Pajk bumi dan bangunan by topiknugroho89

VIEWS: 141 PAGES: 133

									1
Berdasarkan kronologisnya, sejarah PBB dapat dibagikan menjadi 3
(tiga) yaitu:

1. Zaman Kerajaan
   Dasar pembebanan “pajeg bumi” konsep hak pemilikan mutlak raja atas
   tanah.

2. Zaman Penjajahan
   a. Tahun 1685-1811
      Tarif Pajak 0,25% dari harga tanah.
      Berlaku di Jakarta.
   b. Tahun 1811-1816 (Pendudukan Inggris)
      Sir Thomas Stamford Raffles, menetapkan tarif pajak yang bervariasi
      antara 20% s.d. 50% dari produksi pertanian.

                                                                            2
    SEJARAH DAN FILOSOFI PAJAK BUMI DAN
               BANGUNAN-2
c. Tahun 1872-1923 (Pendudukan Belanda)
   Landrente  kewajiban menanami 20% tanah garapan dengan tanaman
   tertentu.

d. Tahun 1923-1942 (Pendudukan Belanda)
   Diperluas untuk semua orang.

e. Tahun 1942-1945 (Pendudukan Jepang)
   Land Rent atau Landrente diganti dengan Land Tax. Administrasi pajak
   ditangani oleh kantor pajak yang disebut “Zaimubu Shuzeika” yang
   sekaligus bertugas untuk melakukan survei dan pemetaan di Pulau Jawa
   dan Madura.


                                                                    3
     SEJARAH DAN FILOSOFI PAJAK BUMI DAN
                BANGUNAN-3
3. Zaman Kemerdekaan (1949-1956)
   a. Pemerintah Republik Indonesia meneruskan pemungutan pajak atas tanah
      dengan nama Pajak Bumi yang kemudian diganti dengan Pajak
      Pendapatan Tanah.
      Pada tahun 1950 Jawatan Pajak Bumi berubah menjadi Jawatan
      Pendaftaran dan Pajak Pendapatan Tanah.
      Tahun 1956 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pendapatan Tanah berubah
      menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) tugas pokok
      melakukan pendaftaran tanah milik terdaftar sebagai objek pajak.

  c. Tahun 1959 -1985
     Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi dimana
     “hasil yang diperoleh dari tanah” dijadikan dasar pengenaan pajak.
     Tahun 1965 Pajak Hasil Bumi diubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah
     (IPEDA).
                                                                      4
   SEJARAH DAN FILOSOFI PAJAK BUMI DAN
              BANGUNAN-4
d. Tahun 1985 - Sekarang
    Diterapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
    Bangunan, yang mulai berlaku efektif sejak tahun 1986 serta menyederhanakan
    sistem pajak dengan menghapuskan 7 (tujuh) dasar hukum pajak atas properti,
    yaitu:
1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908;
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923;
3. Ordonansi Verponding 1928;
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932;
5. Ordonansi Pajak Jalan 1942;
6. Undang-undang Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
    Daerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l;
7. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

Pada tahun 1994 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 diubah menjadi
  Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
  Bangunan.
                                                                          5
6
UU NO. 12 TAHUN 1985 SEBAGAIMANA
 YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU NO.
 12 TAHUN 1994




                                    7
   DASAR HUKUM
UU No. 12 Tahun 1985 jo
UU No. 12 Tahun 1994



 PP No. 25 Tahun 2002



KMK No.523/KMK.04/1998




                          8
Bumi
adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yg ada di bawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah
Indonesia.
(Ps.1 angka 1)

Bangunan
Adalah Konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan
(Ps.1 angka 2)

                                          VIDEO 1
                                                    9
           Jalan            Fasilitas
           Lingk.             Lain



  JaLan                                  Kilang,
    Tol                                   Pipa



                BANGUNAN
Kolam                                    Gal.Kapal,
Renang                                   Dermaga




   Pagar            Taman                Tempat
   Mewah            Mewah               Olahraga

                                                      10
                                     a. Kepentingan umum
                                      dibid.ibadah, sosial
                                     kesehatan, dikbudnas

                                          b. Kuburan, pening-
  Objek yg tdk                              galan purbakala
 Dikenakan PBB
      Ps.3 (1)
                                c. Hutan lindung/suaka alam/
                                  wisata, tmn nasional, tnh
                                    penggembalaan desa


                  d. Perwkl.diplo/ kon
                   sulat berdsr azas
                      timbal balik
e. Badan/Organ.
  Internasional

                                                             11
         OBJEK PAJAK
    YANG DIGUNAKAN UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
        Pasal 3 Ayat (2)




PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR
   LEBIH LANJUT DENGAN
  PERATURAN PEMERINTAH




                               12
Ini sudah
Gue beli !             Subjek Pajak
                           (Ps.4 a(1))




      Orang atau Badan yang secara nyata
      mempunyai suatu hak atas BUMI, dan/atau
      memperoleh manfaat atas BUMI, dan/atau
      memiliki, menguasai, dan/atau
      memperoleh manfaat atas BANGUNAN.




                                                13
                 Subjek Pajak yg dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak.
                 (Ps.4 a(2))



                                                                 Wajib Pajak tidak diketahui
                             Yg mana?
                                                                 dng jelas, DirJen Pajak dapat
                                                                 menetapkan Subjek Pajak.
                                                                 (Ps.4 a(3))

SUBJEK PAJAK
    ( SP )
                                                     SP yg ditetapkan dpt memberikan
                                                     Keterangan tertulis bahwa Ia bukan WP
                                                     yg dimaksud.(Ps.4 a(4))


   Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya keterangan tersebut, DirJen Pajak tidak memberikan
   keputusan, maka keterangan yg diajukan dianggap disetujui.
   (Ps.4 a(7))


                                                                                                     14
Pak Sholeh mempunyai Yayasan Pendidikan bagi
anak-anak Yatim Piatu, yang berlokasi di Jalan
Kaliurang No. 28 Yogyakarta, dengan Sertifikat
tanah masih atas nama Beliau. Berdasarkan data
kepemilikan tersebut KPP Pratama Yogyakarta
menerbitkan SPPT PBB atas nama Pak Sholeh.
Pak Sholeh mengajukan keberatan atas SPPT
tersebut karena merasa objek pajak digunakan
untuk     kegiatan   pendidikan.    Bagaimana
penyelesaian masalah tersebut.


                                             15
Rumah dinas ditempati oleh seorang pegawai
negeri yang sedang menduduki sebuah jabatan
tertentu. Apakah rumah tersebut dapat dikenakan
PBB ? Bagaimana pendapat saudara?

                 STUDI KASUS 3

Ibu Sri Wahyuni mempunyai dua objek, satu berupa
tanah dan rumah di Jalan Anggrek No. 1 dengan
NJOP sebesar 750 juta, dan satunya berupa tanah
kosong di kawasan Mega Kuningan dengan NJOP
sebesar 900 juta. Bagaimana penerapan NJOPTKP-
nya.
                                                  16
Pada suatu hari, Anda sebagai petugas TPT (Tempat
Pelayanan Terpadu) didatangi oleh 2 orang yang sedang
bersengketa tentang kepemilikan sebuah rumah. Mereka
menghendaki dan meminta Anda agar menunjukkan
kepada mereka berkaitan dengan siapa Wajib Pajak yang
terdaftar dalam basis data atas rumah tersebut untuk
membuktikan siapa pemilik sah dari rumah tersebut. Apa
yang harus anda lakukan?




                                                     17
Terdapat sebidang tanah di Jalan Jend. Sudirman No. 5
Jakarta Selatan yang menjadi objek sengketa antara dua
pihak, yaitu Tommo Suhartono dan Kurniawan Jody.
Tommo Suhartono menguasai secara fisik atas objek
tersebut dan memanfaatkannya untuk Arena Ketangkasan
Berkuda, sedangkan Kurniawan Jody memiliki surat tanah
berupa girik. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut.




                                                     18
VIDEO 2



          19
                              Tarif Pajak
                                 sebesar
                                0,5 %
                                  (Ps.5)


Dasar Pengenaan
(Ps. 6)

(1). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu :
        Harga rata2 yg diperoleh dari transaksi jual beli yg terjadi secara
        wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentu
        kan melalui perbandingan harga dg objek sejenis atau nilai pero
        lehan baru atau NJOP pengganti
        (Ps.1 angka 3 dan Ps. 6 a(1)

2). NJOP ditetapkan oleh Men Keu R I.
    (Ps.6 a(2), 523/KMK.04/1998
                                                                          20
                      NILAI JUAL
                     OBJEK PAJAK
                        ( NJOP )

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu :
     Harga rata2 yg diperoleh dari transaksi jual beli
     yg terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat
     transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
     perbandingan harga dg objek sejenis atau nilai
     perolehan baru atau NJOP pengganti
UU No. 12 tahun 1994 Pasal 1 ayat (3)
NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan R I.


                                                           21
       DASAR PERHITUNGAN PAJAK
                                ( Ps. 6 a (3))




Dasar penghitungan Pajak adalah :

Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ) ,
          yang ditetapkan :

Serendah-rendahnya 20% dan
Setinggi-tingginya 100%
                                            Dari

                                        NJOP
                                                   22
1. SEKTOR PEDESAAN
2. SEKTOR PERKOTAAN
3. SEKTOR PERKEBUNAN
4. SEKTOR PERHUTANAN
5. SEKTOR PERTAMBANGAN




                         23
1. OP Perkebunan, Perhutanan, dan   NJKP: 20% atau 40 %
   Pertambangan, NJKP = 40% dari
   NJOP

2. OP Lainnya :
   a. OP dengan nilai 1 Milyar /
      lebih NJKP = 40% dari
      NJOP
   b. OP dengan nilai < 1 Milyar
      NJKP = 20%
                                                          24
      Tapi hrs diingat bahwa utk perhitungan PBB
nilai yg diperoleh hrs di Konversi ke klas utk mendpt NJOP
       dengan melihat Tabel Klasifikasi T dan B


                Contoh :
              Luas tanah : 1.000 M2 ; Nilainya Rp1 milyar
              Nilai tanah / M2 = Rp1 M : 1.000 = Rp1 juta
              Nilai tanah Rp1 jt di Konversi ke Klas = Klas A.15
              Utk perhitungan PBB Klas A.15 = Rp1.032.000 / M2

Luas bangunan : 400 M2 ; Nilainya = Rp800 juta
Nilai bangunan / M2 = Rp800 jt : 400 = Rp2 juta
Nilai bangunan Rp2 jt di Konversi ke Klas = Klas B.19
Utk perhtungan PBB Klas B.19 = Rp1.833.000 / M2



                                              TABEL KLASIFIKASI
                                                                   25
            KLASIFIKASI OBJEK PAJAK
                                   ( Ps. 2 a (2))


Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah
pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut Nilai Jualnya dan
digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitung
an pajak yang terutang.
          Dalam menentukan Klasifikasi diperhatikan
          Faktor-faktor :
Bumi / Tanah :                      Bangunan :

1.Letak ;                           1.   Bahan yg digunakan
2.Peruntukan ;                      2.   Rekayasa
3.Pemanfaatan ;                     3.   Letak
                                    4.   Kondisi Lingkungan dll
4.Kondisi Lingkungan dan
  lain- lain.
                                                                  26
   KepMenKeu RI :
    No.201/KMK.04/2000 Tgl
    6 Juni 2000 menetapkan
    NJOPTKP Maksimum :
    Rp12 juta per WP dan
    ditetapkan secara Regional




                                 27
   KPP Pratama berkoordinasi dengan Pemerintah
    Kabupaten/Kota mengenai besaran NJOPTKP PBB untuk
    tahun berikutnya

   Atas dasar usulan/Rekomendasi Pemerintah Kabupaten
    /Kota KPP Pratama membuat usulan besarnya NJOPTKP
    ke Kantor Wilayah DJP

   Kanwil Wilayah DJP atas usulan tersebut menerbitkan SK
    atas nama menteri Keuangan tentang besaran NJOPTKP
    masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun pajak
    berikutnya


                                                        28
        PBB= TARIF x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)
                0,5 % x 20 %    x (NJOP-NJOPTKP)
                0,5 % x 40 %    x (NJOP-NJOPTKP)
                TARIF EFEKTIF

FORMULA UU.No 12 / 1985
NJOP = NJOP BUMI + ( NJOP BNGN - BTKP )



FORMULA UU.No. 12 / 1994
NJOP = ( NJOP BUMI + NJOP BNGN ) - NJOPTKP

                                                   29
                                                              18
Contoh Perhitungan PBB                      Nih, gue punye
                                            due2nye




      OP - 1                                  OP - 2
    Jl.G.Subroto                             Jl.Sudirman

  NJOP tanah = Rp400 juta         NJOP tanah = Rp900 juta
  NJOP bng = Rp200 juta           NJOP bng = Rp500 juta
  NJOP t+b = Rp600 juta           NJOP t + b = Rp1,4 M
  NJOPTKP =        0              NJOPTKP = Rp 12 juta
  NJOP utk                        NJOP utk
  perht.PBB = Rp600 juta          perht. PBB = Rp1,388 M
  PBB = 0,5% x 20% x Rp600 juta   PBB = 0,5% x 40% x Rp1,388 M
       = Rp600.000,-                  = Rp2.776.000,-
                                                             30
    Rp500 rb / M2                                                  19
                         Perhitungan PBB atas satu objek
2                        yang NJOPnya beragam

1
                        Misal :
                          Luas tanah 1 : 900 M2 ; Nilai: 900 jt
                          Luas tanah 2 : 900 M2 ; Nilai: 450 jt
    Rp1 juta / M2   Luas tanah 1 & 2 = 1.800 M2 ; Nilai :1.350 jt
                    Nilai tanah / M2 = 1.350 jt : 1.800 = Rp750 rb
                    Nilai tanah Rp750 rb/M2 masuk Klas A.17
                    Utk perhitungan PBB Klas A.17= Rp802.000 / M2


        NJOP tanah = 1.800 x Rp802.000 = Rp1.443.600.000,-
        NJOP TKP ( asumsi )           = Rp 10.000.000,-
        NJOP utk perhitungan PBB      = Rp1.433.600.000,-
        PBB = 0,5% x 40% x Rp1.433.600.000 = Rp2.867.200,-




                                                                  31
Perhitungan PBB atas Rumah Susun / Apartemen                         20
      Contoh :
       Luas Tanah : 5.000 M2 ; NJOP = Rp3.100.000,-/ M2
       Bangunan hunian : 100 unit , tipe 120 ; NJOP = Rp1.200.000 / M2
       Bang. sarana : Jl. lingkungan : 300 M2 ; NJOP = Rp700.000,- / M2
                      Parkir : 2.000 M2 ; NJOP = Rp823.000,- / M2
                      K. renang : 600 M2 ; NJOP = Rp968.000,- / M2
                      Lift : 1.500 M2 ; NJOP = Rp968.000,- / M2
      Hitung PBB untuk 1 unit hunian
      Jawab : NJOP tanah seluruhnya = Rp15.500.000.000,-
                 NJOP bangunan: hunian = Rp14.400.000.000,-
                        jalan lingkungan = Rp 210.000.000,-
                            tempat parkir = Rp 1.646.000.000,-
                            kolam renang = Rp 580.800.000,-
                                   lift = Rp 1.452.000.000,-
             NJOP bangunan seluruhnya = Rp18.288.800.000,-
        NJOP tanah/unit = 120:12.000 x Rp15.500.000.000 = Rp155 juta
        NJOP bang/unit = 120:12.000 x Rp18.288.800.000 = Rp182,888 jt
        NJOP tanah & bangunan      = Rp337.888.000,-
        NJOP TKP ( asumsi )        = Rp 10.000.000,-
        NJOP utk perhitungan PBB = Rp327.888.000,-
        PBB = 0,5% x 20% x Rp327.888.000,- = Rp327.888,- 32
             PERHITUNGAN SESUAI DENGAN FORMAT SPPT


NJOP Tanah             : 0,0100      x15.500.000.000   =155.000.000

NJOP Bangunan          :       120 x1.200.000          =144.000.000

NJOP Bang. Bersama     : 0,0100      3.888.800.000     =38.888.000


NJOP sbg dasar pengenaan                               337.888.000

NJOPTKP                                                10.000.000

NJOP sbg dasar penghitungan                            327.888.000

NJKP                          20%                      65.577.600

PBB terhutang                 0,5%                     327.888,0

                     PERINCIAN PERHITUNGAN

Tanah bersama                 5000 x3.100.000          =15.500.000.000

Jalan Lingkungan               300 x700.000            =210.000.000      33
   Dituangkan dalam bentuk SPPT (Surat
    Pemberitahuan Pajak Terhutang)




                                          34
S
P
P
T
    35
S
P
P
T
    36
Seorang Wajib Pajak memiliki sebuah rumah yang luas
tanahnya adalah 800 m2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
per m2 adalah Rp.1.000.000,00, dan luas bangunannya
adalah 400m2, dengan NJOP/m2 adalah Rp.2.000.000,00.
Apabila diketahui Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) di Kota dimana letak objek pajak berada
adalah Rp.10.000.000,00. Berapa PBB yang harus dibayar
oleh Wajib Pajak tersebut ??




                                                        37
Cara Penilaian :
Sesuai dengan keterbatasan yang ada maka pelaksanaan PENILAIAN dilakukan
dengan dua cara :

1. Penilaian Massal :
         NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR
         yg terdapat pada setiap ZNT;
         NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB;
         Perhitungan dilakukan terhadap OP konstruksi
          umum dng menggunakan program komputer
          ( Computer Assissted Valuation / CAV ).

2. Penilaian Individu :
         Diterapkan untuk OP yang bernilai tinggi
         (tertentu) baik OP khusus,
         atau OP umum yg telah dinilai dng CAV
         namun hasilnya tak mencerminkan nilai yg
         sebenarnya krn keterbatasan aplikasi program.
         Proses penilaian dng memperhitungkan seluruh karakteristik OP.


                                                                           38
           Data Pasar (Market Data Approach)
 Pendekatan

   NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis
    dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
   Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah,
    namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

 PendekatanBiaya (Cost Approach)
   Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan
    terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh
    biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis
    dikurangi dengan penyusutan phisiknya.

 PendekatanPendapatan (Income Approach)
   Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat
    dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi
    ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut
   Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang
    atau objek perairan


                                                                            39
        ZONA NILAI TANAH ( ZNT )
   Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai
    satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas
    penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi
    pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok
   NIR adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam
    suatu zona nilai tanah.




                                                                              40
41
Sektor Perkebunan :
Adalah OP PBB yang digunakan untuk pengusahaan
Tanaman Perkebunan dengan luasan paling sedikit 2
Ha (termasuk emplasemen)




                                                    42
                                                     Areal Emplasemen
                                                     NJOP=NJOP Tanah
Perkebunan
PER-50/PJ/2008 Pengenaan PBB Perkebunan
SE-81/PJ/2008 Petunjuk Pelaksanaan PER-50

                                                     Areal Lain
                                                  NJOP=NJOP Tanah




     Areal Produktif                        Areal Belum Produktif
     NJOP= NJOP T + SIT                     NJOP = NJOP T + Biaya
                                                    pembukaan lahan
                                                                      43
   Hasil Bersih = Pend.Kotor – Biaya Eksploitasi
   Pend.Kotor = Total hasil prod dl thn pajak sebelumnya x
    Harga pasar kayu bulat thn pajak berjalan ( harga pasar
    1 Januari )
   Biaya Eksploitasi :
    1.   Penanaman ( Perhutani )
    2.   Pemeliharaan & Perawatan hutan (Perhutani)
    3.   Pengendalian kebakaran & pengamanan
    4.   Penebangan ( upah kerja & peralatan )
    5.   Pengangkutan ke Log Ponds/ Log yards
    6.   PBB dan PSDH areal blok tebangan thn lalu


                                                              44
PBB SEKTOR KEHUTANAN




                       45
                                                  Areal Emplasemen
  Perhutanan                                      NJOP=NJOP Tanah
  HPH/HPHH/IPK/
  IZIN LAIN
                                                   Areal Lain
                                                NJOP=NJOP Tanah




                                                     Log Pond
                                                    NJOP=NJOP
                                                      perairan
Areal Produktif ( RKT )
NJOP= 8,5 x HB setahun
                          Areal Blm/Tdk Prod.
                          NJOP = NJOP Tanah
                                                              46
                              Areal Emplasemen
Perhutanan                    NJOP=NJOP Tanah
( HPHTI )




                             Areal Lain
                          NJOP=NJOP Tanah




  Areal Produktif
  NJOP= NJOP T + SBPHTI

                                            47
        PBB SEKTOR PERTAMBANGAN




NON                          ENERGI
MIGAS                        PANAS
                              BUMI


                    MIGAS

        NON MIGAS
         GALIAN C




                                      48
   Areal Produktif : Areal yg telah di
    eksploitasi/menghasilkan bahan tambang
    NJOP = 9,5 x hasil bersih galian tambang dlm
    satu tahun
    Hasil Bersih = Pend.Kotor hasil penjualan
    galian tambang setahun – biaya eksploitasi di
    mulut tambang ( Run On Mine )




                                                    49
   Areal Blm Produktif : Areal yg blm menghasilkan tapi sewaktu-
    waktu akan menghasilkan ( tahap penyelidikan umum, eksplorasi,
    dan konstruksi ).

   Berdasar SE-47/PJ.6/1999, NJOP untuk pengenaan PBB:
    NJOP = NJOP Tanah
    Penyel.Umum = 5% dari luas areal WKP
    Eksplor. th 1 s/d 5 = 20% dari luas areal WKP
    Eksplor. Perpanjangan I & II = 50% luas WKP
    Pemb.Konstruksi s/d Prod. = luas areal WKP




                                                                     50
   Areal Tdk Prod : Areal yg sama sekali tdk
    menghasilkan galian tambang.
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Emplasemen : Areal yg diatasnya
    terdapat bangunan dan atau pekarangan
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Lain : Areal Perairan yg digunakan utk
    pelabuhan khusus pertambangan
    NJOP = NJOP Perairan


                                                   51
   Areal Produktif : Areal yg telah dieksploitasi
    /menghasilkan bahan galian tambang.
    NJOP = Angka Kapitalisasi x Hasil Bersih setahun

    Angka kapitalisasi : sesuai dengan lamanya waktu
    penambangan berkisar 0,91 (1 thn) s/d 9,43 (30 thn)

    Hasil bersih = Pend.Kotor hsl penjualan galian
    tambang setahun – biaya eksploitasi di mulut tambang
    ( Run On Mine )


                                                           52
   Areal Blm Produktif : Areal yg blm
    menghasilkan tapi sewaktu-waktu akan
    menghasilkan (peny.umum, eksplorasi, dan
    konstruksi)
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Tdk Produktif, Areal Emplasemen
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Pelabuhan Khusus Pertambangan
    NJOP = NJOP Perairan


                                               53
   Areal Produktif : Areal di dlm WK PSP yg telah di
    eksploitasi dan menghasilkan energi panasbumi.

          NJOP = 9,5 x Hasil Penjualan Energi
                 Panasbumi setahun


    Hasil Produksi : Seluruh jumlah air dan atau uap
    panasbumi yg diperoleh dari proses eksploitasi dan
    digunakan sebagai sumber energi/listrik dl ukuran
    Kwh

                                                         54
   Areal Blm Produktif :
    1. Areal Penyelidikan Umum
    2. Areal Eksplorasi
    3. Areal Cadangan Produksi
    NJOP (1 s/d 3) = NJOP Tanah
   Areal Tdk Produktif : Areal yg sama sekali tdk
    menghasilkan energi panasbumi
    NJOP = NJOP Tanah


                                                     55
   Areal Emplasemen : Areal di dlm/di luar
    WKPSP yg diatasnya terdapat bangunan
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Lainnya : Pengamanan dan tanah
    Kosong
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Perairan : Untuk pelabuhan Khusus
    NJOP = NJOP Perairan


                                              56
   Areal Produktif : areal di dalam Wilayah Kerja baik
    di daratan maupun di perairan yang telah
    dieksploitasi/menghasilkan minyak bumi dan atau gas
    bumi (tahap eksploitasi/produksi)

    NJOP = Angka kapitalisasi x Penjualan Hasil
         Produksi dalam satu tahun sebelum
         tahun pajak berjalan

     Angka kapitalisasi dalam penentuan NJOP tubuh
    bumi ditetapkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal
                           Pajak.

                                                          57
       Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBB Migas
• Objek PBB Migas terdiri atas permukaan bumi, tubuh bumi, dan bangunan:
   Permukaan Bumi, terdiri dari: Areal
    Daratan (onshore) yaitu areal KKKS    PERMUKAAN BUMI                        PERMUKAAN BUMI
                                                                                Areal DARATAN (onshore
                                          Areal PERAIRAN lepas pantai
    (di dalam maupun di luar WK) yang     (offshore)                            atau Emplasemen Pertamina Hulu)

    terletak di daratan dan perairan
    pedalaman; dan Areal di Perairan
    Lepas Pantai (offshore).
   Tubuh Bumi berdasarkan Hasil                                 Garis pantai


    Produksi KKKS.
                                                                                TUBUH BUMI
   Bangunan berdasarkan total luas                 TUBUH BUMI
                                                    (PRODUKSI)
                                                                                (PRODUKSI)

    bangunan yang dimiliki/dikuasai/
    dimanfaatkan KKKS.
• Subjek Pajak
  Subjek PBB Migas adalah seluruh KKKS yang secara nyata mempunyai suatu
  hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
  menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan sesuai luas Wilayah
  Kerja yang dikuasainya.
• Wajib Pajak
  Subjek Pajak sebagaimana di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak
  menjadi Wajib Pajak PBB Migas.
                                                                                                          58
   Areal Tdk Produktif : Areal yg sama sekali tdk
    menghasilkan Migas
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Emplasemen : Areal di dlm / diluar WKP yg
    diatasnya terdpt bangunan/pekarangan
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Lainnya : Pengamanan & Tanah Kosong
    NJOP = NJOP Tanah
   Areal Perairan : Utk Pelabuhan khusus
    NJOP = NJOP Perairan




                                                      59
               Penentuan NJOP PBB Migas

1.   AREAL DARATAN (Onshore)
     • NJOP AREAL ditetapkan sebagaimana NJOP objek Pedesaan dan
       Perkotaan sesuai lokasi dimana objek pajak berada.
          NJOP Areal Onshore = Luas Areal x NJOP/m2
     • NJOP BANGUNAN ditetapkan berdasarkan Daftar Biaya Komponen
       Bangunan (DBKB) untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan.
          NJOP Bangunan Onshore = Luas Bangunan x NJOP/m2
2.   AREAL PERAIRAN LEPAS PANTAI (Offshore)
     • NJOP AREAL ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus
       kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah
       sekitarnya.
           NJOP Areal Offshore = Luas Areal x NJOP/m2
     • NJOP BANGUNAN ditetapkan berdasarkan Daftar Biaya Komponen
       Bangunan (DBKB) untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan.
           NJOP Bangunan Offshore = Luas Bangunan x NJOP/m2

                                                                 60
                Penentuan NJOP PBB Migas


3.    TUBUH BUMI
      NJOP ditentukan dengan pendekatan NJOP Pengganti
      (berdasarkan hasil produksi objek pajak, Pasal 1 UU
      PBB).
      NJOP Tubuh Bumi = total produksi (lifting) x harga x
                          kurs x angka kapitalisasi (9,5)



     PBB TERUTANG = Total NJOP x NJKP (40%) X Tarif (0,5%)




                                                             61
           Alur Pendaftaran, Perhitungan, dan Penerbitan SPPT

1.   Masing-masing KKKS melakukan pendaftaran objek PBB Migas dengan mengisi SPOP
     dan menyampaikannya kepada BPMIGAS.
2.   BPMIGAS melakukan verifikasi kemudian menyampaikan SPOP seluruh KKKS kepada
     DJP c.q. Direktorat EP.
3.   DJP menyampaikan SPOP beserta petunjuk perhitungan PBB kepada KPP Pratama:
      a. SPOP yang disampaikan terdiri atas:
           SPOP Onshore per kab/kota
           Petikan data SPOP Offshore per kab/kota
           Petikan data SPOP Hasil Produksi per kab/kota
            Contoh KPP Pratama Palembang Ilir Barat (membawahi kota Palembang)
              menerima:
               - SPOP Onshore PT. Medco EP Indonesia-blok SSE dan PT. Sele Raya
                 Belida-blok Belida.
               - Petikan data SPOP Offshore Conoco Phillips Ind. Inc. Ltd-blok B
                 South Natuna.
      b.   Petunjuk perhitungan PBB antara lain:
             Ketentuan klasifikasi NJOP untuk areal penyelidikan umum dan areal
              penambangan ditentukan pada kelas A39 dan A36. Adapun untuk areal dan
              bangunan lainnya menggunakan klasifikasi sesuai SK Kakanwil setempat.
             Pengenaan PBB hasil produksi minyak sebesar US$32,31 per barrel dan gas
              bumi US$10.09 per mscf, dengan kurs US$1 = Rp9.050.
             Usul perhitungan oleh KPP Pratama menggunakan formulir lampiran 2 SE-
              18/PJ./2008.                                                          62
             ALUR Pendaftaran, Perhitungan, dan Penerbitan SPPT


4.   Berdasarkan SPOP dari DJP, KPP Pratama mengusulkan perhitungan PBB-nya
     kepada DJP c.q. Direktorat EP.
      •   Perhitungan PBB mengacu         kepada    ketentuan   sebagaimana     yang
          disampaikan oleh DJP.
      •   Usul perhitungan oleh KPP Pratama menggunakan formulir lampiran 2 SE-
          18/PJ./2008.
      •   Usul perhitungan dilampiri SK Kakanwil tentang penentuan klasifikasi dan
          besarnya NJOP atas objek tsb.
5.   DJP melakukan penelitian dan memberikan              persetujuan   atas   usulan
     perhitungan PBB dari KPP Pratama.
      •   Persetujuan DJP berupa persetujuan atau koreksi atas usul perhitungan, jika
          usul perhitungan yang disampaikan oleh KPP Pratama tidak sesuai dengan
          ketentuan perhitungan PBB Migas.
      •   Persetujuan DJP merupakan dasar bagi KPP Pratama untuk menerbitkan
          SPPT.
6.   Setelah mendapatkan persetujuan DJP, KPP Pratama menerbitkan SPPT:
      •   SPPT dicetak secara manual berdasarkan persetujuan DJP.
      •   SPPT dicetak rangkap 3 (tiga). Rangkap pertama dan kedua dikirimkan ke
          Direktorat EP. Rangkap pertama setelah diteliti oleh Direktorat EP     63
          diteruskan ke Ditjen Anggaran. Rangkap ketiga untuk arsip KPP Pratama.
        Pembayaran dan Pembagian Hasil Penerimaan PBB Migas

a.   DJP mengajukan permintaan pemindahbukuan pembayaran kepada DJA. Sesuai SEB DJP
     dan DJLK No. SE-630/PJ/2001 dan SE-4568/LK/2001 tgl. 24 September 2001:
      - Pembayaran triwulan I s/d IV masing masing sebesar 25% dari pagu sementara
        tahun berjalan.
      - Permintaan kekurangan pembayaran (pelunasan) selambat lambatnya pada akhir
        bulan tahun anggaran berjalan.
b.   Berdasarkan permintaan DJP, DJA meminta kepada DJ Perbend. untuk kemudian DJ
     Perbend. meminta kepada BI untuk memindahbukukan dari bagian kewajiban Penyetoran
     Penerimaan Bersih Usaha (NOI) sebagai penerimaan PBB ke rekening Bank Persepsi PBB
     masing-masing kabupaten/kota ybs.
c.   Penerimaan PBB Migas dicatat sebagai penerimaan PBB sehingga perlakuannya sama
     dengan penerimaan PBB dari sektor lainnya.
d.   Penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pusat, 16,2% untuk propinsi, 64,8%
     untuk kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.
e.   10% bagian Pusat selanjutnya dikembalikan kepada kab/kota dengan cara 65% dibagikan
     secara merata kepada seluruh kab/kota dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada kab/kota
     yang realisasi penerimaan PBB sektor pds & pkt berhasil melampaui rencana penerimaan.
f.   9% BP PBB dibagi antara DJP dan Daerah berdasarkan besar kecilnya peranan masing-
     masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB. Secara berturut-turut
     imbangan pembagian BP PBB antara DJP dan Daerah untuk masing-masing sektor sebagai
     berikut: pedesaan (10% - 90%); perkotaan (20% - 80%); perkebunan (60% - 40%); perhutanan
     (65% - 35%); dan pertambangan (70% - 30%).


                                                                                        64
                 Alur Pendaftaran, Perhitungan, Penerbitan SPPT,
                Pembayaran, dan Bagi Hasil Penerimaan PBB Migas

                                   Setoran Hasil Bersih Migas Bagian Negara pada rekening Menteri Keuangan di BI


              1.SPOP                    2. SPOP se -                7. Permintaan                   8. Permintaan                         9. Permintaan
                                           luruh OP                    Pemindahbukuan                  Pemindahbukuan                        Pemindah-
                                                                       pembayaran                      pembayaran                            bukuan
                                                          DITJEN                                                          DITJEN
                                                                                         DITJEN
                         BPMIGAS                                                                                          PERBEN-                           BI
                                                          PAJAK                          ANGGARAN
KKKS                                                                     6. SPPT                                         DAHARAAN


                              3. SPOP per   4. Usul           5. Koreksi/      6. SPPT
                                 kab/kota      Perhitungan       Persetujuan                                                         10. Pemindahbukuan
                                                                                                                                         dana PBB Migas


                                                          KPPBB/KPP
                                                         KPPBB/KPP
                                                       KPPBB/KPP
                                                           PRATAMA
                                                          PRATAMA                                              BANK PERSEPSI
                                                        PRATAMA
                                                                                                                   PBB
                                                                                     BO III PBB
                                                                                     BO III
                                                                                     BO III PBB                                                SETORAN WP PBB
                                                                                      PBB                                                      SEKTOR LAINNYA:
                                                                                                    11. Bagi Hasil Penerimaan PBB Migas         • Perkotaan
                                                                                                                                                • Pedesaan
                                                                                                                                                • Perkebunan
                                                                                                                                                • Perhutanan
                                                                   KAB/KOTA          PROPINSI          PUSAT                BP                  • Pertamb. Non Migas
                                                                     (64,8%)           (16,2%)          (10%)               (9%)

                                                                                                                                       Sek. Pedesaan
                                                                       3,5% insentif bagi kb/kt yang                                 10% Pst - 90% Kb/Kt
*)   Pelaksanaan Pemindahbukuan                                         masuk target PBB pds & pkt
     Pembayaran PBB Migas per                                                                                                          Sek. Perkotaan
     triw., sesuai SEB DJP & DJLK                                                                                                    20% Pst - 80% Kb/Kt
     No. 630/4568, 24 Sept 2001:
                                                                      6,5% dibagi rata ke seluruh kb/kt                                Sek. Perhutanan
     ▪   Triw 1      :   15   maret                                                                                                  65% Pst - 35% Kb/Kt
     ▪   Triw 2      :   15   mei
     ▪   Triw 3      :   15   agustus                                                                                                Sek. Pertambangan
                                                                                                                                     70% Pst - 30% Kb/Kt
     ▪   Triw 4      :   15   november
     ▪   Pelunasan   :   15   desember                                                                                                Sek. Perkebunan
                                                                                                                                     60% Pst - 40% Kb/Kt
                                                                                                                                                           65
  ALUR Pendaftaran, Perhitungan, dan Penerbitan SPPT


            SPOP
       1   (April − Mei)
KKKS                       BPMIGAS


                                     seluruh SPOP
                               2
                                     (Juni − Juli)




                                                    Surat DJP: penyampaian SPOP & Petikan:
                                                    a. SPOP Onshore
                                        3           b. Petikan data Offshore & Hasil Produksi per Kab/Kota        KPPBB/KPP
                                                                                                                 KPPBB/KPP
                           DITJEN                           (Agustus − September)                                  KPP
                                                                                                                   PRATAMA
                                                                                                                  PRATAMA
                           PAJAK                                                                               PRATAMA




                                                Surat KPP: Usulan Perhitungan berdasarkan data SPOP
                                        4                   (September − Oktober)



                                                Surat DJP: Persetujuan atas Usulan Perhitungan
                                        5                    (Oktober - Nopember)



                                               Surat KPP: SPPT Objek PBB Migas dicetak berdasarkan Persetujuan DJP
                                        6                    (Nopember − Desember)




                                                                                                                              66
                         Kewajiban KPP Pratama
                 sehubungan dengan Administrasi PBB Migas

   Dalam rangka Perhitungan Ketetapan PBB
    a.   Mengadministrasikan SPOP yang diterima dari Kantor Pusat DJP untuk
         masing-masing objek pajak (Areal Onshore, Onshore Non WK, Offshore,
         Hasil Produksi).
    b.   Melakukan perhitungan besarnya PBB terutang:
          i) Untuk objek pajak Areal Onshore dan Areal Onshore Non
            WK, NJOP AREAL ditetapkan sebagaimana NJOP objek
            Pedesaan dan Perkotaan sesuai lokasi dimana objek pajak
            berada.
          ii) Untuk objek pajak Areal Offshore dan Hasil Produksi,
            NJOP sesuai juklak Kantor Pusat DJP yang biasanya
            dalam bentuk SE DJP.
    c.   Menyampaikan usulan perhitungan PBB kepada DJP c.q. Direktorat EP.
    d.   Menerbitkan SPPT sebagai dasar pembayaran. SPPT diterbitkan dalam
         rangkap 3 (tiga). Rangkap pertama dan kedua dikirimkan kepada
         Direktorat EP, dan rangkap pertama setelah diteliti oleh Direktorat EP
         diteruskan kepada DJA. Rangkap ketiga untuk arsip KPP Pratama.
                                                                              67
                      Kewajiban KPP Pratama
              sehubungan dengan Administrasi PBB Migas

   Dalam rangka Pembayaran dan Penerimaan PBB
     a.   Menyampaikan nama bank & nomor rekening Bank Persepsi yang
          merangkap sebagai BO III PBB setiap kab/kota di wilayah kerjanya
          kepada Direktorat EP tembusan Direktorat PKP.
          Apabila terdapat perubahan, segera mengirimkan perubahannya ke DJP.
     a.   Mengirimkan Nota Kredit/Berita Tambah yang diterima dari BO III
          kepada DJP.
     b.   Mencocokkan jumlah penerimaan PBB berdasarkan pemberitahuan dari
          DJP dengan Nota Kredit/Berita Tambah dari BO III.
     c.   Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (KPPN, Bank, Pemda) untuk
          menjamin terlaksananya pemindahbukuan pembayaran PBB.




                                                                            68
Contoh SPOP PBB Migas Tahun 2008




                                   69
Contoh Usul Perhitungan PBB Migas Tahun 2008




                                               70
                                                70
Contoh Persetujuan DJP   Contoh SPPT




                                       71
BIDANG USAHA PERIKANAN                                        22
( SE-22/PJ.6/99 TGL:23-4-99 )




                                      PERIKANAN DARAT
                                      1.Areal Pembudidayaan
                                        Ikan :
                                        NJOP = NJOP T + BIT
                                      2. Areal Lain :
                                         NJOP = NJOP Tanah



 PERIKANAN LAUT/SUNGAI
 1. Areal Perikanan :            PP 25 /2002
     NJOP = 10 x Hasil Bersih    Masuk Sektor Pedesaan dan
 2. Areal Pembudidayaan Ikan :   Perkotaan, dengan NJKP:
     NJOP = 8 x Hasil Bersih     NJOP ≥ 1M : 40%
 3. Areal Lain :                 NJOP< 1M : 20%
     NJOP = NJOP Tanah
                                                             72
   NJOP Perairan = Berdasarkan korelasi garis lurus
    kesamping dg klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa
    tanah sekitarnya.

   NJOP Areal Pembenihan = NJOP Perairan + Biaya
    Investasi Pembenihan dl satu tahun ( biaya bibit dan
    pemeliharaan )




                                                           73
(1). Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim .

(2). Saat yang menentukan pajak yg terutang adalah menurut
     keadaan OP pada tanggal 1 Januari ;

(3). Tempat pajak terutang :
         a) Untuk daerah Jakarta, di Wil. DKI Jakarta;
         b) Untuk Daerah lainnya, Dati II,
     yang meliputi letak objek pajak




                                                             74
   PENDAFTARAN :
    WP AKTIF mengambil,mengisi dan mengembalikan
    SPOP.
    SPOP hrs diisi : Jelas, Benar, Lengkap
                            Tanda Tangan
    SPOP dikirim ke KPP Pratama dlm waktu 30 hari,
    lewat 30 hr terbit Surat Tegoran, SPOP kembali,
    terbit: SPPT,STTS,DHKP.
   PENDATAAN : FISKUS AKTIF

                                          VIDEO 3

                                                      75
PENDATAAN
Pasal 9 ayat (1), (2), (3)
                             SPOP


    WAJIB PAJAK
    MENGISI SPOP




    •   JELAS
    •   BENAR
    •   LENGKAP
    •   DITANDATANGANI




                                    76
STRUKTUR NOP
   Misalnya NOP : 31.73.050.001.004-0056.0
   Kode 31.73.050.001 adalah kode wilayah kelurahan Rawasari, kecamatan Cempaka Putih,
    Jakarta Pusat
   Kode 004 adalah kode blok 004 di kelurahan tersebut
   Kode 0056 adalah nomor urut 0056 di blok tersebut
   Tanda khusus : 0 adalah kode




                                                                                          77
     Prop. Kab. Kec. Kel. Blok No Urut Kode




CM
                                              78
KEALPAAN
               { 1. Tidak mengembalikan SPOP
                 2. Menyampaikan SPOP ttp isinya tdk lengkap /
                    tdk benar dan menimbulkan kerugian bagi
                     negara .




   PIDANA KURUNGAN MAKSIMUM
   6 BULAN ATAU DENDA

   SETINGGI-TINGGI NYA 2 X PAJAK            .

                   TERUTANG.

                                                          79
                                           76




                   1. TIDAK MENGEMBALIKAN
    KESENGAJAAN       SPOP
                   2. MENYAMPAIKAN SPOP TTP
                      ISINYA TDK LENGKAP / TDK
                      BENAR
                   3. MEMPERLIHATKAN SURAT
                      / DOKUMEN PALSU / DIPAL
                      SUKAN
PIDANA KURUNG
                   4. TIDAK MEMPERLIHATKAN /
AN SELAMA-LAMA
                       MEMINJAMKAN SURAT DO
NYA 2 TAHUN ATAU
                       KUMEN LAINNYA
DENDA SETINGGI-
                   5. TIDAK MENYAMPAIKAN /
TINGGINYA 5 X
                      MENUNJUKKAN DATA YANG
PAJAK TERUTANG
                      DIPERLUKAN .

                                          80
Pak Hartawan membeli tanah berikut rumah di Jalan Jend.
Sudirman No. 10, Purwokerto, tanggal 27 Desember 2008.
Pada tanggal 10 Januari 2009 terjadi kebakaran hebat
yang menghabiskan seluruh bangunan rumah tersebut.
Pada awal Pebruari 2009 Pak Hartawan menerima SPPT
PBB atas objek tersebut, dan tidak mau membayar karena
kondisi objek berupa rumah sudah tidak ada. Bagaimana
pendapat Saudara atas masalah tersebut.




                                                      81
Tuan Takur mengembalikan SPOP yang telah diisi
ke KPP Pratama. Setelah diteliti, diduga terdapat
perbedaan antara data yang diisikan dengan
keadaan dilapangan. Ternyata setelah dilakukan
penelitian lapangan, dugaan itu memang benar.
Menurut Anda, apa sanksi yang dapat diberikan
kepada Tuan Takur.




                                                82
             DALUWARSA


1. DASAR HUKUM
  Pasal 23 UU PBB
  Pasal 49 UU KUP
  Pasal 13 ayat (1) UU KUP 2000 dan 2007
  Pasal II angka 1 dan angka 2 UU KUP 2007
2. PRODUK PENETAPAN PBB
  SPPT;
  SKP;
  STP.


                                              83
3. WAKTU DALUWARSA
  untuk Tahun Pajak 2002 dan sebelumnya, daluwarsa 10
   (sepuluh) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak;
  untuk Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak
   2007, daluwarsa pada akhir Tahun Pajak 2013;
  untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, daluwarsa 5
   (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak.




                                                        84
1. DASAR HUKUM
  Pasal 23 UU PBB
  Pasal 49 UU KUP
  Pasal 22 ayat (1) UU KUP 2000 dan 2007
  Pasal II angka 1 UU KUP 2007
2. PRODUK PENAGIHAN PBB
  STP
  Walaupun SPPT dan SKP juga merupakan dasar
  penagihan pajak (Pasal 12 UU PBB), tetapi yang dapat
  dilakukan penagihan aktif hanya STP (STP yang tidak
  dilunasi ditagih dengan Surat Paksa).


                                                         85
3. WAKTU DALUWARSA
  untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, daluwarsa 10
   (sepuluh) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak;
  untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, daluwarsa 5
   (lima) tahun sejak STP diterbitkan.




                                                        86
   DALUWARSA PENETAPAN
    Tahun Pajak 2002 dan sebelumnya

                                       2002                           2012
                                  2001                            2011
                              2000                            2010
                        dstnya

    Tahun Pajak 2003 sampai Tahun Pajak 2007

              2003   2004     2005    2006     2007                   2013

    Tahun Pajak 2008 dan seterusnya
       5 (lima) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak
                                           Keterangan:   Tahun Pajak
                                                         Tahun Penetapan (STP)
                                                                         87
   DALUWARSA PENAGIHAN
    Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

                                        2007                            2017
                                    2006                             2016
                                2005                             2015
                         dstnya


    Tahun Pajak 2008 dan seterusnya
       5 (lima) tahun sejak diterbitkan STP




                                              Keterangan:   Tahun Pajak
                                                            Tahun Penagihan
                                                                              88
   DALUWARSA PENETAPAN DAN PENAGIHAN
    Tahun Pajak 2002 dan sebelumnya

                                 2002                              2012
                             2001                           2011
                          2000                           2010
                    dstnya

    Tahun Pajak 2003 sampai Tahun Pajak 2007
          2003                              2013
             2004                                 2014
                 2005                                2015
                      2006                               2016
                          2007                              2017
                                    Keterangan:     Tahun Pajak
                                                    Tahun Penetapan (STP)
                                                    Tahun Penagihan 89
   DALUWARSA PENETAPAN DAN PENAGIHAN
    Tahun Pajak 2008 dan seterusnya

    2008      2013   2018
     dstnya




                        Keterangan:   Tahun Pajak
                                      Tahun Penetapan (STP)
                                      Tahun Penagihan 90
   diterbitkan Surat Paksa;
   ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung
    maupun tidak langsung;
   diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud Pasal 13
    ayat (5), atau SKPKBT sebagaimana dimaksud Pasal
    15 ayat (4); atau
   dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
    perpajakan.




                                                       91
Pada bulan Februari 2008, Pak Budi mendaftarkan
sebidang tanah yang dibelinya 12 tahun yang lalu
ke KPP Pratama untuk diterbitkan SPPT. Menurut
pendapat saudara, berapa tahun kewajiban PBB
yang harus dikenakan kepada Pak Budi dan kapan
Pak Budi harus melunasi kewajiban PBB tersebut.




                                               92
Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak
 Terutang (SPPT) pada tanggal 28 Mei 2005 dengan
 Ketetapan Rp.15 Juta. Setelah dilakukan penelitian
 lapangan ternyata ada kesalahan dalam mengisi Surat
 Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan setelah dinilai
 seharusnya ketetapannya Rp.20 Juta. Penelitian
 Administrasi menunjukkan pada tanggal 27 Januari 2006
 belum melunasi utang PBBnya. Dari kasus tersebut:

a.Tindakan apa yang bisa dilakukan oleh Kantor Pelayanan
  Pajak ?
b.Berapa kewajiban pajak yang terutang berikut dendanya?


                                                       93
94
   WP langsung ke Bank/Kantor Pos TP
   Melalui PBK/Transfer Uang
   Melalui Petugas Pemungut
   Melalui ATM




                                   VIDEO 4

                                             95
             30 HARI                            TIDAK    Surat
    SPOP                DIKEMBALIKAN                                     SKP + denda 25%
                                                        Tegoran            Dari POKOK


      SPPT                       ya


                          SPOP tdk Benar                               SKP + 25% dari
       6 bulan                                                          Selisih Pajak

     Jatuh Tempo
                                      1 bulan

 STP + Bunga 2%        1 bulan                      7 hari              21 hari
Per bln maks 24 bl               Jatuh tempo                 tegoran               SP

                                                                             2x24 jam
                                    Permintaan jadual
                                                                       tercepat    SPMP
                       KLN         Waktu & tempat lelang
                                                                       10 hari
                                                                                  VIDEO 5
                                                                                       96
              TEMPAT       Pelimpahan              BANK/POS&GIRO
              PEMBAYARAN   Form SSPPBB             PERSEPSI .
PEMBAYARAN

                                                     PELIMPAHAN
                        Pembayaran /
                        menukar TTS
                        dng STTS.                  BANK OPERAS. III


                                                     PEMBAGIAN
   W. Pajak

                                        10 %        9 % 16,2 % 64,8 %
                  P.Pemungut
                                       Pem Pusat     BP   Prop.   Kab/Kota
                                                                       97
    S-06/PJ.13/2007
                                                                69
Pembayaran PBB Pds/Pkt di TP PBB
Pembayaran PBB Pkb/Pht/Ptb non-migas di Bank/Pos Persepsi
dg menggunakan SSP PBB

SSPPBB merupkan dok sumber dlm penatausahaan pen negara
yg digunakan sbg input item data ke sistem MPN

Pembayaran PBB Pkb/Pht/Ptb ke Bank/Pos Persepsi sah setelah
mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan
Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP).

Atas Pembayaran/Penyetoran PBB ke Bank/Pos Persepsi WP
diberikan bukti pembayaran/penyetoran berupa:
a. Bukti Penerimaan Negara (BPN), atau
b. Formulir SSP PBB yang diterakan NTPN serta elemen lain
   sebagai validasi pembayaran/penyetoran

Untuk memperluas pelayanan pembayaran, semua Bank/Kantor
Pos yang on-line dengan MPN di tiap-tiap kabupaten/kota ditunjuk
sebagai Bank/Pos Persepsi PBB                                  98
                                 70




Berdasarkan Kep.Men Keu
 RI No. 83 / KMK.04 / 1994
  Tanggal 19 Mart 1994 ,
           10 %
   Bagian penerimaan PBBuntuk
    Pemerintah Pusat dibagikan
   kepada DAERAH TKT II




                             99
           PP No. 16 Tahun 2000                                                71
       KepMenKeu No: 82/KMK.04/2000
      Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB
         antara Pemerintah Pusat dan Daerah
                                               Dibagi merata kepada seluruh
                                                  daerah Kab/Kot 6,5 %


                   Pem. Pusat 10 %                Dibagi sebagai insentif
                                                kpd Daerah Kab/Kot 3,5 %



                                                  Propinsi 16,2 %
Hasil Penerimaan
PBB ( 100% )
                                                 Kab / Kota 64,8 %
                   Pem. Daerah 90 %
                                               B. Pemungutan         Daerah
                                                    9%
                                                                       DJP
                                                                              100
                                                                    72
PMK: 05/PMK.07/207
Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat (6,5%) yang dibagikan kpd
seluruh kabupaten/kota merupakan perkiraan yg didasarkan kepada
Rencana Penerimaan dlm UU APBN Tahun Anggaran Berjalan dan
dilaksanakan dlm 3 tahap, yaitu: bln April, bln Agustus, dan bln
Nopember tahun anggaran berjalan.

Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat (3,5%) didasarkan pada
prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan dilak
sanakan pada bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Dirjen Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Ketetapan tentang
permintaan transfer Dana Bagi Hasil PBB bagian Pemerintah Pusat
yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota untuk masing-
masing daerah. Ketetapan ini disampaikan kepada Dirjen Perbenda
haraan sbg dasar pelaksanaan penyaluran dana.




                                                                  101
                                                                          73
Biaya Pemungutan PBB.



                             DirJen Pajak


                                                             Propinsi
BP PBB                          Daerah
Adalah dana yg
Digunakan utk pem                                          Kabupaten /
biayaan kegiatan       Besarnya imbangan didasarkan           Kota
operasional pemungutan kepada besar/kecilnya peranan
PBB yg dilaksanakan    masing-masing dalam pelaksanaan   Besarnya imbangan
oleh DJP & Daerah      kegiatan operasional pemungutan   didasarkan pada keten
(masuk APBN).          PBB.                              tuan yg berlaku di ma
                                                         sing-masing Daerah ,
                                                         Kecuali DKI Jakarta
                                                         100 % utk Propinsi.
                                                                        102
                                                    74
 Imbangan Pembagian BP PBB antara DJP & Daerah .




           PDS     PKT     PKB      PHT      PTB


Dit Jen    10 %    20 %     60 %    65 %    70 %
 Pajak


 Pem.
            90 %   80 %     40 %     35 %    30 %
 Daerah



                                               103
Kota A mendapat penerimaan PBB sebesar
Rp 1 Miliar. Berapa bagian pemerintah
pusat, pemerintah daerah tingkat I dan
pemerintah daerah tingkat II?




                                     104
105
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
  No: Kep-59/PJ./2000 Tgl.10 Maret 2000
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak

  No: Per-165/PJ/2005 Tgl. 16 Des 2005
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

  No: SE-13/PJ.6/2000 Tgl. 24 Maret 2000
  No: SE-16/pj.6/2001 Tgl. 11 Juli 2001


                                           106
WP tdk sependapat dengan fiskus atas isi SPPT/SKP
 mengenai :
    Keluasan, Klasifikasi Bumi / Bangunan
    Perbedaan penafsiran UU/Peraturan :
     a. Penetapan SP sebagai WP
     b. OP seharusnya tdk kena PBB
     c. Penerapan NJKP, SIT, ROM
     d. Saat pajak terutang
     e. Tanggal Jatuh Tempo




                                                    107
   Syarat Formal :
    1. Pengajuan dlm waktu 3 bln, kec Force
      Majeur
    2. Diajukan secara tertulis
    3. Diajukan kpd Kepala KPP Pratama
    4. Apabila dikuasakan hrs ada surat kuasa




                                                108
  Syarat Materiil :
1. Satu SPPT/SKP satu Surat Keberatan, kecuali
   yang kolektif melalui Lurah/Kades
2. Mengemukakan alasan yang jelas dan
   mencantumkan besar PBB menurut WP




                                                 109
   Ketetapan sampai dengan Rp100.000,- dpt
    diajukan perorangan atau kolektif.
   Ketetapan di atas Rp100.000,- diajukan secara
    perorangan
   Apabila persyaratan tdk lengkap hrs
    dilengkapi, sampai batas waktu, tetap diproses




                                                 110
   Besarnya ketetapan PBB:
       Wil.DKI : Ketetapan  Rp25.000.000,-
       Wil. Botabek, Bandung, Semarang, Yogya, Sby, Medan,
        Denpasar, dan Makasar  Rp10.000.000,-
       Wilayah lain  Rp5.000.000,-
   OP berlokasi di beberapa wilayah KPP




                                                       VIDEO 6

                                                       VIDEO 7
                                                                 111
              MEKANISME KEBERATAN DAN
                    BANDING PBB
                                                         KANWIL DJP
                                                         (≤ 1,5 M)
             permohonan                    diteruskan
                                               14 hari
             3 bln sejak
             terima SPPT/SKP

                                 KPP
   WP
                                 Pratama
                                                           Dit.Jen.Pajak
                                              Psk/psl      ( > 1,5 M )
 Banding
 ( 3 bln )
                               12 bln
                                            Keputusan

                                           1. Menerima selrh/sbgn
                                           2. Menolak
Pngdl.Pajak                                3. Menambah besar pajak
UU 14 Th 2002                                                        112
Pada tahun 2002 Pak Ali keberatan atas objek pajaknya
  yang berupa tanah dan bangunan. Keberatan
  tersebut telah diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak
  sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan dan telah
  diterbitkan Surat Keputusan Keberatannya. Pada
  tahun 2003, Pak Ali menerima SPPT dengan kondisi
  yang sama seperti saat sebelum mengajukan
  keberatan, dan sejak saat itu karena kecewa,
  walaupun setiap tahun menerima SPPT beliau tidak
  mau membayar PBB lagi. Tahun 2008 Pak Ali
  menerima Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak
  2003 sampai dengan 2007, dan atas diterbitkannya
  STP tersebut mengajukan keberatannya ke Kantor
  pajak. Bagaimana penyelesaiannya.
                                                   113
   WP orang pribadi/badan karena kondisi
    tertentu OP yg ada hubungannya dg SP atau
    sebab-sebab tertentu lainnya
   WP orang pribadi dalam hal OP terkena
    bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar
    biasa
   WP anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan
    dan Veteran Pembela Kemerdekaan termasuk
    janda/dudanya



                                                   114
   pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yg
    hasilnya sangat terbatas milik WP orang pribadi
   OP milik orang pribadi berpenghasilan rendah yg
    NJOP-nya meningkat krn pembangunan
   OP milik orang pribadi yg penghasilannya semata-
    mata dari pensiunan
   OP milik orang pribadi yg berpenghasilan rendah
   OP milik Veteran
   OP milik badan yg mengalami kerugian dan kesulitan
    likuiditas sepanjang tahun



                                                         115
    BESARNYA PENGURANGAN


                      Setinggi-tingginya
Kondisi tertentu op
                            75 %



                       Dapat diberikan
OP terkena bencana      sampai 100 %


                           Sebesar
Status WP: Veteran          75 %

                                       116
   Diajukan secara tertulis dlm bhs.Indonesia kepada
    Kepala KPP Pratama dg mencantumkan persentase
    pengurangan yg dimohonkan
   Untuk SKP hanya diberikan atas pokok pajak
   Diajukan dlm jangka waktu 3 bln sejak terima
    SPPT/SKP atau sejak bencana
   Dapat kolektif ( Ket. s/d Rp100.000,- )
   Kolektif selambatnya tgl 10 Januari (utk pengajuan
    sebelum SPPT terbit)




                                                         117
          MEKANISME PENGURANGAN PBB




     permohonan                   diteruskan
     3 bln sejak                  dl 14 hari
     terimaSPPT/
     stlh bencana   KPP                           KANWIL DJP
wp
                    (sd 500 jt)                   ( > 500 jt )


                                    Psk/Psl




                                  KEP ( 3 bln )
                                  -Mengabulkan sebagian/selrh
VIDEO 8                           -Menolak

                                                                 118
Pembetulan dilakukan karena adanya:
 kesalahan tulis;

 kesalahan hitung;

 kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
   peraturan perundang-undangan PBB
yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung
   persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak atas surat
   keputusan atau surat ketetapan PBB




                                                       119
   SPPT
   SKP PBB
   STP PBB
   SK Pemberian Pengurangan
   SK Pengurangan Denda Administrasi
   SK Pembetulan
   SK Keberatan
   SK Pemberian Imbalan Bunga
   SK Pengurangan Sanksi Adm, SK Pengurangan Ketetapan Pajak,
    atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Psl
    36 UU KUP




                                                                  120
Sebab-sebab Pengurangan/Pembatalan:
 OP tidak ada;

 Hak SP thd OP batal (put.pengadilan);

 OP menjadi Fasum/Fasos (Psl 3 ayat (1));

 Pembatalan penetapan sbg WP (Psl 4 ayat (5))




                                                 121
122
    Penerbitan SPPT PBB atas PTS apabila memenuhi salah satu
     kriteria :
1.   SPP dan pungutan lain =/> 2 juta / tahun
2.   Luas bangunan =/> 2.000 M2
3.   Lantai bangunan =/> 4 lantai
4.   Luas Tanah =/> 20.000 M2
5.   Jumlah mahasiswa =/> 3.000

    Dikenakan PBB : 50% dr yg seharusnya

    Wajib Pajak atas PTS masih diberikan pengurangan PBB sesuai
     dengan ketentuan yang berlaku



                                                                123
    Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial
     Masyarakat :
1.   Min.25% jml tempat tidur utk pasien tdk
     mampu
2.   Sisa hsl usaha utk reinvestasi rumkit

    Dikenakan PBB seb: 50% dr yg seharusnya


                                                     124
3.   Rumah sakit swasta pemodal yang bukan merupakan
     rumah sakit swasta (ISPM) dikenakan PBB
     sepenuhnya.
4.   Atas bumi dan atau bangunan yang
     dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh rumah sakit
     tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk
     pelayanan kesehatan secara langsung dan terletak di
     luar lingkungan rumah sakit, tetap dikenakan PBB
     sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku



                                                           125
   Wajib Pajak atas`Rumah Sakit masih diberikan
    pengurangan PBB sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku




                                               126
127
   Terjadinya kelebihan pembayaran:
   1. Pajak dibayar > pajak terutang :
      a. Permohonan pengurangan dikabulkan
      b. Permohonan keberatan dikabulkan
      c. Permohonan banding dikabulkan
      d. Perubahan peraturan
2. Pajak dibayar yg seharusnya tdk terutang
 Kelebihan pembayaran dapat diajukan:

- Restitusi; atau
- Kompensasi

                                              128
         MEKANISME RESTITUSI PBB



     permohonan




                    KPP
WP
                    Pratama
                           Penelitian & pemeriksaan


                  12 bln
                                Keputusan

                                                      SPMKP
                               1. SKKP PBB
                                                       PBB
                               2. SPb
                                                      (1 bln)
                               3. SKP
                                                          129
          KOMPENSASI
Kompensasi dapat dilakukan untuk :
1. hutang PBB atas WP lain;
2. ket PBB tahun yad WP sama; atau
3. ket PBB tahun yad WP lain




                                     130
SEBAB-SEBAB IMBALAN BUNGA :
1. Keterlambatan penerbitan SKKP PBB
2. Keterlambatan penerbitan SPMKP PBB
3. Kelebihan pembayarn PBB krn Permohonan
   Keberatan/Banding diterima
   sebagian/seluruhnya
4. Kelebihan pembayaran sanksi adm krn
   pengurangan/penghapusan sbg akibat
   diterbitkan Kep.Keberatan/Put.Banding


                                            131
                   IMBALAN BUNGA

   Penerbitan    terlambat        Bunga 2%/bln sejak berakhirnya 12 bln
   SKKP PBB                      stlh permohonan diterima sd terbit SKKP


    Penerbitan   terlambat        Bunga 2%/bln sejak berakhir 1 bln dr
   SPMKP PBB                       terbitnya SKKP sd terbitnya SPMKP


 PERMOHONAN
 KEBERATAN /      dikabulkan    SKKP PBB + Bunga 2%/bln maks.24 bln
  BANDING WP                    sejak bayar sd terbit SK.Keb/Put.Banding




Pengurangan/pengha
pusan sanksi Adm sbg           Bunga 2%/bln maks.24 bln sejak bayar sd
   akibat terbitnya          Terbitnya Kep.Pengur/Penghapus sanksi Adm
 SK Keb/Put.Banding
                                                                     132
Seorang wajib Pajak melakukan pembayaran
  SPPT PBB melalui ATM BCA, dikemudian
  hari setelah memeriksa data yang ada pada
  SPPT tersebut ternyata luas tanah yang
  tercantum tidak sesuai    dengan kondisi
  sebenarnya yaitu terjadi kelebihan luas
  tanah. Apa saja yang menjadi hak Wajib
  Pajak pada kasus diatas?




                                          133

								
To top