Materi-PHI

Document Sample
Materi-PHI Powered By Docstoc
					  MATA KULIAH
PENGANTAR HUKUM
    INDONESIA
• Wat is recht ?
• Apakah Hukum itu ?
               Definisi Hukum

 Menurut E. Utrecht  dalam bukunya Pengantar dalam
  Hukum Indonesia, “Hukum adalah himpunan petunjuk
  hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
  dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang
  besangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk
  hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah
  masyarakat itu”.
 Menurut A. Ridwan Halim  dalam bukunya Pengantar
  Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab, “Hukum
  merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis
  maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku
  dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati
  dalam hidup bermasyarakat”.
•   Menurut E. Meyers  dalam bukunya De Algemene
    begrippen van het Burgerlijk Recht, “Hukum adalah semua
    aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, di-
    tujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat,
    dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam
    melakukan tugasnya”.
•   Menurut Leon Duguit  dalam bukunya Traite de Droit
    Constitutional, “Hukum adalah aturan tingkah laku para
    anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya
    pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat
    sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika
    dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang
    yang melakukan pelanggaran itu”.
•   Menurut L.J. Van Apeldoorn  dalam bukunya Inleiding
    tot de studie van Het Nederlandse Recht, “Tidak mungkin
    memberikan definisi kepada hukum karena begitu luas
    yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur
    pergaulan hidup secara damai”.
     Pengantar Hukum Indonesia

Pengertian : pengantar atau introduction atau
  inleiding, artinya memperkenalkan secara
     umum, sehingga diperoleh gambaran
        menyeluruh dari ruang lingkup
 permasalahan secara garis besar. Pengantar
    bersifat meluas tetapi tidak mendalam
Beberapa pendapat tentang istilah
Pengantar Hukum Indonesia, yaitu :

                R. Abdul Djamali
Dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, “Tata Hukum
  berasal dari bahasa Belanda Recht Orde, adalah susunan
        hukum, yang artinya memberikan tempat yang
    sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan
  tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar
     dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk
   menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata
  atau susunan itu pelaksanannya berlangsung selama ada
   pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh
    karena itu dalam tata hukum ada aturan hukum yang
      berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu, yang
          disebut hukum positif atau ius constitutum”.
  Menurut Soediman Kartohadiprodjo
Dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia,
  “yang dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia
      adalah hukum yang sekarang berlaku di
  Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat
 hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup;
  sekarang menunjukkan kepada pergaulan hidup
      yang ada pada saat ini, dan tidak kepada
   pergaulan hidup yang telah lampau, tidak pula
    pada pergaulan hidup masa yang akan dicita-
 citakan di kemudian hari (ius constituendum). Di
 Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup
 yang terdapat di wilayah Republik Indonesia dan
               tidak di negara lain”.
   Jadi Pengantar Hukum Indonesia adalah
 mengantar/memperkenalkan atau mempelajari
azas-azas/dasar-dasar dari bidang-bidang hukum
    positif yang saat ini berlaku di Indonesia
             (IUS CONSTITUTUM)
 Bagaimana dengan aturan hukum yang masih
belum/akan berlaku ?  IUS CONSTITUENDUM
                Contoh : RUU
    HUKUM DALAM ARTI TATA
           HUKUM

• Tata Hukum  “recht orde”, yakni :
  “susunan hukum, artinya memberikan tempat yang
   sebenarnya kepada hukum”

• “Memberikan tempat yang sebenarnya”, artinya :
  menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan
  hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah
  dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan
  setiap peristiwa hukum yang terjadi
 KAPAN LAHIRNYA TATA HUKUM
         INDONESIA ?
Tata Hukum Indonesia  2 (dua) periode :

Periode I : sebelum 17 Agustus 1945, berlaku :
 Tata Hukum Kolonial
 Tata Hukum Adat


Periode II : setelah 17 Agustus 1945, berlaku :
 Tata Hukum Nasional
 Tata Hukum Adat
 Tata Hukum Kolonial  B.W., KUHP
Mengapa sampai saat ini Tata
   Hukum Kolonial masih
   berlaku di Indonesia ?

   Apa dasar hukumnya ?
       Bidang-bidang hukum positif, antara lain :

   Hukum Perdata;
   Hukum Pidana;
   Hukum Tata Negara;
   Hukum Administrasi;
   Hukum Adat;
   Hukum Acara Perdata;
   Hukum Acara Pidana;
   Hukum Acara Peradilan Agama;
   Hukum Acara Peradilan Militer;
   Hukum Acara PTUN;
   Hukum Dagang;
   Hukum Agraria;
   Hukum Internasional;
   Hukum Islam;
   Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual;
   Hukum Perlindungan Konsumen;
   Hukum Pajak;
   Cyber Law;
   dan lain-lain;
 Menurut Ulpianus, secara garis
 besar hukum dibedakan dalam 2
(dua) kategori, yaitu Hukum Privat
        dan Hukum Publik
                    Hukum Perdata

Sumber utama  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W =
  Burgerlijk Wetboek)

Sistematika B.W
Buku I  Orang (van Personen)
Buku II  Benda (van Zaken)
Buku III  Perikatan (van Verbintenissen)
Buku IV  Pembuktian dan Daluarsa (van Bewijs en Verjaring)
    Menurut ilmu pengetahuan hukum,
        pembagian hukum perdata :

1. Hukum orang (personen recht)
2. Hukum keluarga (familie recht)
3. Hukum harta kekayaan (vermogens
   recht)
4. Hukum waris (erf recht)
                 Subyek Hukum

Pengertian : Segala sesuatu yang menjadi pendukung
  hak dan kewajiban

Subyek Hukum : - Orang/manusia (natuurlijk persoon)
               - Badan Hukum (rechts persoon)

Orang/manusia : - cakap hukum (bekwaamheid)
                - tdk cakap hukum (onbekwaamheid)
Hukum Perkawinan

 Beberapa peraturan hukum perkawinan yang pernah dan
             masih/sedang berlaku di Indonesia

1. KUH Perdata (BW)
2. GHR (ordonansi perkawinan campuran), staatsblaad
   tahun 1898 no. 158
3. HOCI (ordonansi perkawinan bagi gol. Kristen di
   Indonesia), staatsblaad tahun 1933 no. 74
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
   Perkawinan
          Definisi Perkawinan


Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 tentang Perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan
 lahir bathin antara seorang pria dengan wanita
  sebagai suami isteri untuk membentuk rumah
    tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal
    berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Syarat sahnya Perkawinan
   • Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
  “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan
  menurut hukum agama dan/atau kepercayaan
                masing-masing”

   • Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
   “Perkawinan adalah sah apabila dicatatkan
    menurut peraturan perundang-undangan
                yang berlaku”
Hukum Perikatan  Buku III BW

Pengertian  Hubungan hukum antara 2
   (dua) orang/lebih yang terletak dalam
  ruang lingkup harta kekayaan, di mana
    pihak yang satu wajib memberikan
    prestatie sedangkan pihak yang lain
            berhak atas prestatie.
Sebab-sebab timbulnya Perikatan :
1. Perjanjian
2. Undang-undang
      Syarat-syarat Perjanjian
Pasal 1320 BW :
1. Konsensus
2. Cakap
3. Hal tertentu
4. Sebab yang diperbolehkan UU
WANPRESTASI

              Pengertian 
   Debitur tidak memenuhi kewajiban
      sebagaimana telah diperjanjikan
 sebelumnya disebabkan oleh kelalaiannya
     Akibat hukum Wanprestasi
Upaya Kreditur  Somasi  Gugatan

Kerugian : - Kosten (biaya)
           - Schaden (kerusakan)
           - Interessen (bunga)
Force Majeure

                Pengertian 
Debitur tidak memenuhi prestatie sebagaimana
      yang telah diperjanjikan sebelumnya
   disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak
            dapat diduga sebelumnya
       SUMBER SUMBER HUKUM
           DI INDONESIA
Apa pengertian sumber hukum ?

Sumber Hukum dibedakan 2 (dua) :

1. Formal  dibuat oleh mereka yang mempunyai
   kewenangan formal, antara lain :
 Undang-undang (statute);
 Traktat (treaty);
 Yurisprudensi;
 Doktrin ahli hukum;


2. Materiil  isi atau kaidah hukum, yaitu : kebiasaan
AZAS-AZAS PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang tidak boleh berlaku
   surut
2. Lex Speciali derogat legi Generali
3. Lex Superiori derogat legi Inferiori
4. Lex Posteriori derogat legi Priori
5. Lex Dura sed Tamen Scripta
             Pengadilan & Peradilan
            Beberapa Peraturan Perundang-undangan
              yang pernah berlaku di Indonesia :

   Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan
    Kehakiman
   Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan
    Umum dan Mahkamah Agung
   Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
    ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah
    dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
    Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
Peraturan Perundang-undangan
yang saat ini berlaku :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
    Kekuasaan Kehakiman
-   Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
    Perubahan atas Undang-undang Nomor 14
    Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto
    Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
-   Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
    Mahkamah Konstitusi
-   Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
    Komisi Yudisial
      Fungsi & Wewenang

 Mengadili

 Menegakkan  hukum
 Menciptakan hukum
Badan-badan Peradilan

 Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-
         undang Nomor 4 Tahun 2004 :

1.   Peradilan Umum
2.   Peradilan Agama
3.   Peradilan Militer
4.   PTUN
             Susunan (struktur) Kelembagaan
               Peradilan & Kewenangannya
                             MK            MA



             PT              PTTUN   PTA                   PMT        PMU



         Pid PN Pdt
Industrial          Anak
                             PTUN    PA    PP   BKK Terkait :    PM
                                                 Arbitrase
                   Tipikor
     Niaga                                        KON, dst
             HAM



KPPU                 BPSK
              Hukum Pidana
Sumber Utama  KUH Pidana  WvS (Wetboek van
  Strafrecht)

Dasar Hukum berlakunya KUHP 
- UU No. 1 Tahun 1946

- UU No. 73 Tahun 1958
Sistematika KUHP


• Buku I : Aturan Umum
• Buku II : Kejahatan (misdrijven)
• Buku III : Pelanggaran (overtredingen)
     Bentuk-bentuk Pemidanaan
       Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP
I.   Pidana Pokok, antara lain :
     1. Mati
     2. Seumur hidup
     3. Selama waktu tertentu
     4. Kurungan
II. Pidana Tambahan, antara lain :
   1. Pencabutan hak-hak tertentu
   2. Perampasan barang-barang tertentu
   3. Pengumuman keputusan hakim

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:9/7/2012
language:Unknown
pages:36