KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN

							     DUKUNGAN PEMETAAN
PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN
 DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
       PENATAAN RUANG


                Disampaikan Oleh :
           Dirjen Penataan Ruang
  Pada Seminar dan Lokakarya “Pemetaan Partisipatif:
 Peluang dan Tantangan menuju Kedaulatan atas Ruang”
        di Cisarua-Bogor, 31Maret - 2 Aprill 2003
 LATAR BELAKANG
Pertumbuhan penduduk perkotaan lebih
tinggi (4,76%) dari nasional (1,7%)
Diperkirakan akhir 2018, sekitar 52%
penduduk Indonesia tinggal di perkotaan
Konversi lahan pertanian ke non pertanian
mencapai 30,000 hektar pertahun
Perubahan fungsi hutan (lindung jadi
budidaya) mencapai 3,4 juta hektar per
tahun, sehingga menambah luasan lahan
kritis 1-2% per tahun
  LATAR BELAKANG
                 (Lanjutan)

Keberadaan data dan informasi yang akurat,
mudah diakses dan up to date menjadi
penting guna mewujudkan penataan ruang
yang efisien dan efektif.
Tidak dilibatkannya pelaku pembangunan
mendorong duplikasi data dan ketidak
cocokan informasi sehingga menghambat
pengambilan keputusan yang obyektif.
   ISU / PERMASALAHAN
Masih rendahnya akses masyarakat
terhadap peta-peta yang dihasilkan
Masih      terjadinya   tumpang     tindih
kewenangan dalam pengadaan peta
Masih lemahnya sistem pengaturan dan
standarisasi dalam pemetaan.
Kurangnya keterlibatan stakeholder /
masyarakat dalam penyusunan peta
khususnya untuk skala detil / besar
 ISU DAN PERMASALAHAN
                (lanjutan)

Terbatasnya prasarana/infrastruktur untuk
proses pemetaan.
Masih rendahnya sumber daya manusia
(SDM) yang menangani pemetaan
Lemahnya sistem input dalam pemetaan.
   KONSEP PEMETAAN PARTISIPATIF
      DALAM PENATAAN RUANG
 Setiap proses penataan ruang memerlukan peta
  yang akurat (juga partisipatif –user oriented
  tetapi terstandarisasikan).
 Pemetaan partisipatif bermanfaat sekali untuk
  RTRWK (Ditjen & Dinas sbg usernya)
 Peningkatan kemitraan dengan swasta dan
  masyarakat
 Pemerintah sebagai fasilitator dengan menyusun
  NSPM (sesuai dgn hak dan kewajibannya –PP
  69/96 sejauh mengikuti PP 10/2000)
 KONSEP PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM
          PENATAAN RUANG
                     (lanjutan)

 “Pemetaan partisipatif” merupakan metode
  alternatif dalam rangka penyediaan informasi
  spasial
  HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG
          (PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 2)

HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
  Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan
  pengendalian pemanfaatan ruang.
  Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
  rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci ruang
  kawasan.
  Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang
  sebagai akibat penataan ruang.
  Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang
  dialaminya  sebagai    akibat   pelaksanaan   kegiatan
  pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
  HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG
     (PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 6)

KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM TARU
 Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
 Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam
 proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
 ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah
 ditetapkan.
 Berperanserta dalam pembangunan, pemanfaatan,
 dan pengelolaan ruang publik termasuk perbaikan
 dan pemeliharaan prasarana olah raga (*).
KEBIJAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM
           PENATAAN RUANG

  Meningkatkan sumber daya pendukung pemetaan
  yang meliputi sumber daya manusia, perangkat
  keras, piranti lunak, dan sistem kelembagaan,
  sehingga proses partisipatif dapat dilaksanakan.
  Melibatkan stakeholder professional dalam
  pemetaan partisipatif.
  Diarahkan supaya proses pemetaan dapat
  dilakukan oleh komunitas di daerah masing-
  masing, dengan demikian karakteristik lokal dapat
  dijabarkan kedalam informasi spasial.
STRATEGI PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM
           PENATAAN RUANG

Meningkatkan “marketing system” baik melalui
media cetak dan elektronik (radio, TV dan internet)
maupun seminar / workshop
Menggalakkan sistem pemetaan partisipatif,
melalui peningkatan kemitraan dengan swasta dan
masyarakat
Menumbuhkan kepedulian tentang pentingnya
infrastruktur pemetaan melalui dukungan bantuan
teknis
Melakukan pembinaan teknis kepada daerah
melalui penyedian pedoman-pedoman dalam
bidang pemetaan dan pelatihan SDM.
STRATEGI PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM
      PENATAAN RUANG (lanjutan)

 Melakukan jejaring kelembagaan masyarakat di
 bidang pemetaan untuk melakukan proses updating
 dan evaluasi terhadap muatan petanya .
 Melakukan koordinasi dengan institusi terkait
 bidang pemetaan yang dikoordinasikan oleh
 Bakosurtanal.
 Meningkatkan        upaya     sosialisasi pemetaan
 (partisipatif) melalui public campaign
               PENUTUP
Pemetaan Partisipatif sebagai alternatif pengadaan
peta untuk penataan ruang
Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif perlu dilakukan
secara professional dan melibatkan seluruh
stakeholder
Pelaksanaan     pemetaan       partisipatif   dapat
meningkatkan kinerja (transaction cost jadi rendah)
dan kepedulian masyarakat
Pemetaan Partisipatif perlu terus ditingkatkan guna
mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota