Docstoc

Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Document Sample
Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Bermasyarakat Powered By Docstoc
					 BERANDA

PETA KONSEP

PENYUSUN




  KELUAR      CLICK
              THIS
 BERANDA

PETA KONSEP

PENYUSUN




  KELUAR
                               Pengertian          Dampak
 BERANDA
                                                penyelenggar-
                               Pentingnya            aan
PETA KONSEP
                                                Pemerintahan
              Keterbukaan                         yang Tidak
PENYUSUN                         Ciri-ciri       Transparan

                               Batas-batas
                 Sikap
              Keterbukaan                          Korupsi
              dan Keadilan     Pengertian



               Keadilan      Macam-macam



                             Jaminan Keadilan
  KELUAR
 BERANDA
                       Istilah “keterbukaan” atau “transparasi” berasal dari kata
PETA KONSEP
              dasar “terbuka” atau transparan”. Istilah tersebut berasal dari kata
              bahasa Inggris transparent yang secara harfiah berarti “jernih”,
PENYUSUN
              “tembus cahaya”, “nyata”, “jelas”, “mudah dipahami”, “tak ada
              kekeliruan”, tidak ada kesangsingan atau keragu-raguan”.
                       Jadi kami menyimpulkan bahwa pengertian dari
              keterbukaan yaitu, perwujudan dari sifat jujur, rendah hati, adil,
              serta mau menerima pendapat orang lain.
                       Sedangkan dalam kaitan keterbukaan dalam kegiatan
              penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan berarti kesediaan
              pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual
              mengenai berbagai hal yang berkenan dengan proses
              penyelenggaraan pemerintahan.
  KELUAR
 BERANDA
                        Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
PETA KONSEP   memiliki sesuatu yang membuatnya menjadi penting. Yaitu, supaya
              tidak terjadi abuse of power dan bad governance.
PENYUSUN
                        Berbagai negara demokratis berusaha mewujudkan praktik
              penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-
              prinsip good governance, dan keterbukaan merupakan salah satu
              dari prinsip tersebut.
                        Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), prinsip-
              prinsip good governance meliputi 9 hal. Yaitu :
              1. Partisipasi masyarakat
              2. Tegaknya supermasi hukum
              3. Keterbukaan
              4. Peduli pada stakeholder
              5. Berorientasi pada konsensus
  KELUAR
              6.   Kesetaraan
 BERANDA      7.   Efektivitas dan efisiensi
              8.   Akuntabilitas
PETA KONSEP
              9.   Visi strategis
PENYUSUN                Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan
              pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan teransparan.
              Artinya, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
              haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan
              rahasia, melainkan segala sesuatunya bisa diketahui oleh publik.

                       Lebih dari itu, rakyat berhak atas informasi yang faktual dan
              memadai mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan
              penyelenggaraan pemerintahan (pembuatan ataupun implementasi
              kebijakan).

  KELUAR
                       Mengapa negara-negara demokratis menerapkan prinsip
 BERANDA      keterbukaan?
              Berikut merupakan alasannya.
PETA KONSEP

PENYUSUN
              a.   Kekuasaan pada umumnya cenderung diselewengkan.
              b.   Dasar pemerintahan negara demokratis adalah dari rakyat, oleh
                   rakyat, dan untuk rakyat.
              c.   Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas setiap warga
                   negara terhadap berbagai sumber informasi.

                       Sesuai dengan alasan di atas, dapat kita dapatkan
              sedemikian pentingnya makna keterbukaan dalam penyelenggaraan
              pemerintahan. Maka dari itu, tidaklah mengherankan jikalau dalam
              teori demokrasi, keterbukaan dan bertanggung jawab merupakan
              salah satu di antara 4 unsur utama pemerintahan demokrasi
  KELUAR
                        Keempat unsur utama pemerintahan demokrasi dapat kita
 BERANDA      lihat dalam piramida demokrasi berikut.

PETA KONSEP
                                     Pemerintahan yang
PENYUSUN                                terbuka dan
                                     bertanggung jawab



                                        Masyarakat
                                        demokratis



               Pemilu yang bebas                            Pemilu yang bebas
                   dan adil                                      dan adil

  KELUAR
 BERANDA
              Terbuka atau transparan dalam kebijakan publik
PETA KONSEP
              Menjadi pedoman dalam berkomunikasi
PENYUSUN      Berterus terang dan tidak menutupi kesalahan
              Tidak merahasiakan sesuatu yang dapat membuat orang lain
              curiga
              Bersikap selektif dalam mengolah informasi
              Toleransi terhadap orang lain
              Mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala
              sesuatu yang dilakukan
              Menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan
              Bekerja sama dan menghargai orang lain
              Mampu berdaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi
  KELUAR
              Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, pemerintahan yang
 BERANDA      terbuka setidaknya memiliki 4 ciri, yaitu :

PETA KONSEP   a.   Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual
                   mengenaikebijakan – kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
PENYUSUN
              b.   Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan /
                   mengakses berbagai dokumen pemerintah.

              c.   Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.

              d.   Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh
                   pemerintah.




  KELUAR
 BERANDA
                       Walaupun judulnya “prinsip pemerintahan yang terbuka”,
PETA KONSEP
              namun bukan berarti bahwa semua informasi mengenai
              penyelenggaraan pemerintahan boleh diakses oleh publik tanpa
PENYUSUN
              batas. Melainkan ada beberapa informasi yang dalam hal ini publik
              tidak berhak untuk mengakses informasi tersebut.
                       Namun demikian, pengecualian tersebut tidak bisa
              ditetapkan secara oleh pemerintah secara sepihak dan semaunya
              sendiri. Melainkan, penetapan tersebut haruslah dengan jalan
              demokratis, yaitu ditentukan oleh lembaga legislatif dalam bentuk
              perundang-undangan.
                       Dalam teori demokrasi, terdapat 5 informasi yang
              dikategorikan sebagai kekecualian kebebasan informasi, yaitu :
               Pertimbangan-pertimbangan kabinet
  KELUAR
               Nasehat politis yang diberikan oleh kepada para menteri
 BERANDA       Informasi tertentu yang apabila dipublikasikan kepada publik,
                akan memberikan kerugian bagi negara demokratis itu sendiri
PETA KONSEP
               Rahasia-rahasia perdagangan dan perusahaan-perusahaan
                swasta
PENYUSUN
               Arsip-arsip pribadi, kecuali jika benar-benar dibutuhkan.



                       Di negara-negara lain, mungkin tidak sama pengecualiannya
              dengan teori di atas. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat
              kematangan demokrasi negara tersebut. Semakin matang
              demokrasi di suatu negara, maka semakin kecil jumlah kekecualian-
              kekecualian yang diberlakukan terhadap kebebasan informasi.


  KELUAR
                      Contohnya adalah peraturan kebebasan informasi yang
 BERANDA      diatur dalam Freedom of Infornation Act di Amerika. Dalam
              peraturan ini, terdapat sembilan pengecualian, yang dimana
PETA KONSEP   pengecualian itu bersifat diskresioner atau tidak wajib, tergantung
              dengan lembaga yang bersangkutan.
PENYUSUN




  KELUAR
 BERANDA
              Menurut beberapa tokoh :
PETA KONSEP
              • Aristoteles : keadilan merupakan memberikan sesuatu kepada
PENYUSUN         masing-masing orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
              • Ulpianus : keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk
                memberikan kepada masing-masing haknya.
              • Pieper : keadilan adalah sikap yang didasarkan pada kehendak
                 yang tetap dan ajeg untuk untuk mengakui hak masing-masing.
              • Franz Magnis Suseno : keadilan adalah keadaan antar
                 manusia dimana semua diperlakukan dengan sama, artinya
                 sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.


  KELUAR
 BERANDA
              Keadilan adalah hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan
PETA KONSEP
              dalam hubungan antar manusia.
PENYUSUN
              Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan
              sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

              Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, semua
              orang diberlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.




  KELUAR
 BERANDA
              1.   Keadilan komulatif (iustitia commutativa)
PETA KONSEP             keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan kepada
              masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya dimana yang di
PENYUSUN      utamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang.
              Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang.
                        keadilan komulatif berkenaan dengan hubungan antar
              individu, barang dalam perjanjian atau tukar menukar, dan apa saja
              yang secara alami menjadi milik manusia.

              2. Keadilan distributif (iustativa distributiva)
                        keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa
              yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adlah individu,
              sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat.
                        keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu
              dan masyarakat atau negara, yang ditekankan adalah asas
              proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan jasa atau
              kebutuhan.
  KELUAR
              3. Keadilan ilegal (iustativa legalis)
 BERANDA               keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek
              dari keadilan ilegal adalah tata masyarakat. Tujuan keadilan legal
PETA KONSEP   adalah terwujudnya kebaikan bersama(bonum commune)
PENYUSUN
              4. Keadaan vindikatif (iustitiva vindicativa)
                      keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang
              hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran yang di
              lakukannya.

              5. Keadilan kreatif (iustitia creativa)
                        keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang
              bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan
              kreativitas yang di milikinya.

  KELUAR
              6. Keadilan protektif (iustitia protectiva)
 BERANDA               keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi
              pribadi.
PETA KONSEP

PENYUSUN




  KELUAR
              Tiga jenis keadilan dasar yang sering dibicarakan,:
 BERANDA      1. Keadilan distributif
              2. Keadilan komulatif
PETA KONSEP
              3. Keadilan ilegal
PENYUSUN
              Ketiga keadilan tersebut berkenaan dengan tiga struktur dasar
              hubungan yang ada dalam masyarakat, yaitu:
              • Hubungan antar pribadi dengan pribadi (ordo partium ad partes)
              • Hubungan antar keseluruhan masyarakat dengan pribadi-pribadi
                 (ordo totius ad partes)
              • Hubungan antar pribadi-pribadi (ordo partium ad totum)




  KELUAR
                  Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966 :
 BERANDA

PETA KONSEP   Keadilan dibagi menjadi 2, yaitu:
PENYUSUN
                 ◊Keadilan individual
                   Yaitu keadilan yang bergantung pada kehendak baik
                   atau kehendak buruk masing-masing individu.


                  ◊Keadilan sosial
                   Yaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada
                   struktur yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi,
                   sosial-budaya, dan ideologi. Dalam Pancasila setiap
                   orang di Indonesia akan mendapat perilaku yang adil
                   dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan
                   kebudayaan.
  KELUAR
 BERANDA
                             Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku
PETA KONSEP   Dalam Arti     secara umum. Semua orang dalam situasi yang
               Formal        sama diperlakukan secara sama. Dengan kata
                             lain, hukum tidak mengenal pengecualian. Oleh
PENYUSUN                     karena itu, di hadapan hukum kedudukan orang
                             adalah sama. Inilah yang disebut dengan
                             "kesamaan kedudukan".

                             Bahwa hukum harus adil. Adil disini adalah adil
                             yang dianggap oleh masyarakat. Jadi, bukan
                             sekedar secara formal saja seperti apa yang
                             tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya
                             penyesuaian antara keputusan sidang dan
                Dalam Arti   penilaian     masyarakat,     walaupun    sidang
                 Material    peradilan itu telah selesai. Oleh karena itu,
                             apabila yang diputuskan oleh pengadilan
                             dirasakan tidak adil, maka reaksi masyarakat
                             timbul.
  KELUAR
 BERANDA
              ◊   Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27)
PETA KONSEP
              ◊   Bidang Politik (Pasal 28)
PENYUSUN      ◊   Bidang Hak Asasi manusia (Pasal 28 A – 28 J)
              ◊   Bidang Keagamaan (Pasal 29)
              ◊   Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30)
              ◊   Bidang Pendidikan dan kebudayaan (Pasal 31 dan 32)
              ◊   Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34)




  KELUAR
 BERANDA
              1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
PETA KONSEP   Istilah pemerintah (government) dapat dibedakan dengan
              pemerintahan (governing). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata
PENYUSUN      pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan
              memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah
              hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya.
                        Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti
              luas maupun dalam arti sempit, yaitu:
              Dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai
              gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan
              memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif,
              dan yudikatif.
              Dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan
              atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan
              Negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para
  KELUAR
              menteri (kabinet).
 BERANDA
              2.    Karakteristik Pemerintahan
PETA KONSEP             Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini, pola
              pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya
PENYUSUN      masing-masing adalah sebagai berikut:
              Kompleksitas, dalam menghadapi kondisi yang kompleks, pola
              penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi
              dan komposisi.
              Dinamika, dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan
              adalah pengaturan atau pengendalian (steering) dan kolaborasi (pola
              interaksi saling mengendalikan di antara berbagai aktor yang terlibat
              dan / atau kepentingan dalam bidang tertentu)
              Keanekaragaman, masyarakat dengan berbagai kepentingan yang
              beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan
              yang menekankan pengaturan (regulation) dan intregasi atau
              keterpaduan (integration).
  KELUAR
 BERANDA
              3.   Konsepsi Kepemerintahan (Governance)
PETA KONSEP             Kepemerintahan atau governance merupakan tindakan, fakta,
              pola kegiatan atau penyelenggaran pemerintahan.
PENYUSUN
                        Menurut Kooiman, kepemerintahan lebih merupakan
              serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan
              masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan
              masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan
              tersebut.
                        Menurut Pinto, kepemerintahan merupakan praktik
              penyelenggaraan kekuasaan dan keuangan oleh pemerintah dalam
              pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan
              ekonomi khususnya.
              Menurut Marin dan Maynyz, kepemerintahan politik dalam masyarakat
              modern tidak bisa lagi dipandang sebagai pengendalian pemerintah
              terhadap masyarakat, tetapi muncul dari pluralitas pelaku
  KELUAR
              penyelenggaraan pemerintahan.
 BERANDA
              4. Aktor dalam Kepemerintahan
PETA KONSEP
                       Dalam penyelenggaraan kepemerintahan di suatu negara,
PENYUSUN      terdapat 3 komponen besar, yaitu:

                      a. Negara dan pemerintahan
              Yaitu merupakan keseluruhan lembaga politik dan sektor publik.
              Peran dan tanggung jawabnya adalah di bidang hokum, pelayanan
              publik, desentralisasi, transparasi umum, dan pemberdayaan
              masyarakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangun
              lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan
              baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.


  KELUAR
 BERANDA
              b. Sektor swasta
PETA KONSEP
              Yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar,
PENYUSUN      seperti: industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sektor
              informal. Peranannya adalah meningkatkan produktivitas, menyerap
              tenaga kerja, mengembangkan sumber penerimaan negara,
              investasi, pengembangan dunia uasaha, dan pertumbuhan ekonomi
              nasional.

              c. Masyarakat madani
              Kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan
              ekonomi. Masyarakat harus diberdayakan agar berperan aktif dalam
              mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik.

  KELUAR
 BERANDA
              5. Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
PETA KONSEP      a. Pengertian
              Istilah good governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang
PENYUSUN      menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat
              meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional),
              kemandirian, pembanguan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-
              aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
              tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
              Kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 hal, yaitu:
              Wujud kepemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara
              yang solid dan bertanggung Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada
              pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada demokratisasi dengan elemen:
              legitimacy, accountability, otonomi dan devolusi.
              Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien
              melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.
              jawab, serta efisien dan efektif, dengan mensinergiskan interaksi yang konstruktif
              di antara domain-domian negara, sektor swasta, dan masyarakat (society).
  KELUAR
 BERANDA
               b. Aspek-aspek good governance
PETA KONSEP   Dari sisi pemerintah (government), good governance dapat dilihat
              melalui aspek-aspek sebagai berikut:
PENYUSUN
              Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan
              kebebasan
              Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan
              membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien,
              kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan
              disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.
              Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam
              departemen
              Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme
              pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam
              sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahaan melakukan
              kontrol terhadap makro ekonomi.
  KELUAR
              6. Dampak pemerintah yang tidak tranparan
              •Faktor penyebab terjadinya yang penyelenggaraan pemerintah tidak transparan

 BERANDA                        Faktor-                               Keterangan
                                 faktor
                              Pengaruh       Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan sehingga
PETA KONSEP                   kekuasan        melakukan perbuatan “menghalalkan segala cara” demi
                                              ambisi dan tujuan politiknya.
                                             Penyalagunaan kekuasan karena lemahnya pengawasan
PENYUSUN                                      internal dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya
                                              akses masyrakat dan media massa untuk mengkritisi
                                              kebijakan yang dilaksanakan.
                              Moralitas      Terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
                                              bangsa sebagai sumber etika.
                              Sosial-         Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi
                              ekonomi         keberagaman suku, agama, ras dan golongan yanng tidak
                                              dikelola dengan baik dan adil.
                                             Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik KKN (korupsi
                                              kolusi nepotisme), serta berpihak pada sekelompok
                                              pengusaha besar.
                              Politik dan    Sistem politik otoriter, sehingga para pemimpinnya tidak
                              hukum           mapu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan
                                              kepentingan masyarakat.
                                             Hukum telah menjadi alat kekuasaan, sehingga
                                              pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip
                                              keadilan, seperti hak warga negara di hadapan hukum.

  KELUAR
 BERANDA
              •   Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
PETA KONSEP        – Secara umum :
                        • Tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara.
PENYUSUN                • Tidak tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan
                           konstitusi negara.
                   – Secara khusus :
                        • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara
                           terhadap pemerintah.
                        • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan
                           yang dibuat pemerintah.
                        • Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran
                           yang berkaitan dengan kebijakan publik.
                        • Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim berkuasa sangat
                           kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKN akan merajalela dan
                           menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan)
                        • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan,
                           pelanggan hukum dan hak asasi manusia.
              •   Dampak paling besar terhadap penyelenggaraan yang tidak trnsparan adalah
  KELUAR          “KORUPSI”.
 BERANDA
              • Pengertian korupsi
PETA KONSEP
              Menurut MTI (Masyarakat transparan internasional)
PENYUSUN
              Korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai
              negara, yang secara tidak wajar dan tidak memperkaya diri atau
              memperkaya         mereka      yang    dekat   dengannya    dengan
              mennyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakann kepada
              mereka.
              Korupsi dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau
              penyelewengan yang dilakukann karena adanya suatu pemberian.
                                  Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-
              negara yang melaksanakan sistem politik tertutup, seperti absolut,
              diktaktor, totaliter, dan otoriter.
                                  Di indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap
              paling korup adalah “Masa Orde Baru”.
  KELUAR
 BERANDA
              • Ciri – ciri korupsi
PETA KONSEP
                 – Melibatkan lebih dari satu orang.
PENYUSUN         – Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah,
                     tetapi juga pegawai swasta.
                 – Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima unag
                     sogok, yaitu uang kokpi, uang rokok, uang semir, uang
                     pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam bentuk
                     uang tunai, benda tertentu atau wanita.
                 – Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sudah membudaya.
                 – Melibatkan elemen kewajiban keuntungan timbal balik yang
                     selalu tidak berupa uang.
                 – Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badan
                     publik atau masyarakat umum.
  KELUAR
              •   Akibat tindak korupsi
 BERANDA           – Mendelegatimasi proses demokrasi dengan mengurangi
                      kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
                   – Mendistorsi pengambilan keputuan pada keijakan publik,
PETA KONSEP           membuat tiadanya akuntabilitas publikdan menafikan the rule of
                      law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kekuasaan dan pemilik
PENYUSUN              modal.
                   – Meniadakan sistem promosi (reward and punishment), karena
                      lebih dominan hubungan patro-klien dan nepotisme.
                   – Proyekproyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu
                      rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga
                      mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
                   – Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijjual
                      tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar
                      negri.
                   – Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan atau hukum
                      dapat dibeli dengan sejumlah uang atau kesepakatan.
                   – Lahirnya kelompok-kelompook peremanan atau “koncoisme”
                      yang lebih didasarkan pada kepentingan pragmatisme uang.
  KELUAR
              •   Upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak
                  transparan
 BERANDA            – Formal pemerintah / kekuasaan
                         • Pemerintah dan pejabat publik perlu mendapatkan pengawasan
                           melekat (waskat) dan aparat berwenang, DPR, dan masyarkat luas,
PETA KONSEP                sehinggga yang terbukti bersalah diberikan sanksi yang tegas tanpa
                           diskriminasi.
                         • Mengefektifkan fungsi aparat penegak hukum, seperti kepollisian,
PENYUSUN                   kejaksaan, para hakim, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
                         • Pembekaln secara intensif dan sistematis terhadap aparatur pemerintah
                           dan pejabat publik dalam hal nilai-nilai agama dan sosial-budaya.
                         • Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara
                           konsisten bertanggung jawab serta menjamin dan menghormati hak
                           asasi manusia.
                         • Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokratis
                           sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
                         • Menata kehidupan poliitik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai
                           tinkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung
                           dengan seimbang.
                         • Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam
                           penyelenggaraan negara serta memberdayakan masyarakat untuk
                           melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
                         • bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu
                           mempersatukan bangsa dan negara.
  KELUAR
              – Organisasi pemerintah dan media massa
                  • Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO (non-
 BERANDA            goverment organization) dalam mengawasi setiap kebijakan publi
                    yanng dibuat pemerintah, seperti ICW, MTI, GOWA, dan sebagainya.
PETA KONSEP       • Adanya kontrol sosial untuk perbaikan komunikasi yang berimbang
                    antara pemerintah dan rakyat melalui berbagi media massa
                    elektronik maupun cetak.
PENYUSUN
              – Pendidikan dan masyarakat
                  • Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah
                    tentang pentinngnya pemerintah yang transparan melalui mata
                    pelajaran kewarganegaraan.
                  • Menjadikan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka
                    wacana dan diallog interaktif di dalam masyarakat sehngga dapat
                    menjawab tantangan yang dihadapi sesuai dengam misi Indonesia
                    masa depan.
                  • Meningkatkan kerukunan sosial antar pemeluk agam, suku, dan
                    kelompok-kelompok lainnya melalui melalui dialog dan kerja sama
                    dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling
                    menghormati.
                  • Mmeberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang
  KELUAR            demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.
 BERANDA
              1. Perilaku Positif dalam Upaya Peningkatan Sikap Keterbukaan
PETA KONSEP
              dan Jaminan Keadilan
PENYUSUN      • Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
                 kekeluargaan dan kegotong-royongan.
              • Sikap adil terhadap sesame, menjaga keseimbangan antara hak
                 dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
              • Sikap suka member pertolongan kepada orang yang memerlukan
              • Suka bekerja keras.
              • Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk
                 mencapai kemajuan an kesejahteraan bersama



  KELUAR
 BERANDA
              2. Partisipasi dalam Upaya Peningkatan Sikap Keterbukaan dan
PETA KONSEP
              Jaminan Keadilan
PENYUSUN               Semua komponen masyarakat dan aparatur Negara bekerja
              sama sebagai “ mitra kerja “ untuk kepentingan kemajuan dan
              kesejahteraan rakyat banyak. Sikap terbuka dan jaminan keadilan
              merupakan prasyarat bagi komunikasi yang baik guna memperoleh
              kepercayaan masyarakat menuju pemerintahan yang bersih. Bentuk
              partisipasi warga Negara, antara lain :
                      Pengawasan terhadap aparatur Negara
              Dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan,
              penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam
              pencapaian tujuan. Pengawasan terhadap aparatur Negara
              dimaksudkan :
  KELUAR
 BERANDA
              • Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan
PETA KONSEP
                berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
                tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-
PENYUSUN
                baiknya
              • Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai rencana dan
                program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku
                sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan
              • Agar hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik
                berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijakan,
                perencanaan, pembinaan, dan pembangunan
              • Agar mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan
                penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan
                perlengkapan milik Negara. Maka akan terbina aparatur yang
  KELUAR        tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna
              Peran Masyarakat dalam Upaya memberantas korupsi
 BERANDA
                       Untuk meminimalisir terjadinya korupsi dibutuhkan peran aktif
              masyarakat, diantaranya adalah :
PETA KONSEP   • Berusaha memahami berbagai aturan yang diterapkan pemerintah
                 pada instasi-instasi tertentu.
PENYUSUN      • Mau mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan yang
                 berlaku dalam mengurus suatu kepentingan di instasi tertentu
              • Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan
                 baik dan sopan kepada pejabat atau instasi yang berwenang untuk
                 konfirmasi
              • Bersedia melaporkan atau menginormasikan pelaku korupsi kepada
                 lembaga berwenang, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komite
                 Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disertai dengan bukti-bukti awal
                 yang memadai (tidak fitnah)
              • Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang member contoh dan
                 keteladanan dalam menolak berbagai pemberian yang tidak
                 semestinya
              • Melakukan kampanya pencegahan sedini mungkin melaluli jalur
                 formal maupun nonformal
  KELUAR
 BERANDA

PETA KONSEP

PENYUSUN




  KELUAR
 BERANDA

PETA KONSEP

PENYUSUN




  KELUAR

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:784
posted:8/29/2012
language:Unknown
pages:42