TRANSFORMASI BPJS - PowerPoint by HC12091023510

VIEWS: 713 PAGES: 28

									Persiapan
Menuju Universal Coverage
Jaminan Kesehatan
1   Implementasi SJSN
2   Universal Coverage JK
3   Transformasi BPJS
4   Langkah Persiapan Menuju UC JK



                                     2
1   Implementasi SJSN




                        3
     SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
             Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945:
    Program Negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan
          kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



                   Diwujudkan melalui
           UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
           3 Asas, 9 Prinsip, 5 Program

Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
 dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan
   hilang/berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami
   kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun
                                                                           4
1   Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh
    beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

2   Bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
    hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya

    Untuk penyelenggaraan SJSN maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial
3   Nasional yg terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan
    Tokoh/Pakar

4   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UU




                                                                             5
           UU SJSN

          Kelembagaan:

DJSN                        BPJS

      Program Jaminan Sosial:

5 Program, JK menjadi prioritas
                                   6
2   Universal Coverage JK




                        7
                                                                 3
                                                                Direct Cost:
                                                                Proportion of the cost
                                                 Include        covered.
                                                 other
               Reduce cost sharing               services
                         and fees




                                Current Pooled
Extend to Non-Covered               Funds
                                                                  Services:
                                                            2     which services are
                                                                  covered ?

        Population:
 1      Who is covered ?
                                                                                         8
1   Aspek Kepesertaan
2   Aspek Manfaat
3   Aspek Fasilitas Kesehatan
4   Aspek Pembiayaan
5   Aspek Kelembagaan


                                9
• Askes PNS : 16,8 juta jiwa
• TNI, POLRI : 3,5 juta jiwa
• Penduduk miskin & tdk
  mampu: 76,4 juta jiwa
• JPK Jamsostek: 4,4 juta
  jiwa
                               ?        2010:
                                   237,6 Juta jiwa
• Jamkesda/PJKMU: 11,3               Tambahan:
  juta                             +/- 3-4 juta/thn
• Askes Komersial: 8,8 juta
• TOTAL: 121,2 juta

                                                      10
SANGAT BERVARIASI:
• Ada yg kurang memenuhi
  kebutuhan medis dasar,
  ada yg melebihi
  kebutuhan medis dasar.
  Ada yg parsial, ada yg
                              ?   STANDAR:
                                  • Sesuai Kebutuhan Medis
                                  • Komprehensif: promotif,
  komprehensif.                     preventif, kuratif dan
                                    rehabilitatif (Psl 22 ayat 1)
• Cost sharing/excess claim
  besar                           • Cost Sharing hanya utk cegah
                                    penyalahgunaan (Psl 22 ayat
• Utilisasi review & case
                                    2)
  management blm optimal


                                                                    11
SANGAT BERVARIASI:
• Ada yg hanya sampai PPK
  II kab, ada yg sampai PPK
  III Propinsi tapi ada yg
  sampai luar negeri. Ada yg
  melibatkan PPK Swasta
                               ?   JUMLAH MENCUKUPI
                                   KUALITAS MEMADAI
                                   • Faskes pemerintah & swasta
                                     (Ps 23 : 1)

                                   • Ada kompensasi bila faskes
                                     tak tersedia (Ps 23:3)
  disemua jenjang, ada yg
  hanya PPK Pemerintah             • Kelas standar (Ps 23: 4)

• Ada yg memenuhi prinsip
  portabilitas, ada yang
  tidak


                                                                  12
• IURAN:
 sangat bervariasi (besaran,
 cara pengumpulan)
• PEMBAYARAN PPK:
 bervariasi. Ada yg kapitasi,
 DRG, ada yg reimburment
                                ?   • IURAN STANDAR:
                                     Persen & Nominal (Ps 17)

                                    • PEMBAYARAN:
                                     POLA YG SAMA – Prospective
                                     Payment
• SKEMA:                            • SKEMA:
 sebagian besar msh bantuan          Asuransi Sosial (PBI), dan iuran
 sosial. Yg collecting premi         (Non PBI)
 msh sedikit
• COST CONTAINMENT:                 • COST CONTAINMENT:
 belum optimal                       Optimal dg UR (Ps 24)



                                                                        13
• Bervariasi, belum
  terkoordinasi            • TERKOORDINASI:
  menunggu regulasi          SESUAI REGULASI
• POLA PENGELOLAAN:        • POLA YG SAMA:
  berbeda-beda               Sesuai Regulasi
• KAPASITAS
  ORGANISASI: sangat       • STANDAR YANG
  bervariasi                 SAMA: Sesuai SOP
• Prosedur operasi tidak
  sama

                                                14
1. Strategi sinkronisasi dan integrasi
   pengelolaan kepesertaan /peserta;
2. Strategi penyempurnaan pengelolaan JK dari
   aspek keuangan;
3. Strategi optimalisasi paketmanfaat
   pelayanan kesehatan;
4. Strategi pemantapan dan pengembangan
   aspek kelembagaan (dan ladasan hukum)
5. Strategi memperkuat koordinasi dan
   monitoring

      Roadmap UC Jaminan Kesehatan:
      116 UPAYA!!!
                                                15
3   Transformasi BPJS




                        16
PT. Askes
• JK



PT. Jamsostek
• JK, JKm, JKK, JHT



PT. Asabri
• Asuransi Sosial
  Angkatan Bersenjata RI


PT. Taspen
• Program tabungan hari
  tua dan pensiun


                           17
         Menyelenggarakan            Melakukan dan/atau menerima
Fungsi




                            Tugas
         program JK, JKK,             pendaftaran Peserta
         JKm, JHT, JP                Memungut dan mengumpulkan iuran
                                      dari Peserta dan Pemberi Kerja
                                     Menerima Bantuan Iuran dari
                                      Pemerintah
                                     Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk
                                      kepentingan Peserta
                                     Mengumpulkan dan mengelola data
                                      Peserta program jaminan sosial
                                     Membayar manfaat dan/atau membiayai
                                      pelayanan kesehatan sesuai dengan
                                      ketentuan program jaminan sosial ; dan
                                     Memberikan informasi mengenai
                                      penyelenggaraan program jaminan sosial
                                      kepada Peserta dan masyarakat

                                                                               18
• Mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014
• Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan:
  – Kemkes tidak lagi menyelenggarakan program
    Jamkesmas
  – Kemhan, TNI dan POLRI tidak lagi
    menyelenggarakan program pelayanan kesehatan
    kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yg
    berkaitan dengan kegiatan operasionalnya
  – PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan
    program jaminan pemeliharaan kesehatan
  – PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi


                                                    19
• PT Jamsostek berubah menjadi BPJS
  Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014
• Sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan:
  – PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi
  – BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK
    JHT, dan JKm yg selama ini diselenggarakan oleh PT.
    Jamsostek, sampai dengan beroperasinya BPJS
    Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Psl 29
    s.d Psl 38 dan Psl 43 s.d Psl 46 UU SJSN , paling lambat
    1 Juli 2015
  – Pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS
    Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029
                                                               20
                1 Januari 2014    1 Juli 2015        2029
                    BPJS Kes
PT ASKES
                      Jkes


                                                      BPJS
                 BPJS                  BPJS
   PT                                               Ketenaga
            Ketenagakerjaan       Ketenagakerjaan
Jamsostek    JKK, Jkem, JHT, JP                      kerjaan


PT                                                  PT TASPEN
TASPEN


PT ASABRI                                           PT ASABRI


                                                                21
4   Langkah Persiapan




                        22
Peraturan Pelaksana UU BPJS terdiri dari:
• 8 Peraturan Pemerintah
• 7 Peraturan Presiden
• 1 Keputusan Presiden

Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama:
• 1 (satu) tahun untuk peraturan yg
  mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan
• 2 (dua) tahun untuk peraturan yg mendukung
  beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
                                               23
PerPres tentang Jaminan Kesehatan
• Paket Manfaat
• Iuran
• Mekanisme Pelayanan
• dll

PP tentang Penerima Bantuan Iuran
• Kriteria dan Pendataan PBI
• Pendaftaran
• Mekanisme Pembiayaan
• dll

                                    24
BPJS Kesehatan    BPJS Ketenagakerjaan
• Diketuai oleh   • Diketuai oleh
  Wamenkes          Sekjen
• Membentuk 5       Kemnakertrans
  Pokja           • Membentuk 3
                    Pokja



                                         25
UU SJSN                          UU BPJS
• Untuk penyelenggaraan SJSN     • DJSN menyampaikan hasil
  dibentuk DJSN                    monitoring dan evaluasi SJSN
• DJSN bertanggung jawab           setiap 6 bulan
  kepada Presiden
• DJSN berfungsi merumuskan      • Mengusulkan PAW anggota
  kebijakan umum dan               Dewan Pengawas dan Direksi
  sinkronisasi penyelenggaraan   • Menerima tembusan Laporan
  SJSN
• DJSN bertugas :                  Pengelolaan Program dan
   Melakukan penelitian &         Keuangan BPJS
     kajian                      • Memberikan konsultasi kepada
   Mungusulkan kebijakan          BPJS tentang Bentuk dan Isi
     investasi                     Laporan Pengelolaan Program
   Mengusulkan anggaran PBI
                                 • DJSN sebagai pengawas eksternal
• DJSN berwewenang melakukan
  Monev

                                                                     26
1   Penyelesaian regulasi JK dan BPJS
2   Implementasi Roadmap UC JK
3   Transformasi Kelembagaan BPJS
4   Koordinasi Pemda dan stakeholders
5   Komunikasi, Informasi dan Edukasi


                                        27
28

								
To top