K1_kunjungan_Propinsi_Bali

Document Sample
K1_kunjungan_Propinsi_Bali Powered By Docstoc
					                        LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
                 DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2008 – 2009
                                    KE PROVINSI BALI
                              TANGGAL 12 – 15 JANUARI 2009

I.   PENDAHULUAN

     A. Dasar Kunjungan

        Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan
        Pimpinan DPR RI Nomor : 13D/PIMP/II/2008-2009 tanggal 11 Desember 2008 tentang Penugasan
        Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan
        Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa
        Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009.

     B. Maksud Dan Tujuan
        Sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPR RI Tahun 2005 Pasal 37 ayat (4) huruf (f) Kunjungan
        Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan
        wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

     C. Waktu Dan Komposisi Tim Kunjungan Kerja
        Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan
        tanggal 15 Januari 2009, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 17 (tujuh belas)
        orang Anggota DPR-RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Staf
        Ahli Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Staf Pemberitaan Setjen DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung
        Dephan, dan 1 (satu) orang Penghubung Depkominfo, 1 (satu) orang Penghubung PT Telkom,
        1 (satu) orang Penghubung PT Pos Indonesia dan didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat Dephan,
        1 (satu) Pejabat dari SKDI Depkominfo, 2 (dua) orang Pejabat dari Postel Depkominfo.
        Adapun komposisi keanggotaan Tim sebagai berikut :
        Anggota Komisi I DPR RI :
        1. DR. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si.           Ketua Tim
        2. DR. Yusron Ihza, LLM                          Anggota Tim
        3. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA                Anggota Tim
        4. Djoko Subroto, S.IP.                          Anggota Tim
        5. Dion Hardi, BA                                Anggota Tim
        6. Drs. H. Joeslin Nasution, M.Si.               Anggota Tim
        7. DR. Andreas H. Pareira                        Anggota Tim
        8. Sabam Sirait                                  Anggota Tim
        9. Permadi, SH                                   Anggota Tim
        10. Tjahjo Kumolo                                Anggota Tim
        11. Drs. H. Tosari Widjaja                       Anggota Tim
        12. Drs. Dedi Djamaludin Malik, M.Si.            Anggota Tim
        13. H.M. Junaedi                                 Anggota Tim
        14. DR. H.A. Effendy Choirie, M.AG, MH.          Anggota Tim
        15. H. Mutammimul Ula, SH                        Anggota Tim
        16. Anhar, SE                                    Anggota Tim
        17. Constant M. Ponggawa, SH, LLM                Anggota Tim
     Sekretariat dan Pendukung lainnya :
     1. Pesta Evaria Simbolon, SE, M.SI.             Sekretariat Komisi I DPR RI
     2. Ahmad Rojali, S.Sos.                         Sekretariat Komisi I DPR RI
     3. Ir. Soetomo, SA     .                        Staf Ahli Komisi I DPR RI
     4. Agung Sulistyono, SH                         Staf Pemberitaan Setjen DPR RI
     5. Kol. ARM. Robiyanto                          Penghubung Dephan
     6. Sari Dwiatiningsih                           Penghubung Depkominfo
     7. M. Ridwan Zein                               Penghubung PT Telkom
     8. Yuniswar                                     Penghubung PT Pos Indonesia
     9. Brigjen TNI Dedi Supriadi                    Pejabat Dephan
     10. Liberty Manurung                            Pejabat SKDI, Depkominfo
     11. Ir. Rahmat Widayana                         Pejabat Postel, Depkominfo
     12. Rudi Hendarwin                              Pejabat Postel, Depkominfo

  D. Acara selama kunjungan

     1. Senin, 12 Januari 2009
        Siang hari          : Pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana
        Malam hari          : Pertemuan dengan Gubernur Propinsi Bali dan Muspida.

     2. Selasa, 13 Januari 2009
        Pagi hari           : Pertemuan dengan Kepala Kantor Daerah Telkom Bali, Kepala PT Pos
                              Indonesia Bali, Kepala Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan
                              Orbit Satelit Bali dan Pimpinan Operator Telekomunikasi di Bali (PT
                              Telkomsel, PT Indosat dan PT Excelcomindo Pratama dll)

         Siang hari          : Pertemuan dengan Danlanal Benoa.

         Sore hari           : Pertemuan dengan Kaposwil Bin Bali.

     3. Rabu, 14 Januari 2009
        Pagi hari          : Pertemuan dengan Kapolda Bali dan peninjauan Pus Kodalops – Polda

         Siang hari          : Pertemuan dengan Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, Kepala LKBN
                               Antara, dan Ketua KPID Propinsi Bali.

     4. Kamis, 15 Januari 2009
        Pagi hari           : Pertemuan dengan Dan Lanud Type – C Ngurah Rai Bali.

         Siang hari          : Tim kembali ke Jakarta.


II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

  A. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR PROVINSI BALI (I MADE MANGKU PASTIKA) DAN
     MUSPIDA BALI

     1. Pokok-pokok penjelasan Gubernur dan Tanggapan Tim Kunker.

         Propinsi Bali mempunyai luas wilayah : 5.362, 66 km2 dengan penduduk : 3.431.585 jiwa.
         Tingkat kepadatan 609 jiwa/km2. Propinisi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, 57
         kecamatan, 701 desa, 1433 Pakraman dan 3.945 banjar adat. Pilkada Gubernur/Wakil
         Gubernur pada 9 Juli 2008 berjalan aman, tertib, damai dan lancar dengan motto ”Menyama
         Braya” yang berarti semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Untuk persiapan Pemilu
         legislatif & Presiden/Wakil Presiden tahun 2009, Propinsi Bali telah menyiapkan fasilitas dan
         sarana prasarana bagi KPUD. Sosialisasi UU No. 2/2008 tentang Parpol dan UU no. 10/2008
         tentang Pemilu telah dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat. Propinsi Bali
         sebagai satu daerah yang terbuka untuk interaksi sosial lokal, nasional dan internasional.
         Hiterogenitas penduduk dan pendatang sebenarnya mengandung potensi konflik.
                                                                                                    2
       Sebab-sebab konflik bisa bersumber dari faktor ideologi, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.
       Pemerintah Prop. Bali telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan
       mengembangkan proses komunikasi yang harmonis, melalui dialog, koordinasi dan toleransi.
       Upaya pengamanan daerah yang merupakan syarat utama bagi peningkatan pariwisata, maka
       kegiatan Kominda (Koordinator Intelijen Daerah) terus ditingkatkan. Pendapatan daerah tiap
       tahun dari Sumber pariwisata Bali kurang lebih Rp. 25 triliyun dan yang menjadi hak serta
       dikembalikan ke daerah Propinsi Bali hanya berkisar Rp. 1 triliyun.

   2. Permasalahan Bali.

       Permasalahan menonjol yang dihadapi daerah ini adalah masalah keamanan terutama
       terorisme, karena potensi ancaman ini sangat bisa terjadi kapan saja dengan sasaran pada
       pusat-pusat keramaian dan daerah wisata yang menjadi tujuan wisatawan asing maupun
       domestik.
       Sebagai catatan bahwa pemerintahan Propinsi Bali masih mengharapkan agar Bali menjadi
       daerah otonomi khusus seperti Aceh dan Papua yang pada intinya lebih dapat
       mengoptimalkan pendapatan daerah, untuk kepentingan pembangunan daerah Bali.


B. PERTEMUAN DENGAN PANGDAM IX/UDAYANA
   Dalam pertemuan tersebut Pangdam IX/Udayana diwakili oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI
   Agung Revulton.

   1. Pokok-pokok penjelasan Pangdam IX/Udayana
      1) Tugas pokok Kodam mempertahankan, menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan
         keselamatan penduduk di daerah Bali dan Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara
         Timur terhadap berbagai ancaman dan gangguan dalam rangka mendukung tugas pokok
         TNI – AD.

       2) Struktur organisasi, personil dan peralatan.
          Kodam IX/UDY membawahi 3 Korem pada 3 propinsi, 26 Kodim, 20 Badan Pelaksana, 1
          Rindam, 1 Daninteldam, 1 Yonif Raider, 3 Yonifter, 1 Denzipur dan 1 Kompi Kav Serbu.
          Jumlah personil aktif militer : 13.108 orang dan PNS 2.863 orang. Proses penyaluran
          hak-hak prajurit baik di daerah belakang maupun garis depan berjalan lancar. Kondisi
          Alutsista yang dimiliki Kodam ini sudah sangat memprihatinkan, terutama senjata,
          kendaraan tempur dan peralatan pendukung operasi lainnya. Sudah sangat perlu di
          usulkan untuk mendapat pembaharuan.

       3) Kegiatan operasi.
          Pengamanan perbatasan dengan Timor Leste. Kegiatan yang dilaksanakan adalah
          menempatkan Satgas / prajurit TNI pada pos-pos pengamanan dan mengadakan patroli
          perbatasan.     Terdapat 40 pos permanen dan semi permanen dengan melibatkan
          kekuatan : 1.397 personil dalam berbagai SATGAS dan dibantu tim Penerbad.
          Operasi pengamanan pulau-pulau terluar di lakukan dengan cara menempatkan unsur-
          unsur TNI pada 6 pulau yaitu P. Alor, Batik, Dana Rote, Dana Sabu, Mangadu dan
          Sophialonsia di NTB.
          Operasi Pam VIP dan VVIP dilakukan pada saat ada kunjungan tamu negara, (kepala
          negara dan setiingkat) ke daerah Bali (operasi ini bersifat gabungan).

       4) Kegiatan pembinaan Teritorial (Binter) pada dasarnya mencakup kegiatan TMMD (TNI
          Membangun Masuk Desa), TMMP, TMKK dan kegiatan reboisasi. Dalam hal perencanaan
          pembangunan daerah maka Kodam selalu mengadakan synkronisasi perencanaan
          pembangunan yang berkaitan dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang Daerah).
          Kegiatan karya bhakti TNI di daerah-daerah dilakukan oleh Koter secara terprogram.




                                                                                                     3
       5) Pembinaan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS.
          Pada aspek moril senantiasa di lakukan pembekalan Santiaji, Bin Rohani, pemberian cuti,
          izin sesuai dengan kondisi satuan masing-masing. Pada aspek materiil, penerimaan gaji,
          ULP, Tunjangan berjalan lancar, peningkatan peran Primer Koperasi (Primkop) lebih dititik
          beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi Prajurit/PNS dan
          keluarganya dengan harga yang lebih murah dari pada di pasar umum.

   2. Permasalahan yang dihadapi Kodam.

       1) Kondisi Alutsista yang sudah semakin tua kurang efektif untuk kebutuhan operasi militer.
          Hal ini memerlukan upaya pemeliha-raan dan perbaikan yang cukup berat, terutama
          senjata dan kendaraan tempur.
       2) Anggaran operasional yang relatif kecil tidak mampu mendukung kegiatan operasi dan
          pembinaan secara optimal, terutama dalam memelihara pangkalan satuan, dan pos-pos
          perbatasan.
       3) Terdapat daerah-daerah bermasalah dengan Pemerintah Timor Leste, yang disebut
          segmen bermasalah dan dapat memunculkan sengketa yakni daerah : Nael Besi
          (Kupang), Bigel, Sunan Ober (Timor Tengah Utara) dan Memo/Delomel, Kalau Fehan di
          Kab. Belu.


C. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR TELKOM BALI, KEPALA PT POS INDONESIA
   BALI, KEPALA KANTOR BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT
   SATELIT BALI (DAN PIMPINAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI DI BALI (PT TELKOMSEL,
   PT INDOSAT DAN PT EXCELCOMINDO PRATAMA)

   Pokok-pokok penjelasan dan permasalahan.

   1. Kakantelkom Bali.
      Visi Telkom Bali ingin menjadikan pilihan utama jasa telekomunikasi dan informasi yang
      berdaya saing di kawasan Bali serta mewujudkan ”the Best Performance unit PT. Telkom”.
      Adapun misi yang dikembangkan adalah         :
      - Menyediakan jasa serta layanan telkom yang berkualitas dengan SDM yang kompeten,
         serta berorientasi pada market dan customer.
      - Meningkatkan volume stake holder melalui pola sinergi dan partnership.
         Bisnis telekomunikasi untuk di Bali dilayani oleh 10 operator yakni : Telkomsel 186 BTS,
         Telkom Flexi : 154 BTS, Indosat : 272 BTS, Exelcomindo : 298 BTS, Mobile - 8 : 20 BTS,
         Bakrie Tel : 100 BTS, Sampoerna Tel : 8 BTS, Hutchison (3) : 153 BTS, Axis : 168 BTS dan
         Smart : 10 BTS.
         Bila di bandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15 s/d 55 tahun) : 2,1 juta jiwa,
         maka ratio teledensitas telpon selulernya menjadi 2,6% artinya tiap orang Bali memiliki + 2
         kartu telp seluler (HP).
         Service coverage Telkom meliputi : Denpasar, Amplapura, Bangli, Gianyar, Negara,
         Semarapura, Singaraja dan Tabanan. Wilayah operasi Kandatel Bali meliputi seluruh
         wilayah Bali terdiri dari 7 Kancab serta 13 plaza telkom, 3.000 outlet binaan dan reseller,
         seluruhnya dapat menyerap tenaga kerja rakyat Bali dan pendatang. Kegiatan CSR
         meliputi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing operator
         meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan membantu menanggulangi bencana alam.

       Kendala yang dihadapi saat ini adalah :
       - Perda yang mengatur tentang pembangunan menara secara terpadu ternyata belum
         memasukkan aspek tehnis dan usul-usul dari operator telkom.
       - Beberapa Pemda telah menghentikan pembangunan menara, dan adanya sistem
         penunjukkan terhadap kontraktor tertentu, membuat situasi kurang transparan.
       - Tanggapan masyarakat bahwa bisnis telekomunikasi seperti saat ini belum sepenuhnya
         memihak kepada rakyat pengguna, karena banyaknya iklan-iklan telpon seluler yang
         menyesatkan.



                                                                                                  4
       Catatan penting yang menjadi masalah bagi telekomunikasi di Bali adalah :
       - Soal tarif telp seluler yang tidak seragam dan masih mahal.
       - Soal pembangunan tower / relay yang dibatasi oleh Perda dan ada daerah-daerah yang
         melakukan KKN.
       - Telkomsel belum optimal dalam hal sosialisasi soal periklanan pendidikan 6.000 operator
         dan soal keterbukaan sistem komunikasi yang bisa di akses oleh masyarakat.

   2. Penjelasan dari PT. Pos Indonesia.

       Prospek Bisnis jasa pos mengalami ”decline” (penurunan) baik volume maupun citra jasa pos,
       berkaitan dengan kemajuan tehnologi telekomunikasi baik telpon kabel, maupun nir kabel
       (seluler / hand phone). Jasa resmi yang berupa pengantaran surat, telegram, weselpos dan
       lain-lain telah tergeser oleh adanya sistem jasa pemberitaan dan pelayanan keuangan dan
       lan-lain melalui kemajuan tehnologi telekomunikasi. Walaupun bisnis jasa pos ini di
       perbaharui dan di modernisasi, tetapi masih melekat kesan masyarakat tentang proses yang
       lambat, kurang aman dan kurang fleksibelnya sistem pelayanan pos dan wesel tersebut.
       Bisnis jasa pos ini memang belum mati atau berhenti karena masih ada surat dan barang-
       barang penting yang memang harus melalui jasa pos itu. Misal surat berharga, dokumen
       kantor, cargo logistik ke daerah-daerah serta pengiriman uang dalam jumlah terbatas.
       Pemerintah juga masih memakai jasa pos terutama untuk penyaluran dana pensiun bagi para
       pensiunan, bantuan langsung tunai (BLT) kepada kaum fakir miskin, serta dana dan barang-
       barang dari Depsos yang perlu disalurkan ke daerah-daerah. Berkaitan dengan pembahasan
       RUU tentang Perposan maka upaya untuk menghidupkan dan memelihara eksistensi PT. Pos
       Indonesia harus menjadi perhatian bersama.

   3. Penjelasan dari Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan orbit Satelit Bali.

       Tugas pokok Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan orbit Satelit Bali adalah
       melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan penertiban terhadap
       pengguna freqwensi bagi kepentingan siaran.
       Dalam tugas pengawasan terhadap penggunaan freqwensi radio maka Kepala Bal - Mon
       berkewajiban memberikan peringatan, tegoran dan sanksi terhadap badan atau perorangan
       yang menyalah gunakan izin freqwensi atau yang tidak memiliki izin freqwensi radio secara
       sengaja dan melanggar peraturan.
       Organisasi Bal Mon di Bali, terdiri dari unsur Pimpinan dibantu staf dan unit pelaksana
       pemantauan dan penertiban. Untuk kelancaran tugas di bantu juga unit pemelihara dan
       perbaikan dengan jumlah personil : 34 orang, (PNS + honorer).
       Hasil-hasil pemantauan hingga saat ini telah ditindak lanjuti sebagai berikut : Kategori
       diperingatkan untuk seluler : 82 x, internet : 24 x dan lembaga penyiaran : 51 x.

       Permasalahan yang dihadapi antara lain :
       - penggunaan alat jammer di lembaga permasyarakatan (LP) kadang kala melampaui radius
         yang ditentukan hal ini bisa mengganggu sistem komunikasi yang lain.
       - Penegakkan hukum terhadap pelanggaran freqwensi belum dapat dilakukan.
       - Sarana dan prasarana / alat monitoring masih kurang.


D. PERTEMUAN DENGAN DAN LANAL BENOA (KOL. LAUT (P) KETUT ARYA BUDANA, SE)

   1. Pokok-pokok penjelasan.

       Tugas pokok Lanal Benoa yakni melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-
       unsur dan komando utama TNI – AL lainnya, yang melaksanakan operasi di wilayah Bali.
       Jumlah personil militer : 150 orang dan PNS : 15 orang. Fasilitas kantor, Balai Pengobatan,
       Mess dan kendaraan dinas relatif masih siap pakai. Sedangkan perumahan dan asrama
       relatif telah memerlukan perbaikan. Wilayah tugas Lanal Benoa meliputi seluruh perairan laut
       yang mengelilingi P. BAli mulai dari Selat Gili Manuk sampai dengan Selat Lombok (Alki – 2).
       Luas laut yang harus dijaga : 2.050.164 km2.

                                                                                                 5
     Panjang garis pantai yang harus dipatroli : 429.960 km. Kerawanan daerah laut yang sering
     terjadi adalah adanya illegal fishing, penyelundupan narkoba, tenaga kerja, pencemaran
     lingkungan dan aksi terorisme.
     Alutsista kapal yang dimiliki Lanal Benoa adalah 1 Kal, 6 Patkamla, 3 Rubber boat, 1 fiber boat
     dan 1 speed alumunium. Dengan alat dan kapal motor inilah Lanal Benoa melakukan operasi
     pengamanan laut Bali.

  2. Permasalahan yang menonjol adalah.

     1) Perlu menambah kapal-kapal patroli dan kapal cepat untuk menjaga kerawanan kriminal
        dan penyelundupan. Samodra Hindia gelombangnya tinggi sehingga memerlukan
        kesiapan tersendiri dalam upaya patroli.
     2) Bali berbatasan langsung dengan Selat Lombok sebagai Alki - II Indonesia. Dalam hal ini
        butuh pengawasan dan pengamanan yang cukup cermat.
     3) Alutsista yang ada sudah memerlukan penggantian dan pembaharuan.


E. PERTEMUAN DENGAN           KAPOSWILBIN        BALI    (BRIGJEN      POL.    DRS.     ANTONIUS
   SITANGGANG, SH )

  Situasi dan kondisi umum wilayah Prop. Bali relatif kondusif. Setelah Pilkada Gub/Wagub pada
  Juli 2008 hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kegiatan dan ancaman teroris yang terdeteksi.
  Pasca eksekusi Amrozi cs pada Des 2008, tidak menimbulkan ekses seperti yang dikhawatirkan
  sebelumnya. Ancaman terhadap idiologi Pancasila yang kemungkinan masih timbul adalah
  masuknya faham baru yang disebarkan oleh kelompok fundamentalis dan kelompok-kelompok anti
  orde baru seperti yang dilansir oleh YLPKP’ 65 yang ingin mendegradasi dan menolak Pancasila.
  Banyaknya Parpol baru dalam persiapan Pemilu 2009, tidak menutup kemungkinan dapat
  menimbulkan benih-benih konflik horizontal. Kerancuan dan kemungkinan kebingunan rakyat
  untuk memilih calon legislatif maupun partai politik, masih menghantui pelaksanaan Pemilu 2009
  dan dapat pula berakibat pada membesarnya jumlah pengikut Golput dalam pelaksanaan Pemilu
  nanti.
  Sumber utama perkembangan ekonomi di Bali dipacu oleh pertambahan jumlah wisatawan dan
  pertanian yang menghasilkan produk bagi kebutuhan pasar dan wisata. Dengan makin besarnya
  jumlah wisatawan asing, tidak menutup kemungkinan aksi-aksi terorisme dan kriminalitas serta
  peredaran narkoba akan marak pula. Kesulitan ekonomi dan banyaknya jumlah pengangguran /
  PHK dari luar daerah Bali, juga merupakan indikasi sumber kerawanan, bila mereka mengadu
  nasib di Bali.
  Masalah konflik horizontal karena pendukung Parpol dan karena adat, masih akan dapat terjadi,
  bila aparat kurang waspada. Kriminalitas dan aksi teror masih menjadi ancaman potensial bagi
  daerah Bali.

  Langkah-langkah Poswil Bin antara lain :
  - Lebih mengedepankan kegiatan pencegahan (soft power) melalui pendekatan kepada
     kelompok-kelompok ektrim dan pimpinan Parpol untuk mencegah terjadinya konflik
     horizontal/vertikal. Sementara itu Komindo akan secara terus menerus memantau dan
     memberi informasi kepada pemimpin masing-masing terkait untuk penyiapan kekuatan-
     kekuatan penangkal.
  - Lebih menggiatkan operasi intelijen dan koordinasi melalui Komindo, agar dapat saling
     menutup kekurangan untuk menghadapi gangguan dan ancaman.
  - Mendukung Permendagri No. 12/2006 tentang kewaspadaan dini oleh masyarakat, untuk
     mencegah dan mengantisipasi terjadinya bencana alam, serta kondisi krisis tertentu.
  - Lebih meningkatkan kunjungan ke daerah-daerah rawan untuk dapat mengambil tindakan
     cepat, terhadap kemungkinan ancaman keamanan daerah.




                                                                                                  6
F. PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA BALI (IRJEN POL. TEUKU ASIKIN)

   Tugas pokok Polda Bali adalah memberikan pengayoman, pelayanan dan menciptakan keamanan
   dan ketertiban masyarakat di daerah Propinsi Bali.
   Struktur organisasi Polda Bali adalah Mapolda Bali membawahi 1 Poltabes Denpasar, 8 Polres di
   masing-masing kabupaten, 60 Polsek dan 73 pos Polisi. Kekuatan personil Polri : 11.836 orang di
   dukung oleh PNS : 629 orang.
   Kegiatan dan operasi pengamanan daerah Bali telah dilakukan oleh Polda terutama
   mengantisipasi terjadinya aksi teror dan menanggulangi kasus-kasus kriminal serta Narkoba.
   Setelah terjadi kasus Bom Bali I / 2002 dan Bom Bali II pada tahun 2005 yang mengakibatkan
   banyak korban, maka saat ini Pemda dan Polda Bali terus berupaya meningkatkan sistem
   keamanan terpadu dengan melibatkan semua aparat keamanan TNI/Polri (Pecalang/Satpam dan
   lain-lain).

   Bali menjadi potensial sebagai terget terorisme disebabkan antara lain :
   - Bali merupakan daerah tujuan wisata paling terkenal di Indonesia.
   - Banyak wisawatan asing (Amerika, Australia, Inggris, Perancis dan Negara Eropa serta Asia
       lainnya) yang bebas “bermukim” di Bali.
   - Bila terjadi serangan terhadap touris akan dapat menimbulkan korban yang besar.
   - Untuk kepentingan publikasi apabila terjadi pemboman di bali dengan korban wisatawan asing,
       maka berita dari berbagai media masa akan cepat meluas ke seluruh dunia.

   Bali mengandung berbagai kelemahan antara lain : posisi geografis Bali sangat terbuka bagi akses
   tindak kriminalitas, teror dan narkoba.       Pintu masuk bisa dari berbagai arah dengan alat
   transportasi yang tersedia, misalnya dari Gilimanuk (penyeberangan dari Jawa), pelabuhan udara
   Ngurah Rai dan pelabuhan laut Padang Bay serta beberapa pelabuhan tradisional yang hampir
   semua terbuka di sepanjang pantai Bali.
   Upaya pengamanan daerah secara intensif terus dilakukan terutama di daerah-daerah pintu
   masuk tersebut diatas, dan pengamanan tempat pemukiman, hotel-hotel dan titik-titik konsentrasi
   pendatang. Untuk memperkuat operasional Polda Bali telah dibentuk pula Densus – 88 AT untuk
   membongkar jaringan teroris dan pencegahan terhadap benih-benih terorisme.
   Dalam rangka upaya pengamanan terpadu maka pada akhir 2008 yang lalu telah dilakukan latihan
   bersama antara TNI dan Polri dengan 3 skenario.
   - Skenario I       : Penanggulangan teror oleh Polri murni.
   - Skenario II : Penanggulangan teror dibantu oleh TNI.
   - Skenario III : Penanganan awal Teror oleh Polri dilanjutkan oleh TNI kemudian untuk
       penyelesaian penegakkan hukum, dikembalikan penanganannya kepada Polri.
   Gladi Posko dan gladi lapangan ini berjalan dengan baik dan berhasil.

   Permasalahan yang dihadapi Polda antara lain :
   1. Peralatan untuk mendukung operasi pengamanan rutin masih kurang, terutama untuk CCTV,
      mobil patroli dan lain-lain
   2. Peningkatan kemampuan aparat Polri di daerah-daerah (SDM) masih diperlukan.
   3. Keadaan masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di daerah masih perlu sosialisasi
      yang lebih intensif.

G. PERTEMUAN DENGAN DENGAN LPP TVRI, LPP RRI, KPID BALI DAN LKBN ANTARA

   1. LPP TVRI Denpasar.
      Keadaan umum TVRI Denpasar masih eksis dan beroperasi. Sebagai Lembaga Penyiaran
      Publik (LPP) maka TVRI Bali bertugas pokok : memberikan pelayanan informasi, pendidikan
      dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk
      kepentingan seluruh lapisan masyarakat Bali dan Nusantara.            Jumlah personil yang
      mengawaki TVRI Denpasar Bali terdiri dari 154 orang PNS dan 31 orang tenaga honorer,
      namun sebanyak 7 orang sudah akan pensiun tahun ini.

      Peralatan yang dimiliki TVRI Bali anara lain :
      - Memiliki 6 stasiun pemancar yang tersebar di seluruh Bali (Badung, Kintamani, Buleleng,
         Tejakula, G. Siga dan G. Klatakan).
                                                                                                 7
   -  Studio produksi, studio berita, studio penyiar dan peralatan siaran luar (OB Van) masih
      relatif baik.
   - Peralatan EFP/ENG untuk produksi berita dapat digunakan.
   - Peralatan pasca produksi dan generator.
   Kondisi sampai dengan saat ini prasarana TVRI Bali :
   - Untuk operasional studio dan liputan berita sudah banyak yang rusak dan kesulitan
      mencari sukucadang.
   - Peralatan Penmancar seluruhnya masih berfungsi walaupun sudah relatif tua.
   - Gedung dan alat transportasi relatif masih baik dan dapat digunakan untuk operasional.

   Anggaran yang diterima untuk tahun 2008 : Rp. 341 juta dan pada tahun 2009 : Rp. 416 juta
   untuk dana operasional setiap bulan.

   Permasalahan yang dihadapi TVRI Bali.
   - Perlu penggantian transmisi dari VHF kepada UHF, sedianya tahun 2007 tetapi hingga
      saat ini belum dilaksanakan.
   - Tahun 2004 Jepang akan membantu peralatan studio, tetapi karena ada musibah Tsunami
      di Aceh, maka bantuan itu dialihkan ke NAD.
   - Rencana pengembangan program khusus pariwisata Bali tertunda karena transmisi yang
      ada hanya 1 kw (tidak memiliki back up) dan biaya produksi tidak terdukung.
   - Hanya mampu operasi penyiaran + 4 jam per hari.

2. LPP RRI Bali.

   Pada umumnya RRI Denpasar dan Singaraja masih berfungsi dan dapat melaksanakan tugas
   pokoknya untuk memberikan informasi dan hiburan kepada publik. Karena kondisi geografis
   maka terdapat 2 daerah penyiaran yang dapat di cover oleh RRI yakni untuk daerah selatan
   dari RRI Denpasar dan beberapa kabupaten di utara Bali dicover oleh RRI Singarja.
   Permasalahan yang dihadapi oleh RRI di Bali antara lain persaingan dengan radio-radio siaran
   swasta dan niaga yang makin banyak, kedua adalah komunitas pendengar dan pemerhati
   yang belum mampu dilakukan survey untuk mengetahui populasi dan opini.

3. LKBN Antara Biro Bali.

   Kantor berita Antara di Bali menurut sejarah sudah berkiprah di Bali sejak sebelum RI
   merdeka. Mula-mula berkantor di Denpasar sebagai perwakilan Antara mulai 18 Agustus
   1945. Personil 11 orang terdiri dari 7 wartawan dan fotografer dan 4 orang sebagai tenaga
   administrasi.      Sarana kerja yang digunakan 3 unit komputer pentium IV dan 4 komputer
   pentium I – III, laptop dan komunikator. Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2009 Rp. 75
   milyar, terdiri dari Rp. 50 milyar dari Pemerintah, dan Rp. 25 milyar ditargetkan dari bisnis
   informasi.      Sasaran dan harapan, karena Bali sebagai pulau touris maka diperlukan
   perubahan personil yang berkualitas dan suasana kerja bisa diperbaharui termasuk bisa
   mengirim berita tertulis dan gambar.

4. KPID Bali.

   Pada umumnya KPID Bali sudah berfungsi baik berkat dukungan pemerintah dan partisipasi
   masyarakat. Permasalahan yang dihadapi antara lain :
   - Pemberian sanksi terhadap para pelanggaran aturan penyiaran belum bisa dilaksanakan.
   - SSB harus bisa diverifikasi dan di control.
   - Pedoman isi siaran bagi penyelenggara lembaga siaran berlangganan masih belum tertib.
   - Pedoman iklan untuk Pemilu 2009 belum tertib, durasi dan jam tayangnya.
   - Berkaitan dengan kampanye Pemilu melalui media siaran tampaknya belum di atur
      dengan tertib oleh KPID.
   - Upaya pencegahan hak monopoli siaran, memerlukan pendekatan dan tindakan tegas.
   - Soal Masterplan frekwensi, berdasar pada Kep Menkoinfo Nomor 76 / 2003 perlu
      penjelasan.
   - Masih ada kesimpang siuran tentang istilah ”Breaking Time” dan ”blocking Segment”.
   - Soal iklan rokok perlu pengawasan ketat.
                                                                                              8
       H. PERTEMUAN DENGAN DANLANUD TNI – AU di Ngurah Rai.

          1. Keadaan Lanud Ngurah Rai.

             Lanud Ngurah Rai merupakan satuan pelaksana Koops II / TNI AU dan berada langsung
             dibawah Komando Pangkoops AU II. Tugas pokok Lanud Ngurah Rai adalah melaksanakan
             pembinaan dan operasi seluruh satuan jajaran, melaksanakan pembinaan potensi dirgantara
             dan menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan-satuan TNI AU yang bertugas di
             daerah Bali.
             Jumlah personil militer : 168 orang dan personil pembantu : 2 orang (10 Kodam IX/UDY dan
             DPB Lanud Hasanudin).
             Kesejahteraan Prajurit dari penerimaan gaji, ULP dan tunjangan rutin relatif lancar, hanya bila
             dihadapkan dengan kenaikan harga-harga di pasar, maka sudah tidak memadai dan
             mengusulkan untuk mendapat tunjangan kemahalan bagi prajurit yang bertugas di Bali.
             Kondisi perumahan, mess untuk transit, mess Bintara, mess Wara, dan mess Pringgodani
             masih bisa ditempati, tetapi ada beberapa bangunannya yang telah memerlukan perbaikan.
             Perawatan kesehatan dilayani oleh poliklinik umum dan tidak memiliki sarana rawat inap.
             Kondisi Alutsista : senjata perorangan laras panjang dan pistol terpenuhi, tetapi untuk senjata
             pertahanan udara nihil, amunisi untuk tugas sehari-hari cukup. Pesawat dan helicopter tidak
             memiliki.

          2. Permasalahan dan kendala.
             - Tidak memiliki ”Towing car” sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dari pesawat,
                bila ada operasi tertentu.
             - Tidak memiliki shelter dan tempat parkir kendaraan dinas.
             - Dihadapkan kepada kemungkinan ancaman oleh penerbangan asing, maka harus
                berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura melalui deteksi radar penerbangan sipil.
             - Kemungkinan Base Ops TNI – AU Ngurah Rai akan dipindahkan lokasinya, karena
                terkena proyek perluasan Bandara Ngurah Rai.
             - Keterlambatan pemberitahuan penerbangan Asing ke Lanud Bali, merupakan kendala
                tugas untuk mengecek penerbangan militer Asing yang masuk Bandara.



III.      KESIMPULAN.

          1. BIDANG PEMERINTAHAN.

             Secara umum situasi dan kondisi pemerintahan Prop. Bali terutama setelah Pilkada
             Gub/Wagub pada 9 Juli 2008 yang lalu terbukti kondusif. Belum tampak adanya gangguan
             keamanan ataupun ancaman terorisme seperti prediksi sebelum Amrozi cs di eksekusi mati.
             Pemda Prop. Bali memiliki program pembangunan pada aspek politik, ekonomi dan budaya
             yang sudah relatif terarah. Bidang politik diarahkan kepada terciptanya susana Pemilu 2009
             sebagai pesta politik dan sekaligus sebagai pesta budaya. Potensi konflik dari akibat
             banyaknya Parpol dalam kampanye dalam Pemilu sejauh mungkin di selesaikan secara
             musyawarah damai dengan menge-depankan semangat ”Menyama Braya” yaitu membangun
             semangat kebersamaan dan kekeluargaan di samping budaya dialog. Pada aspek ekonomi
             terus dipacu pengembangan pariwisata dan pertanian yang mendukung kebutuhan pariwisata
             untuk meningkatkan pendapatan daerah.
             Pada aspek budaya, dipelihara hubungan kerja antara instansi pemerintah dan hubungan
             Muspida yang lebih bersinergi. Pada saat Pemilu pada 9 April 2009 ternyata bertepatan
             dengan hari raya masyarakat Bali yang dikonsentrasikan pada acara-acara ritual, sehingga
             ada kemungkinan pemungutan suara tidak maksimal.




                                                                                                          9
      2. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

         Kondisi Kodam IX/Udayana, Lanal Benoa dan Lanud Ngurah Rai pada dasarnya secara
         minimal telah dapat melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara dan memelihara keamanan
         daerah. Hal tersebut dilakukan dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan Alutsista dan
         makin beratnya tantangan tugas yang dihadapi. Untuk Kodam IX/UDY dalam hal pengamanan
         perbatasan dengan negara Timor Leste belum mendapat dukungan dan kelengkapan yang
         memadai terutama untuk pos jaga perbatasan. Kondisi Alutsista yang sudah tua berikut alat
         peralatan lain, membutuhkan usaha pemeliharaan dan perbaikan yang relatif berat.
         Pemenuhan kebutuhan keluarga prajurit untuk menciptakan tambahan kesejahteraan, belum
         optimal sehingga usulan sebenarnya untuk daerah ini perlu tambahan tunjangan kemahalan
         seperti daerah lain, yang tingkat ekonominya relatif tinggi dan tidak terjangkau dengan gaji
         biasa.
         Upaya Polda Bali untuk menangkal kemungkinan aksi teror, kriminalitas berkadar tinggi dan
         peredaran narkoba sudah cukup baik, namun belum bisa menjamin secara maksimal untuk
         daerah Bali bebas dari ancaman tersebut. Hal itu disebabkan disamping lalu lintas manusia
         yang hiterogen, dan wisatawan asing yang terus bertambah, juga disebabkan oleh peluang
         keterbukaan dan banyaknya pintu masuk yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai orang dan
         kelompok-kelompok tertentu, untuk berbagai tujuan.

      3. BIDANG INTELIJEN.

         Sebagaimana dilaporkan oleh Kapolwilbin dan penjelasan dari Gubernur Prop. Bali, bahwa
         kerjasama dan tukar menukar infomasi dan data intelijen telah berjalan baik. Peranan
         Komindo yang dipimpin oleh Wagub dan upaya penambahan anggaran operasional dari
         APBD, telah dapat menciptakan keterpaduan tugas dari semua unsur dan aparat intel di
         daerah baik dari TNI / Polri dan institusi sipil yang terkait.
         Dari aspek Ipoleksosbudhankam yang disampaikan oleh Kaposwilbin tidak ada indikator
         negatif bila dikaitkan dengan pemeliharaan situasi keamanan daerah. Ancaman teror,
         narkoba dan kriminal serta konflik horizontal masih menjadi prediksi dan antisipasi yang akan
         dapat berkembang pada masa-masa kampanye atau menjelang Pemilu yang akan datang.

      4. Bidang Komunikasi dan informasi.

         Pada jajaran Telkom, Posindo, Balai Monitoring freqwensi dan semua operator seluler di
         wilayah Bali, telah berperan maximal untuk pembangunan daerah serta upaya melayani
         masyarakat dengan baik.          Persaingan usaha dan pelanggaran aturan relatif kecil.
         Kepedulian terhadap lingkungan masyarakat oleh pelaku / operator seluler dan jajaran Telkom,
         Posindo dan lain-lain telah dilakukan dengan baik, terutama membantu masyarakat di bidang
         pendidikan, kesehatan dan menanggulangi bencana alam.
         Pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dilakukan oleh TVRI Bali, RRI Denpasar,
         Buleleng dan LKBN Antara Biro Bali serta kegiatan pengawasan dan kontrol oleh KPID pada
         umumnya telah berjalan baik. Keluhan klasik dan memerlukan perhatian adalah bagi TVRI
         minta agar proses penggantian sistem dari VHF kepada UHF agar bisa direalisasikan segera
         disamping dukungan anggaran dari APBN maupun APBD mohon ditambah.


IV.   SARAN.

      Sebagai tindak lanjut dari himpunan permasalahan yang telah diutarakan diatas maka Tim Kunker
      Komisi I / DPR RI di Prop. Bali menyarankan hal-hal pokok sebagai berikut :

      1. Mengingat kondisi Alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI sangat memprihatinkan, maka
         dimohonkan kepada Komisi I / DPR RI pada usulan anggaran tahun 2010 yang akan datang
         dapat diperjuangkan secara maximal.




                                                                                                   10
2. Dibidang pengamanan daerah khususnya untuk menjaga dan mengantisipasi penyusupan dan
   intervensi yang mengarah kepada aksi terorisme, kriminalitas dan peredaran narkoba,
   diperlukan alat monitor CCTV dan Pusdalops yang efektif (sebagai crisis center). Oleh karena
   itu disarankan Komisi I/DPR RI melanjutkan saran ini kepada Komisi III/DPR RI yang
   membidangi pembinaan terhadap Polri, untuk menjadi perhatian dan diusulkan anggarannya.

3. Dibidang penyiaran, peranan TVRI, RRI, LKBN Antara dan KPID masih memerlukan perhatian
   dan dukungan anggaran yang cukup, untuk perbaikan peralatan dan dukungan
   operasionalnya. Sedangkan bagi operator seluler di daerah Bali harus dapat dipelihara
   persaingan yang sehat dalam hal bisnis telekomunikasi.

4. Kualitas aparat intelijen di daerah Bali masih perlu ditingkatkan bila dikaitkan dengan kualitas
   ancaman yang diprediksi dapat muncul setiap saat. Oleh sebab itu hal ini disarankan dibahas
   dengan Kepala BIN pada RDP yang akan datang untuk langkah-langkah khusus tersebut.


Wassalammu’alaikum Wr.


                                                         Jakarta, 19 Januari 2009

                                                                KETUA TIM




                                                DR. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.Si
                                                               A - 42




                                                                                                11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:9/6/2012
language:Unknown
pages:11