Sang Whistleblower yang Dilupakan

Document Sample
Sang Whistleblower yang Dilupakan Powered By Docstoc
					    MENGADILI
  WHISTLEBLOWER
  Catatan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
            dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto




 JARINGAN ADVOKASI UNTUK WHISTLEBLOWER
  The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Indonesian Corruption Watch
   (ICW), LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
     Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, Pusat Studi Hukum &
Kebijakan (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
(LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal
           Justice Reform (ICJR), Canter for Legal Information (Celi)
                                 Sekretariat :
           Gedung Bor Lt. 3 Komplek Megaria Jl. Pegangsaan No. 23
                            Menteng Jakarta Pusat
                          Mengadili Whistleblower 2008




         LEGAL ANOTASI INI DISUSUN OLEH:

               Uli Parulian Sihombing
                     Fulthoni. AM
                          Arsil
                       Purnomo
                   Hasril Hertanto
                  Wahyu Wagiman
             Supriyadi Widodo Eddyono
                    Emerson Junto
                     Hermawanto
                         Iwa K
                        Ronal N
            Syahrial Martanto Wiryawan
                     Zainal Abidin




2|Page
                                        Mengadili Whistleblower 2008


                              PENGANTAR

Legal Anotasi ini disusun sebagai wujud kepeduliaan terhadap para
Whistleblower yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil. Padahal,
perlakukan tidak adil kepada Whislteblower merupakan tindakan kontradiktif
dengan upaya dan proses penegakan hukum itu sendiri. Keberadaan
Whistleblower sangat penting dan diperlukan, terutama untuk mengungkap
kasus-kasus luar biasa yang sulit pembuktiannya. Whistleblower yang biasanya
berasal dari orang dalam, dapat membantu dan mempermudah bagi aparat
penegak hukum mengungkap secara tuntas kasus-kasus yang ditanganinya.
Vincentius Amin Sutanto adalah orang yang banyak mengetahui tindak pidana
yang sedang diproses oleh Dirjen Pajak, yang diduga merugikan keuangan
Negara sangat besar. Dan hanya dengan kesaksiannya, akan dapat diungkap
kasus tersebut, dan uang negara diselamatkan. Peran besar Vincent dalam
mengungkap kasus tersebut, ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan yang
memadai. Vincent pada akhirnya harus meringkuk dalam penjara, dengan
tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh Pengadilan, Vincent
diganjar 11 tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri ini kemudian diperkuat
oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
Berdasarkan kenyataan diatas, beberapa NGO yang tergabung dalam Jaringan
Advokasi untuk Whistleblower menyusun Legal Anotasi ini untuk melihat secara
objektif dan mendalam terhadap proses hukum perkara tindak pidana pencucian
uang dengan terdakwa Vincent. Legal Anotasi ini disusun berdasarkan pendapat
maupun pandangan yang ditulis oleh Prof. Dr. Romly Atmasasmita, Dr. Rudi
Satrio, Nono Anwar Makarim, Ktut Sudiharsa, Arsil, Uli Parulian Sihombing,
Supriyadi Widodo Eddyono, serta hasil dari bebarapa putaran diskusi terbatas.
Demikian Legal Anotasi ini disusun, mudah-mudahan dapat memberikan
kontribusi bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang lebih adil, khususnya
bagi para Whistleblower.
                                                         Jakarta, April 2008
                                    Jaringan Advokasi untuk Whistleblower




3|Page
                                         Mengadili Whistleblower 2008


                              SISTEMATIKA

PENGANTAR
I.     PENDAHULUAN
II.    KRONOLOGI KASUS
III.   ANALISA KASUS
       A. Kasus Posisi dan Dakwaan Dakwaan
       B. Dakwaan Penuntut Umum Obscur Libel
          1.   Penyusunan Dakwaan Keliru
          2.   Dakwaan tidak Memasukkan unsur “dengan maksud
               menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”
          3.   Uraian Peristiwa tidak Sinkron dengan Dakwaan
          4.   Dakwaan tidak Menyebut Predicat Crime (Tindak Pidana Asal)
               dengan Jelas
       C. Keterangan Saksi-Saksi Meragukan
          1.   Saksi tidak memenuhi Syarat sebagai Saksi
          2.   Pelanggaran Fair Trial dalam Persidangan
       D. Tuntutan Penuntut Umum
       E. Pertimbangan Hukum dan Putusan Mejelis Hakim
          1.   Catatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
          2.   Catatan terhadap Putusan Majelis Hakim PN
IV.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER
V.     KESIMPULAN




4|Page
                                         Mengadili Whistleblower 2008


                                   BAB I
                             PENDAHULUAN


Salah satu aspek penting dalam proses peradilan yang fair adalah perlindungan
terhadap saksi, terlebih untuk kasus-kasus khusus yang sulit pembuktiannya.
Keberadaan saksi sangat penting guna mengungkap persekongkolan jahat, yang
sulit ditembus dengan pendekatan formal. Dalam konteks Indonesia,
perlindungan hukum bagi saksi tampaknya belum memperoleh perhatian serius,
khususnya oleh penyelenggara negara. Bahkan, seringkali para saksi yang
seharusnya memperoleh perlindungan malah mendapatkan perlakuan yang
tidak semestinya dari aparat penegak hukum. Ada kasus Endin Wahyudin,
Khoiryansyah Salman, dan yang paling mutakhir adalah kasus Vincentius Amin
Sutanto.

Lemahnya penegakan hukum dan kurang komprehensifnya pengaturan
mengenai perlindungan saksi pada gilirannya membuat saksi enggan
memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat, dan ia
alami sendiri. Kekhawatiran tersebut dapatlah dimaklumi ketika saksi telah
nyata-nyata melaksanakan kewajibannya namun yang didapat bukanlah suatu
prestasi melainkan sebuah ancaman, baik ancaman karena sanksi hukum
maupun fisik dan mental. Terlebih lagi apabila kasus yang sedang diproses
merupakan kejahatan terorganisir, sudah tentu ancaman yang mungkin muncul
akan semakin besar bukan hanya terhadap saksi saja tetapi juga bisa melebar
terhadap harta dan keluarganya, yang kesemuanya bisa dalam wujud ancaman
fisik maupun teror/mental.

Ancaman sanksi hukum berupa tuntutan pidana atas kesaksian atau laporan
yang diberikannya, dan pada akhirnya saksi menjadi tersangka bahkan
terpidana. Dalam hal ini, persoalan inti adalah banyaknya saksi yang tidak
bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang
sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai terutama jaminan atas
perlindungan ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi dan melaporkan
tindak kejahatan.

Kasus mutaakhir terkait dengan perlindungan bagi saksi, adalah kasus
Vincentius Amin Sutanto. Vincent adalah mantan Financial controller Asian Agri
dan melaporkan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Asian Agri, tempat
dimana Vincent bekerja. Setidaknya ada tiga hal yang menarik dari kasus
Vincent; Pertama, Vincent membobol uang Asian Agri sebesar Rp. 28 Milyar,
dengan terlebih dahulu memalsukan tanda tangan salah seorang petinggi Asian
Agri, namun oleh pengadilan Vincent dinyatakan bersalah telah melakukan
tindak pidana pencucian uang; Kedua, dugaan kerugian Negara karena
manipulasi pajak ini sangat fantastic + Rp. 1,3 triliun. Nilai ini adalah nilai
terbesar yang pernah terungkap di Indonesia.; Ketiga, perlindungan hukum
5|Page
                                         Mengadili Whistleblower 2008


terhadap Vincent. Vincent adalah pelaku tindak pidana, tapi pada sisi yang lain
Vincent juga pelapor dalam manipulasi pajak yang merugikan keuangan Negara,
meskipun laporan tersebut disampaikan setelah Vincent dinyatakan DPO oleh
Kepolisian.

Berdasarkan pertimbangan diatas, penting untuk mengkaji secara objektif
proses hukum kasus Vincent, untuk mendapatkan gambaran tentang tindak
pidana yang didakwakan kepada Vincent dan bagaimana seharusnya Vincent
diberlakukan, khususnya terkait dengan perannya yang telah mengungkap
manipulasi pajak.




6|Page
                                        Mengadili Whistleblower 2008


                                  BAB II
                          KRONOLOGI KASUS


A. Vincent : Membobol Uang dengan Memalsukan Tanda Tangan
Vincentius Amin Sutanto adalah mantan Financial Controller Asian Agri Group,
salah satu anak perusahaan Grup Raja Garuda Mas. Asian Agri Group bergerak
dalam bidang minyak mentah kelapa sawit (CPO), perkebunan, dan lain-lain, dan
membawahi 16 (enam belas) perusahaan di dalam negeri (Indonesia) dan 6
(enam) perusahaan di luar negeri, diantaranya Asian Agri Oils & Fats Ltd. yang
berkedudukan di Singapura.

Vincent membobol uang PT Asian Agri Oil and Fats di Singapura US$ 3,1 juta
(sekitar Rp 28 miliar) dengan cara memalsukan tanda tangan petinggi
perusahaan tersebut. Pembobolan ini berjalan mulus berkat posisi Vincent yang
cukup tinggi di Asian Agri Group. Jabatan terakhirnya adalah Gorup Financial
Controller dengan kewenangan sangat luas mencakup kontrol dan pengelolaan
keuangan, akunting, perpajakan, bahkan urusan legal.

Pada awal bulan Nopember 2006 Vincent bertemu dengan Hendri Susilo di
Jakarta dan memberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima
ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa kantor di gedung Sampurna Strategic
Square Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, biaya pembuatan 3 (tiga) stempel
perusahaan masing-masing PT. Asian Agri Jaya, PT. Asian Agri Utama, dan Asian
Agri Abadi Oil & Fats Ltd., serta menyuruh Hendri Susilo membuka dua buah
rekening di Bank Panin Cabang Lindeteves masing-masing:

   -   atas nama PT. Asian Agri Jaya dengan nomor rekening 0915000738

   -   atas nama PT. Asian Agri Utama dengan nomor rekening 0915000568

Kedua rekening tersebut dibuka pada tanggal 7 Nopember 2006 dengan setoran
pertama masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada tanggal 9 Nopember 2006 bertemu dengan Hendri Susilo dan Agustinus
Ferry Susanto di Hotel Ciputra Jakarta membicarakan pembagian tugas
pencairan dana yang akan masuk ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian
Agri Utama.

Pada tanggal 10 Nopember 2006 Vincent bertemu dengan Hendri Susilo dan
Agustinus Ferry Sutanto di Citraland Grogol Jakarta. Hendri Susilo menyerahkan
nomor rekening atas nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama berikut
Swift Code Pin serta 3 (tiga) buah stempel/cap perusahaan kepada Terdakwa.
Terdakwa memberitahukan kepada Hendri Susilo dan Agustinus Ferry Susanto
7|Page
                                        Mengadili Whistleblower 2008


bahwa uang dalam waktu dekat akan masuk ke rekening dan menugaskan orang
tersebut untuk mencairkan dana yang sudah masuk rekening.

Selanjutnya Vincent pada tanggal 13 Nopember 2006 membuat 2 (dua) lembar
perintah aplikasi transfer menggunakan formulir Fortis Bank SA/NV Singapore,
menandatanganinya dengan meniru tanda tangan Kueh Chin Poh dan Ong Chan
Hwa dan mengirimkan perintah aplikasi transfer tersebut ke Singapore pada
tanggal 14 Nopember 2006 melalui jasa pengiriman DHL di Bandara Polonia
Medan. Bahwa atas pengiriman 2 (dua) aplikasi transfer tersebut pada tanggal
15 Nopember 2006 dana masuk dari Fortis Bank SA/NV Singapore ke rekening
PT. Asian Agri Jaya sebesar USD 1.906.215.60 dan ke rekening PT. Asian Agri
Utama sebesar USD 1.203.872.47.

Pada 16 November, Hendri menarik Rp 200 juta dari Panin Bank Cabang
Lindeteves, Jakarta Barat. Sebagian dibawanya dan Rp 150 juta diberikan kepada
Vincent. Pada hari yang sama, Hendri sempat mencairkan jumlah yang sama di
Panin Bank Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat uang sedang dihitung
kasir, tiba-tiba Vincent menelepon. Vincent memberi perintah: uang itu jangan
diambil karena bermasalah. Hendri segera meninggalkan bank tanpa membawa
uang tersebut.
Setelah mengetahui adanya pembobolan uang ini, pihak PT Asian Agri Oil pada
16 November 2006 melapor ke polisi. Tak berselang lama, Hendri ditangkap
polisi dan dari tangannya disita Rp 23 juta. Vincent kabur ke Singapura dan
”menyerah” pada 12 Desember 2006. Tapi, sebelum urusan sampai ke polisi,
Vincent melapor terlebih dahulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi soal dugaan
penggelapan pajak yang dilakukan anak perusahaan Raja Garuda Mas tersebut.
Setelah Vincent dan kawan-kawan ditahan, polisi meminta Panin Bank
memblokir dua rekening perusahaan mereka. Sekitar dua bulan kemudian, Ranto
Simanjuntak dari Divisi Hukum Raja Garuda Mas mengirim surat ke polisi. Ranto
meminta uang yang dibobol itu dititipkan ke rekening Panin Bank atas nama
pengacara Asian Agri, Andi Kelana. Pada 23 Februari 2007, polisi pun
menggelandang Hendri ke Panin Bank Cabang Utama di Senayan. Polisi minta
rekeningnya ditutup. Uangnya, seperti permintaan Ranto, dimasukkan ke
rekening Andi Kelana.


B. Vincent Membuat dua Perusahaan

Sekitar bulan Mei 2004 Vincent bertemu dengan Ricky Bunjaya Oen alias Oen
Kiang Tjik alias Akie di Hotel Mercury Jalan Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta
Barat. Pada bulan Agustus 2004 Vincent memberikan uang kepada Ricky
Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie untuk membuat Kartu Tanda
Penduduk dengan nama Hendri Susilo, dengan tujuan mengaburkan nama
aslinya supaya sulit untuk dilacak.

8|Page
                                        Mengadili Whistleblower 2008


Selanjutnya Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie membuat Kartu
Tanda Penduduk melalui kawannya bernama Dian Rostiana Dewi alias Didi
dengan biaya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama
Hendri Susilo dan alamat di Kelurahan Mekar Jaya Depok Jawa Barat.

Pada awal September 2004 Vincent mengirimkan uang kepada Ricky Bunjaya
Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie melalui rekening isteri Ricky Bunjaya Oen
alias Oen Kiang Tjik alias Akie bernama Po Diana Velia untuk membiayai
pendirian dua perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di
Jakarta masing-masing dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri
Utama dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Syafril Lubuk, SH dan
melengkapi persyaratan-persyaratan pendirian Badan Hukum/Perseroan
Terbatas yang berlaku di Indonesia antara lain SIUP, NPWP, TDP, SK Menteri
Kehakiman dan yang menjadi direktur kedua perusahaan tersebut adalah Hendri
Susilo alias Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie.




9|Page
                                        Mengadili Whistleblower 2008


                                  BAB III
                            ANALISA KASUS


A. Posisi Kasus dan Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR
SUSANTO bekerja di PT. Indosawit Subur (Asian Agri Group) sejak tahun 1999
berkantor di Gedung Uni Plaza Lantai 7 Jalan M.T. Haryono No. A.1. Medan dan
menjabat sebagai Group Financial Controller dengan tugas mengawasi masalah
keuangan pajak khusus Medan, legal Medan, dan informasi teknologi Medan.
Asian Agri Group bergerak dalam bidang minyak mentah kelapa sawit (CPO),
perkebunan, dan lain-lain, membawahi 16 (enam belas) perusahaan di dalam
negeri (Indonesia) dan 6 (enam) perusahaan di luar negeri, diantaranya Asian
Agri Oils & Fats Ltd. yang berkedudukan di Singapura.

Sekitar bulan Mei 2004 Terdakwa bertemu dengan Ricky Bunjaya Oen alias Oen
Kiang Tjik alias Akie di Hotel Mercury Jalan Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta
Barat dan dalam perbincangan mereka timbul berniat untuk membobol uang
milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja (Asian Agri Group). Pada bulan
Agustus 2004 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Bunjaya Oen alias Oen
Kiang Tjik alias Akie untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dengan nama
Hendri Susilo, dengan tujuan mengaburkan nama aslinya supaya sulit untuk
dilacak. Selanjutnya Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie membuat
Kartu Tanda Penduduk melalui kawannya bernama Dian Rostiana Dewi alias
Didi dengan biaya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama
Hendri Susilo dan alamat di Kelurahan Mekar Jaya Depok Jawa Barat.

Pada awal September 2004 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Bunjaya
Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie melalui rekening isteri Ricky Bunjaya Oen
alias Oen Kiang Tjik alias Akie bernama Po Diana Velia untuk membiayai
pendirian dua perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di
Jakarta masing-masing dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri
Utama dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Syafril Lubuk, SH dan
melengkapi persyaratan-persyaratan pendirian Badan Hukum / Perseroan
Terbatas yang berlaku di Indonesia antara lain SIUP, NPWP, TDP, SK Menteri
Kehakiman dan yang menjadi direktur kedua perusahaan tersebut adalah Hendri
Susilo alias Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie.

Pada awal bulan Nopember 2006 Terdakwa bertemu dengan Hendri Susilo di
jakarta dan memberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima
ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa kantor di gedung Sampurna Strategic
Square Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, biaya pembuatan 3 (tiga) stempel
perusahaan masing-masing PT. Asian Agri Jaya, PT. Asian Agri Utama, dan Asian

10 | P a g e
                                           Mengadili Whistleblower 2008


Agri Abadi Oil & Fats Ltd., serta menyuruh Hendri Susilo membuka dua buah
rekening di Bank Panin Cabang Lindeteves masing-masing:

     -    atas nama PT. Asian Agri Jaya dengan nomor rekening 0915000738

     -    atas nama PT. Asian Agri Utama dengan nomor rekening 0915000568

Kedua rekening tersebut dibuka pada tanggal 7 Nopember 2006 dengan setoran
pertama masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada tanggal 9 Nopember 2006 bertemu dengan Hendri Susilo dan Agustinus
Ferry Susanto di Hotel Ciputra Jakarta membicarakan pembagian tugas
pencairan dana yang akan masuk ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian
Agri Utama.

Pada tanggal 10 Nopember 2006 Terdakwa bertemu dengan Hendri Susilo dan
Agustinus Ferry Sutanto di Citraland Grogol Jakarta. Hendri Susilo menyerahkan
nomor rekening atas nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama berikut
Swift Code Pin serta 3 (tiga) buah stempel/cap perusahaan kepada Terdakwa.
Terdakwa memberitahukan kepada Hendri Susilo dan Agustinus Ferry Susanto
bahwa uang dalam waktu dekat akan masuk ke rekening dan menugaskan orang
tersebut untuk mencairkan dana yang sudah masuk rekening.

Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2006 membuat 2 (dua)
lembar perintah aplikasi transfer menggunakan formulir Fortis Bank SA/NV
Singapore, menandatanganinya dengan meniru tanda tangan Kueh Chin Poh dan
Ong Chan Hwa dan mengirimkan perintah aplikasi transfer tersebut ke
Singapore pada tanggal 14 Nopember 2006 melalui jasa pengiriman DHL di
Bandara Polonia Medan. (Siapa yang menerima aplikasi transfer tersebut di
Fortis Bank SA/NV Singapore? Apakah tidak ada konfirmasi terlebih dahulu?
Atau apakah konfirmasi tersebut biasanya memang dilakukan terhadap
Terdakwa berdasarkan perintah Kueh Chin Poh dan Ong Chan Hwa!)

Bahwa atas pengiriman 2 (dua) aplikasi transfer tersebut pada tanggal 15
Nopember 2006 dana masuk dari Fortis Bank SA/NV Singapore ke rekening PT.
Asian Agri Jaya sebesar USD 1.906.215.60 dan ke rekening PT. Asian Agri Utama
sebesar USD 1.203.872.47.

Berdasarkan kronologi yang disusun diatas, Penuntut Umum mengajukan
dakwaan, sebagai berikut :

1.       Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
         ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang telah dirubah
         dengan UURI No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat
         (1) ke-1 KUHP.



11 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


2.    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6
      ayat huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang
      jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3.    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
      263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



B. Dakwaan Penuntut Umum Obscur Libel

1. Penyusunan Dakwaan Keliru
Berdasarkan persitiwa hukum yang terjadi setidaknya dapat diuraikan secara
sederhana sebagai berikut:

      1. Terdakwa menyuruh Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie
         membuat 1 buah KTP Palsu. Perbuatan ini melanggar pasal 263 (1)
         KUHP jo. 55 (1) angka 1 (doen pleger).

      2. Terdakwa Menyuruh Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie
         membuat 2 buah PT dengan menggunakan KTP Palsu. Perbuatan ini
         melanggar pasal 263 (2) KUHP jo. 55 (1) angka 1 (doen pleger)

      3. Terdakwa menyuruh Ricky Bunjaya Oen alias Oen Kiang Tjik alias Akie
         untuk membuat stempel palsu PT AAFO.

      4. Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk 2 afiliasi transfer.
         Perbuatan ini melangar ketentuan pasal 263 (1) KUHP jo. 55 (1) angka 1
         (dader).
Dari beberapa perbuatan di atas walaupun perbuatan tersebut masing-masing
merupakan kejahatan, namun mengingat perbuatan tersebut pada dasarnya
adalah satu rangkaian perbuatan maka berlaku pasal 64 ayat (1) KUHP tentang
perbuatan berlanjut. Jika melihat tujuan utama dari pelaku adalah untuk
mengambil uang milik PT AAFO maka pada dasarnya perbuatan yang dilakukan
adalah pencurian pasal 362 KUHP. Namun mengingat perbuatan ini adalah
perbuatan berlanjut/rangkaian perbuatan (pasal 64 KUHP) serta mengingat
ancaman hukuman pasal 263 lebih berat dari pasal 362 KUHP maka pasal utama
yang didakwakan adalah pasal 263.

Selain itu, penyusunan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum telah disusun
secara keliru karena Posisi Kasus yang identik antara Dakwaan Kesatu dan
Dakwaan Kedua, serta mengingat dakwaan kesatu dan kedua merupakan tindak
pidana yang berbeda. Untuk itu harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:


12 | P a g e
                                            Mengadili Whistleblower 2008


      -    Penyusunan Posisi Kasus harus disesuaikan dengan pasal yang
           dikenakan. Karena Dakwaan Kedua diancam pidana dalam Pasal 6 ayat
           (1)   huruf    c   UU   TPPU,    maka     Posisi   Kasus      harus
           menjelaskan/menguraikan proses terdakwa, menerima/menguasai,
           pembayaran, Harta Kekayaan yang diketahui/patut diduga hasil tindak
           pidana.

      -    Melihat pada point 1, seharusnya Posisi Kasus identik tidak terjadi pada
           dakwaan kesatu dan kedua, karena unsur-unsur tindak pidananya ada
           beberapa perbedaan pokok, yaitu untuk dakwaan kesatu dilakukan oleh
           pelaku predicate crime atau kejahatan asal, sedang untuk dakwaan
           kedua terhadap mereka yang hanya menerima hasil kejahatan saja
           tanpa melakukan kejahatan asalnya.

Penyebutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi kabur apabila dikaitkan
dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU TPPU, karena tidak merinci secara tegas
terdakwa dikenakan dakwaan bentuk penyertaan yang mana dalam melakukan
TPPU. Sebagaimana diketahui, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merinci menjadi 3
bentuk setiap orang yang dipidana sebagai pelaku, yaitu: 1) mereka yang
melakukan; 2) yang menyuruh melakukan; dan 3) turut serta melakukan.
Dikaitkan dengan pengenaan pasal 6 ayat (1) huruf c UU TPPU, maka haruslah
harta kekayaan tersebut diterima oleh terdakwa secara bersama-sama dengan
kawan-kawannya, dan masing-masing harus jelas bentuk kegiatannya.



2. Dakwaan tidak memasukkan unsur “dengan maksud menyembunyikan
   atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana
sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut
sebagai hasil kegiatan yang sah. Ketentuan lebih rinci mengenai definisi tindak
pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 nomor 1 UU No.15 Tahun 2002
diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:

          “Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
          membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
          menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
          lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
          merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk
          menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
          sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”




13 | P a g e
                                          Mengadili Whistleblower 2008


Pasal 3 ayat (1) huruf a.:

        “Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan
        yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
        pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama diri
        sendiri atau atas nama pihak lain; . . . . dengan maksud
        menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan
        yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
        pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan
        pidana penjara paling sinbgkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
        (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00
        (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima
        belas milyar rupiah)”

Adapaun modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu mengalamai
perkembangan dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang
cukup complicated. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat
dikelompokkan pada tiga pola kegiatan, yakni : placement, layering dan
integration.

Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu
aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat
pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang
tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang
berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah,
ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil
ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya
saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau
transfer uang kedalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu
aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau
lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian
transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui
sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui
pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan
fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara
yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu
’legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci’ melalui
placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga
tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya
14 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah
dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan
dengan aturan hukum.

Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk
menciptakan ”disassociation” antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si
penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan
mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak
pidananya.

Seperti sudah dijelaskan diatas, bahwa salah satu unsur penting dalam tindak
pidana pencucian uang adalah “dengan maksud menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan”. Dalam Dakwaan Kesatu yang
dibuat Penuntut Umum sama sekali tidak mencantumkan unsur penting dari
Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Dengan demikian, dakwaan yang disusun
penuntut umum menjadi tidak sinkron dengan aturan dan ancaman pidana
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada hal. 7 Putusan PN berbunyi:

        “...mereka yang melakukan perbuatan, menempatkan harta
        kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
        hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas
        nama sendiri atau atas nama orang lain, perbuatan tersebut
        terdakwa lakukan dengan cara antara lain...”

Begitu juga pada hal. 2 paragraf 1 Surat Dakwaan JPU berbunyi:

        “...mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
        turut serta melakukan perbuatan, menempatkan harta kekayaan
        yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
        tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas
        nama sendiri atau atas nama orang lain, perbuatan tersebut
        terdakwa lakukan dengan cara antara lain...”



3. Uraian Peristiwa tidak Singkron dengan Dakwaan.

Uraian perbuatan merupakan bagian penting dalam sebuah dakwaan. Karena
melalui uraian ini akan terlihat peristiwa hukum yang terjadi dan relevansinya
dengan dakwaan yang disusun. Dalam kasus Vincent, Penuntut Umum telah
menguraikan suatu perbuatan pidana yang sama untuk dua tindak pidana yang
berbeda. Salah satu dakwaan Penuntut Umum adalah pemalsuan.


15 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


Pasal 263 ayat (1) KUHP, antara lain menyatakan ;

      “Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang
      dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,
      atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan
      maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat
      tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika
      pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan
      surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dalam menguraikan dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, Penuntut Umum menggunakan uraian yang sama dengan
perbuatan yang melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU TPPU jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.

Seharusnya dalam posisi kasus diuraikan unsur pasal pemalsuan surat: 1)
terdakwa; 2) membuat secara tidak benar atau memalsu surat; 3) yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal; 4) dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu; 5) pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Keadaan
ini menunjukkan, Penuntut Umum melakukan tindakan yang tidak cermat
sehingga seharusnya dakwaan ini dinyatakan obscur libel.

Bahkan, dengan Posisi Kasus seperti itu, akan menyebabkan terdakwa lolos dari
jeratan hukum karena diawal uraian dikatakan telah melakukan TPPU tetapi
uraian Posisi Kasus menyinggung TPPU dan pemalsuan surat, akhirnya diancam
pidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP.

Penyebutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi kabur, karena tidak merinci
secara tegas terdakwa dikenakan dakwaan unsur pasal bentuk yang mana.
Sebagaimana diketahui, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merinci menjadi 3 bentuk
setiap orang yang dipidana sebagai pelaku, yaitu: 1) mereka yang melakukan; 2)
yang menyuruh melakukan; dan 3) turut serta melakukan. Bentuk ini
memberikan konsekuensi terhadap pembuktian dan ancaman pidana yang bisa
berbeda. Selain itu, bentuk ini harus tergambarkan dalam posisi kasus sehingga
jelas Terdakwa akan dipidana dengan bentuk apa.

Dalam dakwaan inipun jaksa tidak dengan tegas dimaksudkan untuk pemalsuan
KTP dalam rangka pembuatan 2 PT dengan kategori penyertaan sesuai dengan
pasal 55 KUHP, tapi untuk ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu sebagai pelaku
penganjuran, yang pasti sangat berbeda dengan perbuatan terdakwa
memalsukan tanda tangan dalam rangka pencairan dana di Singapura yang
bersifat perbuatan sendiri, sehingga tidak dapat di junctokan dengan pasal 55
ayat (1) KUHP, baik yang ke-1 maupun yang ke-2. Dengan demikian wajar saja
dakwaan jaksa tidak bisa menampilkan posisi kasus yang spesifik, tetapi kembali

16 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


ke posisi kasus sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua untuk pengenaan pasal
yang sangat berbeda ini.

Setiap dakwaan harus diawali dengan uraian yang menjelaskan rangkaian
peristiwa terjadinya suatu tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum tidak
menguraikan dalam dakwaannya unsur Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian
uang “dengan sengaja”. Selain itu penyebutan UU dalam ancaman pidana
terhadap terdakwa kurang tepat, seharusnya Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-
Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2003 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyebutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi kabur, karena tidak
disesuaikan dengan pasal yang dikenakan, dimana Dakwaan Kesatu diancam
pidana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU, maka Posisi kasus harus
menjelaskan/menguraikan proses terdakwa, sengaja, menempatkan Harta
Kekayaan yang diketahui/patut diduga hasil tindak pidana, ke dalam PJK, atas
nama     sendiri  atau    atas   nama     pihak    lain,  dengan     maksud
menyembunyikan/menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan tersebut, apakah
sebagai pelaku, bentuk: 1) mereka yang melakukan; 2) yang menyuruh
melakukan; dan 3) turut serta melakukan. Bentuk ini memberikan konsekuensi
terhadap pembuktian dan ancaman pidana yang bisa berbeda. Selain itu, bentuk
ini harus tergambarkan dalam Posisi Kasus sehingga jelas Terdakwa akan
dipidana dengan bentuk apa.

Dengan demikian dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya
tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 ayat
(2) huruf b KUHAP “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan ….. dst.” Konsekuensinya dakwaan ini dapat dianggap
kabur (obscur libel) dan menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal
demi hukum.



4. Dakwaan tidak Menyebut Predicat Crime (Tindak Pidana Asal) Secara
   Jelas

Salah satu ciri dari Tindak Pidana Pencucian uang adalah adanya predicat crime
(tindak pidana asal). Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal (predicate crime) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, bahwa
hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak
pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tidak akan ada tindak


17 | P a g e
                                          Mengadili Whistleblower 2008


pidana pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta
kekayaan (“no crime no money laundering”).

Penjelasan Pasal 3 UU No. 25/2003 dinyatakan, “Terhadap Harta Kekayaan yang
diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana
pencucian uang“. Dari ketentuan pasal tersebut, tindak pidana pencucian terjadi
jika ada kejahatan asal (predicate crime) walaupun kejahatan asal tidak harus
dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian adanya kejahatan asal merupakan
hal penting walaupun tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, artinya ada
pemisahan antara perbuatan asal dengan pencucian uang, atau tindak pidana
pencucian uang tidak berasal dari satu tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak memasukkan predicate crime
(tindak pidana asal) sehingga terjadi tindak pidana pencucian uang. Seharusnya
predicat crime (tindak pidana asal) dinyatakan secara tegas-tegas dalam
dakwaan maupun tuntutan Jaksa, sekalipun tidak diwajibkan kepada Jaksa untuk
membuktikannya, karena menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan.
Pasal pemalsuan surat yang dimasukkan sebagai dakwaan ketiga bukanlah
sebagai predicate crime (kejahatan asalnya), melainkan tindak pidana tersendiri
yang terpisah dari tindak pidana pencucian uang.


C. Keterangan Saksi-Saksi Meragukan

1. Saksi tidak Memenuhi Syarat sebagai Saksi

Berikut adalah uraian keterangan saksi secara singkat:

    a. Ranto P Simanjuntak (legal): sebagai pihak pelapor, saksi banyak
       memberikan opini (pendapat pribadi), hal ini menjadi bertentangan
       dengan ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa
       saksi adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri
       suatu peristiwa pidana. Dari kesaksiannya, tidak mencakup salah satu
       unsur pasal dimaksud.

    b. Hadi Susanto (lega)l: mendengar (langsung atau tidak langsung) proses
       peniruan tanda tangan yang dilakukan Vincentius. Hal ini perlu
       dipertegas, karena bila saksi mendengar tidak langsung atau diberitahu
       seseorang tentang hal yang dinyatakan sebagai kesaksian, disebut sebagai
       Testimonium de Auditu, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim
       untuk penjatuhan pidana.

    c. Ricky Tjandra (teman) : Saksi tidak memberikan keterangan berkaitan
       tindak pidana/bukan saksi tindak pidana.


18 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


    d. Heriyono (security): Saksi tidak memberikan keterangan berkaitan tindak
       pidana/bukan saksi tindak pidana.

    e. Lusyana, Zurneli, Ratih Dian, Diene (bank): adalah saksi yang hanya
       terkait formalitas perbankan, namun bisa dianggap mengalami salah satu
       unsur pidana dalam proses TPPU, melayani pencairan cek yang dilakukan
       oleh Hendri Susilo dan/atau sempurnanya tindak pidana penggelapan
       dan/atau pemalsuan tanda tangan aplikasi perbankan.

    f.   Ellya Viera (pemilik gedung PT palsu), Lina Rachmawati (pekerja PT):
         kesaksian tidak ada hubungan dengan tindak pidana, hanya petunjuk
         belaka.

    g. Hendri Susilo (terdakwa dengan surat dakwaan terpisah/splitzing): tidak
       hadir di persidangan tanpa alasan, keterangannya yang dibawah sumpah
       pada saat penyidikan, dibacakan di pengadilan.

    h. Ferry Susanto (terdakwa dengan surat dakwaan terpisah/splitzing):
       kesaksian terkait tindak pidana.

Ada beberapa saksi dihadapkan di persidangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pendapat saksi
(berupa opini) dicatat sebagai keterangan saksi, padahal hal ini tidak boleh
dilakukan mengingat saksi hanya dibolehkan memberikan keterangan tentang
apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri tentang terjadinya suatu peristiwa
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP.

Selain itu, ada saksi yang seharusnya menjadi saksi kunci karena keterlibatannya
dengan terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana tidak dapat dihadirkan di
persidangan tanpa keterangan ketidakhadirannya, sehingga berita acara
dipenyidikanlah yang dibacakan keterangannya. Walaupun BAP tersebut
dilakukan dibawah sumpah, seperti kita ketahui, sebenarnya BAP bisa menjadi
berbeda keterangannya dengan yang di depan sidang pengadilan, karena
berbagai faktor, misalnya saksi tidak dapat memberikan keterangan secara bebas
atau dibawah ancaman ketika diperiksa di penyidikan, sehingga KUHAP dengan
tegas mengatur keterangan saksi yang diakui adalah yang disampaikan didepan
persidangan, bukan yang di BAP.

Selain itu, salah satu pihak yang cukup penting dalam suatu perbuatan terkait
dengan tindak pidana pencucian uang adalah Pusat Transaksi dan Analisis
Pelaporan Keuangan (PPATK). Pembela terdakwa dalam persidangan
mengajukan usul untuk menghadapkan ahli dari PPATK karena dianggap relevan
dengan tindak pidana pencucian uang dan mengetahui bagaimana praktek
pencucian uang dilakukan. Namun mejelis menolak usul ini dengan alasan, akan
mengesankan hakim ini bodoh. Penolakan ini menyebabkan tidak utuhnya
pemahaman tentang kasus pencucian uang yang sedang digelar.

19 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


2. Pelanggaran Prinsip Fair Trial dalam Persidangan

Pasal 160 ayat (1) c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
No.18/1981 dinyatakan, bahwa hakim wajib mendengar keterangan saksi yang
memberatkan atau menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat
pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat
hukum atau JPU selama berlangsung persidangan atau sebelum dijatuhkan
putusan. Pasal 159 ayat (2) KUHAP, pengadilan memanggil saksi secara sah, dan
upaya paksa terhadap saksi yang tidak mau hadir di persidangan dengan alasan
yang cukup. Pasal 14 ayat 3 e UU No.12/2005 tentang ratifikasi Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) hak terdakwa/tersangka untuk
menguji saksi yang memberatkannya dan hak untuk menghadirkan dan menguji
saksi-saksi yang menguntungkannya dengan syarat-syarat sama terhadap saksi-
saksi yang memberatkannya. Pasal 14 ayat 3 g UU No.12/2005 hak untuk tidak
dipaksa bersaksi atau mengaku bersalah.

Bahwa di persidangan di PN Jakbar, telah didengar keterangan 13 orang saksi
(termasuk dua orang saksi mahkota yaitu Hendri Susilo dan Agustinus Fery
Susanto). Bahwa JPU membacakan keterangan 3 orang saksi yang tidak bisa
hadir. Namun di dalam putusan tidak dijelaskan alasan ketidakhadiran saksi-
saksi tersebut.

Di dalam putusan tidak dijelaskan adanya saksi yang meringankan terdakwa.
Dari analisis substansi kesaksian hampir semuanya memberatkan terdakwa.
Selain itu dalam putusan tidak dijelaskan apakah ketika JPU atas persetujuan
hakim ketika menghadirkan saksi-saksi mahkota tersebut dengan persetujuan
dari saksi-saksi mahkota tersebut atau tidak ada paksaan.

Di dalam putusan tidak dijelaskan apakah 3 orang saksi yang tidak hadir dan
kemudian keterangannya dibacakan oleh JPU, sudah dipanggil secara sah oleh
pengadilan. Jika terdakwa/penasehat hukum benar tidak mempunyai
kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan maka ini merupakan
pelanggaran atas pasal 160 ayat (1) c KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) e UU
No.12/2005;

Bahwa jika saksi-saksi mahkota dipaksa untuk bersaksi maka ini merupakan
pelanggaran atas pasal 14 ayat (3) g UU No.12/2005. Bahwa jika 3 orang saksi,
yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang tidak dipanggil
secara sah oleh pengadilan, maka ini merupakan pelanggaran terhadap pasal
159 ayat (2) KUHAP.

Dengan demikian, terdapat pelanggaran atas prinsip-prinsip fair trial di dalam
kasus ini yaitu; hak untuk mengadirkan saksi yang meringankan, hak untuk tidak
dipaksa bersaksi, pemanggilan saksi-saksi yang sah oleh pengadilan.




20 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


D. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Vincentius Amin Sutanto al. Victor Susanto al. Victor
   Setiawan al. Vincentius secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
   melakukan tindak pidana Pencucian Uang ”dengan sengaja menempatkan
   harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dalam suatu rekening
   dengan memalsu surat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 3 ayat (1)
   huruf c UU RI No. 15/2002 yang dirubah dengan UU RI No. 25/2003 tentang
   pencucian uang jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 263
   ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vincentius Amin Sutanto al. Victor
   Susanto al. Victor Setiawan als. Vincentius dengan pidana penjara selama 12
   (dua belas) tahun potong tahanan dan denda Rp. 150.000.000,- subsidair 6
   (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   1. 6 (enam) lembar kartu nama dst...
   2. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dst...
   3. 4 (empat) buku tabungan dst...
   4. satu lembar Pasport BCA/Kartu ATM dst...
   dst...
   31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen PT. Asian Agri Jaya dst...
   32. 3 (tiga) buah handphone merk Nokia; dirampas untuk Negara
   33. Uang tunai sebesar 23 (dua puluh tiga dollar Singapore dst..
   34. Uang tunai sebesar Rp. 28.337.052.054,- (dua puluh delapan milyar tiga
   ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah);
   dikembalikan kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd.;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
   (dua ribu rupiah);


JPU menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menempatkan
harta kekayaan adalah sebagaimana dakwaan JPU pasal 3 ayat (1) huruf a UU
TPPU, tetapi dalam tuntutan JPU mengenakan pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU
dengan salah satu unsurnya adalah membayarkan harta kekayaan.

Menurut JPU dalam tuntutannya TPPU tersebut dilakukan dengan memalsu surat
sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dengan tanpa penjelasan, pemalsuan
surat yang mana yang dimaksud oleh KUHP tersebut mengingat ada 3
pemalsuan, yaitu 1) pemalsuan tanda tangan untuk aplikasi yang dilakukan
disingapura (perbuatan sendiri); 2) menganjurkan untuk pembuatan KTP palsu;
dan 3) menganjurkan memasukkan surat palsu ke dalam akta pendirian 2 PT.

Menghubungkan Pasal TPPU dengan pasal penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP) mengandung konsekuensi kepada JPU untuk membuktikan bahwa
21 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


disamping terdakwa Vincentius, ada terdakwa lain yang melakukan TPPU secara
bersama-sama dengan membuktikan bentuk penyertaan dari masing-masing
secara tegas, yang pada kenyataan tidak ada pembuktian.

Demikian juga menghubungkan Pemalsuan Surat dengan pasal penyertaan
KUHP, harus ada kepastian apakah tindak pidana yang dilakukan sebagai bentuk
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dader, mededader, uitlokken) atau Pasal 55 ayat
(1) ke-2 KUHP (penganjuran).

Hal ini penting terkait dengan proses pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa
dan barang bukti yang diajukan dalam rangka pembuktian unsur-unsur pasal.
Selain itu, dikaitkan pula dengan besarnya pidana yang diajukan oleh JPU.



E. Pertimbangan Hukum dan Putusan Mejelis Hakim

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

-   Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 3 (1) huruf a UU RI No.
    15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 mempunyai
    unsur-unsur sebagai berikut:
    1. Setiap orang;
    2. Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau
        patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
    3. Kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama
        pihak lain;
-   Menimbang, bahwa tentang unsur pertama ”setiap orang”.
    Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan barang siapa, adalah
    merupakan subyek hukum dst...
    Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan
    adalah Vincentius Amin Sutanto alias Victor Setiawan alias VictorSusanto
    dst...
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kesatu ”Setiap
    orang” telah terpenuhi;
-   Menimbang, bahwa tentang unsur ”kedua”;
-   Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah nyata:
    Terdakwa berniat membobol/mengambil uang milik perusahaan tempat ia
    bekerja (Asian Agri Group) sejak tahun 2004, dst...
    Bahwa pada awal September 2004 Terdakwa dan Hendri Susilo mendirikan
    dua perusahaan Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta masing-masing
    dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dst...
    Bahwa setelah itu pada awal bulan Nopember 2006 Terdakwa menyuruh
    Hendri Susilo membuka rekening untuk kedua perusahaan tersebut di Bank
    Panin Cabang Lindeteves masing-masing: PT. Asian Agri Jaya dengan Nomor


22 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


    Rekening 0915000738; PT. Asian Agri Utama dengan Nomor Rekening
    0915000568;
    Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006 Terdakwa bertemu dengan Hendri
    Susilo dan Agustinus Ferry Sutanto di Citraland Grogol Jakarta dst....
    Terdakwa memberitahukan kepada Hendri Susilo dan Agustinus Ferry
    Sutanto bahwa uang dalam waktu dekat akan masuk ke rekening dan
    menugaskan orang tersebut untuk mencairkan dana yang sudah masuk
    rekening;
    Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2006 membuat 2
    (dua) lembar perintah aplikasi transfer menggunakan formulir Fortis Bank
    SA/NV Singapore, menandatangani dengan meniru tanda tangan Kueh Chin
    Poh dan Ong Chan Hwa dan mengirim ke Singapore;
    Bahwa atas pengiriman 2 (dua) aplikasi transfer tersebut pada tanggal 15
    Nopember 2006 dana masuk dari Fortis Bank SA/NV Singapore ke rekening
    PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama.
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kedua dengan
    sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
    diduganya merupakan hasil tindak pidana ”telah terpenuhi”.
-   Menimbang, bahwa tentang unsur Ketiga ”Kedalam Penyedia Jasa keuangan,
    baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
    Bahwa Hendri Susilo pada tanggal 7 Nopember 2006 telah membuka 2 (dua)
    rekening pada Bank Panin Cabang Lindeteves dst...
    Bahwa setelah Terdakwa mengirim 2 (dua) lembar perintah aplikasi transfer
    kepada Fortis bank SA/NV Singapore, maka pada tanggal 15 Nopember 2006
    Fortis Bank SA/NV Singapore telah mentransfer dana dan masuk ke rekening
    dst...
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga telah
    terpenuhi pula;
-   Menimbang, bahwa Pasal 3 (1) huruf a UU RI No. 15 tahun 2002 yang dirubah
    dengan UU RI No. 25 tahun 2003 dihubungkan dengan Pasal 55 (1) ke-1
    KUHP;
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terdakwa adalah
    sebagai pelaku (pleger) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) ke-1
    KUHP;
-   Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka
    terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
    bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut
    Umum dalam dakwaan Kesatu, dan karena dakwaan kesatu telah terpenuhi,
    maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;
-   Menimbang, bahwa tentang dakwaan ”Ketiga”:
-   Menimbang, bahwa dakwaan ketiga melanggar Pasal 263 (1) jo. Pasal 55 (1)
    ke-1 KUHP;
-   Menimbang, bahwa Pasal 263 (1) KUHP mempunyai unsur sebagai berikut:
-   Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan
    kesatu unsur ”barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti, dst...
23 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


-   Menimbang, bahwa unsur kedua ”membuat surat palsu atau memalsukan
    surat”;
-   Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis
    dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesik ketik dan komputer;
-   Bahwa yang dimaksud ”membuat palsu adalah membuat surat yang isinya
    bukan semestinya (tidak benar) termasuk meniru atau memalsu tanda
    tangan;
-   Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Vincentius Amin Sutanto
    telah membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar aplikasi perintah
    pengiriman uang via jasa pengiriman barang atau surat DHL ke Fortis Bank
    SA/NV Singapore Branch dst... dengan cara meniru/memalsu tanda tangan
    Kueh Chin Poh dan tanda tangan Ong Chan Hwa, serta membubuhkan
    stempel palsu Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd.;
-   Bahwa stempel/cap Agri Abadi Oils & Fats Ltd. telah dibuat Hendri Susilo di
    Jakarta;
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kedua telah
    terpenuhi;
-   Menimbang bahwa tentang unsur ketiga;
    Bahwa maksud terdakwa membuat 2 (dua) lembar aplikasi perintah
    pengiriman uang tersebut dengan meniru/memalsu tanda tangan Kueh Chin
    Poh dan Ong Chan Hwa adalah agar pihak Fortis Bank SA/NV Singapore
    Branch mentransfer uang milik perusahaan Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd.
    Dari A/C 8004330101 ke rekening penampung atas nama PT. Asian Agri
    Utama dan PT. Asian Agri Jaya yang ada di Panin Bank Lindeteves Jakarta
    yang dibuka Hendri Susilo;
    Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar aplikasi perintah pengiriman uang yang
    dibuat terdakwa tersebut, pihak Fortis Bank SA/NV Singapore Branch
    percaya dan selanjutya mengirimkan/mentransfer uang dst...
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga ”yang
    dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperintahkan sebagai bukti
    daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
    lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, ”tidak palsu”, telah
    terpenuhi pula;
-   Menimbang, bahwa tentang unsur keempat ”kalau menggunakan surat itu
    dapat mendatangkan suatu kerugian“ dst...,
-   Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terdakwa adalah
    sebagai pelaku (pleger) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) ke-1
    KUHP;
-   Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 (1) jo. Pasal 55
    (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan
    meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam
    dakwaan ketiga;




24 | P a g e
                                          Mengadili Whistleblower 2008


Berdasarkan pertimbangan diatas, Mejelis memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa: Vincentius Amin Sutanto alias Victor Susanto alias
     Victor Setiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
     hukum bersalah melakukan tindak pidana kejahatan ”PENCUCIAN UANG
     DAN PEMALSUAN SURAT”;
  2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11
     (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
     juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan);
  3. Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
     seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
      - 6 (enam) lembar kartu nama dst...
      - 2 (dua) lembar fotokopi KTP dst...
      - 4 (empat) buku tabungan dst...
      - satu lembar Pasport BCA/Kartu ATM dst...
          dst...
          - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen PT. Asian Agri Jaya dst...
              tetap terlampir dalam berkas perkara;
      - 3 (tiga) buah handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan
      - Uang tunai sebesar 23 (dua puluh tiga) dollar Singapore dst..
      - Uang tunai sebesar Rp. 28.337.052.054,- (dua puluh delapan milyar
          tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh empat
          rupiah);
          dikembalikan kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd.
   6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
      Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);


1. Catatan terhadap Pertimbangan Hukum Mejelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya (hal. 40 Putusan), tidak
mencantumkan/menguraikan kembali alasan pengajuan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum serta isi Pembelaan maupun alasan mengapa menyatakan
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh Tim Penasehat Hukum
terdakwa. Hal itu penting untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim majelis
sebelum mengajukan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri. Selain itu,
menjadi tidak lazim, mengingat dalam mempertimbangkan untuk memutuskan
perkara, hakim harus memahami dan mempertimbangkan hal-hal tersebut
diatas.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana juga Penuntut Umum
dalam Dakwaannya, tidak memasukkan unsur ”dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagai salah
satu unsur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU, padahal unsur ini merupakan hal
25 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


yang paling penting dalam pasal ini dan harus dibuktikan baik di dalam analisis
yuridis tuntutan penuntut umum maupun pertimbangan hukum oleh hakim.
Tidak dicantumkannya unsur ini di dalam dakwaan juga jelas-jelas tidak
memenuhi syarat dakwaan yang diharuskan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP
sehingga seharusnya Dakwaan dan Putusan dinyatakan batal demi hukum.

Majelis Hakim hanya menguraikan unsur pasal yaitu 1) Setiap orang; 2) Dengan
sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana; 3) Ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas
nama sendiri atau atas nama pihak lain. Dengan tanpa memasukkan dan
membuktikan unsur pokok dalam TPPU yaitu ”dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagai salah
satu unsur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU, padahal unsur ini merupakan hal
yang paling penting dalam pasal ini dan harus dibuktikan baik di dalam analisis
yuridis tuntutan penuntut umum maupun pertimbangan hukum oleh hakim.
Tanpa unsur pokok tersebut maka setiap orang yang menempatkan uangnya di
bank hasil transaksi dengan orang yang termasuk dalam kategori PEPs (high
risk) akan langsung dapat memenuhi ketiga unsur pasal yang dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim.

Majelis hakim hanya membuktikan kata sengaja dengan mengaitkan keterangan-
keterangan saksi tanpa menjelaskan kesengajaan itu menurut teori kesengajaan
sebagai suatu kehendak, kesengajaan sebagai suatu pengetahuan, dan
kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Hal ini menjadi penting karena ilmu
pengetahuan hukum secara tegas membedakan antara ketiga bentuk tersebut.
Bentuk-bentuk tersebut dibuat untuk pembuktian dan menentukan kadar
kesalahan seseorang. Cara pembuktian hakim dengan pertimbangan tersebut
akan mengaburkan antara pengertian niat dan kesengajaan, sebab pertimbangan
hakim tersebut hanya menunjukkan suatu niat dari terdakwa untuk melakukan
tindak pidana apabila dikaitkan dengan TPPU. Tetapi menjadi tindak pidana
selesai untuk pemalsuan surat dan/atau menempatkan keterangan palsu ke
dalam suatu akta. Niat tidak sama dengan kesengajaan, tetapi niat berpotensi
menimbulkan kesengajaan.

Hakim menyatakan unsur ”dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah
terpenuhi tanpa menggali fakta-fakta hukum tentang tindak pidana asal apa yang
dimaksud dalam perkara ini. Jika yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah
uang hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan; kenyataannya tidak ada
dakwaan untuk tindak pidana penggelapan atau penipuan. Disamping
membuktikan unsur sengaja, hakim juga harus membuktikan dalam
pertimbangannya tentang harta kekayaan yang di ketahui atau patut diduga
berasal dari tindak pidana, karena untuk menentukan obyek dari harta kekayaan
tersebut dilihat dan dihitung sejak kapan, apakah saat berpindah atau pada saat

26 | P a g e
                                          Mengadili Whistleblower 2008


masuk ke rekening 2 PT yang dibuat oleh terdakwa tersebut, atau apakah sejak
ditarik oleh terdakwa senilai Rp. 200 juta atau percobaan penarikan Rp. 200 Juta.
Hal ini berhubungan dengan penentuan harta kekayaan tersebut berasal dari
dugaan tindak pidana apa, pemalsuan atau penggelapan atau penipuan.
Keyataannya, pertimbangan hakim tidak memuat uraian hal tersebut.

Majelis Hakim dalam pertimbangan (hal. 43 putusan) menyatakan bahwa karena
terdakwa telah melakukan sendiri pembuatan dua lembar perintah aplikasi
transfer, maka terdakwa adalah sebagai pelaku (pleger) sebagaimana dimaksud
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan ini nyata-nyata telah menyalahi teori
hukum yang menyatakan bahwa syarat seseorang dapat dikenakan delik
penyertaan sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah
dilakukan oleh dua orang atau lebih, bukan dilakukan sendiri. Artinya, dalan
pertimbangan hakim harus menyatakan dengan tegas adanya kerja sama antara
terdakwa dengan orang lain namun masing-masing mempunyai bentuk
perbuatan yang berbeda dan terdakwa dalam kapasitas sebagai pelaku.

Pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan dakwaan ketiga terkait
pemalsuan surat adalah fakta hukum yang dipakai untuk membuktikan tindak
pidana pencucian uang dalam pertimbangan sebelumnya menjadi tidak relevan.
Dalam hal ini, yang perlu dipertimbangkan adalah pembuktian proses
pembuatan surat palsu tersebut, sehingga jelas posisi kasusnya, apakah Pasal
263 ayat (1) atau 263 ayat (2) KUHP, dan apakah perlu dijunctokan pasal 55 ayat
(1) ke-1 atau ke-2 atau tanpa dijunctokan sama sekali.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan tidak
menunjukkan penilaian yang sangat subyektif dan tidak kepada proses
pemeriksaan terdakwa di peradilan serta tidak menggambarkan suatu alasan
penentuan penjatuhan pidana. Sedangkan pertimbangan mengenai hal-hal yang
meringankan cukup obyektif dan relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam
penjatuhan pidana.



2. Catatan Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
a. Hakim Salah dalam Menerapkan Hukum
Terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Mejelis Hakim ketika
menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang diatur dalam
pasal 3 (1) huruf a UU 25 Tahun 2003. Pengadilan tidak membuktikan apakah
terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana”. Kesalahan ini sebenarnya sudah terlihat sejak
pengadilan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut. Pada halaman 40
pengadilan menguraikan:

27 | P a g e
                                          Mengadili Whistleblower 2008


Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar pasal 3 (1) huruf a UURI No. 15
tahun 2002 yang dirubah dengan UURI No. 25 tahun 2003 mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut:

    1. setiap orang;
    2. Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau
       patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

    3. kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama
       pihak lain;

Dari sini terlihat bahwa pengadilan sama sekali tidak mencantumkan unsur
“dengan maksud menyembunyikan...” tersebut, sehingga sangat wajar ketika
pengadilan tidak menyatakan apakah terdakwa memenuhi unsur tersebut atau
tidak.

Selain itu, telah terjadi kesalahan fatal dalam paragraf Putusan (hal. 47 Putusan)
sebelum Majelis Hakim mencantumkan kata MENGADILI, yaitu: mendasarkan
Putusan pada Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU. Hal ini menjadi tidak sinkron
dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang memutuskan terdakwa
telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan TPPU berdasarkan Pasal 3
ayat (1) huruf a UU TPPU dan sesuai dengan surat dakwaan JPU tetapi tidak
sinkron dengan tuntutan JPU yang menuntut Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU.

Harus dilihat bahwa Pasal 3 ayat (1) Huruf c UU TPPU mengatur mengenai
pidana terhadap ”setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau
membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan tersebut atas namanya sendiri
maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan.”

Terlepas dari terbukti atau tidak terbukti, apabila terdakwa harus dijatuhi
pidana, maka pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun merupakan penjatuhan
pidana yang tidak sesuai dengan teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan.


b. Kejahatan asal dan unsur “dengan maksud menyembunyikan atau
   menyamarkan asal usul Harta Kekayaan..” tidak terbukti.
Berdasarkan uraian fakta persidangan, walaupun unsur barang siapa, perintah
palsu, tanda tangan palsu mampu menghasilkan transfer harta kekayaan bukan
miliknya kedalam penyedia jasa keuangan terbukti, namun unsur penting
adanya perbuatan yang merupakan kejahatan asal ( predicate crime ) dan
menyembunyikan hasil kejahatan dengan maksud menghilangkan asal
usulnya/menyamarkan tidak terbukti.
28 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


Terdakwa dengan tipu-muslihat memalsukan surat berhasil mengeluarkan dana
dari rekening suatu Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) di luar negeri, dan
memasukkannya ke rekening lain yang dikuasainya di dalam negeri. Asal-
usulnya dana, alur jalannya dana, dan tujuan akhir dana tampak dengan jelas dan
teratur. Tiada satu halpun yang tampak sebagai upaya penyembunyian atau
penyamaran.

Secara hukum tindakan Terdakwa baru dalam tahap rangkaian perbuatan untuk
penguasaan uang secara melawan hukum, sedangkan pencucian uang adalah
rangkaian perbuatan menyamarkan hasil kejahatan melalui instrumen
perbankan. Hal ini terlihat dari fakta perbuatan ; membuat KTP palsu, membuat
PT dengan nama hampir sama dengan PT pelapor di Singapore dan membuka
rekening penampungan hasil kejahatan, adalah merupakan satu rangkaian
perbuatan untuk dapat menguasai uang tanpa hak dengan cara agar petugas
bank di Singapore khilaf dan mau mentransfer kedalam rekening yang seolah-
olah benar yang telah disiapkan terdakwa dengan memalsukan tanda tangan,
KTP dsb, Untuk mencairkan uang transfer dari PT Asian Agri Abadi Oil & Fats
Ltd Singapore yang ada dalam PT Asian Agri Utama dan PT Asian Agri Jaya
otoritas ada pada direktur Utama saksi Hendri Susilo. Secara fisik Terdakwa
baru menguasai hasil kejahatan sebesar Rp 150 juta dan uang tersebut tidak
ditranfer melalui bank tetapi hilang ditengah jalan. Dengan demikian dalam
kasus ini dakwaan Kesatu dan Kedua tidak terbukti karena tidak ada kejahatan
asal, yang ada dan terbukti kejahatan melanggar pasal 263 (1) KUHP, terkecuali
dapat dibuktikan uang yang diambil Terdakwa kemudian ditransfer Terdakwa
lagi ke fihak ketiga, sehingga dengan demikian menurut pendapat penulis tidak
cukup bukti adanhya kejahatan pencucian uang.


c. Putusan tidak sesuai dengan Asas Penerapan Hukum Pidana
Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus
memenuhi 2 (dua) asas pokok, yaitu, asas proporsionalitas dan asas
subsidiaritas (lihat Remmelink). Asas pertama merujuk kepada suatu
pertimbangan bahwa penerapan hukum pidana (termasuk hukumannya) harus
mempertimbangkan sisi ”kepatutan” atau ”kewajaran” antara sifat/kualifikasi
perbuatan dengan ancaman hukuman-nya. Prinsip proporsionalitas memerlukan
penegak hukum yang cerdik dan bijaksana serta memahami visi penegakan
hukum dalam konteks kepentingan negara (yang lebih luas). Visi penegakan
hukum yang cerdik dan bijaksana adalah suatu cara pandang bahwa hukum
bukan semata-mata normatif/kalimat mati tanpa roh, melainkan merupakan
”seni” mengatur kehidupan manusia agar dicegah untuk melakukan kejahatan
atau menimbulkan jera kepada pelakunya. Prinsip ini menghendaki agar hukum
pidana digunakan sehingga, ”membakar lumbung padi hanya untuk membunuh
seekor tikus”.


29 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


Asas kedua, asas susbsidiaritas, merujuk kepada suatu keadaan di mana
penerapan hukum pidana (sanksinya) dilakukan dengan tepat guna jika
ancaman sanksi lainnya (administrasi dan keperdataan) sudah tidak tepat lagi
untuk mencegah suatu tindak pidana. Asas ini dikenal dengan asas, ”ultimum
remedium”;sarana terakhir dan ”alat pemukul ampuh” untuk memberantas
kejahatan. Pola penerapan hukum pidana berdasarkan kedua asas hukum pidana
tersebut di atas bertujuan agar hukum pidana dengan ancaman sanksi yang
bersifat memaksa tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu
keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian kedua asas penerapan hukum pidana tersebut maka
terdapat 3 (tiga) pilar utama penerapan hukum pidana, yaitu kepastian hukum
harus dijadikan landasan;      keadilan harus dijadikan pertimbangan; dan
kemanfaatan bagi masyarakat/negara harus dijadikan ukuran keberhasilan.
Ketiga pilar penerapan hukum pidana tersebut harus dapat berjalan beriringan
dan seimbang sehingga menimbulkan ”kesejukan” dan ”keharmonisan” dalam
kehidupan masyarakat luas.

Pilar kepastian hukum, menjunjung tinggi asas legalitas, termasuk asas non-
retroaktif, di mana kepentingan tersangka/terdakwa harus dilindungi dari
kekuasaan yang cenderung koruptif dan bersifat salah kelola; pilar Keadilan,
menjunjung tinggi keseimbangan antara sifat dan kualifikasi tindak pidana dan
perlindungan atas korban tindak pidana; pilar kemanfaatan, menjunjung tinggi
daya kerja maksimal hukum pidana (sanksi) bagi kepentingan
masyarakat/negara.

Dalam konteks penerapan hukum pidana dalam Kasus Vincent, terbukti telah
bertentangan baik dengan asas proporsionalitas maupun asas subsidiaritas.
Penerapan hukum pidana kasus vincent bertentangan dengan asas
proporsionalitas karena telah menempatkan perbuatan penggelapan oleh Vincet
disamakan dengan tindak pidana pencucian uang sehingga pendakwaan Vincent
atas tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang, dan bukan dakwaan
penggelapan, merupakan langkah hukum yang telah melampaui batas kepatutan
hukum (legal indecency).

Pendakwaan terhadap Vincent membuat jera siapa saja untuk mengungkapkan
kebenaran materiel dari suatu kasus kejahatan yang lebih besar sekalipun yang
bersangkutan mengetahuinya, apalagi yang bersangkutan turut terlibat di dalam
kejahatan tersebut. Pola pendakwaan tersebut juga bertentangan dengan
ketentuan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi yang telah diratifikasi dengan
Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 karena ketentuan pasal tersebut
mewajibkan setiap Negara Pihak dalam Konvensi untuk melaksanakan dua
kewajiban yang bersifat ”mandatory” (keharusan), yaitu: memberikan imunitas
dari penuntutan atau membebaskan tersangka yang memberikan bantuan
substansial (sangat kooperatif) dari dakwaan korupsi.


30 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


Merujuk kepada Pasal 37 Konvensi PBB tersebut jelas dan tegas bahwa
pengertian ”perlindungan” (Protection) telah diartikan sangat luas, yaitu
termasuk, ”membebaskan dari penuntutan” atau ”Mengurangi hukuman”.
Pengertian ini melebihi apa yang dimaksud dengan isitlah, ”whistleblower” bagi
saksi/pelapor yang hanya sebatas ”perlindungan fisik” saja, bukan perlindungan
hukum nyata.

Keterangan Vincent yang dapat mengungkapkan kasus penggelapan pajak oleh
PT Asian Agri dengan jumlah yang fantastis dan merugikan secara nyata
terhadap keuangan negara termasuk tindak pidana korupsi berdasarkan UU
Nomor 31 tahun 1999, merupakan perbuatan kooperatif dan seharusnya telah
diketahui dan disadari manfaatnya bagi negara sehingga seharusnya sejak awal
memperoleh perlindungan hukum (bukan hanya perlindungan fisik) dari
kepolisian atau kejaksaan.

Pendakwaan terhadap kasus Vincent dengan tindak pidana pencucian uang juga
telah bertentangan dengan asas subsidiaritas karena perbuatan penggelapan
uang perusahaan oleh Vincent telah ditafsirkan melampaui batas keperluannya
karena dua jenis tindak pidana tersebut memiliki kualifikasi berbeda,
penggelapan merupakan kejahatan biasa, dan pencucian uang merupakan
kejahatan luar biasa dan ditujukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh
suatu organisasi kejahatan atau kejahatan dalam kelompok. Vincent melakukan
penggelapan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan PT Asian Agri di
sisi lainnya.

Kejanggalan pendakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap Vincent
terletak pada bahwa, tindak pidana pencucian uang bukan domain untuk
kepentingan sektor swasta melainkan domain untuk kepentingan sektor publik
(kepentingan negara) semata-mata karena tindak pencucian uang telah diakui
sangat merugikan kepentingan alur lalu lintas keuangan dan kegiatan perbankan
internasional sehingga kepentingan negara sangat diutamakan disamping
kewajiban negara untuk mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang, jika
dibandingkan dengan kepentingan suatu badan usaha semata-mata. Dilihat dari
sisi ini, justru pendakwaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari
tindak pidana pajak seharusnya ditujukan terhadap Direksi PT Asian Agri karena
dakwaan ini sesuai dan sejalan dengan asas proporsionalitas dan asas
subsidiaritas sebagiamana telah diraikan di atas. Bahkan dakwaan tindak pidana
pajak dan pencucian uang secara kumulatif lebih signfikan ditujukan terhadap
PT Asian Agri sebagai suatu korporasi karena perusahaan tsb telah memperoleh
fasilitas yang besar dari pemerintah dan memperoleh keuntungan perusahaan
karenanya, akan tetapi justru telah melakukan perbuatan yang ”sangat
merugikan kepentingan negara secara luar biasa”. Tindak pidana pajak yang
telah dilakukan oleh PT Asian Agri merupakan ”kejahatan korporasi” atau
”Corporate Crime” yang telah memenuhi ketentuan Konvensi PBB Anti Kejahatan
Transnasioal Terorganisasi (Palermo 2000), dan Konvensi PBB Anti Korupsi
(Merida, 2003).

31 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


Bertitik tolak kepada kedua pilar tersebut di atas, maka pilar kemanfaatan dalam
penerapan hukum pidana khusus terhadap kasus Vincent sangat penting untuk
dipertimbangkan oleh penegak hukum. Dari sisi ini maka pendakwaan terhadap
PT Asian Agri, tindak pidana pajak dan pencucian uang secara kumulaltif akan
memberikan hasil manfaat yang besar dibandingkan dengan hanya mendakwa
Vincent dengan pencucian uang. Hal ini disebabkan secara nominal harta
kekayaan Vincent pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan PT Asian Agri
sehingga negara tidak memperoleh manfaat besar dengan mendakwa Vincent
sedangkan terhadap PT Asian Agri tidak dilakukan pendakwaan yang sama
beratnya. Penyelesaian secara ”win-win solution” atau di luar proses pengadilan
akan mencederai perasaan keadilan masyarakat luas bahkan cenderung
merupakan perlakuan diskriminatif serta mereflksikan bahwa, hukum hanya
”berlaku bagi si kecil, tidak bagi si kaya”.




32 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


                                  BAB IV
         PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER

A. Terminologi
Umumnya dalam istilah bahasa Inggris, orang yang mengungkapkan fakta
kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malapraktik atau korupsi
disebut sebagai whistleblower. Orang yang bersiul, berceloteh, membocorkan
atau mengungkapkan fakta terjadinya kejahatan, kekerasan atau pelanggaran
disebut sebagai whistleblower atau seorang pengungkap fakta.

Beberapa negara yang dianggap sudah mapan dalam mengatur whistlebower ini
adalah Inggris (United Kingdom Model), Australia (Quensland: Australia
Scheme), dan Amerika Serikat (United States Model). Walaupun beberapa negara
lainnya juga sudah mempraktekkan perlindungan whistleblower tersebut. Untuk
untuk contoh dibawah akan diberikan paparan dari Quensland: Australia
Scheme.

Pengungkap fakta adalah orang-orang yang mengungkapkan perbuatan yang
melanggar hukum, yang tidak pantas dan kelalaian yang mempengaruhi
kepentingan umum; bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum; bahaya
terhadap lingkungan (skema yang, demi kepentingan umum, memberi
perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu
perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan
tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum,
atau bahaya terhadap lingkungan).

Seseorang memiliki informasi tentang perbuatan atau bahaya jika orang tersebut
dengan alasan-alasan yang masuk akal sungguh-sungguh yakin bahwa dia
memiliki informasi yang akan memperlihatkan perbuatan atau bahaya tersebut.
Jika informasi itu menyangkut suatu peristiwa, maka boleh mengenai sesuatu
yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Jika informasi itu
menyangkut perbuatan seseorang, maka boleh mengenai perbuatan dimana
orang tersebut telah atau mungkin telah terlibat, sedang atau mungkin sedang
terlibat, atau sedang atau sedang bermaksud akan terlibat. Informasi tersebut
tidak perlu dalam bentuk yang akan memungkinkannya dipakai sebagai bukti
dalam suatu proses persidangan. Misalnya – informasi itu dapat berbentuk
desas-desus yang belum pasti.

Pengungkapan demi kepentingan umum dapat dilakukan oleh “pejabat publik”
yang meliputi setiap pejabat dari suatu lembaga public(mandatory report) dan
atau oleh Siapapun (voluntary report). Seseorang dinyatakan tidak dapat
dituntut secara perdata, pidana atau secara administratif karena melakukan
pengungkapan demi kepentingan umum. Siapapun yang merugikan atau
mencoba atau bersekutu untuk merugikan seseorang karena suatu
33 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


pengungkapan demi kepentingan umum dinyatakan sebagai suatu balas dendam
dan melanggar hukum menurut hukum perdata maupun hukum pidana.


B. Saksi dari Orang Dalam dan Saksi pelaku
Aparat penegak hukum seringkali menghadapi halangan tambahan dalam
menyelidiki dan menuntut kasus besar yang sensitif. Selain itu, kejahatan besar
yang kerap terjadi ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan
partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi
cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat yang lebih rendah
agar tidak bekerjasama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.

Dikarenakan masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus seperti inilah
maka, aparat investigasi di beberapa negara juga bergantung setidaknya
sebagian pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung
mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka didalamnya. Selain dari kasus
korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, kasus penipuan akuntansi
korporat, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang rnelibatkan
banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka
yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini.

Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan
dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting
mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana
kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari
memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala
berpartisipasi dalam penyidikan dengan menyamar, merekam bukti suara atau
video sebagai bukti penting dalam penuntutan. Akhimya, orang dalam ini dapat
menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti
sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para
terdakwa. Untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam
penyidikan dan penuntutan dari pelaku lairtnya dalam tindak kriminal ini, para
penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

Sebagai contoh khas, Di Amerika Serikat misalnya Tidak ada statuta tunggal yang
mergatur mengenai seluruh mekanisme kekebalan dan kerjasama yang
digunakan oleh penuntut dalam pertempurannya melawan korupsi dan
kejahatan kompleks lainnya. Prosedur ini diambil dari beberapa otoritas hukum:
hukum prosedur kriminal, panduan pemberian hukuman federal, dan prosedur
dan kebijakan Departemen Kehakiman. Beberapa dari mekanisme ini ditetapkan
sebagian karena faktor-faktor yang unik dalam sistem hukum Amerika Serikat.

Bisa dengan penggunaan surat "non-target" yakni surat yang disediakan oleh
jaksa bagi para saksi mata potensial (atau pengacara dari para saksi mata yang
bersangkutan), untuk meyakinkan si saksi bahwa, berdasarkan informasi yang
tengah dimiliki oleh jaksa saat ini, saksi tersebut tidak dianggap sebagai
34 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


"sasaran" penyidikan. Seorang "sasaran" adalah mereka yang diyakini oleh jaksa
telah melakukan tindak pidana dan mereka dapat dituntut oleh jaksa atas tindak
pidana itu karena bukti yang sudah cukup.Sebuah surat "non-target" biasanya
digunakan di awal penyidikan, dan hanya untuk mereka yang memiliki
keterlibatan minimal dalam tindak krimal itu. Terutama sekali dalam kasus-
kasus yang melibatkan banyak pihak, para saksi yang mengetahui beberapa hal
mengenai kejahatan itu, meskipun kecil atau bahkan tidak bersalah, mungkin
saja enggan bekerja sama dengan aparat karena takut mcnjadi tcrlibat dalam
penuntutan.

Surat "nontarget" sangatlah menolong dalam mendorong para saksi untuk
memberikan informasi. Surat "non-target" tidak berisikan janji dari jaksa,
dengan demikian surat itu hanya memberikan perlindungan yang terbatas bagi
saksi-saksi yang potensial. Tujuan dari surat ini adalah untuk meyakinkan saksi-
saksi yang potensial tadi bahwa mereka bukanlah sasaran penyidikan, dan
bahwa aparat penegak hukum meminta pernyataan mereka untuk tujuan
pengumpulan bukti dalam menuntut pelaku lain, bukan untuk mencoba
melibatkan para saksi.

Penggunaan kesepakatan tidak ada tuntutan yakni kesepakatan untuk tidak
menuntut seorang saksi atas tindak kriminal tertentu yang terjadi, sebagai
imbalan dari kedasama yang penuh dan jujur dari saksi yang bersangkutan.
Kesepakatan "tidak ada tuntutan" biasanya digunakan dalam situasi dimana
keterlibatan si saksi dalam tindak kriminal itu kecil, dan kerjasamanya
dibutuhkan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki porsi kejahatan lebih besar
dalam tindak kriminal itu.

Pengunaan kekebalan dalam keadaankeadaan tertentu, sebagai imbalan dari
kesaksiah saksi dibawah sumpah, baik di depan juri penyidik, yang disebut
dewan juri, atau dalam persidangan. Seorang pelaku dapat diminta untuk
bersaksi, tetapi setelah itu, kesaksiannya tidak dapat digunakan untuk menuntut
dia untuk sebuah kejahatan. Biasanya digunakan pada saksi-saksi yang enggan
bersaksi yang sepertinya memiliki informasi berharga mengenai kejahatan yang
sedang diselidiki, namun juga terlibat sedikit dengan tingkat tanggung jawab
yang rendah atau dianggap sebagai pemain kecil dalam kejahatan tersebut.

Perangkat yang paling umum digunakan oleh jaksa untuk mendapatkan
kesaksian dari "orang dalam" dalam kasus-kasus korupsi publik dan kasus-kasus
kompleks lainnya adalah kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama
biasanya dinegosiasikan sebagai bagian dari tawar-menawar (plea bargain),
dimana si terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas satu atau lebih
tindak kriminal, dan untuk mengambil semua pertanggungjawaban pidana.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, si terdakwa setuju untuk bekerjasama
secara penuh dan sejujurnya dengan jaksa, termasuk mengungkapkan informasi
dan menyediakan kesaksian di pengadilan. Jika terdakwa memberikan
kerjasama yang jujur dan penting, jaksa setuju untuk memasukkan mosi sewaktu

35 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


penjatuhan hukuman yang meminta hakim mengurangi hukuman terdakwa
sebagai penghargaan atas kerjasama si terdakwa.


C. Perlindungan dalam Konteks Hukum di Indonesia
Hukum Indonesia tidak mengenal terminologi Whistleblower seperti yang
dimaknai dalam berbagai peraturan di beberapa negara. Hukum Indonesia
dalam konteks tersebut menggunakan istilah “pelapor” yang terbatas.

Dalam konteks saksi orang dalam, saksi pelaku, UU Indenesia menyebutkanya
sebagai seorang saksi yang berstatus tersangka dalam perkara tindak pidana.
Dan UU PSK (Pasal 10) hanya memberikan aturan yakni: “seorang Saksi yang
juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi
kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana
yang akan dijatuhkan” Aturan dari UU ini hanya memberikan hak atau reward
bagi saksi yang berstatus tersangka berupa keringanan hukuman pidana, jika
kasusnya diteruskan dalam pengadilan. Namun perlindungan yang ada dalam
UU masih tetap diberikan kepada saksi yang berstatus pelaku sama seperti saksi
lainnya sesuai dengan keputusan LPSK.

UU hanya memberikan reward hanya bagi saksi yang berstatus tersangka
(pelaku) hanya dalam kasus yang sama. Apa maksud “kasus yang sama” ini
adalah bila saksi (pelaku atau berstatus tersangka) memberikan kesaksian
terhadap tersangka lainnya hanya dalam perkara dimana ia terlibat di dalamnya.
Jika saksi tidak masuk dalam kategori tersangka kasus yang sama maka saksi
tersebut tidak akan dikurangi hukumannya, namun hanya masuk kategori yang
dilindungi sesuai dengan keputusan LPSK. Oleh karena itu maka aturan dari UU
PSK terhadap saksi yang berstatus tersangka ini memang masih terbatas.

Disamping itu pula ada pula klausul yakni Ketentuan sebagaimana dimaksud
tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan
tidak dengan itikad baik.UU tidak menjelaskan maksud dari itikad baik tersebut.
Namun dalam tradisi program perlindungan saksi yang di maksud dengan itikad
baik ialah: informasi yang diberikan bukanlah informasi palsu dan tidak berniat
merusak program perlindungan saksi. Disamping itu pula ada beberapa kriteria
umum yang dijadikan dasar untuk memberikan hak pengurangan hukuman ini
yakni (1) tingkat kepentingan dan kegunaan dari informasi yang diberikan
terdakwa yang bekerjasama, (2) kejujuran, kelengkapan, dan kehandalan (dapat
dipercayanya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa; (3) sifat
dan keluasan informasi yang diberikan; ketepatan waktu dari pertolongannya
tersebut

Disamping hal itu perlu juga di perhatikan hak yang dimiliki Jaksa Agung yakni
hak oportunitas yakni hak mengeyampingkan perkara pidana berdasarkan
kepentingan umum.
36 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


D. Perlindungan Hukum bagi Vincent
Kasus Vincent termasuk kasus yang khusus dan sangat unik; Pertama, Vincent
memberikan keterangan/informasi yang sangat penting terkait dengan kasus
besar (penggelapan pajak yang dilakukan oleh AA). Kedua, kasus penggelapan
pajak tersebut masih dalam proses penanganan penyelidikan dan penyidikan di
Dirjen pajak, dan belum masuk ke tahap penuntutan. Ketiga, ditemukan fakta
bahwa vincent memberikan informasi penggelapan pajak setelah menjadi
buronan dalam kasus pemalsuan perusahaan dan kemudian Vincent telah
terkena pidana dengan dakwaan berdasarkan UU Pencucian Uang dan saat ini
menjadi terpidana. Keempat, ada kemungkinan vincent masih menjadi sasaran
balas dendam dengan cara dijadikan tersangka dalam kasus lainnya (kasus
penggelapan pajak karena digunakan sebagai operator atau kasus pidana
lainnya).

Vincent telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengungkapan kasus
Penggelapan pajak, sehingga selayaknya Vincent mendapat reward perlindungan
hukum berupa keringanan hukuman pidana, karena yang bersangkutan telah
berani memberikan kesaksian dan membongkar kejahatan yang lebih besar. Hal
ini penting untuk di berikan agar mengajak para pelaku kejahatan minor lainnya
untuk berbuat hal yang sama seperti Vincent.

Faktanya, aparat penegak hukum sama sekali tidak memperhitungkan peran
penting Vincent sebagai Whislteblower. Sebaliknya, Vincent didakwa secara
komulatif melakukan tindakan pidana pencucian uang dan pemalsuan.




37 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


                                   BAB V
                               KESIMPULAN


A. Dakwaan
    1. Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum obscur libel, karena dakwaan
       tidak memasukkan unsur penting dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
       yaitu “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
       harta kekayaan”. Selain itu dakwaan juga tidak menguraikan rangkaian
       perbuatan yang terkait dengan “unsur kesengajaan” dalam Tindak Pidana
       Pencucian Uang. Sebaliknya, Penuntut Umum menguraikan peristiwa
       yang sama untuk Tindak Pidana yang berbeda yaitu uraian dakwaan
       melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
       dengan perbuatan yang melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU TPPU jo.
       Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

    2. Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum obscur liber, karena dakwaan
       tidak menyebutkan predicat crime (tindak pidana asal). Tindak pidana
       asal, merupakan keharusan dalam tindak pidana pencucian uang,
       meskipun Penuntut Umum tidak harus membuktikannya terlebih dahulu.


B. Keterangan Saksi
    1. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat sebagai saksi (saksi
       hanya dibolehkan memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar,
       lihat, atau alami sendiri tentang terjadinya suatu peristiwa pidana).
       Sebaliknya Majelis Hakim menolak menghadirkan PPATK sebagai
       lembaga yang kompeten untuk memberikan keterangan di Pengadilan.

    2. Selama persidangan berlangsung, terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip
       fair trial yaitu: hak untuk mengadirkan saksi yang meringankan, hak
       untuk tidak dipaksa bersaksi, dan pemanggilan saksi-saksi yang sah oleh
       pengadilan.


C. Tuntutan Penuntut Umum
    1. Ada kesalahan dalam menyusun tuntutan, yaitu menurut dakwaan,
       terdakwaa secara sah dan meyakinkan terbukti menempatkan harta
       kekayaan sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana
       Pencucian Uang. Tetapi dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum
       mengenakan pasal 3 ayat (1) huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang
       dengan salah satu unsurnya adalah membayarkan harta kekayaan.
38 | P a g e
                                         Mengadili Whistleblower 2008


    2. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut
       dilakukan dengan memalsu surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP.
       Namun Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan pemalsuan surat yang
       mana yang dimaksud oleh KUHP tersebut. Mengingat ada 3 pemalsuan,
       yaitu 1) pemalsuan tanda tangan untuk aplikasi yang dilakukan
       disingapura (perbuatan sendiri); 2) menganjurkan untuk pembuatan KTP
       palsu; dan 3) menganjurkan memasukkan surat palsu ke dalam akta
       pendirian 2 PT.


D. Pertimbangan Majelis Hakim

    1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mencantumkan/
       menguraikan kembali alasan pengajuan tuntutan JPU serta isi Pembelaan
       Tim Penasehat Hukum terdakwa.

    2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana juga Penuntut
       Umum dalam Dakwaannya, tidak memasukkan unsur ”dengan maksud
       menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang
       diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”
       sebagai salah satu unsur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU.

    3. Majelis Hakim hanya menguraikan unsur pasal yaitu 1) Setiap orang; 2)
       Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau
       patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; 3) Ke dalam penyedia
       jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

    4. Hakim menyatakan unsur ”dengan sengaja menempatkan harta kekayaan
       yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”
       telah terpenuhi tanpa menggali fakta-fakta hukum tentang tindak pidana
       asal apa yang dimaksud dalam perkara ini. Jika yang dimaksudkan dalam
       perkara ini adalah uang hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan;
       kenyataannya tidak ada dakwaan untuk tindak pidana penggelapan atau
       penipuan.
    5. Pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan dakwaan ketiga terkait
       pemalsuan surat adalah fakta hukum yang dipakai untuk membuktikan
       tindak pidana pencucian uang dalam pertimbangan sebelumnya menjadi
       tidak relevan. Dalam hal ini, yang perlu dipertimbangkan adalah
       pembuktian proses pembuatan surat palsu tersebut, sehingga jelas posisi
       kasusnya, apakah Pasal 263 ayat (1) atau 263 ayat (2) KUHP, dan apakah
       perlu dijunctokan pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 atau tanpa dijunctokan
       sama sekali.




39 | P a g e
                                        Mengadili Whistleblower 2008


E. Putusan Majelis Hakim
    1. Terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Mejelis Hakim
       ketika menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang
       diatur dalam pasal 3 (1) huruf a UU 25 Tahun 2003. Pengadilan tidak
       membuktikan apakah terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud
       menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang
       diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

    2. Putusan Majelis hakim tidak menerapkan asas penerapan hukum pidana,
       yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi
       masyarakat/negara. Ketiga pilar penerapan hukum pidana tersebut harus
       dapat berjalan beriringan dan seimbang sehingga menimbulkan
       ”kesejukan” dan ”keharmonisan” dalam kehidupan masyarakat luas.


F. Perlindungan Hukum bagi Vincent

    Vincentius Amin Sutanto memang melakukan tindak pidana, tetapi yang
    bersangkutan adalah orang yang sangat berperan dalam mengungkap tindak
    pidana yang lebih besar yang dapat merugikan keuangan Negara lebih besar.
    Untuk itu selayaknya, yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum
    yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun dalam proses peradilan.




40 | P a g e

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:207
posted:9/10/2012
language:Unknown
pages:40