2008 MODAL ASING DAN by CF2084S

VIEWS: 34 PAGES: 15

									                                Modul / Tatap Muka VIII




PEREKONOMIAN INDONESIA


            Materi Pembahasan
           MODAL ASING DAN
  PENGARUHNYA DALAM PEMBANGUNAN




                  Oleh :
             ADIYAS,SE,MM




 Program Kelas Karyawan Fakultas Ekonomi
         Universitas Mercu Buana
                 Jakarta
                  2008
                                   MODAL ASING DAN
                    PENGARUHNYA DALAM PEMBANGUNAN



                Penanaman modal asing merupakan langkah awal kegiatan produksi.
         Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah
         awal   kegiatan    pembangunan     ekonomi.     Dinamika     penanaman      modal
         mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak
         lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara
         senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.
         Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat.kalangan swasta dalam negeri, tetapi
         juga investor asing. Demikian pula halnya Indonesia.
                Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkan
         UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6
         Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemberlakuan
         kedua UU ini menyusul tampilnya rejim Orde Baru memegang tampuk
         pemerintahan. Sebelumnya, dalam pemerintahan Orde Lama, Indonesia sempat
         menentang kehadiran investasi dari luar negeri. Ketika itu tertanam keyakinan
         bahwa modal asing hanya akan menggerogoti kedaulatan negara. Kedua UU tadi
         kemudian dilengkapi dan disempurnakan pada tahun 1970. UU No. 1 Tahun 1967
         tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1968 tentang PMDN
         disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.
                Perbaikan iklim     penanaman    modal tak henti-hentinya dilakukan
         pemerintah, terutama sejak awal Pelita IV atau tepatnya tahun 1984. Melalui
         berbagai   paket   kebijaksanaan   deregulasi   dan    debirokratisasi   dilakukan
         penyederhanaan mekanisme perjanjian, penyederhanaan tata cara impor barang
         modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta perangsangan investasi untuk
         sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu. Dewasa ini kesempatan berinvestasi
         di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi PMA. Disamping dalam rangka
         menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan
         bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 kelak.



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB            Adiyas, SE.MM.          PEREKONOMIAN INDONESIA   1
         1. Perkembangan dan Sasaran Umum Investasi
                   Semenjak diberlakukan UU No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970
            tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang
            PMDN, investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun
            demikian pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan.
            Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh
            kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun
            juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal
            domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun.
                   Penanaman modal oleh dunia usaha meningkat pesat terutama dalam
            dasawarsa 1980-an sesudah pemerintah meluncurkan sejumlah paket
            kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Dalam dasawarsa 1970-an
            bagian terbesar dari penanaman modal dalam negeri berasal dari sektor
            pemerintah. Keadaan tersebut sekarang telah berbalik. Selama paruh pertama
            dasawarsa tahun 1990-an sebagian besar investasi domestik berasal dari dunia
            usaha dan masyarakat. Investasi oleh pemerintah sendiri juga tetap bertambah
            sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana serta
            pelayanan dasar lainnya.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB           Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   2
                                                      Tabel 1.
                  Perkiraan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Dalam
                                                  Repelita VI
                  (Angka-angka dalam Rp Trililun, Angka dalam kurung menunjukkan Proporsi
                                               terhadap PMDB)
                     Keterangan              1994/95      1995/96   1996/97     1997/98   1998/99   Jumlah
             Sasaran Investasi
             a. Masyarakat                     74,7         83,1      94,3       108,6     123,5     484,2
                                             (73,2%)       (73,2%   (73,2%)     (73,5%)   (73,5%)   (73,3%)
             b.     Pemerintah                 27,4         30,4      34,5        39,1      44,5     175,9
                                             (26,8%)      (26,8%)   (26,5%)     (26,5%)   (25,5%)   (26,5%)
             Pembentukan Modal
                                              102,1        113,5     128,8       147,7     168,0       660,0
             Domestik
             Sumber Pembiayaan
             1. Tabungan D.N                   95,3        106,4     120,8       140,1     160,9     623,5
                                             (93,3%)      (93,7%)   (93,8%)     (94,8%)   (95,8%)   (94,5%)
                    a.    Masyarakat           67,4
                    b.    Pemerintah           27,9
                          (Bruto)

             2.     Dana L.N                  67,7          7,1       8,0          7,6      7,1         36,6
                    (Netto)                  (6,7%)       (6,3%)    (6,2%)       (5,2%)   (4,2%)       (5,5%)
             Sumber : Repelita VI, Buku I.


         2. Pembentukan Modal Domestik Bruto
                         Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari
            waktu ke waktu ada 3 macam cara (berdasarkan 3 gugus data) yang bisa
            dilakukan, yaitu :
                         Pertama, dengan menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik
            bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni melihat sumbangan dan
            perkembangan variabel I dalam identitas pendapatan nasional :
                         Y = C + I + G + (X-M).
                         Data I merupakan data keseluruhan investasi domestik bruto, meliputi
            baik investasi oleh swasta (PMDN dan PMA) maupun oleh pemerintah.
                         Cara kedua ialah dengan mengamati data-data PMDN dan PMA.
            Dengan cara ini berarti kita hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia
            usaha swasta saja.
                         Adapun cara ketiga adalah dengan menelaah perkembangan dana
            investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan. Cakupan data dengan cara ini



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                 Adiyas, SE.MM.              PEREKONOMIAN INDONESIA            3
            tentu saja relatif lebih terbatas, karena belum memperhitungkan modal sendiri
            yang ditanamkan oleh investor. Namun demikian, sebagai salah satu
            pendekatan untuk memperoleh gambaran perihal perkembangan investasi cara
            terakhir ini sama sahihnya dengan kedua cara sebelumnya.


                                          Tabel 2.
              Proporsi Perubahan Stok Dalam Pembentukan Modal Domestik
                                           Bruto
                   Dan Produk Domestik Bruto Pada Tahun 1983 – 1993
                   (dalam persen, berdasarkan perhitungan harga berlaku)
             Proporsi Perubahan Stok Terhadap                  1983        1988    1993
             Pembentukan Modal Domestik Bruto                 12,55        17,72   26,55
             Produk Domestik Bruto (PDB)                       3,60        5,58    9,36
             Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 1991/1992 dan
                      Pendapatan Nasional Indonesia, 1991 – 1993, diolah


                   Sub bab 2; menyorot perkembangan investasi dalam konteks
            permintaan agregat. Dengan kata lain mengulas pembentukan modal domestik
            bruto. Investasi oleh sektor swasta diuraikan tersendiri di dalam subbab 3.
            Sedangkan perkembangan investasi berdasarkan dana perbankan (kredit
            investasi) akan dibahas terpisah di dalam bab lain yang membicarakan topik
            keuangan perbankan atau kebijaksanaan moneter.
                   Sebelum menyorot perkembangan investasi dalam konteks permintaan
            agregat, ada baiknya terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan
            investasi atau pembentukan modal domestik bruto dalam konteks ini. Selain
            itu, ada baiknya dahulu dikenali secara teknis apa dan bagaimana konsep
            pembentukan modal tersebut. Hal ini dipandang perlu agar terdapat kesamaan
            pemahaman dalam pembahasannya nanti, mengingat istilah investasi dapat
            dan seringkali menimbulkan pemahaman atau penafsiran konseptual yang
            berbeda antara yang satu dan lainnya konteks.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB           Adiyas, SE.MM.         PEREKONOMIAN INDONESIA   4
                   Data pembentukan modal domestik bruto (I) dalam konteks identitas
            pendapatan nasional : (Y = C + I + G + X – M) Indonesia dihitung dan
            disajikan oleh BPS. BPS menyajikannya secara kwartalan dan tahunan,
            diterbitkan melalui seri publikasi mereka berjudul “Pendapatan Nasional
            Indonesia”. Data pembentukan modal domestik bruto dan ditambah dengan
            perubahan stok.
                   Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pengadaan,
            pembuatan atau pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang
            modal ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal yang dibeli atau dibuat
            sendiri adalah barang tahan lama yang digunakan untuk berproduksi dan
            biasanya berusia pakai 1 tahun atau lebih.
                   Pembentukan modal tetap domestik bruto dibedakan atas :
            1. pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, dan
            2. pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan,
               baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri.
                   Data dasar yang digunakan oleh BPS dalam menghitung pembentukan
            modal tetap domestik bruto adalah data penyediaan bahan atau barang yang
            digunakan untuk perkiraan nilai produksi sektor bangunan, data penyediaan
            barang modal berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk perkiraan
            pembentukan modal tetap yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri,
            serta indeks tersebut diatas. Metode yang dipakai oleh BPS dalam
            perhitungannya adalah pendekatan arus barang (coomodity flow approach).
                   Untuk pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan/konstruksi,
            nilainya dihitung dengan menjumlahkan nilai seluruh keluaran (output) sektor
            konstruksi,   yaitu   nilai   bahan   bangunan/konstruksi   ditambah   ongkos
            angkut/dan margin perdagangan serta biaya lain berupa jasa serta biaya
            primer. Nilai keluaran sektor bangunan yang berasal dari perbaikan-perbaikan
            ringan/kecil tidak dihitung sebagai pembentukan modal. Sedangkan untuk
            pembentukan modal tetap bruto berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan,
            nilainya dihitung dengan menjumlahkan nilai mesin/alat yang bersangkutan
            ditambah ongkos angkut dan margin perdagangan serta biaya-biaya lainnya.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB             Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   5
            Adapun data untuk perubahan stok merupakan suatu perkiraan kasar. Nilainya
            diperoleh dari selisih nilai PDB (yang dihitung berdasarkan pendekatan
            produksi) dikurangi jumlah nilai komponen permintaan agregat lainnya
            (pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah,
            pembentukan modal tetap bruto dan ekspor netto). Karena merupakan nilai
            residual, di dalam nilai perubahan stok ini masih terkandung unsur perbedaan
            statistis (statistical discrepancy) yang terdapat pada sektor atau komponen
            lain dalam permintaan agregat.


                                                Tabel 3.
             Pembentukan Modal Domestik Bruto dan Tabungan Domestik Bruto Indonesia
                             Dalam Perbandingan dengan Beberapa Negara
                                      (angka-angka dalam persen)
             Keterangan menenai       Tahun
                                              Indonesia India      RRC    Malaysia AS       Jepang
             hal yang dibandingkan    Periode
             Proporsi Investasi
             Domestik Bruto 1)         1970        16       17     28       22       18      39
                                       1991        36       20     36       36       15      32
                                       1992        35       23     36       34       16      31
                                       1993        28       24     41       33       16      30
             Proporsi Tabungan
             Domestik Bruto            1970        14       16     29       27       18      40
                                       1991        36       19     39       30       15      34
                                       1992        37       22     39       35       15      34
                                       1993        31       24     40       39       15      33
             Pertumbuhan Investasi
             Domestik Bruto           1970-80   14,1    4,5    7,9     10,8          2,8     2,5
                                      1980-91    6,9    5,1   12,4      4,4          3,3     6,0
                                      1980-92    6,6    5,3   12,4      5,5          2,3     5,8
                                      1980-93    7,1    5,7   11,1      6,3          2,5     5,5
             Sumber : World Development Report, 1993, 1994, 1995, World Bank
             Catatan : 1) maksudnya proporsi terhadap PDB;
                       2) rata-rata per tahun


                   Peningkatan peranan pembentukan modal domestik bukan semata
            karena kenaikan pembentukan modal tetap, tetapi karena kenaikan perubahan
            stok. Proporsi perubahan stok terhadap PDB sebesar 3,60% pada tahun 1983




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB             Adiyas, SE.MM.       PEREKONOMIAN INDONESIA          6
            naik menjadi 5,58%, lalu naik lagi menjadi 9,36% masing-masing pada tahun
            1988 dan 1993 (lihat Tabel 2). Dalam kurun waktu serupa, proporsinya
            terhadap pembentukan modal domestik bruto juga membengkak; 12,55% pada
            tahun 1983 menjadi 17,72% pada tahun 1988, kemudian menjadi 26,55% pada
            tahun 1993. Kenaikan proporsi perubahan stok terhadap pembentukan modal
            domestik bruto ini berarti disisi lain penurunan proporsi pembentukan modal
            tetap domestik bruto.
                   Dalam perbandingan Indonesia, menurut The World Bank – proporsi
            pembentukan modal domestik bruto Indonesia terhadap PDB-nya relatif lebih
            besar dibandingkan proporsi serupa untuk Cina, Malaysia dan Jepang. Pada
            tahun 1993 misalnya, proporsi pembentukan modal domestik bruto Indonesia
            terhadap PDB sebesar 28% (menurut BPS proporsi ini sebesar 35,28%).
            Selisih angka disebabkan karena perbedaan definisi konseptual yang
            digunakan antara BPS dan Bank Dunia. Proporsi serupa pada tahun yang sama
            untuk India dan AS masing-masing 24% dan 16%. Sedangkan untuk Cina,
            Malaysia dan Jepang masing-masing 41,33% dan 30% (Tabel 3).


         3. Kebijaksanaan Investasi.
                   Semasa Orde lama Indonesia sempat menentang masuknya modal
            asing, khususnya modal dari negara-negara barat. Bukan hanya modal, kita
            pun sempat bersikap anti produk mereka, bahkan juga anti musik barat.
            Karena rejim pemerintahan pada waktu itu lebih condong bergaul dengan
            negara-negara blok timur yang komunis, modal asing dan barang-barang
            impor yang membanjiri pasaran dalam negeri ketika itu pada umumnya datang
            dari negara-negara seperti Uni Sovyet dan RRC. Rejim pemerintahan Orde
            Baru yang tampil sesudah gagalnya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia
            (PKI), membuka diri kembali terhadap modal asing. Pemerintah juga
            merangsang kalangan swasta dalam negeri untuk menanam modal.

                  Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, rejim Orde Baru menerbitkan
            2 UU berkenaan dengan investasi, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang
            Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB          Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   7
            Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemerintah sengaja lebih dahulu
            membuat UU tentang modal asing dengan persyaratan yang amat ringan,
            mengingat pada saat itu investasi diperlukan sekali untuk membantu
            memulihkan perekonomian dalam negeri yang porak-poranda.
                   Dalam UU No 1 Tahun 1967 antara lain ditetapkan sebagai berikut :
            1. Penanaman modal dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan
               selama 5 tahun; keringanan pajak perusahaan PMA sebesar lebih dari 50%
               selama 5 tahun; ijin untuk menutup kerugian-kerugian perusahaan sampai
               periode sesudah tax holiday itu; dan pembebasan penanaman modal asing
               dari bea impor atas mesin serta perlengkapan dan bahan baku.
            2. Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing
               dan kalaupun dinasionalisasi akan diganti-rugi.
            3. Masa operasional PMA adalah 30 tahun dengan perpanjangannya
               tergantung pada hasil perundingan ulang.
            4. Keleluasaan bagi penanaman modal asing untuk membawa serta atau
               memilih personil manajemen-nya dan untuk menggunakan tenaga ahli
               asing bagi pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditangani oleh tenaga-
               tenaga Indonesia.
            5. Kebebasan untuk mentransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing)
               keuntungan dan dana penyusutan yang diperoleh dari penjualan saham
               yang disediakan bagi orang-orang Indonesia.
            6. Sektor-sektor atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi modal asing
               yaitu meliputi pekerjaan umum (seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga
               listrik), media masa, pengangkutan (pelayaran dan penerbangan),
               prasarana, serta segala industri yang berhubungan dengan kegiatan
               produksi untuk keperluan pertahanan negara.


                   Undang-Undang yang berisi 13 bab dan 31 pasal ini, diundangkan per
            10 Januari 1967, kemudian dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 1970. UU
            penyempurnaan ini lebih merinci lagi berbagai kelonggaran dalam bidang
            perpajakan bagi PMA. UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN berintikan
            pemberian sejumlah kemudahan dalam bidang perpajakan dan kredit kepada
            para penanaman modal dalam negeri. Undang-undang ini pun kemudian
            disempurnakan, yakni dengan UU No. 12 Tahun 1970.
         Reorientasi Pembangunan Ekonomi



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB           Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   8
                Orientasi pembangunan ekonomi mulai sekarang harus diarahkan pada
         peletakan dasar fundamental ekonomi yang kuat yang berbasis pada domestic
         resources dan berakar pada ekonomi rakyat. Peletakkan fondasi dan akar yang
         kuat tersebut akan sendirinya dapat bertumbuh secara alamiah, sehingga ibarat
         suatu tanaman tinggal memerlukan perlakuan-perlakuan untuk mempercepat dan
         memperbesar hasilnya. Perlakuan-perlakuan tersebut adalah berbagai kebijakan
         dalam bidang pengembangan ekonomi yang menunjang. Dengan demikian, sejak
         sekarang ini diperlukan reorientasi pembangunan ekonomi dengan prioritas
         sektoral yang memenuhi prasyarat sebagai berikut :

            a. Berbasis pada keunggulan sumberdaya domestik;

            b. Berakar pada ekonomi rakyat yang kuat;

            c. Tersebar merata ke seluruh pelosok tanah air;

            d. Dapat diperbaharui, dikembangkan, dan ditingkatkan produktivitasnya;

            e. Marketable, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional;

            f. Responsif terhadap aplikasi teknologi, khususnya yang tepat guna;

            g. Hasil pengembangannya dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat
                Indonesia;

            h. Memiliki nilai bisnis dan politis yang tinggi;

            i. Optimasi operasi dapat dicapai dengan skala usaha menengah ke bawah;

            j. Mempunyai potensi kelembagaan pendukung yang kuat;

            k. Bersifat padat karya daripada padat modal;

            l. Memiliki keterkaitan dan integritas yang tinggi, mulai dari hulu sampai ke
                hilir;

            m. Mampu mendukung pengembangan industri dan jasa nasional menuju
                pada tahap kesalingtergantungan antara produsen primer, sekunder
                (industri), dan tersier (jasa);

            n. Tidak mudah digoyang oleh fluktuasi nilai tukar, gangguan stabilitas, serta
                adanya gangguan kecil terhadap parameter ekonomi makro;



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                 Adiyas, SE.MM.    PEREKONOMIAN INDONESIA   9
            o. Resiko produksi, resiko produk, dan resiko pasar dapat dikendalikan;

            p. Memiliki potensi untuk mendatangkan devisa yang tinggi, dan potensial
                untuk menjamin pendapatan negara dari sektor pajak.

            Prasyarat-prasyarat tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan
         prioritas sektoral yang akan dijadikan sasaran strategis reorientasi pembangunan
         ekonomi. Kesimpulan dari analisis prioritas sektoral yang didasarkan pada
         prasyarat-prasyarat tersebut menurut penulis adalah sektor agribisnis dan
         agroindustri yang merupakan sasaran strategis reorientasi pembangunan nasional,
         dan sektor pariwisata yang merupakan prioritas pendamping dengan beberapa
         syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut diperlukan karena beberapa karakter
         alamiah yang dimiliki, yaitu :

            a. Manfaat berdasarkan lokasi atau daerah;

            b. Spesifikasi obyek yang berbeda-beda untuk daerah yang berbeda;

            c. Memerlukan investasi yang cukup tinggi dan perlu waktu yang cukup
                lama untuk mensosialisasikannya (promosi);

            d. Sangat peka terhadap adanya gangguan stabilitas, terutama politik dan
                keamanan;

            e. Potensial mendatangkan biaya sosial yang tinggi, jika tidak ditangani
                dengan baik dan penuh kehati-hatian, seperti dekadensi moral, kerusakan
                budaya, berkembangnya praktek seks bebas, berjangkitnya penyakit-
                penyakit menular, dan lain-lain.

            Dengan demikian, dalam pengem- bangannya diperlukan kebijakan-kebijakan
         yang spesifik, yang dapat menepis kemungkinan timbulnya dampak-dampak
         negatif.

            Peletakan dasar pembangunan ekonomi yang resource based, berakar pada
         ekonomi rakyat dan memenuhi prasyarat-prasyarat prioritas sektoral tersebut
         adalah pembangunan agribisnis dan agroindustri yang tangguh, yang dalam
         jangka pendek diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan dalam
         jangka panjang untuk pelaksanaan ekspor dan perolehan devisa. Sektor tersebut



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB             Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA    10
         disamping berbasis domestic resources juga sangat strategis untuk dikembangkan
         dengan dukungan alamiah yang sangat relevan, sehingga bidang tersebut sangat
         strategis untuk dijadikan basis pembangunan industri dan ekonomi nasional secara
         konsisten dan konsekuen.

            Masalah-Masalah Pembangunan Pertanian di Era Orde Baru Sejak awal
         pemerintahan orde baru, pembangunan ekonomi yang sasaran utamanya adalah
         sektor pertanian menjadi prioritas utama pembangunan. Hal tersebut tercantum
         dalam GBHN, mulai dari Pelita I sampai dengan Pelita VI yang lalu. Bahkan
         sasaran PJP II masih tetap pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada
         pembangunan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi,
         yang bila ditafsirkan dengan pembangunan sektoral adalah sektor agribisnis dan
         agroindustri yang didukung oleh kelembagaan koperasi yang kuat. Secara
         konseptual pembangunan nasional telah berbasis pada peletakan dasar
         pembangunan di bidang pertanian, namun secara praktis dan nyata, sektor
         pertanian seolah-olah menjadi anak tiri dan bahkan agribisnis dan agroindustri
         hampir tidak pernah dilirik. Walaupun secara konsep GBHN dan Pelita telah
         menggariskan     bahwa     pembangunan        nasional   harus   memprioritaskan
         pembangunan pertanian (agribisnis dan agroindustri), namun adanya praktek-
         praktek KKN yang marak terjadi di berbagai lapisan dan kalangan menyebabkan
         penyimpangan dari GBHN. Meskipun PJP I (Pelita I-VI) menetapkan sektor
         pertanian   sebagai   sasaran   prioritas,   namun   pelaksanaannya   nampaknya
         menyimpang dan terbukti hasilnya tidak dapat mengangkat sektor pertanian dalam
         konteks agribisnis dan agroindustri ke pentas bisnis nasional, apalagi bisnis
         global.

            Pembangunan sektor pertanian hanyalah menjadi slogan politis saja,
         sementara sektor industri dan jasa yang tidak berbasis pertanian melaju dengan
         cepat, sehingga peletakkan dasar fondasi ekonomi yang bersifat merakyat dan
         resources based tidak berjalan dengan mulus. Tidak dapat dipungkiri bahwa
         beberapa komoditas yang sempat memberikan angin segar bagi pelaku-pelaku
         agribisnis, seperti cengkeh, kakao, kelapa sawit, dan udang karena berhasil




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB              Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   11
         menembus pasar ekspor, juga seringkali mendapat kritikan akibat kebijakan-
         kebijakan yang diterapkan tidak menguntungkan para petani rakyat.

            Pembentukan BPPC untuk melaksanakan regulasi pemasaran cengkeh yang
         monopsoni dalam pembelian dan monopoli dalam penjualan sangat tidak
         menguntungkan dan diduga hanya merupakan gerakan bisnis kolega elit politik.
         Pembangunan PIR kelapa sawit dan industri minyak goreng juga tidak menjamin
         peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
         Beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini, minyak goreng hilang dari pasaran
         domestik, bukan karena tidak ada produksi melainkan karena distribusi yang
         dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

            Komoditas agribisnis yang sangat potensial dari segi bisnis seolah-olah
         menjadi ajang perebutan lahan bagi oknum-oknum tertentu. Masih segar dalam
         ingatan bahwa komoditas jeruk pontianak yang sempat naik daun dalam dekade
         yang lalu, sempat mengalami goncangan dahsyat yang sangat merugikan para
         petani akibat dilakukannya regulasi pasar yang ketat.

            Mengapa praktek-praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan
         kartel dapat terjadi, sementara praktek- praktek seperti itu tidak pernah
         memberikan keuntungan optimal bagi masyarakat, yakni keseimbangan manfaat
         yang diterima oleh produsen dan konsumen.

            Berikut ini dipaparkan secara ringkas masalah-masalah yang terjadi dalam
         pembangunan pertanian yang menyebabkan kegagalan dan tidak optimalnya hasil-
         hasil yang dicapai.

            a. Pembangunan pertanian, agribisnis, dan agroindustri, serta keberhasil-
                annya, seolah-olah hanya menjadi slogan politis;

            b. Keberpihakan pemerintah kepada sektor pertanian, agribisnis, dan
                agroindustri seolah-olah hanya merupakan keberpihakan semu, untuk
                memadamkan api kegusaran yang menyala di dada puluhan juta petani
                Indonesia;




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB             Adiyas, SE.MM.       PEREKONOMIAN INDONESIA   12
            c. Anggaran pembangunan pertanian tidak optimal dimanfaatkan untuk
               membangun sektor tersebut, sehingga terkesan anggaran habis, tetapi
               hasilnya tidak ada atau sangat tidak optimal.

            d. Lembaga pembiayaan sangat jauh dari usaha pertanian, dengan mitos
               sektor tersebut beresiko tinggi. Mitos tersebut harus diubah karena resiko
               dalam agribisnis relatif sudah dapat dikendalikan, baik resiko produksi,
               resiko produk, maupun resiko pasar dan penyimpanan produknya.

            e. Banyak pengusaha yang arogan dan enggan bergerak di sektor pertanian
               dengan mitos tidak prestisius, produkny tidak marketable, memiliki Return
               on Investment (ROI) yang kecil, dan banyak lagi alasan-alasan Tidak dapat
               dipungkiri bahwa beberapa komoditas yang sempat memberikan angin
               segar bagi pelaku-pelaku agribisnis, seperti cengkeh, kakao, kelapa sawit,
               dan udang karena berhasil menembus pasar ekspor, juga seringkali
               mendapat kritikan akibat kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak
               menguntungkan para petani rakyat lainnya.

            f. Peranan badan-badan pemerintahan tidak dapat diandalkan untuk
               memberdayakan berbagai potensi yang ada untuk menggerakkan
               pembangunan pertanian, dalam lingkup agribisnis dan agroindustri.

            g. Anggaran-anggaran penelitian di bidang pengembangan agribisnis dan
               agroindustri sangat kurang dan bahkan hampir tidak ada yang
               menunjukkan hasil yang mampu diterapkan dengan baik.

            h. Praktek-praktek KKN juga diduga sering terjadi di berbagai jenjang
               departemen teknis yang terkait dengan pembangunan pertanian, seperti
               yang sering dilaporkan di media massa.

            i. Kebijakan-kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya diterapkan oleh para
               pelaku yang terlibat, sebagai contoh kebijakan pembiayaan sektor
               agribisnis tidak semua diterapkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan,
               seperti perbankan.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB            Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   13
            j. Tidak adanya integrasi vertikal yang kuat dalam suatu sistem komoditas,
               yang disebabkan oleh ketimpangan pembagian rasio nilai tambah dengan
               biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku dalam suatu sistem komoditas.
               Secara umum, produsen pertanian menerima bagian yang paling kecil.

            k. Tidak adanya integrasi horizontal yang kuat dan saling menunjang antara
               sistem komoditas yang satu dengan komoditas lain. Seperti contoh,
               agroindustri penghasil jus markisa hanya bergerak dalam komoditas
               tersebut, sehingga bila terjadi kekurangan pasokan bahan baku maka
               kapasitas optimal pabrik tidak dapat terpenuhi. Sementara bila terdapat
               integrasi horizontal yang kuat, disamping komoditas markisa sebagai
               produksi inti juga dikembangkan nenas atau mangga sebagai pendamping
               komplementer dalam bisnis tersebut.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB          Adiyas, SE.MM.        PEREKONOMIAN INDONESIA   14

								
To top