paper PKP JAMKESMAS

Document Sample
paper PKP JAMKESMAS Powered By Docstoc
					                                       BAB I

                                PENDAHULUAN




A. Latar Belakang Masalah
          Kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang yang harus dipenuhi dan
   dijamin oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dengan melihat angka kesehatan
   suatu negara dapat pula dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan
   masyarakat negara tersebut. Jika angka kesehatannya tinggi maka dapat dikatakan
   negara tersebut sejahtera dan sebaliknya.
          Indonesia merupakan salah satu negara yang memahami betul akan
   pentingnya kesehatan (kesejahteraan). Hal ini dapat dilihat dalam tujuan negara
   Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, tertuang dalam pembukaan UUD
   1945. Berdasarkan landasan inilah maka dalam APBN dianggarkan dana untuk
   menunjang kesehatan masyarakat salah satunya ditujukan untuk masyarakat miskin
   mengingat tidak sedikit penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis
   kemiskinan yang sampai saat ini menjadi polemik yang dihadapi bangsa ini.
          Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam menyediakan
   pelayanan kesehatan yang memadai bagi rakyat miskin adalah Jaminan Kesehatan
   Masyarakat (Jamkesmas). Kehadiran program ini diharapkan mampu meringankan
   beban masyarakat miskin dalam hal pembiayaan berobat dan perawatan yang dirasa
   begitu mahal.


B. Tujuan Penulisan

          Tujuan utama penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata
   kuliah Pengantar Keuangan Publik. Selain dalam rangka memenuhi tugas tersebut,
   penulisan makalah ini juga bertujuan:

   1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Jamkesmas.
   2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan Jamkesmas
      di Indonesia.
   3. Untuk memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan Jamkesmas di
      Indonesia yang tepat sasaran, transparan dan efisien.
C. Pembatasan Masalah
         Negara dengan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) yang tinggi akan
  menganggarkan anggaran kesehatan yang lebih besar dibanding negara yang PDB-
  nya kecil. Sedangkan organisasi kesehatan dunia atau yang lebih dikenal dengan
  WHO menyarankan anggaran kesehatan yang baik adalah minimal 5% dari PDB.
  Namun sangat disayangkan, di Indonesia anggaran kesehatan masih berada di bawah
  angka 3% dari PDB. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang menjadi
  penyebab belum meratanya pelaksanaan jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat)
  di Indonesia. Sehingga masih ada rakyat miskin yang belum bisa menikmati
  pelayanan ini. Dan permasalahan inilah yang kami angkat dan akan dijabarkan pada
  bab berikutnya.
                                   BAB II

                JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT




A. Sejarah Jaminan Kesehatan Masyarakat
           Penyelenggaraan sistem jaminan sosial (social security) pertama kali
   dirintis oleh Otto Von Bismarck (1883). Hal ini, sebagai upaya mewujudkan
   kesejahteraan rakyat, telah berkembang di seluruh dunia dengan berbagai
   modifikasi, sesuai keadaan, kebutuhan, dan bahkan sistem politik dan ekonomi di
   masing-masing negara.
           Di berbagai negara, kesehatan merupakan suatu hal yang digratiskan bagi
   semua warganya sehingga setiap orang dapat menikmati fasilitas kesehatan yang
   berkualitas. Bahkan di Jepang, orang yang datang dari luar negeri pun bisa
   menikmati fasilitas gratis. Seperti mahasiswa asal Indonesia yang belajar di negara
   tersebut, ketika ia sakit ia pun mendapat fasilitas kesehatan gratis itu. Namun
   konsekuensinya, pemerintah menarik pajak dengan tarif yang relatif tinggi
   dibandingkan tarif pajak di Indonesia, bahkan mencapai 60%. Tetapi apabila
   masyarakat negara tersebut telah memiliki kesadaran dan bersedia membayar
   pajak, sebagai sumber pendapatan negara, hal ini akan menjadi lebih baik karena
   pada akhirnya pun digunakan untuk kepentingan bangsa.
           Begitu juga dengan Indonesia, dengan sumber keuangan yang terbatas,
   pemerintah   Indonesia   juga   berupaya      menyediakan    jaminan   sosial   bagi
   masyarakatnya. Jaminan sosial ini di Indonesia salah satunya bernama jaminan
   kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang merupakan istilah pengganti dari Jaminan
   Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM). Jaminan sosial semacam
   ini di Indonesia diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU No. 6 tahun 1974
   tentang ketentuan – ketentuan pokok           kesejahteraaan sosial, jaminan sosial
   merupakan seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
   bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat
   guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
           Nama jaminan pemeliharaan kesehatan itu sendiri diganti dengan jaminan
   kesehatan masyarakat karena pemerintah ingin menyediakan fasilitas yang benar-
   benar gratis bagi warganya. Menurut Zainal, seorang pegawai sebuah puskesmas,
  dalam sistem jamkesmas rakyat miskin tidak perlu membayar layanan kesehatan
  yang diberikan kepadanya. Sedangkan dalam sistem JPKMM, masyarakat miskin,
  pada keadaan tertentu, harus membayar sebagian biaya kesehatan. Cakupan
  wilayah jamkesmas juga lebih luas dari pada JPKMM, yaitu meliputi seluruh
  wilayah Indonesia, sedangkan JPKMM hanya pada puskesmas terdekat saja.


B. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
       Mekanisme pemberian jamkesmas sering diterjemahkan seperti asuransi yang
  antara lain dikelola oleh ASKES, TASPEN, ASABRI, dan Jamsostek. Berdasarkan
  pengertian tersebut, negara melakukan pemotongan gaji mereka untuk membayar
  premi asuransi. Tetapi karena premi yang dibayarkan oleh pengguna Jamkesmas
  masih relatif kecil dan kurang untuk memenuhi layanan kesehatan, pemerintah
  perlu memberi subsidi yang diperlukan sehingga dapat mencukupi total biaya
  pengobatan. Berangkat dari pemahaman ini, ada pihak yang berpendapat bahwa
  pemerintah Indonesia lebih menjadikan badan pengelola jaminan sosial sebagai
  pencetak uang untuk menambah penghasilan negara daripada menjalankan misi
  sosialnya. Hal ini dikarenakan bentuk badan pengelola jaminan sosial berupa
  Persero. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan penyempurnaan peraturan
  dan memperbaiki kinerjanya agar dapat menyediakan kesehatan sebagai barang
  publik. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi korban buruknya layanan
  kesehatan atau bahkan tidak bisa mendapat penanganan medis. UU No. 4 tahun
  2004 adalah salah satu langkah pemerintah dalam hal regulasi. Secara umum UU
  No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dirancang untuk :
  1.   Memenuhi amanat UUD 1945, khususnya pasal 34 ayat 2 “Negara
       mengembangkan      sistem   jaminan   sosial   bagi   seluruh   rakyat   dan
       memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
       martabat kemanusiaan”
  2.   Meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial di Indonesia. Hal ini
       disebabkan, oleh karena sejauh ini, peserta program jaminan sosial di
       Indonesia masih sangat rendah.
  3.   Meningkatkan cakupan manfaat/benefit yang dapat dinikmati oleh peserta
       program jaminan sosial. Hal ini disebabkan, oleh karena manfaat program
       jaminan sosial belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar rakyat
       Indonesia. Bagi Pegawai Negeri Sipil belum meliputi program Jaminan
     Kecelakaan Kerja, sementara bagi kelompok pekerja formal swasta, belum
     memiliki program jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
4.   Meningkatkan kualitas manfaat yang dapat dinikmati oleh peserta program
     jaminan sosial, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
5.   Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan program jaminan
     sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pengembangan SJSN,
     diharapkan terselenggara penyelenggaraan program jaminan sosial secara
     terpadu, sinkron, melalui pendekatan sistem yang berlaku bagi semua
     penduduk Indonesia.
6.   Terselenggaranya prinsip – prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial.
7.   Dilaksanakan secara bertahap, baik dari aspek jenis program maupun
     kepesertaan dengan memperhatikan kelayakan program.              Sedikitnya
     diperlukan waktu 20 sampai 25 tahun untuk dapat mencakup seluruh rakyat
     Indonesia.
     Selain memberi subsidi, pemerintah juga melakukan fungsi regulasi,
Penyelenggara dan pemberi kerja serta penangung jawab jalannya program
tersebut. Bentuk regulasi yang dilakukan pemerintah diupayakan semaksimal
mungkin agar dapat memenuhi kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar.
Sedangkan sebagai penyelenggara dan pemberi kerja, pemerintah menggaji dan
memotong premi dari gaji yang dibayarkan kepada pegawai negeri, TNI, dan
pekerja sector formal lainnya. Melalui Jamkesmas pula pemerintah menyediakan
dana untuk pelayanan masyarakat yang sebagian diantaranya untuk belanja obat.
Untuk menjamin keterjangkauan obat esensial, pemerintah menetapkan harga obat
generik esensial mencakup 455 item dengan masyarakat miskin sebagai prioritas,
khususnya melalui subsidi pemerintah sebesar Rp 3.800,- / kapita pada tahun 2007
dan Rp 4.000,- / kapita pada tahun 2008, dengan asumsi penduduk berjumlah 225
juta. Hal ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai rekomendasi WHO sebesar $
2 / kapita.
     Berdasarkan UU No 40 tahun 2004, setiap orang berhak atas jaminan sosial
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan
martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan
makmur. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan
pelayanannya kepada masyarakat sehingga dapat menjalankan perannya dalam
melindungi bangsa tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain.
   Oleh karena itu, Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas
   kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
   Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas
   manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan
   yang efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga
   asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak
   peserta.


C. Prinsip – Prinsip Umum Penyelenggaraan Jaminan Sosial
          Adapun prinsip - prinsip penyelenggaraan jaminan sosial secara umum oleh
   pemerintah adalah sebagai berikut :
   1. Prinsip kegotong-royongan, adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam
      menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban
      setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau
      penghasilannya.
   2. Prinsip nirlaba, adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan
      penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-
      besarnya bagi seluruh peserta.
   3. Prinsip keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang
      lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
   4. Prinsip kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti,
      aman, dan tertib.
   5. Prinsip akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan
      keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
   6. Prinsip portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan
      meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah
      Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   7. Prinsip kepesertaan wajib, adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk
      menjadi peserta jaminan sosial.
   8. Prinsip dana amanat, adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya
      merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi
      kepentingan peserta jaminan sosial.
   9. Prinsip hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional, adalah hasil dividen
        dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan
        sosial.
           Sedangkan jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan
   prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial meliputi :
   1.    kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang
         tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
   2.    kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
   3.    iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
   4.    bersifat nirlaba.
   Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan
   kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah
   dibayarkannya.
           Jaminan kesehatan merupakan salah satu Strategi pembangunan kesehatan
   untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 disamping Pembangunan Nasional
   Berwawasan Kesehatan, profesionalisme, dan desentralisasi. Menurut menkes,
   Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kesehatan banyak
   hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan
   kesehatan. Secara umum dapat dibedakan sembilan syarat penyelenggaraan
   pelayanan kesehatan yang baik,           yakni tersedia (available), menyeluruh
   (comprehensive), berkesinambungan (countinues), terpadu (integrated), wajar
   (appropiate), dapat diterima (acceptable), bermutu (quality), tercapai (accessible)
   serta terjangkau (affordable). Selanjutnya ditegaskan, kesembilan syarat tersebut
   sama pentingnya, namun terpenuhinya syarat ketersediaan sarana pelayanan
   kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau merupakan satu keharusan. Karena
   betapapun sempurnanya pelayanan kesehatan bila hal ini tidak terpenuhi tidak akan
   banyak artinya bagi masyarakat.


E. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
           Undang-Undang juga mengatur kepesertaan jamkesmas walaupun hanya
   secara garis besar. Berdasarkan pasal 13 UU No 40 tahun 2004, Pemberi kerja
   secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta
   kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan
   sosial yang diikuti.      Pemerintah secara bertahap juga mendaftarkan penerima
   bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
   Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Wajib memberikan nomor idntitas
   tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya serta memberikan informasi
   tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang
   berlaku. Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan
   persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu dan pemberi kerja wajib
   memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya
   serta membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
   secara berkala. Sedangkan bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu
   iuran tersebut ditanggung oleh pemerintah.
          Di Indonesia, orang yang dikategorikan miskin adalah orang yang tidak bisa
   makan dua kali sehari, keluarga dengan anak drop out sekolah karena alasan
   ekonomi, serta keluaraga yang tidak mampu mengobatkan anggota keluarganya
   yang    sakit    ke   pelayanan   kesehatan.   Selain   itu,   setiap   peserta   dapat
   mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi anggota. Dalam hal ini yang
   dimaksud dengan anggota keluarga yang lain adalah anak ke-4 dan seterusnya,
   ayah, ibu, dan mertua. Untuk mengikutsertakan anggota keluarga yang lain,
   pekerja memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk menambah iurannya
   kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
          Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama enam bulan sejak
   seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun jika setelah enam
   bulan belum memperoleh pekerjaaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh
   Pemerintah. Begitu juga peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak
   mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.


F. Manfaat Jaminan Kesehatan Masyarakat
            Selain itu, progam Jamkesmas memiliki bebagai manfaat sebagai berikut :
   1.   Kebijakan strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
   2.   Meningkatkan akuntabilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan
        yang diperlukan.
   3.   Dasar yang kokoh untuk pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional dalam
        menyongsong implementasi SJSN.
   4.   Upaya mempercepat pencapaian dan peningkatan derajat kesehatan yang
        opitimal.
        Manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan yang meliputi pelayanan
dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan,
rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci
darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan
standar, baik mutu maupun jenis layanannya dalam rangka menjamin
kesinambungan program dan kepuasan peserta. Manfaat jaminan kesehatan ini
diberikan kepada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin
kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun dalam keadaan
darurat, layanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja
sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian apabila peserta
membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit
diberikan berdasarkan kelas standar. Untuk peserta yang menginginkan kelas yang
lebih tinggi dari haknya (kelas standar) dapat meningkatkan dengan mengikuti
asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang
dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
        Berdasarkan manfaat yang diperoleh masyarakat, progam ini memiliki arti
penting terutama bagi masyarakat miskin. Jamkesmas merupakan kebijakan yang
berpihak pada masyarakat miskin (pro poor policy). Dalam hal ini, Data dari
Depkes menunjukkan adanya saling keterkaitan antara kemiskinan dan penyakit
yang tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau
kedua sisi. Seperti digambarkan sebagai berikut : Kemiskinan dan penyakit terjadi
saling kait-mengkait, dengan hubungan yang tidak akan pernah putus terkecuali
dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya
atau penyakitnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan skema berikut.




        Kemiskinan mempengaruhi kesehatan karena orang miskin sangat rentan
terhadap berbagai macam penyakit. Mereka mengalami hal-hal seperti:
   menderita gizi buruk
   pengetahuan kesehatan kurang
       perilaku kesehatan kurang
       lingkungan pemukiman buruk
       biaya kesehatan tidak tersedia
            Sebaliknya, kesehatan akan menekan kemiskinan karena orang yang sehat
   memiliki kondisi sebagai berikut:
       produktivitas kerja tinggi
       pengeluaran berobat rendah
       Investasi dan tabungan memadai
       tingkat pendidikan maju
       tingkat fertilitas dan kematian rendah
       stabilitas ekonomi mantap
            Menurut data dari depkes, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
   masyarakat miskin mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok:
   1.   Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga
        pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi
        dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada keluarga tidak
        miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi
        masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai tahun 2010.
   2.   Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa
        dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah
        miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang kebersamaan
        dalam memenuhi komitmen global guna menurunkan kemiskinan melalui
        upaya kesehatan bagi keluarga miskin.
   3.   Hasil studi menunjukan bahwa jika kesehatan penduduk yang baik,
        pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi
        kemiskinan akan lebih berhasil


G. Upaya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
            Upaya-upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin, memerlukan
   penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi serta tindak pelaksanaan
   pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk miskin. Upaya-upaya ini
   meliputi:
1.   Membebaskan     biaya   kesehatan   dan    mengutamakan     masalah-masalah
     kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti TB, malaria, kurang
     gizi, PMS dan berbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan lingkungan.
2.   Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk tidak mampu.
3.   Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbagai pelayanan kesehatan
     masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi
     pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan fortifikasi
     makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan
     kerja.
4.   Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak mampu
5.   Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan pada
     daerah miskin
6.   Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat miskin. Masalah
     kesehatan masyarakat bukan masalah pemerintah saja melainkan masalah
     masyarakat itu sendiri karena itu perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan
     masyarakat miskin.
         Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JPKMM tahun 2005 – 2007,
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam pemanfaatan pelayanan
kesehatan oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, sehingga
merupakan langkah yang tepat apabila pemerintah meneruskan pelaksanaan
program ini meskipun berganti nama menjadi jamkesmas pada tahun 2008.
Pembiayaannya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persentase
pengeluaran nasional sektor kesehatan pada tahun 2005 adalah 0,81% dari PDB
sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 1,09% dari PDB. Pada tahun 2008
APBN kesehatan Indonesia adalah Rp 4,6 triliyun, meningkat dari alokasi tahun
2007 yaitu senilai Rp 3,6 triliyun. Untuk tahun 2009, Departemen Kesehatan
(Depkes) berencana mengusulkan anggaran penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi Rp17 triliun. Peningkatan ini
diharapkan bisa terus dilakukan sehingga pada Indonesia sehat 2025 masyarakat
memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga
memperoleh jaminan kesehatan. Artinya masyarakat memperoleh perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan bermutu berarti
termasuk juga pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan yang
memenuhi kebutuhan masyarakat, serta diselenggarakan sesuai dengan standard
dan etika profesi.
                                    BAB III

                                DATA DAN FAKTA




A. Jaminan Kesehatan tidak Tepat Sasaran
          Lebih dari tiga dasawarsa Indonesia berupaya menyelesaikan persoalan
   kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.
   Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai
   inovasi strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan
   terpadu.
          Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diluncurkan
   pemerintah sebagai pengganti Askeskin dinilai masih belum tepat sasaran dan banyak
   yang disalahgunakan.
          Saat ini masih banyak ditemukan masyarakat menyalahgunakan program
   Jamkesmas yang mulai diberlakukan pemerintah sejak 1 September 2008. Banyak
   mengaku masih miskin meski dia sudah kaya, sementara yang benar-benar miskin
   justru tidak mendapatkan bantuan. Padahal masyarakat miskin juga butuh pelayanan
   kesehatan secara maksimal.
          Selain itu, Program Jamkesmas juga dinilai belum berjalan secara optimal
   karena masih banyak persoalan yang belum tuntas di lapangan, seperti pendataan
   fungsi ganda, verifikasi tidak berjalan optimal dan penyelenggara yang tidak mau
   menanggung risiko.
          Depkes     melalui     Jaminan    Kesehatan     Masyarakat     (Jamkesmas)
   menggelontorkan triliunan rupiah bagi warga miskin di seluruh Indonesia. Gubernur
   pun mengalokasikan anggaran untuk mendukung program itu yang disebar ke seluruh
   kab./kota. Begitu pula dengan pemkot/pemkab yang mengalokasikan dana kesehatan
   bagi warga kurang mampu.
          Tentu saja niat baik itu tidak cukup tanpa didukung sarana-prasarana memadai
   di tingkat daerah. Ketersediaan puskesmas berikut pelayan kesehatannya dan
   kecermatan birokrat kab./kota membuat kebijakan publik menjadi mutlak diperlukan.
          Ironisnya, persoalan yang terjadi sekarang adalah program jaminan kesehatan
   warga miskin tidak tetap sasaran. Lagi-lagi, data kependudukan menjadi biang
   persoalan. Pemda pun seolah-olah tidak bisa berbuat banyak mencegah "eksodus
orang mampu jadi orang miskin." Ketidaktepatan data peserta membuat anggaran
pemerintah bagi program tersebut boros.
       Di Jawa Barat contohnya, peserta Jamkesmas mencapai 10,7 juta jiwa. Dana
yang disediakan Depkes sebesar Rp 642 miliar/tahun dengan asumsi per jiwa
menghabiskan biaya kesehatan sebesar Rp 5.000,00/bulan.
       Sebanyak 2 juta penduduk miskin Jabar yang tidak tercover Jamkesmas
ditutup lewat bantuan gubernur dan bantuan bupati/kota di tiap daerah.
       Dari 10,7 jiwa peserta Jamkesmas, hanya 1,7 juta jiwa yang menggunakan
fasilitas tersebut untuk rawat jalan dan 214 ribu jiwa yang rawat inap. Dengan jumlah
itu saja sampai bulan Agustus sudah menyedot anggaran Rp 500 miliar lebih.
       Untuk itu, perlu peran serta masyarakat dan mahasiswa dalam mengawasi
program ini sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas seperti prinsip awal
program ini.
Contoh kasus 1:
      Tengok saja nasib pasangan Nurhadi dan Mamik Susiani, warga Desa Besole
      Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Keluarga miskin ini hanya bisa
      pasrah melihat penderitaan kedua anaknya, masing-masing Moh Hasan al-
      Bukhori (3 tahun) dan Desi Wulansari (1,5 tahun), yang didiagnosa mengalami
      microcephalys (pengecilan kepala).
      Karena tidak ada biaya untuk berobat, mereka kini cuma bisa merawat Hasan
      dan Desi di rumah. Berbagai usaha sebenarnya telah dilakukan agar penyakit
      yang diderita kedua anaknya bisa segera sembuh. Seperti memeriksakannya ke
      Puskesmas dan RSUD Tulungagung sampai 2 kali. Tapi lantaran biaya yang
      harus dikeluarkan mahal dan tidak punya kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
      Masyarakat), Nurhadi terpaksa harus membawa anak-anaknya kembali pulang.


Dari contoh kasus diatas membuktikan ketidakmerataan pembagian jamkesmas.
Seharusnya data mengenai siapa yang berhak mendapat jamkesmas harus diperbaiki
sehingga kasus yang seperti diatas tidak terulang lagi.
Contoh kasus 2:
      Kasus ini baru ditemukan di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep. Dari
      ribuan penerima jamkesmas, sebagian terdapat orang kaya, PNS (pegawai
      negeri sipil), dan pensiunan PNS. Ironisnya, ada warga miskin yang tidak
      mendapatkan kartu. Padahal, jamkesmas itu memang untuk keluarga miskin.
     Fakta amburadulnya pendataan jamkesmas terungkap setelah Kepala Desa
     (Kades) Kebunan Addur kemarin pagi mendatangi kantor Askes di Sumenep.
     Dia protes karena salah satu warganya yang miskin tidak menerima kartu
     jamkesmas.
     Awalnya, Kades berusaha membantu warganya yang tidak mampu itu berobat
     ke RSD dr H Moh. Anwar. Namun, pihak rumah sakit kemudian merujuk
     pasien miskin tersebut ke rumah sakit di Pamekasan. Setelah diobati, ternyata
     biayanya besar. Keluarga pasien diminta untuk menunjukkan kartu jamkesmas
     untuk meringankan biaya pengobatan. Kemudian, Kades mendatangi kantor
     Askes di Sumenep.
     Tapi, petugas Askes menolak menerbitkan kartu baru. Alasannya, pasien
     miskin itu tidak terdaftar sebagai penerima jamkesmas. Kata petugas Askes,
     data penerima jamkesmas dari pemkab yang ditandatangani bupati Sumenep.
     Karena merasa tak digubris, Kades pun marah - marah. Sebab, dia merasa pada
     saat pendataan aparat desa tidak dilibatkan. "Kami yang tahu warga yang layak
     menerima jamkesmas. Tapi, kami tidak pernah dilibatkan dalam pendataan itu,"
     tandasnya.
     Yang disesalkan Kades, selain ada warganya yang miskin tidak terdata,
     ternyata banyak warga yang tidak layak menerima jamkesmas justru
     mendapatkan kartu. "Banyak yang kaya, PNS, punya mobil, dan pedagang yang
     malah dapat kartu. Ini kan tidak adil namanya," protesnya sambil menunjukkan
     sejumlah fotokopi kartu jamkesmas yang tidak layak kepada koran ini.
     Tapi, petugas Askes tetap bersikukuh tidak bisa menerbitkan kartu baru. Malah,
     Kades disuruh kembali ke rumah sakit.


Dari data diatas terlihat carut-marutnya pendataan tentang orang yang berhak
menerima jamkesmas. Seharusnya pendataan pemberian Jamkesmas juga melibatkan
pihak masyarakat seperti RT maupun kepala desa karena mereka yang paling tau
mengenai kondisi masyarakat mereka. Dan data tersebut juga harus diupdate sehingga
menjaga keakuratan data tersebut. Jangan sampai orang yang sudah meninggal juga
masih terdaftar sebagai orang yang menerima Jamkemas.
       Selain masalah pendataan yang kurang bagus, masalah mengenai sosialisasi
yang kurang optimal juga menjadi penyebab kurang efisiennya Jamkesmas. Hal ini
dikarenakan mereka yang punya kartu Jamkesmas tidak tahu apa itu Jamkesmas dan
apa kegunaan dari Jamkesmas tersebut. Sehingga banyak orang yang telah memiliki
kartu tersebut tidak menggunakannya saat berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
            Pelayanan terhadap pasien peserta Jamkesmas yang buruk juga ikut ambil
   bagian mengenai inefisiensi Jamkesmas. Hal ini dikarenakan pasien yang memakai
   kartu Jamkesmas akan dipersulit administrasinya, bahkan tidak jarang mereka ditolak
   saat menggunakan kartu tersebut dengan alasan yang beraneka ragam misalnya kamar
   untuk rawat inap sudah habis atau obat generik yang menjadi hak pemakai jamkesmas
   stocknya habis.
            Hal ini menuntut perbaikan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan
   dalam penyelenggaraan pelayanan Jamkesmas bagi rakyat miskin. Pengawasan
   terhadap kinerja pemerintah daerah, Rumah sakit dan puskesmas hendaknya juga
   harus ditingkatkan.


B. Profil Kemiskinan Di Indonesia
             Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis
   Kemiskinan di Indonesia) pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen).
   Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah
   34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
            Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah
   perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta
   orang.
            Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak
   banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk
   miskin berada di daerah perdesaan.
            Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar
   dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan,
   dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan
   terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,57 persen.
            Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan
   adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan
   makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah.
            Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
   dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini
   mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin
   mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga
   semakin menyempit.
       Berdasarkan data dari situs resmi SBY data kemiskinan digambarkan sebagai
berikut:




       Persentase kemiskinan digambarkan mengalami tren turun, tentu saja
penurunan ini patut “diapresiasi”, hanya saja di sisi lain perlu dicermati klaim tingkat
kemiskinan sekitar 15,4% atau sekitar 35 juta penduduk Indonesia adalah berdasarkan
standar kemiskinan BPS yaitu penduduk dengan penghasilan di bawah Rp 6000/hari
jika standarnya dinaikkan sesuai standar bank dunia (USD 2/hari) maka tingkat
kemiskinan melonjak mencapai hampir 50% penduduk Indonesia berada di bawah
garis kemiskinan. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang tidak realistis apabila
batas kemiskinan itu diukur dengan standar Rp 6.000,00 per hari.
       Berikut profil dan data kemiskinan Indonesia tersebar di seluruh provinsi :
                                          BAB IV

           HAMBATAN PELAKSANAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA




       Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai sistem untuk publik sebagaimana terpapar
pada bagian sebelumnya bahwa sistem ini masih mempunyai kelemahan dan beberapa
hambatan dalam pelaksanaannya. Sistem ini masih memerlukan beberapa perbaikan dan ada
upaya konkret dalam memperbaikinya sehingga tujuan dari diberlakukannya sistem ini dapat
dicapai.

       Pada bab ini, akan dianalisis apa saja hambatan dari pelaksanaan sistem Jaminan
Kesehatan Masyarakat dengan berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh. Bagian ini
akan mencakup hambatan sistem dipandang dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah
dari aspek persiapan dan aspek-aspek yang mendukung terselenggaranya jaminan ini.
Hambatan kedua adalah hambatan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem ini. Sedangkan,
hambatan yang ketiga adalah hambatan yang berasal dari efek samping diterapkan
mekanisme sistem yang telah ada.

       Selain adanya pemaparan dan penjelasan tentang adanya hambatan-hambatan dari
sistem Jamkesmas, kami juga mengambil beberapa solusi yang bisa menjadi alternatif
penyelesaian dari hambatan yang ada dari berbagai sumber.

A. Hambatan Persiapan dan Infrastruktur

   1. Anggaran yang kurang memadai baik sumber, besaran, kelembagaan dan
       peruntukannya.
              Alokasi anggaran kesehatan pemerintah untuk orang miskin perlu disesuaikan
       dengan kebutuhan masyarakat miskin dan ditekankan pada upaya promotif dan
       preventif. Harus ada political will dari pemerintahan, legislative, swasta, dan
       masyarakat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan. Pelayanan gratis tidak akan
       secara otomatis meningkatkan cakupan,karena masih ada biaya diluar biaya pelayanan
       kesehatan yang harus ditanggung masyarakat miskin.
   2. Akses penduduk daerah pedalaman terhadap pelayanan kesehatan masih terkendala
       transportasi.
          Saat ini pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk
   miskin lewat asuransi yang dikelola PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes).
   Namun, masyarakat terutama di daerah pedalaman dan daerah terpencil, seperti di
   Papua, Nusa Tenggara Timur, maupun Kalimantan, sulit mengakses pelayanan
   kesehatan karena hambatan transportasi dan informasi. Akibatnya, dana yang
   disediakan untuk membiayai pemeliharaan kesehatan penduduk miskin tidak
   digunakan secara maksimal.
3. Sampai saat ini kepesertaan sasaran program Jamkesmas belum terselesaikan secara
   tuntas, sehingga berdampak pada penataan subsistem pelayanan dan pembiayaan
   kesehatan. Data kepesertaan yang belum selesai menyebabkan pengguna pelayanan
   kesehatan adalah yang kurang berhak.
4. Peran ganda penyelenggara yang ditugaskan Menteri Kesehatan sebagai pengelola
   sekaligus pembayar menimbulkan konflik kepentingan dan monopoli berbagai
   subkontrak kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Penyelenggaraan program Jamkesmas kurang berdampak terhadap kesadaran pihak
   rumah sakit untuk berinteraksi dalam menata subsistem pelayanan dan pembiayaan
   kesehatan, terutama biaya dan mutunya.
6. Verifikasi yang kurang optimal karena deadline pembayaran yang terkadang harus
   cepat tanpa didukung kualitas dan kuantitas teknologi dan tenaga yang memadai.
7. Paket pelayanan masih belum menyeimbangkan jumlah sasaran dengan jumlah dana
   (76,4 juta jiwa dengan Rp 4,6 triliun) secara komprehensif.
8. Kurangnya informasi tentang Jamkesmas kepada masyarakat miskin (maskin) sebagai
   akar masalah. Informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat sehingga sering
   terjadi penyelewengan dan pelanggaran hak-hak pelayanan kesehatan
9. Masih banyak rakyat miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas.
          Sebanyak 131.900 masyarakat miskin belum mendapat kartu Jamkesmas.
   Pelaksanaan Jamkesmas ini sesungguhnya sudah diatur melalui SK Menteri
   Kesehatan No. 125 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamkesmas dan
   telah disosialisasikan ke seluruh daerah. Namun demikian, kenyataannya masih saja
   ada rakyat miskin yang tertinggal alias belum mendapatkan kartu Jamkesmas. saat ini
   masih banyak masyrakat miskin yang mengeluh karena belum mendapatkan kartu
   Jamkesmas.
10. Data warga miskin yang masih belum valid.
               Jumlah sasaran peserta jamkesmas masih mengalami perubahan pendataan
        sebab sangat mungkin jumlah masyarakat miskin tertambah secara signifikan karena
        sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006. Meski telah
        dilakukan up dating data namun proses administratif yang dilakukan BPS, verifikator
        independen yang bertugas menverifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan
        pembiayaan serta rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan (PPK)
        membutuhkan waktu sehingga sangat berdampak pada kecepatan akses pelayanan
        kesehatan peserta Jamkesmas.
               Keakuratan data merupakan salah satu kunci awal untuk mengevaluasi
        efektivitas program Jamkesmas ini oleh karena sangat terkait dengan anggaran pada
        alokasi sasaran atau kuota peserta jamkesmas yang menjadi beban pemerintah pusat,
        pemprov maupun kabupaten/kota. Sebelum disalurkan kepada masyarakat, sebaiknya
        Dinas Kesehatan menertibkan terlebih dahulu data penerima Jamkesmas.
B. Hambatan Pelaksanaan dan Penerapan
        Dipandang dari kenyataan aplikasi atau penerapan program ini, ada beberapa poin
   hambatan yang terjadi, yaitu :
   1.   Penyalahgunaan peserta
   2.   Kendali mutu
   3.   Kendali biaya di rumah sakit
   4.   Data peserta masih belum akurat
   5.   Sosialisasi yang belum optimal
   6.   Adanya pungutan dalam mendapatkan kartu
   7.   Masih ada peserta yang tidak menggunakan kartu ketika berobat
   8.   Masih ada pasien Jamkesmas yang mengeluarkan biaya
   9.   Kualitas pelayanan Jamkesmas masih buruk


C. Hambatan Efek Samping (Pascapelaksanaan)
        Sistem jaminan kesehatan dalam Jamkesmas akan mendorong perubahan-perubahan
   dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya.
   mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi          tarif, penataan
   formularium obat.
        Keterbatasan sumber daya kesehatan, disparitas pendataan, hingga perhitungan dan
   analisa per satuan biaya terhadap setiap layanan yang begitu kompleks hingga soal waktu
   sosialisasi yang sangat terbatas inilah yang belum optimal dilakukan seluruh stakeholder
   pelayanan kesehatan. Pada dasarnya sistem jaminan kesehatan di Indonesia sejak dulu
   belum mampu menghasilkan output di mana masyarakat semakin sadar terhadap hak-hak
   informasi layanan kesehatan yang diperoleh.
        Hal ini diperparah karakteristik pelayanan kesehatan yang cenderung mengalami
   fenomena asymetris of information yakni ketidakseimbangan informasi pelayanan
   kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga realitas inilah sebagai salah satu
   faktor yang memicu kenaikan biaya pelayanan kesehatan.


D. Upaya Penanganan Hambatan
           Adanya tiga jenis hambatan tersebut merupakan hal yang dapat menyebabkan
    inefektivitas dari adanya program Jamkesmas dalam proses menjalankannya untuk
    masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu diupayakan solusinya agar dapat
    diselesaikan dan program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
           Beberapa solusi yang bisa menjadi pilihan untuk diimplementasikan berdasarkan
    analisis hambatan yang ada yaitu :
   1.   Rekomendasi untuk Perbaikan Layanan Kesehatan
        Perlu pemantapan asuransi kesehatan nasional sebagai bagian dari pelaksanaan
        Undang-undang Sistem Jaminan Sosial sebagai bagian dari peningkatan akses orang
        miskin terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan
        kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pelayanan kesehatan harus didasarkan
        pada permintaan masyarakat (Demand-based program) sehingga masyarakat dapat
        memilih layanan kesehatan yang diinginkan.
   2.   Strategi Pembiayaan Kesehatan
        Identifikasi dan perumusan factor utama pembiayaan kesehatan mencakup aspek-
        aspek:
        a. Kecukupan/adekuasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat
           pusat dan daerah yang dilakukan dalam langkah-langkah:
            mobilisasi sumber-sumber pembiayaan baik sumber-sumber tradisional
             maupun non tradisional,
            kesinambungan fiscal space dalam anggaran kesehatan nasional
            peningkatan kolaborasi intersektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan.
        b. Pengurangan pembiayaan dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk
           mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kelompok miskin dan rentan
           (pengembangan asuransi kesehatan sosial) yang dilakukan melalui :
        promosi pemerataan akses dan pemerataan pembiayaan dan utilisasi pelayanan,
        pencapaian universal coverage dan penguatan jaminan kesehatan masyarakat
          miskin dan rentan.
     c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan yang dilakukan
       melalui
        kesesuaian tujuan kesehatan nasional dengan reformasi pembiayaan yang
          diterjemahkan     dalam   instrument   anggaran    operasional   dan   rencana
          pembiayaan,
        penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan pemberi pelayanan
          kesehatan (providers),
        pengembangan best practice
3.   Membentuk badan penyelenggara asuransi sosial kesehatan dengan landasan
     peraturan daerah
     Seharusnya, dana bisa digunakan secara luwes sesuai dengan kebutuhan di tiap
     daerah, namun tetap bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dana asuransi
     kesehatan untuk penduduk miskin dari pemerintah pusat itu bisa diintegrasikan
     dengan dana pembangunan kesehatan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
     Dengan adanya uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Sistem
     Jaminan Sosial Nasional, pemerintah daerah dimungkinkan untuk membentuk badan
     penyelenggara asuransi sosial kesehatan dengan landasan peraturan daerah.
     Syaratnya, cakupan tidak eksklusif untuk daerah tertentu dan bersedia bekerja sama
     dengan badan penyelenggara asuransi sosial nasional.
     Saat ini hanya sejumlah kecil daerah, antara lain Balikpapan, Jembrana, Sinjai, Musi
     Banyuasin, dan Purbalingga, telah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
     penduduknya. Masih banyak daerah yang belum mampu membiayai seluruh
     pelayanan kesehatan.
4.   Pemisahan fungsi pengelola dan pembayar. Depkes membentuk Tim Pengelola
     Jamkesmas pusat/provinsi/kabupaten/kota sebagai pengelola sedangkan pembayaran
     kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari keuangan negara. Dasar
     pengelolaan adalah Third Party Administration (TPA).
5.   Percepatan penyelesaian pendataan sasaran masyarakat miskin dengan menugaskan
     PT Askes.
6.   Percepatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada PPK didukung pelaksana
     verfikasi di setiap rumah sakit.
7.   pemberlakuan paket pelayanan kesehatan yang memacu rumah sakit berbenah diri,
     terutama medical record dan pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong efisiensi.
8.   meningkatkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan dinas kesehatan
     provinsi/kabupaten/kota dalam fungsi pengelolaan, koordinasi, serta pembinaan dan
     pengawasan.
9.   Sosialisasi diperluas ke setiap daerah dalam berbagai tingkatan provinsi, kabupaten /
     kota dan juga desa-desa
10. Terkait dengan hal penerapan program ini di lapangan (realitanya), maka ada
     beberapa solusi teknis berupa hal berikut :
     a. Harus ada kendali lebih dalam penanganan peserta
     b. Perlu ada standar mengenai kendali mutu. Kalau bisa memenuhi standar ISO 2000
     c. Kontrol sumber daya lebih ketat dengan pemberian sanksi apabila ketahuan
       memungut biaya
     d. Perlu ada updating data dari pemerintah
     e. Perlu ada kampanye besar-besaran yang lebih efektif lagi
     f. Seleksi sumber daya, internal control dan pendirian meja pengaduan
     g. Ada pengecekan kartu untuk peserta
     h. Seleksi sumber daya, internal control dan pendirian meja pengaduan
     i. Percepatan pelayanan, perluasan ruang tunggu, perbaikan administrasi dan
       penyuluhan dokter
                                         BAB VI
                   WACANA JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM


A. Sistem Islam : Kesehatan Gratis
    Berbagai fakta historis kebijakan di bidang kesehatan yang pernah dijalankan oleh
    pemerintahan Islam sejak masa Rasul saw. menunjukkan taraf yang sungguh maju.
    Pelayanan kesehatan gratis diberikan oleh negara (Khilafah) yang dibiayai dari kas
    Baitul Mal. Adanya pelayanan kesehatan secara gratis, berkualitas dan diberikan kepada
    semua individu rakyat tanpa diskriminasi jelas merupakan prestasi yang mengagumkan.
    Hal itu sudah dijalankan sejak masa Rasul saw. Delapan orang dari Urainah datang ke
    Madinah menyatakan keislaman dan keimanan mereka. Lalu mereka menderita sakit
    gangguan limpa.    Nabi saw. Kemudian merintahkan mereka dirawat di tempat
    perawatan, yaitu kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Mal di Dzi Jidr arah
    Quba’, tidak jauh dari unta-unta Baitul Mal yang digembalakan di sana. Mereka
    meminum susunya dan berada di tempat itu hingga sehat dan pulih.
    Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi saw. Beliau
    menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis. Khalifah
    Umar bin al-Khaththab, menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari
    Baitul Mal. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah
    sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan. Para dokter dan
    perawat yang merawat mereka digaji dari Baitul Mal. Bani Thulan di Mesir membangun
    tempat dan lemari minuman yang di dalamnya disediakan obat-obatan dan berbagai
    minuman. Di tempat itu ditunjuk dokter untuk melayani pengobatan.
    Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh
    dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi
    keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun
    1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran
    dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap
    bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”
    Pada masa Khilafah Abbasiyah itu pula untuk pertama kalinya ada apotik. Yang terbesar
    adalah apotik Ibnu al-Baithar. Saat itu, para apoteker tidak diijinkan menjalankan
    profesinya di apotik kecuali setelah mendapat lisensi dari negara. Para apoteker itu
    mendatangkan obat-obatan dari India dan dari negeri-negeri lainnya, lalu mereka
   melakukan berbagai inovasi dan penemuan untuk menemukan obat-obatan baru (M.
   Husain Abdullah, Dirâsât fî al-Fikri al-Islâmî, hlm. 89).


B. Kebijakan Kesehatan dalam Islam
             Dalam Islam, sistem kesehatan tersusun dari 3 (tiga) unsur sistem. Pertama:
   peraturan, baik peraturan berupa syariah Islam, kebijakan maupun peraturan teknis
   administratif. Kedua: sarana dan peralatan fisik seperti rumah sakit, alat-alat medis dan
   sarana prasarana kesehatan lainnya. Ketiga: SDM (sumber daya manusia) sebagai
   pelaksana sistem kesehatan yang meliputi dokter, Apoteker, perawat, dan tenaga medis
   lainnya. (S. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Sciences, hlm. 148).
             Kebijakan kesehatan dalam Khilafah akan memperhatikan terealisasinya beberapa
   prinsip. Pertama: pola baku sikap dan perilaku sehat. Kedua: Lingkungan sehat dan
   kondusif. Ketiga: pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Keempat: kontrol
   efektif     terhadap   patologi   sosial.   Pembangunan     kesehatan   tersebut   meliputi
   keseimbangan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promotif ditujukan
   untuk mendorong sikap dan perilaku sehat. Preventif diprioritaskan pada pencegahan
   perilaku distortif dan munculnya gangguan kesehatan. Kuratif ditujukan untuk
   menanggulangi kondisi patologis akibat penyimpangan perilaku dan munculnya
   gangguan kesehatan. Rehabilitatif diarahkan agar predikat sebagai makhluk bermartabat
   tetap melekat.
             Pembinaan pola baku sikap dan perilaku sehat baik secara fisik, mental maupun
   sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan kepribadian Islam itu sendiri.
   Dalam hal ini, keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan. Dr. Ahmed
   Shawky al-Fangary1 menyatakan bahwa syariah sangat concern pada kebersihan dan
   sanitasi seperti yang dibahas dalam hukum-hukum thaharah.                   Syariah juga
   memperhatikan pola makan sehat dan berimbang serta perilaku dan etika makan seperti
   perintah untuk memakan makanan halal dan thayyib (bergizi), larangan atas makanan
   berbahaya, perintah tidak berlebihan dalam makan, makan ketika lapar dan berhenti
   sebelum kenyang, mengisi perut dengan 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara, termasuk
   kaitannya dengan syariah puasa baik wajib maupun sunah. Syariah juga menganjurkan
   olah raga dan sikap hidup aktif. Syariah juga sangat memperhatikan masalah kesehatan
   dan pola hidup sehat dalam masalah seksual.
             Jadi, menumbuhkan pola baku sikap dan perilaku sehat tidak lain adalah dengan
   membina kepribadian Islam dan ketakwaan masyarakat. Tentu hal itu bukan hanya
menjadi domain kesehatan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
umumnya.
      Kebijakan kesehatan Khilafah juga diarahkan bagi terciptanya lingkungan yang
sehat dan kondusif. Tata kota dan perencanaan ruang akan dilaksanakan dengan
senantiasa memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian, dsb. Tentu saja itu
hanya bisa direalisasikan melalui negara, bukan hanya melibatkan departemen
kesehatan, tetapi juga departemen-departemen lainnya. Tata kota, sistem drainase dan
sanitasi kota kaum Muslim dulu seperti Baghdad, Samara, Kordoba, dsb telah memenuhi
kriteria itu dan menjadi model bagi tata kota seperti London, kota-kota di Perancis dan
kota-kota lain di Eropa.
      Pelayanan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan
sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang
profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan
kewajiban negara (Khilafah) karena negara (Khilafah) berkewajiban menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan. Karenanya, Khilafah
wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, pusat dan
lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah
lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan
pengobatan lainnya. Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi
peralatan medis dan obat-obatan; menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker,
perawat, psikiater, penyuluh kesehatan dan lainnya.
      Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya atau
miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya. Pembiayaan
untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun
harta milik umum.
      Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan
syariah termasuk pemisahan pria dan wanita serta hukum-hukum syariah lainnya. Juga
harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi 3 (tiga)
prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam:
Pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam
pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang
kompeten dan amanah.
                                            BAB VII

                                           PENUTUP



A. Kesimpulan
          Secara ringkas, dari pemaparan mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat
yang telah kami terangkan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil poin-poin kesimpulan
berupa:
   1. Awal mula dari adanya Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
          merupakan transformasi dari sistem jaminan sosial nasional yang telah dikenal
          sebelumnya, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)
          dengan berdalih agar pelayanan publik lebih benar-benar tepat sasaran dan
          menyeluruh.

   2. pemberlakuan dari adanya Jamkesmas sudah diatur dalam undang-undang yaitu UU
          No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dengan adanya
          pemberlakuan prinsip-prinsip umum di dalamnya agar berjalan sesuai dengan yang
          diharapkan. Pada UU ini juga dijelaskan kepesertaan siapa saja yang berhak untuk
          memiliki jaminan ini atau lebih jelasnya peruntukan dari jaminan untuk apa.

   3. Adanya Jamkesmas diharapkan menghasilkan beberapa manfaat sesuai dengan
          konsep dan tujuan yang telah dipaparkan dalam UU no. 40 tahun 2004 tentang SJSN.
          manfaat ini utamanya mengacu pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang tentunya
          diharapkan terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan adanya kebijakan publik
          pemerintah yang mengatur tentang jaminan kesehatan. Sistem ini juga terinisiasi dari
          kondisi kemiskinan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti. Kemiskinan bisa disebut
          sebagai salah satu factor yang menyebabkan adanya perbedaan atau kesenjangan
          angka-angka indicator kesehatan yang masih kurang merata dan masih banyak yang
          berada pada bawah garis kemiskinan sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu
          untuk mengurusi kesehatannya dan perlu adanya jaminan dari pemerintah yang
          bertanggungjawab atas adanya kesejahteraan umum dalam suatu Negara.Pemerintah
          tentunya perlu merumuskan strategi-strategi berupa kebijakan publik yang berfungsi
          sebagai upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin utamanya.
4. Sebagaimana sebuah sistem publik yang dirancang dengan berdasarkan konsep dan
   teori yang komprehensif, Jamkesmas sebagai suatu sistem publik pun juga
   mempunyai penyimpangan dari pemberlakuan atau penerapan dari adanya sistem ini
   di masyarakat. Data dan fakta yang ada menunjukkan pemberlakuan sistem ini masih
   kurang merata di kalangan masyarakat utamanya masyarakat miskin yang merupakan
   tujuan utama dari adanya program ini. Fasilitas dan sarana kesehatan masih
   mengalami kesulitan untuk didapatkan oleh masyarakat secara merata entah itu karena
   penerapan regulasi yang ada, kurangnya infrastruktur yang menunjang, atau hal
   lainnya. Masyarakat miskin dengan jumlah yang masih sangat banyak di Indonesia
   dan perkembangannya dari waktu ke waktu akan menjadi sebuah tantangan bagi
   program ini agar kena sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

5. Dengan data dan fakta yang di lapangan (praktek dan penerapan dari Jamkesmas)
   dapat   disimpulkan   bahwa    ternyata   dalam   sistem   yang   dirancang   untuk
   menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh masyarakat
   ini mempunyai beberapa kendala atau hambatan yang perlu dibenahi. Hambatan
   dibagi dalam tiga aspek, aspek yang pertama adalah dari aspek persiapan dan aspek-
   aspek yang mendukung terselenggaranya jaminan ini. Hambatan kedua adalah
   hambatan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem ini. Sedangkan, hambatan yang
   ketiga adalah hambatan yang berasal dari efek samping diterapkan mekanisme sistem
   yang telah ada.

6. Dalam sistem Islam atau sering disebut dengan syariat jaminan sosial termasuk salah
   satu unsur yang ada dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tetap
   memberikan jaminan kepada masyarakat miskin yang kurang memliki fasilitas dan
   sarana guna menunjang kesehatan masyarakat. ini menjadi sebuah wacana yang bisa
   dijadikan pertimbangan untuk mengaplikasikan beberapa prinsip-prinsip yang ada dan
   bisa disesuaikan dengan kondisi realita penerapan jaminan sosial yang sekarang
   berlaku.
LAMPIRAN I
                      LAMPIRAN II

UU NO 40 TAHUN 2004
                                  DAFTAR PUSTAKA



Tim penyusun Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2005. Pengantar Keuangan
      Publik. Jakarta: LPKPAP PRESS.

UU No. 23 tahun 1992: tentang kesehatan

UU No. 40 tahun 2004: tentang sistem jaminan sosial nasional

www.depkes.go.id

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:902
posted:9/10/2012
language:Malay
pages:33