidikan dan pelatihan
(diktat) di SMK tidak hanya ditentukan oleh kualitas dalam rancangan kurikulum dan komponen
pendidikan lainnya seperti peserta didik, guru dan tenaga teknis lainnya, fasilitas (sarana dan prasarana),
dan managemen- Beberapa hal yang diharapkan dapat mendukung ketercapaian mute lulusan SMK
antara lain Sertifikasi, Institusi pasangan, Unit Produksi, Bimbingan Kejuruan, Majelis Sekolah,
Kurikulum implementatif (Kurikulum Satuan Pendidikan), penerimaan peserta Didik, Ekstrakurikuler
dan sebagainya.
Kurikulum dan dokumen pendukungnya adalah acuan standar mutu yang harus laksanakan dan
dicapai oleh lembaga pendidikan, tetapi dengan memiliki acuan semata-mata tentu belum dapat
menjamin suatu lembaga pendidikan pasti bermutu. Capaian mutu proses dan hasil pendidikan sangat
ditentukan oleh faktor-faktor instrumental in-put yang harus tersedia untuk mendukung sekaligus
menjamin segala yang tertuang dalam kurikulum dapat berjalan dengan baik. Kurikulum SMK sebagai
acuan mutu hanya akan mencapai sasaran dengan baik, jika dalam implementasinya didukung oleh
instrumental in-put antara lain:
1. Sistem pembinaan dan pengembangan guru/instruktur untuk mengembangkan dan
meningkatkan profesionalisme sebagai fasilitator pembelajaran/ pelatihan yang kompeten;
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kualitas
pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi;
3. institusi pasangan (IP) yang dapat menjamin terlaksananya sistem Banda (dual based
program);
4. Komite Sekolah (dahulu Majelis Sekolah) sebagai wadah para stakeholders
mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan
pada SMK;
5. Unit Produksi yang mampu menjadi substitusi IP dalam pelaksanaan PSG,
6. Sistem penerimaan peserta didik/peserta Diktat sesuai dengan karakteristik pembelajaran
berbasis kompetensi, lain menganut prinsif multipleentry/exit.
7. Pelaksanaan Prakerin yang taat asas terhadap prinsip sistem ganda.
8. Kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mendukung pencapaian tujuan lembaga dan
sekaligus mengembangkan kepribadian peserta didik /peserta sesuai dengan tuntutan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
9. Bimbingan kejuruan yang membantu mengembangkan potensi internal dan eksternal
sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.
10. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi atau industri yang dikenal secara luas di
masyarakat dan dunia kerja akan memberikan pengakuan yang obyektif terhadap mutu
lulusan.
Perencanaan pendidikan yang berwawasan ketenagakerjaan (manpower requirement approach)
diharapkan akan merupakan alat untuk menjawab tugas-tugas yang dibebankan kepada dunia
pendidikan tersebut. “Tidak serasinya antara hasil pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja terjadi
karena belum terjalin kerjasama yang serasi antara dunia usaha sebagai pengguna hasil pendidikan
dengan lembaga pendidikan, serta kurangnya pada aspek kreativitas dalam proses pembelajaran”.
(Wibawa. 2005: 119). Diperlukan perencanaan pendidikan yang lebih baik dan serangkaian kebijakan
di bidang pendidikan dan pelatihan agar pergesaran itu dapat berjalan lancar lebih dari itu perencanaan
pendidikan yang berwawasan tenagakerjaan juga diperlukan untuk memperoleh nilai ekonomis yang
tinggi dari investasi pendidikan, dengan menekan opportunity cost dan mempertinggi relevansi hasil.
Dengan perencanaan yang demikian diharapkan, penyediaan tenaga kerja dalam menghadapi
sektor ekonomi dapat tersedia sesuai dengan permintaan investasi pendidikan dapat dilakukan lebih
efisien, dan akhirnya kesenjangan antara hasil lulusan dunia pendidikan dengan kebutuhan riil akan
tenaga kerja dapat ditekan lebih dalam, baik kuantitas maupun kualitas (Hidayat, 1989). Sistem pasar
tenaga kerja eksternal merupakan dinamika hubungan antara penawaran tenaga kerja (dalam ontek ini
adalah hasil pendidikan) dengan permintaan akan tenaga kerja oleh dunia kerja. Sesuai dengan asumsi
yang dipakai manpower requirementaproach lebih menitik beratkan kepada permintaan kepada tenaga
kerja sebagai basis, sedang penawarannya menyesuaikan diri. Hal itu mungkin dapat terjadi dalam
system Negara dimana penyiapan dan penempatan tenaga kerja sepenuhnya diatur oleh Negara. Situasi
semacam itu tidak terjadi di Indonesia, karena setiap lulusan dari lembaga pendidikan dapat memilih
yang dapat mempengaruhi kegagalan manpower requirement approach dapat bersumber dari keduanya,
yaitu dari sisi penawaran maupun permintaan.
4. Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan dan Ketenagakerjaan
a. Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas Pendidikan Vokasi
Efektifitas
Efektifitas merupakan sebuah fenomena yang mengandung banyak segi, sehingga sedikit sekali
orang yang dapat memaksimalkan keefektivitasan sesuai dengan keefektivitasan itu sendiri .
Atau dapat dikatakan bahwa efektivitas masih merupakan sebuah konsepsi yang bersifat elusive
(sulit diraih) yang harus didefinisikan secara jelas. Sehingga efektivitas organisasi atau lembaga
pendidikan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang
dipakai. Bagi Etzioni, keefektifan merupakan derajat di mana sebuah organisasi mencapai
tujuaannya . Sedangkan menurut Sergiovani, keefektifan merupakan kesesuaian antara hasil yang
dicapai oleh organisasi dengan tujuan yang telah dirumuskan . Kemudian Scheerens
mengemukakan bahwa efektivitas sebagai konsep kausal secara esensial, di mana hubungan
maksud-hingga-tujuan (means-to-end relationship) serupa dengan hubungan sebab-akibat
(cause-effect relationship), terdapat tiga komponen utama yang harus diperhatikan dalam studi
tentang efektivitas organisasi pendidikan, yaitu: (1) cakupan pengaruh; (2) kesempatan aksi yang
digunakan untuk mencapai pengaruh tertentu (ditandai sebagai mode pendidikan); dan (3)
fungsi-fungsi dan mekanisme yang mendasari yang menjelaskan mengapa tindakan tertentu
mendorong ke arah pencapain-pengaruh. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa
efektifitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan
dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan agar tetap
eksis/hidup. Sehingga organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu menciptakan
suasana kerja dimana para pekerja tidak hanya melaksanakan tugas yang telah dibebankan
kepadanya, tetapi juga membuat suasana supaya pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak
secara kreatif demi peningkatan efisiensi dalam mencapai tujuan. Konsep efektivitas pendidikan
mengacu pada kinerja unit organisasi, oleh sebab itu maksud dari efektivitas sesungguhnya
pencapaian tujuan, maka asumsi kriteria yang digunakan harus mencerminkan sasaran akhir dari
organisasi itu sendiri. Efektifitas pendidikan dalam setiap tahapannya berproses pada das sollen
dan dessein dengan indikator-indikator sebagai berikut : (a). Indikator input, meliputi
karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan dan materi pendidikan serta kapasitas manajemen. (b).
Indikator proses, meliputi prilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta
didik. (c). Indikator out put, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta didik meliputi
hasil prestasi belajar, sikap, keadilan dan persamaan. (d). Indikator out come, meliputi jumlah
lulusan ketingkat pendidikan berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi dan
pekerjaan serta pendapatan . Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa efektifitas merupakan satu
dimensi tujuan manajemen yang berfokus pada hasil, sasaran, dan target yang diharapkan.
Lembaga pendidikan yang efektif adalah lembaga pendidikan yang menetapkan keberhasilan
pada input, proses, output, dan outcome yang ditandai dengan berkualitasnya indikator-indikator
tersebut. Sehingga dengan demikian, efektifitas lembaga pendidikan bukan sekedar pencapaian
sasaran dan terpenuhinya berbagai kebutuhan untuk mencapai sasaran, tetapi berkaitan erat
dengan syaratnya indikator tersebut dengan mutu, atau dengan kata lain ditetapkannya
pengembangan mutu lembaga pendidikan. Mulyasa kemudian memberikan barometer terhadap
efektifitas sebuah lembaga pendidikan. Menurutnya barometer efektifitas dapat dilihat dari
kualitas program, ketepatan penyusunan, kepuasan, keluwesan, dan adaptasi, semangat kerja,
motivasi, ketercapaian tujuan, ketepatan waktu, serta ketepatan pendayagunaan sarana,
prasarana, dan sumber belajar dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan . Dari uraian di
atas nampak jelas bahwa kajian tentang efektifitas pendidikan harus dilihat secara sistemik mulai
dari input sampai dengan outcome, dengan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi
juga bersifat kualitatif. Sudah lama kita mendambakan sebuah pendidikan yang berkualitas,
sehingga tuntutan terhadap kualitas sangat semarak dan perwujudannya sangat urgen karena
mutu sudah menjadi a very critical competitive variable dalam persaingan internasional.
Efisiensi
Efisiensi menurut Dharma dalam Mulyasa mengacu pada ukuran penggunaan daya yang langka
oleh organisasi . Efisiensi juga ditekankan pada perbandingan antara input/sumber daya dengan
out put. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efisiien bila tujuan dapat dicapai secara optimal
dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal . Efisiensi dengan demikian
merupakan perbandingan antara input dengan out put, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan
masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan.
Dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai kegairahan atau motivasi belajar yang tinggi,
semangat kerja yang besar, kepercayaan berbagai pihak, dan pembiayaan, waktu, dan tenaga
sekecil mungkin tetapi hasil yang didapatkan maksimal. Dengan demikian, efisiensi merupakan
faktor yang sangat urgen dalam rangka manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam. Hal ini
karena lembaga pendidikan Islam secara umum dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber
dana, yang secara langsung berdampak terhadap kegiatan manajemen. Di atas telah dikemukakan
bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output. Dalam pendidikan, input
adalah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran
dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sumber daya tersebut terkait dengan nilai,
serta faktor manusia dan ekonomi. Nilai menggariskan tujuan serta isi pendidikan, faktor
manusia merupakan pelaksana pendidikan, dan faktor ekonomi menyangkut biaya dan fasilitas
penyelenggaraan. Secara operasional, masukan tersebut adalah peserta didik, guru, ruang kelas,
buku teks, peralatan, kurikulum serta sarana pendidikan. Masukan ini bisa dinyatakan dalam
bentuk biaya pendidikan per peserta didik setiap tahun . Sehingga untuk mengetahui tingkat
efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan, dapat dihitung dari banyaknya tahun yang dihabiskan
peserta didik dalam siklus tertentu untuk menyelesaikan studinya. Efisiensi ini akan menurun
juka ada peserta didik yang mengulang atau DO. Selain dianalisis dari perbandingan komponen
input dan output, efisiensi juga bisa ditinjau dari sisi proses pendidikan, dimana merupakan
interaksi antara faktor manusiawi dan non manusiawi dalam rangka mencapai tujuan yang
dirumuskan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Sehingga pendidikan dikatakan
efisien jika proses atau kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dilakukan dalam waktu yang
relatif singkat. Dalam dunia pendidikan, upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi pendidikan
dalam konteks peningkatan mutu, paling tidak dapat ditentukan oleh dua hal, yakni manajemen
pendidikan yang profesional dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan yang meluas. Dalam
hal ini, analisis terhadap efisiensi pendidikan juga dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu
pendekatan dengan tidak memperhatikan secara terinci unsur-unsur biaya yang digunakan dalam
proses pendidikan (agregate approach), serta pendekatan yang memperhitungkan kontribusi
biaya secara terinci dalam proses pendidikan untuk menghasilkan keluaran (ingredient
approach). Kedua pendekatan nampak berbeda dalam memperhitungkan biaya dalam proses
pendidikan, yang satu menggunakan total biaya dalam menilai kontribusi biaya terhadap
pendidikan, sedangkan yang satu memperhitungkan kontribusi per unsur . Namun demikian,
tujuan yang ingin dicapai kedu pendekatan tersebut sama, yaitu mengidentifikasi dampak mapun
ekses penggunaan biaya.
Produktivitas
Produktivitas merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh (output) dengan
jumlah sumber yang dipergunakan (input). Produktivitas dapat dinyatakan dengan kuantitas
maupun kualitas. Kuantitas output merupakan jumlah lulusan, sedangkan input merupakan
jumlah tenaga kerja sekolah, dan sumber daya lainnya. Sedangkan produktivitas dalam ukuran
kualitas tidak dapat diukur dengan uang, ia digambarkan dari ketetapan penggunaan metode dan
alat yang tersedia sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang
tersedia serta mendapatkan respon positif bahkan pujian dari orang lain atas hasil kerjanya. Ada
pula yang menekankan produktivitas pada sisi pemberian perhatian dan kepuasan kepada
pelanggan, sehingga semakin banyak dan semakin memuaskan pelayanan yang diberikan sebuah
corporate atau lembaga terhadap customer, maka semakin produktif lembaga tersebut.
Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan erat dengan keseluruhan proses penataan dan
penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam
konteks produktivitas pendidikan, sumber-sumber pendidikan dipadukan dengan cara-cara yang
berbeda. Perpaduan tersebut sama halnya dengan upaya memproduksi pakaian yang
menggunakan teknik-teknik yang berbeda dalam memadukan buruh, modal, dan pengetahuan.
Untuk mengusai teknik-teknik tersebut diperlukan proses belajar. Seiring dengan bertambahnya
waktu, semakin besar pula modal untuk pendidikan. Sekolah pun semakin berkembang seiring
dengan besarnya tuntutan pendidikan yang harus dikembangkan. Perubahan dalam intensitas
tenaga kependidikan pun kemudian harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Sehingga perlu diaplikasikan model ketrampilan mengajar yang bervariasi. Secara sederhana
produktivitas pendidikan dapat diukur dengan melihat indeks pengeluaran riil pendidikan seperti
dalam National Income Blue Book, dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari banyaknya
peserta didik yang dididik. Namun cara ini merupakan pengukuran cara kasar terhadap produk
riil kependidikan. Cara ini pun tidak menceritakan sama sekali tentang kualitas lulusan lembaga
pendidikan, juga derajat efisiensi berbagai sumber yang digunakan. Sehingga pengukuran output
pendidikan dengan cara yang rasional penting untuk dipertimbangkan, namun juga perlu disadari
bahwa pengukuran ini tidak dapat memberi indikasi langsung mengenai kuantitas pengajaran
yang diterima setiap peserta didik. Pengukuran produktivitas pendidikan erat kaitannya dengan
pertumbuhan ekonomi, yang sangat bergantung pada akurasi kerangka yang digunakan dalam
analisis dan kualitas data. Dalam konteks ini agaknya tidak perlu diperdebatkan bagaimana
pengukuran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi, sebab umumnya riset mengenai ini
membuktikan bahwa peranan pendidikan tetap substansial dalam pertumbuhan ekonomi.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui produktivitas pendidikan dalam konteks
peningkatan mutu pendidikan, antara lain dapat dilakukan dengan analisis efektifitas biaya,
analisis biaya minimal, dan analisis manfaat .
b. Kebijakan Pendidikan
SISDIKNAS di Indonesia berorientasi pada nilai-nilai budaya yang berlandaskan filsafat
Pancasila. Sistem penyelenggaran pendidikan nasional sudah diklasifikasikan secara demokratis
dalam berbagai jenjang dan jenis tanpa deskriminasi, baik pada jalur formal dan nonformal.
Sistem persekolahan dimaksud adalah seperti dalam penjabaran UU No.20 - 2003, menjadi Kep
Men DIKNAS dan khusus untuk SMK No. 053/U/2001 dan PP No.25 - 2000. Filosofi Pancasila
sebagai landasan sistem semua jalur pendidikan dan pelatihan, berpeluang dapat mengarahkan
secara hakiki peserta didik mengenal nilai-nilai budaya, logika, etika dan estitika. SISDIKNAS
adalah termasuk salah satu pranata sosial dalam lingkup nasional. Dan faktanya sudah
dikoordinasikan dengan baik sejajar dan setara dalam bermitra atau berinteraksi dengan pranata-
pranata lainnya seperti pranata ekonomi, politik dan hukum
Pandangan filsafat pragmatisme juga sudah diakomodasikan, yang menyatakan tidak boleh
ada pemisahan secara hubungan lingkungan fisik antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah
sebaiknya adalah berupa lingkungan fisik dengan karakteristik hasil design, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keserasian dengan lingkungan sosial sekolah secara umum. Filsafat
ini juga menyatakan bahwa berlangsungnya kehidupan yang sukses adalah tergantung antara lain
pada kemampuan memecahkan masalah sebagai fungsi hasil pendidikan. Kemampuan ini adalah
berupa penampilan tingkah laku yang dapat diamati pada suatu proses pendidikan ketrampilan
atau pendidikan vokasi, meliputi kompetensi to be, to knows, to do, dan to live sebagai 4 pilar
pendidikan yang disarankan dan disetujui PBB. Pandangan Dewey juga sudah diakomodasikan,
bahwa tidak ada dikotomi antara fakta dan nilai (values), seperti kecendrungan memilih jenis dan
jenjang sekolah, karena merupakan hal yang praksis dan wajar didalam proses pembangunan
pendidikan suatu negara.
Maka filosofi atau prinsip dasar yang bersifat konseptual untuk pengembangan pendidikan
SMK yang bernilai ekonomis adalah perlu mempelajari dan mempertimbangkan lebih dan
kurang tentang sistem nilai ( values ) yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan dunia
kerja. Mempertimbangkan pola pikir, sikap mental dari para pemikir DIKNAS dan DUDI
sebagai pemakai tenaga kerja, berdasarkan survey ke lapangan kerja dan survey dokumen sejarah
pendidikan vokasi, serta dokumen serapan tenaga kerja di kalangan industri mikro dan makro di
setiap provinsi seluruh Indonesia.
c. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
Isu umum dalam pembahasan mengenai pasar kerja selalu diasumsikan terdapatnya
keseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerja pada tingkat tertentu dengan jumlah
pekerja tertentu pula. Namun adakalanya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan tingkat
upah yang terjadi di pasar kerja karena dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan pemerintah
atau karena ada yang menentukan tingkat upah minimum.
Gambar 2. Keseimbangan pasar tenaga kerja
Dalam jangka panjang, sebagian pengurangan permintaan pekerja bersumber dari
berkurangnya jumlah perusahaan, dan sebagian lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang
diserap masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena pemberlakuan tingkat
upah minimum tidak bisa ditanggung oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan yang
sanggup menanggung upah minimum –atau yang berhasil menyiasati peraturan itu-yang akan
bertahan. Pemberlakuan tingkat upah minimum akan meningkatkan upah rata-rata, tapi tidak akan
memacu kualitas pekerja secara keseluruhan. Akibatnya perusahaan yang menyerap pekerja kualitas lebih
rendah, tapi harus membayar upah lebih tinggi, akan semakin sulit bersaing dengan perusahaan-
perusahaan yang sejak semula mernberi upah tinggi tapi memang kualitas pekerjanya unggul.
Dasar pemikiran RBV adalah bahwa pada dasarnya perusahaan berbeda karena masing-masing
perusahaan memiliki sejumlah sumber daya tertentu yang bersifat unik. Oleh karena banyak sumber
daya yang tidak dapat diperoleh dengan segera (instan), maka pilihan strategi perusahaan dibatasi oleh
jumlah sumber daya yang tersedia pada saat itu clan oleh kecepatan perusahaan untuk memperoleh
sumber daya barn. Tanya adanya keragaman dan tingkat perubahan sumber daya antar perusahaan,
maka tiap perusahaan dapat memilih strategi manapun yang diinginkan sehingga strategi yang
berhasil dapat langsung ditiru dan akhirnya laba akan menurun sampai nol. Oleh karenanya,
perbedaan sumber daya merupakan inti dari strategi dan sangat penting bagi kesinambungan
keunggulan kompetitif (Collins & Montgomery, 2005).
Menurut Barney (dalam Lumpkin, 2003), sumber daya meliputi:
1. Sumber daya berwujud (tangible assets), meliputi: sumber daya keuangan, fisik, teknologi dan
organisasi;
2. Sumber daya tak berwujud (intangible assets), meliputi: sumber daya -manusia, inovasi &
kreativitas, serta reputasi;
3. Kapabilitas organisasi, meliputi: kompetensi/ketrampilan perusahaan untuk mentransfer input
menjadi output serta kemampuan untuk memadukan sumber daya berwujud maupun tidak berwujud
dengan menggunakan proses organisasional untuk mencapai hasil yang diharapkan, misal: produk dan
jasa inovatif, pengembangan produk, keunggulan layanan pelanggan, dll.
d. Kompetensi Tamatan SMK
Teori pengembangan karier dan kemandirian siswa menyatakan bahwa pengembangan
pendidikan vokasi didasarkan pada teori pemilihan karier okupasi (PKO). Dasar PKO ini adalah
sebagai konsekwensi dari tujuan kurikulm, yaitu untuk mempersiapkan anak didik yang akan
masuk ke dalam dunia kerja. Dan pekerjaan tertentu umumnya akan dapat dilakukan mereka
dengan baik secara professional, apabila pekerjaan dimaksud sesuai dengan karir yang
disenangi/dipilih oleh mereka dengan dukungan persepsi mereka masing-masing sejak di
bangku sekolah, sesuai teori PKO. Lingkup kemampuan manusia menurut pandangan filsafat,
normatifnya meliputi kekuatan intelektual untuk memperoleh ilmu serta kekuatan emosional
dan volitional atau kemauan untuk menggapai cita-cita. Manusia perlu mempersiapkan dirinya
untuk dapat hidup sempurna, maka setiap orang perlu mengikuti pendidikan ketrampilan,
intelektual, moral dan jasmani serta mengusai ilmu dan seni tentang kehidupan. Hasil
pendidikan diukur dengan beberapa kompetensi yang ditetapkan, khususnya untuk memasuki
lapangan kerja.
Memperhatikan kebijakan Direktorat Pembinaan SMK untuk periode 2005-2009, juga
terdapat salah satunya program perluasan akses dan peningkatan mutu belajar antara lain
kegiatannya berupa pengadaan fisik sejumlah unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru
(RKB). Secara makro meliputi seluruh Indonesia hingga sekarang, di antara dari sejumlah target
pengembangan yang lain-lainnya terdapat juga pembangunan 22 unit lembaga sekolah SMK
dibawah pembinaan IGI (Jerman). Dan telah di bangun pula, sejumlah 179 unit lengkap lembaga
sekolah SMK reguler yang bertaraf internasional.
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan terpenting bahwa:
1. Terjadinya ketidak sesuaian mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja dimana
terjadi ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja dengan
kompetensi yang dimilikinya. Ketidakcocokan ini karena: jenis pekerjaan, orientasi status
atau masalah keahlian khusus. Hal itu terjadi karena pola pendekatan pendidikan kita yang
cenderung product oriented. Lulusan yang dihasilkanmtidak sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja. Pendekatan tersebut semestinya diubah dengan memperhatikan kebutuhan dunia kerja
(market oriented) agar masalah mismatch tadi dapat diminimalisir
2. Terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik
cenderung memasuki sektor formal yang kurang beresiko. Hal ini menimbulkan tekanan
penawaran di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat
terhadap kesempatan kerja di sektor informal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi
pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal
3. Kualitas SDM lulusan pendidikan vokasi masih memerlukan banyak pembinaan agar
lulusannya mampu menjawab tantangan-tantangan dalam memasuki dunia kerja, dengan
kompetensi minimal siap bekerja dan meningkatkan budaya berkompetisi dalam memasuki
dunia kerja.
4. Program keahlian yang dilaksanakan/dijalankan harus berorientasi ke depan Visioner dan
Futurisrik dalam menjawab tantangan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi.
5. Program on the job training (OJT) dan on the job experience (JOE) perlu diadopsi sebagai
alternatif salah satu usaha lembaga pendidikan vokasi bekerjasama dengan DUDI, untuk
mendapatkan SDM trampil yang berkualias serta memenuhi harapan pelanggan, setelah
mereka lulus dan telah menguasai kompetensi dasar.
6. Belum efisiensinya fungsi pasar tenaga kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh
lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar
menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Hal ini berpengaruh pada
efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja.
7. Efektifitas, efisiensi, serta produktivitas manajemen pendidikan harus ditetapkan sejak awal
agar dampaknya dapat dideteksi sejak dini terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Selain
itu, efektifitas, efisiensi, dan produkktifitas menjadi prasarat utama untuk memperjelas
orientasi dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan Islam. Sehingga lembaga pendidikan
tampil sebagai lembaga yang memiliki daya tarik dan mampu menjawab kebutuhan
masyarakat.
5. SMK belum secara optimal membekali peserta didik dengan kemampuan untuk bersaing
secara global, antara lain dengan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan
bahasa Inggris serta penggunaan komputer untuk mengelola informasi;
6. SMK belum secara optimal membekali peserta diklat dengan program pendidikan yang
berorientasi kecakapan hidup (life skills) serta pendidikan untuk berwira usaha ber-
enterpreneur (Entreprenuership).
7. Keberadaan SMK selama ini baru sekedar untuk menyelenggarakan program diklat reguler,
tetapi sebaiknya juga program- program non-reguler, seperti program diklat kejuruan angka
pendek, program diklat lanjutan pasca sekolah menengah, layanan jasa produksi dan
sebagainya.
Sumber Kepustakaan
Barnadib,I., (2002), Filsafat Pendidikan, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
Cunningham, I., Dawes, G., Bennet, B., (2004), The Handbook of Work Base Learning, MPG
Books Ltd., Bodmin.
Direktorat Pembinaan SMK, (2009), Pembangunan Pendidikan SMK, Sucofindo (SICS), Jakarta.
Wibawa, B., (2005), Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Kertajaya Duta Media, Surabaya.
Departemen Pendidikan Nasional, (2009) Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta.
