MANAJEMEN DAN OPERASIONAL BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DI INDONESIA by 49aS9M

VIEWS: 0 PAGES: 11

									       MANAJEMEN DAN OPERASIONAL
BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DI INDONESIA
  (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Purwokerto)




        Disusun guna memenuhi tugas kelompok terstruktur
    Mata Kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKSNB)
             Dosen Pengampu: Ahmad Dahlan, M.Si.


                             Oleh:
        1. Ade Suhendra                   082323001
        2. A. Farikh Fauzi                082323003
        3. Alfiana Khamdiyah              082323004
        4. Angga Aryo Wiwaha              082323005
        5. Angga Utama Putra              082323006
        6. Khamim Imama                   082323024




 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
                      PURWOKERTO
                                           2010
                        MANAJEMEN DAN OPERASIONAL
               BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DI INDONESIA




    A. Pendahuluan
       1.   Pengertian BMT
               BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga
       ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana
       serta baitul tamwil atau rumah usaha.1 Baitul mal telah dikembangkan sejak
       zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk
       mengumpulkan sekaligus membagikan (tashoruf) dana sosial, seperti zakat,
       infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga
       bisnis keuangan yang berorientasi laba.
               BMT memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah kepada upaya
       meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil-pengabdi
       Allah dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya.
       Ibadah dalam hal ini berarti luas dalam segala aspek kehidupan, demi
       mewujudkan sebuah pola kehidupan sosial masyarakat yang adil dan
       makmur, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi.
               BMT merupakan sebuah usaha bisnis. Dengan begitu, BMT dikelola
       secara profesional sehingga mencapai tingkat efiiensi ekonomi tertentu, demi
       mewujudkan kesejahteraan anggota, seiiring penguatan kelembagaan BMT
       itu sendiri. Pada sudut pandang sosial, BMT (dalam hal ini baitul mal)
       berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin
       dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan melalui dana ZIS akan
       mengarahkan anggota untuk mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya
       mampu mengembangkan dana bisnis.



1
    Muhammad Ridwan. 2004. Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press. Hal: 125

                                                                                         1
2.   Landasan Yuridis
       Walaupun sama-sama merupakan lembaga keuangan syariah, serta
memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum,
BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Perbankan syariah telah
memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan.
Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan
kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari’ah telah memiliki
legitimasi hukum yang kuat.
       Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan
Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga
sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT
dituntut untuk daapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan
penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan
yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999
tentang pengelolaan zakat.
       Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang
bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang
sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT
lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan
mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana
dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana
oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis
tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang perbankan.
       Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998,
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya
dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu
diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum
dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena
                                                                        2
       menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain,
       keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah,
       dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahu 1994 oleh Presiden.
                Untuk mengatasi krisis hukum tersebut, maka dalam prakteknya
       sebagian BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain
       belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi.
       Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat
       untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan
       menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44
       UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 mengatur
       bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui
       kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang
       bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang
       berkembang kemudian adalah lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan
       Syariah) yang berstatus hukum koperasi.


       3.    BMT di Indonesia
                Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan
       mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga
       pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di
       berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional
       ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pada
       perkembangannya, menurut Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia
       (Absindo), Aries Muftie, saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000-4.000
       BMT di seluruh Tanah Air.2
                Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan BMT yang
       berskala mikro, sehingga lebih dekat kepada masyarakat menengah ke bawah.
       Cukup dengan sejumlah modal dan beberapa orang yang bersedia



2
    Batavies.co.id

                                                                               3
  menggerakkan dengan prinsip syariah, maka BMT sudah dapat didirikan,
  bahkan di desa terpencil sekalipun.
         Dalam kinerja operasionalnya, BMT di Indonesia sama dengan fungsi
  utama operasional bank syariah yang mencakup penghimpunan dana dari
  masyarakat (funding) dan penyaluran dana (fibnancing) sebagai bentuk usaha
  BMT itu sendiri. Sistem yang digunakan tentu saja merupakan sistem yang
  berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam perbankan
  syariah juga diterapkan di BMT, seperti mudharabah, murabahah, wadia’ah
  hingga qardhul hasan, baik dalam konteks penghimpunan maupun
  penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.


B. KOMPARASI OPERASIONAL BMT DAN BANK SYARIAH
         Pada bagian ini akan dibahas mengenai BMT Dana Mentari.
  Perbedaan, persamaan maupun keunggulan BMT dibandingkan bank syariah
  juga akan dibahas di sini. Selain itu, produk-produk dari BMT Dana Mentari
  juga akan dibahas.
  1. Profil BMT Dana Mentari
         Gagasan berdirinya BMT ini berawal dari diskusi kecil tentang
  perekonomian Islam yang dilakukan oleh beberapa orang, antara lain Sutopo
  Aji, A. Sobirin, Waryoto, Khomsatun, dan Johar pada tahun 1995. Mereka
  merupakan aktivis AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah). Beberapa kali
  diskusi dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Setelah muncul
  kesepakatan dengan berbagai analisis yang kuat maka, pada 1 Oktober 1995,
  BMT Dana Mentari mulai melangkah di Purwokerto, yang sekaligus
  merupakan BMT pertama di kota Satria ini.
         Modal awal BMT Dana Mentari adalah dua juta rupiah. Dengan
  modal awal yang tidak terlalu banyak tersebut tidak menyurutkan langkah
  pengelola BMT Dana Mentari untuk tetap semangat memperjuangkan
  ekonomi islam. Setelah berjalan beberapa bulan, baru pada tahun berikutnya,
  yaitu 1996, BMT Dana Mentari memiliki izin atau berbadan hukum sebagai


                                                                           4
lembaga koperasi. Sejak saat itulah, BMT Dana Mentari memulai gerakannya
melalui bisnis keuangan yang berasaskan prinsip syariah Islam.


2. Mekanisme Kerja
       Mekanisme kerja dari BMT Dana Mentari pada prinsipnya sama
dengan bank syariah, di mana BMT Dana Mentari juga menerapkan sistem
penghimpunan dana dari masyarakat (baik dana sosial maupun bisnis), serta
menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman sosial.
Yang membedakannya dengan bank syariah dalam hal ini adalah pangsa
pasar yang lebih kecil, yaitu seputar wilayah Kabupaten Banyumas,
khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
       Sistem   funding   yang   diterapkan   oleh   BMT     Dana   Mentari
berlandaskan pada akad-akad syar’i seperti mudharabah dan wadi’ah dalam
produk tabungan, deposito maupun wadi’ah amanah.. Dana tersebut
kemudian dikumpulkan menjadi satu (pool of fund), untuk kemudian
disalurkan ke dalam pembiayaan produktif maupun konsumtif. Hal di atas
kecuali dana sosial (ZIS) yang dikhususkan penyalurannya kepada yang
berhak, sebagai pinjaman produktif tanpa mark up keuntungan bagi BMT.
       Pada financing, BMT Dana Mentari menyalurkan dana pihak ketiga
kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, maupun
untuk urusan konsumsi. Pemberian pinjaman di BMT Dana Mentari
menerapkan empat jenis akad yaitu mudharabah, musyarakah, bai’
bitsamanin ‘ajil, serta murabahah. Selain itu terdapat produk qordh al hasan
yang merupakan perpanjangan tangan dari penghimpunan dana sosial (ZIS).
3. Produk-produk Unggulan
       Produk-produk unggulan, antara lain antara lain produk tabungan dan
produk-produk pembiayaan. Produk pembiayaan atau pinjaman antara lain,
Mudharabah, Musyarakah, Bai’ Bitsaman Ajil (BBA), Murabahah, dan
Qordh Al-Hasan. Produk Mudharabah dan Musyarakah mengarah kepada
pembiayaan produktif, dengan nisbah bagi hasil yang belum ditentukan.


                                                                          5
Nisbah ini akan ditentukan melalui kesepakatan antara pihak peminjam dan
bank pada saat akad pembiayaan akan dilaksanakan.
        Pada produk BBA dan Murabahah, pinjaman yang diberikan lebih
bersifat konsumtif, seperti untuk pengadaan barang atau bahan baku.
Kebanyakan dari para nasabah meminta jasa produk pembiayaan konsumtif,
yaitu pada produk murabahah karena mereka cenderung mencari kemudahan
dalam perhitungan transaksi.
        BMT Dana Mentari juga menerbitkan beberapa produk simpanan,
simpanan berjangka maupun simpanan amanah. Produk simpanan meliputi,
antara lain :
        1. Simpanan UMMAT
            Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan
            oleh BMT Dana Mentari dimana pihak ketiga mendapatkan bagi
            hasil dari pendapatan atas dana tersebut.
        2. Simpanan PENDIDIKAN
            Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi para pelajar yang
            akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang
            lebih tinggi.
        3. Simpanan PERSIAPAN QURBAN
            Merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan
            Qurban.
        4. Simpanan WALIMAH
            Simpanan        yang   disediakan   untuk   pernikahan   dan   akan
            mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil
            di hari menjelang pernikahan.
        5. Simpanan HARI TUA
            Simpana ini ditujukan untuk kepentingan hari tua/ masa pensiun.
        6. Simpanan HAJI/UMROH
            Merupakan simpanan yang ditujukan untuk Ibadah Haji/ Umroh.
        7. Simpanan IBU BERSALIN
            Simpanan ini dikhususkan untuk Ibu yang akan melahirkan.
                                                                              6
       8. Simpanan BERJANGKA
          Simpanan ini merupakan simpanan dana pihak ketiga baik
          perorangan maupun kelembagaan dengan jumlah dana yang besar
          dan jangka waktu yang ditentukan.
       9. Simpanan AMANAH
          Di samping menerima simpan pinjam BMT menjadi sarana
          penyaluran zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan hibah baik dalam
          bentuk dana maupun barang.
       Untuk produk simpanan Ummat dan Pendidikan diberikan nisbah bagi
hasil sebesar 35:65 (nasabah:bank). Untuk produk simpanan Qurban hingga
simpanan Ibu Bersalin mendapat nisbah 38:62. Pada simpanan berjangka,
nisbah bagi hasil ditentukan oleh jangka waktu tertentu, 38:63 bagi
simapanan berjangka 1 bulan, 40:60 (3 bulan), 45:55 (6 bulan), dan 50:50 (12
bulan). Sedangkan pada simpanan Amanah, BMT menjadi LAZ yang akan
menyalurkan dana ke pembiayaan Qrdh al Hasan dan sumbangan bagi
kegiatan-kegiatan sosial, beasiswa dan dakwah.
4. Perbedaan Sistem antara BMT dan Bank Syariah
       Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas
ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT (Dana
Mentari) memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah.
       Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi
keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di
bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih
belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun
mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT
masih menginduk pada perundang-undangan koperasi walaupun secara
mekanisme kerja berbeda.
       Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT
cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih
kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan
modal BMT yang lebih kecil, sistem profit sharing yang berbeda dengan
                                                                          7
bank syariah (revenue sharing), tidak adanya pembebanan biaya administrasi
bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT Dana
Mentari, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak
menutup rekening tabungannya.
       Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu.
Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak
BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena
BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih
leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.
5. Problematika BMT
       Dengan segala kekurangan, kelebihan, keunggulan dari BMT,
problematika tetap saja ada, antara lain :
   a. Modal
       Modal yang relatif kecil menjadi permasalahan yang setiap saat ada
       pada BMT. Didukung dengan perputaran modal yang belum tentu
       kembali 100 % untuk BMT. Diperlukan adanya suntikan dana yang
       cukup baik dari pemerintah atau pihak-pihak yang tertarik untuk
       berinvestasi di BMT.
   b. Kredit Macet
       Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang
       klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi santapan tiap terjadi
       akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu
       bermasalah.
   c. Likuiditas
       Dengan modal yang relatif kecil dan diharuskan terjadi perputaran
       untuk memperoleh laba, di samping dana pihak ketiga juga ikut diputar
       agar dana yang disimpan memperoleh bagi hasil, maka BMT akan
       mengalami permasalahan likuiditas jika tidak dapat memenuhi
       permintaan uang oleh nasabah.
   d. Pangsa Pasar


                                                                          8
        Pasar yang digarap oleh BMT (Dana Mentari) adalah terbatas lingkup
        kabupaten, sehingga jika diambil sebuah analisis, di kabupaten
        Banyumas tidak terdapat industri-industri yang besar sehingga kurang
        mendukung adanya BMT sebagai intermediasi. Selain itu, pangsa
        pasar di Purwokerto sudah terbatas karena saat ini banyak bank yang
        sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi skala kecil.


C. KESIMPULAN
         Dari berbagai data di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa BMT
  secara hukum berbeda status dengan bank syaruah. Dengan begitu, BMT
  menerapkan konsep syariah lebih baik dari Bank Syariah karena tidak diatur
  oleh regulasi Bank Indonesia. Selain itu, BMT memiliki pangsa pasar yang
  berbeda dengan Bank Syariah, khususnya dalam hal luasnya. Hal tersebut
  pula yang kemudian berimbas pada perbedaan dalam hal mekanisme kerja
  keduanya. Proporsi pendapatan dalam nisbah bagi hasil selalu lebih besar
  bagi pihak BMT, khususnya dalam produk simpann.
         Gerakan BMT yang gencar ini membutuhkan dukungan dari berbagai
  pihak. Pemerintah misalnya, perlu meregulasikan perundang-undangan yang
  jelas bagi BMT, sehingga kinerjanya lebih optimal dan tidak terbentur urusan
  hukum. Masyarakat pun akan mulai mempercayakan kebutuhan ekonominya
  pada lembaga mikro syariah ini, khususnya masyarakat dengan tingkat
  ekonomi menengah ke bawah.




                                                                            9
                            DAFTAR PUSTAKA


Antonio, M. Syaf’i. 2001. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Gema
      Insani Press.

Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta:
      UII Press.

Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah.
      Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Widodo, Hertanto dkk. 1999. PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan
     Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Bandung: Mizan.




                                                                           10

								
To top