PERADILAN PAJAK

Document Sample
PERADILAN PAJAK Powered By Docstoc
					PERADILAN PAJAK
           Dasar Hukum
• UU No.19/2000 tentang Penagihan
  Pajak Dengan Surat Paksa
• UU No.14/2002 tentang Pengadilan
  Pajak
• UU No. 28/2007 tentang KUP
• UU No. 36/2008 tentang PPh
CONTOH : KEBERATAN ATAS PPh/PPN
  Ketentuan tentang keberatan untuk penetapan PPh/PPN diatur dalam
  Pasal 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
  Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang antara lain diatur bahwa yang
  dapat diajukan keberatan adalah:

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
   Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
   Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
   pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (dengan
    syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang)


   Dalam hal Wajib Pajak keberatan mengenai sanksi
    administrasi, cara pengajuannya harus dilakukan
    dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali,
    sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang
    Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakan
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
    Peradilan Pajak Pasal 31 ayat (1) s.d. (3)
    Mengatur Kekuasaan Pengadilan Pajak
                     [1]
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang
     memeriksa dan memutus sengketa pajak
                             [2]
            Dalam hal Banding Pengadilan Pajak
  hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan
 keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
                    undangan yang berlaku
                           [3]
         Dalam hal Gugatan Pengadilan Pajak
             memeriksa dan memutus sengketa atas :
            Pelaksanaan Penagihan Pajak, atau
               Keputusan pembetulan, atau
                   Keputusan lainnya
                      (Pasal 23 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007)
   Pengadilan Pajak merupakan
  pengadilan tingkat pertama dan
   terakhir dalam memeriksa dan
     memutus sengketa pajak.

   Hanya Pengadilan Pajak yang
  berwenang memeriksa sengketa
pajak dan atas Putusannya tidak bisa
 diperiksa oleh badan peradilan lain.
              Atas Putusan Pengadilan Pajak
   hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa
        Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
                   [Pasal 77 ayat (3)].
    KEPUTUSAN KEBERATAN :
   DIKABULKAN SELURUHNYA,
DIKABULKAN SEBAGIAN,DITOLAK,
         DITAMBAH

          BANDING        PK
 KESALAHAN PROSEDUR MENAGIH
KEPUTUSAN LAINNYA YANG DIANGGAP
         MENYIMPANG


             GUGATAN
           SENGKETA PAJAK
  Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
  perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan
pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
  yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan
  Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
   termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan
      Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa


   Terjadinya sengketa pajak diawali dengan
     adanya ketidaksamaan persepsi atau
    perbedaan pendapat antara Wajib Pajak
   dengan Aparat Pajak atas penetapan pajak
     terutang atau nilai pabean/pos tarip.
  (contoh : PPh, PPN, Bea Cukai, PBB,BPHTB, Pajak
                       Reklame)
         BANDING
Banding adalah upaya hukum yang
  dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu
  keputusan yang dapat diajukan
  Banding berdasarkan peraturan
 perundang-undangan perpajakan
           yang berlaku.
          GUGATAN
Gugatan adalah upaya hukum yang
 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
 atau Penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan penagihan pajak atau
  terhadap keputusan yang dapat
   diajukan gugatan berdasarkan
  peraturan perundang-undangan
      perpajakan yang berlaku.
1. Surat Banding (pajak pusat dan daerah) diajukan dengan menggunakan
   bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
   diterimanya surat keputusan perpajakan yang di banding, untuk Bea &
   Cukai 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Direktur
   Jenderal Bea dan Cukai menge-nai keberatan kepabeanan dan cukai.
   Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat
                         dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding.

2. Terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding.
3. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan
     mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
4. Melampirkan salinan/copy surat keputusan keberatan yang dibanding.
5. Atas jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50 % dan
     melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai
     (SSBC), Bukti Pelunasan SPPT PBB, atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
   Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pelunasan pajak, sepanjang banding diajukan atas
     Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung.
    Gugatan diajukan sendiri oleh penggugat dengan disertai alasan-
     alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterima putusan yang
      digugat serta dilampiri salinan dokumen yang pelaksanaannya
       digugat (surat paksa, sita dan sebagainya). Kemudian apabila
    selama proses gugatan penggugat meninggal dunia, gugatan dapat
      dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya
              atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.


     Surat gugatan diajukan dengan menggunakan bahasa
      Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
      sejak pelaksanaan penagihan atau 30 (tiga puluh)
      hari sejak Keputusan selain pelaksanaan penagihan
      pajak diterima. Jangka waktu tersebut tidak mengikat
      apabila terdapat keadaan di luar kekuasaan
      penggugat.
     Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu
      keputusan diajukan satu surat gugatan.
Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kuasa penuh
untuk mewakili atau mendampingi para pihak yang
bersengketa dengan kuasa tertulis untuk memutus dan
memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan
dalam persidangan Pengadilan Pajak.
Kuasa Hukum dimaksud terdiri dari kuasa hukum yang
pengacara dan kuasa hukum yang bukan pengacara
    Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum yang Pengacara
    Warga Negara Indonesia (WNI);
    Pengacara (berlisensi);
    Sebagai ahli pajak;
    Memiliki NPWP atau SPT PPh Pasal 21 Pemberi Kerja (Formulir
    1721 A1).

    Tata Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar
          Sebagai Kuasa Hukum yang Pengacara

   Wajib mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak;
   Melampirkan copy/salinan dokumen yang telah dilegalisir :
Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Surat Ijin Praktek Pengacara;
Ahli Pajak (Brevet Konsultan Pajak/Ijasah);
NPWP atau SPT PPh Pasal 21 Pemberi Kerja (Formulir 1721 A1);
Pas foto ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 2 lembar.
 Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum yang bukan
 Pengacara
     Warga Negara Indonesia (WNI);
     Sebagai ahli pajak;
     Memiliki NPWP atau SPT PPh Pasal 21 Pemberi Kerja (Formulir
      1721 A1).

Tata Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar
  Sebagai Kuasa Hukum yang bukan Pengacara
     Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris
     Pengadilan Pajak;
     Melampirkan copy/salinan dokumen yang telah dilegalisir :
     Kartu Tanda Penduduk (KTP);
     Ahli Pajak (Brevet Konsultan Pajak/Ijasah);
     NPWP atau SPT PPh Pasal 21 Pemberi Kerja (Formulir 1721 A1);
     Pas foto ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 2 lembar.
 Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum tidak diperlukan dalam hal
  yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat
  adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua,
  pengurus, pegawai atau pengampu. Di samping itu, untuk seseorang
  yang baru pertama kali mendampingi atau mewakili pemohon banding/
  penggugat, meskipun belum terdaftar atau memperoleh ijin sebagai
  Kuasa Hukum dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum, namun dalam
  sidang berikutnya harus sudah terdaftar atau memperoleh ijin sebagai
  Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.




      Kuasa Hukum yang hadir dipersidangan diwajibkan
   Menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Izin sebagai
    Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak.
   Menunjukkan Surat Kuasa Asli bermeterai dari pihak yang
    diwakili atau didampingi.
Penyelesaian sengketa
dalam sidang di
Pengadilan Pajak


           ACARA CEPAT
            ACARA BIASA
Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan oleh
Hakim Tunggal atau Majelis Hakim, dan dihadiri oleh
Terbanding, dan apabila dipandang perlu Pemohon
Banding atau Kuasa Hukumnya
 Pemeriksaan dengan Acara Cepat dapat dilakukan
  terhadap :
 Sengketa Pajak tertentu.
 Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam)
  bulan, sejak gugatan diterima.
 Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagai-mana
  dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor
  14 Tahun 2002, atau putusan yang keliru (kesalahan tulis
  dan atau kesalahan hitung).
 Sengketa Pajak yang berdasarkan pertimbangan hukum
  bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
                                            Psl 35 ayat (2)
                                            Psl 47 ayat (1) jo Psl 65
                                            Psl 66 ayat (1) dan (2) jo Psl 66
                                            ayat (2)
                                            Pasal 82 ayat (1) s.d. (3) jo Psl
    SURAT BANDING                           66 ayat (2), (1)c dan (1)d

              1              PP
                    a                   b
                             2
                                 3
                    PERSIDANGAN
                             4
                          PUTUSAN
                        Pasal 88 ayat (1)

SIDANG BANDING DENGAN ACARA CEPAT (HAKIM
          TUNGGAL) DILAKUKAN
       TANPA SURAT URAIAN BANDING
                                          Psl 40 ayat (2) dan (3)
                                          Psl 47 ayat (1) jo Psl 65
                                          Psl 66 ayat (1) dan (2) jo Psl 66
                                          ayat (2) jo Psl 67
                                          Pasal 82 ayat (1) s.d. (3) jo Psl
       SURAT GUGATAN                      66 ayat (2), (1)c dan (1)d
           1
                           PP
                  a                   b
                           2
                               3
                 PERSIDANGAN
                           4
                        PUTUSAN
                      Pasal 88 ayat (1)

SIDANG GUGATAN DENGAN ACARA CEPAT (HAKIM
                TUNGGAL)
Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri
dari Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera, dan dihadiri oleh
Terbanding, dan apabila dipandang perlu, Pemohon Banding atau
Kuasa Hukumnya

  Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan apabila Surat
  Permohonan Banding telah memenuhi ketentuan formal :
Surat Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia.
Surat Banding diajukan masih dalam tenggang
 waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan yang
 dibanding diterima.
Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu)
 Surat Banding.
Pajak Terhutang telah dibayar lunas sebesar 50
 %, dengan melampirkan bukti pelunasan,
Syarat lainnya pada Pasal 36 dan 37.
                                       Psl 35 ayat (1)
                                       Psl 47 ayat (1) jo Psl 65
                                       Psl 66 ayat (1) dan (2) jo Psl 66
                                       ayat (2) jo Psl 67
                                       Pasal 82 ayat (1) s.d. (3) jo Psl
 SURAT BANDING                         66 ayat (2), (1)c dan (1)d

       1
                       PP                       2
                  a                   SURAT URAIAN BANDING
       5                        b
                       3
   BANTAHAN                4

                 PERSIDANGAN
                       6
                    PUTUSAN
                  Pasal 88 ayat (1)

SIDANG BANDING DENGAN ACARA BIASA
         (MAJELIS HAKIM)
 Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan oleh Majelis yang
   terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera, dan
    dihadiri oleh “TERGUGAT”, dan apabila dipandang perlu,
               “PENGGUGAT” atau Kuasa Hukumnya

Gugatan telah memenuhi ketentuan formal :
Surat Gugatan diajukan dalam Bahasa Indonesia,
 Surat Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
  diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
  sejak tanggal pelaksanaan penagihan,
 Terhadap selain gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari
  sejak tanggal diterima keputusan yang digugat,
 Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1
  (satu) keputusan diajukan 1(satu) Surat Gugatan,
 Syarat lainnya dalam Pasal 41
                                         Psl 40 ayat (2) dan ((3)
                                         Psl 47 ayat (1) jo Psl 65
                                         Psl 66 ayat (1) dan (2) jo Psl
                                         66 ayat (2)
                                         Pasal 82 ayat (1) s.d. (3) jo
   SURAT GUGATAN                         Psl 66 ayat (2), (1)c dan (1)d
         1
                          PP                     2
                   a                     SURAT TANGGAPAN
         5                          b
    SURAT BANTAHAN
                          3
                              4

                PERSIDANGAN
                      6
                   PUTUSAN
                     Pasal 88 ayat (1)

SIDANG GUGATAN DENGAN ACARA BIASA
         (MAJELIS HAKIM)
Yang tidak boleh ditunjuk sebagai saksi adalah :


Keluarga sedarah atau semenda menurut
garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
sampai derajat ke tiga dari salah satu pihak
yang bersengketa;
Istri atau suami pemohon banding meskipun
sudah bercerai;
Orang yang belum berusia 17 tahun;
Orang yang sakit ingatan.
Putusan Pengadilan Pajak diambil
berdasarkan :
hasil penilaian pembuktian;
peraturan perundang-undangan
perpajakan yang bersangkutan;
pengetahuan dan keyakinan Anggota
Sidang.
Putusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh
Hakim Ketua, dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai
kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Pertimbangan
hukum dari yang tidak setuju harus dicantumkan dalam putusan
(dissenting opinion).
Putusan penyelesaian atas sengketa pajak yang disebut sebagai Putusan
Pengadilan Pajak dapat berupa :

Menolak;
Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
Menambah pajak yang harus di bayar;
Tidak dapat diterima;
Membetulkan kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung;
Membatalkan
PUTUSAN DARI PEMERIKSAAN ACARA BIASA
     Putusan dari pemeriksaan dengan Acara Biasa
      diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak
      Banding diterima.
     Hal yang sama dengan diambil dalam jangka waktu
      6 bulan sejak Gugatan diterima.
     Dalam hal-hal khusus jangka waktu di atas dapat
      diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
     Dalam hal Gugatan selain atas keputusan
      pelaksanaan penagihan, bila tidak diputus dalam
      jangka waktu 6 (enam) bulan, wajib diputus
      melalui acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu)
      bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan
      dilampaui.
PUTUSAN DARI PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

      Putusan dari pemeriksaan dengan Acara Cepat terhadap
      sengketa pajak tertentu berupa tidak dapat diterima, diambil
      dalam jangka waktu :

   30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan banding
    dilampaui;
   30 (tiga puluh) hari sejak banding diterima, dalam hal diajukan
    setelah batas waktu pengajuan banding dilampaui.
   Putusan Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap kekeliruan
    berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung,
    diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan
    dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak
    diterima.
   Putusan Pemeriksaan dengan Acara Cepat terhadap banding yang
    dicabut berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu
    30 (tiga puluh) hari sejak surat banding diterima;
   Putusan Pemeriksaan dengan Acara Cepat terhadap sengketa yang
    bukan wewenang Pengadilan Pajak, diambil dalam waktu 30 hari
    sejak surat banding atau gugatan diterima.
 Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU
    No. 14/2000 atas putusan
Pengadilan Pajak pihak-pihak yang
  bersengketa dapat mengajukan
  upaya hukum luar biasa dengan
 mengajukan peninjauan kembali
     kepada Mahkamah Agung
Pasal 89 ayat (1) s.d. (3)
Pasal 90
Pasal 92 ayat (1) s.d. (3)

                 14 hari                         3 bulan sejak….
                                 PP
            Jawaban 30 hari
                              kepaniteraan      Permohonan
                                             Peninjauan Kembali



                               MA
                             PUTUSAN
        6 BLN SEJAK PERMOHON PK DITERIMA MA
                  (PUT.PP ACARA BIASA)
      1 BLN SEJAK PERMOHONAN PK DITERIMA MA
                 (PU. PP ACARA CEPAT)
       ALASAN-ALASAN UNTUK MENGAJUKAN
              PENINJAUAN KEMBALI
   Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada
    suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang
    diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
    pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana
    dinyatakan palsu;
   Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan
    bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap
    persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan
    putusan yang berbeda;
   Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut
    atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus
    berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
   Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum
    diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
   Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku;
   Permohonan Peninjauan kembali berdasar-kan alasan
    Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling
    lambat 3 (tiga) bulan sejak diketahuinya kebohongan
    atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim penga-
    dilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap;
   Permohonan Peninjauan kembali berdasar-kan alasan
    Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling
    lambat 3 (tiga) bulan sejak ditemukan surat-surat bukti
    yang hari atau tanggal ditemukannya harus dinyatakan
    di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang
    berwenang;
   Permohonan Peninjauan kembali berdasar-kan alasan
    Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam
    jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
    putusan dikirim;

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: pajak
Stats:
views:93
posted:8/27/2012
language:Malay
pages:33