Docstoc

Pemeriksaan Pajak

Document Sample
Pemeriksaan Pajak Powered By Docstoc
					Pemeriksaan Pajak
      PEMERIKSAAN PAJAK
•   PENGERTIAN
•   TUJUAN
•   JENIS
•   RUANG LINGKUP
•   JANGKA WAKTU
•   PERLUASAN & PEMERIKSAAN ULANG
   PEMERIKSAAN PAJAK
Serangkaian kegiatan untuk
• mencari
• mengumpulkan
• mengolah data atau keterangan lainnya untuk:
• menguji kepatuhan pemenuhan kwj perpajakan
  dan
• untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
  ketentuan peraturan perundang-undangan
   Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
                 perpajakan

• SPT LB (termasuk yang telah diberikan
  pengembalia pendahuluan kelebihan pajak)
• SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi
• SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak
  pada waktu yang telah ditetapkan
• SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang
  ditentuka oleh DJP
• Ada indikasi kewajiban perpajakan selain
  kewajiban pada poin 3 tidak dipenuhi
                      Tujuan Lain

•   Pemberian NPWP Jabatan
•   Penghapusan NPWP
•   Pengukuhan/Pencabutan PKP
•   WP mengajukan keberatan
•   Pengumpulan bahan guna menyusun Norma
    Penghitungan Penghasilan Netto
•   Pencocokan data dan atau alat keterangan
•   Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil
•   Penentuan satau atau lebih tempat terutang PPN
•   Pelaksanaan ketentuan yang lain
      JENIS PEMERIKSAAN
             PAJAK
•   RUTIN
•   KRITERIA SELEKSI
•   KHUSUS
•   WAJIB PAJAK LOKASI
•   TAHUN BERJALAN
•   BUKTI PERMULAAN
•   TERINTEGRASI
•   DELINQUENCY AUDIT
         PEMERIKSAAN RUTIN

Adalah pemeriksaan yg bersifat rutin
  dilakukan thd WP sehub dg pemenuhan
  hak & kwjbn perpajakan

•   SPT Tahunan PPh Lebih Bayar (LB)
•   SPT Tahunan PPh Rugi Tidak LB
•   SPT Tahunan PPh utk bagian tahun pajak
    sebagai akibat perubahan tahun buku atau
    metode pembukuan yang telah disetujui oleh
    Direktur Jenderal Pajak
         PEMERIKSAAN RUTIN

• SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP
  melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang
  telah disetujui Dirjen.Pajak
• SPT Tahunan PPh utk tahun pajak saat WP
  melakukan penggabungan, pemekaran,
  pengambilalihan usaha atau likuidasi
• SPT Tahunan PPh menyatakan rugi yang
  pelaksanaannya dikaitkan dengan Pemeriksaan
  Rutin untuk tahun pajak lainnya
• SPT Tahunan PPh yang termasuk kelompok
  NE selama 2 tahun berturut-turut
       PEMERIKSAAN RUTIN

•  SPT Tahunan PPh 21 Lebih Bayar
• SPT Masa PPN yang masa terakhir tahun
  pajak menyatakan Lebih Bayar, baik
  restitusi/kompensasi
• SPT Masa PPN dalam tahun berjalan
  meminta restitusi sehubungan dengan
  penyerahan ekspor/pemungut PPN
  PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI

Adalah pemeriksaan yg dilakukan thd WP yg
  terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan
  secara komputerisasi
 1. Dilaksanakan jika SPT Tahunan PPh WP
    Orang Pribadi /Badan terpilih untuk
    diperiksa berdasarkan sistem kriteria
    seleksi;
 2. Difokuskan terhadap WP yg dikategorikan
    sebagai WP Besar & Menengah baik skala
    nasional, regional, maupun lokal
 PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI

3. Penetapan WP Besar & Menengah
   dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP
4. Data sebagai dasar penetapan 
   terdapat dalam SIP
5. Pemeriksaan Kriteria Seleksi harus
   dilakukan melalui PL / PSL
           PEMERIKSAAN KHUSUS
 Adalah pemeriksaan yg dilakukan terutama
  terhadap WP sehubungan dg adanya info,
  data, laporan/ pengaduan yg berkaitan
  dengannya serta utk mendapat info/data utk
  tujuan tertentu
1.   WP diduga melakukan tindak pidana perpajakan.
2.   Pengaduan masy, termasuk melalui Kotak Pos 5000
3.   Data baru /data yg semula belum terungkap
4.   Permintaan WP
5.   SPT Lebih Bayar hasil edit
6.   Pertimbangan Dirjen Pajak
           PEMERIKSAAN WP LOKASI
     Adalah pemeriksaan yg dilakukan atas cabang,
     perwakilan, pabrik & /tempat usaha dr WP Domisili

1.   WP yg menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 & /SPT Masa
     PPN menyatakan Lebih Bayar
2.   WP tdk menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 selama 2
     tahun berturut-turut & /SPT Masa PPN selama 3 bln
     berturut-turut dlm suatu tahun pajak
3.   WP mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang
     PPN
4.   Permintaan dari UP3 Domisili
5.   WP bergerak dlm bidang usaha tertentu yg ditentukan oleh
     Kepala Kanwil DJP
               PEMERIKSAAN TAHUN
                   BERJALAN
Adalah pemeriksaan thd WP yg dilakukan dlm th berjalan utk
      jenis2 pajak tertentu/all taxes & utk mengumpulkan
              data/keterangan utk tujuan tertentu

1.   WP yg dlm th berjalan melakukan merger, likuidasi, pemekaran,
     pengambilalihan usaha /penilaian kembali Aktiva
2. Pemotong /pemungut yg tunjukkan:
   -   Adanya pembayaran PPh 21 yg berfluktuasi tinggi selama 6 bln
       berturut-turut, atau
   -   Adanya perbedaan yg signifikan antara pembayaran PPh ps 26
       terutama atas royalti dg objek PPN Jasa Luar Negeri
         PEMERIKSAAN BUKTI
            PERMULAAN
Adalah pemeriksaan yg dilakukan utk mdptkn
bukti permulaan ttg adanya dugaan telah terjadi
        tindak pidana di bid perpajakan
    PEMERIKSAAN TERINTEGRASI

    Adalah pemeriksaan terkordinasi dr satu/lebih unit
       pemeriksaan thd beberapa WP yg memiliki hub
      kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha &
                         finansial
Pemeriksaan dilakukan thd:
1. WP yg berada dlm 1 grup / memiliki hub istimewa
   sebagaimana dimaksud dlm ps 18 ayat (4) UU PPh
2. WP memiliki hub keg usaha & /finansial dg WP lain yg
   diperiksa
  PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN
         PENAGIHAN
• Atau Delinquency Audit
• Adalah pemeriksaan yg dilaksanakan utk
  mendapatkan data ttg harta
  WP/Penanggung Pajak yg merupakan
  objek sita sehubungan dg adanya
  tunggakan pajak sesuai dg UU Penagihan
  dg Surat Paksa
      RUANG LINGKUP
       PEMERIKSAAN
• LAPANGAN
  A. SEDERHANA
  B. LENGKAP

• KANTOR (SEDERHANA)
              JANGKA WAKTU
               PEMERIKSAAN
    No.        Jenis                 Jangka Waktu
            Pemeriksaan
1           Pemeriksaan        4 minggu sejak saat surat
          Sederhana Kantor panggilan dikirimkan kepada Wajib
                                          Pajak
2           Pemeriksaan    1 bulan sejak surat pemberitahuan
             Sederhana     pemeriksaan pajak diterima Wajib
             Lapangan                     Pajak
3           Pemeriksaan     2 bulan sejak surat pemberitahuan
              Lengkap        pemeriksaan pajak diterima oleh
                                       Wajib Pajak
4          PSL/PL Khusus         Sesuai instruksi Direktur
                                   Pemeriksaan (P4)
      PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
             PEMERIKSAAN
No.   Jenis Pemeriksaan   Jangka Waktu

1     Pemeriksaan         2 minggu dan tidak dapat
      Sederhana Ktr       diperpanjang lagi
      ( PSK )
2     Pemeriksaan         1 bulan dan tidak dapat
      Sederhana           diperpanjang lagi kecuali ada
      Lapangan            indikasi transfer pricing
      ( PSL )
3     Pemeriksaan         6 bulan kecuali ada indikasi
      Lengkap             transfer pricing dapat
      ( PL )              diperpanjang 2 tahun
4     PSL/PL Khusus       Sesuai instruksi Direktur
PERLUASAN PEMERIKSAAN

• ADANYA KOMPENSASI KERUGIAN
  DARI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
  YANG BELUM DIPERIKSA

• SEBAB-SEBAB LAIN BERDASARKAN
  INSTRUKSI
    PEMERIKSAAN ULANG
• ADANYA INDIKASI WAJIB PAJAK
  MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
  PERPAJAKAN

• TERDAPAT DATA BARU DAN ATAU DATA
  YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP
  YANG DAPAT MENAMBAH PAJAK
  TERUTANG ATAU MENGURANGI
  KERUGIAN YANG DAPAT DIKOMPENSASI
        DATA BARU
DATA ATAU KETERANGAN MENGENAI
SEGALA SESUATU YANG DIPERLUKAN
  UNTUK MENGHITUNG BESARNYA
    JUMLAH PAJAK TERUTANG

    OLEH WAJIB PAJAK BELUM
        DIBERITAHUKAN

 PADA WAKTU PENETAPAN SEMULA,
 BAIK DALAM SPT & LAMPIRAN ATAU
  DALAM PEMBUKUAN PADA WAKTU
DISERAHKAN SEWAKTU PEMERIKSAAN
    DATA YANG SEMULA BELUM
          TERUNGKAP
DATA ATAU KETERANGAN MENGENAI SEGALA SESUATU
 YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHITUNG BESARNYA
            JUMLAH PAJAK TERUTANG

OLEH WAJIB PAJAK TIDAK DIUNGKAPKAN BAIK DALAM
            SPT & LAMPIRAN(LAP.KEU.)
                     ATAU

PADA WAKTU PEMERIKSAAN TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
   MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR,
          LENGKAP, TERINCI SEHINGGA

TAK MEMUNGKINKAN FISKUS MENERAPKAN KETENTUAN
           UU PAJAK DENGAN BENAR
      NORMA PEMERIKSAAN
1. Pemeriksa Pajak (PP) hrs memakai tanda
   pengenal pemeriksa & dilengkapi dg Surat
   Perintah pemeriksaan pd waktu melakukan
   pemeriksaan;
2. PP wajib memberitahukan scr tertulis ttg
   akan dilakukan pemeriksaan thd WP;
3. PP wajib memperlihatkan tanda pengenal
   pemeriksa & Surat Perintah Pemeriksaan
   kpd WP
4. PP wajib menjelaskan maksud & tujuan
   pemeriksaan kpd WP yg aka diperiksa
5.   PP wajib membuat Laporan pemeriksaan Pajak;
6    PP wajib memberitahukan scr tertulis kpd WP ttg
     hasil pemeriksaan berupa hal2 yg berbeda antara
     surat pemberitahuan dg hasil pemeriksaan
     pemeriksaan utk ditanggapi WP
7    PP wajib memberi petunjuk kpd WP ttg
     penyelenggaran pembukuan/ pencatatan &
     petunjuk lainnya ttg pemenuhan kewajiban
     perpajakannya berkaitan dg pemeriksaan yg
     dilakukan, tujuannya agar penyelenggaraan
     pembukuan&pemenuhan kewajiban perpajakan
     dlm tahun2 selanjutnya dilaks sesuai dg ketentuan
     yg berlaku
8. PP wajib mengembalikan buku2,
  catatan2, dan dokumen pendukung
  lainnya yg dipinjam dr WP paling lambat
  14 hari sejak selesainya pemeriksaan;
9. PP dilarang memberitahukan kpd pihak
  lain yg tdk berhak segala sesuatu yg
  diketahui
         NORMA PEMERIKSAAN
     SEHUBUNGAN DG PELAKSANAAN
            PEMERIKSAAN

1.   Pemeriksaan dpt dilakukan oleh seseorang/ lebih PP
2.   Pemeriksaan dilakukan di Kantor Dirjen Pajak, di kantor
     WP /di kantor lainnya /di pabrik /di tempat usaha
     /pekerjaan bebas WP /di tempat tinggal WP /di tempat lain
     yg ditentuan Dirjen Pajak
3.   Pemeriksan dilakukan pd jam kerja / jika dipandang perlu
     dpt dilanjutkan di luar jam kerja;
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dlm Kertas
   Kerja Pemeriksaan (KKP)
5. Lap Pemeriksaan Pajak disusun bdsrkan
   KKP;
6. Hasil Pemeriksaan Lapangan yg
   seluruhnya disetujui WP /kuasanya,
   dibuatkan Surat Pernyataan ttg persetujuan
   tsb & ditandatangani oleh WP ybs
   /kuasanya
7. Thd temuan dlm PL yg tdk /tdk seluruhnya
   disetujui oleh WP, dilakukan pembahasan
   akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan
   Berita Acara Hasil Pemeriksaan
8. Bdsrkn LPP, diterbitkan SKP atau STP
   kecuali pemeriksaan dilanjutkan dg tindak
   penyidikan
       NORMA PEMERIKSAAN
       SEHUBUNGAN DG WP
1. Dlm hal Pemeriksaan Lapangan, WP berhak
   meminta kpd pemeriksa utk memperlihatkan
   Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda
   pengenal pemeriksa
2. WP berhak meminta kpd PP utk mbrkn
   penjelasan ttg maksud & tujuan pemeriksaan
3. Dlm hak Pemeriksaan Kantor, WP wajib
   memenuhi panggilan utk datang menghadiri
   pemeriksaan sesuai dg waktu yg ditentukan
4. WP wajib memenuhi permintaan peminj
   buku2, cttn2, & dok2 yg diperlukan utk
   kelancaran pemeriksaan & mbrkn ket dlm
   jangka waktu paling lama 7 hari sejak tgl
   permintaan. Jk permintaan tsb tdk dipenuhi
   maka pajak yg terutang dpt dihit scr jabatan
5. WP berhak meminta kpd PP rincian yg
   berkaitan dg hal2 yg brbeda antara
   pemeriksaan dg SPT
6. WP atau kuasanya wajib menandatangani
   surat pernyataan persetujuan jika seluruh
   hasil pemeriksaan disetujui
7. Dlm hal pemeriksaan lengkap , WP atau
   kuasanya wajib menandatangani BAHP jika
   hasil pemeriksaan tsb tdk /tdk seluruhnya
   disetujui
8. WP wajib memenuhi permintaan
  peminj buku2, cttn2, dok2 yg diperlukan
  utk kelancaran pemeriksaan dlm jangka
  waktu paling lama 7 hari sejak tgl surat
  permintaan. Jk permintaan tsb tdk
  dipenuhi maka pajak yg terutang dpt
  dihit scr jabatan
9. Dlm rangka pemeriksaan, WP wajib
  melaksanakan ketentuan yg diatur dlm
  ps 29 UU No 6/1983 yg diubah terakhir
  UU No 16/2000 ttg Ketentuan Umum &
  Tata Cara Perpajakan
Pemeriksaan Kantor
1. Memeriksa/meminjam buku-bukyu &
   catatan WP
2. Minta keterangan lisan/tertulis dari WP
   yg diperiksa
3. Minta keterangan & bukti yg
   diperlukan dari pihak III yg mempunyai
   hubungan dg WP yg diperiksa
  PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
1. Jika pada saat pemeriksaan lapangan,
   WP/kuasanya tdk ada ditempat,
   pemeriksaan tetap dpt dilaksanakan
   sepanjang ada pihak yg mempunyai
   wewenang yg bertindak mewakili WP,
   terbatas utk hal yg ada dlm
   kewenangannya, dan pemeriksaan
   ditunda utk dilanjutkan pd kesempatan
   berikutnya. Utk tindakan pengamanan
   pemeriksaan, pemeriksa pajak dpt
   menyegel
2. Jika setelah ditunda
   WP/wakil/kuasanya tetap tdk ada
   ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan
   dg minta pegawai WP utk membantu
   kelancaran pemeriksaan. Jk pegawai
   tsb menolak maka ia hrs
   menandatangi Surat Pernyataan
   Penolakan Membantu Kelancaran
   Pemeriksaan, jika menolak juga dibuat
   Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
   yg di-ttd oleh pemeriksa
3. Dalam pemeriksaan WP wajib :
• Memperlihatkan dan meminjamkan
   buku/catatan/dokumen yg jadi dasar
   perhitungan pajak & dokumen lain yg
   berhub dg penghasilan WP atau objek yg
   terutang pajak
• Berikan kesempatan utk memasuki
   tempat/ruang yg dipandang perlu &
   memberi bantuan guna memperlancar
   pemeriksaan
• Berikan keterangan yg diperlukan, bila
   menolak maka WP/ kuasanya hrs
   menandatangani surat pernyataan
   penolakan pemeriksaan, dibuat berita
   acara penolakan pemeriks yg dittd PP
5.   Surat Pernyataan Penolakan membantu
     kelancaran pemeriksaan/berita acara penolakan
     pemeriksaan dpt jadi dasar utk menetapkan
     besarnya pajak terutang scr jabatan/dilakukan
     penyidikan
6.   PP membuat laporan pemeriksaan pajak sbg
     dasar penerbitan SKP dan STP atau utk tujuan
     lain sesuai UU Perpajakan
7.   Jika penghitungan pajak menurut pemeriksa
     berbada dg SPT maka perbedaan tsb
     dilaporkan kpd WP
8.   Pembahasan akhir hasil pemeriks, PP wajib
     memberitahukan scr tertulis kpd WP ttg hasil
     pemeriks berupa hal2 yg berbeda antara SPT
     dg hasil pemeriks utk wajib ditanggapi WP scr
     tertulis, kecuali jika pemeriks dilanjutkan dg
     tindakan penyidikan
9. Berdasarkan tanggapan WP, PP
   mengundang WP utk menghadiri
   Pembahasan Akhir Hasil
   Pemeriksaan yg dpt didampingi
   konsultan Pajak
10.Jika dlm pemeriksaan ditemukan bukti
   permulaan ttg bukti adanya tindak
   pidana di bid perpajakan pemeriks
   dilanjutkan dg pemeriksaan bukti
   permulaan
           PENYEGELELAN
•  Tujuan: agar dok, uang, brg & /benda2 lain tdk
   dipindahtangankan, dihilangkan dimusnahkan,
   diubah, dirusak,ditukarkan, atau dipalsukan
• Penyegelan dpt dilakukan jika:
1. WP/wakil/kuasanya tdk mbr kesempatan utk
   membuka/memasuki ruang yg diduga sbg utk
   menyimpan dok, uang brg atau benda2 lain yg
   mbr petunjuk ttg kead usaha WP atau tdk ada
   ditempat saat pemeriks dilakukn
2. WP menolak mbr bantuan utk kelancaran
   pemeriks & /benda2 lain sbg upaya pengamanan
   sblm pemeriks ditunda
         HAK WP DALAM
       PEMERIKSAAN PAJAK
1. Minta kpd PP utk memperlihatkan Tanda
   Pengenal Pemeriksa(TPP)
2. Minta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan
   Pajak (SP3)
3. Menolak utk diperiksa jika PP tdk dpt
   menunjukkan TPP dan SP3
4. Minta penjelasan ttg maksud & tujuan
   pemeriks
5. Minta tanda bukti peminjaman buku2, cttn2,
   dok2 yg dipinjam oleh PP
6. Minta rincian ttg hal2 yg berbeda
   antara hasil pemeriks dg SPT
   mengenai koreksi2 yg dilakukan oleh
   PP thd SPT yg telah disampaikan
7. Mengajukan pengaduan jika
   kerahasiaan usaha dibocorkan kpd
   pihak lain yg tdk berhak
8. Mendapatkan lembar Asli Berita
   Acara Penyegelan jika PP melakukan
   penyegelan atas tempat/ruang
   tertentu
       KEWAJIBAN WP
   dalam pemeriksaan pajak

1. Memperlihatkan & meminjamkan buku2,
   cttn2, dok2 lainnya yg berkaitan dg usaha
   WP yg diperlukan oleh PP
2. Memberikan kesempatan kpd PP utk
   memasuki tempat/ruang yg dipandang perlu
   & mbrkan bantuan utk kelancaran
   pemeriksaan
3. Memberikan ket lisan & /tertulis yg diminta
   PP

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: pajak
Stats:
views:93
posted:8/27/2012
language:Malay
pages:43