Docstoc

Sosial Kemasyarakatan Raja Ampat

Document Sample
Sosial Kemasyarakatan Raja Ampat Powered By Docstoc
					    KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II
    KABUPATEN RAJA AMPAT

          HASIL BME
      KONDISI SOSIAL EKONOMI
  MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II
      KABUPATEN RAJA AMPAT

                 HASIL BME




                  WIDAYATUN
            AUGUSTINA SITUMORANG
               I. GP ANTARIKSA




                  COREMAP-LIPI
         PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
       LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
                  (PPK-LIPI), 2008
                                            COREMAP-LIPI
LIPI
                        RINGKASAN




K       abupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten dari
        tujuh kabupaten lokasi COREMAP yang ada di Indonesia
        bagian Timur yang mendapat bantuan pendanaan dari Bank
Dunia. COREMAP bertujuan menciptakan pengelolaan ekosistem
terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi,
diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi kemiskinan. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari
berbagai aspek, diantaranya dari aspek biofisik dan sosial-ekonomi.
Dari aspek biofisik diharapkan akan tercapai peningkatan tutupan
karang paling tidak 2 persen per tahun, sedangkan tujuan dari aspek
sosial ekonomi diharapkan terjadi peningkatan pendapatan
masyarakat, khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis
terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar 10 persen pada
akhir program.
Dimasukkannya Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu lokasi
COREMAP berkaitan dengan kekayaan sumber daya hayati laut yang
berada di wilayah ini. Kepulauan Raja Ampat terletak di dekat
jantung ‘segitiga karang’ (“coral triangle”), yang memiliki
keragaman karang yang tertinggi di dunia. Kekayaan keragaman
hayati laut di Kepulauan Raja Ampat diindikasikan dari ditemukanya
berbagai jenis spesies ikan karang, moluska dan hewan karang.
Hamparan karang di kepulauan di wilayah ini menyokong fauna
karang terkaya di dunia. Di samping itu di wilayah ini terdapat
hamparan padang lamun, hutan mangrove, dan pantai tebing berbatu
yang indah.
Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Raja Ampat yang telah
dimulai dari tahun 2006 difokuskan pada dua kawasan, yaitu kawasan
Waigeo Selatan dan Waigeo Barat. Secara administratif pelaksanaan
COREMAP mencakup empat distrik dan 21 kampung. Ke empat
distrik tersebut adalah: Distrik Waigeo Selatan, Distrik Mansfar,

                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   iii
Distrik Waigeo Barat dan Distrik Selat Sagawin. Sedangkan rincian
jumlah kampung per distrik adalah: Distrik Waigeo Selatan 4
kampung, Distrik Mansfar 7 kampung, Distrik waigeo Barat 5
kampung dan Distrik Selat Sagawin 2 kampung.
Untuk memantau sampai seberapa jauh program telah dilaksanakan
dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup
masyarakat, khususnya tingkat pendapatan dilakukan kajian BME
(Benefit Monitoring Evalution) sosial-ekonomi yang dilakukan pada
tengah dan akhir program. Survei BME sosial-ekonomi dilakukan
untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi
masyarakat, terutama pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang
mempengaruhi. Data dan informasi tentang pendapatan masyarakat
dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil BME kemudian
dibandingkan dengan data pendapatan yang telah dikumpulkan pada
baseline studi sosial-ekonomi. Dampak COREMAP terhadap
kesejahteraan masyarakat dapat dipantau dari hasil perbandingan
antara data pendapatan masyarakat hasil baseline (T0) yang dilakukan
pada awal program dan data pendapatan dari BME yang dilakukan
pada tengah dan akhir program (T1).
Selama kurang lebih 2,5 tahun COREMAP berjalan di Kabupaten
Raja Ampat berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Fokus
kegiatan pada tahun 2006 adalah sosialisasi tentang pentingnya
pelestarian terumbu karang kepada para stakeholders baik di tingkat
kabupaten maupun di tingkat lokasi/kawasan. Bersamaan dengan
diadakannya sosialisasi berbagai kegiatan di tingkat lokasi dilakukan,
diantaranya adalah pembentukan LPSTK dan penyusunan RPTK.
Pada tahun 2007 kegiatan lebih difokuskan pada penguatan
kelembagaan, pelatihan dan pendampingan, pelaksanaan UEP dan
kegiatan pengawasan. Sedangkan kegiatan tahun 2008 masih
melanjutkan pelaksanaan UEP dan kegiatan perlindungan serta
pengawasan.
Beberapa temuan dari hasil kajian BME ini dapat dikelompokkan
menjadi dua kelompok. Pertama temuan terkait dengan permasalahan
dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan program di
tingkat kabupaten dan di tingkat lokasi. Temuan yang kedua adalah

iv     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
gambaran perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah
dilaksanakan COREMAP di tiga kampung lokasi studi.

Pengelolaan COREMAP di tingkat Kabupaten
•   Terbatasnya sarana transportasi dan kondisi alam yang kurang
    bersahabat, terutama pada musim ombak besar menjadi kendala
    bagi mobilitas, komunikasi dan koordinasi antara SETO (Senior
    Extension and Training Officer), CF (Community Facilitator) dan
    pengelola serta konsultan di tingkat kabupaten. Mobilisasi dan
    komunikasi yang terkendala ini mempengaruhi kelancaran
    pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SETO, CF,
    pengelola di tingkat kabupaten dan konsultan.
•   Kapasitas CF yang ditugaskan di masing – masing kampung
    lokasi COREMAP sangat bervariasi. Terdapat sebagian CF yang
    kinerjanya masih belum optimal dalam melakukan pendampingan
    di masyarakat. Pemahaman tentang tujuan dan pendekatan
    COREMAP pada sebagian CF masih minim. Padahal mereka
    ditugaskan untuk mendampingi masyarakat dan melakukan
    fasilitasi agar semua kegiatan COREMAP di lapangan dapat
    berjalan baik.

Pengelolaan di tingkat lokasi
•   Lembaga pengelola COREMAP di tingkat lokasi adalah LPSTK.
    Lembaga ini mempunyai peran memberikan dukungan
    operasional terhadap semua kegiatan COREMAP di lokasi.
    Kajian ini menemukan bahwa kapasitas sebagian pengurus
    LPSTK belum memadai. Pemahaman mereka tentang konsep,
    tujuan dan pendekatan yang dipakai oleh COREMAP dalam
    upaya menjaga kelestarian terumbu karang masih terbatas. Hal ini
    tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja LPSTK yang pada
    akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan beberapa kegiatan
    yang dilaksanakan.
•   Di setiap lokasi COREMAP terdapat dua motivator desa yang
    bertugas membantu CF dan SETO melaksanakan kegiatan

                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   v
     COREMAP mulai dari pembentukan kelembagaan sampai
     dengan melaksanakan sosialisasi dan identifikasi kegiatan
     Pokmas. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum kinerja
     para motivator belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya
     pemahaman mereka tentang konsep dan tujuan COREMAP serta
     pendekatan yang digunakan. Rendahnya pemahaman motivator
     tentang konsep, tujuan dan pendekatan COREMAP ini menjadi
     kendala dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat tentang
     pentingnya penyelamatan terumbu karang.

Program dan kegiatan di lokasi
•    Secara umum kegiatan sosialisasi tentang penyelamatan terumbu
     karang di Kabupaten Raja Ampat cukup berhasil yang terlihat
     dari menurunnya beberapa kegiatan illegal seperti penggunaan
     bom dan potas untuk menangkap ikan.
•    Keberadaan pondok informasi di beberapa lokasi belum
     termanfaatkan secara optimal untuk media dan sumber informasi
     bagi penyebarluasan kegiatan COREMAP. Materi terkait dengan
     informasi mengenai program dan kegiatan COREMAP seperti
     brosure, leaflet dan buku-buku yang ada di pondok sangat minim.
     Pondok informasi yang cukup lengkap materinya hanya dapat
     ditemui di Kampung Meos Manggara.
•    Secara umum kegiatan UEP belum berhasil meningkatkan
     pendapatan rumah tangga. Kurang berhasilnya berbagai usaha
     yang dilakukan oleh Pokmas ini disebabkan oleh beberapa
     faktor. Salah satu faktor adalah kurangnya bimbingan oleh
     pengelola COREMAP. Monitoring terhadap kegiatan usaha
     Pokmas ini belum dilakukan, sehingga tidak ada kontrol
     (pengawasan) dan bimbingan terhadap para anggota Pokmas.
•    Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara
     umum masih berjalan meskipun belum mendapat fasilitas yang
     memadai. Minimnya sarana dan prasarana (armada patroli dan
     perlengkapannya) menjadi kendala bagi masyarakat untuk
     melakukan patroli secara efektif. Armada yang dipakai oleh


vi     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
    nelayan setempat tidak sebandung dengan armada yang dipakai
    oleh para nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan
    secara illegal di perairan sekitar Waigeo Selatan dan Waigeo
    Barat.
Gambaran perubahan pendapatan masyarakat
•   Secara umum dalam kurun waktu 2006–2008 terjadi peningkatan
    pendapatan penduduk di ketiga kampung lokasi COREMAP di
    Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan baseline studi tahun 2006
    pendapatan rata-rata rumah tangga yang berasal dari semua
    sumber penghasilan sebesar Rp 1.011.900. Dua tahun kemudian
    hasil BME menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah
    tangga ini naik menjadi Rp 1.630.300. Sejalan dengan kenaikan
    pendapatan rumah tangga, pendapatan per-kapita yang
    merupakan total dari seluruh penduduk yang bekerja dibagi
    dengan jumlah penduduk di tiga lokasi penelitian juga
    menunjukkan kenaikan sebesar (Rp 155.032) selama dua tahun.
    Pada tahun 2006 pendapatan per - kapita penduduk di lokasi
    COREMAP sebesar Rp 278.422 naik menjadi Rp433.454 pada
    tahun 2008. Besar pendapatan per-kapita ini lebih besar dari nilai
    garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS.
•   Pendapatan rumah tangga nelayan juga menunjukkan kenaikan
    dari Rp 954.4000 pada tahun 2006 menjadi Rp 1.341.900 atau
    naik sebesar Rp 387.500. Jika di lihat per distrik, peningkatan
    pendapatan dari kegiatan kenelayanan di Distrik Waigeo Barat
    lebih rendah jika dibandingkan dengan Distrik Waigeo Selatan.
    Dalam jangka waktu dua tahun, pendapatan dari kegiatan
    kenelayanan di Distrik Waigeo Barat naik sebesar Rp 334.400,
    sementara di Waigeo Selatan naik sekitar Rp 429.400.
•   Kenaikan pendapatan rumah tangga tersebut berkaitan dengan
    berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah: adanya
    program pemberdayaan masyarakat (COREMAP dan Dana
    Otonomi khusus), semakin bervariasinya lapangan pekerjaan
    yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan, kemudahan
    pemasaran hasil laut, permintaan hasil laut yang tinggi dan
    naiknya jumlah tangkapan nelayan.

                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   vii
viii   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                   KATA PENGANTAR



P      elaksanaan COREMAP fase II bertujuan untuk menciptakan
       pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut
       ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara
berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan mengurangi kemiskinan. Program ini telah berjalan kurang lebih
tiga tahun atau sampai pada pertengahan program. Keberhasilan
COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi.
Terjadinya peningkatan tutupan karang sebesar 2 persen per tahun
merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Indikator
keberhasilan dari aspek sosial ekonomi adalah jumlah pendapatan
yang didapat dari, dan jumlah orang yang menerima pendapatan dari
berbagai kegiatan berkelanjutan yang berbasis terumbu karang
meningkat sebesar 10 persen pada akhir program. Selain itu,
diharapkan sedikitnya 70 persen masyarakat pesisir, terutama nelayan
(penerima manfaat) merasakan dampak positif program terhadap
kesejahteraan dan status ekonominya.
Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian
benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-
ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk
memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi
dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi
bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan
mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat,
khususnya tingkat pendapatan untuk memantau dampak program
COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hasil BME sosil-ekonomi ini selain dapat dipakai untuk memantau
perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya
peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP, juga dapat
dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan
program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat
lokasi. Dengan adanya evaluasi dan masukan-masukan bagi pengelola
dan pelaksana program, diharapkan dalam sisa waktu yang ada

                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   ix
sampai akhir program fase II, keberhasilan COREMAP dari indikator
bio-fisik dan sosial-ekonomi dapat tercapai.
Buku laporan ini merupakan hasil dari BME sosial-ekonomi yang
dilakukan pada tahun 2008 di lokasi-lokasi Coremap di Indonesia
Bagian Timur (lokasi World Bank). BME sosial-ekonomi ini
dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari
Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa
peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.
Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan
melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih
kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan –
LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti
melakukan studi ini. Kepada para informan: masyarakat nelayan,
ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan
informal, tokoh masyarakat di Kampung Friwen, Yenbeser, Mutus
dan Meos Manggara kami ucapkan terima kasih atas segala
bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para
pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga
memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua
narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat
kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana
COREMAP di Kabupaten Raja Ampat, CRITC Kabupaten Raja
Ampat dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu
memberikan data dan informasi.
Pada akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari
sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin
dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena
itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan
laporan ini.
                           Jakarta, Desember 2008
                           Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI


                           Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadhiharga, MSc


x     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   xi
                      DAFTAR ISI

RINGKASAN                                                         iii
KATA PENGANTAR                                                    ix
DAFTAR ISI                                                        xi
DAFTAR TABEL                                                     xiii
DAFTAR DIAGRAM                                                    xv
DAFTAR GAMBAR                                                    xix

BAB I    PENDAHULUAN                                              1
         1.1. Latar Belakang                                      1
         1.2. Tujuan                                              4
         1.3. Metodologi                                          5
              1.3.1. Lokasi Penelitian                            5
              1.3.2. Pengumpulan data                             7
              1.3.3. Analisa data                                11
         1.4. Organisasi penulisan                               11

BAB II   PROFIL LOKASI PENELITIAN                                 13
         2.1. Kondisi Geografi                                    13
         2.2. Potensi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan            18
              2.2.1. Keadaan Sumber Daya Darat                    18
              2.2.2. Keadaan Sumber Daya Laut                     19
              2.2.3. Wilayah Pengelolaan                          22
              2.2.4. Teknologi Penangkapan                        24
              2.2.5. Program dan Kegiatan Dalam
                      Pengelolaan Sumber Daya Laut                25
              2.2.6. Sarana dan Prasarana Sosial
                      Ekonomi                                    27
         2.3. Kependudukan                                       32

BAB III COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA                              55
        3.1. Pelaksanaan COREMAP: Permasalahan dan
             Kendala                                             56
             3.1.1. Tingkat Kabupaten                            56

                                    KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT     xi
                     Pelaksanaan dan Permasalahan
                 3.1.2.
                     COREMAP di tingkat lokasi                            62
         3.2. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarkat
              Terhadap Kegiatan/Program COREMAP                           74
              3.2.1. Pemahaman Tentang COREMAP                            75
              3.2.2. Keterlibatan Masyarakat Dalam
                     Program dan Kegiatan COREMAP                         80
              3.2.3. Persepsi    Masyarakat   Tentang
                     Manfaat COREMAP                                      86
              3.2.4. Sumber      Informasi    Tentang
                     COREMAP                                              91

BAB IV PENDAPATAN MASYARAKAT: Perubahan dan
       Faktor Berpengaruh                                                 93
       4.1. Perubahan Kondisi Perekonomian di tingkat
             kabupaten                                                    94
       4.2. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga                             95
             4.2.1. Perubahan pendapatan dari semua
                    sumber pendapatan                                     96
             4.2.2. Perubahan Pendapatan rata-rata
                    rumah tangga nelayan                                 104
       4.3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
             perubahan pendapatan                                        115
             4.3.1. Struktural Faktor                                    115
             4.3.2. Internal Faktor                                      118

BAB V    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI                                      123
         5.1. Kesimpulan                                                 124
              5.1.2. Permasalahan dan kendala dalam
                     pengelolaan COREMAP                                 125
              5.1.2. Perubahan pendapatan masyarakat
                     dan faktor yang berpengaruh                         129
         5.2. Rekomendasi                                                132

DAFTAR PUSTAKA                                                           137



xii   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                      DAFTAR TABEL


Tabel 1.1.   Lokasi COREMAP Kabupaten Raja Ampat                      5
Tabel 2.1.   Kalender Musim Di Kawasan Waigeo Selatan
             dan Barat                                              15
Tabel 2.2.   Jumlah Penduduk, Luas Wilayah berdasarkan
             distrik di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2004
             dan 2006                                               33
Tabel 2.3.   Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
             dan Distrik Di Kabupaten Raja Ampat Tahun
             2004 dan 2006                                          35
Tabel 2.4.   Proporsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
             dan Kelompok Umur Di Ketiga Lokasi
             Penelitian, Tahun 2006 dan 2008                        36
Tabel 2.5.   Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok
             Umur di Lokasi Penelitian Menurut Kampung,
             Tahun 2006 dan 2008                                    37
Tabel 2.6.   Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat
             Pendidikan Menurut Distrik di Kabupaten Raja
             Ampat, Tahun 2004 dan 2006                             40
Tabel 2.7.   Distribusi penduduk berumur 6 tahun keatas
             berdasarkan pendidikan tertinggi dan kelompok
             umur di lokasi penelitian, Tahun 2006 dan 2008         42
Tabel 2.8.   Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut
             Kegiatan Ekonomi dan Jenis Kelamin tahun
             2006 dan 2008                                          45
Tabel 2.9.   Distribusi penduduk yang bekerja menurut
             Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2006 dan
             2008                                                   46


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   xiii
Tabel 2.10. Distribusi penduduk yang bekerja menurut
            Lapangan Pekerjaan tambahan Tahun 2006 dan
            2008                                                           48
Tabel 2.11. Rumah Tangga Berdasarkan Pemilikan Alat
            Produksi Perikanan, Kampung Friwen-
            Yenbeser dan Mutus, 2006                                       50
Tabel 4.1.    Statistik Pendapatan Penduduk di Tiga
              Kampung
              Lokasi COREMAP, Kabupaten Raja Ampat
              Tahun 2006 dan 2008 (Rupiah)                                 98
Tabel 4.2.    Gambaran harga beberapa kebutuhan pokok di
              Waigeo Selatan dan Waigeo Barat                             100
Tabel 4.3.    Gambaran Pendapatan Rumah Tangga Menurut
              Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga,
              Di Tiga Kampung Lokasi COREMAP,
              Kabupaten Raja Ampat, 2006                                  101
Tabel 4.4.    Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut
              Jumlah Pendapatan di Tiga Kampung Lokasi
              COREMAP Kabupaten Raja Ampat, 2006 dan
              2008                                                        105
Tabel 4.5.    Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di
              Tiga Kampung Lokasi COREMAP, Kabupaten
              Raja Ampat, 2006 dan 2008 (Rupiah)                          107
Tabel 4.6.    Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari
              Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, di Tiga
              Kampung Lokasi COREMAP Kabupaten Raja
              Ampat, 2006 dan 2008 (Rupiah)                               113




xiv    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                 DAFTAR DIAGRAM



Diagram 3.1.   Pengetahuan      Responden       tentang
               COREMAP di Lokasi COREMAP Yen
               Beser, Friwen dan Mutus, Kabupaten Raja
               Ampat, 2008                                        76
Diagram 3.2.   Pengetahun Responden Tentang Berbagai
               Kegiatan    COREMAP    di    Kampung
               Yenbeser, Friwen dan Mutus, Kabupaten
               Raja Ampat, tahun 2008                             78
Diagram 3.3.   Pengetahuan Responden Tentang Pokmas
               dan Keterlibatannya Dalam Kegiatan
               Pokmas di Kampung Yenbeser, Friwen dan
               Mutus, Kabupaten Raja Ampat, 2008                  81
Diagram 3.4.   Pengetahuan dan Keterlibatan Responden
               Dalam Berbagai Kegiatan Ekonomi
               COREMAP       di   Kampung      Lokasi
               COREMAP Kabupaten Raja Ampat, 2008                 84
Diagram 3.5.   Pengetahuan dan Keterlibatan Responden
               Dalam Kegiatan UEP di Kampung Friwen,
               Yenbeser dan Mutus, Kabupaten Raja
               Ampat, Tahun 2008                                  85
Diagram 3.6.   Persepsi masyarakat tentang manfaat
               berbagai kegiatan Ekonomi COREMAP di
               Kampung Friwen, Yenbeser dan Mutus,
               Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2008                   87
Diagram 3.7.   Persepsi masyarakat terhadap berbagai
               Ekonmomi CORENAP di Kampung Friwen,
               Yenbeser dan Mutus, Kabupaten Raja
               Ampat, Tahun 2008                                  88


                                     KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   xv
Diagram 3.8.     Distribusi Responden Menurut Pendapat
                 Tentang Keadaan Ekonomi Rumah Tangga
                 Sebelum     dan    Sesudah   COREMAP
                 dilaksanakan di Kampung Friwen, Yenbeser
                 dan Mutus, Kabupaten Raja Ampat, Tahun
                 2008                                                    89
Diagram 3.9.     Distribusi Responden Menurut Sumber
                 Informasi Tentang COREMAP di Kampung
                 Yenbeser, Friwen dan Mutus, Kabupaten
                 Raja Ampat, Tahun 2008                                   91
Diagram 4.1.     Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
                 Raja Ampat Tahun 2003 – 2006                             95
Diagram 4.2.     Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut
                 Besar Pendapatan, Di Tiga Kampung Lokasi
                 COREMAP,        Kabupaten Raja Ampat,
                 Tahun 2006 dan 2008 (Persen)                             97
Diagram 4.3.     Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah
                 Tangga dan Per-kapita Tahun 2006 – 2008,
                 Kabupaten Raja Ampat                                     99
Diagram 4.4.     Gambaran Pendapatan Rumah                      Tangga
                 Menurut Lapangan Pekerjaan                     Kepala
                 Rumah Tangga                                            102
Diagram 4.5.     Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut
                 Kelompok Pendapatan Tahun 2006 – 2008                   106
Diagram 4.6.     Perubahan Pendapatan Rumah Tangga
                 Nelayan Tahun 2006 – 2008 di beberapa
                 lokasi COREMAP, Kabupaten Raja Ampat                    108
Diagram 4.7.     Distribusi Pendapatan Rumah Tangga
                 Nelayan, Menurut Musim, Tahun 2006
                 (Persentase)                                            111




xvi   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Diagram 4.8.   Distribusi Pendapatan Rumah Tangga
               Nelayan, Menurut Musim, Tahun 2008
               (Persentase)                                     112
Diagram 4.9.   Perubahan Pendapatan Rumah Tangga
               Nelayan Tahun 2006 -2008 Menurut Musim
               (Rupiah)                                         114




                                   KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   xvii
xviii   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                  DAFTAR GAMBAR



Gambar 3.1. Billboard di Kampung Arborek                          63
Gambar 3.2. Pondok Informasi                                      64
Gambar 3.3. Pondok Informasi Meosmanggara                         65
Gambar 3.4. Pembuat Anyaman Topi                                  70
Gambar 3.5. Penerangan jalan dan pagar                            72




                                     KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   xix
                              BAB I
                      PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG


K       abupaten Raja Ampat merupakan kabupaten baru hasil
        pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan
        UU No. 26 Tahun 2002. Wilayah kabupaten ini secara
geografis berada pada koordinat 2o25’LU-4o25’LS & 130o-132o55’BT
dengan luas lebih dari empat juta hektar yang meliputi areal darat dan
laut. Kabupaten yang wilayahnya merupakan kepulauan - terkenal
sebagai Kepulauan Raja Ampat - ini memiliki lebih dari 600 pulau
dengan empat pulau besar yaitu Batanta, Salawati, Waigeo, dan
Misool.
Kepulauan Raja Ampat terletak di dekat jantung ‘segitiga karang’
(“coral triangle”), sebuah kawasan yang mencakup bagian Utara
Australia, Phlippina, Indonesia dan Papua Nugini yang memiliki
keragaman karang yang tertinggi di dunia. Kekayaan keragaman
hayati laut di Kepulauan Raja Ampat diindikasikan dari ditemukanya
lebih dari 1.074 spesies ikan karang, 699 jenis moluska (hewan
lunak) dan 537 jenis hewan karang (TNC dan WWF: 2002). Tidak
hanya jenis-jenis ikan, Kepulauan Raja Ampat juga kaya akan
keanekaragaman terumbu karang, hamparan padang lamun, hutan
mangrove, dan pantai tebing berbatu yang indah. Hamparan karang di
kepulauan Raja Ampat menyokong fauna karang terkaya di dunia,
tercatat 565 spesies karang seleractinian (Veron, 2002).
Selain memiliki keragaman hayati karang tertinggi di dunia, bagian
permukaan laut kawasan ini juga memiliki pemandangan yang sangat
indah, diantaranya tonjolan-tonjolan puncak batu kapur yang unik
membentuk pulau-pulau kecil yang kelihatan sangat indah, terutama
apabila dilihat dari udara. Di kawasan ini juga banyak dijumpai



                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   1
celukan pantai yang dikelilingi oleh pasir dan pohon palem serta
tepian ekosistem yang sangat unik.
Hamparan terumbu karang di wilayah perairan Kepulauan Raja
Ampat secara umum relatif baik dan sehat kondisinya. Di beberapa
lokasi masih dijumpai tutupan karang yang mencapai 70 persen,
namun secara umum di semua lokasi penutupan karang tergolong
moderate, sebesar 33 persen (TNC dan WWF, 2002). Studi yang
dilakukan oleh LIPI (2001) di Kepulauan Ayau dan Waigeo Barat
(kepulauan Batang Pele) menemukan presentase tutupan karang di
beberapa lokasi sekitar 40-50 persen. Akan tetapi masih dijumpai
juga di beberapa lokasi yang penutupan karangnya mencapai 70
persen. Kondisi karang yang masih relatif baik juga ditunjukkan oleh
studi yang dilakukan COREMAP-AMSAT, 2005 di beberapa lokasi
di distrik Waigeo Selatan. Di beberapa wilayah perairan, seperti di
sekitar Arborek, Yenbuba dan Yenbekwan penutupan karang masih
cukup baik sekitar 70 persen.
Hasil survei LIPI yang dilakukan tahun 2006 di beberapa titik di
sekitar perairan Waigeo Selatan menunjukkan rata-rata tutupan
karang sebesar 20.9 persen. Namur kondisi masing satsiun
pengamatan cukup bervariasi. Di beberapa lokasi dijumpai tutupan
karang yang masih mencapai 30 sampai 35 persen. Namur di
beberapa tempat lainnya tutupan karang hanya mencapai 7.8 persen.
Meskipun secara umum kondisi terumbu karang di Kabupaten Raja
Ampat masih relatif baik dan belum dimanfaatkan secara optimal,
tetapi di beberapa wilayah telah mengalami degradasi dengan tingkat
kerusakan yang bervariasi. Kerusakan karang di perairan Kabupaten
Raja Ampat umumnya disebabkan karena penggunaan bom dalam
menangkap ikan. Kerusakan yang cukup parah akibat penggunaan
bom terjadi pada terumbu karang hampir di semua lokasi survei
kecuali di perairan Pulau Gemin dan Yensawai. Penggunaan bom
untuk mencari ikan, hingga saat ini masih terus berlangsung.
Nelayan-nelayan yang menggunakan bom umumnya berasal dari luar
Kabupaten Raja Ampat dan biasanya pengguna bom berasal dari
Sorong. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan racun juga
terjadi. Di beberapa lokasi dijumpai karang yang mengalami

2    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
bleaching (pemutihan) akibat penggunaan Potasium Sianida (TNC
dan WWF, 2002; Atlas Potensi Sumber Daya Laut Kabupaten Raja
Ampat Tahun 2006).
Dalam upaya menanggapi masalah kerusakan terumbu karang di
Kabupaten Raja Ampat, wilayah ini dijadikan salah satu lokasi
COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program)
yang mendapat bantuan dana dari Bank Dunia. Tujuan COREMAP
pada fase II lebih ditekankan pada terciptanya pengelolaan ekosistem
terumbu karang secara berkelanjutan agar sumber daya laut ini dapat
direhabilitasi, diproteksi dan dikelola sehingga pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Indikator tercapainya tujuan COREMAP dapat dilihat dari aspek
biofisik dan sosial-ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan akan
tercapai peningkatan tutupan karang paling tidak 5 persen per tahun
sampai tercapai level yang sama dengan daerah yang telah dikelola
dengan baik atau ‘pristine area’ (daerah terumbu karang yang masih
asli/belum dimanfaatkan). Indikator untuk keberhasilan COREMAP
dari aspek sosial-ekonomi adalah: (1) pendapatan yang diterima dari,
dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan
ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya naik
sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009); dan (2) paling
sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (beneficiary) di kabupaten
program merasakan dampak positif COREMAP terhadap tingkat
kejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank, Project
Appraisal Document, 2004 Appendix 3, p. 39).
Lokasi COREMAP fase II di Kabupaten Raja Ampat pada awalnya
difokuskan di dua distrik yaitu Distrik Waigeo Selatan dan Waigeo
Barat. Lokasi COREMAP di Waigeo Selatan meliputi 11 kampung
dan di Kecamatan Waigeo Barat terdiri dari 6 kampung. Pada tahun
2007 Distrik Waigeo Selatan dimekarkan menjadi dua, yaitu Distrik
Mansfar dan Waigeo Selatan. Sementara itu Distrik Waigeo Barat
juga dimekarkan menjadi dua, yaitu Distrik Waigeo Barat dan Distrik
Selat Sagawi. Jumlah keseluruhan desa yang menjadi lokasi
COREMAP adalah 21 kampung.


                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   3
Implementasi COREMAP di Kabupaten ini telah mulai dilaksanakan
dari tahun 2005/6. Selama kurang lebih tiga tahun berbagai program
dan kegiatan telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten maupun di
tingkat lokasi (kampung). Berbagai program dan kegiatan tersebut,
utamanya untuk mengurangi kegiatan pemanfaatan sumber daya laut
yang berakibat pada kerusakan terumbu karang dan sekaligus dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memantau seberapa jauh program dan kegiatan yang
dilaksanakan COREMAP berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan juga dapat mengurangi kerusakan terumbu karang
diperlukan kajian Benefit Monitoring Evaluation (BME) sosial
ekonomi dan BME ekologi. BME sosial – ekonomi dilakukan pada
pertengahan dan akhir program dan BME ekologi untuk memantau
kesehatan karang dilaksanakan setiap tahun.

1.2. TUJUAN
Tujuan umum dari kajian ini adalah untuk mengetahui tentang
pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai
kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan.
Tingkat pendapatan digunakan untuk memantau dampak program
COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tujuan khusus dari kajian ini adalah :
    1. Untuk mengindentifikasi permasalahan dan kendala dalam
       pelaksanaan COREMAP di tingkat kabupaten dan di tingkat
       lokasi, yaitu kampung – kampung dimana COREMAP
       diimplementasikan.
    2. Untuk mengkaji pemahaman masyarakat tentang COREMAP
       di daerah kajian.
    3. Untuk menggambarkan ada tidaknya perubahan tingkat
       pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan yang didapat
       dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang.




4     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
1.3. METODOLOGI
1.3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi COREMAP fase II di Kabupaten Raja Ampat pada awalnya
difokuskan di dua distrik yaitu Distrik Waigeo Selatan dan Distrik
Waigeo Barat yang meliputi 17 kampung. Setelah terjadi pemekaran
distrik pada tahun 2007, lokasi COREMAP terdapat di empat distrik,
yaitu Distrik Waigeo Selatan, Distrik Mansfar, Distrik Waigeo Barat
dan Distrik Selat Sagamin. Daftar kampung yang menjadi lokasi
COREMAP dapat dilihat dalam tabel berikut:

  Tabel 1.1. Lokasi COREMAP Kabupaten Raja Ampat
   No                          Kecamatan/ Desa
                         Distrik Waigeo Selatan
   1.    Saonek
   2.    Friwen
   3.    Yenbeser
   4.    Sarpokren
                             Distrik Mansfar
   5.    Kapisawar
   6.    Sawingrai
   7.    Arborek
   8.    Yenbuba
   9.    Yenbekwan
   10.   Purkupa dan Dusun Sawandarek
   11.   YenWaupnur
                          Distrik Waigeo Barat
   12    Meos Manggara
   13    Mutus
   14    Bianci
   15    Manyaifun
   16    Selpele
   17    Waislip
   18    Saukabu
   19    Pam
                          Distrik Selat Sagawin
   20    Arifi
   21    Yensawai
 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat, 2008.

                                           KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   5
BME sosial – ekonomi utamanya bertujuan untuk memantau adanya
perubahan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dari
peningkatan pendapatan masyarakat yang didapat dari kegiatan
ekonomi berbasis terumbu karang. Gambaran tentang perubahan
tingkat pendapatan tersebut diperoleh dari perbandingan antara
kondisi tingkat pendapatan masyarakat pada awal program (hasil
baseline studi yang telah dilakukan pada tahun 2006) dan tingkat
pendapatan masyarakat dari hasil BME sosial – ekonomi yang
dilakukan pada tahun 2008. Oleh karena itu, sampel survei BME
disesuaikan dengan sampel baseline studi yang telah dilakukan pada
tahun 2008.
Mengingat banyaknya lokasi COREMAP di Kabupaten Raja Ampat,
pada saat melakukan baseline studi (2006) dipilih tiga kampung
sebagai sampel lokasi kajian. Pemilihan kampung sebagai sampel
penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan
beberapa faktor, diantaranya: kondisi dan potensi terumbu karang
yang ada di masing-masing lokasi, ketergantungan masyarakat
terhadap terumbu karang dan sumber daya laut serta keterwakilan
kondisi social - ekonomi masyarakat. Ketiga kampung lokasi kajian
tersebut adalah: Friwen dan Yenbeser di Distrik Waigeo Selatan dan
Kampung Mutus di Distrik Waigeo Barat. BME sosial- ekonomi yang
dilakukan pada tahun 2008 mengambil sampel kampung yang sama
dengan baseline studi.
Meskipun BME sosial – ekonomi difokuskan di tiga kampung,
pengumpulan data kualitatif melalui wawancara terbuka, kelompok
diskusi terfokus dan observasi tidak hanya dilakukan di tiga kampung
tersebut. Untuk melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lokasi
COREMAP II secara umum dan pelaksanaan COREMAP di tingkat
lokasi, dilakukan juga pengumpulan data kualitatif di lokasi lainnya
seperti di Kampung Meosmanggara.




6    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
1.3.2. Pengumpulan data
1. Data primer
Studi ini menggunakan dua pendekatan dalam mengumpulkan data
yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif
dilakukan dengan melakukan survei/sensus. Data kualitatif
dikumpulkan dengan metode wawancara terbuka, diskusi kelompok
terfokus (FGD) dan pengamatan lapangan (observasi).

•   Data kuantitatif
Jumlah rumah tangga di Mutus, Yenbeser dan Friwen relatif kecil
(sekitar 181 rumah tangga). Oleh karena itu dalam pengumpulan data
kuantitatif pada baseline studi tahun 2006 dilakukan sensus terhadap
seluruh rumah tangga yang ada di ke tiga kampung tersebut. Sampai
selesai pelaksanaan sensus, jumlah rumah tangga yang berhasil
disensus sebesar 172. Terdapat sekitar 19 rumah tangga yang tidak
berada ditempat pada saat sensus dilakukan karena bepergian ke luar
kampung dengan berbagai keperluan. Di Kampung Friwen tidak
dapat diwawancarai enam rumah tangga, di Kampung Yenbeser 10
rumah tangga dan dan di Kampung Mutus tiga rumah tangga.
Pada tahun 2008 sensus untuk mengumpulkan data kuantitatif BME
berhasil mewawancarai sekitar sekitar 183 rumah tangga. Sebanyak
13 rumah tangga tidak dapat diwawancarai karena tidak berada di
tempat pada saat sensus dilakukan (11 rumah tangga) dan karena
terlalu tua dan tidak ada anggota rumah tangganya (dua rumah
tangga).
Data yang dikumpulkan melalui kuesioner meliputi data yang
berkaitan dengan karakteristik demografi anggota rumah tangga dan
keadaan ekonomi rumah tangga. Data mengenai karakteristik
demografi anggota rumah tangga antara lain jumlah, umur, jenis
kelamin, pendidikan dan pekerjaan anggota rumah tangga. Sementara
data tentang kondisi ekonomi rumah tangga meliputi data pendapatan,
tabungan dan data mengenai kepemilikan aset rumah tangga seperti
alat produksi perikanan dan perumahan.


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   7
Khusus mengenai data berkaitan dengan pendapatan nelayan yang
pada umumnya sangat tergantung pada keadaan iklim, sebaiknya
pengambilan data dilakukan pada saat musim angin tenang (musim
panen), pada saat musim angin kencang (musim paceklik) dan musim
pancaroba. Mempertimbangkan kendala waktu dan biaya, maka
pengambilan data dilakukan pada salah satu musim saja. Dengan
demikian survei yang dilakukan menggambarkan kondisi kehidupan
sosial-ekonomi penduduk pada saat dilaksanakannya survei. Hal ini
sesuai dengan sifat survei yang memberikan gambaran secara ‘spot’.
Dalam usaha mendapatkan gambaran mengenai pendapatan dan
produksi menurut menurut musim, penelitian ini menggunakan teknik
‘restropeksi’, yaitu dengan menanyakan berbagai informasi tersebut
menurut musim: musim gelombang lemah, musim pancaroba dan
musim gelombang kuat. Dengan menggunakan teknik ini, maka
didapatkan data dan informasi mengenai pendapatan dan produksi
ikan secara tidak langsung menurut musim.
Dalam pengumpulan data kuantitatif, peneliti dibantu oleh beberapa
orang pewawancara yang direkrut dari penduduk lokal. Di Kampung
Friwen direkrut tiga orang pewawancara, di Kampung Yenbeser tujuh
orang dan di Kampung Mutus sebanyak sembilan orang. Perekrutan
pewawancara dilakukan dengan bantuan tokoh masyarakat setempat
dan fasilitator yang ada di lokasi penelitian. Sebagian besar
pewawancara adalah nelayan, selebihnya adalah motivator desa yang
dilatih untuk keberlangsungan kegiatan COREMAP di kampung
mereka.
Sebelum pelaksanaan survei, dilakukan pelatihan untuk para
pewawancara. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman kepada pewawancara tentang maksud dan tujuan
pengambilan data, tata cara berkunjung ke responden dan cara-cara
menanyakan dan mengisi kuesioner.
Pemeriksaaan hasil wawancara dilakukan oleh tim peneliti dengan
cara diskusi dan menanyakan langsung kepada pewawancara
berkaitan dengan kelengkapan isi kuesioner, konsistensi jawaban dan
kejelasan tulisan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kuesioner, juga


8    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
dilakukan diskusi tentang permasalahan- permasalahan sosial-
ekonomi masyarakat yang muncul berkaitan dengan topik penelitian.

•   Data kualitatif
Data kualitatif yang dikumpulkan dalam kajian BME sosial –
ekonomi diantaranya adalah berbagai informasi berkaitan dengan
pengelolaan dan kegiatan COREMAP di tingkat kabupaten dan
lokasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan
masyarakat dikaitkan dengan indikator keberhasilan COREMAP.
Pengelolaan dan kegiatan COREMAP yang ada di tingkat kabupaten
meliputi pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-
masing komponen, yaitu penyadaran masyarakat (public awareness),
pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) dan pengawasan
(MCS/monitoring controlling and surveilence). Sementara itu
informasi berkaitan dengan pengelolaan dan kegiatan COREMAP di
tingkat lokasi diantaranya adalah pembentukan dan kinerja LPSTK,
POKMAS, dan PokWasMas, kegiatan UEP (usaha ekonomi
produktif) dan kegiatan masing-masing Pokmas. Selain itu di tingkat
lokasi juga digali informasi berkaitan dengan kinerja SETO (senior
training officer), CF (Co Fasilitator) dan Motivator yang ada di
masing-masing kampung lokasi COREMAP.
Pengumpulan data kualitatif dilakukan sendiri oleh peneliti dengan
melakukan wawancara terbuka dan diskusi kelompok terfokus (FGD).
Wawancara terbuka dilakukan terhadap berbagai informan kunci yang
ada di tingkat kabupaten dan di lokasi. Di tingkat kabupaten informan
yang di wawancarai diantaranya adalah pengelola COREMAP di
tingkat kabupaten yaitu Pemegang Komitmen, penanggung jawab dan
konsultan masing-masing komponen (PA, PBM dan MCS) dan SETO
serta CF. Informan di tingkat lokasi diantaranya adalah: SETO, CF,
motivator, nelayan baik pria maupun wanita, pedagang pengumpul,
pemuka masyarakat seperti perangkat desa, guru, dan tokoh
masyarakat lainnya.




                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   9
Instrumen penelitian
Dengan menggunakan metode penelitian tersebut di atas, kajian ini
dibekali dengan 2 paket instrumen, yaitu daftar pertanyaan/ kuesioner
dan pedoman wawancara. Daftar pertanyaan terdiri dari daftar
pertanyaa untuk rumah tangga dan individu.

- Daftar pertanyaan
Daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daftar
Pertanyaan Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial -
Ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis daftar
pertanyaan, yaitu Daftar Pertanyaan Rumah Tangga dan Daftar
Pertanyaan Individu/ Perorangan. Dalam Daftar Pertanyaan Rumah
Tangga terdiri 6 bagian, yaitu : (1). Pengenalan Tempat; (2)
Keterangan Rumah Tangga; (3). Keterangan Pencacahan; (4).
Keterangan Anggota Rumah Tangga; (5). Ekonomi Rumah Tangga;
dan (6). Pemilikan Aset Rumah Tangga. Sementara Daftar Pertanyaan
Individu terdiri dari dua bagian, yaitu : (1). Pengetahuan dan
Partisipasi Responden dalam COREMAP; dan (2). Manfaat
COREMAP untuk Kehidupan Ekonomi.

- Pedoman wawancara terbuka
Dalam penelitian ini wawancara terbuka dilakukan dengan para
stakeholders dalam pengelolaan dan kegiatan COREMAP di tingkat
kabupaten dan lokasi. Selain itu wawancara terbuka juga dilakukan
terhadap stakeholders dalam kegiatan kenelayanan. Dalam
wawancara terbuka, pedoman diperlukan agar wawancara lebih
terarah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian.
Pedoman in berupa daftar dari poin-poin penting yang diteliti. Poin-
poin tersebut oleh para peneliti dikembangkan dan dilakukan cek dan
recek di lapangan. Peneliti berhenti melakukannya apabila telah
mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mendalam dan solid
dari informan-informan kunci dan narasumber yang mewakili
stakeholders dalam masyarakat nelayan.




10    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait, seperti Kantor
Statistik Kabupaten, Data Monografi Desa, Dinas Perikanan dan
Kelautan dan data dari berbagai sumber lainnya.

1.3.3. Analisa data
Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisa secara kuantitatif
dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat hubungan antara
variabel-variabel yang diteliti. Deskripsi data kuantitatif ini didukung
dan dikombinasikan dengan pengolahan field note dari hasil
wawancara terbuka dan kelompok diskusi terfokus dan observasi
lapangan serta bahan pustaka lain. Selain itu, dilakukan juga analisa
situasi dengan pendekatan kontekstual untuk menerangkan kejadian
di lapangan. Analisa ini penting untuk mendapatkan gambaran
mengenai kondisi sumber daya laut, khususnya terumbu dan
pemanfaatannya serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan
penduduk.

1.4. ORGANISASI PENULISAN
Laporan ini diawali dengan pendahuluan yang isinya mencakup
justifikasi permasalahan mengapa melakukan penelitian, tujuan dan
bagaimana penelitian ini dilakukan. Selanjutnya untuk memperoleh
gambaran daerah penelitian dipaparkan pada BAB II tentang keadaan
geografis, potensi sumberdaya baik alam dan sumberdaya manusia
atau     kependudukan.    Adapun     program    COREMAP        dan
implementasinya dijelaskan pada BAB III. Uraian pada bab ini
mencakup program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama
COREMAP berjalan kurang lebih dua tahun. Selain itu dalam bab ini
juga akan dibahas tentang pengelolaan COREMAP dan kendala yang
dihadapi pada tataran kabupaten dan pada tingkat desa. Pada Bab IV
diuraikan tentang pendapatan masyarakat dan perubahannya untuk
melihat indikator keberhasilan COREMAP dari aspek sosial-
ekonomi. Uraian tentang perubahan pendapatan didasarkan atas hasil
baseline sosial ekonomi yang dilakukan pada tahun 2005

                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   11
dibandingkan dengan hasil BME sosial-ekonomi yang dilaksanakan
tahun 2007. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang faktor internal
dan faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan. Laporan ini
ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diangkat
berdasarkan isu-isu dan temuan pokok dalam kajian.




12   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                              BAB II
             PROFIL LOKASI PENELITIAN



2.1. KONDISI GEOGRAFI


K       abupaten Raja Ampat yang terbentuk berdasarkan UU No.
        26 Tahun 2002, merupakan pemekaran dari Kabupaten
        Sorong dengan pusat pemerintahan berada di Waisai, Distrik
Waigeo Selatan yang terletak sekitar 36 mil dari Kota Sorong.
Kabupaten ini terbagi menjadi 13 distrik yaitu: Distrik Kepulauan
Ayau, Waigeo Utara, Waigeo Selatan, Waigeo Barat, Waigeo Timur,
Salawati Utara, Mios Mansar, Misool Timur, Misool Utara, Misool
Selatan, Kofiau, Selat Sagawin dan Teluk Mayalibit.
Letak Kabupaten Kabupaten Raja Ampat berada di ujung paling
barat dari wilayah Provinsi Papua Barat. Secara geografis Kabupaten
Raja Ampat berada pada koordinat 2025’LU-40 25’LS &1300 &1320-
1320 55’BT. Wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat terletak di
antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh
karena itu kondisi fisik dan kimia seperti massa air, arus, pasang surut
dan kesuburan perairan sangat dipengaruhi oleh kedua samudra ini.
Selain itu kondisi perairan juga dipengaruhi oleh musim, karena
perubahan musim barat ke timur atau sebaliknya akan menyebabkan
perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas dan
gelombang dari perairan tersebut. Secara umum suhu permukaan
perairan Raja Ampat relatif hangat yaitu antara 28,50C- 31,80C
dengan rata-rata 29,80C dan dengan variasi tahunan yang cukup kecil.
Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Raja Ampat memiliki sekitar
610 pulau kecil dan besar, terumbu karang, dengan panjang garis
pantai sekitar 753 km dan luas wilayah 4,6 juta ha. Kepulauan Raja
Ampat dikenal memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi
dengan ditemukannya 1104 jenis ikan, 699 jenis moluska (hewan
lunak) dan 537 jenis hewan karang. Selain biota laut, Kabupaten Raja

                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   13
Ampat juga kaya akan keanekaragaman terumbu karang, hamparan
padang lamun, hutan magrove dan pantai tebing yang berbatu indah.
Dilihat dari karakteristiknya, pantai di Kabupaten Raja Ampat terdiri
dari pantai berpasir, pantai bertebing, pantai berlumpur dan pantai
kerikil pasiran. Pantai berpasir ditemukan di kampung-kampung
antara lain Saonek, Waisai, Urbinasopen, Kapadiri, Selpele, Mutus
dan Arborek di Pulau Waigeo serta Waigama, Atkari, Tomolol dan
Lilinta di Pulau Misool. Pantai bertebing sebagian besar ditemukan
di Pulau Waigeo dan sekitarnya memanjang dari teluk Kabui, Teluk
Mayalibit, daerah antara Urbinasopen hingga Selpele. Juga dominan
mengelilingi P. Batanta, P. Batangpele, P. Kawe, P. Gag, P. Mansuar,
P. Misool bagian selatan. Pantai berlumpur antara lain ditemukan di
Kalitoko di Teluk Mayalibit, Kabare di Pulau Waigeo, dan pantai
antara Waigama hingga Atkari di Pulau Misool. Di pantai seperti ini
yang dominan adalah proses pengendapan dan hutan mangrove.
Sedangkan pantai kerikil ditemukan di Yensawai, Arefi, dan Wailebet
di Pulau Batanta, dan Kalyam di Pulau Salawati.
Secara umum di wilayah Kabupaten Raja Ampat dikenal beberapa
musim, antara lain musim selatan, musim utara, musim barat dan
musim timur. Namun yang paling mempengaruhi kegiatan
masyarakat di kawasan Waigeo Selatan dan Waigeo Barat yang
menjadi lokasi COREMAP adalah musim selatan yang dikenal juga
dikenal sebagai musim gelombang kuat dan musim barat atau musim
gelombang tenang. Tabel 2.1 memperlihatkan pembagian musim
dalam satu tahun yang dikenal oleh masyarakat nelayan di Kawasan
Waigeo Selatan dan Waigeo Barat. Dari hasil wawancara terbuka
dengan beberapa nelayan di kedua kawasan ini, diperoleh informasi
bahwa nelayan mempunyai pemahaman yang beragam mengenai
pembagian musim tersebut. Namun secara umum dapat dikatakan
musim gelombang kuat terjadi antara pertengahan Juni sampai
pertengahan Oktober. Pada musim ini terjadi gelombang laut yang
sangat tinggi, sebagian besar nelayan, khususnya mereka yang
mempunyai armada tangkap terbatas tidak dapat melaut. Oleh karena
itu hasil tangkapan nelayan pada musim ini sangat sedikit. Sedangkan
musim gelombang tenang atau musim barat dimulai sekitar


14     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
pertengahan November sampai pertengahan Maret. Berhubung
kondisi laut yang relatif tenang, maka hasil tangkapan nelayan pada
musim ini juga jauh lebih banyak dibanding dengan hasil tangkap
pada musim lain. Selain kedua musim tersebut, masyarakat nelayan di
Kawasan Waigeo Selatan dan Waigeo Barat juga mengenal musim
pancaroba, yaitu masa peralihan antara musim selatan dan musim
barat. Pada musim ini menurut beberapa nelayan yang diwawancarai,
kondisi laut tidak dapat dipastikan, adakalanya tenang namun tiba-
tiba dapat berubah menjadi bergolak. Hal ini tentu saja juga akan
mempengaruhi hasil perolehan nelayan.

Tabel 2.1. Kalender Musim Di Kawasan Waigeo Selatan dan
           Barat
          Bulan
                  1   2   3   4   5   6     7    8    9    10    11    12
  Musim
 Gelombang
 Kuat
 Pancaroba
 Gelombang
 Lemah
Sumber: Wawancara dengan kelompok nelayan, informan kunci

Selain mempengaruhi hasil tangkap nelayan, kondisi musim juga
sangat mempengaruhi aksesibilitas penduduk dari dan ke luar wilayah
Kabupaten Raja Ampat maupun antar pulau di wilayah kabupaten ini.
Dalam kondisi yang relatif tenang, dari Waisai, pusat pemerintahan
Kabupaten Raja Ampat ke Sorong dapat ditempuh sekitar dua jam
perjalanan dengan menggunakan speedboat berkekuatan mesin
sekitar 120 PK atau sekitar lima sampai dengan tujuh jam bila
menggunakan kapal perintis. Namun dalam kondisi gelombang besar,
hanya kapal besar yang dapat menyebrang. Kondisi serupa juga
terjadi dalam hubungan antar pulau-pulau di wilayah kabupaten ini.
Sebagai contoh, dalam kondisi gelombang tenang, jarak Saonek,
ibukota Distrik Waigeo Selatan dengan Kampung Mutus di Waigeo


                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   15
Barat dapat ditempuh dalam waktu 2,5 - 3 jam dengan menggunakan
perahu bermesin 40 PK atau sekitar 6 jam dengan menggunakan
katingting (perahu semang) bermesin 5-6,5 PK. Namun pada waktu
musim gelombang kuat hampir tidak ada masyarakat yang mau
menempuh perjalanan tersebut.
Kondisi yang dipaparkan di atas adalah keadaan tahun 2006. Dalam
waktu hanya setahun kemudian, paling tidak transportasi Sorong-
Waisai menjadi jauh lebih lancar. Dalam seminggu tersedia tiga kali
trip angkutan reguler yang melayani masyarakat umum dari Sorong
ke Waisai maupun sebaliknya. Dalam sekali angkut moda angkutan
ini bisa memuat penumpang sekitar tiga puluh orang. Ketersediaan
moda angkutan laut bertambah lagi dengan dioperasikannya kapal
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang secara khusus
melayani para pegawai Pemda pada hari Jumat dari Waisai dan
kembali dari Sorong pada Minggu sore. Pada waktu penelitian
COREMAP ini dilakukan untuk pertama kali tahun 2006, Pulau
Saonek masih merupakan pusat perekonomian masyarakat di
Kawasan Waigeo Selatan dan sebagian wilayah Waigeo Barat, namun
kunjungan kedua pada awal tahun 2008, posisi Saonek sepenuhnya
sudah diambil alih oleh Waisai sebagai pusat perekonomian
masyarakat Raja Ampat. Waigeo Timur
Kondisi wilayah Kampung Friwen, Yenbeser dan Kampung Mutus
yang menjadi lokasi utama penelitian ini tidak jauh berbeda dengan
kondisi kampung lain di kawasan Waigeo Selatan dan Waigeo Barat.
Kampung Friwen terletak di satu pulau dengan luas sekitar 18,54 ha.
Secara administratif, Kampung Friwen berbatasan dengan Kampung
Saporkren di sebelah utara, Kampung Yenwaupnor di sebelah selatan,
Kampung Yenbeser di sebelah barat, dan Pulau/Kampung Saonek di
sebelah timur. Kampung ini bisa ditempuh sekitar 15 menit dari
Kampung Saonek dengan menggunakan perahu bermesin 40 PK atau
sekitar 45 menit dengan menggunakan katingting. Jarak ini juga biasa
ditempuh penduduk setempat dengan menggunakan perahu dayung
yang membutuhkan waktu sekitar 75 menit. Sedangkan Waisai,
Ibukota Kabupaten Raja Ampat dapat ditempuh sekitar 1 jam dengan



16    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
menggunakan perahu bermesin 40 PK dan sekitar 1 ½ jam dengan
menggunakan katingting.
Di antara sebelas kampung yang termasuk dalam Distrik Waigeo
Selatan, Kampung Friwen merupakan salah satu kampung yang
didiami oleh suku asli Kepulauan Raja Ampat, yaitu suku Maya, yang
berpusat di kawasan Teluk Kabui. Penduduk Kampung Friwen
umumnya adalah keturunan marga Wawiyai. Menurut seorang tokoh
masyarakat di kampung ini, hampir semua keluarga yang tinggal di
kampung ini masih mempunyai ikatan kekerabatan.
Kampung Yenbeser terletak di pesisir timur Pulau Gam. Dilihat dari
topografinya sebagian wilayah kampung ini merupakan daerah yang
berbukit dan bergunung. Secara administratif kampung ini berbatasan
dengan Kampung Wawiyai di sebelah utara, Kampung Friwen di
sebelah selatan, Kampung Saporkren di sebelah timur dan Kampung
Yenwaupnor di sebelah barat. Kampung Yenbeser dapat ditempuh
sekitar 30 menit dari Saonek, Ibu Kota Distrik Waigeo Selatan
dengan menggunakan perahu bermesin 40 PK atau sekitar 1 jam
dengan katingting.
Dilihat dari sejarahnya, Kampung Yenbeser merupakan salah satu
kampung yang tertua dari semua kampung yang didiami oleh suku
Biak Raja Ampat di pesisir timur pulau gam. Menurut kepercayaan
penduduk setempat, kata Yenbeser berasal dari dua suku kata, yaitu
yen yang berarti pasir dan beser yang adalah nama salah satu suku
biak. Dengan demikian Yenbesar diartikan sebagai tempat/pasir
pertama didiami oleh suku Beser. Suku ini kemudian berpencar ke
kampung kampung lainnya diwilayah Waigeo Selatan dan Waigeo
Barat seperti Arborek dan Mutus. Marga dari masyarakat Kampung
Yenbeser, antara lain: Dimara, Mambrasar, Wawiyai, Burdam,
Kolomsusu, Mambraku, Rumbiak, Mayor, Mayor Amber, Wabiser,
dan Mahuse.
Kampung Mutus terletak di satu pulau tersendiri dengan luas wilayah
sekitar 18 ha dan secara administratif termasuk wilayah Waigeo
Barat. Menurut seorang tokoh masyarakat di Kampung Mutus,
kampung ini pertama kali di tempati oleh marga Mayor yang berasal


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   17
dari Biak sekitar tahun 1952. Kampung Mutus dapat ditempuh sekitar
tiga jam dari Kota Sorong dengan menggunakan speedboat bermesin
120 PK dan/ atau sekitar lima-enam jam dengan menggunakan perahu
bermesin 40 PK. Dibanding dengan dua kampung lain yang menjadi
lokasi penelitian ini, aksesibilitas dari dan ke Kampung Mutus lebih
terbatas. Hal ini karena wilayah ini tidak dilalui oleh jalur kapal
regular seperti kapal perintis. Sedangkan untuk mengunjungi Saonek,
yang dilalui kapal perintis setiap dua minggu sekali, dibutuhkan
waktu sekitar 6 jam dengan menggunakan perahu yang umumnya
digunakan penduduk setempat yaitu katingting. Itupun hanya dapat
ditempuh pada waktu musim gelombang yang relatif tenang. Menurut
penduduk setempat, pada waktu musim gelombang besar, kampung
ini relatif terisolir.

2.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGELOLAAN
2.2.1. Keadaan Sumber Daya Darat
Selain sumber daya laut, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki
potensi sumber daya darat khususnya sektor pertanian yang cukup
menjanjikan. Bahkan dibeberapa distrik seperti Kofiau, Samate,
Waigeo Utara dikenal sebagai wilayah yang sebagian besar
penduduknya bergantung pada hasil pertanian. Namun pengolahan
lahan pertanian di wilayah ini masih dilakukan dengan cara
tradisional, meskipun petani dibeberapa wilayah sudah mengenal
pupuk dan pestisida. Rendahnya pengetahuan penduduk di bidang
pertanian menyebabkan hampir tidak ada penduduk yang dapat
mengolah lahannya secara modern, termasuk mereka yang
menempatkan bertani sebagai mata pencaharian utama. Beberapa
tahun belakangan ini, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berusaha
meningkatkan potensi sumber daya darat diwilayah ini dengan
memperkenalkan berbagai macam jenis tanaman dan meningkatkan
kegiatan penyuluhan. Hal ini dilakukan selain untuk mengurangi
ketergantungan terhadap sumber daya laut, juga untuk meningkatkan
penghasilan masyarakat khususnya pada musim gelombang kuat.




18    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Hasil sumber daya darat yang utama di ketiga lokasi penelitian adalah
kelapa yang kemudian diolah menjadi kopra atau minyak goreng.
Meskipun pertanian mereka dilakukan hampir tanpa perawatan,
penduduk di kampung Friwen bisa memproduksi kopra sebanyak
100-150 kg seminggu. Kopra-kopra tersebut biasanya dijual ke
pedagang pengumpul di Kampung Saonek dan Yenbeser yang
kemudian menjualnya ke perusahaan minyak goreng (P.T. Bimoli) di
Bitung, Sulawesi Utara.
Selain tanaman berkebunan, penduduk di Kampung Yenbeser juga
mengembangkan tanaman pangan seperti kasbi (ubi kayu), betatas
(ubi jalar), keladi, pisang, cabai dan sayur-sayuran. Hasil pertanian ini
selain digunakan untuk konsumsi sendiri juga dijual di pasar yang
terdapat di Saonek dan di Waisai. Meskipun hanya untuk dikonsumsi
sendiri, beberapa penduduk di Kampung Friwen dan Kampung Mutus
juga menanam tanaman pangan tersebut. Kegiatan pertanian di ketiga
lokasi penelitian biasanya dikerjakan oleh wanita dan anak-anak.

2.2.2. Keadaan Sumber Daya Laut
Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Raja Ampat sangat kaya akan
Sumber Daya Laut (SDL) seperti ekosistem terumbu karang, ikan dan
biota laut lainnya, lamun dan manggrove. Kepulauan Raja Ampat
memiliki terumbu karang yang sangat indah dan sangat kaya akan
berbagai jenis ikan dan moluska. Berdasarkan hasil penelitian tercatat
537 jenis karang keras (CI, TNC-WWF), 9 diantaranya adalah jenis
baru dan 13 jenis endemik. Jumlah ini merupakan 75 % karang dunia.
Berdasarkan indeks kondisi karang, 60 % kondisi karang di
Kepulauan Raja Ampat dalam kondisi baik dan sangat baik.
Ekosistem terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat terbentang di
paparan dangkal di hampir semua pulau-pulau, namun yang terbesar
terdapat di distrik Waigeo Barat, Waigeo Selatan, Ayau, Samate dan
Misool Timur Selatan. Tipe terumbu karang yang terdapat di
Kepulauan Raja Ampat umumnya berupa karang tepi (fringe reef),
dengan kemiringan yang cukup curam. Selain itu terdapat juga tipe
terumbu karang cincin (atol) dan terumbu penghalang (barrier reef).



                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   19
Selain kaya akan terumbu karang, di Kabupaten Raja Ampat juga
dikenal sebagai kawasan yang memiliki jenis ikan karang tertinggi di
dunia. Menurut pendataan TNC-WWF, di wilayah ini tercatat sekitar
899 jenis ikan karang sehingga Raja Ampat diketahui mempunyai
1104 jenis ikan yang terdiri dari 91 famili. Diperkirakan jenis ikan di
kawasan Raja Ampat dapat mencapai 1346 jenis. Selain itu
dikawasan ini juga ditemukan 699 jenis hewan lunak (jenis moluska)
yang terdiri atas 530 siput-siputan (gatropoda), 159 kerang-kerangan
(bivalva), 2 Scaphoda, 5 cumi-cumian (cephalopoda), dan 3 Chiton.
Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga yang memiliki
rhizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam di dalam laut.
Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut,
khususnya di wilayah perairan yang jernih dan dangkal (berkisar
antara 2-12 meter) serta memiliki sirkulasi yang baik. Padang lamun
tersebar hampir di seluruh kepulauan Raja Ampat, khususnya di
sekitar Waigeo, Kofiau, Batanta, Ayau dan Gam. Padang lamun yang
terdapat di wilayah ini umumnya homogen dan berdasarkan ciri-ciri
umum lokasi, tutupan dan tipe substratnya dapat digolongkan sebagai
padang lamun yang berasosiasi dengan terumbu karang. Kepadatan
lamun relatif tinggi dapat ditemukan di Pulau Waigeo khususnya
sekitar Pulau Boni dengan tutupan rata-rata 65 %. Secara umum,
kondisi ekosistem padang lamun di Distrik Waigeo Barat dan Selatan
prosentase tutupannya tergolong baik (dengan tutupan sekitar 50-
75%) dan sangat baik (dengan tutupan lebih dari 75%). Kondisi
padang lamun yang masih baik akan sangat mendukung bagi
kehidupan berbagai biota dengan membentuk rantai makanan yang
kompleks.
Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai tropis yang
didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan
berkembang di daerah pasang surut yang berlumpur. Luas hutan
magrove di Kabupaten Raja Ampat sekitar 27.180 ha dengan kondisi
yang masih baik. Hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya 25 jenis
mangrove dan 27 jenis tumbuhan yang berasosiasi dengan mangrove.
Sedangkan kerapatan pohon mangrove di Raja Ampat dapat mencapai
2350 batang/ha. Hutan magrove yang cukup luas antara lain terdapat


20     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
di pantai Waigeo Barat, Waigeo Selatan, Teluk Mayalibit pantai
Batanta, pantai timur Salawati, pantai utara dan pantai timur Pulau
Misool. Pulau Salawati merupakan pulau yang memiliki sebaran
magrove terbesar, kemudian diikuti oleh Pulau Waigeo, Misool dan
Batanta.
Di balik kekayaan dan keindahan alamnya, di beberapa wilayah di
Kabupaten Raja Ampat telah mengalami abrasi, erosi dan
sedimentasi. Abrasi dapat terlihat di pulau-pulau kecil antara lain di
sekitar P. Arborek, P. Ayau yang terhantam gelombang terutama
ketika musim angin dari arah barat dan dari arah selatan. Sedangkan
gelombang yang menghantam sekitar kampung Waigama di P.
Misool, searah arus laut dari timur menyusur ke barat, telah
mengurangi daratan. Erosi juga telah mengerus tanah disekitar pantai
oleh aliran permukaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya
penebangan pohon yang banyak dilakukan untuk pembukaan lahan
pertanian dan pemukiman. Sementara sedimen di muara-muara
sungai telah membentuk delta dan beting-beting pasir ke arah lautan.
Hal ini dapat dilihat pada muara-muara sungai antara lain di
Kampung Kalitoko, Warsamdin, Kabare di Pulau Waigeo, Sungai
Wartandip, Yensai di Pulau Batanta, dan Sungai Kasim, Sungai
Gamta dan Sungai Biga di Pulau Misool.
Sebagaimana halnya di wilayah lain di Kabupaten Raja Ampat,
kondisi sumber daya laut di Kampung Friwen, Kampung Yenbeser
dan Kampung Mutus juga relatif masih bagus. Berbagai jenis ikan
baik ikan permukaan seperti tenggiri, gutila dan cakalang maupun
ikan karang seperti kerapu, ikan kakap, bubara dan lobster banyak
dimanfaatkan oleh penduduk di ketiga kampung ini. Selain ikan,
berbagai jenis biota laut lain seperti tripang dan kerang-kerangan juga
banyak dimanfaatkan penduduk.
Kondisi terumbu karang yang mengelilingi Pulau Friwen, khususnya
yang berada di sebelah barat dan sebelah selatan umumnya masih
dalam kondisi bagus. Namun keberadaan terumbu karang di
Kampung Yenbeser dan Mutus sudah mengalami penurunan kualitas.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan AMSAT/COREMAP tutupan
karang hidup di Kampung Yenbeser dan Kampung Mutus hanya

                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   21
sekitar 30 %. Kerusakan karang ini utamanya diakibatkan oleh
banyaknya penangkapan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan
seperti penggunaan potassium dan bom yang menurut nelayan
setempat sering dilakukan oleh nelayan pendatang.
Kondisi ekosistem hutam mangrove yang berada di sebelah timur
Pulau Friwen masih cukup bagus. Sementara hutan mangrove yang
terdapat di wilayah Kampung Yenbeser belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Hal ini antara lain
disebabkan karena masyarakat cenderung memanfaatkan kayu-kayu
yang tumbuh di hutan di daratan daripada hutan mangrove. Oleh
karena itu tidak mengherankan bila kondisi mangrove di wilayah ini
masih dalam kondisi bagus. Selain itu menurut penuturan seorang
narasumber di kampung ini kesadaran masyarakat untuk memelihara
hutan mangrove di wilayah mereka semakin tinggi. Hal ini seiring
dengan masuknya program COREMAP yang telah meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan bakau sebagai daerah
fishing ground, feeding ground dan nursery ground udang, teripang
dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi.
Padang Lamun khususnya jenis Enhalus acroides dan Thallasia
himpericci juga banyak ditemukan di perairan di lokasi penelitian
khusunya di Pulau Friwen dan Yenbeser. Menurut penelitian
AMSAT/ COREMAP tahun 2005, tutupan padang lamun di
Kampung Yenbeser masih relatif tinggi yaitu sekitar 70 %.

2.2.3. Wilayah Pengelolaan
Penggunaan moda transportasi yang lebih banyak mengandalkan
perahu dayung atau perahu yang dilengkapi mesin katinting 5-6,5 PK,
menjadikan daerah operasi penangkapan nelayan Raja Ampat
umumnya terbatas di sekitar pantai atau daerah teluk yang dekat
dengan permukiman mereka. Nelayan yang bermukim di Pulau
Saonek, Waigeo Selatan misalnya, akan melakukan penangkapan di
seputar wilayah permukiman yang ada di wilayah itu, seperti Saonek
Kecil, Teluk Kabui, Pulau Friwen dan Pulau Kri . Dengan kata lain,
nelayan yang menggunakan perahu dayung membutuhkan waktu


22    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
sekitar dua sampai tiga jam atau satu jam dengan motor katinting
untuk sampai ke fishing ground yang dikehendaki. Berbeda dengan
nelayan lokal, nelayan dari luar Raja Ampat (Sorong) yang
mengoperasikan perahu motor berukuran 10 GT ke atas dapat dengan
leluasa melakukan penangkapan di seluruh perairan Raja Ampat.
Biasanya perahu-perahu ini beroperasi dengan alat tangkap huhate
(pole and line), purse seine dan jaring insang (gill net).
Dilihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
penangkapan, nelayan tradisonal Raja Ampat dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu nelayan “pulang hari”, artinya pergi melaut pagi
hari untuk kemudian pulang pada siang dan/atau sore hari atau bisa
juga berangkat sore hari dan pulang pada malam hari. Nelayan
”pulang hari” beroperasi sampai dengan delapan jam termasuk waktu
tempuh dari rumah sampai dengan fishing ground PP. Kemudian ada
sekelompok nelayan yang melakukan penangkapan selama tiga
sampai dengan lima hari secara terus menerus tanpa pulang. Nelayan
yang beragama Islam senantiasa menghindari untuk melakukan
aktifitas penangkapan pada hari Jumat, sedangkan pemeluk agama
kristen tidak melaut pada hari Minggu. Kedua hari tersebut secara
khusus mereka gunakan untuk beribadah.
Seperti telah diungkapkan di atas, karena keterbatasan teknologi
menjadikan nelayan Raja Ampat memiliki daya jelajah yang terbatas.
Nelayan Friwen, Yenbeser amaupun Mutus lebih sering beroperasi di
sekitar permukiman mereka. Hanya pada saat laut tenang mereka
melakukan penangkapan agak jauh dari tempat tinggalnya, itupun
biasanya dilakukan di dalam teluk yang relatif dalam, sehingga
terhindar dari terpaan ombak dan badai.
Nelayan Friwen dan Yenbeser dan bahkan kampung-kampung yang
lain, seperti Kampung Kapisawar dan Sawingrai memiliki fishing
ground yang sama. Kesamaan wilayah tangkap tersebut disebabkan
kampung-kampung itu bertetangga. Antara Kampung Friwen dengan
Kampung Yenbeser dibatasi oleh selat sempit sekitar satu kilometer.
Apabila cuaca dianggap baik, maka sebagian besar nelayan di Distrik
Waigeo Selatan melakukan penangkapan di Teluk Gam/Gaman atau


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   23
mereka lebih akrab dengan sebutan hol. Umumnya mereka
melakukan penangkapan selama tiga sampai lima hari.
Berbeda dengan nelayan Mutus yang berada di Distrik Waigeo Barat,
wilayahnya relatif lebih terbuka dari wilayah Waigeo Selatan.
Keadaan itu menjadikan nelayan Mutus lebih rawan terhadap
terjangan ombak dan hempasan badai. Selain melakukan
penangkapan di seputar Pulau Mutus, mereka juga melakukan
penangkapan di seputar pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Pulau
Mutus, seperti Pulau Bianci, Meosmanggara dan Selpele. Nelayan
Mutus dapat digolongkan sebagai nelayan “pulang hari”, karena
sebagian nelayan hanya melakukan penangkapan sekitar enam sampai
delapan jam saja.

2.2.4. Teknologi Penangkapan
Nelayan Friwen dan Yenbeser menangkap ikan jenis permukaan
maupun ikan dasar/karang. Oleh karena itu untuk menangkap ikan
permukaan digunakan pancing tonda; pancing yang dioperasikan
dengan cara menarik. Sasaran pancing ini adalah tenggiri,
bobara/kuwe, tongkol dan cakalang, sedangkan ikan dasar, seperti
ikan kakatua, kakap merah, kerapu dan gutila yang juga merupakan
sasaran tangkap utama nelayan Mutus ditangkap dengan pancing
dasar.
Masih ada sebagian kecil dari nelayan di Yenbeser dan Mutus
menggunakan alat tangkap yang merusak, yakni potasium. Informasi
yang penulis peroleh menyebutkan bahwa di Yenbeser masih ada dua
orang yang masih aktif menggunakan alat tangkap potasium,
sedangkan di Mutus tinggal satu orang (padahal pada masa lalu, 90 %
nelayan Mutus menggunakan potasium untuk menangkap ikan kerapu
dan napoleon).
Kesadaran untuk tidak menggunakan lagi potasium, baik di Yenbeser
maupun Mutus karena para pemotas merasakan sendiri semakin
berkurangnya tangkapan mereka untuk ikan kerapu dan Napoleon
karena rusaknya terumbu karang. Di samping itu sosialisasi intensif
mengenai penyelamatan terumbu karang yang dilakukan oleh pihak


24    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
DKP dan pendamping COREMAP memberikan dorongan yang kuat
untuk menghentikan kegiatan pemotasan. Bahkan juru kampanye
untuk menghentikan penggunaan potas di Yenbeser dan Mutus
dilakukan oleh perintis pemotasan di kedua kampung tersebut.
Kondisi terbaru yang diperoleh langsung dari masyarakat
menyebutkan bahwa mereka telah memposisikan diri sebagai
kelompok masyarakat yang anti terhadap penggunaan alat tangkap
yang merusak lingkungan laut.

2.2.5. Program dan Kegiatan Dalam Pengelolaan Sumber
       Daya Laut
Kabupaten Raja Ampat secara resmi menjadi daerah otonom yang
lepas dari Kabupaten Sorong sejak 12 April 2003. Sekitar 89 persen
dari total wilayah Raja Ampat, yakni 45000 kilometer persegi adalah
laut dan 80 persen dari 5000 kilometer persegi wilayah daratan
merupakan kawasan hutan lindung. Keadaan ini merupakan peluang
yang bagus bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi
masyarakat, terutama untuk membangun infrastruktur di darat
maupun di laut pada komunitas yang tinggal di pulau-pulau terpencil.
Dalam Visi dan Misi Kabupaten Raja Ampat untuk mewujudkan
kabupaten bahari, maka kebijakan pembangunan difokuskan pada tiga
bidang, yaitu: (1) bidang ekonomi; (2) bidang sarana dan prasarana;
dan (3) bidang sosial budaya. Ketiga bidang tersebut secara langsung
maupun tidak langsung diarahkan untuk pengembangan wilayah yang
berbasiskan ekologi (ecosystem based management: EBM).
Bidang ekonomi dititikberatkan pada sektor perikanan, pariwisata,
pertanian tanaman pangan, industri dan perdagangan. Sektor
perikanan menjadi demikian pentingnya untuk pembangunan wilayah
ini, karena harus diakui sebagian besar penduduknya
menggantungkan diri dari sumber daya laut. Meskipun perairan Raja
Ampat kaya dengan sumber daya, namun masyarakat tidak bisa
menikmati kekayaan alam tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan
dirinya. Apa yang mereka hasilkan dari sumber daya laut terlalu
murah dibandingkan dengan harga barang-barang konsumsi yang


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   25
mereka butuhkan. Di Pulau Mutus misalnya, ikan segar hanya
dihargai Rp 3.000,00/kg, sedangkan harga bensin campur Rp
9.000,00/liter dan beras Rp 7.000,00/kg, rokok Gudang Garam isi 12
batang Rp 9.000,00/bungkus. Dari kenyataan itu berarti seorang
nelayan paling sedikit menangkap ikan 2,3 kg untuk bisa membeli
sekilo beras atau harus menangkap ikan sebanyak 3 kg untuk
membeli seliter bensin campur atau sebungkus rokok.
Ketimpangan harga tersebut terjadi karena letak pusat pasar (Sorong)
relatif jauh dari permukiman nelayan, sehingga membutuhkan biaya
transporatasi yang relatif mahal. Kondisi yang sudah sulit itu
diperparah lagi karena pasar lokal (penampung hasil laut) memiliki
kapasitas pembelian yang sangat terbatas.
Masyarakat nelayan Raja Ampat relatif terbantu pendapatannya sejak
ikan kerapu, napoleon dan lobster memiliki nilai ekonomi tinggi.
Untuk ketiga komoditas itu, penampung atau lebih dikenal dengan
sebutan “penadah” sanggup membeli dalam jumlah yang tidak
terbatas. Apalagi keberadaan penampung ada hampir di semua pulau
di Raja Ampat, sehingga masyarakat nelayan tidak menemui kesulitan
untuk menjual hasil tangkapannya.
Dengan kondisi semacam itu, maka pengembangan masyarakat
nelayan haruslah berupa kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi
kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para nelayan, terutama nelayan
yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Pemerintah Daerah Kabupaten
Raja Ampat telah menyusun berbagai kegiatan untuk sektor perikanan
yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan produksi sumber
daya laut dan kesejahteraan nelayan. Kegiatan-kegiatan yang
dimaksud adalah:
     a.    Membangun infrastruktur dasar perikanan;
     b.    Pengembangan modal usaha ekonomi produktif bagi nelayan;
     c.    pengembangan peralatan tangkap;
     d.    membentuk kelembagaan lokal nelayan;
     e.    meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (aparatur
           pemerintah maupun nelayan) untuk mengikuti pelatihan
           dan/atau pendidikan;


26        KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
    f. menyediakan bibit rumput laut;
    g. penyediaan pasar;
    h. pengembangan usaha ekonomi produktif kepada individu dan
       kelompok-kelompok nelayan.

Salah satu program unggulan di sektor perikanan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat adalah COREMAP. Tujuan
COREMAP adalah menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu
karang secara berkelanjutan agar sumber daya laut ini dapat
direhabilitasi, diproteksi dan dikelola sehingga pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dengan lokasi
kegiatan di 21 kampung yang terletak di empat distrik, yaitu Distrik
Waigeo Selatan, Distrik Mansfar, Distrik Waigeo Barat dan Distrik
Selat Sagawin. Ulasan tentang COREMAP secara rinci disajikan pada
BAB III.

2.2.6. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi
Keberadaan sarana dan prasarana di suatu lokasi penting untuk
diketahui karena variabel ini sering digunakan untuk mengukur
kemajuan suatu daerah. Secara umum sarana dan prasarana di
kampung lokasi COREMAP yang disediakan oleh pemerintah masih
belum memadai. Namun demikian telah terjadi perkembangan
kondisi sarana dan prasarana sosial – ekonomi yang ada di daerah ini
selama selang waktu dua tahun (2006-2008).

-   Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan yang ada di ketiga kampung lokasi penelitian
(Friwen, Yenbeser dan Mutus) masih sangat terbatas. Di Friwen
Sekolah Dasar baru mulai ada sejak tahun 2003, masih merupakan SD
Persiapan. Pada tahun 2006 Gedung SD masih setengah permanen
dan bersifat darurat. Pembangunan gedung SD ini awalnya
merupakan swadaya dan partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh
kepala kampung. Gedung SD bantuan pemerintah yang lebih
permanen sedang dibangun. Pada tahun 2008 kondisi bangunan


                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   27
gedung SD yang baru sudah selesai pembangunannya dan sudah
dipakai untuk kegiatan belajar dan mengajar.
Keterbatasan jumlah guru dan murid berpengaruh pada suasana
belajar dan mengajar. Guru hanya ada satu orang yang mengajar
secara bergantian. Jika guru mempunyai kepentingan untuk pergi ke
luar desa, maka sekolah diliburkan. Untuk menghemat waktu dan
tenaga beberapa kelas dijadikan satu. Sebagai contoh suasana belajar
dan mengajar di SD Friwen, siwa kelas 1,2 4 dan 6 dijadikan menjadi
satu kelas. Guru akan mendatangi masing- masing murid secara
bergantian untuk mengajarkan materi yang sesuai untuk tingkatan
kelasnya. Sarana pendidikan di Kampung Yenbeser relatif lebih baik
dari daripada di Kampung Friwen. Bangunan gedung SD permanen,
meskipun telah terdapat beberapa tembok dan atap yang sudah mulai
rusak. Jumlah guru sesuai dengan jumlah kelas, yaitu enam guru.
Sarana pendidikan tingkat SLTP tidak tersedia di Kampung Friwen
dan Yenbeser. Setelah lulus SD anak-anak melanjutkan sekolah ke
Saonek. Mereka tinggal di tempat sanak keluarga atau tinggal di
asrama. Setiap akhir minggu mereka pulang ke kampung untuk
bertemu dengan keluarga dan mengikuti ibadah di Gereja. Untuk
pulang ke kampung mereka menumpang penduduk yang kebetulan
pergi ke Saonek. Sarana angkutan yang dipakai umumnya perahu
dayung atau katinting.
Dibandingkan dengan sarana pendidikan di Friwen dan Yenbeser,
sarana pendidikan di Kampung Mutus lebih baik. Di kampung ini
terdapat satu SD dan satu SMP. Murid-murid SD selain anak-anak
dari Kampung Mutus, juga anak-anak dari Bianci yang kampungnya
tidak ada SD. Sarana pendidikan tingkat SLTP yang ada di Kampung
Mutus untuk menampung anak-anak lulusan SD dari Desa Bianci dan
Meos Manggara. Mereka tinggal di pondok-pondok atau rumah yang
dibangun oleh orang tuanya di pinggir-pinggir pantai.

-    Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan di Kampung Friwen dan Yenbeser masih minim dan
selama kurang waktu dua tahun . Di kedua desa ini ada bangunan


28     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Polindes, tetapi tidak ada tenaga kesehatan yang bertugas di desa.
Bangunan Polindes di Kampung Friwen relatif lebih baik (permanen),
sebaliknya Polindes di Kampung Yenbeser bangunan semi permanen
dan kondisinya telah rusak. Untuk mengatasi kekosongan petugas
kesehatan, pihak Puskesmas melatih isteri kepala kampung mengenal
berbagai obat-obatan dasar, termasuk pil anti malaria dan pil KB.
Pihak Puskesmas mendistribusikan jenis obat-obatan dasar tersebut
kepada isteri-isteri kepala kampung tersebut ntuk disimpan di
rumahnya. Jika sewaktu-waktu ada penduduk yang sakit dapat
meminta obat ke isteri kepala desa tersebut. Jika mau berobat ke
perawat, bidan atau dokter penduduk Kampung Yenbeser dan Friwen
harus pergi ke Puskesmas Saonek yang berjarak sekitar 20 menit
perjalanan dengan perahu tempel 40 PK atau sekitar 45 menit dengan
katinting.
Berbeda dengan Kampung Yenbeser dan Friwen, prasarana dan
sarana kesehatan di Kampung Mutus lebih lengkap. Di Kampung ini
ada Polindes dan mantri serta perawat yang bertugas. Bangunan
Polindes juga relatif baik, merupakan bangunan permanen.

-   Sarana Ekonomi
Sarana ekonomi di ketiga kampung lokasi penelitian sangat terbatas.
Di setiap kampung hanya ada kios kebutuhan sembako dan BBM.
Pada tahun 2006, di Kampung Yenbeser hanya ada satu kios dan di
Kampung Mutus terdapat dua kios. Kios-kios tersebut umumnya
menyediakan sembako dan BBM serta sekaligus juga menampung
hasil tangkap nelayan. Sementara itu di Kampung Friwen belum ada
kios, untuk memenuhi kebutuhan sembako, para penduduk membeli
dari kios yang ada di Kampung Friwen. Jarak kampung Friwen dan
Yenbeser relatif dekat, kira-kira 10 menit dengan perahu dayung.
Pada saat BME sosial – ekonomi ini dilakukan (tahun 2008) telah
terjadi beberapa perkembangan beberapa sarana ekonomi yang ada.
Perkembangan tersebut terjadi terutama di Distri Waigeo Selatan
(Kampung Friwen dan Yenbeser). Di Kampung Friwen telah ada satu
kios yang mulai beroperasi tahun akhir tahun 2007. Kios ini mendapat


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   29
bantuan modal dari dana bergulir COREMAP. Sementara itu di
Kampung Yenbeser, selain kios lama, telah bertambah satu kios lagi
yang juga menjual BBM dan menampung hasil tangkap nelayan.
Pada tahun 2006, sarana pasar terdekat terdapat di Kampung Saonek.
Namun penduduk kampung jarang belanja ke pasar, jika ke pasar
mereka lebih banyak menjual ikan atau sayuran. Bahan sembako
dibeli dari beberapa kios yang ada di Saonek. Pada tahun 2008 seiring
dengan pembangunan Waisai sebagai ibukota kabupaten,
perkembangan sarana ekonomi di daerah ini berkembang pesat.
Sarana ekonomi yang dibangun diantaranya adalah, pasar permanen
yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan juga menampung hasil
tangkapan nelayan. Selain pasar, pertokoan yang dibangun sendiri
oleh para pedagang juga bermunculan di daerah ini. Masyarakat
Kampung Friwen dan Yenbeser sudah tidak lagi berbelanja dan
menjual hasil tangkapan ke Saonek, tetapi sudah beralih ke pasar di
Waisai yang barang kebutuhan sehari-harinya cukup lengkap.
Sarana ekonomi yang relatif penting untuk pulau-pulau kecil yang
dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi penduduk adalah
dermaga. Pada tahun 2006 di kampung Friwen belum ada dermaga,
sedangkan di kampung Yenbeser dan Mutus, masing-masing ada satu
dermaga. Dua tahun kemudian (Tahun 2008), di Kampung Friwen
telah dibangun dermaga permanen dari dana otonomi khusus
Provinsia Papua Barat. Dermaga baru tersebut mempunyai panjang
kurang lebih 75 meter dengan lebar sekitar dua meter. Dengan adanya
dermaga tersebut sangat membantu masyarakat dalam melakukan
aktifitas (mobilitas dengan menggunakan perahu maupun kegiatan
menangkap ikan), karena dalam kondisi pantai yang surut speed boat
dan perahu nelayan tetap bisa mendarat. Dermaga di Kampung
Friwen yang semula dari bahan kayu kondisinya sudah mulai rusak.
Namun demikian dengan adanya dana otonomi khusus, pada tahun
2008 dibangun dermaga baru yang letaknya tidak jauh dari dermaga
yang lama. Pada saat kajian ini dilakukan, pembangunan dermaga
belum selesai. Berbeda dengan Kampung Friwen, dermaga di
Kampung Mutus yang semula terbuat dari kayu dibongkar dan
dibangun dermaga baru yang dibuat dari beton. Pembangunan


30     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
dermaga dari beton tersebut telah selesai dan sudah digunakan oleh
masyarakat untuk kegiatan pendaratan perahu.
Selama rentang waktu dua tahun 2006-2008 tidak ada perkembangan
sarana transportasi yang berarti di kedua Distrik yang menjadi kajian.
Secara umum masyarakat di Friwen dan Yenbeser di Distrik Waigeo
Selatan menggunakan perahu dengan mesin tempel merk Johnson
atau Yamaha atau katinting yang menggunakan semang, dan perahu
dayung sebagai alat tranportasi utama jika ingin bepergian ke luar
atau ke kampung tetangga. Demikian pula halnya jika melaut dan
hendak memasarkan hasil tangkapannya ke Saonek (Ibukota Distrik)
atau ke Waisai (Ibukota Kabupaten), mereka menggunakan alat
transportasi yang sama. Waktu tempuh dari kampung ke Saonek
sekitar 20 – 30 menit dengan perahu mesin tempel dan 1 jam dengan
katinting atau sekitar 1.5 jam sampai 2 jam dengan perahu dayung.
Masyarakat menggunakan Kapal Perintis atau menggunakan Speed
boat (tiga mesin tempel a 40 PK) jika berpergian ke Sorong.
Sarana transportasi di Desa Mutus, tidak berbeda dengan sarana
transportasi di Kampung Friwen dan Yenbeser. Penduduk
menggunakan katinting dan perahu dayung untuk bepergian antar
kampung. Keterbatasan sarana transportasi lebih dirasakan oleh
masyaraka Desa Mutus jika akan bepergian ke Sorong untuk
memasarkan hasil atau belanja kebutuhan sehari-hari.
Sampai saat tahun 2008 belum ada sarana tranportasi (kapal) yang
rutenya melewati Kampung Mutus dan sekitarnya. Terdapat satu
kapal barang jurusan Sorong Halmahera yang berlabuh di Pulau Fam.
Sebagian masyarakat menggunakan jasa kapal barang ini untuk
belanja atau keperluan lainnya ke Sorong, walaupun tidak efisien
karena harus pergi dulu ke Pulau Fam. Waktu tempuh dari Mutus ke
Pulau Fam sekitar 1- 2 jam dengan perahu motor. Karena kurang
praktis, maka pada umumnya masyarakat menggunakan motor
tempel, milik penduduk setempat untuk pergi ke Sorong. Dalam
musim angin tenang sarana transportasi motor tempel ini cukup aman
untuk digunakan sampai ke Sorong. Namun tidak demikian halnya
pada musim angin selatan, rata-rata masyarakat tidak bisa pergi ke
Sorong dengan hanya menggunakan perahu motor tempel.

                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   31
-    Sarana fisik lainnya
Sarana sosial-ekonomi lainnya yang ada di masing-masing kampung
di antaranya adalah, gereja, bangunan balai desa/kantor desa, sumur,
MCK dan sarana penerangan. Di masing-masing kampung terdapat
satu gereja dan balai desa. Pada tahun 2006, kondisi sarana air bersih
di masing-masing desa bervariasi. Untuk keperluan air bersih di
hampir di tiap rumah terdapat sumur, sedangkan sarana MCK
umumnya WC gantung di pinggir pantai. Sarana penerangan yang
dipakai penduduk di masing-masing kampung pada umumnya adalah
lampu pelita, meskipun di tiap desa terdapat genset yang berbahan
bakar minyak dan ada juga yang menggunakan tenaga matahari.
Beberapa genset yang ada tersebut ada yang telah rusak, sehingga
tidak bisa digunakan. Umumnya satu genset dipakai untuk
penerangan beberapa rumah dan lampu menyala mulai pukul enam
sore sampai jam 10-11 malam.
Pada tahun 2008 terdapat beberapa perkembangan pada beberapa
sarana sosial tersebut. Di Kampung Friwen, telah dibangun satu
sumur dan sarana MCK permanen yang letaknya di tengah-tengah
pemukiman warga. Selain itu di kampung ini juga telah dibangun
balai desa permanen di dekat dermaga kampung. Pembangunan
sarana MCK dan balai desa ini mendapat bantuan dari dana otonomi
khusus. Pemanfaatan dana otonomi khusus selain untuk MCK dan
balai desa juga dipakai untuk pengadaan genset dan tiang-tiang
penerangan jalan. Perkembangan sarana sosial juga terlihat di
Kampung Yenbeser. Di kampung ini juga sedang dibangun balai desa
dan perbaikan sarana MCK dari dana otonomi khusus.

2.3. KEPENDUDUKAN
Kondisi kependudukan dalam bagian ini dilihat dari empat indikator
yaitu jumlah dan komposisi penduduk, kondisi pendidikan dan
keterampilan, kondisi pekerjaan dan kondisi kesejahteraan penduduk
di Kabupaten Radja Ampat dan di wilayah penelitian. Kondisi
pekerjaan dilihat dari pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan,
sedangkan kondisi kesejahteraan dilihat dari pemilikan dan


32      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
penguasaan aset produksi dan non produksi serta kondisi pemukiman
dan sanitasi lingkungan. Informasi mengenai kondisi kependudukan
di tingkat kabupaten diperoleh berdasarkan data sekunder dan hasil
wawancara dengan narasumber, sedangkan informasi mengenai
kondisi kependudukan di tiga lokasi penelitian diperoleh dari hasil
sensus rumah tangga dan wawancara dengan narasumber.
•   Jumlah dan Komposisi Penduduk
Sebagaimana umumnya kondisi kependudukan di Provinsi Papua,
jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat relatif kecil dibanding
dengan wilayah lain di Indonesia bagian barat. Berdasarkan data
statistik Kabupaten Raja Ampat tahun 2006, penduduk di wilayah ini
berjumlah 32.055 jiwa yang terdiri dari 16.864 jiwa laki-laki dan
15.191 jiwa perempuan. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan data
pada tahun 2004 dimana jumlah penduduk di kabupaten ini sebanyak
30.374 jiwa yang terdiri dari 15.961 laki-laki dan 14.419 perempuan.
Dengan luas wilayah daratan yang mencakup 6.085 km2 maka
kepadatan penduduk di Kabupaten Raja Ampat termasuk rendah yaitu
sekitar 5 jiwa/ km2. Tabel 2.1 menggambarkan jumlah penduduk pada
tahun 2004 dan 2006 dan Luas wilayah di masing-masing distrik di
Kabupaten Raja Ampat.
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah berdasarkan distrik di Kabupaten
           Raja Ampat, Tahun 2004 dan 2006
                                   Jumlah Penduduk
          Distrik            Tahun 2004       Tahun 2006    Luas (Km2)
 Waigeo Selatan                 3.678           4.168           447
 Teluk Mayalibit                1.341           1.511           207
 Waigeo Timur                   1.268           1.236           122
 Waigeo Utara                   2.710           2.781           167
 Kep. Ayau                      2.046           1.996           257
 Waigeo Barat                   2.793           3.335          1.976
 Kofiau                         1.982           2.170           640
 Samate                         7.021           6.800           751
 Misool                         3.169           3.412           623
 Misool Timur Selatan           4.366           4.646           895
          Jumlah               30.374           32.055         6.085
Sumber: Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2004 dan survei PRA Tahun
        2006.

                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   33
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2004-2006
hampir semua distrik di wilayah, kecuali Waigeo Timur, Kepulaun
Ayau dan Samate, mengalami pertambahan penduduk. Pertambahan
yang paling pesat terdapat di Wilayah Waigeo Selatan dan Waigeo
Barat. Tingginya pertambahan penduduk di Waigeo Selatan utamanya
disebabkan mulai berkembangnya Kota Waisae yang merupakan
ibukota Kabupaten Raja Ampat. Sebagai ibukota kabupaten, Kota
Waisae merupakan pusat pemerintahan dan sekaligus pusat
perekonomian di wilayah ini. Oleh karena itu tidak mengherankan
kalau wilayah ini, termasuk desa-desa di sekitarnya menjadi daerah
tujuan pendatang, baik mereka yang bekerja di pemerintahan maupun
di sektor swasta dan perdagangan. Hal ini juga dapat dilihat dari
pesatnya pembangunan kompleks perumahan di wilayah ini. Selain
itu ada juga kecenderungan, dengan semakin berkembangnya Kota
Waisae, mereka yang tadinya bermukim di Kota Sorong, kembali ke
kampung halamamannya untuk menghabiskan masa tuanya dengan
membangun rumah peristirahatan yang sewaktu-waktu bisa
disewakan. Hal ini terutama di temui di Desa Friwen dan Yenbesar
yang letaknya tidak jauh dari Kota Waisae. Sementara pertambahan
penduduk di Waigeo Barat antara lain dipengaruhi oleh
perkembangan industri di wilayah ini.
Tabel 2.2 juga memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2004-
2006, meskipun jumlah penduduk di Distrik Samate mengalami
penurunan, dari 7.021 jiwa menjadi 6.800 jiwa, jumlah penduduk di
wilayah ini tetap yang paling besar dibanding dengan wilayah lainnya
di Kabupaten Raja Ampat. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya
beberapa perusahaan pertambangan di wilayah ini yang menyerap
tenaga kerja yang tidak sedikit. Sementara wilayah yang paling
sedikit jumlah penduduknya masih tetap di wilayah Distrik Waigeo
Timur. Hal ini dapat dipahami mengingat wilayah distrik ini juga
merupakan wilayah terkecil dibanding dengan wilayah lain.
Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio jenis
kelamin dan struktur umur. Tabel 2.3 memperlihatkan komposisi
penduduk di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan jenis kelamin.
Secara keseluruhan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin


34    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
antara tahun 2004 dan 2006 tidak berbeda. Jumlah penduduk laki-laki
tetap lebih banyak di banding dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat
dari rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan yang tidak berubah
yaitu 111 pada tahun 2004 dan 2006. Atau dengan kata lain ada 111
laki-laki disetiap 100 penduduk perempuan. Kondisi ini ditemui di
semua wilayah di kabupaten ini. Hal ini mungkin berkaitan dengan
budaya setempat yang umumnya menganut sistem kekerabatan
patrilineal, dimana perempuan yang telah menikah cenderung pindah
ke daerah asal suami.
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Distrik
           Di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2004 dan 2006
                         Jumlah Penduduk                 Jumlah Penduduk
                           Tahun 2004                      Tahun 2006
     Distrik
                   Laki-     Perempu-               Laki-   Perempu-
                                           Total                         Total
                   Laki         an                  Laki        an
 Waigeo Selatan    1.922       1.756       3.678    2.204      1.994     4.168
 Teluk Mayalibit    701         644        1.341     811        700      1.511
 Waigeo Timur       656         612        1.268     654        582      1.236
 Waigeo Utara      1.402       1.308       2.710    1.440      1.341     2.781
 Kep. Ayau         1.059        987        2.046    1.030       966      1.996
 Waigeo Barat      1.460       1.334       2.793    1.795      1.540     3.335
 Kofiau            1.034        949        1.982    1.171       999      2.170
 Samate            3.755       3.266       7.021    3.578      3.222     6.800
 Misool            1.695       1.474       3.169    1.794      1.618     3.412
 Misool Timur
                   2.277      2.089        4.366    2.387      2.259        4.646
 Selatan
      Jumlah       15.961    14.419        30.374   16.864    15.191        32.055
Sumber: Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2004 dan survei PRA Tahun
        2006.

Kondisi kependudukan di wilayah penelitian juga tidak jauh berbeda
dengan kondisi di wilayah kabupaten. Dalam kurun waktu hampir dua
tahun (2006-2008) dapat dilihat ada pertambahan penduduk yang
cukup signifikan. Bila pada tahun 2006 jumlah penduduk di ketiga
desa penelitian berjumlah 748 jiwa yang terdiri dari 392 laki-laki dan
354 perempuan, maka pada tahun 2008 jumlah tersebut meningkat
menjadi 830 jiwa dengan 442 laki-laki dan 388 perempuan. Dari
angka-angka tersebut dapat dilihat bahwa komposisi penduduk
berdasarkan jenis kelamin di wilayah penelitian dengan kabupaten

                                               KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT       35
mempunyai pola yang sama, dimana laki-laki lebih banyak dari
perempuan.
Tabel 2.4 juga menunjukkan bahwa antara tahun 2006 dan 2008
komposisi penduduk berdasarkan struktur umur tidak mengalami
perubahan pola yang mencolok. Penduduk di wilayah penelitian
masih didominasi oleh penduduk usia muda, dimana lebih dari dua
pertiga dari keseluruhan jumlah penduduk berusia 24 tahun ke bawah.
Pola ini ditemui pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Oleh
karena itu pembangunan wilayah sebaiknya disesuaikan dengan
kebutuhan kelompok penduduk usia muda ini.
Tabel 2.4. Proporsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan
           Kelompok Umur Di Ketiga Lokasi Penelitian, Tahun
           2006 dan 2008
                                       Jenis Kelamin
     Kelompok             Laki-laki (%)            Perempuan (%)
      Umur              2006         2008        2006        2008
                       N=392        N=442       N=354       N=388
 0-4 tahun               19           20          15           18
 5-9 tahun               15           16          14           17
 10-14 tahun             14           11           14          12
 15-19 tahun              7            8          11           9
 20-24 tahun              7            6          11           10
 25-29 tahun              8            7           9           7
 30-34 tahun              7            8           5           6
 35-39 tahun              9            5           8           8
 40-44 tahun              4            5           3           3
 45-49 tahun              4            3           3           3
 50 tahun lebih           6            9            7           7
    TOTAL                100          100         100         100
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP- LIPI, , 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.




36     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Komposisi penduduk berdasarkan struktur umur antar kampung di
Waigeo Selatan dan Kampung Mutus pada tahun 2006 dengan tahun
2008 juga tidak jauh berbeda. Tabel 2.5. menunjukkan bahwa
proporsi penduduk yang terbesar adalah pada kelompok usia 0-14
tahun. Melihat struktur umur penduduk di tingkat kabupaten maupun
lokasi penelitian, maka dapat dikatakan bahwa proporsi penduduk
terbesar di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di lokasi penelitian
adalah anak-anak usia wajib belajar. Oleh karena itu pelayanan
pendidikan khususnya pendidikan dasar sangat dibutuhkan di wilayah
ini.
Tabel 2.5. Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
           Lokasi Penelitian Menurut Kampung, Tahun 2006 dan
           2008
                                     Kampung
    Kelompok        Friwen+Yenbeser (%)         Mutus (%)
      Umur            2006      2008        2006        2008
                     N=353     N=428       N=263       N=402
 0-4 tahun             15         18         17           21
 5-9 tahun             15         20         12           12
 10-14 tahun           14         12         12           11
 15-19 tahun            7         5          11          12
 20-24 tahun            8         8           8           8
 25-29 tahun            8         7          10           7
 30-34 tahun            7         6           7           8
 35-39 tahun            9         7          10           6
 40-44 tahun            5         5           3           4
 45-49 tahun            5         4           3           3
 50 tahun lebih         7          8          6            7
     TOTAL             100       100         100         100
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, , 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.




                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   37
Bila dilihat lebih seksama, pertambahan penduduk usia anak-anak (0-
9 tahun) tampaknya lebih besar dibanding dengan penduduk usia
dewasa. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh komposisi penduduk yang
berusia muda dimana sebagian besar penduduknya merupakan
pasangan produktif yang masih memiliki anak berusia dini. Selain itu
keterbatasan sarana pendidikan juga turut mempengaruhi komposisi
penduduk dikedua wilayah ini. Menurunnya proporsi penduduk usia
10-19 tahun di desa Friwen dan Yenbeser antara lain disebabkan
karena mereka yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP dan
SLTA harus meninggalkan desa. Hal yang berbeda ditemui di Desa
Mutus yang telah tersedia SLTP. Dibanding dengan kondisi tahun
2006, proporsi penduduk usia SLTP (10-19 tahun) di Desa Mutus
pada tahun 2008 cenderung meningkat.
Besarnya proporsi penduduk usia sekolah dasar di wilayah ini
merupakan hal yang positif bila dikaitkan dengan pelestarian terumbu
karang. Hal ini utamanya karena pendidikan tentang pentingnya
melestarikan lingkungan sekitar, khususnya sumber daya laut sudah
menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal tingkat sekolah dasar di
wilayah ini. Dengan demikian kesadaran untuk menjaga sumber daya
laut diharapkan akan meningkat dikalangan anak-anak yang
kemudian dapat mempengaruhi orang tua mereka.
•    Pendidikan dan Ketrampilan
Dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, dalam kurun waktu
2004-2006 tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Radja Ampat
mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, jumlah penduduk yang
berpendidikan SLTA ke atas di hampir semua wilayah bertambah
cukup signifikan. Tabel 2.6 menggambarkan kondisi pendidikan
penduduk di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan tingkat pendidikan
yang ditamatkan pada tahun 2004 dan 2006. Dari tabel tersebut dapat
dilihat bahwa seperti yang diperkirakan, pendidikan penduduk di
Distrik Waigeo Selatan secara keseluruhan lebih tinggi dibanding
dengan wilayah lain. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh para
pegawai pemerintah yang banyak bermukim di Kota Waisae yang
merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat.


38     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Tabel 2.6 juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk di
Kabupaten Raja berpendidikan tamat SD atau Tidak/Belum sekolah.
Hal ini mungkin berkaitan dengan struktur penduduk di wilayah ini,
dimana jumlah penduduk kelompok usia muda (0-14) tahun sangat
besar. Oleh karena itu sebagian besar diantara penduduk usia muda
tersebut kemungkinan masih menjalani pendidikan di sekolah dasar.
Selain itu sarana dan prasarana pendidikan, khususnya tingkat SLTP
di wilayah ini masih relatif terbatas. Sarana pendidikan yang tersedia
di sebagian besar kampung-kampung di kabupaten ini baru sampai
tingkat sekolah dasar. Sarana pendidikan tingkat SLTP hanya terdapat
di ibukota distrik atau beberapa desa tertentu. Mengingat keterbatasan
sarana transportasi antar kampung di wilayah ini, tidak sedikit orang
tua yang harus merelakan anaknya untuk tinggal di rumah kerabat
atau ‘asrama’ di kampung yang mempunyai SLTP. Kondisi ini tentu
saja sangat mempengaruhi motiviasi masyarakat, baik orang tua
maupun anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi.




                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   39
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Distrik di Kabupaten
           Raja Ampat, Tahun 2004 dan 2006
                                                      Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
     Distrik        Belum/tdk sekolah                SD                 SLTP               SLTA              PT
                     2004       2006          2004        2006      2004    2006       2004    2006   2004        2006
 Waigeo Selatan        -       701              -          974       -       249        -       626    -           293
 Teluk Mayalibit      110        751           231         224       47      66         25      51     9           11
 Waigeo Timur         840        198          263          310       65      29         74      69     13           0
 Waigeo Utara          966         952        489          543      208      183       113      149    5           15
 Kep. Ayau               -         961         68          358       39      96         64      94     8            0
 Waigeo Barat            -         470         -          1.217       -      203        -       160    -           24
 Kofiau               1282         513         451         793      240      73         61      85     14          16
 Samate                265        1579        1116        1.449     265      459       242      356    29          51
 Misool                413        1071         843         797      280      274       118      194     -          13
 Misool Timur
                       493        1180        1050        1.230      166      375       123    316     10          27
 Selatan
  KABUPATEN           4.369       8376       4.511        7.895     1.310    2.007      820   2.100   88          450
Sumber: Monografi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2004 dan PRA 2006
Catatan: Data pendidikan tahun 2004 di Waigeo Selatan dan Waigeo Barat belum tersedia




40     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Peningkatan kondisi pendidikan juga ditemui di ketiga lokasi
penelitian. Tabel 2.7 menunjukkan proporsi penduduk berusia 6 tahun
keatas berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun
2006 dan 2008. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi
penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas mengalami peningkatan.
Menarik untuk dilihat bila pada tahun 2006 tidak ada penduduk
berusia 10-19 tahun yang belum/tidak sekolah, namun pada tahun
2008, dari 17 orang yang belum/tidak sekolah, 30 persen (5 orang)
diantaranya adalah mereka yang berusia 10-19 tahun.
Hal lain yang juga menarik untuk dikaji adalah menurunnya proporsi
penduduk usia 10-19 tahun yang tamat SD dan SLTP. Hal ini
kemungkinan besar karena penduduk yang telah tamat SD pada usia
tersebut terpaksa meninggalkan desanya untuk melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi. Tidak berbeda dengan kondisi pada tahun
2006, sarana pendidikan tingkat SLTP di Desa Yenbeser maupun
Friwen belum tersedia. Untuk melanjutkan pendidikan di tingkat
SLTP penduduk di Kampung Friwen dan Yenbeser harus pergi ke
Desa Saonek atau Kota Waisae. Sarana pendidikan di Kampung
Mutus sedikit lebih baik dibanding dengan kedua kampung lainnya.
Di kampung ini sudah tersedia sekolah SD dan SMP. Namun untuk
melanjut ke tingkat SLTA penduduk di ketiga wilayah penelitian
harus pergi ke Kota Waisae atau Kota Sorong.




                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   41
Tabel 2.7. Distribusi penduduk berumur 6 tahun keatas berdasarkan pendidikan tertinggi dan
           kelompok umur di lokasi penelitian, Tahun 2006 dan 2008
                                                       Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
     Kelompok        Belum/tdk sekolah       Belum/tidak tamat        SD Tamat (%)     SLTP Tamat (%)   SLTA Tamat +
      Umur                 (%)                    SD (%)                                                     (%)
                      2006       2008         2006       2008        2006     2008      2006   2008     2006     2008
                      N=12       N=17        N=199      N=234       N=232    N=234      N=80   N=77     N=49     N=53
 5-9 tahun              8         24           28          32         0         0        0       1        0       0
 10-14 tahun            0         12           41          35         9         6        4       0        0       0
 15-19 tahun            0         18            8           8         16       15        23     18        0       0
 20-24 tahun           17          0            6           4         12       12        24     31       14       7
 25-29 tahun            0         12            4           3         16       13        14     12       19       21
 30-34 tahun            8          0            2           0         10       16        10      9       16       21
 35-39 tahun           17          6            4           4         11        7        14     12       31       32
 40-44 tahun            8          0            2           3         6         8        5       7       12       9
 45-49 tahun            8          0            3           3         7         6        3       5        4       4
 50 tahun              33         29            5           7         14       18        4       5        4       5
 lebih
 TOTAL                  100         100        100         100        100      100       100    100     100      100
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, COREMAP- LIPI, , 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.



42      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Pada umumnya penduduk di wilayah Kabupaten Radja Ampat,
khususnya wanita atau ibu-ibu mempunyai ketrampilan yang
didapatkan secara turun-temurun. Keterampilan tersebut antara lain
adalah menganyam senat (semacam tikar) yang bahannya dapat
diperoleh dari tumbuhan yang hidup di sekitar desa/ ladang mereka.
Selain membuat senat, keterampilan lain yang juga cukup banyak
diminati adalah mengayam topi. Hasil keterampilan tersebut
umumnya dijual kepada para turis yang sering singgah ke wilayah
mereka, atau dijual di Kota Waisae atau Kota Sorong.
Selain membuat anyaman yang telah dipelajari secara turun-temurun,
ketrampilan lain yang cukup menonjol di ketiga wilayah penelitian
adalah ketrampilan membuat kue. Keterampilan ini diperoleh dari
berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Coremap maupun
Dinas Sosial setempat. Ketika penelitian berlangsung, tidak sedikit
ibu-ibu yang mempunyai pekerjaan tambahan membuat kue yang
umumnya dijual di sekitar desa.

•   Kondisi Pekerjaan
Dilihat dari pola pekerjaan penduduk di Kabupaten Raja Ampat dan
ketiga desa penelitian pada tahun 2006 dan 2008, dapat dikatakan
tidak ditemui perubahan yang signifikan. Sebagaimana umumnya
masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, penduduk di
Kabupaten Raja Ampat bergantung pada sumberdaya-sumberdaya
yang berasal dari perairan pesisir. Hampir 90 persen penduduk
Kabupaten Raja Ampat menggantungkan hidupnya dari sumber daya
laut. Meskipun demikian, umumnya penduduk di wilayah ini
mempunyai mata pencaharian ganda, yaitu sebagai nelayan dan
petani/pekebun. Pola dan intensitas eksploitasi sumberdaya alam
termasuk sumber daya laut dipengaruhi oleh musim dan juga oleh
kondisi geografis (TNC, 2002, Atlas Sumber Daya Pesisir Kabupaten
Raja Ampat, 2006). Kegiatan di laut dilakukan pada musim angin
tenang yang umumnya terjadi pada musim angin barat dan timur,
sedangkan kegiatan di kebun pada umumnya terjadi pada saat angin
kencang (musim selatan).



                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   43
Hal yang memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap
matapencaharian penduduk di Kabupaten Radja Ampat dalam kurun
waktu 2006 dan 2008 adalah perkembangan Kota Waisae yang
merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan. Pesatnya
pembangunan di wilayah ini telah meningkatkan kegiatan
perekonomian masyarakat disekitarnya baik nelayan, perdagangan
maupun buruh bangunan. Berbeda dengan kondisi pada tahun 2006,
dimana Kota Waisae masih belum banyak dihuni, pada tahun 2008
Kota Waisae sudah berubah menjadi kota yang relatif ramai dan
menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup variatif.
Kegiatan ekonomi penduduk di Tiga Desa Penelitian pada tahun 2006
dan 2008 pada dasarnya juga tidak mengalami perubahan yang
signifikan. Tabel 2.8 menunjukkan bahwa meskipun jumlah
penduduk bertambah, namun porporsi penduduk berusia 10 tahun
keatas yang bekerja pada tahun 2006 tidak berbeda dengan tahun
2008. Hal ini ditemui baik dikalangan penduduk laki-laki maupun
perempuan. Seperti pada umumnya masyarakat Indonesia yang
menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, proporsi laki-
laki yang bekeja di ketiga desa penelitian cukup tinggi, sebesar 66
persen. Sementara partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi
masih relatif rendah yaitu hanya sekitar 26 persen.
Hal yang menarik untuk dikaji adalah meningkatnya proporsi
penduduk perempuan yang mengaku kegiatannya hanya mengurus
rumah tangga. Pada tahun 2006 hanya 36 persen yang mengaku
sebagai pengurus rumah tangga, sementara pada tahun 2008 angka
tersebut meningkat menjadi 43 persen. Hal lain yang juga cukup
memprihatinkan adalah menurunnya proporsi penduduk perempuan
yang bersekolah pada tahun 2008 dibanding dengan kondisi pada
tahun 2006. Bila diperhatikan dari kedua pola tersebut, ada
kemungkinan sebagian dari perempuan yang pada tahun 2006
berstatus sekolah, pada tahun 2008 berubah status menjadi mengurus
rumah tangga setelah menikah.




44    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Tabel 2.8. Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut
           Kegiatan Ekonomi dan Jenis Kelamin tahun 2006 dan
           2008
                    Laki-laki        Perempuan        Laki+Perempuan
   Kegiatan      2006      2008    2006     2008       2006    2008
   Ekonomi        N=        N=    N=241 N=246         N=510 N=830
                 269       276
 Bekerja          66        66      26        26        43      47
 Mencari kerja     3         1       1         2         2       1
 Menganggur        5         4       8        4         6        4
 Sekolah          26        28      29        22        38      25
 Mengurus          -         -      36       43        19       22
 rumah tangga
 TOTAL            100     100       100      100       100     100
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
         COREMAP- LIPI, 2006
         Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Pekerjaan Utama dan Tambahan
Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menurut pengakuan
responden paling banyak menyita waktu, sedangkan pekerjaan
tambahan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh responden di luar
pekerjaan utama. Tabel 2.9 menunjukkan lapangan pekerjaan utama
penduduk yang bekerja di ketiga desa penelitian.
Sebagaimana umumnya penduduk di wilayah kepulauan, lebih dari
separuh (54 persen) penduduk di ketiga wilayah penelitian
mempunyai pekerjaan utama dibidang perikanan, khususnya
perikanan tangkap. Secara umum kegiatan perikanan tangkap yang
dilakukan oleh penduduk di tiga desa penelitian masih dapat
dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari
alat yang digunakan untuk penangkapan ikan yang masih sederhana
dan terbatas variasinya. Alat tangkap utama yang digunakan oleh
mayoritas nelayan di tiga desa adalah pancing, sementara armada




                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   45
tangkap yang digunakan adalah perahu dayung dengan ukuran body
sekitar 5 meter dan Ketinting 1 .
Bila dilihat lebih jauh, proporsi penduduk yang mempunyai mata
pencaharian utama sebagai nelayan pada tahun 2008 lebih kecil
dibanding dengan tahun 2006. Hal ini mungkin disebabkan semakin
banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia diluar perikanan
tangkap, khususnya bagi penduduk di Desa Yenbeser dan Friwen
yang letaknya berdekatan dengan Kota Waisae. Sebaliknya proporsi
penduduk yang mempunyai lapangan pekerjaan di bidang jasa atau
pemerintahan pada tahun 2008 meningkat dua kali lipat (20 persen)
dibanding dengan tahun 2006 (10 persen). Hal ini antara lain
dipengaruhi adanya penambahan guru, baik tingkat SD maupun SMP.
Selain itu beberapa penduduk yang bekerja di bidang pemeritahan di
Kota Waisae memilih untuk tinggal di kampung mereka termasuk di
Desa Friwen dan Yenbeser.
Tabel 2.9. Distribusi penduduk yang bekerja menurut Lapangan
           Pekerjaan Utama Tahun 2006 dan 2008
                                                  Tahun 2006          Tahun 2008
       Lapangan Pekerjaan Utama                     N= 240              N=242
                                                  Persen (%)          Persen (%)
    Perikanan tangkap                                 65                  54
    Pertanian                                         17                  18
    Jasa/Pemerintahan                                 10                  20
    Pengolahan/Industri rumah tangga                   4                   4
    Perdagangan                                        3                   2
    Transportasi                                       1                   1
    Lainnya                                            0                   1
    TOTAL                                            100                 100
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP- LIPI, , 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

1
   Ketinting adalah perahu dengan ukuran body sekitar 5 meter yang
dilengkapi dengan motor 5 PK yang diletakkan di dalam perahu.

46       KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Selain perikanan tangkap, lapangan pekerjaan di bidang pertanian
juga masih banyak dilakukan oleh penduduk di wilayah penelitian.
Sebagian besar penduduk di ketiga wilayah penelitian mempunyai
lahan pertanian. Penduduk di Desa Friwen dan Mutus umumnya
mempunyai lahan perkebunan di luar pulau, sedangkan lahan
perkebunan penduduk di Desa Yenbeser berada di dalam pulau
dimana mereka bermukim. Lahan perkebunan penduduk diketiga desa
umumnya ditanami oleh kasbi, betatas, cabe dan sayur-sayuran. Pada
umumnya bekerja sebagai petani menjadi pekerjaan utama ibu-ibu,
sedangkan bagi para laki-laki bertani menjadi pekerjaan tambahan.
Keterlibatan perempan di kebun mulai dari pengolahan tanah,
penanaman dan panen hingga pemasarannya. Jika pada musim
gelombang tenang, di mana para suami melaut, pekerjaan mengolah
tanah, memelihara tanaman, memanen dan memasarkan menjadi
tanggung jawab sepenuhnya para perempuan. Biasanya panen
sayuran dilakukan antara satu sampai dua minggu. Sedangkan kasbi
setiap tiga bulan sekali melakukan panen. Akan tetapi penjulan bisa
dilakukan setiap dua minggu, karena tanaman kasbi di panen secara
bergiliran.
Selain berkebun pekerjaan lain yang juga banyak dikerjakan kaum
perempuan, khususnya di Desa Friwen adalah mengolah kopra dan
membuat minyak kelapa. Bahan baku kopra (kelapa) tidak dibeli,
tetapi mengambil dari pohon-pohon kelapa jatuh yang ada di desa.
Semua penduduk desa diperbolehkan mengambil kelapa yang jatuh
secara cuma-cuma (tidak dibeli). Untuk mengumpulkan kelapa
umumnya ibu-ibu menyuruh anak-anak dan menukar kelapa yang
telah dikumpulkan tersebut dengan gula-gula atau kue. Hasil
membuat minyak sayur dari kelapa biasanya untuk keperluan sendiri
dan sebagian dijual kepada tetangga yang membutuhkan.
Ketersediaan lahan pertanian diketiga desa penelitian menjadikan
penduduk di wilayah ini tidak tergantung pada sumber daya laut
sepanjang tahun. Dari wawancara dengan beberapa penduduk
diperoleh informasi bahwa pada saat musim gelombang besar (sekitar
bulan Juli-Oktober) mereka lebih banyak mengolah kebun daripada
pergi melaut. Menurut mereka pada musim-musim tersebut, kalaupun


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   47
pergi melaut terbatas pada mencari ikan untuk dijadikan lauk. Oleh
karena itu tidak mengherankan kalau hampir sepertiga (30 persen/72
orang) dari mereka yang bekerja (242 orang) mengatakan mempunyai
pekerjaan tambahan. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki.
Tabel 2.10 menunjukkan distribusi penduduk yang mempunyai
pekerjaan tambahan menurut lapangan pekerjaan.
Tabel 2.10. Distribusi penduduk yang bekerja menurut
            Lapangan Pekerjaan tambahan Tahun 2006 dan
            2008
                                                Tahun 2006          Tahun 2008
     Lapangan Pekerjaan Utama                     N= 50               N=72
                                                Persen (%)          Persen (%)
 Perikanan tangkap                                  10                  29
 Pertanian                                          62                  38
 Jasa/Pemerintahan                                   3                   3
 Pengolahan/Industri rumah tangga                    8                  11
 Perdagangan                                         6                   0
 Transportasi                                        0                   2
 Bangunan                                            0                   3
 Lainnya                                             0                   1
 TOTAL                                             100                 100
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP- LIPI, , 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Hal yang juga mengalami perubahan adalah distribusi penduduk yang
bekerja diberbagai lapangan pekerjaan. Kalau pada tahun 2006
hampir dua pertiga (62 persen) penduduk yang mempunyai pekerjaan
tambahan bekerja di sektor pertanian, maka pada tahun 2008
distribusi lapangan pekerjaan tambahan penduduk lebih menyebar.
Proporsi penduduk yang mempunyai lapangan pekerjaan tambahan di
sektor perikanan dan industri rumah tangga tampak lebih meningkat.
Mereka yang mengaku mempunyai pekerjaan tambahan di bidang
perikanan tangkap umumnya adalah para pegawai seperti guru atau
perangkat desa yang mencari tambahan pendapatan menjadi nelayan.


48     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Sedangkan industri rumah tangga umumnya dilakukan oleh kaum
perempuan dengan membuat anyaman baik senat dan topi dan
membuat kue yang dipasarkan disekitar desa.
Dilihat dari distribusi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan
utama maupun lapangan pekerjaan tambahan di ketiga desa penelitian
dapat dikatakan bahwa ketergantungan penduduk terhadap sumber
daya laut semakin berkurang dibanding dengan kondisi pada tahun
2006. Hal ini merupakan perubahan yang positif karena dengan
demikian eksploitasi penduduk terhadap sumber daya laut dapat
ditekan.

•   Kesejahteraan
Kondisi kesejahteraan penduduk di ketiga desa penelitian dikaji dari
dua indikator yaitu kepemilikan barang berharga dalam suatu rumah
tangga dan kondisi pemukiman dan sanitasi lingkungan. Kepemilikan
asset rumah tangga dibedakan kedalam dua bagian, yaitu asset
produksi yaitu barang berharga yang digunakan sebagai alat untuk
bekerja dan asset rumah tangga yaitu barang lain yang dimiliki rumah
tangga yang tidak digunakan untuk bekerja. Dalam kajian ini,
berhubung sebagian besar penduduk bekerja pada sektor perikanan
tangkap, maka asset produksi yang dikaji difokuskan pada asset
perikanan tangkap.

Pemilikan dan Penguasaan Asset Produksi
Dilihat dari kepemilikan perahu bermotor (katingting) dapat
dikatakan bahwa selama dua tahun terakhir ada peningkatan
kesejahteraan penduduk di ketiga desa penelitian. Tabel 2.11
menunjukkan bahwa jumlah maupun proporsi keluarga yang memiliki
perahu bermotor baik di Desa Friwen dan Yenbeser maupun Desa
Mutus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai
konsekuen, proporsi rumah tangga yang hanya memiliki perahu tanpa
motor atau perahu dayung semakin kecil. Pada tahun 2008 lebih dari
dua pertiga (70 persen) rumah tangga di Desa Friwen dan Yenbeser
telah memiliki perahu bermotor, sedangkan di Desa Mutus proporsi
rumah tangga yang memiliki perahu bermotor lebih tinggi (87

                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   49
persen). Sementara rumah tangga yang hanya memiliki perahu
dayung hanya 20 persen di Desa Friwen dan Yenbeser serta 14 persen
di desa Mutus pada tahun yang sama.
Namun peningkatan kepemilikan perahu bermotor tidak semata-mata
disebabkan karena peningkatan pendapatan. Di Friwen misalnya,
diperoleh informasi bahwa semua rumah tangga di desa ini telah
memiliki perahu bermotor. Hal ini dimungkinkan karena adanya
bantuan dari pemerintah setempat melalui dana otonomi khusus
(Otsus) tahun anggaran 2008. Bantuan yang sama juga diperoleh
kedua desa penelitian lainnya, namun karena jumlah rumah tangga di
kedua desa tersebut jauh lebih besar dibanding dengan Desa Friwen,
maka tidak semua rumah tangga memperoleh bantuan. Pemberian
bantuan ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan
nelayan, namun berdasarkan informasi dari beberapa narasumber,
belum semua bantuan perahu bermotor tersebut dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Mahalnya harga bahan bakar untuk keperluan
memancing menjadi salah satu kendala sebagian nelayan untuk tidak
menggunakan perahu bermotor ketika melaut.
Tabel 2.11. Rumah Tangga Berdasarkan Pemilikan Alat
            Produksi Perikanan, Kampung Friwen-Yenbeser
            dan Mutus, 2006
                              Friwen+ Yenbeser                   Mutus
      Alat produksi
                              2006       2008               2006       2008
       perikanan
                             N=79        N=97               N=55       N=83
     Perahu bermotor/       49 (62%)   68 (70%)           37 (67%) 72 (87%)
        katingting
  Perahu tanpa motor   44 (57%)    19 (20%)      39 (71)   12 (14%)
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP- LIPI, , 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Tidak berbeda dengan kondisi dua tahun yang lalu, umumnya perahu
tanpa motor yang dimiliki masyarakat di ketiga desa penelitian
berdimensi sekitar tiga sampai dengan empat meter panjang dan
setengah meter lebar. Sedangkan perahu bermotor yang dimiliki


50      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
umumnya adalah perahu katinting dengan mesin berkapasitas 5,5 PK,
dan panjang badan perahu sekitar lima sampai dengan enam meter.
Selain katinting ada juga perahu bermotor dengan motor tempel
berkapasitas 15 PK dan ukuran panjang perahu sembilan meter,
namun perahu jenis ini hanya dimiliki oleh satu atau dua rumah
tangga di setiap desa dan berfungsi sebagai alat transportasi.
Sebagaimana umumnya masyarakat nelayan, fungsi utama perahu di
ketiga lokasi penelitian adalah untuk menangkap ikan, namun
berhubung umumnya penduduk mempunyai kebun yang terletak di
luar pulau, maka perahu juga digunakan untuk untuk pergi ke kebun.
Selain itu, perahu juga digunakan sebagai alat transportasi untuk pergi
ke Saonek atau Waisai baik untuk menjual hasil produksi maupun
untuk keperluaan lainnya.
Alat tangkap utama di Friwen, Yenbeser dan Mutus relatif homogen
yaitu pancing. Dari informasi yang diperoleh, semua rumah tangga
nelayan di ketiga lokasi ini memiliki alat tangkap pancing. Alat
tangkap lain adalah tombak/kalawai yang digunakan untuk
mengambil teripang atau sebagai alat bantu untuk menjinakkan ikan
dalam ukuran besar yang ditangkap dengan pancing. Alat pancing
yang digunakan disesuaikan dengan jenis ikan yang ditangkap.
Nelayan di Friwen dan Yenbeser misalnya, menggunakan dua jenis
pancing yang berbeda, yaitu pancing dasar dan pancing tonda.
Pancing dasar digunakan untuk menangkap ikan kerapu, kakatua,
kakap dan gutila, sedangkan pancing tonda digunakan untuk
menangkap ikan permukaan, seperti bobara/kuwe, tenggiri, tongkol
dan cakalang. Nelayan Mutus lebih banyak menggunakan pancing
dasar dibandingkan dengan pancing tonda. Hal itu dilakukan karena
menurut pengalaman mereka, sumber daya ikan karang di perairan
sekitar Mutus jauh lebih banyak daripada jenis ikan permukaan.
Dilihat dari kepemilikan alat produksi perikanan tangkap masyarakat
di ketiga lokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa nelayan di wilayah
ini masih relatif tradisional dan ramah lingkungan. Bila hal ini tetap
dipertahankan, dengan alat produksi yang sederhana tersebut dapat
dipastikan bahwa perairan diwilayah mereka tidak akan mengalami
over fishing (penangkapan yang berlebihan). Selain itu kesadaran

                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   51
masyarakat beberapa tahun terakhir ini akan pentingnya melestarikan
terumbu karang dengan tidak menggunakan alat tangkap yang
merusak seperti potas dan bom tampaknya sudah mulai membuahkan
hasil. Beberapa jenis ikan tertentu seperti napoleon yang lima tahun
terakhir sudah tidak dapat ditemui diperairan disekitar mereka sudah
mulai muncul.
Berbeda dengan perikanan tangkap, usaha perikanan budi daya di
lokasi penelitian tampaknya belum berkembang. Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat pada empat tahun belakangan ini sedang
berusaha untuk meningkatkan usaha budidaya sumber daya laut,
terutama rumput laut dan ikan kerapu. Namun tampaknya usaha ini
masih belum berhasil. Menurut beberapa narasumber di lokasi
penelitian, usaha budi daya rumput laut telah pernah dicoba di desa
mereka, namun mengalami kegagalan sebelum sempat dipanen.

Kondisi Permukiman dan Sanitasi Lingkungan
Kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan merupakan salah satu
indikator tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin sejahtera
masyarakat maka kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan akan
semakin baik. Dalam kajian ini kondisi permukiman yang diamati
mencakup kondisi fisik rumah (lantai, dinding dan atap), sedangkan
sanitasi lingkungan mencakup jamban keluarga, tempat pembuangan
sampah, air bersih, sumber penerangan dan bahan bakar.
Dibanding dengan kondisi dua tahun yang lalu, kondisi permukiman
diketiga wilayah penelitian relatif lebih baik. Hal ini terutama
disebabkan oleh banyaknya bantuan dari pemerintah setempat melalui
dana otsus maupun dana pembangunan lainnya. Beberapa fasilitas
permukiman yang mengalami perbaikan antara lain pembangunan
dermaga di setiap desa, sekolah dasar, ruang serbaguna, kantor desa
dan rumah kepala. Sedangkan kondisi bangunan rumah umumnya
relatif homogen yaitu bangunan semi permanen dengan lantai
diplester semen. Selain itu di Friwen juga terdapat bangunan
permanen type 45 yang terbuat dari batako. Rumah ini terdiri dari dua
ruang tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi/WC dan merupakan
bantuan dari Pemerintah Daerah Raja Ampat.

52     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Kondisi sanitasi lingkungan, terutama di Desa Mutus tampaknya
masih cukup memprihatinkan. Meskipun sumber air bersih cukup
memadai, namun menurut informasi hanya dua rumah yang memiliki
WC dan tidak ada WC umum. Masyarakat pada umumnya membuang
air besar di sekitar pantai. Pembuangan air besar ke laut sebenarnya
tidak memberi dampak serius terhadap sumber daya laut, karena di
samping merupakan bahan organik yang mudah hancur, laut luas
dengan penduduk yang sedikit akan mudah mendaur ulang. Namun
selain mengurangi keindahan dan kenyamanan pantai, hal ini tentu
saja dapat berdampak pada penyebaran penyakit.
Selain itu, di ketiga desa penelitian belum ada sistem pengolahan
limbah masyarakat. Semua limbah domestik langsung dibuang ke laut
atau pantai disekitarnya. Mengingat penggunaan plastik pada
beberapa tahun terakhir ini sudah semakin meningkat, kebiasaan ini
tentu saja dapat merusak lingkungan, baik darat maupun laut.
Sosialisasi membuang sampah dengan menggali lubang dan
membakarnya tampaknya masih perlu ditingkatkan.
Sumber penerangan diketiga desa penelitian masih bertumpu pada
lampu minyak tanah dan beberapa genset. Namun mengingat
kelangkaan dan mahalnya harga BBM di daerah ini, genset umunya
hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja. Pada tahun 2006
sebenarnya beberapa penduduk di Desa Friwen sudah menggunakan
listrik dengan tenaga surya, namun pada tahun 2008, fasilitas ini tidak
lagi dapat dimanfaatkan masyarakat. Hal ini antara lain karena alat
yang mereka miliki tidak lagi berfungsi dengan baik.
Bahan bakar yang digunakan untuk memasak pada umumnya adalah
kayu bakar dengan menggunakan tungku batu. Persediaan kayu bakar
umumnya diperoleh dari lahan pertanian atau tempurung kelapa yang
banyak tumbuh di daerah permukiman masyarakat. Selain itu ada
beberapa rumah tangga yang juga memiliki kompor minyak tanah,
namun penggunaannya hanya sesekali saja.
Secara keseluruhan dilihat dari kepemilikan asset produksi dan
kondisi permukiman di ketiga wilayah penelitian dalam dua tahun
terakhir ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan


                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   53
kesejahteraan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain
adanya berbagai bantuan pemerintah daerah baik berupa penyediaan
sarana dan prasarana umum maupun bantuan saran tangkap yang
dapat membantu peningkatan hasil tangkap. Selain itu beberapa
narasumber juga menginformasikan bahwa usaha pelestarian terumbu
karang di wilayah mereka juga cukup memberi pengaruh terhadap
hasil tangkap yang dirasa semakin meningkat.




54    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                           BAB III
     COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA




C      OREMAP merupakan program yang semua kegiatannya
       terfokus untuk penyelamatan terumbu karang. Program ini
       bertujuan melestarikan terumbu karang dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Berdasarkan
tujuan tersebut, maka pendekatan yang digunakan COREMAP dalam
penyelamatan terumbu karang adalah keterlibatan secara aktif dari
masyarakat atau dikenal dengan konsep pengelolaan berbasis
masyarakat.
Pelaksanaan COREMAP di Indonesia bagian timur mendapat bantuan
pendanaan dari Bank Dunia. Di wilayah ini COREMAP dilaksanakan
di tujuh kabupaten yang tersebar di empat provinsi yaitu: Provinsi
Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara
Timur. Di Provinsi Papua, COREMAP dilaksanakan di Kabupaten
Biak dan Raja Ampat.
Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Raja Ampat sudah dimulai
sejak tahun 2005/6. Pada awalnya lokasi COREMAP di kabupaten ini
difokuskan di dua distrik: Waigeo Selatan dan Waigeo Barat. Pada
tahun 2007 Distrik Waigeo Selatan dimekarkan menjadi dua: Distrik
Waigeo Selatan (induk) dan Distrik Mansfar. Distrik Waigeo Barat
juga dimekarkan menjadi Distrik Waigeo Barat dan Distrik Selat
Sagamin. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan setelah
kurang lebih tiga tahun COREMAP diimplementasikan di Kabupaten
Raja Ampat.
Bahasan pada bab ini akan difokuskan pada hasil kajian tentang
pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Raja Ampat dengan berbagai
permasalahan dan kendalanya. Bagian pertama dari bab ini berisi
bahasan mengenai pengelolaan COREMAP di tingkat Kabupaten
Raja Ampat. Aspek yang akan dikaji dalam bagian ini diantaranya


                                      KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   55
adalah pengelolaan program, kerjasama antar komponen dan
kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan program. Bagian
kedua dari bab ini membahas pengelolaan dan pelaksanaan
COREMAP di tingkat lokasi, yaitu Distrik Waigeo Selatan, Mansfar,
Waigeo Barat dan Selat Sagamin. Pada bagian terakhir dari bab ini
dikemukakan tentang pemahaman dan keterlibatan masyarakat
terhadap kegiatan COREMAP setelah kurang lebih tiga tahun
program diimplementasikan di distrik tersebut.

3.1. PELAKSANAAN COREMAP: PERMASALAHAN DAN
     KENDALA
3.1.1. Tingkat Kabupaten
Pengelolaan COREMAP di tingkat kabupaten dilakukan oleh Project
Management Unit (PMU) dengan leading sektornya adalah Dinas
Kelautan. Struktur organisasi pengelola COREMAP di tingkat
kabupaten ini mengacu pada ketentuan dari COREMAP tingkat
nasional. Dalam struktur organisasinya, pengelola di tingkat
kabupaten (PMU), terdiri dari beberapa komponen, yaitu: penyadaran
masyarakat atau public awareness (PA), pengelolaan berbasis
masyarakat atau community base management (CBM), pengawasan
atau MCS (Monitoring, Controlling and Surveilance) dan CRITC
atau Coral Reef Information and Training Center. Karena terdiri dari
beberapa komponen, pengelola di tingkat kabupaten melibatkan
berbagai instansi disesuaikan dengan tugas komponen dan
kompentensi masing-masing instansi yang terlibat.
Pengelola masing-masing komponen COREMAP di tingkat
kabupaten sebagian besar melibatkan staff dari Dinas Kelautan
Kabupaten Raja Ampat sebagai leading sector. Pengelola PBM, PA
dan MCS adalah staff dari Dinas Kelautan, sedangkan pengelola
CRITC adalah staff pengajar dari Akademi Perikanan Sorong.
Pada tahun 2006 PMU, melalui Pemegang Komitmen (PK) yang juga
bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan seluruh program
melakukan rekruitment SETO (Senior Extension and Training Center)
dan CF (Cummunity Facilitator). SETO bertugas mengkoordinasikan


56    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
pelaksanaan kebijakan dan program di lapangan dengan pemerintah
kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya SETO bertanggung jawab
langsung kepada PMU. Di Kabupaten Raja Ampat ada 6 SETO.
Masing-masing 1 SETO bertugas di Distrik Mansfar, 1 SETO di
Distrik Waigeo Selatan, 3 Seto di Distrik Waigeo Barat dan 1 SETO
di Distrik Selat Sagamin.
CF mempunyai tugas mensosialisasikan kegiatan pengelolaan
berbasis masyarakat dan memfasilitasi kegiatan lainnya, seperti
pembentukan LPSTK, Pokmas, pengangkatan motivator, penyusunan
RPTK dan berbagai pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
CF ditempatkan di masing-masing kampung lokasi COREMAP.
Jumlah seluruh CF di Kabupaten Raja Ampat adalah 20 orang.
Sebelum SETO dan CF ditempatkan di lokasi COREMAP, terlebih
dahulu dilakukan pelatihan dan pembekalan. Tujuan pelatihan dan
pembekalan terutama untuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman tentang COREMAP yang meliputi program, kegiatan dan
pendekatan yang dipergunakan. Selain itu juga diberikan materi
tentang cara dan kiat-kiat bekerja dan berinteraksi di masyarakat.

Program dan Kegiatan di Tingkat Kabupaten
Pelaksanaan COREMAP fase II di Kabupaten Raja Ampat mulai
dilaksanakan sejak tahun 2005. Pada awal program, kegiatan
COREMAP di Kabupaten Raja Ampat lebih ditekankan pada
sosialisasi program kepada masyarakat di lokasi maupun pada
stakeholders terkait. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media,
seperti kampanye melalui radio, advokasi lintas sektor melalui
berbagai pertemuan, pemasangan billboard dan pembuatan leaflet dan
brosure. Kegiatan sosialisasi ini pada awal program dilaksanakan
oleh pengelola PBM bekerjasama dengan PA.
Pada tahun 2006, selain sosialisasi dilakukan juga penguatan
kelembagaan di tingkat lokasi dengan membentuk LPSTK di masing-
masing desa yang menjadi lokasi COREMAP. Setelah LPSTK
terbentuk, di masing-masing desa, pengurus LPSTK bersama-sama
aparat desa menyusun RPTK tingkat desa. Berdasarkan RPTK


                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   57
tersebut pengurus LPSTK berkoordinasi dengan aparat desa
membentuk Pokmas-Pokmas yang meliputi Pokmas UEP, Pokmas
Gender dan Pokmas Konservasi. Kegiatan sosialisasi, pembentukan
LPSTK dan penyusunan RPTK serta pembentukan Pokmas
difasilitasi oleh CF dan SETO dengan mendapat bimbingan dari
konsultan yang dikontrak oleh pengelola COREMAP tingkat
kabupaten.
Berbagai kegiatan berkaitan dengan pengelolaan berbasis masyarakat
(PBM) dan MCS mulai diimplementasikan pada tahun 2007.
Pelaksanaan kegiatan PBM diawali dengan sosialisasi tentang akan
diberikannya dana bergulir untuk anggota Pokmas. Sosialisasi ini
diberikan oleh konsultan PBM bekerjasama dengan SETO dan FC
yang bertugas di masing-masing kampung.
Selain pemberian dana bergulir, dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kegiatan COREMAP yang juga dilakukan
di masing-masing lokasi adalah pencairan dana village grant.
Penggunaan dana village grant di masing-masing desa diserahkan
kepada keputusan masyarakat dengan mendapat fasilitasi dari
LPSTK, aparat desa dan dibantu oleh konsultan. Rencana penggunaan
dana village grant ini tertuang dalam RPTK di masing-masing desa.
Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pengelola tingkat kabupaten
adalah rencana penentuan KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah)
yang terdiri dari beberapa daerah perlindungan laut (DPL) yang ada
di kampung di seluruh lokasi COREMAP di Kabupaten Raja Ampat.
Pada saat kajian ini dilakukan, DPL di masing-masing kampung
sebagian sudah diresmikan. Batas-batas DPL seperti pelampung dan
tanda-tanda lainnya juga sudah terpasang.
Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kepedulian akan
pentingnya penyelamatan terumbu karang sejak dini, CRITC –
COREMAP bidang edukasi telah mengembangkan seri buku Mulok
Kelautan: Pesisir dan Laut Kita untuk kelas 1 sampai dengan 6. Buku
ini merupakan buku pegangan guru dan sekaligus bahan ajar untuk
murid. Oleh CRITC- COREMAP bidang edukasi buku telah dicetak



58    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
dan disebarluaskan ke seluruh lokasi COREMAP di Indonesia bagian
timur.
Di Kabupaten Raja Ampat, semua SD di lokasi COREMAP sudah
mendapatkan buku Mulok Pesisir dan Laut Kita. Pada saat kajian ini
dilakukan belum ada pelatihan atau workshop di tingkat kabupaten
yang bertujuan untuk mensosialisasikan Buku Mulok Pesisir dan Laut
Kita kepada para guru. Namun demikian terdapat beberapa wakil
guru yang telah mengikuti workshop dan pelatihan tentang buku
Mulok ini di tingkat nasional yang diadakan di Makasar dan Jakarta.
Pelaksanaan Mulok Kelautan di tingkat sekolah di Kabupaten Raja
Ampat diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah. Di
beberapa lokasi COREMAP pelajaran tentang kelautan diberikan
bergabung (difusi) dengan pelajaran biologi dan ilmu pengetahuan
sosial. Salah satu kendala yang dialami dalam penerapan Mulok
Kelautan di sekolah dasar di beberapa lokasi COREMAP di
kabupaten ini adalah keterbatasan jumlah guru. Sebagai contoh
Sekolah Dasar di Kampung Friwen hanya ada satu guru tetap yang
mengajar untuk semua kelas. Demikian pula dengan kampung lainnya
seperti Kampung Yenbeser, Mutus dan Meos Manggara, jumlah guru
relatif terbatas sehingga satu guru kadang-kadang merangkap
mengajar lebih dari satu kelas.
CRITC Kabupaten Raja Ampat berkedudukan di Akademi Perikanan
Sorong (APSOR). Jumlah staff CRITC terdiri dari lima orang yang
semuanya adalah dosen APSOR. Peralatan penunjang yang dimiliki
untuk mendukung kegiatan antara lain komputer lap top 3 unit dan
peralatan selam lengkap.
Kegiatan CRITC Daerah antara lain adalah melaksanakan filing dan
diseminasi data dan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilakukan
pada tahun 2007 adalah Identifikasi Kearifan Lokal di Lokasi
COREMAP. Penelitian ini dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan)
karena terdapat peraturan administrasi bahwa semua kegiatan harus
dilakukan oleh pihak ketiga. Kegiatan lainnya adalah melakukan
pengambilan data CREEL dan membantu tim ekologi melakukan



                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   59
penelitian baseline study dan BME terumbu karang di lokasi
COREMAP.

Permasalahan dan Kendala
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan berbagai
narasumber dan mempelajari dokumen tentang pelaksanaan kegiatan,
kajian ini menemukan beberapa kendala dan permasalahan berkaitan
dengan pengelolaan COREMAP di tingkat kabupaten.
Berbagai permasalahan dan kendala tersebut diantaranya adalah:
- Terbatasnya akses transportasi dan komunikasi.
Lokasi COREMAP di Kabupaten Raja Ampat cukup menyebar di
empat distrik, yaitu Distrik Waigeo Barat, Selat Sagawin, Meos
Mansfar dan Waigeo Selatan. Lokasi yang cukup jauh antara satu
dengan yang lainnya dengan kondisi alam yang kurang bersahabat,
terutama pada musim ombak besar menjadi kendala bagi mobilitas
dan komunikasi antara SETO, CF dan pengelola di tingkat kabupaten.
Komunikasi antara SETO, CF yang ada di lokasi dengan konsultan
dan pengelola di tingkat kabupaten dapat dilakukan dengan radio HT
dan hand pone (HP). Di setiap lokasi, terutama di Distrik Waigeo
Barat dan Selat Sagawi telah tersedia radio. Di wilayah ini
komunikasi hanya dapat dilakukan melalui radio HT karena belum
ada sinyal untuk telepon seluler. Sementara itu di Distrik Mansfar dan
Waigeo Selatan selain dengan radio HT, di beberapa lokasi tertentu
komunikasi juga bisa dilakukan dengan HP.
Kendala utama bagi para SETO, CF dan konsultan serta pengelola
COREMAP di tingkat Kabupaten adalah sarana untuk mobilisasi ke
lokasi dan ke ibukota Kabupaten (Waisai). Transportasi antar pulau
hanya dapat dilakukan dengan menggunakan perahu milik nelayan
setempat. Para SETO dan CF dalam melakukan perjalanan ke
beberapa kampung di dalam distrik atau dari lokasi ke kota kabupaten
(Waisai) memerlukan biaya transportasi yang cukup tinggi untuk
membeli BBM dan sekedar uang tambahan bagi pemilik perahu. Hal



60     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
ini menjadi kendala, terutama apabila ada pekerjaan atau urusan
penting untuk segera dilaksanakan.
- Tersendatnya pembayaran honor utuk SETO dan CF.
Teknis pelaporan dan pertanggung – jawaban keuangan COREMAP
cukup rumit, rinci dan berkaitan antara kegiatan yang satu dengan
yang lain. Jika suatu kegiatan pelaporan administrasi keuangannya
belum selesai, maka kegiatan lain yang pelaporan keuangannya telah
selesai menjadi terganggu. Dalam hal ini kegiatan yang telah selesai
pelaporan keuangannya belum dapat melakukan pencairan dana untuk
kegiatan selanjutnya sebelum semua kegiatan dilaporkan
pertanggung-jawaban keuangannya. Salah satu komponen
pembiayaan yang tertunda pembayarannya adalah honor untuk para
SETO dan CF yang bertugas di lokasi.
Pada saat kajian ini dilakukan (Mei 2008) para SETO dan CF kurang
lebih sudah enam bulan tidak mendapatkan honor. Honor ini sangat
diperlukan oleh para SETO dan CF untuk biaya hidup sehari-hari dan
biaya transportasi dari lokasi ke kota kabupaten atau dari kampung
(pulau) yang satu dengan yang lain. Tersendatnya honor para SETO
dan CF ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja mereka
di lapangan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian SETO dan CF yang ada di
lokasi masih bersemangat melakukan tugasnya, walaupun mereka
belum mendapatkan honor untuk waktu yang relatif lama. Untuk
kehidupan sehari-hari para SETO dan CF ini kadang-kadang
mendapat bantuan berupa ikan dan makanan lainnya dari masyarakat
setempat. Berdasarkan informasi dari berbagai narasumber,
masyarakat setempat cukup simpati dengan para CF yang bertugas di
kampungnya. Masyarakat mengetahui bahwa para CF tersebut sudah
lama tidak mendapatkan honor. Namun demikian mereka masih tetap
bertahan di lokasi dan tetap mengerjakan tugas-tugasnya.
- Kapasitas CF yang cukup bervariasi.
Para CF direkrut untuk ditempatkan di lokasi COREMAP dengan
tugas yang cukup banyak, diantaranya melakukan sosilaisasi kegiatan

                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   61
COREMAP dan memfasilitasi seluruh kegiatan yang ada mulai dari
pembentukan LPSTK, Pokmas, penyusunan RPTK sampai dengan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lokasi. Para CF direkrut
dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi serta latar belakang
pendidikan yang standar. Selain itu, sebelum diterjunkan ke lokasi
para CF telah mendapat berbagai pelatihan dan pembekalan yang
sama. Meskipun demikian kemampuan dan kapasitas para CF yang
bertugas di masing – masing kampung lokasi COREMAP sangat
bervariasi.
Kajian ini menemukan bahwa terdapat sebagian CF yang kinerjanya
masih belum optimal dalam melakukan pendampingan di masyarakat.
Pemahaman tentang tujuan dan pendekatan COREMAP pada
sebagian CF masih minim. Padahal mereka ditugaskan untuk
mendampingi masyarakat dan melakukan fasilitasi agar semua
kegiatan COREMAP di lapangan dapat berjalan baik. Kondisi ini
tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan program mengingat
masyarakat di lokasi masih belum sepenuhnya mandiri dalam
melakukan seluruh kegiatan COREMAP.

3.1.2. Pelaksanaan dan Permasalahan COREMAP di Tingkat
       Lokasi.
Bahasan mengenai pelaksanaan COREMAP dan permasalahannya ini
akan terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan urutan program dan
kegiatan COREMAP di lokasi. Di lokasi COREMAP di Kabupaten
Raja Ampat, kegiatan dimulai dengan sosialisasi, pembentukan
LPSTK, penyusunan RPTK , pembentukan Pokmas dan pelaksanaan
dana bergulir atau lembaga keuangan mikro (LKM).

-    Kegiatan Sosialisasi COREMAP
Terdapat dua jenis kegiatan sosialisasi di lokasi COREMAP, yaitu
sosialisasi berkaitan dengan penyelamatan terumbu karang dan
kegiatan sosialisasi tentang program-program dan kegiatan
COREMAP yang akan dilaksanakan di lapangan. Berikut ini
gambaran kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di lokasi


62     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
COREMAP dikampung-kampung lokasi COREMAP di Distrik
Waigeo Selatan dan Waigeo Barat.
Sosialisasi tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang di
Kabupaten Raja Ampat pada umumnya dan di kampung-kampung
lokasi COREMAP pada khususnya, dilakukan melalui berbagai cara
dan media. Cara dan media yang dipergunakan antara lain adalah bill
board yang dipasang di tempat- tempat strategis (misalnya di dekat
dermaga di masing-masing kampung), radio dan brosur, poster serta
informasi lain yang dipasang di pondok informasi dan beberapa
tempat strategis lainnya. Selain itu sosialisasi tentang pentingnya
penyelamatan terumbu karang juga dilakukan melalui pertemuan-
pertemuan yang diselenggarakan di tingkat kampung. Pertemuan
dengan warga kampung ini difasilitasi oleh CF, motivator desa dan
aparat kampung.
Pada saat kajian ini dilakukan keberadaan dan kondisi berbagai sarana
dan media sosialisasi di masing-masing kampung berbeda-beda.
Sebagai contoh billboard tentang penyelamatan terumbu karang di
beberapa kampung lokasi COREMAP baik di Waigeo Barat dan
Waigeo Selatan sudah tidak terpasang lagi. Sementara itu, media
lainnya seperti poster dan brossure umumnya yang dipasang di
Pondok Informasi jumlahnya sangat terbatas.
                                   Pelaksanaan sosialisasi berkaitan
                                   dengan program dan kegiatan
                                   utamanya dilakukan oleh CF
                                   didampingi oleh SETO. Media
                                   sosialisasi umumnya adalah
                                   pertemuan dan rapat dengan
                                   warga        masyarakat       yang
                                   difasilitasi oleh aparat kampung.
                                   Selain itu CF        yang tinggal
                                   bersama masyarakat di kampung,
             Gambar 3.1
   Billboard di Kampung Arborek    juga      melakukan      sosialisasi
                                   melalui berbagai kesempatan
yang sifatnya informal, seperti ngobrol-ngobrol dengan warga pada
berbagai kesempatan.

                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   63
Pondok Informasi
Pondok informasi merupakan sarana untuk melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang ada di lokasi
tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang melalui
COREMAP. Pembangunan pondok informasi di beberapa
kampung lokasi COREMAP secara umum dimulai awal tahun
2008. Kondisi pondok informasi dan kelengkapan fasilitas dan
materi yang ada di dalamnya di masing-masing kampung lokasi
COREMAP cukup bervariasi.
Pondok Informasi di Kampung Friwen dibangun di pinggir pantai
dekat dermaga. Tempat ini cukup strategis karena terletak di dekat
dermaga yang sering dipakai lalu lalang masyarakat untuk memulai
                                   beraktifitas sehari-hari. Selain
                                   itu, pada bulan terang tempat ini
                                   juga merupakan tempat warga
                                   berkumpul sambil memancing
                                   ikan. Bahan dan materi edukasi
                                   tentang penyelamatan terumbu
                                   karang yang ada di pondok
                                   informasi masih terbatas dari segi
                                   jumlah dan jenisnya. Di Kampung
                                   Yenbeser pembangunan Pondok
                                   Informasi belum sepenuhnya
           Gambar 3.2.
         Pondok Informasi          selesai pada saat kajian ini
                                   dilakukan (bulan Mei 2008).
Di Kampung Mutus pondok informasi tidak menempati bangunan
baru seperti kampung lainnya. Atas kesepakatan ketua LPSTK dan
masyarakat diputuskan untuk menggunakan bangunan SD yang telah
dipakai lagi. Bangunan SD direnovasi untuk dijadikan pondok
informasi dan tempat pertemuan. Satu ruang kelas dipakai untuk
pondok informasi dan satu ruang kelas lagi untuk sarana pertemuan
warga. Bahan dan materi yang ada di pondok ini juga hanya terbatas
pada poster dan beberapa gambar tentang penyelamatan terumbu
karang.

64     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Pondok informasi di Kampung Meosmanggara menempati bangunan
baru yang letaknya di tengah-tengah pemukiman warga. Tempat ini
juga cukup strategis karena terletak di tengah-tengah kampung. Bahan
dan materi berkaitan dengan penyelamatan terumbu karang berupa
poster dan gambar-gambar cukup lengkap. Selain itu, juga terdapat
beberapa informasi tentang kondisi penduduk dan kegiatan
COREMAP yang disajikan
dalam bentuk poster yang
dipasang di dinding pondok
informasi.
Pembuatan poster tentang
data dan informasi yang ada
di pondok ini dilakukan
oleh SETO, CF bekerja
sama dengan masyarakat
setempat.     Upaya      ini
dilakukan dalam rangka                     Gambar 3.3.
persiapan kunjungan Bank         Pondok Informasi Meosmanggara
Dunia pada awal Mei 2008.
Meskipun menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan sarana
komunikasi dan transportasi upaya sosialisasi tentang pentingnya
penyelamatan terumbu karang di lokasi COREMAP di wilayah
Waigeo Selatan dan Waigeo Barat cukup berhasil. Keberhasilan ini
diindikasikan dengan menurunnya kegiatan penangkapan ikan yang
illegal seperti penggunaan bom dan potas. Beberapa tahun sebelum
COREMAP dilaksanakan, kegiatan penangkapan ikan dengan
menggunakan potas sangat marak dilakukan oleh para nelayan di
Kabupaten Raja Ampat, terutama para nelayan dari wilayah Waigeo
Barat. Waigeo barat terkenal sebagai wilayah penghasil ikan hidup.
Adanya upaya sosialisasi penyelamatan terumbu karang melalui
COREMAP telah meningkatkan kesadaran dan kepedulian
masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang dengan
meninggalkan seluruh kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan
potas dan bom. Para nelayan yang sebelumnya dikenal sebagai
pengguna potas menjadi sadar dan sangat mendukung kegiatan


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   65
COREMAP. Diantara mereka ada yang menjadi motivator dan ketua
pengurus LPSTK. Kesadaran dan kepedulian para nelayan ini menjadi
teladan bagi nelayan lain yang juga pengguna potas. Sampai pada
akhirnya kampung yang dulunya dikenal hampir semua
masyarakatnya menggunakan potas sekarang menjadi salah contoh
keberhasilan dalam menjaga dan melestarikan terumbu karang.

Perekrutan Motivator dan kinerjanya
Motivator desa bertugas membantu CF dan SETO melaksanakan
kegiatan COREMAP mulai dari pembentukan kelembagaan sampai
dengan melaksanakan sosialisasi dan identifikasi kegiatan Pokmas.
Motivator desa dipilih masyarakat atas kesepakatan dengan SETO,
CF dan aparat kampung. Di setiap kampung lokasi COREMAP
terdapat dua motivator terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum kinerja para motivator
belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya pemahaman mereka
tentang konsep dan tujuan COREMAP serta pendekatan yang
digunakan. Rendahnya pemahaman motivator tentang konsep, tujuan
dan pendekatan COREMAP ini menjadi kendala dalam memberikan
fasilitasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelamatan
terumbu karang.

- Pembentukan, kegiatan dan kinerja LPSTK
Pembentukan LPSTK di lokasi COREMAP di Kabupaten Raja
Ampat secara umum sudah dimulai sejak tahun 2006. Pembentukan
lembaga dan kepengurusan LPSTK tersebut difasilitasi oleh SETO
dan CF yang bertugas di masing-masing kampung. Berdasarkan hasil
wawancara dari berbagai narasumber di lokasi kajian, proses
pembentukan pengurus LPSTK dilakukan dengan berkoordinasi
dengan kepala desa. Pembetukan LPSTK dilakukan melalui
pertemuan dengan warga masyarakat. Pengurus dipilih dari warga
yang hadir di dalam rapat.
Peran LPSTK dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP di lokasi
sangat besar, karena lembaga ini berperan sebagai agen sosial untuk
sebuah misi penyelamatan terumbu karang. Perannya yang demikian

66     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
menuntut sejumlah kemampuan menejerial untuk merencanakan
suatu program kegiatan, memiliki pengalaman, pengetahuan, dan skil
yang memadai berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan setiap
program yang dilakukan. Statusnya yang demikian juga dituntut
kemampuannya untuk dapat memahami kondisi sosial budaya
masyarakat binaannya. Secara administratif LPSTK juga dituntut
untuk melakukan tertib administrasi terhadap berbagai aktivitas yang
dilakukan, oleh karena lembaga ini akan berfungsi sebagai pusat
informasi menyangkut segala hal yang bersangkutan dengan kegiatan
program COREMAP. Fungsinya yang demikian juga menuntut
perlunya prasarana penunjang kegiatan administrasi serta kemampuan
teknis mengoperasikan peralatan kerja tersebut.
Berkaitan dengan kegiatan dan kinerja LPSTK di ketiga lokasi kajian,
terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya
adalah:
•   Sebagai pengelola kegiatan COREMAP di lokasi LPSTK
    berperan untuk menyediakan berbagai informasi terkait dengan
    pelaksanaan program/kegiatan. Informasi mengenai kegiatan
    COREMAP tersebut berbagai macam bentuknya, antara lain
    catatan harian yang dilakukan jajaran pengurus LPSTK, foto-foto
    dokumentasi hasil kegiatan, buku-buku hasil laporan kegiatan,
    peta-peta lokasi kegiatan, jadwal kegiatan, laporan keuangan
    kegiatan, laporan hasil-hasil rapat pengurus, peralatan kerja, dan
    sebagainya. Secara umum, informasi tertulis berkaitan dengan
    kegiatan COREMAP yang didokumentasikan oleh LPSTK di
    ketiga lokasi kajian masih sangat minim.
•   Kinerja LPSTK dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu
    faktor tersebut adalah kapasitas pengurusnya. Pengurus LPSTK
    sebaiknya mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang
    konsep, tujuan dan pendekatan yang dipakai oleh COREMAP
    dalam upaya menjaga kelestarian terumbu karang. Konsep dan
    tujuan tersebut di lapangan diterjemahkan ke dalam bentuk
    beberapa kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain untuk
    mencapai tujuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman
    sebagian pengurus LPSTK tentang COREMAP masih belum

                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   67
     memadai. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
     beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Keterbatasan pemahaman
     ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.
     Secara umum pendidikan warga masyarakat di beberapa
     kampung lokasi COREMAP relatif rendah.

Pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas)
Mempertimbangkan bahwa jumlah rumah tangga yang ada di setiap
kampung lokasi COREMAP relatif kecil maka keanggotaan Pokmas
melibatkan seluruh rumah tangga yang ada. Hal ini dilakukan untuk
menghindari adanya kecurigaan dan konflik yang terjadi apabila
anggota Pokmas hanya melibatkan sebagian rumah tangga.
Di Kampung Mutus dibentuk 8 Pokmas yang terdiri dari 6 Pokmas
UEP (produksi) yang anggotanya semuanya laki-laki dan 2 Pokmas
Gender yang anggotanya semuanya perempuan. Kelompok Pokmas
produksi anggotanya masing-masing 10 orang sedangkan Pokmas
Gender anggotanya 14 orang. Selain Pokmas usaha produktif dan
gender dibentuk juga satu Pokwasmas. Jumlah Pokmas yang
terbentuk di Kampung Yenbeser ada tujuh. Terdiri dari tiga Pokmas
usaha produktif, tiga Pokmas Gender dan satu Pokwasmas. Sementara
itu di Kampung Friwen karena jumlah KK hanya sekitar 27, maka
dibentuk 3 Pokmas yang meliputi Pokmas usaha produktif, Pokmas
Gender dan Pokwasmas.

Kegiatan Pemberian Dana Bergulir (Seed Fund)
Dana bergulir adalah bantuan yang disiapkan oleh COREMAP untuk
mendukung pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif yang
diusahakan oleh masyarakat melalui lembaga keuangan mikro
(LKM). Dalam pelaksanaanya peminjam yang mendapat bantuan
dana bergulir berkewajiban untuk melakukan pengembalian sehingga
dana tersebut dapat digulirkan ke anggota masyarakat lainnya.
Besarnya dana bergulir untuk setiap lokasi (desa/kampung) sebesar
Rp 50.000.000.




68     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana bergulir di beberapa
lokasi COREMAP di Kabupaten Raja Ampat terlebih dahulu
dibentuk kepengurusan lembaga keuangan mikro (LKM) di setiap
kampung. LKM adalah suatu lembaga yang telah ada atau akan
dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi menghimpun, mengelola
dan menyalurkan dana untuk menunjang upaya pelaksanaan dan
pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat. Pembentukan
LKM di kampung-kampung lokasi COREMAP difasilitasi oleh SETO
dan CF. LKM dibentuk dengan menetapkan pengurus yang terdiri
dari ketua, bendahara dan sekertaris. Sebelum dana digulirkan
terlebih dahulu para pengurus di masing-masing kampung diberikan
pelatihan tentang pengelolaan keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan
untuk memberikan pembekalan kepada pengurus LKM tentang tata
cara pembukuan dan pelaporan keuangan.
Setelah LKM terbetuk langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan
besarnya jumlah dana bergulir, persyaratan mendapatkan dana dan
tata cara pengusulan pinjaman dan cara pengembalian kepada
masyarakat pengguna (Pokmas).
Uraian berikut ini menggambarkan tentang penggunaan dana bergulir
di masing-masing kampung lokasi COREMAP yang menjadi sampel
kajian. Fokus uraian akan ditekankan pada jenis usaha, mekanisme
dan tata cara mendapatkan dana bergulir dan perkembangan
penggunaan dana leh masyarakat.

•   Kampung Mutus
Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa di
Kampung Mutus terdapat 8 Pokmas. Masing-masing Pokmas
mempunyai anggota antara 10-14 orang. Berdasarkan kesepakatan
antara Pokmas, LPSTK, ketua LKM dan aparat kampung penggunaan
dana bergulir diberikan kepada anggota masyarakat melalui Pokmas.
Dana bergulir tahap pertama untuk kampung Mutus sampai bulan Mei
2008 baru dapat dicairkan sebesar 50 persen atau sekitar Rp 25 juta.
Dana sebesar Rp 25 juta dipotong Rp 100.000 untuk biaya
administrasi di bank.


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   69
Upaya untuk mencairkan dana ke ibukota kabupaten (Waisai)
memerlukan biaya transportasi sebesar Rp 900.000 untuk membeli
BBM dan upah pemilik perahu. Dalam perkembangannya biaya
operasional untuk pencairan dana tersebut membengkak menjadi Rp 4
juta rupiah karena dipergunakan untuk memberbaiki perahu yang
karam dalam perjalanan dari Mutus ke Waisai. Karena terpakai
sebesar Rp 4 juta sehingga dana yang tersisa tinggal Rp 20, 9 juta.
Dari dana tersebut disepakati bahwa Rp 12 juta disalurkan ke Pokmas
dan Rp 4 juta dipakai untuk biaya operasional LKM dan gereja.
Sisanya sekitar Rp 9 juta masih dipegang oleh bendahara. Dana
sebesar Rp 12 juta disalurkan kepada 8 Pokmas. Atas kesepakatan
para ketua pokmas dan anggotanya serta pengurs LKM diputuskan
setiap Pokmas hanya ada tiga anggota yang bisa mendapatkan
pinjaman sebesar Rp 500.000. Pemilihan ketiga anggota Pokmas yang
berhak mendapatkan pinjaman ini dilakukan dengan cara diundi.
Dengan demikian ada 24 anggota Pokmas yang telah menikmati
pinjaman dana bergulir sebesar Rp 500.000 per anggota.
Penggunaan dana bergulir di
Kampung Mutus difokuskan untuk
menambah modal perdagangan
(warung),      usaha     perikanan
tangkap, pembuatan kue dan
pengrajin senat dan souvenir.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan sejumlah narasumber yang
telah mendapatkan pinjaman dana
bergulir diperoleh informasi bahwa                     Gambar 3.4.
penambahan modal ini terlalu kecil                 Pembuat Anyaman Topi
dan kurang membantu untuk
meningkatkan skala usaha.

•    Kampung Yenbeser
Berbeda dengan lokasi COREMAP di kawasan Waigeo Barat yang
dananya baru dapat dicairkan sebesar 50 persen. Di Waigeo Selatan



70     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
(termasuk Kampung Yenbeser dan Friwen) dana bergulir yang sudah
dicairkan mencapai 75 persen atau sekitar Rp 36 juta.
Penggunaan dana bergulir di Kampung Yenbeser atas kesepakatan
pengurus LKM dan ketua Pokmas difokuskan untuk menambah
modal usaha Pokmas Gender. Di kampung ini terdapat tiga Pokmas,
yaitu Pokmas Melati, Mawar dan Anggrek. Dana sebesar kurang lebih
36 juta rupian dipinjamkan kepada sekitar 69 ibu-ibu anggota
Pokmas. Besarnya jumlah pinjaman bervariasi antara Rp 500.000
sampai dengan Rp 1.000.000. Pinjaman tersebut oleh anggota Pokmas
digunakan untuk menambah modal perdagangan (sirih, pinang dan
sayuran), pembuatan kue untuk dijual dan pembuatan
kerajinan/souvenir (senat dan topi). Berdasarkan hasil wawancara
dengan beberapa narasumber sampai kajian ini dilakukan belum ada
anggota Pokmas yang sudah mengembalikan dana yang dipinjam.

•   Kampung Friwen
Dana bergulir sebesar kurang lebih Rp 36 juta oleh pengurus LKM
dipinjamkan ke 24 KK yang ada di Kampung Friwen. Besarnya
jumlah pinjaman bervariasi antara Rp 1 juta yang terendah dan sekitar
Rp 3 juta yang tertinggi. Oleh masyarakat dana bergulir ini
digunakan untuk menambah modal usaha pembuatan ikan garam
(ikan asin), warunga/kios dan penangkapan lobster.
Penetapan besarnya jumlah penjaman pada masing-masing KK
dilakukan oleh pengurs LKM. Dalam hal ini tidak ada kriteria yang
jelas untuk menentukan jumlah dana yang boleh dipinjam, seperti
jenis usaha dan kemampuan peminjam untuk melakuka usaha.
Sampai kajian ini dilakukan semua dana sudah tersalur ke
masyarakat. Menurut informasi dari pengurus LKM baru terdapat tiga
peminjam yang telah mulai mencicil pinjamannya.
Penggunaan pinjaman dana bergulir oleh masyarakat ini secara umum
belum menampakkan hasilnya. Terdapat beberapa peminjam yang
usahanya berkembang berkat adanya dana bergulir ini. Salah satu
usaha ekonomi produktif yang cukup berhasil adalah warungan.
Warung yang mendapat tambahan bantuan modal dari dana bergulir


                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   71
ini merupakan satu-satunya warung yang ada di Kampung Friwen.
Sebelumnya tidak ada warung di kampung ini. Beberapa narasumber
menginformasikan bahwa warung ini berkembang cukup pesat.

Dana Bantuan Desa (Village Grant)
Dana bantuna desa merupakan bantun hibah yang disediakan oleh
COREMAP untuk mendukung pembiayaan kegiatan penglolaan
terumbu karang dan pembangunan prasarana dasar desa. Jumlah dana
yang disediakan Rp 100.000.000 untuk masing-masing desa (lokasi).
Pemanfaatan dana bantuan desa ini disesuaikan dengan dokumen
rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK).
Village grant untuk Kampung Yenbeser sesuai dengan RPTK
                                 dipergunakan untuk pembuatan
                                 pagar jalan kampung, pembelian
                                 genset untuk penerangan dan
                                 pemasangan lampu ke rumah-
                                 rumah penduduk. Di Kampung
                                 Friwen,       village    grant
                                 dimanfaatkan oleh masyarakat
                                 untuk penerangan jalan dan
                                 penyambungan lampu-lampu ke
                                 rumah warga. Sementara itu di
                                 Kampung Mutus village grant
             Gambar 3.5.         direncanakan digunakan untuk
      Penerangan jalan dan pagar pembuatan        MCK      dan
                                 penerangan jalan.

Kegiatan Pokwasmas
Pokwasmas di masing-masing kampung sudah terbentuk dengan
anggota antara 8 – 10 orang. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-
masing kelompok adalah 3 set alat dasar selam. Satu set alat dasar
selam terdiri dari snorkel, fine, masker dan life jacket. Peralatan
penunjang lainnya adalah senter, binokuler (teropong), radio SSB dan
HT.


72    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Sampai kajian ini dilakukan Pokwasmas belum mempunyai sarana
kapal patroli. Dalam melakukan patroli Pokwasmas masih
menggunakan alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain
belum mempunyai kapal patroli, untuk biaya operasional patroli juga
belum diberikan. Selama ini masyarakat secara swadaya melakukan
patroli dengan biaya dari masyarakat.
Tidak adanya biaya operasional berpengaruh pada kurangnya
intensitas patroli yang dilakukan oleh Pokwasmas. Padahal semangat
masyarakat untuk melakukan patroli cukup tinggi karena masih
adanya kegiatan penangkapan ikan illegal yang dilakukan oleh
nelayan dari luar. Sementara itu masyarakat setempat telah
mempunyai kesadaran yang cukup tinggi untuk tidak melakukan
kegiatan penangkapan yang ilegal, seperti pemakaian potas dan bom.
Menurut beberapa narasumber, adanya sarana kapal patroli sangat
diperlukan di wilayah Waigeo Barat. Wilayah ini masih rawan
terhadap berbagai kegiatan penangkapan ikan yang illegal. Oleh
karena itu diperlukan pengawasan yang melibatkan masyarakat
setempat.
Meskipun dengan sarana dan fasilitas patroli yang minim, Pokwasmas
dan masyarakat setempat pernah berhasil menangkap nelayan dari
luar Waigeo (Pulau Buaya) yang melakukan pengeboman di perairan
Waigeo Barat. Oleh masyarakat nelayan yang tertangkap diserahkan
kepada polisi untuk proses lebih lanjut. Keberhasilan Pokwasmas ini
perlu mendapat dukungan oleh pengelola COREMAP agar semangat
untuk melakukan pengawasan berbasis masyarakat dapat
dipertahankan. Jika aspirasi masyarakt ini tidak terpenuhi
dikhawatirkan kesadaran yang telah tumbuh untuk menyelamatkan
terumbu karang akan luntur mengingat mereka hanya menjadi
penonton karena tidakmenikmati hasil kekayaan alam yang ada di
wilayahnya. Sementara itu masyarakat dari luar yang justru
memanfaatkannya.




                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   73
3.2. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARKAT TERHADAP
     KEGIATAN/PROGRAM COREMAP
Uraian di bawah ini akan memaparkan tentang seberapa besar
pengetahuan dan sekaligus partisipasi masyarakat menyangkut
berlangsungnya program pelestarian terumbu karang di tiga lokasi
COREMAP (Friwen, Yenbeser dan Mutus). Di samping itu juga akan
diuraikan seberapa besar manfaat program COREMAP yang
dirasakan oleh masyarakat bersangkutan.
Untuk menggali jawaban responden tentang hal tersebut, maka
diajukan pertanyaan-pertanyaan mulai dari pengetahuan responden
terhadap COREMAP itu sendiri dan kegiatan penyelamatan terumbu
karang. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan pengetahuan dan partisipasi mereka dalam berbagai
kegiatan COREMAP, meliputi: peningkatan pengetahuan dan
kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang (misalnya
sosialisasi dan kampanye penyelamatan terumbu karang melalui
pertemuan, pemutaran film dan pemasangan poster), kegiatan
perlindungan/pengawasan pesisir dan laut, pembentukan Lembaga
Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK), pelatihan dan
pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan
penyusunan Rencana Pemanfaatan dan Pelestarian Terumbu Karang
(RPTK) dan kegiatan kelompok masyarakat (Pokmas).
Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar manfaat kegiatan
COREMAP untuk kegiatan ekonomi masyarakat, maka diajukan
pertanyaan-pertanyaan yang bertautan dengan pengetahuan dan
keterlibatan responden dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
COREMAP. Pertanyaan-pertanyan yang dimaksud adalah: pemilihan
jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, pemberian dana
bergulir untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat,
pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan
usaha (peternakan, perikanan dan industri rumah tangga),
pengetahuan responden tentang jenis usaha yang pernah dilakukan
oleh COREMAP dan dampak ekonomi kegiatan COREMAP terhadap
keluarga responden.


74    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Semua data di atas dikumpulkan terutama dengan metode kuisioner
disertai dengan metode observasi, wawancara terbuka dengan
melakukan focus group discusion (FGD) di tingkat masyarakat serta
diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan dari
tingkat pelaksana program Project Implemantation Unit (PIU),
Pemegang Kuasa Anggaran (PKA), pengurus Critc Daerah sampai
dengan tingkat masyarakat seperti fasilitator dan pengurus LPSTK
termasuk masyarakat di lokasi penelitian.
Kewenangan Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan program
penyelamatan terumbu karang (COREMAP fase II) diperoleh pada
tahun 2005, yaitu tiga tahun setelah kabupaten ini terbentuk. Bila
dihitung mundur dari penelitian ini dilakukan, maka telah tiga tahun
pula lamanya program penyelamatan terumbu karang berlangsung di
Kabupaten Raja Ampat. Suatu kurun waktu yg relatif cukup untuk
mensosialisasikan berbagai kegiatan yang hendak dilakukan di 17
dusun (desa) yang berada di Distrik Waigeo Selatan dan Waigeo
Barat.

3.2.1. Pemahaman Tentang COREMAP
Aspek yang dilihat untuk mengkaji pemahaman masyarakat tentang
COREMAP antara lain adalah; pengetahun tentang adanya
COREMAP, LPSTK, RPTK dan berbagai kegiatan yang sudah
dilaksanakan,   seperti  sosialisai, kegiatan   pelatihan   dan
pendampingan, UEP dan kegiatan pengawasan dan perlindungan.
Hasil BME menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat
mengetahui adanya COREMAP. Tingginya pengetahuan tentang
COREMAP di beberapa kampung lokasi COREMAP di Kabupaten
Raja Ampat ini kemungkinan berkaitan dengan keberhasilan
sosialisasi yang pernah dilakukan baik oleh pengelola COREMAP
maupun aparat desa. Di samping itu, jumlah penduduk di desa ini
relatif sedikit dan karakteristik masyarakatnya relatif homogen.
Sedikitnya jumlah penduduk dan relatif homogennya masyarakat
memudahkan untuk memberikan informasi berkaitan dengan berbagai
program yang ada di masing-masing kampung.


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   75
 Diagram 3.1. Pengetahuan Responden tentang COREMAP di
                  Lokasi COREMAP Yen Beser, Friwen dan Mutus,
                  Kabupaten Raja Ampat, 2008



                               Tidak
                             mengetahui ,
                                0.6




                               Mengetahui ,
                                  99.4




 Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
         COREMAP – LIPI, 2006.
         Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

Pemahaman masyarakat tentang adanya COREMAP di lokasi kajian
tampaknya tidak hanya terbatas pada ada program yang namanya
COREMAP, tetapi juga termasuk pengetahuan tentang tujuan dan
kegiatannya. Hasil ini tercermin dari relatif tingginya pengetahuan
masyarakat tentang adanya LPSTK, RPTK dan berbagai kegiatan
COREMAP yang ada di lokasi.
Dari data yang dikumpulkan melalui angket, secara umum dapat
dikatakan bahwa pemahaman responden mengenai keberadaan dan
kegiatan COREMAP dapat dikatakan sangat baik, yaitu rata-rata
berada pada tingkat di atas 90 persen, kecuali kegiatan yang
berkaiatan dengan pendampingan UEP. Pengetahun masyarakat
terkait dengan kegiatan inti COREMAP yaitu peningkatan


76     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
pengetahuan dan kesadaran pentingnya penyelamatan terumbu karang
dan kegiatan perlindungan dan pengawasan pesisir sangat baik.
Masyarakat juga memahami adanya lembaga pengelola terumbu
karang di tingkat desa, yaitu LPSTK. Data menunjukkan bahwa
hanya sekitar 2 persen responden yang tidak mengetahui adanya
kegiatan inti COREMAP tersebut. Demikian pula hanya 4 persen
responden yang tidak mengetahui adanya LPSTK.
Upaya pengelolaan terumbu karang di tingkat lokasi dituangkan ke
dalam perencanaan yang dibuat oleh pengurus LPSTK, aparat desa
bersama-sama masyarakat yang diwakili oleh beberapa tokoh
masyarakat, pemuda dan kelompok wanita. Perencanaan pengelolaan
terumbu karang di tingkat desa ini disusun dan dituangkan ke dalam
dokumen yang dinamakan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang
(RPTK). Berkaitan dengan pemhaman tentang keberadaan RPTK,
hasil kajian juga menunjukkan bawa pengetahuan masyarakat
tentang RPTK juga relatif baik.
Kegiatan UEP (usaha ekonomi produktif), merupakan salah satu
upaya yang dilakukan oleh COREMAP untuk membantu mendukung
pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif yang diusahakan oleh
masyarakat melalui lembaga keuangan mikro. Penentuan usaha yang
cocok dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu oleh SETO, CF dan
motivator. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman
masyarakat tentang adanya UEP ini cukup baik. Lebih dari 90 persen
responden mengetahui adanya kegiatan UEP yang dilaksanakan oleh
COREMAP di kampungnya. Pemahaman masyarakat yang cukup
baik tentang berbagai kegiatan COREMAP ini berkaitan dengan
berhasilnya sosialisasi yang dilakukan oleh para SETO, CF yang
dibantu oleh para konsultan.




                                      KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   77
 Diagram 3.2. Pengetahun Responden Tentang Berbagai Kegiatan
              COREMAP di Kampung Yenbeser, Friwen dan
              Mutus, Kabupaten Raja Ampat, tahun 2008.

                      Pendampingan UEP                     50.8


                            Kegiatan UEP                                   93.3


                      Penyusunan RPTK                                  87.2


                    Pembentukan LPSTK                                      95.6

       Kegiatan perlindungan /pengaw an
                                                                            98.3
                     pesisir
        Peningkatan pengetahuan dan
                                                                            98.3
     kesadaran pentingnya penyelamatan

                                           0    20    40    60    80   100 120


 Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
         COREMAP – LIPI, 2006.
         Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

Bervariasinya tingkat pengetahuan dan partisipasi responden mulai
dari kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap
pentingnya pelesatarian terumbu karang sampai dengan kegiatan
penyususunan Rencana Pemanfaatan dan Pelestarian Terumbu
Karang (RPTK) yang memiliki nilai terendah dapat dijelaskan
sebagai berikut:
     1. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap
        pentingnya pelesatarian terumbu karang adalah kegiatan
        COREMAP yang bersifat umum, yakni dengan melibatkan
        anggota masyarakat sebanyak mungkin untuk memberikan
        pencerahan tentang pengetahuan dasar mengenai ekosistem
        terumbu karang dan upaya-upaya yang akan dilakukan agar
        tetap lestarai. Dengan sifat kegiatan seperti itu menjadi masuk

78      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
    akal bila kemudian kegiataan ini memiliki tingkat paling
    tinggi dalam hal pengetahuan dan partisipasi responden
    dibandingkan dengan kegiatan COREMAP lainnya.
2. Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut hampir
   serupa dengan kegiatan di atas dalam hal penyampaian
   informasi; bersifat massal, namun dalam implementasinya
   membutuhkan orang-orang yang punya kepedulian untuk
   selalu melakukan pengawasan terhadap laut dari aktifitas
   perusakan ekosistem terumbu karang. Faktor keterbatasan
   jumlah orang yang sungguh-sunguh peduli terhadap
   perlindungan/pengawasan pesisir dan laut menjadikan
   kegiatan ini memiliki tingkat partisipasi yang lebih kecil dari
   kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap
   pentingnya pelesatarian terumbu karang.
3. Kegiatan pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya
   Terumbu Karang (LPSTK) merupakan salah satu kegiatan
   wajib COREMAP yang akan melakukan pengelolaan sumber
   daya terumbu karang di tingkat lokasi/kampung.
   Pembentukan LPSTK difasilitasi oleh fasilitator masyarakat
   dengan melibatkan pemerintah kampung dan Badan
   Pengembangan Daerah (BPD). LPSTK terdiri dari wakil-
   wakil pokmas yang ada di kampung bersangkutan dan
   motivator desa. Dengan sistem perwakilan mengindikasikan
   bahwa lembaga ini makin terbatas jumlah anggota yang
   terlibat bila dibandingkan dengan kegiatan COREMAP
   seperti telah disebutkan sebelumnya. Oleh karenanya dapat
   dipastikan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam
   kegiatan ini relatif lebih kecil dari kegiatan COREMAP yang
   sifatnya umum dan melibatkan anggota masyarakat secara
   keseluruhan di suatu kampung.
4. Kegiatan penyususunan Rencana Pemanfaatan dan
   Pelestarian Terumbu Karang (RPTK) sdilakukan oleh LPSTK
   yang difasilitasi oleh fasilitator masyarakat. Seperti telah
   dikemukakan sebelumnya, bahwa keanggotaan LPSTK
   menjadi lebih terbatas karena menganut sitem perwakilan dari

                                    KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   79
        kelompok masyarakat (pokmas). Kemudian dalam
        penyusunan RPTK tidak semua anggota LPSTK bisa terlibat
        langsung karena menyangkut kapasitas anggota LPSTK yang
        tidak seluruhnya memiliki kemampuan untuk membuat
        perencanaan dan program pengelolaan terumbu karang.
        Dengan demikian makin mengecil pula pengetahuan dan
        keterlibatan responden dalam kegiatan COREMAP dalam
        penyusunan RPTK.

3.2.2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Program dan Kegiatan
       COREMAP
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi
pelaksanaan COREMAP adalah sampai seberapa jauh masyarakat
terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah
dilakukan. Hal ini penting mengingat keterlibatan dan partisipasi
masyarakat adalah faktor yang menentukan keberhasilan suatu
program. Sementara itu, keterlibatan dan partisipasi masyarakat
berkaitan dengan pemahaman tentang tujuan dan jenis program atau
kegiatan yang dilaksanakan. Bahasan berikut ini akan melihat
pemahaman masyarakat tentang berbagai kegiatan COREMAP dan
keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

•    Pokmas
Mengutip buku Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat
(DKP, 2007) disebutkan bahwa kelompok masyarakat (pokmas)
adalah suatu organisasi atau kelompok masyarakat desa yang telah
ada atau yang sengaja dibentuk di desa. Pokmas berfungsi sebagai
wadah aspirasi, pikiran dan tujuan bersama untuk memudahkan
desiminasi informasi yang melibatkan masyarakat. Disebutkan pula
bahwa pokmas tidak bersifat kaku, sehingga seseorang dapat menjadi
anggota dari beberapa kelompok.




80     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Diagram 3.3. Pengetahuan Responden Tentang Pokmas dan
             Keterlibatannya Dalam Kegiatan Pokmas di Kampung
             Yenbeser, Friwen dan Mutus, Kabupaten Raja Ampat,
             2008

 100     92.2            93.3
  90                                                         84.5
                                   79.1
  80                                          71
  70
  60
  50
  40                                                                     30
  30
  20
  10
   0
                        Pokmas




                                   Pokmas




                                                            Pokmas




                                                                        Pokmas
        Konservasi




                                            Konservasi




                                                                        Gender
                                   gender
                          UEP




                                                              UEP
         Pokmas




                                             Pokmas




                     Pengetahuan                         Keterlibatan

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP – LIPI, 2006.
        Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

Diagram 3.3 menggambarkan pengetahuan responden tentang
Pokmas dan keterlibatannya dalam kegiatan Pokmas. Secara umum
pengetahuan masyarakat tentang adanya Pokmas relatif baik. Tingkat
pengetahuan responden tentang Pokmas Konservasi hampir sama
besar dengan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sementara
pengetahuan masyarakat tentang Pokmas Gender relatif lebih rendah
dari Pokmas Konservasi dan Pokmas UEP. Dari deretan angka-angka
tersebut dapat dimaknai bahwa pokmas konservasi dan usaha
ekonomi produktif     sangat popular bagi responden mengingat
program COREMAP menititikberatkan pada kegiatan konservasi dan
pemberian kredit untuk usaha ekonomi produktif untuk mendukung


                                              KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT         81
masyarakat membuka peluang usaha agar tidak melakukan kegiatan
yang berakibat pada kerusakan sumber daya laut, khususnya terumbu
karang.
Akan halnya persentase pengetahuan dan keterlibatan responden pada
pokmas wanita/jender jauh lebih kecil dari dua pokmas lainnya lebih
disebabkan karena pokmas ini bersifat khusus, yaitu mengacu pada
kegiatan kewanitaan yang umumnya kurang menjadi perhatian dari
pihak para lelaki.
Sejalan dengan tingginya pengetahuan tentang adanya Pokmas,
keterlibatan masyarakat dalam Pokmas juga cukup tinggi. Lebih dari
80 persen masyarakat yang mengetahui adanya Pokmas UEP terlibat
dalam kegiatan Pokmas. Sementara sekitar 70 persen dari yang
mengetahui Pokmas konservasi juga terlibat dalam kegiatan Pokmas
Konservasi. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam Pokmas ini
berkaitan dengan kebijakan tentang pembentukan Pokmas oleh
LPSTK dan aparat kampung. Jumlah rumah tangga yang ada di
masing-masing kampung lokasi COREMAP relatif sedikit sehingga
hampir semua rumah tangga (kepala rumah tangga) menjadi anggota
Pokmas.

•    Kegiatan Ekonomi COREMAP
Dalam rangka menundukung upaya pelestarian terumbu karang, salah
satu kegiatan yang didanai oleh COREMAP adalah mengembangkan
usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat. Dalam upaya
merealisasikan kegiatan ini setelah dibentuk Pokmas UEP dilakukan
kegiatan sosialisasi tentang pemilihan usaha ekonomi yang tidak
merusak terumbu karang. Pemilihan jenis usaha ekonomi masyarakat
ini mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya potensi sumber
daya yang ada di masyarakat, ketrampilan yang dimiliki masyarakat
dan prospek pemasaran hasilnya. Setelah diketahui beberapa jenis
kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan kemudian dilakukan
sosialisasi tentang adanya dana bergulir yang akan disalurkan kepada
anggota Pokmas untuk melaksanakan kegiatann sesuai dengan jenis
pilihan usaha yang telah ditentukan. Untuk mendukung keberhasilan


82     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
usaha dan memonitor perkembangannya, dilakukan juga pelatihan
dan pendampingan usaha oleh pengelola COREMAP melalui
konsultan.
Diagram 3.4 menunjukkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat
dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh
COREMAP dalam rangka mendukung pengelolaan terumbu karang
berbasis masyarakat. Secara umum pengetahuan dan keterlibatan
masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi COREMAP cukup
tinggi. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan
berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak
terumbu karang menempati urutan paling tinggi. Pemahaman tentang
pemberian dana bergulir menempati urutan kedua dan yang ke tiga
adalah pengetahuan tentang adanya pelatihan dan pendampingan
untuk meningkatkan usaha (seperti usaha ternak ayam, itik, lele,
keramba ikan, pembuatan kue, minyak kelapa dan pengolahan hasil
laut).

Tingginya pemahaman masyarakat tentang berbagai kegiatan
ekonomi yang dilaksanakan oleh COREMAP di beberapa lokasi
COREMAP di Kabupaten Raja Ampat ini berkaitan dengan
intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola COREMAP di
tingkat lokasi, yaitu CF, SETO, pengurus LPSTK, motivator yang
dibantu oleh aparat kampung. Di samping itu, karakteristik
masyarakat yang homogen dan jumlah rumah tangga yang relatif
sedikit pada masing-masing kampung memudahkan pengelola
COREMAP di tingkat lokasi dalam melakukan sosialisasi berbagai
kegiatan yang ada.
Data pada Diagram 3.4 juga menunjukkan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi COREMAP cukup
tinggi. Sekitar 87 persen responden terlibat dalam pemilihan usaha
ekonomi yang tidak merusak terumbu karang dan kurang lebih 82
persen aktif mengikuti kegiatan sosialisasi pemberian dana bergulir.
Tingginya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan
COREMAP ini terkait dengan kecilnya jumlah rumah tangga yang
ada di masing-masing kampung. Hanpir setiap kepala rumah tangga


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   83
di masing-masing kampung COREMAP menjadi anggota Pokmas.
Dengan menjadi anggota Pokmas maka dalam setiap kegiatan
sosialisasi selalu diminta hadir dan terlibat dalam kegiatan.
Diagram 3.4. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Dalam
             Berbagai Kegiatan Ekonomi COREMAP di Kampung
             Lokasi COREMAP Kabupaten Raja Ampat, 2008

                  100
                   90
                   80
                   70
                   60
                   50
                   40
                   30
                   20
                   10
                    0
                        Pemilihan jenis Pemberian dana   Kegiatan
                         usaha yg tdk     bergulir utk pelatihan dan
                         merusak TK         usaha      pembimbingan

         Pengetahuan         99.4             95.6            80.2
         Keterlibatan        87.4             82.2            75.7



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP – LIPI, 2006.
        Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

•    Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Seperti sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa penggunaan
dana UEP di masing-masing kampung lokasi COREMAP disesuaikan
dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Di Kampung Friwen dana
UEP disalurkan untuk keperluan membuka usaha warungan,
penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut. Di Kampung Yenbeser
dana UEP atas kesepakatan masyarakat disalurkan ke Pokmas Gender


84     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
untuk pengembangan usaha perdagangan. Sedangkan di Kampung
Mutus dana UEP dipinjamkan kepada anggota Pokmas UEP dan
Gender untuk peningkatan modal penangkapan ikan, pengolahan hasil
laut, perdagangan (kue dan anyaman senat).
Diagram 3.5. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Dalam
             Kegiatan UEP di Kampung Friwen, Yenbeser dan
             Mutus, Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2008

             90
             80
             70
             60
             50
             40
             30
             20
             10
             0
                  Perdaganga Perikanan Pembuatan Pengolahan Kerajinan,
                  n (w arung) Tangkap Kue, Minyak hasil laut souvenir

  Mengetahui         47         57         71            78           68
  Terlibat           61         75         45            76           48



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP – LIPI, 2006.
        Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

Diagram 3.5 menggambarkan pengetahuan dan keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan UEP di ketiga kampung lokasi
COREMAP di Kabupaten Raja Ampat. Pemahaman masyarakat
terhadap kegiatan UEP lebih rendah dari pemahaman terhadap
kegiatan ekonomi dalam rangka mempersiapkan kegiatan UEP.
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan UEP ini
kemungkinan terkait dengan aktifitas UEP yang tidak semuanya
berjalan lancar. Seperti diketahui bahwa dana bergulir di masing-

                                                KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   85
masing kampung disalurkan kepada masing-masing anggota Pokmas
atas kesepakatan pengurus UKM dan ketua Pokmas. Di Kampung
Mutus misalnya, pinjaman dana bergulir dibagi rata pada sebagian
anggota Pokmas dengan besar dana hanya Rp 500.000. Jumlah uang
yang relatif kecil ini belum dapat memberikan bantuan yang
signifikan untuk modal usaha perdagangan atau usaha penangkapan
ikan. Karena jumlah dana yang kecil tersebut tidak semua dana
tersebut digunakan oleh anggota Pokmas untuk modal usaha.
Ditengerai sebagian dari anggota Pokmas memanfaatkan dana
tersebut untuk kebutuhan konsuntif.
Kasus yang sama juga ditemui di Kampung Yenbeser. Dana bergulir
di kampung ini disalurkan kepada kelompok gender dan dibagi rata,
sehingga masing-masing anggota mendapat bantuan pinjaman yang
relatif kecil. Sebagian anggota Pokmas dapat memanfaatkan untuk
berjualan sirih – pinang, kue dan modal untuk pembuatan senat.
Namun usaha mereka tidak semuanya dapat berjalan lancar, sebagian
tidak dapat melanjutkan usaha dan sebagian lainnya menggunakan
dana tersebut untuk keperluan lain. Tidak berbeda jauh dengan
Kampung Mutus dan Yenbeser, di Kampung Friwen kegiatan
ekonomi yang mendapat bantuan pinjaman modal dari dana bergulir
sebagian tidak dapat berjalan baik (mandeg).

3.2.3. Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat COREMAP
Salah satu indikasi dari keberhasilan berbagai kegiatan COREMAP
adalah jika masyarakat terlibat dan merasakan manfaat dari adanya
kegiatan tersebut. Hasil kajian BME sosial – ekonomi menunjukkan
bahwa secara umum masyarakat merasakan manfaat dari adanya
berbagai kegiatan COREMAP yang telah dilaksanakan. Dari Diagram
3.6 dapat diketahui bahwa hampir semua anggota masyarakat yang
terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi COREMAP merasakan
manfaatnya. Cukup menarik untuk dicermati dari diagram ini adalah
manfaat yang dirasakan oleh responden untuk ketiga kegiatan
ekonomi mendekati angka 100 persen. Ini artinya responden yang
terlibat dalam kegiatan ekonomi COREMAP merasakan manfaat



86    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
yang sangat besar dari kegiatan tersebut dalam kehidupan mereka
sehari-hari.

Diagram 3.6. Persepsi masyarakat tentang manfaat berbagai
             kegiatan Ekonomi COREMAP di Kampung Friwen,
             Yenbeser dan Mutus, Kabupaten Raja Ampat, Tahun
             2008


  Kegiatan pelatihan
         dan                97
   pem bim bingan


  Pem berian dana
   bergulir untuk
                                   99
  m engem bangkan
       usaha

    Pem ilihan jenis
   usaha yang tidak
                                        100
      m erusak
   terum bu karang

                       95   96      97         98         99          100


Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP – LIPI, 2006.
        Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

Sama halnya dengan kegiatan ekonomi, kegiatan UEP juga sangat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diagram 3.7 menggambarkan
persepsi masyarakat terhadap berbagai jenis kegiatan UEP yang
dilakukan di tiga kampung lokasi COREMAP di Kabupaten Raja
Ampat. Dari diagram terlihat bahwa tiga kegiatan yaitu usaha
warungan, perikanan tangkap dan pembuatan kue dan minyak
dirasakan manfaatnya oleh semua responden. Sementara kegiatan
lainnya juga dirasakan manfaatnya oleh hampir semua responden.




                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT         87
Diagram 3.7. Persepsi masyarakat terhadap berbagai Ekonmomi
             CORENAP di Kampung Friwen, Yenbeser dan Mutus,
             Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2008




             Ke ra jina n,
                                                     98
             s o uv e nir

          P e ngo la ha n                            99
           ha s il la ut

     P e m bua t a n Kue ,                          100
           M inya k

            P e rik a na n                           100
             T a ngk a p

         P e rda ga nga n                            100
            ( wa rung)

                             90   92         94        96         98          100




Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP – LIPI, 2006.
        Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI, 2008

Indikator lain keberhasilan COREMAP adalah jika masyarakat di
lokasi program merasakan dampak positif kegiatan terhadap status
sosial – ekonominya. Dampak positif ini dapat berupa kenaikan
pendapatan atau kondisi ekonomi rumah tangga yang lebih baik jika
dibandingkan dengan keadaan sebelum COREMAP dilaksanakan.
BME - Sosek mengkaji dampak posistif COREMAP terhadap status
sosial ekonomi masyarakat dengan menanyakan tentang kondisi
ekonomi rumah tangga pada saat kajian dilakukan dibandingkan
dengan keadaan sebelum COREMAP dilaksaakan (keadaan sebelum
tahun 2006 dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2008). Hasil
kajian menunjukkan bahwa sekitar 94.4 persen masyarakat merasakan


88         KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
bahwa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik jika
dibandingkan dengan keadaan sebelum COREMAP dilaksanakan.
Cukup tingginya masyarakat yang berpendapat keadaan ekonominya
lebih baik ini sejalan persepsi mereka terhadap manfaat COREMAP.
Gambaran mengenai kondisi ekonomi rumah tangga sebelum dan
sesudah COREMAP dilaksanakan akan diulas lebih renci pada BAB
IV dari laporan ini.
      Diagram 3.8. Distribusi Responden Menurut Pendapat Tentang
                   Keadaan Ekonomi Rumah Tangga Sebelum dan
                   Sesudah COREMAP dilaksanakan di Kampung
                   Friwen, Yenbeser dan Mutus, Kabupaten Raja
                   Ampat, Tahun 2008




                            Sam a Saja,
                               5.6




                                          Lebih baik,
                                             94.4




       Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu
               Karang, COREMAP – LIPI, 2006.
               Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP –
               LIPI, 2008

Jika nilai manfaat kegiatan ekonomi ini kemudian dibandingkan
dengan nilai pengetahuan dan partisipasi kegiatan COREMAP
lainnya seperti telah diuraikan sebelumnya terlihat dengan jelas
bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan konservasi
terumbu karang memiliki nilai paling tinggi, kemudian disusul oleh
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan nilai


                                           KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   89
terbawah adalah yang bertautan dengan pelatihan dan/atau bimbingan
untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Fenomena bahwa kegiatan
konservasi yang paling dikenal oleh masyarakat menunjukkan
adanya sosialisasi yang demikian intensifnya dari pihak COREMAP
untuk menjelaskan kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan
kegiatan konservasi terhadap terumbu karang yang sebagian sudah
mengalami kerusakan parah karena aktifitas eksploitasi yang tidak
ramah lingkungan. Kata ”konservasi” lambat laun akan menjadi suatu
tindakan yang wajib dilakukan bagi siapa saja yang berkepentingan
terhadap sumber daya laut.
Pemahaman masyarakat tentang COREMAP yang cukup baik dan
diikuti oleh tingkat partisipasi dalam kegiatan yang tinggi
menggambarkan cukup diterimanya COREMAP di masyarakat Raja
Ampat. Di samping itu, cukup diterimanya COREMAP di masyarakat
juga diindikasikan dari tingginya proporsi masyarakat yang
menyatakan bahwa beberapa kegiatan COREMAP sangat bermanfaat
bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Apresasi ini hampir terjadi di
semua kampung lokasi COREMAP, terutama masyarakat kampung
Arborek. Masyarakat nelayan di kampung ini pada awalnya sering
melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (potas dan bom).
Setelah dua tahun secara perlahan-lahan COREMAP melakukan
pendekatan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang
pentingnya melakukan pengelolan sumber daya laut secara baik
dengan menghindari kegiatan yang merusak akhirnya masyarakat
menjadi sadar dan sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan
COREMAP. Masyarakat cukup berharap kegiatan COREMAP untuk
menjaga dan melindungi sumber daya laut dapat berlanjut. Sedikit-
demi sedikit masyarakat sudah melihat hasilnya. Salah satu hasil yang
dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya beberapa jenis ikan
yang beberapa tahun terakhir sudah mulai jarang ditemukan di
perairan sekitar kampung pada saat ini mulai muncul dan populasinya
cukup tinggi. Apresiasi dan harapan masyarakat terhadap
keberlanjutan COREMAP terermin dari hasil kajian yang
menunjukkan bahwa sekitar 98 persen responden menginginkan
COREMAP tetap dilanjutkan.


90     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
3.2.4. Sumber Informasi Tentang COREMAP
Pengetahuan responden terhadap ketiga kegiatan ekonomi seperti
telah dipaparkan di atas lebih dari 80 persen diperoleh dari
fasilitator/motivator atau pengurus COREMAP seperti tergambar
pada Diagram 3.9 di bawah ini. Sumber informasi lainnya didapatkan
dari aparat kampung, kemudian dari anggota masyarakat yang terlibat
dalam kegiatan COREMAP dan dari anggota masyarakat lainnya.
Dominasi sumber informasi yang diperoleh masyarakat dari pengurus
COREMAP dimungkinkan karena wilayah kampung (permukiman)
tidak lebih dari 4 Ha dan dengan jumlah penduduk sekitar 27 s/d 80
KK. Ini artinya kegiatan apapun yang melibatkan masyarakat akan
sangat mudah tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat atau secara
hiperbola dapat dikatakan:”orang mendengkur sekalipun di siang hari
akan terdengar oleh seluruh masyarakat kampung”
      Diagram 3.9. Distribusi Responden Menurut Sumber Informasi
                   Tentang COREMAP Di Kampung Yenbeser,
                   Friwen dan Mutus, Kabupaten Raja Ampat,
                   Tahun 2008

                                                    Pem ilihan jenis
       120                                          usaha yang tidak
                    98                              m erusak terum bu
       100     90                                   karang
                         81                         Pem berian dana
        80                                          bergulir untuk
                                                    m engem bangkan
        60                                          usaha
                                                    Kegiatan pelatihan
        40                                          dan
                                                    pem bim bingan
        20                               14
                                 9
                                     2          1 0 3           0 0 2
         0
             Fasilitator (CF,     Kepala         Anggota        Anggota
               m otivator)      desa/dusun    m asyarakat yg   m asyarakat
                                                 terlibat        lainnya


     Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu
             Karang, COREMAP – LIPI, 2006.
             Data Primer, BME Sosial – Ekonomi, COREMAP – LIPI,
             2008



                                                 KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   91
92   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                            BAB IV
        PENDAPATAN MASYARAKAT:
    Perubahan dan Faktor Berpengaruh



M        eningkatnya pendapatan dan jumlah penduduk yang
         menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis
         terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya adalah salah
satu indikator untuk mengukur keberhasilan COREMAP dari aspek
sosial ekonomi. Sumber pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis
terumbu karang sangat luas dan beragam. Di Kabupaten Raja Ampat
sumber pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang
diantaranya adalah pendapatan dari kegiatan kenelayanan (perikanan
tangkap dan budidaya), perdagangan hasil laut, pariwisata dan
kerajinan rumah tangga untuk souvenir para wisatawan.
Uraian pada bab ini akan difokuskan pada perubahan pendapatan
masyarakat yang terjadi dari tahun 2006 (pada saat COREMAP mulai
diimplementasikan) sampai tahun 2008 (pertengahan program).
Bahasan mengenai perubahan pendapatan ini akan dikelompokkan
menjadi dua, yaitu perubahan pendapatan masyarakat di tingkat
kabupaten secara keseluruhan dan perubahan pendapatan masyarakat
di lokasi COREMAP. Gambaran perubahan pendapatan di tingkat
kabupaten akan dilihat dari kondisi perekonomian Kabupaten Raja
Ampat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
berdasarkan data sekunder yang tersedia. Sedangkan gambaran
perubahan pendapatan masyarakat di lokasi COREMAP akan dilihat
dari perubahan pendapatan rumah tangga dan pendapatan per-kapita.
Sumber data yang dipergunakan untuk melihat perubahan pendapatan
masyarakat di lokasi COREMAP ini adalah hasil survei sosial –
ekonomi yang dilakukan pada tahun 2006 dan 2008 di tiga kampung
lokasi COREMAP di kawasan Waigeo Selatan dan Waigeo Barat.




                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   93
4.1. PERUBAHAN KONDISI PEREKONOMIAN                               DI     TINGKAT
     KABUPATEN
Kabupaten Raja Ampat terbentuk tahun 2002, namun pemerintahan
baru efektif berjalan pada tahun 2004. Pada tahun 2004 roda
pemerintahan daerah masih berpusat di Kota Sorong. Dua tahun
kemudian (tahun 2006), pemerintahan mulai pindah ke ibukota
Waisai. Pada awal perpindahan dari Sorong ke Waisai, belum semua
instansi dan dinas mempunyai kantor di Waisai, sebagian masih
berada di Kota Sorong. Sekitar tahun 2007 semua dinas dan instansi
sudah berkantor di Waisai. Sebagai kabupaten baru, berbagai
perangkat pemerintahan, termasuk dinas-dinas masih dalam tahap
peralihan dan pembenahan dalam rangka menyusun program. Oleh
karena masih dalam masa peralihan dan pembenahan maka berbagai
data tentang kependudukan, sosial-ekonomi, fisik dan berbagai data
penunjang lainnya yang dimiliki oleh masing – masing instansi secara
umum masih terbatas.
Gambaran perubahan kondisi perekonomian suatu daerah dapat
dilihat dari data PDRB menurut lapangan usaha atau sektor – sektor
ekonomi yang berperan. Dengan melihat sumbangan masing-masing
sektor dalam PDRB dapat diketahui struktur perekonomian daerah.
Data tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Raja Ampat masih
sangat terbatas. Oleh karena itu, uraian gambaran tentang perubahan
kondisi pendapatan masyarakat di tingkat kabupaten hanya
didasarkan pada perkembangan nilai PDRB secara keseluruhan
karena data perekonomian per – sektor belum tersedia.
Diagram 4.1. menggambarkan perkembangan PDRB Kabupaten Raja
Ampat dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Dari diagram terlihat
bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Raja Ampat berfluktuasi.
Tahun 2003 PDRB kabupaten ini sebesar 211.445 juta naik menjadi
Rp 235.959 pada tahun 2004 atau terjadi kenaikan sekitar 11,59
persen. Pada tahun 2005 terjadi kenaikan PDRB yang cukup tajam
mencapai lebih dari 100 persen menjadi Rp 702.556 juta. Setelah
mengalami kenaikan kemudian terjadi penurunan hampir 100 persen
menjadi Rp 378,704 juta pada tahun 2006. Dari data PDRB ini


94    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
memberikan kesan bahwa perlu kehati-hatian dalam mencermati dan
menganalisanya. Terdapat kemungkinan adanya ketidakakuratan data
yang ditampilkan mengingat kabupaten ini masih relatif baru.
Berbagai instansi masih dalam peralihan dan sumber daya manusia
yang ada juga masih terbatas sehingga pengumpulan dan pengelolaan
data masih dalam taraf peralihan dan pembenahan.
Diagram 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
             Raja Ampat Tahun 2003 – 2006

                                             702,556
  800,000

  700,000

  600,000
                                                          378,704
  500,000
                211,445      235,959
  400,000

  300,000

  200,000

  100,000

        0
            Tahun 2003    Tahun 2004   Tahun 2005      Tahun 2006


 Sumber: BPS, Propinsi Papua Barat, 20006.

4.2. PERUBAHAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA
Bagian ini akan berisi uraian tentang perubahan pendapatan penduduk
di ketiga lokasi COREMAP di Kabupaten Raja Ampat. Perubahan
pendapatan ini akan dilihat dari pendapatan rumah tangga dan
pendapatan per-kapita. Pendapatan rumah tangga yang dimaksudkan
disini adalah penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang
bekerja dari pekerjaan pokok maupun tambahan. Jumlah pendapatan
yang diterima oleh orang yang bekerja adalah pendapatan bersih,
sebagai contoh pendapatan dari kegiatan kenelayanan merupakan
pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi seperti ongkos


                                         KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   95
BBM, ransum (gula, teh dan kopi, beras dll). Demikian pula
pendapatan yang diterima oleh petani adalah pendapatan setelah
dikurangi biaya produksi, seperti pupuk dan obat-obatan. Sementara
itu, pendapatan dari sektor perdagangan adalah rata-rata keuntungan
yang diperoleh dalam satu bulan (keterangan lebih lanjut lihat pada
lampiran).
Deskripsi mengenai perubahan pendapatan penduduk pada bagian ini
akan dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, uraian mengenai
perubahan pendapatan rumah tangga dari semua penduduk yang
bekerja di berbagai lapangan dan jenis pekerjaan yang ada di lokasi.
Untuk mendapatkan gambaran yang rinci mengenai pendapatan
rumah tangga, diuraikan juga pendapatan rumah tangga menurut
lapangan pekerjaan kepala rumah tangga. Dari uraian ini akan terlihat
perbandingan pendapatan rata-rata rumah tangga antar lapangan
pekerjaan kepala rumah tangga. Kedua, deskripsi tentang perubahan
pendapatan penduduk dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang
dan kegiatan alternatif lainnya yang teridentifikasi dari pendapatan
yang diterima dari jenis pekerjaan nelayan, pedagang hasil laut dan
industri rumah tangga. Khusus pendapatan dari kegiatan nelayan akan
dirinci menurut musim, yang dibagi ke dalam musim gelombang
lemah, musim pancaroba dan musim gelombang kuat.

4.2.1. Perubahan pendapatan dari semua sumber pendapatan
Pendapatan rata-rata rumah tangga dan per-kapita.
Dalam uraian ini yang dimaksudkan dengan pendapatan rata-rata
rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh semua anggota
rumah tangga yang bekerja (pekerjaan pokok dan tambahan).
Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan total penduduk
yang bekerja dibagi dengan seluruh jumlah penduduk.
Daigram 4.2. menunjukkan distribusi rumah tangga menurut besar
pendapatan hasil baseline study yang dilakukan tahun 2006 (T0) dan
hasil dari BME Sosial- Ekonomi tahun 2008. Secara umum dari
perbandingan hasil baseline dan BME terdapat peningkatan
pendapatan rumah tangga yang tercermin dari meningkatnya proporsi


96     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 1.000.000 dan
menurunnya proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di
bawah Rp 1.000.000. Dari tabel terlihat bahwa proporsi rumah tangga
yang mempunyai pendapatan di atas Rp 1.000.000 meningkat pada
setiap kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan antara Rp
2.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000 naik hampir dua kali lipat dan
kelompok pendapatan antara Rp 3.000.000 – Rp Rp 3.500.000 naik
lebih dari dua kali lipat. Di samping itu hasil BME tahun 2008 juga
menunjukkan ada sekitar 7 persen rumah tangga yang mempunyai
pendapatan rata-rata di atas Rp 3.500.000. Pada tahun 2006 tidak ada
rumah tangga yang mempunyai pendapatan rumah tangga di atas Rp
3.500.000.
Diagram 4.2. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar
             Pendapatan, Di Tiga Kampung Lokasi COREMAP,
             Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2006 dan 2008 (Persen)

    40

    35

    30

    25

    20

    15

    10

     5

     0
                     500,000 - 1,000,000 - 1,500,000 - 2,000,000 - 2,500,000 - 3,000,000 - >3,500,00
          <500,000
                     999, 000 1,499,000 1,999,000 2,499,000 2,999,000 3,499,000                0
   2006     26.6       33.8        18.2        9.7        5.8         4.5         1.4         0
   2008     11.1        25         24.4       11.7         10         7.2         3.9        6.7


Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Seiring dengan naiknya proporsi rumah tangga yang mempunyai
pendapatan di atas Rp 1.000.000, proporsi rumah tangga yang
mempunyai pendapatan di bawah Rp 1.000.000 menurun sangat
signifikan. Pada tahun 2006 proporsi rumah tangga yang mempunyai


                                                           KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT              97
pendapatan di bawah Rp 500.000 sekitar 27 persen, menurun menjadi
hanya 11 persen pada tahun 2008 dan rumah tangga yang mempunyai
pendapatan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 menurun menjadi 45
persen pada tahun 2008.
Sejalan dengan naiknya proporsi rumah tangga yang mempunyai
pendapatan di atas Rp 1.000.000, hasil BME tahun 2008 juga
menunjukkan adanya kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga
dan pendapatan per-kapita. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa
pendapatan rata-rata rumah tangga naik sekitar Rp 630 selama dua
tahun. Pendapatan rata- rata rumah tangga pada tahun 2006 sebesar
Rp 1.011.95 naik menjadi Rp 1.638.300 pada tahun 2008. Lebih
lanjut data juga menunjukkan bahwa di samping terjadi kenaikan rata-
rata pendapatan, kesenjangan antara rumah tangga yang mempunyai
pendapatan tinggi dan yang rendah makin melebar. Pada tahun 2006
pendapatan tertinggi sekitar Rp 3.500.000 dan pendapatan terendah
nol rupiah. Pada tahun 2008 terdapat rumah tangga yang mempunyai
pendapatan di atas Rp 8.000.000.
Tabel 4.1. Statistik Pendapatan Penduduk di Tiga Kampung
           Lokasi COREMAP, Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006
           dan 2008 (Rupiah)
 No         Pendapatan per bulan             Tahun 2006 (T0)      Tahun 2008 (T1)
 1.   Rata-rata Rumah Tangga (RT)                   1.011.955             1.638.320
 2.   Median Pendapatan RT                            860.000             1.250.000
 3.   Minimum pendapatan RT                                  0              33.333
 4.   Maksimum pendapatan RT                        3.466.666             8.266.666
 5.   Per kapita                                      278.422              433.454
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.




98     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
 Diagram: 4.3. Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah
               Tangga dan Per-kapita Tahun 2006 – 2008,
               Kabupaten Raja Ampat

                  1,800,000
                  1,600,000
                  1,400,000
                  1,200,000
                  1,000,000
                   800,000
                   600,000
                   400,000
                   200,000
                         0
                                                        Perubahan
                                2006        2008
                                                        2006 - 2008
     Pendapatan rumah         1,011,900   1,638,300      626,400
     tangga
     Pendapatan per-kapita    278,400     433,400        155,000


 Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
         COREMAP-LIPI, 2006
         Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Pendapatan per-kapita yang merupakan total dari seluruh penduduk
yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk di tiga lokasi penelitian
juga menunjukkan kenaikan sebesar (Rp 155.032) selama dua tahun.
Pada tahun 2006 pendapatan per - kapita penduduk di lokasi
COREMAP sebesar Rp 278.422 naik menjadi Rp433.454 pada tahun
2008. Besar pendapatan per-kapita ini lebih besar dari nilai garis
kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut data BPS, minimal
pengeluaran per-kapita per bulan di Papua pada tahun 2006 sebesar
Rp 200.039 (BPS, 2007).
Naiknya pendapatan per- kapita di Raja Ampat ini tidak sebanding
dengan naiknya harga-harga kebutuhan sehari-hari seperti minyak
tanah, premium, beras dan gula. Dalam dua tahun kebutuhan sehari-
hari mengalami kenaikan (lihat Tabel 4.2). Tingginya harga bahan


                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   99
pokok di Kabupaten Raja Ampat berkaitan dengan sarana transportasi
yang masih minim. Meskipun telah mengalami perubahan selama
jangka waktu dua tahun (2006-2008), tetapi secara umum transportasi
masih menjadi kendala di Kabupaten Raja Ampat.

Tabel 4.2. Gambaran harga beberapa kebutuhan pokok di Waigeo
           Selatan dan Waigeo Barat
 Jenis                      Harga                                  Harga
 Barang                   Tahun 2006                            Tahun 2008
             Sorong        Saonek       Mutus        Sorong      Saonek      Mutus
 Minyak      Rp 4.500      Rp 5.000     Rp 5.500     Rp 4.500    Rp 5.000    Rp 5.500
 tanah
 Premium     Rp 7.000       Rp 7.500    Rp 8,500     Rp 7.000    Rp 7.500    Rp 8.500
 (Bensin)
 Beras       Rp 7.000       Rp 8.000    Rp 9.000     Rp 7.000    Rp 8.500    Rp 9.500
 Gula        Rp 7.000       Rp 8.000    Rp 9.000     Rp 7000     Rp 7.500    Rp 9.000
Sumber: wawancara dengan sejumlah narasumber di lokasi penelitian

Dalam dua tahun terakhir (2006-2008) pembangunan Waisai, ibukota
Kabupaten Raja Ampat meningkat cukup tajam. Seiring dengan
meningkatnya pembangunan, sarana transportasi dari Sorong ke
Waisai dan sebaliknya semakin membaik. Pada tahun 2006, hanya
kapal perintis yang melayani transportasi penumpang dan barang.
Dalam dua tahun, selain kapal perintis, transportasi penumpang dan
barang juga dilayani oleh kapal cepat Raja Ampat dan beberapa kapal
lainnya. Meskipun telah ada peningkatan sarana dan prasarana
transportasi, tetapi pada musim gelombang besar transportasi masih
terganggu. Hal ini menyebabkan pengiriman barang menjadi tidak
lancar dan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok.
Berbeda dengan Waigeo Selatan yang transportasinya mengalami
peningkatan, masalah transportasi masih tetap menjadi kendala di
Distrik Waigeo Barat. Sampai tahun 2008, belum ada transportasi
yang secara rutin melayani route Sorong – Mutus atau beberapa desa
di sekitarnya. Transportasi penumpang dan barang masih dilayani
oleh kapal barang dan penumpang dari Sorong – Halmahera yang
melewati Pump (sebuah pulau di wilayah Distrik Waigeo Barat).
Tidak adanya sarana transportasi yang secara rutin melayani ini


100       KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
menyebabkan harga kebutuhan sehari-hari di Waigeo Barat sangat
tinggi.

Pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan kepala
rumah tangga
Pendapatan rumah tangga nelayan adalah pendapatan dari seluruh
anggota rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan. Pendapatan ini
dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima dalam satu tahun
(pada saat musim gelombang kuat, musim pancaroba dan pada saat
musim gelombang lemah) kemudian dibagi dua belas. Dari Tabel 4.3.
dan Diagram 4.4 dapat diketahui bahwa pendapatan dari perikanan
mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2006 –
2008. Pada tahun 2006, pendapatan rumah tangga yang kepala rumah
tangganya bekerja sebagai nelayan sebesar Rp 940.400 meningkat
menjadi Rp 1.585.100 atau naik sekitar 60 persen selama dua tahun.
Tabel 4.3. Gambaran Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan
           Pekerjaan Kepala Rumah Tangga,    di Tiga Kampung Lokasi
           COREMAP, Kabupaten Raja Ampat, 2006
      Lapangan                              Pendapatan
      pekerjaan           Tahun 2006 (T0)               Tahun 2008 (T1)
        KRT          Rata-rata         N         Rata-rata              N
 Perikanan            940.438         120        1.585.106            121
 tangkap
 Pertanian tanaman       408.888      6          1.078.500            10
 pangan
 Jasa/pemerintahan   1.602.402        17         2.072.194            33
 Perdagangan         1.916.666         3         2.371.333             5
 Pengolahan/            58.333         2          872.083              4
 industry
 Bangunan            -                -          2.200.000            2
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu dua tahun
juga terjadi pada pendapatan dari sektor pertanian, dari sekitar Rp 400
ribu menjadi sekitar Rp 1 juta. Selain pendapatan yang naik, selama
kurun waktu dua tahun jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor

                                              KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT    101
ini juga naik menjadi 10 persen. Naiknya jumlah anggota rumah
tangga yang bekerja di bidang pertanian ini terutama berkaitan
dengan meningkatnya permintaan sayur-sayuran karena peningkatan
jumlah penduduk yang membutuhkan. Pembangunan Waisai sebagai
ibukota Kabupaten Raja Ampat telah menarik penduduk untuk
bermigrasi ke wilayah ini sehingga terjadi peningkatan penduduk
yang berimplikasi pada naiknya kebutuhan bahan pangan, termasuk
sayuran dan ikan. Karena permintaan sayuran naik dan harganya
cukup baik, maka banyak rumah tangga yang kemudian beralih ke
usaha pertanian.
Diagram 4.4. Gambaran Pendapatan Rumah Tangga                                      Menurut
             Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga



 2,500,000

 2,000,000

 1,500,000

 1,000,000

  500,000                                                                              2008
                                                                                    2006
        0
             Perikanan           Jasa/peme Perdagang Pengolaha
                       Pertanian                                Bangunan
              tangkap             rintahan     an    n/industri

      2006    940,400    408,800     1,602,400   1,916,600   58,300       0
      2008   1,585,100   1,078,500   2,072,100   2,371,300   872,000   2,200,000


Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Hasil pertanian berupa sayuran (kangkung, sawi dan daun singkong),
singkong (kasbi) dan ubi (betatas). Dalam satu bulan rata-rata bisa
menjual sayur dan ubi-ubian dua sampai tiga kali, bahkan ada yang
sampai empat kali per bulan. Dalam satu kali penjualan seorang
petani bisa membawa pulang uang sebesar Rp 75.000 - Rp Rp

102      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
100.000. Harga satu ikat sayuran Rp 1.000, sedangkan harga tiga
tumpuk ubi sekitar Rp 10.000. Penjualan ke Saonek dan Waisai
dilakukan bersama-sama petani lainnya, sehingga ongkos transportasi
ditanggung bersama. Biasanya dalam satu kali jual, biaya untuk
membeli BBM per satu orang sekitar Rp 5.000 - Rp 10.000. Selain
dijual ke Saonek atau Waisai, sayuran juga dijual ke lokasi wisata
resort yang ada di Pulau Manspar untuk konsumsi para wisatawan
yang berkunjung ke Raja Ampat dalam rangka diving dan wisata
bahari.
Pendapatan dari hasil pertanian ini pada musim gelombang besar
(musim selatan) menjadi ‘dewa penolong’ bagi penduduk desa
Friwen dan Yenbeser. Pada saat musim gelombang besar para
nelayan mengurangi aktifitas di laut, bahkan sebagian nelayan ada
yang tidak melaut sama sekali. Pada musim ini para nelayan beralih
pada aktfitas di kebun. Hasil dari kebun ini yang secara rutin bisa
diharapkan menjadi sumber penghasilan bagi penduduk desa
Yenbeser dan Friwen.
Meningkatnya kegiatan ekonomi di lokasi COREMAP juga
diindikasikan dari bertambahnya jumlah rumah tangga yang berusaha
di bidang jasa dan pemerintahan serta jasa penjualan. Jumlah rumah
tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di bidang jasa dan
pemerintahan naik menjadi 33 rumah tangga pada tahun 2008. Pada
tahun 2006 jumlah rumah tangga yang kepala runah tangganya
bekerja di bidang jasa dan pemerintahan hanya 17 rumah tangga.
Kelompok rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di
bidang jasa/pemerintahan diantaranya adalah bekerja sebagai pegawai
negeri, aparat desa termasuk motivator COREMAP, jasa transportasi
dan pegawai di resort, yang ada di Pulau Mansfar. Pendapatan rumah
tangga dari kelompok ini juga mengalami kenaikan sekitar Rp
400.000 selama kurun waktu dua tahun.
Jumlah rumah tangga yang berusaha di bidang jasa penjualan
(warungan dan penampung hasil laut) naik menjadi lima rumah
tangga. Kenaikan jumlah pendapatan dari sektor penjualan relatif
kecil jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan dari sektor
lainnya.

                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   103
Indikasi lain dari meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat juga
terlihat dari bertambahnya rumah tangga yang kepala rumah
tangganya bekerja si sektor industri/pengolahan. Lapangan pekerjaan
di sektor industri/pengolahan di lokasi COREMAP diantaranya
adalah pengolah kopra, pembuat kue jajanan dan pembuat anyaman
topi dan tikar. Penduduk yang bekerja di sektor ini umumnya adalah
para perempuan.
Hasil baseline tahun 2006 menunjukkan bahwa tidak terdapat satu
rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari sektor bangunan.
Dari hasil BME tahun 2008 diketahui terdapat dua rumah tangga yang
sumber pendapatannya berasal dari bekerja di sektor bangunan.
Meskipun hanya terdapat dua rumah tangga yang mempunyai
pendapatan dari sektor bangunan, ini juga merupakan indikasi dari
bervariasinya sumber penghasilan karena meningkatnya kegiatan
ekonomi masyarakat.

4.2.2. Perubahan Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan
Pendapatan rata-rata rumah tangga
Perubahan pendapatan nelayan di lokasi COREMAP Kabupaten Raja
Ampat terlihat dari perbandingan distribusi pendapatan tahun 2006
dan 2008 (Tabel 4.4). Dari hasil perbandingan tersebut terlihat, bahwa
perubahan yang cukup signifikan terjadi pada kelompok rumah
tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 500.000 dan kelompok
rumah tangga yang mempunyai pendapatan lebih dari Rp 2.500.000.
Perbandingan hasil baseline dan BME menunjukkan bahwa proporsi
rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000
turun secara signifikan. Pada tahun 2006 proporsi yang mempunyai
pendapatan kurang dari Rp 500.000 sekitar 26 persen, turun menjadi
hanya 8 persen pada tahun 2008. Sebaliknya kelompok rumah tangga
yang mempunyai pendapatan di atas Rp 2,5 juta naik cukup signifikan
selama dua tahun. Pada tahun 2008, kelompok rumah tangga yang
mempunyai pendapatan di atas Rp 2,5 juta sekitar 12.5 persen naik
sekitar 10 persen jika dibandingkan tahun 2006 yang proporsinya
hanya 2.5 persen.


104    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Perubahan distribusi pendapatan juga terjadi pada kelompok rumah
tangga yang berpendapatan antara Rp 1 juta - Rp1,5 juta. Jumlah
rumah tangga yang mempunyai pendapatan antara Rp 1 juta- Rp1,5
juta naik sekitar 10 persen selama dua tahun. Pada tahun 2006 jumlah
rumah tangga yang mempunyai pendapatan Rp 1 juta - Rp1,5 juta
sebesar 17,5 persen naik menjadi 27 persen pada tahun 2008.
Tabel 4. 4. Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Jumlah
            Pendapatan di Tiga Kampung Lokasi COREMAP
            Kabupaten Raja Ampat, 2006 dan 2008
                                                                         Friwen,
                                               Friwen
 No          Kategori Pendapatan                               Mutus     Yenbeser
                                              Yenbeser
                                                                          Mutus
                                    Tahun 2006 (T0)
 1.   < Rp 500.000                                     39,3       11,9          25,8
 2.   Rp 500.000 - Rp 999.000                          42,6       35,6          39,2
 3.   Rp 1.000.000 – Rp 1.499.000                      11,5       23,7          17,5
 4.   Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000                        3,3      18,6          10,8
 5.   Rp 2.000.000 – Rp 2.499.000                        1,6       6,8           4,2
 6.   Rp 2.500.000 – Rp 2.999.000                        1,6         0           0,8
 7.   Rp 3.000.000 – Rp 3.499.000                          0         2           1,7
                 Jumlah                                 100       100           100
                    N                                    61        59           120
                                    Tahun 2008 ( T1)
 1.   < Rp 500.000                                     13,3        3,3           8,3
 2.   Rp 500.000 - Rp 999.000                          46,7       36,1          41,3
 3.   Rp 1.000.000 – Rp 1.499.000                      21,7       32,8          27,3
 4.   Rp 1.500.000 – Rp 1.999.000                       8,3        4,9           6,6
 5.   Rp 2.000.000 – Rp 2.499.000                       1,7        8,2           5,0
 6.   Rp 2.500.000 – Rp 2.999.000                       3,3        6,6           5,0
 7.   Rp 3.000.000 – Rp 3.499.000                         0        4,9           2,5
 8.             >Rp 3.500.000                           5,0        3,3           4,1
                 Jumlah                                100        100           100
                    N                                   61         60           121
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Apabila dilihat menurut wilayah, penurunan jumlah rumah tangga
yang berpendapatan kurang dari Rp 500.000 yang sangat signifikan
terjadi di Desa Friwen dan Yenbeser (Waigeo Selatan). Sebaliknya


                                                   KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT    105
kenaikan jumlah rumah tangga yang berpendapatan di atas 2,5 juta
yang cukup tinggi terjadi di Mutus (Waigeo Barat). Selama dua tahun
jumlah rumah tangga nelayan yang berpendapatan kurang dari Rp
500.000 turun sekitar 26 persen. Sementara di Mutus (Waigeo
selatan) penurunan jumlah kelompok rumah tangga tersebut hanya
terjadi sekitar 8 persen. Penurunan yang relatif kecil ini dikarenakan
proporsi rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 500.000 di
wilayah ini relatif kecil. Kenaikan jumlah rumah tangga yang
berpendapatan di atas 2,5 juta di Waigeo Barat sekitar 11 persen dan
di Waigeo Selatan kurang dari 6 persen.
Diagram 4.5. Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok
             Pendapatan Tahun 2006 – 2008
      Y e nbe s e r




                      2008        8.3                 27.3                              11.5
       Friw e n,
        M utus ,




                      2006                     25.8                        17.5                 2.5
                                                                                                       Kurang dari 500 ribu
                      2008 3.3                   33.7                                   13.8           1 juta - 1, 5 juta
      W a ige o
      M utus ,

       B a ra t




                                                                                                       1,5 juta - 2,5 juta
                      2006              11.9                        25.1                        2      2.5 juta keatas
  Y e nbe s e r




                      2008          13.3                     21.7                         8.3
   S e la ta n
   Friw e n,

   W a ige o




                      2006                            39.4                         11.5         1.6


                             0%           20%           40%         60%           80%           100%

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Hasil baseline tahun 2006 menunjukkan bahwa pendapatan rumah
tangga nelayan di Waigeo Barat dan Waigeo Selatan sekitar Rp
954.400. Jika dilihat masing-masing distrik, pendapatan penduduk
dari kegiatan kenelayan di Waigeo Barat lebih tinggi dari rumah
tangga nelayan Waigeo Selatan. Tingginya pendapatan rumah tangga


106          KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
nelayan di Mutus ini diperkirakan karena target tangkapan utama
nelayan di desa ini adalah kerapu hidup yang harga jualnya relatif
tinggi. Wilayah Waigeo Barat dikenal sebagai salah satu sentra
penghasil ikan Kerapu di Kabupaten Raja Ampat (TNC, 2001, ).

Tabel 4.5. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Tiga
           Kampung Lokasi COREMAP, Kabupaten Raja Ampat,
           2006 dan 2008 (Rupiah)
                                        Kampung
                       Friwen               Mutus            Friwen,
    Pendapatan
                      Yenbeser         (Waigeo Barat)        Yenbeser
                   (Waigeo Selatan)                           Mutus
                            Tahun 2006 (T1)
 Rata-rata rumah      735.614            1.180.680            954.438
 tangga
 Median                676.333            1.000.000           812.000
 Minimum               109.166             313.333            109.166
 Maksimum             2.983.333           3.346.666          3.346.666
 N                        61                 59                 120
                             Tahun 2008 (T1)
 Rata-rata rumah      1.165.894           1.515.082          1.341.931
 tangga
 Median                808.333            1.123.333          1.000.000
 Minimum               276.666             293.333            276.666
 Maksimum             5.433.333           8.200.000          8.200.000
 N                        60                 61                 121
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Dua tahun kemudian, hasil BME menunjukkan bahwa pendapatan
penduduk dari kegiatan kenelayanan di Waigeo Barat dan Waigeo
Selatan meningkat menjadi sekitar Rp 1.340.000. Dalam dua tahun
pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan naik sekitar Rp
387.000. Apabila dilihat per distrik, pendapatan penduduk dari
kegiatan kenelayanan di Distrik Waigeo Barat konsisten tetap lebih
tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari kegiatan kenelayanan di
Waigeo Selatan. Namun jika dilihat peningkatannya selama dua
tahun, peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan di Distrik

                                          KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT     107
Waigeo Barat lebih rendah jika dibandingkan dengan Distrik Waigeo
Selatan. Dalam jangka waktu dua tahun, pendapatan dari kegiatan
kenelayanan di Distrik Waigeo Barat naik sebesar Rp 334.400,
sementara di Waigeo Selatan naik sekitar Rp 429.400 (Lihat Diagram
4.6).

Diagram 4.6. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Tahun
             2006 – 2008 di beberapa lokasi COREMAP, Kabupaten
             Raja Ampat




               2000000

               1500000

               1000000
                                                                      Waigeo Sel dan Bar
                 500000                                           Waigeo Barat
                                                               Waigeo Selatan
                       0
                                                   Perubahan
                             2006        2008
                                                   2006-2008
      Waigeo Selatan        736600     1,165,800    429,200
      Waigeo Barat         1,180,600   1,515,000    334,400
      Waigeo Sel dan Bar    954400     1,341,900    387,500

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Secara umum peningkatan pendapatan nelayan di lokasi COREMAP
berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya peningkatan
kepemilikan perahu motor, naiknya harga ikan dan meningkatnya
hasil tangkapan serta permintaan ikan yang cenderung mengalami
kenaikan karena pertambahan jumlah konsumen (penduduk). Apabila
dilihat per distrik, peningkatan pendapatan nelayan di Waigeo Barat
lebih disebabkan oleh meningkatnya harga ikan dan sedikit kenaikan
hasil tangkapan. Sementara itu di Distrik Waigeo Selatan peningkatan
pendapatan selain karena kenaikan harga ikan dan kenaikan hasil

108      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
tangkapan juga dikarenakan oleh naiknya permintaan ikan untuk
konsumsi lokal di sekitar ibukota Kabupaten (Waisai).
Hasil tangkapan nelayan di Waigeo Barat yang utama adalah ikan-
ikan karang yang dijual dalam bentuk ikan hidup. Komoditi ini
termasuk ke dalam jenis yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti telah
diketahui bahwa Waigeo Barat merupakan salah satu sentra penghasil
ikan hidup yang cukup berpotensi di kabupaten Raja Ampat. Sekitar
tahun 2000 – 2004 penggunan potas untuk menangkap ikan di
wilayah ini cukup marak. Namun berkat adanya berbagai program
penyadaran masyarakat, baik oleh COREMAP maupun                (CI)
penggunaan potas di wilayah ini sudah sangat berkurang.
Berkurangnya pemotasan sejak beberapa tahun terakhir ini telah
menunjukkan hasilnya, yaitu munculnya beberapa jenis ikan karang
di sekitar perairan desa. Menurut seorang narasumber yang pernah
menggunakan potas, pada saat sekarang ini muncul beberapa jenis
ikan-ikan karang dengan populasi yang cukup banyak di sekitar
perairan Pulau Mutus, Meosmanggara dan beberapa pulau lainnya di
Waigeo Barat. Dua tahun sebelumnya beberapa jenis ikan tersebut
sudah jarang ditemui. Dengan demikian berkurangnya penangkapan
ikan menggunakan potas telah mempunyai dampak positif terhadap
pendapatan nelayan, yaitu mulai meningkatnya populasi ikan karang
yang pada akhirnya meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
Berbeda dengan nelayan di Distrik Waigeo Barat, hasil tangkapan
utama nelayan di Distrik Waigeo Selatan utamanya adalah berbagai
jenis ikan yang dijual dalam bentuk ikan segar atau dibuat ikan asin.
Dalam beberapa tahu terakhir ini terjadi peningkatan permintaan ikan
segar untuk kebutuhan makan sehari-hari masyarakat di sekitar
ibukota kabupaten raja Ampat (Waisai). Adanya pembangunan
Waisai sebagai ibukota Kabupaten Raja Ampat mengakibatkan
peningkatan jumlah penduduk di wilayah ini. Penduduk yang datang
ke wilayah ini selain bekerja sebagai pegawai pemerintah juga
bekerja di sektor lainnya seperti sebagai pekerja bangunan, berdagang
berbagai komoditi (kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan, makanan
dsbnya) dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya terkait dengan
peningkatan pembangunan fisik yang terjadi. Peningkatan jumlah


                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   109
penduduk ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan,
termasuk ikan sebagai lauk pauk sehari-hari masyarakat Kabupaten
Raja Ampat.
Selain peningkatan hasil tangkap berupa ikan segar dan ikan asin,
terdapat kecenderungan terjadi peningkatan hasil tangkap berupa ikan
hidup (ikan karang dan lobster) di wilayah ini. Hasil utama nelayan di
wilayah ini adalah ikan segar dan ikan asin, namun terdapat juga
sejumlah nelayan yang pada musim-musim tertentu menangkap ikan -
ikan karang hidup dan lobster. Karena meningkatnya permintaan ikan
hidup, termasuk lobster dan adanya penampung lokal maka para
nelayan mulai meningkatkan hasil tangkapannya. Jika sebelumnya
memancing ikan hidup hanya dilakukan pada musim-musim tertentu,
pada saat sekarang ini menjadi salah satu target tangkapan utama.
Hasil tangkapan berupa ikan hidup dan lobster ini langsung dijual ke
penampung lokal yang ada di desa. Oleh penampung lokal ikan-ikan
ini dijual ke penampung yang lebih besar yang datang ke desa setiap
bulan.
Peningkatan hasil tangkap nelayan di Distrik Waigeo Selatan ini
ditunjang oleh adanya bantuan kapal motor dari dana otonomi khusus
Provinsi Papua. Penduduk Kampung Yen Beser dan Friwen
mendapatkan bantuan kapal motor dari dana otonomi khusus. Adanya
perahu motor ini telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan karena
wilayah tangkapnya menjadi lebih jauh.

Perbedaan pendapatan menurut musim
Secara umum pendapatan rumah tangga nelayan sangat dipengaruhi
oleh musim. Pendapatan rumah tangga nelayan pada musim
gelombang lemah umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
pendapatan pada musim gelombang kuat. Sementara itu pada musim
pancaroba (peralihan antara gelombang lemah dan gelombang kuat),
pendapatan rumah tangga nelayan cenderung berada pada kisaran
angka antara pendapatan musim gelombang kuat dan gelombang
lemah.




110    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Hasil baseline tahun 2006 menunjukkan adanya perbedaan
pendapatan yang sangat signifikan antara musim gelombang lemah,
musim pancaroba dan gelombang kuat. Pada musim gelombang
lemah, sekitar 48     persen rumah tangga nelayan mempunyai
pendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 dan terdapat rumah
tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 3.500.000. Pada
musim ini rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah Rp
500.000 hanya sekitar 12 persen. Sebaliknya pada musim gelombang
kuat, sebagian besar rumah tangga (lebih dari 80 persen) hanya
mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000. Pendapatan maksimum
rumah tangga hanya mencapai antara Rp 1.500.000 sampai Rp
2.000.000. Sementara itu, pada musim pancaroba sekitar separoh dari
jumlah rumah tangga nelayan berpendapatan di bawah Rp 500.000
dan sekitar seperempatnya mempunyai pendapatan antara Rp 500.000
– Rp 1.000.000 (Diagram 4.7).
Diagram 4.7. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Nelayan, Menurut
             Musim, Tahun 2006 (Persentase)


        100

          80

          60

          40
                                                                                                            Gel Kuat
          20                                                                                             Pancaroba
                                                                                                      Gel lemah
             0
                                        1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
                            500,000 -                                                     >3,500,00
                 <500,000                   -         -         -         -         -
                            999, 000                                                          0
                                        1,499,000 1,999,000 2,499,000 2,999,000 3,499,000

  Gel lem ah       12.5       21.7        18.3      19.2      10.8       5.8       4.2       7.5
  Pancaroba        55.8        25          8.3       7.5       1.7       0         1.7       0
  Gel Kuat         83.3       12.5         2.5       1.7       0         0         0         0



Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial- Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.




                                                                             KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT           111
Diagram 4.8. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Nelayan, Menurut
             Musim, Tahun 2008 (Persentase)


               100

                80
  Persentase




                60

                40
                                                                                                                Gel Kuat
                20                                                                                           Pancaroba
                                                                                                          Gel lemah
                0
                                            1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
                                500,000 -                                                     >3,500,00
                     <500,000                   -         -         -         -         -
                                999, 000                                                          0
                                            1,499,000 1,999,000 2,499,000 2,999,000 3,499,000

  Gel lem ah           1.7         9.9        10.8      16.7      21.7      16.7       6.7      20.8
  Pancaroba            36.4       45.5         5.8       7.4       1.7       0.8       1.7       0.8
  Gel Kuat             41.2       43.7        10.1       0.8       1.7       0          0        2.5



Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial-Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Dua tahun kemudian berdasarkan hasil BME 2008 dapat diketahui
bahwa perbedaan pendapatan rumah tangga nelayan antar musim
masih terjadi. Namun demikian perbedaan tersebut cenderung
menipis -- kurang signifikan jika dibandingkan dengan perbedaan
pada tahun 2006 --. Diagram 4.8 mengiformasikan bahwa pada
musim gelombang lemah sebagian besar rumah tangga (55 persen)
mempunyai pendapatan antara Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000, hanya
sebagian kecil (sekitar dua persen) yang berpendapatan kurang dari
Rp 500.000. Rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp
3.500.000 jumlahnya cukup besar, mencapai lebih dari 20 persen.
Sebaliknya pada musim gelombang kuat, jumlah rumah tangga yang
mempunyai pendapatan diatas Rp 3.500.000 hanya 2,5 persen.
Sebagian besar rumah tangga hanya mempunyai pendapatan dibawah
Rp 500.000 dan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 (masing-masing
44 persen dan 41 persen).
Statistik pendapatan rumah tangga nelayan tahun 2006 dan 2008 yang
terlihat pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata,
pendapatan minimum dan maksimum serta median pendapatan secara


112             KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
umum naik pada seluruh musim (gelombang lemah, pancaroba dan
gelombang kuat). Jika dicermati lebih lanjut terlihat bahwa
peningkatan riil (nominal) pendapatan rata-rata yang cukup signifikan
terjadi pada musim gelombang lemah. Selama dua tahun (2006-
2008) pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada musim
gelombang lemah telah meningkat sebesar Rp 1.050.000 atau sekitar
65,7 persen (dari Rp 1.605.100 tahun 2006 menjadi Rp 2.659.300
pada tahun 2008). Jika peningkatan dilihat dari persentasenya (bukan
nilai riilnya), maka peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada
musim gelombang kuat. Pada tahun 2006 pendapatan rata-rata rumah
tangga nelayan sebesar Rp 310.600 meningkat menjadi Rp 692.400
pata tahun 2008. Jadi selama kurun waktu dua tahun terjadi
peningkatan sebesar Rp 381.800 atau sekitar 122,9 persen. Pada
musim pancaroba peningkatan pendapatan secara riil maupun
persentase lebih kecil jika dibandingkan dengan peningkatan pada
musim gelombang lemah dan gelombang kuat (lihat Diagram 4.9).
Tabel 4.6. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan
           Menurut Musim, di Tiga Kampung Lokasi COREMAP Kabupaten
           Raja Ampat, 2006 dan 2008 (Rupiah)
                                              Musim
    Pendapatan
                   Gelombang Lemah           Pancaroba       Gelombang Kuat
                                Tahun 2006 (T1)
 Rata-rata             1.605.100              625.008            310.608
 Median                1.330.000              410.000            232.500
 Minimum                 96.000                  0                  0
 Maksimum              6.300.000             3.450.000          1.700.000
 N                        120                   120                120
                                Tahun 2008 (T2)
 Rata-rata             2.659.300              707.404            692.478
 Median                1.800.000              500.000            550.000
 Minimum                400.000                96.000            100.000
 Maksimum              19.200.000            3.750.000          5.000.000
 N                        120                   121                119
                   Peningkatan Pendapatan Tahun 2006 -2008
 Nominal               1.054.200              172.400            381,800
 Persen                   65,7                  27,6              122,9
Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial-Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.


                                             KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT     113
Data statistik menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah
tangga maksimum cukup tinggi terjadi pada musim gelombang lemah
dan gelombang kuat. Pada musim gelombang lemah peningkatan
cukup tinggi, mencapai hampir tiga kali lipat (dari Rp 6.300.000
menjadi Rp 19.200.000). Demikian pula pada musim gelombang
kuat, terjadi peningkatan cukup tajam dari Rp 1.700.000 menjadi Rp
5.000.000 (meningkat hampir 300 persen). Peningkatan pendapatan
yang cukup besar pada musim gelombang kuat ini mengindikasikan
bahwa pada musim ini terdapat sejumlah rumah tangga nelayan yang
tetap bisa melaut dengan perolehan hasil tangkapan yang cukup besar
sehingga pendapatannya tetap tinggi.

Diagram 4.9. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Tahun
             2006 -2008 Menurut Musim (Rupiah)



                  3,000,000
      Rupiah




                  2,000,000

                                                                                Gel Kuat
                  1,000,000
                                                                            Pancaroba
                                                                        Gel lemah
                            0
                                                          Perubahan
                                Tahun 2006   Tahun 2008
                                                          2006 - 2008
                 Gel lemah      1,605,100    2,659,300    1,054,200
                 Pancaroba       625,000      707,400      172,400
                 Gel Kuat        310,600      692,400      381,800


Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang,
        COREMAP-LIPI, 2006
        Data Primer BME Sosial-Ekonomi, COREMAP –LIPI, 2008.

Meningkatnya pendapatan nelayan di lokasi COREMAP berkaitan
dengan beberapa faktor. Salah satu faktor adalah adanya bantuan
perahu motor dari Pemerintah Propinsi (dana otonomi khusus).
Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa telah terjadi


114            KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
peningkatan kepemilikan perahu motor di ketga kampong lokasi
COREMAP. Dengan adanya perahu motor, pada musim gelombang
kuat, para nelayan masih bisa melaut dengan mempertimbangkan
cuaca. Seperti dikemukakan oleh salah satu narasumber bahwa pada
musim gelombang kuat, para nelayan kadang-kadang masih bisa
melaut dengan wilayah tangkap yang terbatas. Pada musim ini
kadang-kadang nelayan bahkan mencari lobster di sekitar perairan
desa. Walaupun perolehan tangkapan jumlahnya kecil, tetapi harga
ekonominya cukup tinggi.

4.3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
      PERUBAHAN PENDAPATAN
Terjadinya perubahan pendapatan rumah tangga, khususnya
pendapatan dari kegiatan kenelayanan, di tiga kampong lokasi
COREMAP, yaitu Kampung Yenbeser, Friwen dan Mutus di
Kabupaten Raja Ampat berkaitan dengan berbagai faktor. Faktor-
faktor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu struktural, internal dan eksternal. Struktural faktor yang
mempengaruhi pendapatan masyarakat adalah kebijakan yang
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, diantaranya adalah
COREMAP dan program lainnya. Faktor internal antara lain meliputi
kapasitas penangkapan (teknologi penangkapan dan modal), produksi,
dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor ekternal di
antaranya permintaan, pemasaran, kompetisi dalam pemanfaatan
sumber daya laut dan musim.

4.3.1. Struktural Faktor
•   Perubahan pendapatan karena adanya Program COREMAP
Seperti telah dijelaskan pada Bab III, sosialisasi program COREMAP
di Kabupaten Raja Ampat, telah dimulai sejak tahun 2005 dan
dilanjutkan dengan pembentukan kelembagaan (LPSTK dan Pokmas )
pada tahun 2006 dan 2007. Salah satu kegiatan COREMAP yang
diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat
dan sekaligus mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan terumbu


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   115
karang secara berlebih adalah usaha ekonomi produktif (UEP) yang
dikelola oleh komponen pengelolaan berbasis masyarakat (PBM).
Dari bahasan pada BAB III tentang pelaksanaan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) melalui pemberian dana bergulir kepada masyarakat
untuk modal usaha mengalami berbagai kendala. Dana bergulir
tersebut sebagian besar macet, tidak bisa digulirkan kepada kelompok
masyarakat yang belum mendapatkan pinjaman. Sementara kelompok
masyarakat anggota Pokmas yang telah mendapatkan pinjaman dana
untuk modal atau menambah modal usaha sebagian besar tidak bisa
melanjutkan usahanya karena beberapa permasalahan, diantaranya
usaha merugi (tidak laku) dan pinjaman kredit tidak digunakan untuk
usaha, tetapi untuk keperluan membeli barang-barang konsumsi.
Program UEP melalui pemberian dana bergulir di desa ini baru
dilakukan untuk tahap pertama. Sesuai AD dan ART yang telah
disusun, anggota Pokmas bisa mendapat pinjaman dengan persyaratan
dana tersebut untuk melakukan usaha yang bisa menambah
pendapatan rumah tangga. Namun kenyataan di lapangan, hanya
sebagian saja dari yang mendapatkan dana bergulir menggunakan
dana tersebut untuk melakukan usaha. Sebagian besar pinjaman tidak
d ipergunakan untuk usaha. Sementara itu, sebagian anggota Pokmas
yang mendapatkan dana bergulir untuk usaha, menemui berbagai
kendala sehingga usahanya tidak berjalan lancar, sebagian
diantaranya macet.
Dari evaluasi tentang pelaksanaan UEP di ketiga lokasi COREMAP
ini dapat diketahui bahwa secara umum dampak COREMAP terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat belum terlihat. Meskipun di
beberapa lokasi terdapat beberapa kasus anggota Pokmas yang telah
sekses mengembangkan usahanya karena mendapat bantuan/pinjaman
dana bergulir dari program UEP COREMAP, namun jumlah kasus
yang berhasil tersebut masih relatif kecil sekali.
Program COREMAP yang dinilai cukup berhasil adalah sosialisasi
tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang yang dikelola oleh
komponen penyadaran masyarakat (public awareness). Berkat adanya
sosialisasi, telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan


116   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
pentingnya penyelamatan terumbu karang yang antara lain terlihat
dari berkurangnya kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan
kerusakan terumbu karang seperti pengeboman dan penggunaan potas
di ketiga lokasi COREMAP. Sebagai contoh di Kampung
Meosmanggara sudah tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan
potas untuk menangkap ikan. Demikian pula di Kampung Mutus,
penggunaan potas sudah mulai berkurang sejak adanya COREMAP di
wilayah ini. Padahal sebelum ada COREMAP sebagian besar
penduduk kedua kampung ini menggantungkan hidupnya dari hasil
penangkapan ikan dengan menggunakan potas. Meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perusakan terumbu
karang ini secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya
pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan
pendapatan sebagai akibat berkurangnya kegiatan penangkapan ikan
dengan potas sudah mulai tampak. Hasil tangkapan nelayan sudah
mulai meningkat dibandingkan dengan hasil baseline tahun 2006.
Selain itu berbagai jenis ikan karang yang sebelumnya sudah jarang
ditemui, sekarang sudah mulai meningkat populasinya.

•   Program Lainnya
Kebijakan otonomi khusus untuk Provinsi Papua memberikan
dampak yang positif terhadap pembangunan wilayah Papua dan
kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai program dan kegiatan
berkaitan dengan pembangunan wilayah dilakukan mulai dari kota-
kota kabupaten sampai ke distrik dan perkampungan-perkampungan.
Berbagai program pembangunan berkaitan dengan bantuan otonomi
khusus yang dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat pada umumnya
dan lokasi COREMAP pada khususnya dapat dikelompokan menjadi
dua kelompok. Pertama, program pembangunan yang bertujuan untuk
membangun prasarana dan sarana sosial-ekonomi yang ada di
kampong-kampung. Program yang kedua adalah program yang
bertujuan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kegiatan
ekonominya.




                                      KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   117
Program pembangunan prasarana dan sarana sosial-ekonomi
berkaitan dengan bantuan otonomi khusus ini sudah berlangsung
sejak tahun 2007. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan program
ini diantaranya adalah pembangunan kantor desa, perbaikan sekolah,
pembangunan gereja dan sarana lainnya seperti dermaga. Program
pembangunan fisik di lokasi COREMAP ini berdampak langsung
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkat adanya
pembangunan fisik, masyarakat setempat mempunyai peluang kerja
dan peluang berusaha. Peluang kerja yang ada karena adanya
pembangunan tersebut, diantaranya adalah bekerja sebagai tukang
bangunan, tukang kayu, kuli angkut dan penyedia jasa yang terkait
seperti kerja di transportasi/angkutan dan jasa perdagangan lainnya.
Hasil BME menunjukkan bahwa, sebagian penduduk di beberapa
kampung di lokasi COREMAP yang sebelumnya bekerja di bidang
kenela yanan sementara mengalihkan pekerjaannya di laut dan
bekerja di proyek pembangunan sarana sosial seperti Puskesmas,
sekolah dan kantor desa yang di wilayah Waigeo Selatan dan Waigeo
Barat. Di samping itu juga sebagian penduduk lainnya masih bekerja
sebagai nelayan, tetapi mempunyai pekerjaan sampingan sebagai
tukang bangunan dan tukang kayu.
Pelaksanaan bantuan otonomi khusus terkait dengan upaya
pemberdayan masyarakat yang dilakukan di kampung-kampung
diantaranya adalah bantuan sarana dan alat tangkap, berupa perahu
motor yang dilengkapi dengan alat tangkap jaring dan pancing.
Dengan adanya bantuan perahu motor para nelayan dapat mencari
ikan dengan wilayah tangkap yang lebih luas sehingga hasil
tangkapan meningkat.

4.3.2. Internal Faktor
1. Faktor Internal
•     Sumber pendapatan
Sumber pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
tingkat pendapatan penduduk di lokasi COREMAP. Di lokasi
COREMAP Distrik Waigeo Selatan (Kampung Friwen dan Yenbeser)


118     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
sumber pendapatan masyarakat lebih bervariasi. Pada tahun 2006
(hasil baseline) alternatif sumber matapencaharian selain di sektor
perikanan adalah dari hasil bertani atau berkebun. Pada musim
gelombang kuat (angin selatan) yang terjadi sekitar bulan Juni sampai
Oktober) para nelayan umumnya tidak melaut, tetapi lebih
mencurahkan kegiatannya di kebun. Kebun dengan hasil berupa ubi,
singkong, sayuran dan cabe ini menjadi sumber pendapatan yang
tidak mengenal musim. Walaupun pendapatan dari pertanian ini
relatif kecil, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan sepanjang tahun.
Hasil BME tahun 2008 menunjukan bahwa sumber pendapatan
masyarakat di Waigeo Selatan semakin terbuka pada berbagai
lapangan pekerjaan selain pertanian. Dengan telah berpindahnya
ibukota Kabupaten Raja Ampat ke Waisai, berbagai pembangunan
sarana dan prasarana fisik dilakukan. Adanya pembangunan ini
memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat di sekitar Waigeo
Selatan, termasuk kedua kampung lokasi COREMAP. Sebagian
penduduk di kedua kampung ini mempunyai alternatif tambahan
pendapatan dari bekerja di bangunan, jasa transportasi dan
perdagangan yang semakin berkembang.
Di lokasi COREMAP di Waigeo Barat, ketergantungan pendududuk
terhadap sumber daya laut cukup tinggi, karena tidak ada alternatif
sumber mata pencaharian lain. Hal ini mengakibatkan persaingan
dalam memperebutkan SDL yang sudah mulai menurun produksinya
dan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat.

•   Teknologi
Faktor penguasaan teknologi juga berpengaruh terhadap pendapatan.
Hasil baseline studi tahun 2006 menunjukan bahwa secara umum
teknologi penangkapan nelayan di Distrik Waigeo Selatan dan
Waigeo Barat masih sederhana. Armada yang dipakai umumnya
perahu dengan mesin 5 PK (Ketinting) dan alat tangkap pancing.
Dengan teknologi yang sederhana ini wilayah tangkap para nelayan
menjadi terbatas dan tidak dapat bersaing dengan nelayan dari luar.



                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   119
Dua tahun kemudian (tahun 2008) hasil BME menunjukkan bahwa
meskipun secara umum nelayan masih menggunakan teknologi
sederhana, yaitu perahu ketinting 5 PK, tetapi telah terjadi
peningkatan kepemilikan perahu motor jenis ini. Peningkatan
kepemilikan perahu motor ini terutama terjadi di Kampung Yenbeser
di Waigeo Selatan. Dengan adanya peningkatan kepemilikan perahu
motor ini telah berpengaruh kepada naiknya hasil tangkapan nelayan
yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan.

2. Faktor Eksternal
•     Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir
Hasil baseline tahun 2006 menunjukan bahwa dampak kerusakan
sumber daya laut, khususnya terumbu karang terhadap pendapatan
masyarakat di Distrik Waigeo Selatan dan Waigeo Barat sudah mulai
dirasakan. Menurunnya pendapatan karena kerusakan terumbu karang
ini, terutama sangat dirasakan oleh nelayan di Waigeo Barat yang
target tangkapannya ikan kerapu hidup. Menurut para nelayan jaman
‘keemasan’ di mana pendapatan nelayan cukup tinggi terjadi pada
tahun 1995-2000 saat nelayan lokal mulai mengenal penggunaan
potas. Dengan menggunakan potas, dalam satu bulan nelayan
minimal bisa mendapatkan 100kg ikan kerapu hidup dengan harga Rp
30.000 per kg. Penggunaan potas yang telah berlangsung cukup lama
mengakibatkan kerusakan terumbu karang di perairan pulau-pulau
Batang Pele di Waigeo Barat. Dampak dari kerusakan tersebut adalah
mulai menurunnya hasil tangkapan nelayan. Pada saat ini jumlah
tangkapan maksimal yang bisa diperoleh oleh seorang nelayan hanya
sekitar 50-60 kg ikan kerapu.
Setelah dua tahun COREMAP dilaksanakan terjadi penurunan
kegiatan penangkapan ilegal seperti penggunaan potas dan bom yang
cukup signifikan. Pengaruh adanya penurunan kegiatan pemotasan
dan pengeboman ini sudah dirasakan oleh masyarakat dengan telah
adanya indikasi meningkatnya populasi ikan karang di wilayah ini.
Peningkatan populasi ikan ini dalam di masa yang akan datang
berpengaruh pada naiknya hasil tangkap nelayan.


120     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
•   Pemasaran
Pemasaran merupakan faktor eksternal yang cukup berpengaruh
terhadap tingkat pendapatan penduduk di lokasi COREMAP. Hasil
baseline tahun 2006 menunjukkan bahwa ada dua pola pemasaran
untuk hasil sumber daya laut. Pemasaran ikan hidup (kerapu) dikuasai
oleh satu perusahaan, di mana setiap bulan kapal penampung
mengambil ikan di keramba-keramba para nelayan. Karena hanya ada
satu perusahaan (monopoli), para nelayan tidak mempunyai alternatif
pasar yang lain, maka harga juga ditentukan oleh penampung.
Demikian pula para nelayan tidak mempunyai akses untuk
mendapatkan informasi harga.
Sama dengan pemasaran ikan hidup yang dimonopoli oleh satu
penampung, pemasaran ikan kering juga dikuasai oleh satu
penampung. Kalau ikan kerapu dimonopoli oleh perusahaan, maka
ikan kering dikuasai oleh penampung lokal yang sekaligus pedagang
sembako yang ada di masing-masing kampung. Karena hanya ada
satu penampung, maka harga ikan juga ditentukan oleh penampung.
Dominasi penampung dalam menentukan harga semakin kuat, karena
nelayan juga mengambil BBM (bensin campur dan minyak tanah),
sembako dan rokok dari penampung. Tidak adanya alternatif pasar
dan akses terhadap informasi harga, mengakibatkan harga sangat
ditentukan oleh penampung dan nelayan tetap tidak berdaya dengan
pendapatan yang diterima.
Dua tahun kemudian telah terjadi perubahan pola pemasaran, dimana
monopoli semakin berkurang. Penampung ikan hidup dan ikan kering
yang ada di kampung Friwen dan Yenbeser semakin bertambah.
Bertambahnya penampung ini memberikan alternatif pemasaran
kepada para nelayan. Nelayan mempunyai pilihan untuk menjual hasil
tangkapan kepada penampung yang dianggap lebih memberikan
keuntungan. Selain adanya tambahan penampung yang ada di
kampung, para nelayan dari Kampung Friwen dan Yenbeser ini juga
mempunyai alternatif pemasaran yang lebih terbuka , yaitu dipasarkan
langsung ke Waisai (ibukota Kabupaten Raja Ampat). Permintaan
ikan segar dan ikan kering di Waisai cukup tinggi karena adanya
peningkatan penduduk yang pindah ke wilayah ini. Pemasaran hasil

                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   121
laut ke Waisai lebih menguntungkan karena harganya lebih tinggi jika
dibandingkan dengan harga di penampung lokal.
Adanya alternatif pemasaran yang lebih terbuka dan memberikan
keuntungan ini telah berpengaruh pada peningkatan pendapatan
nelayan di wilayah Waigeo Selatan. Berbeda halnya dengan nelayan
di Waigeo Barat, pola pemasaran hasil laut di wilayah ini tidak
mengalami perubahan yang berarti selama dua tahun. Nelayan
setempat masih tergantung pada penampung lokal dalam memasarkan
hasil tangkapan. Lebih terbukanya pemasaran hasil tangkapan
nelayan di Waigeo Selatan dibandingkan dengan nelayan di Waigeo
Barat ini berpengaruh pada perbedaan peningkatan pendapatan
nelayan di dua wilayah ini. Hasil BME menunjukkan bahwa secara
umum terjadi peningkatan pendapatan nelayan. Jika dicermati lebih
lanjut peningkatan pendapatan nelayan di Waigeo Selatan lebih tinggi
jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan nelayan di Waigeo
Barat.
•     Naik Permintaan Pasar terhadap Hasil Laut
Dijadikannya Waisai sebagai ibukota kabupaten mengakibatkan
pembangunan dan kegiatan ekonomi di sekitar Waigeo Selatan
meningkat. Adanya peningkatan pembangunan dan kegiatan ekonomi
ini telah menarik para pendatang untuk bekerja di berbagai lapangan
pekerjaan yang ada. Peningkatan jumlah pendatang ini berimplikasi
pada kenaikan permintaan hasil laut untuk konsumsi lauk pauk sehari-
hari. Secara umum permintaan ikan untuk konsumsi masyarakat di
Waisai belum tercukupi oleh pasar lokal. Hal ini mengakibatkan
harga ikan di Waisai jauh lebih tinggi dibandingkan harga ikan di
Sorong.
Tingginya permintaan hasil laut ini sangat menguntungkan bagi
penampung ikan di tingkat kampung dan nelayan di sekitar Waigeo
Selatan. Pendapatan mereka meningkat karena harga jual yang relatif
tinggi. Selian itu dengan makin berkembangnya Waisai sebagai
ibukota kabupaten di masa datang merupakan peluang bagi nelayan
untuk lebih meningkatkan hasil tangkapannya. Peningkatan hasil
tangkap akan berpengaruh pada naiknya pendapatan nelayan.


122     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                            BAB V
       KESIMPULAN DAN REKOMENDASI




K      abupaten Raja Ampat merupakan kabupaten baru di Provinsi
       Papua Barat yang dibentuk pada tahun 2004. Meskipun
       dibentuk pada tahun 2004, tetapi kegiatan pemerintahan
secara resmi di ibukota Waisai baru dimulai sekitar tahun 2006.
Sebelumnya selama kurang lebih dua tahun, pusat kegiatan
pemerintahan masih berada di Kota Sorong. Sebagai kabupaten baru,
Kabupaten Raja Ampat telah menjadi salah satu dari 7 lokasi
COREMAP di Indonesia Bagian Timur yang mendapat bantuan dana
dari World Bank.
Dimasukkannya Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu lokasi
COREMAP berkaitan dengan kekayaan sumber daya hayati laut yang
berada di wilayah ini. Kepulauan Raja Ampat terletak di dekat
jantung ‘segitiga karang’ (“coral triangle”), sebuah kawasan yang
mencakup bagian Utara Australia, Phlippina, Indonesia dan Papua
Nugini yang memiliki keragaman karang yang tertinggi di dunia.
Kekayaan keragaman hayati laut di Kepulauan Raja Ampat
diindikasikan dari ditemukanya berbagai jenis spesies ikan karang,
moluska dan hewan karang. Tidak hanya jenis-jenis ikan, Kepulauan
Raja Ampat juga kaya akan keanekaragaman terumbu karang,
hamparan padang lamun, hutan mangrove, dan pantai tebing berbatu
yang indah. Hamparan karang di kepulauan Raja Ampat menyokong
fauna karang terkaya di dunia. Sebagai salah satu kekayaan alam
warisan dunia sangat penting untuk melakukan pengelolaan yang
berkelanjutan agar kekayaan ini dapat dimanfaatkan oleh generasi
penerus.
Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Raja Ampat yang telah
dimulai dari tahun 2006 difokuskan pada dua kawasan, yaitu kawasan
Waigeo Selatan dan Waigeo Barat. Secara administratif pelaksanaan
COREMAP mencakup empat distrik dan 21 kampung. Ke empat

                                      KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   123
distrik tersebut adalah: Distrik Waigeo Selatan, Distrik Mansfar,
Distrik Waigeo Barat dan Distrik Selat Sagawin. Sedangkan rincian
jumlah kampung per distrik adalah: Distrik Waigeo Selatan 4
kampung, Distrik Mansfar 7 kampung, Distrik waigeo Barat 5
kampung dan Distrik Selat Sagawin 2 kampung.

5.1. KESIMPULAN
Selama kurang lebih 2,5 tahun COREMAP berjalan berbagai kegiatan
telah dilakukan. Fokus kegiatan pada tahun 2006 adalah sosialisasi
tentang pentingnya pelestarian terumbu karang kepada para
stakeholders baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat
lokasi/kawasan. Bersamaan dengan diadakannya sosialisasi berbagai
kegiatan di tingkat lokasi dilakukan, diantaranya adalah pembentukan
LPSTK dan penyusunan RPTK. Pada tahun 2007 kegiatan lebih
difokuskan pada penguatan kelembagaan, pelatihan dan
pendampingan, pelaksanaan UEP dan kegiatan pengawasan.
Sedangkan kegiatan tahun 2008 masih melanjutkan pelaksanaan UEP
dan kegiatan perlindungan dan pengawasan.
Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Raja Ampat telah berjalan
kurang lebih 2,5 tahun atau baru mencapai setengah dari satu fase.
Setelah berjalan kurang lebih 2,5 tahun ada dua hal penting yang
perlu dicermati dan dilihat hasilnya. Pertama, apakah ada
permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola program,
baik di tingkat kabupaten dan di tingkat lokasi? Kedua, bagaimanakah
dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan
pendapatan masyarakat di lokasi program? Pertanyaan yang kedua ini
ini penting karena merupakan indikator dari keberhasilan COREMAP
dari aspek sosial ekonomi. Seperti tertera dalam Project Appraisal
Document bahwa indikator keberhasilan COREMAP dari aspek sosial
– ekonomi di lokasi yang mendapat bantuan pembiayaan dari Bank
Dunia adalah (1) pendapatan yang diterima dari, dan jumlah
penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis
terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya naik sebesar 10 persen
pada akhir program (tahun 2009); dan (2) paling sedikit 70 persen
dari masyarakat nelayan (beneficiary) di kabupaten program


124    KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
merasakan dampak positif COREMAP terhadap tingkat kejahteraan
dan status sosial ekonominya (World Bank, Project Appraisal
Document, 2004 Appendix 3, p. 39).
Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut di atas dilakukan
penelitian Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial- Ekonomi.
Hasil BME sosil- ekonomi ini selain dapat dipakai untuk memantau
perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya
peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP, juga dapat
dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan
program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat
lokasi. Dengan adanya evaluasi dan masukan-masukan bagi pengelola
dan pelaksana program, diharapkan dalam sisa waktu yang ada
sampai akhir program fase II, keberhasilan COREMAP dari indikator
bio-fisik dan sosial-ekonomi dapat tercapai.
Beberapa temuan dari hasil kajian BME berikut ini mencoba untuk
menjawab kedua pertanyaan tersebut di atas. Oleh karena itu, temuan
kajian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama
temuan terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi
dalam melakukan pengelolaan program di tingkat kabupaten dan di
tingkat lokasi. Temuan yang kedua adalah gambaran perubahan
pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan
COREMAP di tiga kampung lokasi studi.

5.1.2. Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan COREMAP
Pengelolaan COREMAP di tingkat Kabupaten
•   Pengelolaan program dan kegiatan COREMAP di tingkat
    kabupaten dilakukan oleh ketua PMU yang dibantu oleh
    pengelola masing-masing komponen dan konsultan. Sedangkan
    pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kuasa Pemegang Anggaran
    (KPA) yang dalam hal ini dilakukan oleh ketua PMU.
    Terpusatnya pengelolaan keuangan pada KPA dan PPK yang
    dibantu oleh beberapa staff serta teknis pelaporan keuangan yang
    cukup rumit mengakibatkan berbagai kegiatan tidak berjalan
    sesuai jadwal. Teknis pelaporan dan pertanggung – jawaban


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   125
      keuangan COREMAP cukup rumit, rinci dan berkaitan antara
      kegiatan yang satu dengan yang lain. Jika suatu kegiatan
      pelaporan administrasi keuangannya belum selesai, maka
      kegiatan lain yang pelaporan keuangannya telah selesai menjadi
      terganggu. Dalam hal ini kegiatan yang telah selesai pelaporan
      keuangannya belum dapat melakukan pencairan dana untuk
      kegiatan selanjutnya sebelum semua kegiatan dilaporkan
      pertanggung-jawaban keuangannya. Salah satu komponen
      pembiayaan yang tertunda pembayarannya adalah honor untuk
      para SETO dan CF yang bertugas di lokasi.
•     Lokasi COREMAP di Kabupaten Raja Ampat cukup menyebar
      dengan jarak yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya.
      Terbatasnya sarana transportasi dan kondisi alam yang kurang
      bersahabat, terutama pada musim ombak besar menjadi kendala
      bagi mobilitas dan komunikasi antara SETO, CF dan pengelola di
      tingkat kabupaten. Mobilisasi dan komunikasi yang terkendala ini
      mempengaruhi kelancaran pelaksanaan beberapa kegiatan yang
      dilakukan oleh SETO, CF, pengelola di tingkat kabupaten dan
      konsultan.
•     Kajian ini menemukan bahwa kapasitas CF yang ditugaskan di
      masing – masing kampung sangat bervariasi. Terdapat sebagian
      CF yang kinerjanya masih belum optimal dalam melakukan
      pendampingan di masyarakat. Pemahaman tentang tujuan dan
      pendekatan COREMAP pada sebagian CF masih minim. Padahal
      mereka ditugaskan untuk mendampingi masyarakat dan
      melakukan fasilitasi agar semua kegiatan COREMAP di lapangan
      dapat berjalan baik. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi
      keberhasilan program mengingat masyarakat di lokasi masih
      belum sepenuhnya mandiri dalam melakukan seluruh kegiatan
      COREMAP.

Pengelolaan di tingkat lokasi
•     Lembaga pengelola COREMAP di tingkat lokasi adalah LPSTK.
      Lembaga ini mempunyai peran memberikan dukungan


126     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
    operasional terhadap semua kegiatan COREMAP di lokasi. Peran
    LPSTK dapat berjalan baik jika didukung oleh kinerja dan
    kapasitas pengurus yang mempunyai pengetahuan dan
    pemahaman tentang konsep, tujuan dan pendekatan yang dipakai
    oleh COREMAP dalam upaya menjaga kelestarian terumbu
    karang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian
    pengurus LPSTK tentang COREMAP masih belum memadai.
    Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan beberapa
    kegiatan yang dilaksanakan. Keterbatasan pemahaman ini
    berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Secara
    umum pendidikan warga masyarakat di beberapa kampung lokasi
    COREMAP relatif rendah.
•   Motivator desa bertugas membantu CF dan SETO melaksanakan
    kegiatan COREMAP mulai dari pembentukan kelembagaan
    sampai dengan melaksanakan sosialisasi dan identifikasi kegiatan
    Pokmas. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum kinerja
    para motivator belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya
    pemahaman mereka tentang konsep dan tujuan COREMAP serta
    pendekatan yang digunakan. Rendahnya pemahaman motivator
    tentang konsep, tujuan dan pendekatan COREMAP ini menjadi
    kendala dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat tentang
    pentingnya penyelamatan terumbu karang.

Program dan kegiatan di lokasi
•   Secara umum kegiatan sosialisasi tentang penyelamatan terumbu
    karang di Kabupaten Raja Ampat cukup berhasil yang terlihat
    dari menurunnya beberapa kegiatan illegal seperti penggunaan
    bom dan potas untuk menangkap ikan.
•   Keberadaan pondok informasi di beberapa lokasi belum
    termanfaatkan secara optimal untuk media dan sumber informasi
    bagi penyebarluasan kegiatan COREMAP. Materi terkait dengan
    informasi mengenai program dan kegiatan COREMAP seperti
    brosure, leaflet dan buku-buku yang ada di pondok sangat minim.



                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   127
      Pondok informasi yang cukup lengkap materinya hanya dapat
      ditemui di Kampung Meos Manggara.
•     Kegiatan UEP yang telah dimulai dari tahun 2007 secara umum
      hasilnya belum optimal. Dana bergulir yang disalurkan ke
      anggota Pokmas di Kampung Mutus dan Yenbeser dengan jumlah
      yang relatif kecil (masing-masing anggota Rp 500.000) belum
      dapat dipergunakan untuk membantu menambah modal usaha
      masyarakat. Sebagian besar pinjaman tersebut digunakan oleh
      anggota Pokmas untuk modal usaha dan sebagian lainnya ada
      yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
      Usaha yang dilakukan oleh para anggota Pokmas diantaranya
      adalah berjualan kue, membeli tali untuk membuat senat (tikar
      khas Raja Ampat), berjualan sirih pinang dan menambah modal
      untuk menangkap ikan di laut. Sebagian dari usaha tersebut ada
      yang berhasil, namun sebagian besar tidak berkelanjutan.
      Di Kampung Friwen, karena jumlah rumah tangga di kampung ini
      relatif kecil (sekitar 28 KK), maka setiap anggota Pokmas
      mendapatkan pinjaman maksimal Rp 2 juta. Dana bergulir yang
      disalurkan anggota Pokmas ini sebagian besar dipakai untuk
      menambah modal usaha penangkapan ikan dan usaha warungan.
      Usaha yang dilakukan oleh Pokmas ini sebagian berhasil namun
      sebagian besar tidak berkelanjutan. Terdapat satu usaha warungan
      yang cukup berkembang berkat adanya modal dari dana bergulir
      COREMAP.
      Kurang berhasilnya berbagai usaha yang dilakukan oleh Pokmas
      ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah
      kurangnya bimbingan oleh pengelola COREMAP. Monitoring
      terhadap kegiatan usaha Pokmas ini belum dilakukan, sehingga
      tidak ada kontrol (pengawasan) dan bimbingan terhadap para
      anggota Pokmas. Monitoring dan bimbingan diperlukan untuk
      mengetahui kendala - kendala yang dihadapi oleh anggota
      Pokmas dalam menjalankan usahanya dan sekaligus dapat
      memberikan alternatif solusinya.



128     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
•   Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara
    umum masih berjalan meskipun belum mendapat fasilitas yang
    memadai. Minimnya sarana dan prasarana (armada patroli dan
    perlengkapannya) menjadi kendala bagi masyarakat untuk
    melakukan patroli secara efektif. Armada yang dipakai oleh
    nelayan setempat tidak sebandung dengan armada yang dipakai
    oleh para nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan
    secara illegal di perairan sekitar Waigeo Selatan dan Waigeo
    Barat.

5.1.2. Perubahan pendapatan        masyarakat     dan     faktor     yang
       berpengaruh
Gambaran perubahan pendapatan
•   Secara umum dalam kurun waktu 2006 – 2008 terjadi
    peningkatan pendapatan penduduk di ketiga kampung lokasi
    COREMAP di Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan baseline
    studi tahun 2006 pendapatan rata-rata rumah tangga yang berasal
    dari semua sumber penghasilan sebesar Rp 1.011.900. Dua tahun
    kemudian hasil BME menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan
    rumah tangga ini naik menjadi Rp 1.630.300. Sejalan dengan
    kenaikan pendapatan rumah tangga, pendapatan per-kapita yang
    merupakan total dari seluruh penduduk yang bekerja dibagi
    dengan jumlah penduduk di tiga lokasi penelitian juga
    menunjukkan kenaikan sebesar (Rp 155.032) selama dua tahun.
    Pada tahun 2006 pendapatan per - kapita penduduk di lokasi
    COREMAP sebesar Rp 278.422 naik menjadi Rp433.454 pada
    tahun 2008. Besar pendapatan per-kapita ini lebih besar dari nilai
    garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut data BPS,
    minimal pengeluaran per-kapita per bulan di Papua pada tahun
    2006 sebesar Rp 200.039 (BPS, 2007).
•   Pendapatan rumah tangga nelayan juga menunjukkan kenaikan
    dari Rp 954.4000 pada tahun 2006 menjadi Rp 1.341.900 atau
    naik sebesar Rp 387.500. ika di lihat per distrik, peningkatan
    pendapatan dari kegiatan kenelayanan di Distrik Waigeo Barat


                                        KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT    129
      lebih rendah jika dibandingkan dengan Distrik Waigeo Selatan.
      Dalam jangka waktu dua tahun, pendapatan dari kegiatan
      kenelayanan di Distrik Waigeo Barat naik sebesar Rp 334.400,
      sementara di Waigeo Selatan naik sekitar Rp 429.400.
•     Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan sangat
      dipengaruhi oleh musim. Pada musim gelombang kuat (angin
      kencang) pendapatan rumah tangga yang bersumber dari kegiatan
      kenelayanan menurun drastis hingga hanya sekitar sepertiga
      sampai seperempat dari pendapatan yang diperoleh pada musim
      gelombang tenang (teduh). Sementara itu pada musim pancaroba
      pendapatan rumah tangga dari hasil melaut menjadi hanya sekitar
      separoh dari pendapatan pada musim tenang. Perbedaan
      pendapatan menurut musim ini dikarenakan keadaan alam yang
      tidak memungkinkan para nelaya melaut pada musin gelombang
      kuat mengingat armada tangkap yang dipakai secara umum masih
      sederhana.
•     Kenaikan pendapatan rumah tangga yang berasal dari semua
      sumber penghasilan dan juga pendapatan rumah tangga yang
      berasal dari kegiatan kenelayanan berkaitan dengan berbagai
      faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah: adanya program
      pemberdayaan masyarakat (COREMAP dan Dana Otonomi
      khusus), semakin bervariasinya lapangan pekerjaan yang dapat
      menghasilkan tambahan pendapatan, kemudahan pemasaran hasil
      laut, permintaan hasil laut yang tinggi dan naiknya jumlah
      tangkapan nelayan.

Pengaruh COREMAP
•     Dari evaluasi tentang pelaksanaan UEP (pemberian dana bergulir)
      dapat diketahui bahwa secara umum dampak COREMAP
      terhadap peningkatan pendapatan masyarakat belum terlihat.
      Dengan modal pinjaman yang relatif kecil (Rp 500.000) skala
      usaha yang dilakukan oleh masyarakat juga relatif kecil, seperti
      jualan kue, pembuatan senat dan modal tambahan untuk
      penangkapan ikan. Sebagian dari usaha Pokmas tersebut ada yang
      berhasil, namun sebagian besar tidak berkelanjutan. Di samping

130     KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
    itu, dana bergulir ini juga baru dilaksanakan tahun 2007. Dengan
    demikian belum mempunyai dampak langsung terhadap
    peningkatkan pendapatan masyarakat.
•   Program COREMAP yang dinilai cukup berhasil adalah
    sosialisasi tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang.
    Adanya sosialisasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat
    akan pentingnya penyelamatan terumbu karang yang antara lain
    terlihat dari terjadinya penurunan kegiatan illegal seperti
    pengeboman dan penggunaan potas. Meningkatnya kesadaran
    masyarakat untuk tidak melakukan perusakan terumbu karang ini
    secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya
    pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pengaruh program lain
Kebijakan otonomi khusus untuk Provinsi Papua memberikan
dampak yang positif terhadap pembangunan wilayah Papua dan
kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan dari dana otonomi khusus ini
diberikan kepada masing-masing kampung. Bantuan yang diberikan
berupa pembangunan sarana dan prasarana dan program
pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan sarana dan prasarana kampung, diantaranya kantor
desa, perbaikan sekolah, pembangunan gereja dan sarana lainnya
seperti dermaga telah memberikan peluang kerja dan berusaha pada
masyarakat setempat. Adanya peluang kerja ini memberikan
pendapatan tambahan bagi masyarakat. Peluang kerja yang ada
karena adanya pembangunan tersebut, diantaranya adalah bekerja
sebagai tukang bangunan, tukang kayu, kuli angkut dan penyedia jasa
yang terkait seperti kerja di transportasi/angkutan dan jasa
perdagangan lainnya.
Pelaksanaan bantuan otonomi khusus terkait dengan upaya
pemberdayan masyarakat yang dilakukan di kampung-kampung
diantaranya adalah bantuan sarana dan alat tangkap, berupa perahu
motor yang dilengkapi dengan alat tangkap jaring dan pancing.
Dengan adanya bantuan perahu motor para nelayan dapat mencari


                                       KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   131
ikan dengan wilayah tangkap yang lebih luas sehingga hasil
tangkapan meningkat dan menambah pendapatan nelayan.

5.2. REKOMENDASI
Dari berbagai isu dan permasalahan yang terangkum dalam temuan-
temuan pokok, dapat diusulkan beberapa rekomendasi yang tersaji
dalam matrik berikut ini.




132   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
Matrik 5.1. Rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan COREMAP
            Berdasarkan Isu, Permasalahan dan Tingkatan Stakeholders
       Isu                                 Permasalahan                                 Alternatif Strategi Pemecahan Masalah
                                   Pengelola dan Pelaksana COREMAP di tingkat Kabupaten

-   Pengelolaan   -   Terpusatnya pengelolaan keuangan pada KPA dan PPK yang        -   Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
    program           dibantu oleh beberapa staff serta teknis pelaporan keuangan       antara pengelola dan staff agar pelaporan
                      yang cukup rumit mengakibatkan berbagai kegiatan tidak            teknis keuangan dapat berjalan lancar
                      berjalan sesuai jadwal.                                           sehingga tidak menghambat kegiatan yang
                                                                                        sedang berjalan.
                  -   Salah satu dampak pengelolaan administrasi keuangan yang
                      rumit adalah keterlambatan pembayaran honor bagi para
                      SETO dan CF.
                  -   Lokasi COREMAP yang cukup menyebar (terutama di               -   Penjadwalan kegiatan monitoring dengan
                      wilayah Waigeo Barat) dengan kondisi alam yang kurang             memperhatikan kondisi cuaca.
                      bersahabat pada musim- musim tertentu dan terbatasnya
                      sarana transportasi menjadi kendala dalam melakukan
                      monitoring program oleh pengelola di tingkat kabupaten.
                  -   Terbatasnya sarana transportasi juga menjadi kendala bagi
                      mobilitas para SETO dan CF untuk melakukan koordinasi
                      dengan pengelola di tingkat kabupaten dan para konsultan.
    SETO dan CF   -   Kapasitas CF yang ditugaskan di masing - masing kampung       -   Dalam melakukan koordinasi dan
                      sangat bervariasi. Pemahaman tentang tujuan dan pendekatan        monitoring bagi para CF telah dilakukan
                      COREMAP pada sebagian CF masih minim.                             pertemuan bulanan di kabupaten. Melalui
                                                                                        forum ini diupayakan untuk memberikan
                  -   Terdapat sebagian CF yang kinerjanya masih belum optimal          pembekalan dan penyegaran bagi para CF
                      dalam melakukan pendampingan di masyarakat.                       yang kinerjanya masih belum optimal.




                                                                                            KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT          133
         Isu                                   Permasalahan                               Alternatif Strategi Pemecahan Masalah
                                                      Pengelolaan di tingkat lokasi

-     LPSTK           -   Pemahaman tentang tujuan dan kegiatan COREMAP yang          -   Perlunya semakin meningkatkan
                          belum memadai pada sebagian pengurus LPSTK.                     monitoring dan pembimbingan kepada
                                                                                          pengurus LPSTK oleh SETO dan CF
                      -   Terbatasnya pemahaman pengurus LPSTK tentang                    dengan dibantu oleh konsultan.
                          COREMAP menyebabkan kinerja LPSTK kurang optimal.
                      -   Kinerja LPSTK yang kurang optimal menjadi kendala dalam
                                                                                      -   Untuk meningkatkan kinerja para
                                                                                          pengurus LPSTK dapat dilakukan melalui
                          melaksanakan kegiatan di tingkat lokasi.                        forum diskusi atau pertemuan seluruh
                                                                                          pengurs LPSTK dari beberapa kampong
                                                                                          yang difasilitasi oleh SETO dan CF.
-     Motivator       -   Kapasitas motivator yang sangat bervariasi di beberapa      -   Perlunya meningkatkan monitoring dan
                          lokasi.                                                         pembibingan terhadap para motivator oleh
                                                                                          SETO dan CF.
                      -   Pemahaman tentang tujuan dan kegiatan COREMAP yang
                          belum memadasi pada sebagian motivator                      -   Untuk meningkatkan kinerja para
                                                                                          motivator dapat dilakukan melalui forum
                      -   Terdapat sebagian motivator yang kurang memahami tugas          diskusi atau pertemuan seluruh motivator
                          dan fungsinya.                                                  dari beberapa kampung yang difasilitasi
                      -   Kinerja sebagian motivator yang belum optimal                   oleh SETO dan CF.




134      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
       Isu                                   Permasalahan                                 Alternatif Strategi Pemecahan Masalah
                                                    Kegiatan di Tingkat Lokasi
Dana bergulir dan   -   Minimnya monitoring dan pendampingan terhadap                 -   Perlu adanya review kegiatan UEP
Kegiatan UEP            pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh LKM.                 (pengelolaan dan teknis pengguliran dana
                                                                                          kepada masyarakat) oleh pengelola di
                    -   Minimnya pelatihan tentang teknis pelaksanaan dan                 tingkat kabupaten dengan dibantu oleh
                        pengelolaan usaha kecil bagi anggota Pokmas.                      konsultan.
                    -   Minimnya pendampingan bagi anggota Pokmas yang telah          -   Diperlukan monitoring yang intensif
                        melakukan kegiatan usahanya.                                      terhadap kegiatan dan pengeloaan dana
                    -   Monitoring terhadap keberhasilan penggunaan dana bergulir         bergulir yang dilaksanakan oleh LKM.
                        untuk kegiatan UEP sangat minim. Hal ini menyebabkan          -   Pendampingan dan pelatihan bagi Pokmas
                        sebagian besar kegiatan UEP yang dilaksanakan oleh Pokmas         yang melakukan usahanya.
                        tidak berkelanjutan. Hanya beberapa kasus yang dapat
                        bertahan dan mempunyai kontribusi untuk meningkatkan
                        pendapatan rumah tangga.
                    -   Secara umum kegiatan UEP belum berdampak kepada
                        peningkatan pendapatan rumah tangga.
-   Kegiatan        -   Kegiatan patroli dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.    -   Perlu adanya pemikiran untuk memberikan
    pengawasan          Dengan kesadaran yang cukup tinggi masyarakat setempat            bantuan sarana patroli yang lengkap dan
                        telah melakukan kegiatan patrol di wilayah perairan sekitar       biaya operasional untuk patrol.
                        kampong. Kegiaan ini terkendala dengan belum adanya
                        sarana kapal dan belum adanya biaya operasional dari          -   Perlunya terobosan untuk mendapatkan
                        COREMAP.                                                          biaya operasional secara mandiri oleh
                                                                                          masyarakat, misalnya menyewakan kapal
                    -   Sarana kapal yang dimiliki oleh masyarakat sangat terbatas        patroli untuk angkutan dan hasilnya untuk
                        kapasitasnya (tidak sepadan dengan nelayan dari luar yang         biaya operasi patroli.
                        menggunakan kapal yang lebih besar kapsitasnya).



                                                                                              KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT          135
         Isu                                   Permasalahan                                 Alternatif Strategi Pemecahan Masalah
                                                      Kegiatan di Tingkat Lokasi
-     Pondok          -   Pondok informasi di beberapa kampung telah dibangun           -   Pengadaan bahan dan materi yang
      Informasi           (sebagian masih dalam proses pembangunan).                        diperlukan untuk Pondok Informasi.
                      -   Bahan dan materi yang tersedia di Pondok Informasi (poster,
                          leaflet, buku-buku dan informasi lainnya terkait dengan
                          pengelolaan sumber daya laut) secara umum masih minim.




136      KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME
                   DAFTAR BACAAN

Anonymous. 1997. Struktur dan Komposisi Vegetasi Pulau Waigeo,
      Kabupaten Sorong, Irian Jaya. Herbarium Manokwariense,
      Universitas Cendrawasih, Manokwari.
Anonimous. 2005. Atlas Sumberdaya Pesisir dan Laut Kepulauan
      Raja Ampat (Distrik Waigeo Barat dan Waigeo Selatan).
      Kerja Sama Antara Coremap tahap II, Dinas Perikanan dan
      Kelautan Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Edecon Prima
      Mandiri.
Bappeda Kabupaten Raja Ampat. 2005. Monografi Kabupaten Raja
      Ampat 2004.
Bunce, L., P. Townsley, R. Pomoroy, R. Pollnac., 2000
      Socio-Economic Manual for Coral Reef Management.
      Townsville: Australian Institute of Marine Science.
Cesar, H.S.J 2000.
       Collected Essays on the Economics of Coral Reefs.
       Published by Cordio, Depart for Biology and Environmental
       Sciences, Kalmar University. Sweden. 244.
de Fretes, Y. dan A. Yohanita. 2003. Mengenal Keanekaragaman
        Hayati Pulau Waigeo. Seri Penelitian No 7. Conservation
        International Indonesia. Jakarta.
de Fretes, Y. dan Rachman, I. 2005. Keragaman dan komposisi jenis
        pohon pada hutan dataran rendah, Desa Waifoi, Sorong
        (report to CI). Conservation International, Jakarta.
Donelly, R and Peter J Mous, 2005.
      Report on A Rapid Assessment of the Raja Ampat Islands,
      Papua Province. Bali: TNC




                                      KASUS KABUPATEN RAJA AMPAT   137
Farid, Muhamad dan DessyAnggraeni. 2006.
       “Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pilihan
       Konservasi Berbasis Masyarakat di Waigeo Selatan”.
       Tropika. www.Conservation. or.id.
Kay, Robert and J. Aldier, 1999.
      Coastal Planning and Management. New York: Routledge.
Konsorsium Atlas Sumberdaya Pesisir Kabupaten Raja Ampat
      dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, 2006. Atlas
      Sumberdaya Pesisir Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian
      Jaya Barat, Sorong.
Muchtar, Zulfikar, dkk., 2002.
      Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan
      Sinjau. Jakarta: COREMAP LIPI.
TNC and WWF. 2003.
     Report on a Rapid Ecological Assessment of the Raja Ampat
      Islands, Papua, Eastern Indonesia, held October 30 –
      November 22, 2002.
Wawa, Jannes Eudes, “Melestarikan Terumbu Karang Raja Ampat”,
      dalam Kompas 18 Desember 2006, Jakarta.
Widayatun (ed.), 2002.
      Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Studi
     kasus: Kampung Meosbekwan, Distrik Waigeo Utara,
     Kabupaten Sorong, Propinsi Papua, COREMAP-LIPI,
     Jakarta.




138   KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II HASIL BME

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:567
posted:8/27/2012
language:
pages:159