Docstoc

kasus hukum perdata internasional

Document Sample
kasus hukum perdata internasional Powered By Docstoc
					Contoh kasus Hukum Perdata Internasional

Kasus Gianni Versace S.p.A melawan Sutardjo Jono.
Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Gianni
Versace S.p.A, selaku penggugat yang merupakan badan hukum yang
didirikan menurut Undang-Undang Italia dan berkedudukan di
Italia. Perusahaan Gianni Versace S.p.A didirikan pada tahun
1978 oleh seornag desainer terkemuka bernama Gianni Versace.
Gianni Versace S.p.A adalah salah satu perusahaan fesyen ternama
di     dunia.      Perusahaan       ini       mendesain, memproduksi dan
mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasana,
kosmetik, parfum dan produk fesyen sejenis.

Pada bulan September 2000, Gianni Versace S.p.A bekerjasama
dengan Sunland Group Ltd, sebuah perusahaan terkemuka Australia
membuka “Pallazo Versace”, yaitu sebuah hotel berbintang enam
yang terletak di Gold Coast Australia. Saat ini kepemilikan
Versace Group dipegang oleh keluarga Versace yang terdiri dari
Allegra Beck Versace yang memiliki saham 50%, Donatella Versace
yang memiliki saham 20% dan Santo Versace yang memiliki saham
sebanyak 30%.

Saat ini Santo Versace menjabat sebagai Presiden perusahaan dan
Donatella Versace merangkap sebgaai Wakil presiden dan direksi
Kreasi. Giannni Versace S.p.A selaku penggugat ini menjual
produksinya ke Indonesia dan merek yang melekat pada produk-
produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia.
Kemudian, pihak tergugat adalah Sutardjo Jono, seorang Warga
Negara Indonesia yang berkedudukan di Medan.
http://www.vhrmedia.com/Hukum-Perdata-Internasional-konsultasi981.html



Kasus Trail Smelter
Bermula dari kasus pencemaran udara yang diakibatkan oleh sebuah
perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang dioperasikan di
dalam wilayah Kanada, dekat sungai Columbia, lebih kurang 10 mil
menjelang perbatasan Kanada-AS. Mulai tahun 1920 produksi emisi
perusahaan tersebut terus meningkat. Emisi tersebut mengandung
sulfur dioksida, menyebarkan bau logam dan seng yang sangat
menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih
dari 300 ton sulfur setiap hari. Emisi tersebut, karena terbawa
angin, bergerak ke arah wilayah AS melalui lembah sungai
Columbia dan menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap
tanah, air dan udara, kesehatan serta berbagai kepentingan
penduduk Washington lainnya.
AS kemudian melakukan klaim terhadap Kanada dan meminta Kanada
bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita AS. Setelah
melakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan
kasus itu melalui International Joint Commision, suatu badan
adminsitratif yang dibentuk berdasarkan Boundary Waters Treaty
1907. Badan itu tidak mempunyai yurisdiksi terhadap masalah-
masalah pencemaran udara dan sesungguhnya hanya mempunyai
yurisdiksi terhadap sengketasengketa yang berkaitan dengan
masalah perbatasan perairan.
http://www.scribd.com/doc/3116958/finale
Radioaktif di Prancis
Di Prancis tingkat radioaktif naik menjadi 400 kali yang
tercatat secara normal. Di Inggris orang dilarang minum air
hujan karena tercatat awan radio aktif di Kent. Begitu pula
halnya dengan Finlandia, Italia dan Irlandia. Di Swiss, nelayan
dilarang menangkap ikan di Danau Ugano karena ada radioaktif di
situ.
Pemerintah Swiss mengganti kerugian nelayan karena dilarang
menangkap ikan. Meskipun parlemen Eropa mendesak agar menuntut
ganti kerugian dari Uni Soviet tetapi tidak ada kepastian
mengenai hal itu. Mungkin karena Uni Soviet masih berpaham
komunis dan perang dingin masih berlangsung, lagi pula Uni
Soviet masih merupakan salah satu negara adidaya pada masa itu.
Enam bulan setelah terjadi malapetaka Chernobyl, yaitu pada
tanggal 1 November 1986 terjadi kebakaran zat kimia yang hebat
di pabrik Sandoz, suatu industria multinasional Swiss di Basel.
Pemerintah Swiss menyatakan terjadi 30 ton zat kimia tumpah ke
sungai Rijn termasuk herbicides, pestisida, dan mercury beracun.
Akan tetapi, pemerintah Prancis mengatakan semuanya 1.000 ton.
http://www.scribd.com/doc/3116958/finale


Kasus Temasek
Keputusan KKPU atas kepemilikan silang (cross ownership) Temasek
Holding (TH) masih menjadi berita hangat. Keputusan yang
menimbulkan kontroversi itu tampaknya akan berbuntut panjang
dengan upaya Temasek memperkarakan keputusan KPPU tersebut pada
semua forum hukum yang tersedia dengan alas an pertimbangan yang
mendasari       keputusan       itu   memiliki   banyak kelemahan.   Bila
dicermati, berbagai kelemahan pertimbangan yang dikemukakan
Temasek tampaknya tidak beralasan. Sebagai contoh, pernyataan
Direktur       Eksekutif       Temasek     Simon  Peres yang   menyatakan
perusahaan itu tidak memiliki saham di Telkomsel dan Indosat.
Pernyataan itu sepintas lalu ada benarnya. Ini karena secara
langsung Temasek tidak memiliki saham pada kedua operator
seluler itu. Namun, lewat Singtel dan STT yang notabene
merupakan anak-anak perusahaannya. Temasek mengantongi saham
Telkomsel maupun Indosat masing masing sebesar 35 persen dan
41,9 persen. Dengan demikian, amat aneh bila Temasek beranggapan
tidak memiliki saham di Telkomsel dan Indosat. Kepemilikan saham
pada satu atau beberapa perusahaan yang bisnisnya sejenis atau
tidak lewat anak-anak perusahaan merupakan hal yang lazim dan
secara yuridis tidak terlarang dalam berbisnis, baik secara
nasional maupun multinasional. Yang dilarang apabila kepemilikan
saham pada suatu perusahaan, baik secara langsung maupun lewat
anak perusahaannya, menimbulkan penguasaan pasar pada satu jenis
barang atau jasa tertentu secara dominan sebagaimana diatur di
Pasal 27 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
http://www.scribd.com/doc/1979505/Kasus-Temasek

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:450
posted:9/3/2012
language:Indonesian
pages:2