REFORM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Document Sample
REFORM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Powered By Docstoc
					6.1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA
               NEGARA/ PEMERINTAH

   Dana yg cukup besar dlm APBN/APBD th 2007+/- Rp. 230
    triliun mempergunakan sistem pengadaan barang/jasa
    pemerintah;
   Uang negara yg cukup besar yg dikelola BUMN/kegiatan yg
    dibiayai dana publik, yang belum mempergunakan sistem
    pengadaan barang/jasa pemerintah, misal: sektor migas US$
    9 milyar/tahun, PLN - Rp. 33 Triliun/tahun (BI, BUMN, BUMD
    yg lain?);
   Sangat strategis utk dipergunakan ikut menentukan perilaku
    birokrat dan dunia usaha, dalam usaha utk: pengembangan
    industri & produksi dalam negeri, birokrat lebih profesional &
    menegakkan akuntabilitas, mendorong daya saing dunia
    usaha)



                          Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio       96
6.2. PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
       YANG SEKARANG MASIH BANYAK TERJADI

  Pembuatan owner estimate (HPS) yg belum akurat, yg cenderung lebih
     tinggi dari harga pasar;
  Pengaturan proses mengadaan, sebelum proses berjalan sudah
     ditentukan siapa pemenangnya (bisa perintah atasan);
  Panitia menambah persyaratan yg tidak perlu, yg membatasi jumlah
     peserta
    Spesifikasi teknis sudah mengarah kepada produk/pengusaha tertentu;
    Pengumuman pengadaan yang tidak dilakukan dengan baik;
    Penentuan waktu pengadaan yg tidak rasional
    Rumusan (formula) evaluasi penawaran yg tidak tercantum jelas dalam
     dokumen pengadaan;
  Sanggahan peserta tidak dilakukan penelitian dan penyelesaian dng
     baik;
  Pada akhirnya pemerintah selalu membeli harga lebih mahal dari harga
     pasar


                                Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio       97
6.3. BAGAIMANA SISTEM YANG SEKARANG MENCOBA
           MENGATASI/MEMPERBAIKI




       KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003
                 DAN
       PERPRES NO. 8/ TAHUN 2006




                Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   98
6.4. MENGANUT PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN
           BARANG/JASA PEMERINTAH




                       Efisien
                       Efektif
                       Adil & non diskriminatif
                       Terbuka & bersaing secara
                        sehat
                       Transparan
                       Akuntabel



                 Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   99
            6.5. KEPPRES NO. 80 / 2003



      SISTEM & PROSEDUR YG DIHARAPKAN
                   MAMPU
1.   Mewujudkan efisiensi (mencapai harga pasar);
2.   Menghilangkan/meminimalkan kkn dengan pengadaan
     yg lebih terbuka/transparan;
3.   Mewujudkan persaingan sehat, yg pada gilirannya
     mendorong daya saing bangsa (one country, one
     nation, one market).




                    Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   100
6.6. PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH




             Dikeluarkan dengan cara :
             Swakelola
             Mempergunakan Penyedia
             Barang/Jasa




             Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   101
     6.7. SWAKELOLA




1.   Dilaksanakan Oleh Pengguna
     Barang/Jasa;
2.   Instansi Pemerintah
3.   Kelompok Masyarakat/LSM Penerima
     Hibah.




       Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   102
6.8. KEPPRES NO. 80/ TAHUN 2003 YANG DILAKSANAKAN
            OLEH PENYEDIA BARANG/JASA




                  1. Pelelangan/seleksi umum
                  2. Pelelangan/seleksi terbatas
                  3. Pemilihan langsung
                  4. Penunjukan langasung




                   Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   103
 6.9. KEPPRES NO.80/2003 (METODA PENGADAAN)



1. Pengadaan pada prinsipnya harus melalui pelelangan umum
2. Penunjukan langsung hanya boleh untuk nilai < Rp 50 jt,
   keadaan darurat, pemegang hak patent, rahasia
3. Pemilihan langsung hanya < Rp 100 jt
4. Pelelangan terbatas hanya untuk pekerjaan yg hanya mampu
   dikerjakan oleh beberapa penyedia barang/jasa (dlm
   pengumumannya menyebutkan penyedia yang mampu
   melaksanakan pekerjaan tersebut.)




                      Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio    104
   6.10. PENUNJUKAN LANGSUNG



 DALAM HAL PENUNJUKAN LANGSUNG
HARUS MEMENUHI KEADAAN TERTENTU:

    1.   Penanganan darurat
    2.   Pekerjaan yg perlu dirahasiakan
    3.   Pekerjaan berskala kecil
    4.   Pengadaan barang/jasa khusus
          Tarif resmi
          Spesifik




              Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   105
 6.11. KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 MENDORONG
    TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1)

1. Tidak boleh ada pembatasan wilayah operasi badan usaha
2. Penyederhanaan segmentasi pasar
3. Perusahaan yg selama 4 (empat) tahun tidak pernah dapat
   kontrak, tidak boleh ikut
4. Tidak ada larangan mengundang pabrikan
5. Tidak datang dalam rapat penjelasan (aanwijzing) tidak
   boleh digugurkan;
6. Tidak ada corridor untuk nilai penawaran (misalnya 80% dari
   hps);
7. Pengutamaan pelaksanaan pengadaan dengan cara
   pascakualifikasi;
8. Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak wajib, keanggotaan di
   suatu asosiasi tidak wajib

                       Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio      106
                                                                Lanjutan 6.11.
KEPPRES NO.80/ TAHUN 2003 MENDORONG
TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1)


    1. Tidak boleh ada pembatasan wilayah operasi badan
       usaha
    2. Penyederhanaan segmentasi pasar
    3. Perusahaan yg selama 4 (empat) tahun tdk pernah dapat
       kontrak, tidak boleh ikut
    4. Tidak ada larangan mengundang pabrikan
    5. Tidak datang dalam rapat penjelasan (aanwijzing) tidak
       boleh digugurkan;
    6. Tidak ada corridor untuk nilai penawaran (misalnya 80%
       dari HPS)



                         Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio              107
                                                                 Lanjutan 6.11.
KEPPRES NO.80/ TAHUN 2003 MENDORONG
TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (2)



  6.  Pengutamaan pelaksanaan pengadaan dengan cara
      pascakualifikasi
  7. Sertifikat badan usaha (sbu) tidak wajib, keanggotaan di
      suatu asosiasi tidak wajib
  8. Penyampaian penawaran tidak perlu menyerahkan copy
      seluruh dokumen (cukup mengisi isian, yg formatnya sdh
      disediakan dlm lampiran keppres no. 80/2003);
  9. Panitia pengadaan dilarang menambah-nambah persyaratan
      dilura kewajaran (situ, kantor cabang, rek di bank setempat,
      dll);
  10. Penilaian secara azas nyata cukup dilakukan kepada 3 (tiga)
      peserta yg akan diusulkan sebagai calon pemenang;
                          Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio              108
                                                               Lanjutan 6.11.
HASIL DARI UPAYA MENDORONG
TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YANG SEHAT



      Apakah pengadaan sudah benar ?
      dengan mudah dapat diamati dari gejala-gejala, sbb

      1. Dilihat dari jumlah peserta;
      2. Dilihat dari hasil akhir pengadaan, adakah efisiensi
         dapat dihasilkan?




                        Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio              109
6.12. GAMBARAN KEADAAN APABILA PENGADAAN B/J
 TIDAK MENGIKUTI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN




                Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
                                                       110
                                       Lanjutan 6.12.




Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
                                                  111
   6.13. SEBAB TERJADINYA KKN PADA PROSES
PENGADAAN PEMERINTAH AKIBAT DARI TERJADINYA
              10 TINDAK KORUPSI




                Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
                                                       112
6.14. ADANYA KKN DI BIDANG PENGADAAN PEMERINTAH
            DIKUATKAN OLEH DATA DARI



    Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan
     pemerintah – Bank Dunia
    Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan
     merajalela – Donald Stromboom (Mantan Senior
     Procurement Specialist WB)
    Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia sangat rawan
     terhadap praktek KKN World Bank /ADB/GOI CPAR
     2000




                      Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio   113
   6.15. 15 TAHAP/SIMPUL PENGADAAN BARANG
             PEMERINTAH RAWAN KKN


1. Perencanaan Pengadaan                      3. Prakualifikasi Perusahaan




2. Pembentukan Panitia Lelang                 4. Penyusunan Dokumen Lelang




                         Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
                                                                             114
                                                                          Lanjutan 6.15.

5. Pengumuman Pelelangan;                                8 Penjelasan Lelang




                                                      9. Penyerahan Penawaran Harga dan
6. Pengambilan Dokumen Lelang                         Pembukaan Penawaran




7. Penentuan Harga Perkirakan
                                                      10 Evaluasi Penawaran
   Sendiri (HPS)




                                Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                  115
                                                                     Lanjutan 6.15.
11 Pengumuman Calon Pemenang                    14 Penandatangan Kontrak Perjanjian




12 Sanggahan Peserta Lelang               15 Penyerahan Barang/ Jasa kepada User




13 Penunjukan Pemenang Lelang




                              Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                    116
                                                                Lanjutan 6.15.




Keppres 80/2003
sudah ada…tetapi,
Prakteknya ini yang
masih sering terjadi !




                         Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio              117
                                                                            Lanjutan 6.15.



   1
PERENCANAAN
 PENGADAAN
                                                           2
                                                  PEMBENTUKKAN
                                                     PANITIA

          PENYAKIT 1A                                                PENYAKIT 2A

   PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN                                 PANITIA TIDAK TRANSPARAN
           (MARK UP)

          PENYAKIT 1B                                                PENYAKIT 2B

      RENCANA PENGADAAN                                      INTEGRITAS PANITIA LEMAH
        YANG DIARAHKAN

                                                                     PENYAKIT2C
          PENYAKIT 1C
                                                                 PANITIA YANG ‘MEMIHAK’
  REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN


                                                                     PENYAKIT 2D
          PENYAKIT 1D
                                                             PANITIA TIDAK INDEPENDEN
  PENENTUAN JADWAL PENGADAAN
      YANG TIDAK REALISTIS
                          Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                            118
                                                                            Lanjutan 6.15.



    3
PRAKUALIFIKASI
                                                                4
                                                       PENYUSUNAN
                                                     DOKUMEN LELANG
 PERUSAHAAN

           PENYAKIT 3A                                                PENYAKIT 4A
       DOKUMEN ADMINISTRATIF                                   SPESIFIKASI YANG DIARAHKAN
       TIDAK MEMENUHI SYARAT

           PENYAKIT 3B                                                PENYAKIT 4B
       DOKUMEN ADMINISTRATIF                                   REKAYASA KRITERIA EVALUASI
             ‘ASPAL’

           PENYAKIT 3C                                                PENYAKIT 4C
        LEGALISASI DOKUMEN                                   DOKUMEN LELANG NON-STANDAR
          TIDAK DILAKUKAN

           PENYAKIT 3D                                                PENYAKIT 4D
   EVALUASI TIDAK SESUAI KRITERIA                     DOKUMEN LELANG YANG TIDAK LENGKAP



                               Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                         119
                                                                       Lanjutan 6.15.



  5
PENGUMUMAN
                                                          6
                                                 PENGAMBILAN
                                                DOKUMEN LELANG
  LELANG
                                                                 PENYAKIT 6A
                                                     DOKUMEN LELANG YANG DISERAHKAN
         PENYAKIT 5A
                                                         TIDAK SAMA (INKONSISTEN)
    PENGUMUMAN LELANG YANG
                                                                 PENYAKIT 6B
        SEMU ATAU FIKTIF
                                                      WAKTU PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN
                                                                TERBATAS
         PENYAKIT 5B
   JANGKA WAKTU PENGUMUMAN                                       PENYAKIT 6C
        TERLALU SINGKAT                             LOKASI PENGAMBILAN DOKUMEN SULIT
                                                                 DICARI
         PENYAKIT 5C
PENGUMUMAN LELANG TIDAK LENGKAP



                          Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                         120
                                                                               Lanjutan 6.15.



    7
  PENYUSUNAN
HARGA PERKIRAAN
                                                              8
                                                         PENJELASAN
                                                         /AANWIJZING
    SENDIRI

             PENYAKIT 7A
    GAMBARAN NILAI HARGA PERKIRAAN
        SENDIRI DITUTUP-TUTUPI

             PENYAKIT 7B
                                                                         PENYAKIT 8A
      PENGGELEMBUNGAN (MARK-UP)
         UNTUK KEPERLUAN KKN.                              PRE BID MEETING YANG TERBATAS

             PENYAKIT 7C                                                 PENYAKIT 8B
    HARGA DASAR YANG TIDAK STANDAR                                   INFORMASI & DESKRIPSI
             (DALAM KKN)                                                  TERBATAS

                                                                         PENYAKIT 8C
             PENYAKIT 7D
                                                          PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL
          PENENTUAN ESTIMASI
       HARGA TIDAK SESUAI ATURAN
                              Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                           121
                                                                              Lanjutan 6.15.



  9
PENYERAHAN
                                                     10EVALUASI
                                                      PENAWARAN
& PEMBUKAAN
 PENAWARAN
           PENYAKIT 9A                                                 PENYAKIT 10A
    RELOKASI TEMPAT PENYERAHAN                                     KRITERIA EVALUASI CACAT
        DOKUMEN PENAWARAN

           PENYAKIT 9B                                                 PENYAKIT 10B
       PENERIMAAN DOKUMEN                                          PENGGANTIAN DOKUMEN
    PENAWARAN YANG TERLAMBAT

           PENYAKIT 9C                                                 PENYAKIT 10C
    PENYERAHAN DOKUMEN FIKTIF                                      EVALUASI TERTUTUP DAN
                                                                       TERSEMBUNYI

                                                                       PENYAKIT 10D
           PENYAKIT 9D
                                                          PESERTA LELANG TERPOLA DALAM
   KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN                                    RANGKA BERKOLUSI
           PENAWARAN
                            Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                             122
                                                                             Lanjutan 6.15.



  11
  PENGUMUMAN
                                                       12
                                                     SANGGAHAN
                                                   PESERTA LELANG
CALON PEMENANG


                                                                        PENYAKIT 12A
                                                                       TIDAK SELURUH
                                                                    SANGGAHAN DITANGGAPI
         PENYAKIT 11A                                                   PENYAKIT 12B
  PENGUMUMAN SANGAT TERBATAS                                        SUBSTANSI SANGGAHAN
                                                                      TIDAK DITANGGAPI

         PENYAKIT 11B                                                   PENYAKIT 12C
      TANGGAL PENGUMUMAN                                 SANGGAHAN PROFORMA UNTUK
        SENGAJA DITUNDA                               MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR

         PENYAKIT 11C                                                   PENYAKIT 12D
                                                                PANITIA KURANG INDEPENDEN
     PENGUMUMAN YANG TIDAK
                                                                      DAN AKUNTABEL
          INFORMATIF
                             Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                           123
                                                                              Lanjutan 6.15.


13
PENUNJUKKAN
 PEMENANG
                                                          14
                                                      PENANDATANGANAN
   LELANG                                                 KONTRAK



              PENYAKIT 13A                                               PENYAKIT 14A
       SURAT PENUNJUKAN YANG                                        PENANDATANGANAN KONTRAK
           TIDAK LENGKAP                                                  YANG KOLUTIF

              PENYAKIT 13B                                               PENYAKIT 14B

   SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA                                     PENANDATANGAN KONTRAK
      DITUNDA PENGELUARANNYA                                           YANG DITUNDA-TUNDA

                                                                         PENYAKIT 14C
              PENYAKIT 13C
                                                                    PENANDATANGANAN KONTRAK
  SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN                                     SECARA TERTUTUP
         DENGAN TERBURU BURU
                                                                         PENYAKIT 14D
              PENYAKIT 13D
                                                          PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH
   SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH

                             Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                             124
                                                               Lanjutan 6.15.



15
PENYERAHAN
BARANG/JASA
                                                       15-A
                                                PENYERAHAN BARANG
                                                           PENYAKIT 15A-1

                                             KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI
                                                        SPESIFIKASI

                                                           PENYAKIT 15A-2
                                                     PEMENANG LELANG MENSUB-
                                                      KONTRAKKAN PEKERJAAN


                                                           PENYAKIT 15A-3
                                          VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN
                                           YANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG

                                                           PENYAKIT 15A-4
                                                      JAMINAN PASCA JUAL PALSU


              Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                               125
    6.16. UPAYA UNTUK LEBIH MENINGKATKAN
       TRANSPARANSI, PERPRES NO. 8/2006



 Perbaikan tatacara pengumuman
 Waktu proses pengadaan bisa sangat cepat (18 hari untuk
  pengadaan barang/jasa sederhana)
 Proses pengadaan dpt dimulai sebelum dokumen anggaran
  syah
 Organisasi pengadaan bisa disederhanakan;Masa
  berlakunya sertifikat utk PPK dan panitia pengadaan, baru
  berlaku Januari 2008




                      Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio    126
   6.17. CONTOH HASIL DARI UPAYA MENDORONG
TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YANG SEHAT, KOTA
                 SURABAYA 2004

PROYEK                     OE(HPS)                      KONTRAK          PESERTA

 Jalan Manukan Kulon        2,3 M                      1,3 M (56,5%)      46
 Jalan Akses Benowo         5,88 M                     3,58 M (60,9%)     38
 Pnkt.Jl.Arif Rahman H.     2,64 M                     1,75 M (66,3%)     38
 Pnkt.Jl.HR.Muhamad         4,64 M                     3,09 M (66,6%)     23
 Sal Karang Pagesangan      1,49 M                     0,85 M (57,0%)     43
 Pnkt. Jl. Raya Rungkut     2,0 M                      1,31 M (65,5%)     46
 Pembuatan Plesengan        2,28 M                     1,37 M (60,1%)     49
 Saluran Kalibokor          1,0 M                      0,69 M (69,0%)     22
 Jalan Manukan Dalam        1,7 M                      1,13 M (66,0%)     40
 Komponen Lampu Jalan       1,71 M                     0,89 M (52,0%)     19
 Urugan Makam Keputih       3,28 M                     1,65 M (50,3%)     17
 Meubelair Sd/Min/Sltp      2,30 M                     1,14 M (49,6%)     41

SUMBER : PEMKOT SURABAYA

                           Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                    127
       6.18. CONTOH HASIL PENGADAAN YANG
       “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”
                 JAWA TIMUR 2006

PROYEK                     OE(HPS)                       KONTRAK        PESERTA

 Jl. Jetak Hadiwarno         1,2 M                      0,61 M (51%)     18
 Jl. Panggul – Tl Agung      1,9 M                      0,97 M (51%)     21
 Jl. Mojosari - Pandanarum   1,7 M                      1,11 M (65%)     21
 Jl. Tl Agung - Malang       1,5 M                      0,67 M (45%)     30
 Jl. Blitar Lumajang         2,3 M                      1,01 M (43%)     31
 Jl. Lumajang - Banyuwangi   2,6 M                      1,67 M (64%)     23
 Jl. Jember Glenmore         1,5 M                      0,66 M (44%)     22
 Jemb Pager Gunung           2,84 M                     1,96 M (69%)     16
 Jemb Prigi                  2,5 M                      1,87 M (75%)     19

SUMBER : PEMKOT SURABAYA




                          Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio                 128

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:9/11/2012
language:Malay
pages:33