Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD

Document Sample
Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     Pembangunan Daerah
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                             Materi
•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan
    Positioning Differentiation Brand
    (PDB)
•   Tupoksi DPRD
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Reformasi Perencanaan dan
    Penganggaran Pembangunan
    Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan
    Pembangunan Daerah
•   Permendagri 37/2012 tentang
    APBD 2013


                          dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         6
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 7
dadang-solihin.blogspot.com   8
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

    Kabupaten dengan                               Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     9
dadang-solihin.blogspot.com   10
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                            Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      11
dadang-solihin.blogspot.com   12
dadang-solihin.blogspot.com   13
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                    Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                     dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                         nyata sering memperjuangkan
                                                    kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                    Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                   langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                            kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                       Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik               yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                         pembangunan yang dapat
                                                    didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                    nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas                  kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                   Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                  mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                    dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                       rakyat?

                      dadang-solihin.blogspot.com                             14
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program          Fungsi DPRD             dan janji        program khusus      tekanan politik
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                                       dadang-solihin.blogspot.com                                      15
       Perempuan              Miskin         Tidak Tetap           Rentan               Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.   Legislasi


2.   Anggaran


3.   Pengawasan




      dadang-solihin.blogspot.com   16
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                         dadang-solihin.blogspot.com                  17
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                          dadang-solihin.blogspot.com                 18
            Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
    kerjasama internasional di daerah.
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                         dadang-solihin.blogspot.com              19
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
    prioritas konstituen.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.



                         dadang-solihin.blogspot.com                20
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                          dadang-solihin.blogspot.com                   21
                                                                  1/2
      Tantangan bagi DPRD yang Efektif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                         dadang-solihin.blogspot.com               22
                                                                 2/2
      Tantangan bagi DPRD yang Efektif

•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    kepercayaan publik.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
    untuk menyetujuinya.




                         dadang-solihin.blogspot.com              23
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
    pemilihan kembali.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                         dadang-solihin.blogspot.com              24
     Kemauan untuk Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.




                         dadang-solihin.blogspot.com                  25
dadang-solihin.blogspot.com   26
Agenda Politik Nyata

       Agenda politik yang sangat nyata dan
       langsung memenuhi kebutuhan warga.
            Penanggulangan kemiskinan;
            Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
             pendidikan dan kesehatan;
            Pemberantasan korupsi dan reformasi
             birokrasi.




     dadang-solihin.blogspot.com                  27
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
            warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
            pijakan mereka dalam proses politik yang
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
            pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




           dadang-solihin.blogspot.com              28
          Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
     struktur politik pendukungnya.




                        dadang-solihin.blogspot.com   29
Membangun Sistem Umpan Balik
                Membangun dan memperkokoh sistem
                umpanbalik yang cepat dan efektif.
                   Para anggota DPRD dan partai
                    politiknya dapat selalu melakukan up-
                    date terhadap informasi dan program
                    kerjanya.
                   Partai politik yang diwakili oleh anggota
                    DPRD tersebut juga secara terus
                    menerus mengevaluasi diri apakah
                    mereka mempunyai akar yang kuat di
                    tingkat akar rumput atau justru
                    berkembang menjadi partai politik yang
                    mengambang.



         dadang-solihin.blogspot.com                    30
    Siklus Representasi Wakil Rakyat
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
    mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                         dadang-solihin.blogspot.com                 31
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT

                                     PEMILU

                               Representasi Rakyat
                                 (keterwakilan)



     Hubungan dengan                   DPRD
                                                            Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                 Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                  Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu          Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP          dadang-solihin.blogspot.com                          32
                                                                        1/2
      Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                           dadang-solihin.blogspot.com                      33
                                                                2/2
        Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Secara substansial
       perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
   Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
       melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                           dadang-solihin.blogspot.com          34
dadang-solihin.blogspot.com   35
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                              memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       36
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            37
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                          ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    38
 PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                             Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                             masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                            masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                                yang lebih baik, maju, dan
                                             tenteram,
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                            dan harga diri.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   39
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                 Dunia Usaha                 Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          40
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      41
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                    Tenaga Kerja
                   Kontrol                            Kontrol



        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                       Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
                               dadang-solihin.blogspot.com                    42
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        43
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     44
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   45
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       46
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   47
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   48
dadang-solihin.blogspot.com   49
  Sinkronisasi Kebijakan Pemda dengan
          Kebijakan Pemerintah
RKP 2013 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah
“MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN
DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, dengan sasaran
utama:
1.Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat:
   – pertumbuhan ekonomi paling tidak 7%,
   – pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0%-6,4%, dan
   – tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5%-10,5%.
2.Dalam rangka pembangunan demokrasi:
   – Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3.Dalam rangka pembangunan hukum:
   – Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

                       dadang-solihin.blogspot.com         50
                         PN (11 + 3)
                                     1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                     2    Pendidikan
                                     3    Kesehatan
                                     4    Penanggulangan Kemiskinan
  11 Prioritas Nasional              5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II         6    Infrastruktur
        2009-2014                    7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                     8    Energi
                                     9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                     10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik
                                     11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                     12   Bidang Politik, Hukum  dan Keamanan
     Prioritas Lainnya               13   Bidang Perekonomian
                                     14   Bidang Kesejahteraan Rakyat
                               dadang-solihin.blogspot.com                                    51
             Wujud Sinkronisasi
•   Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara
    lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
    APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
    Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah
    daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Raperda
    tentang APBD Tahun Anggaran 2013.
•   KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada
    RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 yang telah disinkronisasikan
    dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD provinsi Tahun 2013.




                         dadang-solihin.blogspot.com                 52
       Prinsip Penyusunan APBD
•   Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
•   Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
    ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
•   Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui
    dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
•   Melibatkan partisipasi masyarakat;
•   Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
•   Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
    peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.




                          dadang-solihin.blogspot.com            53
         Teknis Penyusunan APBD
•   Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat
    tanggal 31 Desember 2012
•   sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
    Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.




                        dadang-solihin.blogspot.com                 54
          Tahapan dan Jadwal Proses
              Penyusunan APBD
NO                        URAIAN                                     WAKTU                  KETERANGAN
 1.   Penyusunan RKPD                                     Akhir bulan Mei
 2.   Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS        Minggu 1 bulan Juni              1 minggu
      oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah

 3.   Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS        Pertengahan bulan Juni           6 minggu
      oleh kepala daerah kepada DPRD

 4.   Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati         Akhir bulan Juli
      antara kepala daerah dan DPRD
 5.   Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-     Awal bulan Agustus               1 minggu
      SKPD dan RKA-PPKD
 6.   Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-         Awal Agustus sampai dengan       7 minggu
      PPKD serta penyusunan Rancangan APBD                akhir September

 7.   Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD              Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan

 8.   Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala     Paling lama 1 (satu) bulan
      daerah                                              sebelum tahun anggaran yang
                                                          bersangkutan
 9.   Hasil evaluasi Rancangan APBD                       15 hari kerja (bulan Desember)

10.   Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran         Paling Lambat Akhir Desember
      APBD sesuai dengan hasil evaluasi                   (31 Desember)

                                      dadang-solihin.blogspot.com                                     55
           Jadwal dan Proses APBDP
NO                             URAIAN                                     WAKTU                        KETERANGAN
1.    Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS            Minggu pertama Agustus               _
      kepada DPRD
2.    Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala        Minggu kedua Agustus                 7 hari
      Daerah dan DPRD
3.    Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD              Minggu ketiga Agustus                _
4.    Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepada       Minggu kedua September               _
      DPRD
5.    Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala         3 bulan sebelum tahun anggaran       Akhir September
      daerah terhadap Raperda Perubahan APBD                  berakhir
6.    Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur       3 hari kerja                         -
      untuk dievaluasi
7.    Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil   15 hari kerja                        Pertengahan
      evaluasi PAPBD Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2013                                              Oktober
8.    Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan        Pertengahan Oktober                  _
      dianggap sesuai dengan ketentuan
9.    Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila       7 hari kerja                         Minggu ke-III
      dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan                                            Oktober
      peraturan yang lebih tinggi
10.   Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan          7 hari kerja setelah pemberitahuan   Minggu ke-IV
      penyempurnaan                                           untuk penyempurnaan sesuai hasil     Oktober
                                                              evaluasi
11.   Pencabutan Raperda P-APBD                               7 hari kerja                         Minggu ke-I
                                                                                                   Nopember
12.   Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan 3 hari kerja setelah P-APBD              Minggu ke-III
      DPA-SKPD                                            disahkan                                 Oktober

                                        dadang-solihin.blogspot.com                                                56
dadang-solihin.blogspot.com   57

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: keuangan
Stats:
views:166
posted:9/5/2012
language:Malay
pages:57
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Sabu Raijua-NTT di Golden Boutique Hotel-Jakarta, 5 September 2012