uu sertifikasi guru.pdf by ryan1989

VIEWS: 1,254 PAGES: 33

									                                 PERATURAN
                        MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
                            REPUBLIK INDONESIA

                              NOMOR 18 TAHUN 2007

                                      TENTANG

                  SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                     MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
                2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib mulai melaksanakan
                program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung
                sejak berlakunya Undang-Undang tersebut;
             b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-
                Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
             c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi bagi guru tidak
                boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah
                yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru;
             d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program
                sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan Menteri
                Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
               (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
               Nomor 4586);
            2. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
               Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI,
               sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
            3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai
               Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali
               diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.
                  Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253
Memperhatikan :
                  tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum;

                                   MEMUTUSKAN

               PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
Menetapkan :
               SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

                                        Pasal 1
1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik
   untuk guru dalam jabatan.
2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam
   jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat
   (D-IV).
3. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program
   pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri
   Pendidikan Nasional.

                                    Pasal 2

1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk
   memperoleh sertifikat pendidik.
2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
   penilaian portofolio.
3. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan
   atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan
   dokumen yang mendeskripsikan:
       a. kualifikasi akademik;
       b. pendidikan dan pelatihan;
       c. pengalaman mengajar;
       d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
       e. penilaian dari atasan dan pengawas;
       f. prestasi akademik;
       g. karya pengembangan profesi;
       h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
       i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
       j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
4. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada
   ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
5. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
       a. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar
           mencapai nilai lulus; atau
       b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan
           ujian;
6. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi
   pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru
   sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
8. Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru
   sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang
   ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

                                    Pasal 3
   1. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan memberi
      Nomor Pokok Mahasiswa peserta sertifikasi.
   2. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib
      melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan mahasiswa peserta sertifikasi
      kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
   3. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib
      melaporkan guru dalam jabatan yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada
      Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
      (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru.

                                       Pasal 4

   1. Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi
      bagi guru dalam jabatan setiap tahun.
   2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menentukan
      peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
      Nasional.
   3. Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimasud pada ayat (2) berpedoman
      pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PMPTK.

                                       Pasal 5

Dalam melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada pedoman sertifikasi
guru dalam jabatan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

                                       Pasal 6

   1. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah
      memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan
      Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
      empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik
      sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum
      terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat
      pendidik.
   2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki
      sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional,
      dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat)
      jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar
      satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari
      pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
   3. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara
      pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari
      Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-
      kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas
      tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai
      Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan
      Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
   4. Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah
      mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang
      ditunjuk.

                                        Pasal 7

Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah
memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan
Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai
1 Oktober 2007.

                                        Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  Ditetapkan di Jakarta
  pada tanggal 4 Mei 2007
  MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

  TTD.
  BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu?
                              PENDAHULUAN

                              Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan
                              (Forward linkage) dan kaitan kebelakang (Backward
                              linkage). Forward linkage berupa bahwa pendidikan yang
                              bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan
                              kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera.
                              Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa
                              mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern,
dr. Fasli Jalal, Phd.
                              makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang
memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Backward linkage berupa bahwa
pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni
guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan
praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu
mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah
satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan
intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan
kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan
kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika
Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan
mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan
sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan
sertifikat profesi guru.

UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN

Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen, yang
merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru
lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki
sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan
profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Di samping UUGD juga menetapkan berbagai
tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial
guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi
guru seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka.

Sudah barang tentu, setelah cukup lama melakukan sosialisasi UUGD ini, patut mulai
dipertanyakan apakah sertifikasi akan secara otomatis meningkatkan kualitas kompetensi
guru, dan kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan? Adakah jaminan bahwa
dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu?

Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara kritis analitis. Karena bukti-bukti hasil
sertifikasi dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru bervariasi. Di Amerika Serikat
kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru,
hal antara lain dikarenakan kuatnya resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan
sertifikasi berjalan amat lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai
tahun 1997 – 2006, Amerika Serikat hanya mentargetkan 100.000 guru untuk
disertifikasi. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun waktu yangb sama
mentargetkan mensertifikasi 2,7 juta guru. sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil
meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan.

SERTIFIKASI PROFESI GURU

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik
adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban
profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada
profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.

Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang:

      Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai
       agen pembelajaran.
      Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1)
       atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru
       untuk guru dan S-2 untuk dosen.
      Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
       kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pertama, kompetensi pedagogik. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua, kompetensi kepribadian. Adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil,
dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Ketiga, kompetensi sosial. Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi
secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali
peserta didik, dan masyarakat.

Keempat, kompetensi profesional. Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing
peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional
maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi.

Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi:

      Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik, dan
      Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus
       pendidik.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian
portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru
dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

      kualifikasi akademik;
      pendidikan dan pelatihan;
      pengalaman mengajar;
      perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
      penilaian dari atasan dan pengawas;
      prestasi akademik;
      karya pengembangan profesi;
      keikutsertaan dalam forum ilmiah;
      pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
      penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat
pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:

      melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai
       lulus, atau
      mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan
       evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi
       penyelenggara sertifikasi.

Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik.

Apa yang harus dilakukan? Menyimak dari pengalaman pelaksanaan sertifikasi di
berbagai negara, maka akan muncul pertanyaan. "Bagaimana agar sertifikasi bisa
meningkatkan kualitas kompetensi guru?" Dan apabila gagal, "mengapa sertifikasi gagal
meningkatkan kualitas guru?" Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk
meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana
untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Kegagalan dalam
mencapai tujuan ini, terutama dikarenakan menjadikan sertifikasi sebagai tujuan itu
sendiri.

Bagi bangsa dan pemerintah Indonesia harus senantiasa mewaspadai kecenderungan ini,
bahwa jangan sampai sertifikasi menjadi tujuan. Oleh karenanya, semenjak awal harus
ditekankan khususnya di kalangan pendidik, guru, dan dosen, bahwa tujuan utama adalah
kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas
tersebut.

JAMINAN MUTU
Adakah jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru? Ada
beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara mendalam untuk memberikan jaminan bahwa
sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru.

Pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk
mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan di atas,
perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa sertifikasi adalah sarana
untuk menuju kualitas. Sertikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman ini
akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk
mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka
belajar kembali ini untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan,
sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan
segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan
telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru
mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi,
melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki
kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standard kemampuan guru. Tunjangan
profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud.
Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh
sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk
menghadapi uji sertifikasi.

Kedua, konsistensi dan ketegaran pemerintah. Sebagai suatu kebijakan yang merentuhan
dengan berbagai kelompok masyarakat akan mendapatkan berbagai tantangan dan
tuntutan. Paling tidak tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3 sumber. Sumber
pertama adalah dalam penentuan lembaga yang berhak melaksanakan uji sertifikasi.
Berbagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, khususnya dari fihak Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta akan menuntut untuk diberi hak
menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi. Demikian juga, akan muncul
tuntutan dari berbagai LPTK negeri khususnya di daerah luar jawa akan menuntut dengan
alasan demi keseimbangan geografis. Tuntutan ini akan mempengaruhi penentuan yang
mendasarkan pada objektivitas kemampuan suatu perguruan tinggi. Ketegaran dan
konsistensi pemerintah juga diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan sekaligus
tantangan bagi pelaksana Undang-Undang yang muncul dari kalangan guru sendiri.
Mereka yang sudah senior atau mereka para guru yang masih jauh dari pensyaratan akan
menentang dan menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi
tersebut.

Ketiga, tegas dan tegakkan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul berbagai
penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan ini tidak lepas
dari adanya upaya berbagai fihak, khususnya guru untuk mendapatkan sertifikat profesi
dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan harus diwaspadai adalah
pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya, begitu ada gejala
penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Seperti mencabut
hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud, atau menetapkan seseorang
tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain sebagainya.
Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan juga akan muncul
dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif
tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan maka sebagian besar dari pendidik di daerah ini
tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi merupakan
standard nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam pengertian waktu
transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi untuk daerah yang terpencil
transisi 10 tahun. Tetapi standard tidak mengenal toleransi.

Kelima pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai,
baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan profesi.

PEMBINAAN PASCA SERTIFIKASI

Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar
adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih
dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik,
guru berkewajiban untuk terus mempertahankan prosionalitasnya sebagai guru.

Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous profesional development)
menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk
tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah
menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan
pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi
dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.

Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan
melibatkan instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas
Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.

P4TK yang berbasis mata pelajaran membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran,
bekerjasama dengan Perguruan Tinggi bertugas:

      menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG dan MGMP
      mengembangkan model-model pembelajaran
      mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti
      memberikan pembekalan kepada instruktur pada LPMP
      mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan
       KKG dan MGMP

LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan Propinsi melakukan seleksi guru utk menjadi
Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Propinsi per mata pelajaran dengan tugas:

      menjadi narasumber dan fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
      mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP
      menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG dan MGMP
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat
Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas:

       motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
       menjadi fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
       mengembangkan inovasi pembelajaran
       menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP

KKG dan MGMP sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang
bermanfaat bagi profesi guru.

PENUTUP

Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang
profesional: sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk
menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan yang
berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan
kemajuan suatu bangsa.

Undang-Undang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan
guru profesional. UUGD yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan
kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan
menghadapi berbagai kendala. Di samping persoalan biaya, berbagai tantangan dan
tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan
tuntutan ini, akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas
kompetensi guru.

Surabaya, 28 April 2007
Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh PPS Unair, pada tanaggal 28
April 2007 di Surabaya

Fasli Jalal, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)
Departemen Pendidikan Nasional

SUMBER:
Departemen Pendidikan Nasional (2006) Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen.
Draft Permendiknas tentang sertifikasi.

Cetak
Kembali



^ ke atas

Ditemukan Kecurangan Dalam Dokumen Portofolio
Rayon perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru melaporkan adanya kecurangan
dalam penyusunan portofolio yang dilakukan oleh guru. Telah ditemukan adanya
pemalsuan ijazah dan hal ini sudah ditangani oleh aparat Kepolisian. Selain itu juga
ditemukan sertifikat yang berkali-kali difotokopi untuk pergantian nama. Portofolio
peserta yang terbukti telah ditunda penilaiannya oleh LPTK dan dokumen dikembalikan
kepada guru melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Universitas Negeri penyelengara sertifikasi guru di Jawa Timur telah melakukan
penyelidikan terhadap empat orang guru yang diduga memalsukan karya ilmiah. Menurut
pengakuan guru yang melakukan pemalsuan karya ilmiah tersebut, mereka memesannya
dari rental. Hal yang sama juga ditemukan di salah satu universitas di Sulawesi.
Ditemukan juga ada guru yang berusaha untuk menyuap atau berusaha memberikan uang
secara tidak sah, kepada asesor. Dokumen portofolio guru tersebut ditunda penilaiannya
dan dikembalikan kepada guru melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Masalah lain yang sering ditemukan, banyak guru yang langsung mengirimkan dokumen
ke perguruan tinggi. Tentu saja kiriman dokumen itu akan ditolak. Karena perguruan
tinggi tidak berhubungan langsung dengan guru tetapi dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.

Kecurangan ini sangat memprihatinkan dan memperburuk citra guru sebagai pendidik,
serta menurunkan martabat guru. Apalagi guru tersebut akan dikukuhkan sebagai tenaga
profesional. Sementara itu, masyarakat terdidik memanfaatkan momentum sertifikasi
guru, menjadi kontraktor portofolio. Untuk itu, perguruan tinggi akan membuat laporan
pengalaman pelaksanaan sertifikasi guru agar bisa kembali seperti ketetapan yang telah
ditentukan.

Pewarta:
Dra. Santi Ambarrukmi, MEdDiskusi   Pendidikan Tentang Sertifikasi Guru di
Solo



                     Selama lima hari, di kota Solo telah dilakukan diskusi pendidikan
                     yang mengupas tuntas tentang pelaksanaan sertifikasi guru. Setiap
                     hari diskusi dihadiri oleh 200 guru dari lima kabupaten yang berbeda
                     di seputar propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Sukoharjo,
                     Sragen, Karang Anyar, dan Grobogan. Diskusi yang diselenggarakan
oleh Pusat Informasi dan Humas, Departemen Pendidikan Nasional ini, menghadirkan
narasumber yang berkompeten dalam bidang sertifikasi yaitu Dr. Furqon selaku Ketua
Panitia Sertifikasi Guru di UNS Rayon 13 dan unsur dari Direktorat Profesi Pendidik,
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Direktorat yang menangani sertifikasi guru.
                Peserta diskusi pendidikan ini adalah guru yang belum terdaftar sebagai
                peserta sertifikasi guru tahun 2006 dan 2007, sehingga sangat bermanfaat
                bagi mereka untuk bekal pengetahuan dalam mempersiapkan diri
                mengikuti sertifikasi guru. Pelaksanaan diskusi sangat efektif karena
                peserta sangat antusias dan aktif dalam diskusi. Fokus yang dibahas
adalah kebijakan tentang penetapan peserta, penyusunan dokumen portofolio, dan
pemberian tunjangan profesi pendidik serta permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan sertifikasi guru.

                   Pesan-pesan moral diberikan kepada mereka, karena beberapa kasus
                   pelanggaran dan pemalsuan dokumen telah terbukti di beberapa
                   LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Perbuatan yang
                   tidak terpuji tersebut merugikan guru dan menurunkan citra dan
                   martabat guru sebagai tenaga pendidik yang dipercaya untuk
mencerdaskan bangsa. Pesan ini disampaikan agar guru berlaku jujur dalam menyusun
dokumen portofolio dan tidak mencemari profesi guru dengan sesuatu yang tidak terpuji.
Narasumber:
Direktorat Profesi Pendidik ( Drs. E. Nurzaman AM, MSi, Dr. Suparno, Drs. Suharno, MPd, Dra. Santi Ambarrukmi, MEd )


Cetak
Kembali




Sebuah Tantangan

Profesionalisme adalah sebuah kata yang tidak dapat dihindari di era globalisasi dan
internasionalisasi yang semakin menguat dewasa ini. Persaingan yang semakin kuat dan
proses transparansi di segala bidang merupakan salah satu ciri utamanya. Guru yang
profesional harus mampu melakukan terobosan dan perubahan, tak terkecuali perubahan
paradigma dalam mengajar. Sudah saatnya seorang guru tidak menempatkan anak didik
sebagai obyek pembelajaran, akan tetapi harus mengaktifkan mereka untuk berperan dan
menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Guru tidak lagi memposisikan diri
lebih tinggi daripada anak didik atau sebagai tokoh sentral, tetapi berperan sebagai
fasilitator atau konsultator yang bersifat saling melengkapi. Dalam hal ini maka seorang
guru dituntut untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan
inovatif secara dinamis dan demokratis.

Bagi sekolah, memiliki guru yang profesional merupakan kunci keberhasilan bagi
pembelajaran, karena ia akan selalu melakukan pembelajaran yang efektif. Ciri-ciri guru
yang melakukan pembelajaran secara efektif menurut Gary A. Davis dan Margareth A.
Thomas ada 4 (empat).

Pertama memiliki kemampuan yang berhubungan dengan iklim belajar di kelas.
Termasuk dalam komponen ini adalah kemampuan interpersonal guru khususnya
kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa dan ketulusan,
memiliki hubungan yang baik dengan siswa, dan mampu menerima, mengakui dan
memperhatikan siswa secara tulus. Kedua, memiliki kemampuan yang terkait dengan
strategi manajemen pembelajaran meliputi kemampuan untuk menghadapi dan
menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka mencela, mengalihkan
pembicaraan; dan mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkat
berpikir yang berbeda untuk semua siswa. Ketiga, memiliki kemampuan yang terkait
dengan pemberian umpan balik (feed back) dan penguatan (reinforcement), meliputi
mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa; mampu
memberikan respon yang bersifat membantu bagi siswa yang lamban belajar; dan mampu
memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan. Adapun ciri
yang keempat yaitu memiliki kemampuan yang berhubungan dengan peningkatan diri
meliputi mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; mampu
menambah dan memperluas pengetahuan baik yang bersifat umum maupun pengetahuan
mengenai metode-metode pembelajaran; dan mampu memanfaatkan perencanaan guru
secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang
relevan.
                                            Berikutnya >
Persyaratan untuk Sertifikasi
Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik.
Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut:




(1) Bagi guru TK/RA , kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang
PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi.
(2) Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang
pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.
(3) Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal D4/S1 latar belakang pendidikan
tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
(4) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian
sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh
kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Persyaratan nonakademik untuk ujian sertifikasi dapat didentifikasi sebagai berikut.
(1) Umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi.
(2) Prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa
kerja, dan pangkat/golongan.
(3) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam nonakademik, dapat diusulkan mengikuti ujian
sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh
kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.
(4)Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK
berdasarkan prioritas kebutuhan.

Prosedur Sertifikasi
Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumberdaya manusia, dan sarana
pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh
Pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga pengguna (Ditjen Didasmen,
Ditjen PMPTK, dan dinas pendidikan provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik.

Sumber daya manusia yang diperlukan dalam ujian sertifikasi adalah pakar dan praktisi dalam berbagai
bidang keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan. Sumber daya manusia tersebut berasal dari
anggota penyelenggara di atas.

Sarana pendukung yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi adalah sarana akademik,
praktikum dan administratif. Sarana pendukung ini disesuaikan dengan bidang keahlian, bidang studi,
rumpun bidang studi yang menjadi tujuan ujian sertifikasi yang dilaksanakan.
Adapun prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang dise-lenggarakan oleh Ditjen PMPTK
sebagai berikut.

(1)Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai
wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) .
(2) Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan,
baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain.
(3) Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan
kebutuhan.
(3) Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah.
(4) Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan
(5) Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan
peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
(6) Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan
cetak.
(7) Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal da portofolio, format penilaian atasan,
dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja.
(8) Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan.
(9) Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian
dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
(10)Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

Instrumen Sertifikasi
Instrumen ujian sertifikasi terdiri atas kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen nontes. Kelompok
instrumen tes meliputi tes tulis dan tes kinerja. Tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang meliputi
kompetensi pedagogik dan profesional. Tes kinerja dalam bentuk real teaching dengan menggunakan
IPKG I dan IPKG II, yang mencakup juga indikator untuk mengukur kompetensi kepribadian dan kompe-
tensi sosial.

Kelompok instrumen nontes meliputi self-appraisal dan portofolio. Instrumen self-appraisal dan portofolio
memberi kesempatan guru untuk menilai diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai guru. Setiap pernyataan
dalam melakukan sesuatu atau berkarya harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang
relevan. Bukti fisik tersebut menjadi bagian penilaian portofolio. Kesemua instrumen ujian sertifikasi
diasjikan pada lampiran.


Pemerintah tidak perlu memaksakan diri meningkatkan kesejahteraan guru melalui
sertifikasi. Lalu, dengan apa?

 MENINDAKLANJUTI tentang perlunya sertifi-kasi guru, sesuai dengan amanat
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UUGD), pemerintah, dalam hal ini Depdiknas,
tidak perlu memaksakan diri meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Hal ini
karena beberapa permasalahan yang akan timbul seandainya peningkatan kesejahteraan
guru dilakukan melalui sertifikasi.

Pertama, anggaran dana pemerintah yang terbatas (tidak mencukupi), apabila satu orang
guru yang lolos sertifikasi diberikan satu kali gaji.

Sebagai gambaran, apabila dirata-ratakan satu kali gaji pokok Rp 1.500.000,00, untuk
dua juta guru diperlukan dana Rp 3 triliun per bulan. Untuk satu tahun diperlukan dana
Rp 36 triliun. Itu baru tunjangan profesi yang satu kali gaji. Kalau gaji guru beserta
tunjang-an fungsionalnya Rp 2.000.000,00, diperlukan dana Rp 4 triliun per bulan,
sehingga per tahun mencapai Rp 48 triliun.

Apabila dijumlah, gaji guru ditambah tunjangan fungsional dan tunjangan profesi,
dibutuhkan dana Rp 84 triliun. Itu baru gaji guru PNS, belum mencakup gaji dosen PNS,
guru swasta, serta dosen swasta yang lolos sertifikasi. Sedangkan yang namanya
anggaran pendidikan bukan hanya gaji dan tunjangan, melainkan banyak kebutuhan pos
pendidikan yang lain seperti projek pembuatan sekolah baru, rehabilitasi sekolah yang
rusak, dan sektor-sektor lain yang memerlukan dana besar. Kalau hal ini terjadi, untuk
anggaran pendidikan diperlukan dana Rp 160 - Rp 200 triliun. Tentu sangat berat karena
sudah melebihi beban APBN. Padahal, pemerintah punya utang luar negeri yang cukup
besar. Belum lagi pos anggaran departemen lain yang juga perlu dana besar.

Kedua, apabila sertifikasi guru ini diberlakukan dan beberapa guru mendapat tunjangan
profesi, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sesama guru. Imbasnya dapat
memengaruhi kinerja guru itu sendiri. Akibatnya, bukannya tercipta suasana kerja yang
harmonis, melainkan suasana kerja yang penuh kecemburuan dan intrik sesama guru itu
sendiri. Selain itu, gaji guru yang berlebih cukup besar juga menimbulkan kecemburuan
bagi PNS lain.

Ketiga, uji profesi/sertifikasi sa-ngat rentan terhadap adanya praktik KKN. Hal ini
berkaitan dengan jumlah guru yang sangat banyak, apalagi jika guru dan dosen swasta
termasuk di dalamnya. Kalau hal ini terjadi, bukannya mutu pendidikan yang meningkat
tetapi malah pemborosan besar-besaran uang negara.

Solusi untuk memecahkan permasalahan kesejahteraan guru ada-lah bagaimana
pemerintah membuat kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan
guru (anggaran pemerintah mencukupi) dan peningkatan kualitas guru. Hal inilah yang
perlu didiskusikan oleh para ahli pendidikan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh guru adalah rendahnya tunjangan fungsional yang
berkisar antara Rp 200.000,00 - Rp 450.000,00. Saya rasa yang perlu dinaikkan adalah
tunjangan fungsional ini, tentu dengan menyertakan PNS lain.

Kalau kita lihat profesi lain seperti dokter, pengacara, dan psikolog, mereka punya
kemampuan profesi untuk membuka praktik dan melayani masyarakat. Sebagian besar
penghasilan mereka diperoleh dari masyarakat. Begitu juga dengan guru. Jika seorang
guru lulus uji sertifikasi, diharapkan guru tersebut punya kemampuan kompeten, bekerja
melayani untuk dan menambah penghasilannya dari masyarakat, bukan dari
pemerintah/negara yang kemampuan keuangannya terbatas.***

Penulis, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 2 Sumber Kab. Cirebon.

MAMPUKAH SERTIFIKASI GURU MENDONGKRAK
MUTU PENDIDIKAN?
Juli 15, 2007 oleh Sawali Tuhusetya

Tak seorang pun dapat membantah bahwa guru berada di garda depan dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka telah melahirkan banyak dokter, insinyur,
menteri, bahkan presiden. Tidak heran apabila guru dielu-elukan sebagai ―pahlawan
tanpa tanda jasa‖.
Namun, banyak kalangan menilai, kesejahteraan guru belum sepadan dengan gelar luhur
dan mulia yang disandangnya. Iwan Fals lewat lirik ―Oemar Bakri‖ pun tersentuh hatinya
menyaksikan nasib guru yang tak pernah berubah sepanjang zaman. ―Datang ke sekolah
membawa tas dari kulit buaya, naik sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu
dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak
polisi bawa senjata berwajah garang …‖ Sungguh ironis, sampai-sampai polisi pun tidak
lagi hormat pada guru. Begitulah sosok guru Oemar Bakri di mata sang ―seniman rakyat‖
itu. Guru tidak lagi menjadi figur yang terhormat dan berwibawa.

Zaman memang telah berubah. Pergeseran nilai menyergap di segenap lapis dan lini
kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keluhuran budi dan cerahnya akal budi (nyaris) luntur
tergerus oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung memanjakan
nilai konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme. Banyak orang yang makin cuek dan
masa bodoh terhadap keagungan nilai kejujuran, keuletan, atau kebersahajaan. Sukses
seseorang pun semata-mata dinilai dari kemampuannya menumpuk harta, tanpa
memedulikan dari mana harta itu diperoleh.

Dalam kondisi zaman yang makin memberhalakan gebyar duniawi semacam itu, profesi
guru pun makin tidak dilirik dan diminati generasi muda. Secara sosial, pamor guru pun
semakin redup. Kalau hanya mengandalkan penghasilannya sebagai guru, hampir
mustahil seorang guru bisa hidup layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang
kian gencar memanjakan nafsu keduniawian. Jangan heran apabila banyak guru yang
terpaksa nyambi jadi tukang ojek, penjual rokok ketengan, atau calo, sekadar untuk bisa
mengikuti ―ombyaking zaman‖.

Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugas dan fungsiya secara
profesional kalau masih dibebani oleh thethek-mbengek urusan perut? Bagaimana
mungkin seorang guru bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan nyaman kalau
harus terus memikirkan keluarganya yang sakit akibat minimnya jaminan kesehatan?
Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengikuti laju informasi yang demikian cepat
kalau tak sanggup langganan koran atau internet? Padahal, dunia ilmu pengetahuan dan
informasi terus berkembang. Bagaimana bisa membikin siswa didiknya cerdas kalau
dirinya sendiri buta informasi dan ―gaptek‖ (baca: gagap teknologi)? Tidak berlebihan
jika pada akhirnya mutu pendidikan di negeri ini hanya ―jalan di tempat‖, bahkan
mengalami kemunduran.

Sungguh menarik data yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Djalal, sebagaimana dilansir sebuah surat
kabar nasional. Menurutnya, terdapat hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di
Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk
mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau
menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684
guru SMA, dan 63.961 guru SMK.

Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu
menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia
atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya
sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang
mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan
perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu
melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris)
tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human
Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

“Kemauan Politik”
Sudah banyak kalangan yang risau terhadap nasib guru. Organisasi profesi semacam
PGRI, misalnya, sudah pernah ―nglurug‖ besar-besaran ke Jakarta agar pemerintah
memperhatikan kesejahteraan guru. Demikian juga para pakar, pengamat, dan pemerhati
pendidikan. Tak henti-hentinya mereka berteriak menyuarakan opininya melalui berbagai
media massa.

Gerakan massa dan berbagai tekanan terhadap pemerintah baru surut setelah presiden
dengan persetujuan DPR memutusan dan menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen pada 30 Desember 2005 yang lalu. Lahirnya UU ini jelas
membawa angin segar bagi guru dan dosen. Setidaknya, pemerintah sudah menunjukkan
―kemauan politik‖ untuk mengangkat harkat dan martabat guru pada aras yang lebih
terhormat.

Dalam pasal 14 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa setiap guru berhak memperoleh
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Apakah
yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum? Pasal 15 ayat (1)
menyatakan bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa
tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang
terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas
dasar prestasi. Bahasa sederhananya, ke depan seorang guru profesional berhak
mendapatkan tambahan penghasilan yang jumlahnya sangat ―aduhai‖ untuk ukuran guru
di Indonesia pada umumnya.

Bagi kebanyakan guru di Indonesia, tambahan penghasilan merupakan sesuatu yang
sangat diharapkan mengingat penghasilan guru di Indonesia pada umumnya relatif
rendah. Rendahnya penghasilan guru di Indonesia semakin terasa apabila dibandingkan
dengan penghasilan guru di negara yang kinerja pendidikannya relatif memadai seperti
Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat (AS).

Akan tetapi, tunggu dulu! Untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang ―aduhai‖ itu
bukanlah persoalan yang mudah. Dalam pasal 16, misalnya, ditetapkan bahwa (1)
Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh
penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat; (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara
dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan
kualifikasi yang sama. Itu artinya, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik jangan
bermimpi untuk mendapatkan tunjangan profesi yang setara dengan 1 (satu) kali gaji
pokok. Persoalannya sekarang ialah bagaimanakah cara guru untuk memperoleh sertifikat
pendidik itu?

Sekarang ini sedang diperbincangkan kualifikasi guru yang dapat diuji sertifikasi; artinya
tidak semua guru dapat dilakukan uji sertifikasi. Guru yang dapat diuji sertifikasi ialah
guru yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam PP dan UU; dalam
hal ini PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan UU Guru.

Untuk menjadi guru SD (atau MI) misalnya. Pasal 29 ayat (2) PP SNP secara eksplisit
menyebutkan pendidik (guru) pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a)
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b)
latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau
psikologi; dan c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Implikasinya ialah, untuk
mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi maka seorang guru SD
setidak-tidaknya harus berpendidikan D-IV atau S1.

Berapakah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi akademik D-IV atau S1? Menurut
data Balitbang Depdiknas, secara nasional baru sekitar 8 persen guru SD yang memiliki
pendidikan minimal sarjana. Itu berarti, dari sekitar 1,2 juta guru SD yang dimungkinkan
diuji sertifikasi hanya 8 persen saja. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana nasib
guru yang 92 persen atau sekitar 1,1 juta orang jumlahnya. Di luar SD banyak guru SMP,
SMA dan SMK yang bernasib sama; demikian pula dengan guru (pendidik) TK dan
PAUD, meskipun dengan variasi angka yang berbeda-beda. Itu artinya, untuk
mendapatkan tunjangan profesi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-IV
atau S1 harus melalui perjalanan yang cuku panjang dan berliku.

Lantas, bagaimana dengan guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik?
Untuk Jawa Tengah, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah,
Widadi, sebagaimana dilansir Kompas (2/11/2006), pada akhir tahun 2006 sebanyak
2.000 guru dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, dijadwalkan mengikuti program
sertifikasi guru. Jumlah ini merupakan sebagian kecil dari 140.000 guru di Jawa Tengah
yang perlu mendapat sertifikasi guru. Jumlah guru seluruhnya mencapai 235.000 orang.

―Kemarin kami sudah dipanggil, katanya akhir tahun ini akan ada 2.000 guru dari Jateng
yang akan mengikuti program sertifikasi,‖ ungkapnya di Pondok Pesantren Assalaam.

Sertifikasi guru menjadi amanat Pasal 82 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen yang mewajibkan pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik
paling lama dua belas bulan sejak diundangkannya aturan tersebut, yakni pada akhir
tahun 2005 lalu. Diharapkan dalam jangka waktu 10 tahun setelahnya, semua guru sudah
memiliki kualifikasi akademik setidaknya S1 atau diploma IV dan memiliki sertifikat
pendidik.
―Jawa Tengah sendiri menargetkan semua guru di sini sudah mendapatkan sertifikasi
pada tahun 2010 mendatang. Meskipun sulit, tapi kami harus optimistis hal ini tercapai.
Dalam hal ini memang kami sangat bergantung pada pemerintah pusat karena ini
program pusat,‖ kata Widadi. Meski demikian, untuk sementara ini pihaknya belum
mengetahui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) mana yang ditunjuk
pemerintah yang akan menyelenggarakan proses sertifikasi bagi 2.000 guru tersebut.
Sambil menunggu proses sertifikasi guru berjalan, pihaknya untuk sementara ini
memberikan stimulan berupa beasiswa kepada para guru untuk meningkatkan
kualifikasinya.

Tunjangan Fungsional
Sementara itu, untuk tunjangan fungsional, menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal, sebagaimana dilansir sebuah media cetak nasional,
tahun 2007 sudah pasti akan dialokasikan anggarannya. Meski demikian, tunjangan
fungsional masih dimungkinkan untuk diberikan pada guru bila terjadi perubahan APBN
2006. Besaran tunjangan fungsional beragam, dan pemerintah sedang menghitung.
Diperkirakan tunjangan fungsional sedikit lebih rendah dibanding gaji pokok. ―Kami
memperkirakan tunjangan fungsional untuk seluruh guru, baik negeri maupun swasta
memerlukan dana Rp 17 triliun. Kalau ada anggarannya di APBN 2006, mungkin
tunjangan fungsional bisa mulai diberikan. Tetapi yang pasti, tahun 2007 pasti sudah
kami anggarkan,‖ jelas Fasli.

Sementara menyangkut tunjangan profesi, pemerintah akan segara membuat peraturan
agar guru bisa segera mendapat sertifikat pendidik. Dalam enam bulan, akan segera turun
peraturan mengenai akreditasi perguruan tinggi yang berhak mengeluarkan sertifikat
pendidik. ―Akan kita atur agar proses mendapat sertifikat profesi tidak KKN, bagaimana
guru yang ada di daerah juga dapat mengambil sertifikat profesi. Siapa yang harus
didahulukan mengambil sertifikat pendidik, akan kita buat aturannya,‖ katanya.

Guru-guru berstatus sarjana dan sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun
akan didahulukan. Diharapkan pada tahun ajaran 2006/2007, proses sertifikasi pendidik
sudah dimulai. Direncanakan pada tahun 2006 akan dilakukan proses sertifikasi pada
150.000 guru negeri dan 100.000 guru swasta. Sementara bagi guru yang belum bergelar
sarjana tetapi mengajar puluhan tahun, akan diberi kemudahan. ―Kita akan minta ada
perlakuan khusus bagi mereka. Masa kerja, dan cara mengajar mereka di kelas, semua
akan diperhitungkan. Tidak harus mereka harus kuliah sarjana baru kemudian profesi,‖
jelasnya. Saat ini diperkirakan 470.000 guru negeri yang sudah mempunyai gelar sarjana.
Sementara dari 900.000 guru swasta, belum diketahui berapa yang bergelar sarjana.

Seandainya sudah banyak guru yang memiliki sertfikat profesi, apakah ada jaminan
adanya peningkatan mutu pendidikan? Jika berkaca pada pengalaman negara-negara
maju, program peningkatan kualitas dan profesionalisme guru memang diperlukan, apa
pun namanya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah beberapa negara dalam rangka
peningkatan kompetensi guru. Di Amerika Serikat, dimulai dengan munculnya reformasi
pendidikan yang diinisiasi oleh keberadaan laporan federal yang berjudul A Nation at
Risk pada 1983. Laporan ini lantas melahirkan laporan penting berjudul A Nation
Prepared: Teachers for 21st Century. Dalam laporan tersebut, direkomendasikan adanya
pembentukan National Board for Professional Teaching Standards, dewan nasional
standar pengajaran profesional di Amerika Serikat pada 1987. Demikian juga di Jepang,
UU Guru ada sejak 1974 dan UU Sertifikasi pada 1949. Sementara di Cina, UU Guru
hadir pada 1993 dan PP Kualifikasi Guru pada 2001.

Jika program sertifikasi guru dijalankan, maka pada 2011 sekitar 1,3 juta guru dengan
predikat pendidik profesional yang memerlukan gaji dan tunjangan profesi mencapai
77,46 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat dari total pengeluaran
untuk gaji pada 2005.

Angka yang fantastis itu pun belum menyangkut berbagai hal yang secara substansial
perlu dibenahi untuk menciptakan guru berkualitas sesuai tuntutan masa depan.
Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, bukan jaminan kinerja guru akan
menjadi lebih baik. Pada masa penjajahan, dengan kualifikasi pendidikan yang jauh lebih
rendah, guru dipandang lebih berhasil melahirkan lulusan yang bermutu.

Meski tidak bisa diperbandingkan sepenuhnya dengan situasi saat ini, tetapi setidaknya
kenyataan itu mengingatkan bahwa kualifikasi akademik hanya menyelesaikan sebagian
kecil masalah. Apalagi bila formalitas yang lebih dikejar, bukan substansinya.
Peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1, menjadi tidak bermakna bila gelar
kesarjanaan yang diperoleh guru tidak relevan dengan yang ia ajarkan sehari-hari di
kelas, atau didapat melalui jalan pintas. Profesionalisme guru bukan barang sekali jadi,
bim salabim. Hambatan menjadi guru profesional sangat banyak. Hubungan antarsesama
guru dan kepala sekolah lebih banyak bersifat birokratis dan administratif, sehingga tidak
mendorong terbangunnya suasana dan budaya profesional akademik di kalangan guru.
Guru pun kian terjebak jauh dari prinsip profesionalitas. Jauh dari buku, kebiasaan
diskusi, menulis, apalagi riset. Oleh karena itu, pembenahan dan peningkatan mutu guru
harus berlaku sepanjang kariernya.

Pekerjaan rumah yang tak kalah besar ialah mendidik calon guru demi menciptakan
generasi guru baru yang intelek, transformatif dan profesional. Bukan sekadar tukang dan
operator. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan
(LPTK). Mau tidak mau, perlu dikaji terlebih dahulu lembaga yang selama ini
menghasilkan tenaga guru. Tidak ada salahnya, lembaga pendidikan yang melahirkan
tenaga guru belajar dari Fakultas Kedokteran yang mencetak tenaga dokter. Sebuah
proses pembelajaran yang ajeg dan meyakinkan, semua pihak percaya dan yakin pada
profesionalisme dokter (meski akhir-akhir ini banyak kasus tentang mal praktik). Setelah
mahasiswa menyelesaikan pendidikan dokter, ia berhak atas gelar akademis sarjana
kedokteran atau dahulu disebut dokter muda. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti
kegiatan profesi dokter (ko-asistensi) di rumah sakit yang ditentukan, minimal dua tahun.
Di sinilah kawah candradimuka untuk menjadi seorang dokter. Merupakan medan nyata
(emphirical field) kerja dokter setelah proses teoritis selama manjalani pendidikan
kedokteran. Setelah dinyatakan lulus ujian profesi dokter, barulah ia berhak disebut
dokter (dr).
Pemeliharaan profesi dokter pun didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang
mewajibkan dokter untuk mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah yang
ditentukan, atau dapat diganti dengan kompensasi tertentu yang dianggap tidak
mengurangi nilai pengabdian dan profesionalisme. Demikian juga Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) atau asosiasi profesi guru apa pun namanya, harus dapat
berjuang untuk memelihara profesi guru.

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah
pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru
dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar.
Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan
penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya
atau malahan menyalahkannya.

Menjadi guru bukan sebuah proses yang yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan
ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Karena menjadi guru menyangkut
perkara hati, mengajar adalah profesi hati. Hati harus banyak berperan atau lebih daripada
budi. Oleh karena itu, pengolahan hati harus mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu
pemurnian hati atau motivasi untuk menjadi guru.

Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak
untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi
guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi
guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru
yang profesional.

Harus disadari, kondisi guru seperti yang tecermin saat ini, merupakan keprihatinan
bersama. Kondisi ini yang harus dihadapi, bukan menjadi ajang untuk menyangkal atau
malah menyalahkan pihak tertentu. Dari itu semua, yang paling berkepentingan adalah
pribadi guru sendiri. Namun, itu jangan sampai untuk mematahkan semangat rekan guru
yang masih ingin menghidupi keguruannya.

Sertifikasi Guru
February 28, 2008 — azn360

Apakah sertifikasi guru yang sekarang sering diperbincangkan sama banyak guru itu
sudah mencapai sasaran? Apakah benar akan menjadikan seorang guru yang profesional?

Banyak pertanyaan yang berada dalam benak saya tentang sertifikasi guru ini, sertifikasi
yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional hanyalah isapan belaka.
Bagaimana tidak, untuk mendapat sertifikat guru yang profesional harus rela
meninggalkan pelajaran dan muridnya (mungkin tidak hanya saat sertifikasi aja lho….).
Harus berlarian kesana kemari untuk mengumpulkan ijazah sekolah, sertifikat pelatihan,
dan hal-hal lain (mungkin buat sertifikat sendiri biar dapat point lebih…. he… he…)
tanpa peduli yang namanya pendidikan itu sendiri, apa memang sertifikasi lebih bertujuan
untuk mengejar uang lebih untuk memenuhi kebutuhan???
Apakah itu yang dinamakan profesional…. Kalau profesional hanya sekedar sertifikat
tanpa adanya bukti nyata (memberi sumbangan prestasi) dalam dunia pendidikan dan
anak didiknya hanya akan memberi beban pemerintah yang harus membayar lebih untuk
seorang yang tidak lebih dari guru biasa…(bukan guru profesional :red).

Para guru profesional, marilah kita berkaca siapa diri kita……mari kita berikan hasil
yang lebih nyata dalam dunia pendidikan.

                    PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU

KRITERIA, PERSYARATAN , DAN REKRUTMEN PESERTA SERTIFIKASI GURU

Apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengikuti
sertifikasi?

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan
utama yaitu memiliki ijasah akademik atau kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4.

Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya (mismatch), yaitu guru yang
mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana
jurusan pendidikan biologi tetapi mengajar mata pelajaran matematika. Bagaimana
mereka disertifikasi? Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang
keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1/D4 yang dimiliki,
atau memilih prosessertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana
yang akan dipiliholeh guru, sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan
segala konsekuensinya.

Apa yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mengikuti sertifikasi?

Bagi guru yang belum memiliki ijasah S1/D4 wajib menyelesaikan dahulu kuliah S1/D4
sampai yang bersangkutan memperoleh ijasah S1/D4. Program studi yang diambil harus
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau sesuai dengan program studi
yangdimiliki sebelumnya. Sambil menyelesaikan studinya, guru dapat mengumpulkan
portofolio. Bagi guru yang sudah S1/D4 mempersiapkan diri dengan mengumpulkan
portofolio yang merekam jejak profesionalitas guru selama mengabdikan diri sebagai
guru. Di samping itu, sambil menunggu kesempatan mengikuti sertifikasi, guru
meningkatkan profesionalitasnya dengan melaksanakan pembelajaran yang
menyenangkan dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah.

Bagaimana caranya agar guru bisa mengikuti sertifikasi?

Guru calon peserta sertifikasi yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri
ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta
sertifikasi. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar prioritas guru berdasarkan urutan
kriteria yang telah ditetapkan. Guru mencari informasi ke Dinas Kabupaten/ Kota.
Bagaimana mekanisme rekrutmen calon peserta sertifikasi guru?

Proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

a. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan
sertifikasi.

b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rangking calon peserta kualifikasi dengan urutan
kriteria sebagai berikut:
- masa kerja
- usia
- golongan (bagi PNS)
- beban mengajar
- tugas tambahan
- prestasi kerja

c. Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen
PMPTK dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui
forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Bagaimana cara mengukur masa kerja?

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung
mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS.
Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan
Surat Keputusan dari Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

Berapakah jam wajib mengajar guru?

Menurut UUGD dan Permendiknas jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap
muka.

Bagaimana kalau guru tersebut tidak dapat memenuhi jumlah jam wajib mengajar,
misalnya untuk guru bahasa asing selain bahasa Inggris, atau guru di daerah
terpencil?

Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar, maka seorang guru dapat melakukan:
- mengajar di sekolah lain yang memiliki ijin operasional Pemerintah atau Pemerintah
Daerah
- melakukan Team Teaching (dengan mengikuti kaidah-kaidah team teaching)

Bagi guru dengan alasan tertentu sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar
24 jam misalnya guru yang mengajar di daerah terpencil, maka seperti dalam
Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 6 ayat (4), guru tersebut harus mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.
Apakah kepala sekolah juga harus disertifikasi?

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga harus mengikuti sertifikasi. Kewajiban
mengajar kepala sekolah adalah 6 jam tatap muka dan wakil kepala sekolah 12 jam tatap
muka. Idealnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus memperoleh sertifikat
pendidik lebih dahulu, agar jadi contoh yang baik bagi guru yang lain.

Bagaimana status guru non-PNS?

Pada tahun 2007 kuota non-PNS tetap 25%, padahal banyak guru non-PNS yang masa
kerjanya masih sedikit masuk dalam kuota. Hal ini menimbulkan iri pada guru PNS yang
masa kerjanya lebih lama. Kuota guru non PNS tetap 25% karena sudah merupakan
kesepakatan dengan BMPS sebagai bagian dari bentuk perhatian kepada guru non PNS,
namun guru non-PNS yang mengikuti sertifikasi harus memenuhi
persyaratan masa kerja minimal 2 tahun.

Bagaimana sertifikasi bagi Kepala Sekolah Dasar dari S1 Pendidikan Agama yang
mengajar PKn atau bidang studi lain?

Kepala SD tersebut bisa memilih apakah ingin mengikuti sertifikat guru Agama atau
sebagai guru kelas SD. Jika ingin sertifikasi sebagai guru Agama maka harus mengikuti
sertifikasi guru Agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan mendaftarkan
diri ke Kandep Agama. Jika ingin sertifikasi sebagai guru kelas SD maka mengikuti
sertifikasi guru melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Mengapa kuota guru PNS dan non-PNS ditetapkan 75% untuk PNS dan 25%
untuk non PNS?

Data guru secara nasional yang mengajar di sekolah umum dan menjadi menjadi
tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional berjumlah 2,3 juta dengan
perbandingan guru PNS dan non PNS adalah 63% dan 37%. Harus ada keberpihakan
pemerintah kepada guru swasta atau non PNS, oleh karena itu telah disepakati bersama
dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bahwa guru non PNS diberikan
kuota sebesar 25%.

Terjadi kecemburuan antara guru PNS dan non-PNS karena guru non PNS yang
baru mengajar 2 tahun sudah mengikuti sertifikasi guru, mohon penjelasan?

Persyaratan guru non PNS yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan
yang dibuktikan dengan SK guru tetap. Banyak guru yang mengajar di sekolah swasta
tidak mempunnyai SK guru tetap sehingga kuota guru non PNS yang ditetapkan 25% dari
kuota dapat diikuti oleh guru-guru muda yang memiliki SK guru tetap yayasan.

(dikutip dari situs www.sertifikasiguru.org)

Ketidakadilan dalam Proses Sertifikasi Guru
Oleh Dyah Ayu
Kamis, 14 Februari 2008
Sertifikasi adalah salah satu bentuk merealisasikan Undang-Undang Guru dan Dosen
yang telah keluar sebelumnya. Sertifikasi berbuah pemberian tunjangan fungsional
untuk seluruh guru yang dinyatakan lulus, baik guru yang berstatus sebagai pegawai
negeri sipil (PNS) atau guru swasta.
        Selain berdampak peningkatan kesejahteraan bagi guru, sertifikasi juga
        merupakan sarana pengakuan harkat guru, terutama bagi mereka yang tidak
        atau belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sehingga gap
        atau kesenjangan antara guru negeri dan guru swasta tidak semakin melebar.
        Selain itu, sertifikasi merupakan jaminan tentang kualifikasi guru yang
        bersangkutan. Karena sertifikasi adalah semacam lisensi bahwa yang
        bersangkutan telah berhak menyandang profesi seorang guru.
        Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan terhadap dokumen-
        dokumen yang dimiliki guru sebagai bentuk pengakuan profesionalisme,
        prestasi, pengabdian, dan kemampuan-kemampuannya sebagai guru dan
        pendidik. Penilaian portofolio dilakukan dengan memberikan skor berdasarkan
        standar kompetensi terhadap bukti-bukti fisik yang dimiliki guru terkait empat
        kompetensi yang harus dimiliki guru profesional; yakni kompetensi
        pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
        Keempat kompetensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 10 komponen
        portofolio yang akan dinilai. Sepuluh komponen itu adalah kualifikasi
        akademis; pendidikan dan pelatihan; pengalaman mengajar; perencanaan
        dan pelaksanaan pembelajaran; penilaian dari atasan dan pengawas; prestasi
        akademik; karya pengembangan profesi; keikutsertaan dalam forum ilmiah;
        pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan penghargaan
        yang relevan dengan bidang kependidikan. Masing-masing komponen
        dibuktikan dengan dokumen fisik, misalnya ijazah, sertifikat, piagam, surat
        keputusan, atau karya cipta.
        Memang tak bisa dimungkiri, penilaian portofolio menawarkan teknik lain
        dalam menilai prestasi akademik seorang guru dengan menekankan
        keautentikan sebuah prestasi dengan mengandalkan bukti-bukti sahih, yang
        tidak direkayasa atau dibuat-buat. Namun, penilaian model portofolio ini
        tanpa disadari akan membangun kesenjangan antara pusat dan daerah atau
        antara kota dan desa. Portofolio akan merugikan guru-guru yang mengajar di
        perdesaan. Berdasarkan kondisi di lapangan, banyak guru yang mengajar di
        luar bidang akademiknya, karena memang kebutuhan. Selain itu, di desa dan
        kota kecamatan misalnya, kegiatan seminar dan lokakarya tidak sesering di
        kota. Dengan demikian, sebagian guru dirugikan oleh lokasi geografis.
        Dulu, dalam penggodokan rancangan UU tentang guru dan dosen, beberapa
        anggota DPR tampaknya tidak memahami konsep portofolio secara
        komprehensif, sehingga mereka tidak dapat mengantisipasi permasalahan
        yang akan muncul dalam proses penilaian portofolio ini.
        Konsep asal portofolio dipinjam dari bidang lain. Dalam dunia pemasaran dan
        manajemen strategis, portofolio merujuk pada koleksi berbagai produk,
        proyek, layanan, dan merk yang ditawarkan perusahaan. Sementara
        portofolio dalam pendidikan lebih ditekankan pada cara untuk
        mendokumentasikan pembelajaran di luar kelas, sehingga dosen dapat
        menilai apakah pembelajaran ekstra ini layak diberi kredit.
        Namun harapan untuk memperbaiki nasib terganjal oleh berbagai aksi
        pemerasan. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya,
        menunjukkan telah terjadi pemerasan terhadap guru yang mengikuti
       sertifikasi. ICW melaporkan, ada guru yang ditelepon orang-orang dari dinas
       pendidikan setempat yang terang-terangan menawarkan jasa agar bisa ikut
       dan lulus sertifikasi. Ini temuan di Jawa Barat dan Banten serta Kalimantan.
       Program sertifikasi guru pun akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal
       antarguru di sekolah. Sebab, guru ada yang sudah mendapatkan sertifikat
       akan memperoleh tunjangan profesi, sementara sebagian lainnya belum.
       Padahal kewajiban para guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar
       adalah sama. Mereka mempunyai kewajiban yang sama, sementara kualitas
       kerja tidak berbeda. Satu lembar kertas sertifikat tidak akan menjamin
       peningkatan keprofesionalan guru apalagi dengan portofolio. Namun, ada
       indikasi pemerintah sengaja melaksanakan sertifikasi guru secara bertahap,
       karena tiadanya anggaran.
       Selain akan menimbulkan konflik horizontal, sertifikasi akan mendorong guru
       cenderung berperilaku sebagai pekerja administrasi daripada pekerja
       profesional pendidik. Mereka akan lebih memprioritaskan administrasi
       mengajar daripada metode mengajar. Persyaratan lain yang memberatkan
       guru adalah kewajiban 24 jam tatap muka per minggu untuk mendapatkan
       tunjangan profesi.
       Patokan angka ini sangat sulit untuk dilakukan oleh guru mata pelajaran
       kecuali guru kelas (guru SD). Karena jumlah jam pada setiap mata pelajaran
       justru dikurangi dalam Kurikulum 2007, Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran
       (KTSP), sehingga guru harus mencari sekolah lain untuk menambah jumlah
       24 jam mengajar per minggu. Kondisi ini akan mengancam para guru swasta
       dengan masuknya guru PNS ke sekolah swasta demi mengejar jumlah jam
       mengajar tersebut.
       Selain itu, dalam proses sertifikasi guru juga muncul ketidakadilan, yakni
       asesor sertifikasi guru yang notabene adalah para dosen Lembaga Pendidikan
       Tenaga Kependidikan (LPTK) yang belum diuji keprofesionalannya di lapangan
       harus menguji sertifikasi guru yang telah puluhan tahun mengajar.
       Belum lagi, salah satu poin dalam Permendiknas No 18/ 2007 tentang
       Sertifikasi Guru menyebutkan, atasan dan pengawas juga ikut menentukan
       untuk masuk dalam kuota. Oleh karena itu, guru yang sudah S1 dan sudah
       memperoleh Akta IV bisa langsung saja memperoleh sertifikat guru. Akta IV
       yang notabene dikeluarkan oleh LPTK itu merupakan sertifikat mengajar juga,
       sehingga tidak ada perbedaannya sama sekali.
       Karena itu, tunjangan profesi sebaiknya diberikan seperti kepada tenaga
       profesi lain dan pemerintah daerah memberikan tunjangan daerah tanpa
       membedakan guru PNS maupun guru swasta. Sertifikasi guru boleh tetap
       dilakukan, tetapi tidak bersifat wajib. Sertifikasi guru adalah dalam rangka
       meningkatkan profesionalisme dan untuk lebih berkualitas.***

Menepis kontroversi sertifikasi

SIAPA berani mengatakan, guru - guru di lapangan pada umumnya pesimistis terhadap uji
sertifikasi? Guru-guru kita, meski memiliki kelemahan, bukanlah makhluk tanpa mitos yang
dengan seenaknya saja dapat diseratakan dengan para buruh di pabrik sepatu.

Sungguh terlalu gegabah bila kita melakukan generalisasi bahwa guruguru di Indonesia, serta
tertinggal dalam hal informasi terakhir pada bidangnya dan bahkan tertinggal teknologi. Sungguh
suatu kesimpulan yang keliru bila kita menuding guruguru di Indonesia tidak mau belajar,
membaca dan berpikir. Guru-guru kita dikatakan fatalistik, enggan melakukan inovasi dalam
dunia pendidikan dan mengembangkan profesi akademik.
Memandang guru dengan cara skeptis serupa ini, tentu hanya akan melahirkan rasa pesimisme
yang mencekam bahwa sertifikasi bakal mengalami kegagalan. Kesejahteraan yang dijanjikan
pemerintah, hanya akan menjadi isapan jempol, yang mengembalikan guru pada idiomidiom
indah kosong makna seperti ’’pahlawan tanpa tanda jasa’’.

Bahkan belakangan muncul suatu tuduhan yang getir: bila sertifikasi guru itu berhasil, akan
dilampaui dengan berbagai kecurangan dan jalan pintas. Bahkan kalangan pendidik sendiri
melontarkan tuduhan bahwa selalu ada terobosan yang menyimpang dilakukan para guru untuk
mencapai keberhasilan sertifikasi.

Benarkah guru-guru Indonesia mengalami stagnasi, malas seminar, lokakarya, pelatihan, dan
penataran? Benarkah para guru malas menulis, baik di media massa maupun berupa buku,
diktat, dan penelitian? Rasanya terlalu berlebih-lebihan melihat sisi buruk guru dengan citra
serupa ini. Bila kita berkenan untuk membuka mata, yang terjadi justru sebaliknya, guru-guru
Indonesia kita tengah membongkar jatidiri, memperbaharui mitos kemalasan dan keadaan
stagnan yang membelenggu profesinya.

Betapa banyak kita jumpai kegairahan guru untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan,
dengan mengikuti seminar, lokakarya, atau pelatihan. Bukan semata-mata demi uang saku.
Melainkan benarbenar ingin menimba ilmu pengetahuan mutakhir, pemahaman tentang
kurikulum (KTSP), model pembelajaran yang menggairahkan, mengembangkan media
pembelajaran, hingga melakukan evaluasi.

Sungguh terlalu keji menuduh para guru mengikuti seminar, lokakarya dan pelatihan semata-
mata demi uang. Idealisme, bahkan spiritualisme guru, tak sedangkal itu. Tak adil menuding para
guru yang mengikuti seminar, lokakarya, dan pelatihan dengan tuntutan pemadatan atau fiktif.

Dalam beberapa lawatan saya ke berbagai daerah untuk menjadi narasumber pelatihan menulis,
apresiasi sastra, dan jurnalisme, justru menemukan realitas yang sebaliknya. Saya berhadapan
dengan para guru yang sangat antusias mengikuti pelatihan. Kegairahan para guru dalam
mengikuti pelatihan itu direalisasikan dalam ruang kelas, ketika kegiatan belajar-mengajar itu
berlangsung.

***
Tuduhan bahwa para guru malas menulis, juga tak beralasan. Justru belakangan kita
menemukan begitu banyak guru yang suntuk menulis, baik menulis artikel di media massa
maupun menulis kreatif. Kegairahan guru mengikuti lomba menulis ilmiah maupun menulis
kreatif juga luar biasa, berasal dari berbagai penjuru tanah air. Kegiatan penelitian juga merasuki
kegairahan para guru di sela-sela rutinitas mengajar. Baik penelitian secara mandiri maupun
bekerja sama dengan dosen, berkembang pesat di antara para guru.

Kegairahan guru menulis artikel di media massa juga telah merebak. Pemikiran tentang
pendidikan terus berkembang di media massa. Para guru sendirilah yang menyingkap
kelemahan-kelemahan dunia pendidikan, dan bagaimana memperbaharuinya. Nama-nama yang
sudah dikenal dalam dunia pendidikan, atau nama baru, selalu muncul silih berganti mengisi
lembar pendidikan di koran maupun majalah. Mengapa kita membutakan hati terhadap hal ini?
Belum lagi kegairahan guru untuk menulis diktat, buku bahan ajar, dan menerbitkan soal-soal UN
yang dilengkapi dengan pembahasannya.

Buku-buku bahan ajar itu diterbitkan penerbit lokal maupun penerbit nasional. Penulis-penulis
buku senantiasa bermunculan, dengan gayanya tersendiri, yang pada saat kurikulum baru
diluncurkan, buku sudah dicetak dan siap beredar.
Ada beberapa hal perlu dicatat dari fenomena ini. Pertama, kesigapan para guru untuk menulis
buku bahan ajar. Kedua, betapa cepat para guru tersebut mempelajari dan memahami kurikulum
baru. Ketika, betapa menakjubkan kemauan para guru untuk melakukan dekonstruksi terhadap
materi dan model pembelajaran di ruang kelas, sesuai dengan tuntutan kurikulum.Mengapa kita
masih menuding: para guru mengalami stagnasi, enggan membaca, malas menulis, dan
memperbaharui diri?

***
Berhentilah memperolok-olok guru. Berhentilah mencemooh guru, yang dalam menghadapi
sertifikasi, memang harus memenuhi skor 850 untuk dinyatakan lulus. Pengelompokan
komponen portofolio itu dipilah menjadi tiga. Pertama, unsur kualifikasi dan tugas pokok. Kedua,
unsur pengembangan profesi. Ketiga, unsur pendukung profesi, Dari ketiga unsur itu, yang
seringkali dicemaskan adalah unsur pengembangan profesi yang meliputi pendidikan dan
pelatihan, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, dan karya pengembangan
profesi. Unsur kualifikasi dan tugas pokok dan unsur pendukung profesi, telah dijalani guru dalam
kegiatan belajar sehari- hari.

Para guru tak perlu pesimistis menghadapi uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk
memperoleh sertifikasi pendidik. Bukan hal yang mudah memang untuk meraih sertifikasi
pendidik itu. Akan tetapi, dengan mengubah paradigma pendidik konservatif yang malas, para
guru akan menemukan gairahnya untuk mengembangkan profesinya.

Tentu saja untuk membentuk karakter guru menjadi agen pembelajaran, bukan sesuatu yang
mendadak bisa dibentuk. Diperlukan kesadaran sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, yang
membawa guru mencapai kelulusan uji sertifikasi. Mestinya kita perlu membangun kepercayaan
diri para guru. Bukan sebaliknya, memberi gambaran yang suram akan pembaruan yang
dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi guru.

Memang dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sertifikasi guru. Lagi pula uji
sertifikasi ini dibayang- bayangi etos guru, yang dalam beberapa hal, dinilai lemah. Uji sertifikasi
bukan untuk membunuh karakter guru sehingga lebih skeptis. Diharapkan uji sertifikasi
membangkitkan motivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran, bahkan inovasi
pendidikan. Pada gilirannya, inovasi pendidikan ini diharapkan membawa perkembangan mutu
sumber daya manusia.

Di antara para guru yang tengah mengalukan persiapan sertifikasi, tentu terdapat beberapa
tokoh yang memang benar-benar memenuhi syarat. Dialah yang diharapkan menjadi agen
perubahan, yang mengikis fatalisme guru menjadi gairah dan kreativitas dalam pembelajaran
maupun pengembangan profesi. Memang ini tidak mungkin dicipta dalam sekejap mata.
Diperlukan langkah progresif setahap demi setahap.
hf

Sertifikasi Guru: Peserta Diperas sampai Rp 20 Juta
Jakarta, Pelaksanaan sertifikasi guru di sejumlah tempat, diwarnai pemerasan terhadap
para peserta. Penemuan Indonesia Corruption Watch (ICW), banyak dinas pendidikan di
daerah yang memeras para guru, sehingga terkesan kelulusan sertifikasi semacam
ditender dan ada guru yang sampai membayar Rp 20 juta agar bisa lulus sertifikasi.

‖Bagi guru, lebih baik jatah tunjangan profesi selama setahun diberikan kepada dinas
dengan jaminan lulus sertifikasi. Ini temuan di Jawa Barat dan Banten serta Kalimantan.
Suap ini diberikan langsung kepada dinas. Orang yang dekat dengan dinas atau kepala
sekolah yang memintanya,‖ tutur Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade
Irawan kepada SP di Jakarta, Senin (7/1).

Disebutkan, modus pemerasan itu dilakukan dengan telepon dari kepala dinas. Di Jawa
Barat, ada guru yang tiba-tiba ditelepon staf Dinas Pendidikan.

―Jangan lupa ya beri hadiah,‖ tutur Ade menirukan ucapan si penelepon. Bagi guru, ini
lebih menguntungkan daripada proses sertifikasinya lama.

Laporan yang diterima ICW memang tak banyak. ―Hanya guru yang berani melapor saja
bisa diketahui dan masih banyak lagi guru yang melakukan hal yang sama tetapi tidak
berani melapor,‖ katanya lagi.

Dikatakan, program sertifikasi melalui portofolio memang membuka peluang untuk
melakukan berbagai tindak kecurangan dan manipulasi. ―Banyak sekali kelemahan
sertifikasi portofolio,‖ tegasnya

Salah satu kelemahan yaitu portofolio membuka celah bagi guru untuk melakukan
perbuatan yang tidak bermoral dan bahkan kriminal seperti menggandakan sertifikat,
memalsu tanda tangan, menyuap kepala dinas, menyuap asesor, kepala sekolah, dan
membeli sertifikat. Semua itu dilakukan oleh guru, karena guru diiming-imingi tunjangan
profesi oleh pemerintah.

―Cara ini sebenarnya seperti pengamen yang disuruh menyanyi dulu baru diberi uang.
Seperti anak kecil yang disuruh menyanyi di depan kelas lalu diberi permen,‖ katanya.

Sejatinya, tutur Ade Irawan, sertifikasi portofolio sama sekali tidak menjamin
peningkatan mutu guru. ―Portofolio tidak meningkatkan mutu guru. Sama sekali tidak,‖
tandasnya. Peningkatan mutu guru hanya bisa dilakukan melalui pelatihan dan
pendidikan profesi dan bukan penilaian berkas.

Dipertanyakan

Kualitas materi pendidikan dan pelatihan (diklat) uji sertifikasi guru, dipertanyakan.
Sebab, materi yang diberikan kepada guru peserta diklat uji sertifikasi tidak ada panduan
khusus, sehingga kualitas peserta diklat juga tidak maksimal.

―Materi dan hasil dari diklat uji sertifikasi layak dipertanyakan,‖ kata Sekretaris Tim
Monitoring dan Evaluasi Independen Sertifikasi Guru Marcellino, di Jakarta, Senin.

Marcellino mengungkapkan, hasil kunjungan tim ke sejumlah daerah menunjukkan
bahwa pelaksanaan uji sertifikasi guru kurang maksimal. Kualitas materi uji sertifikasi di
sebagian besar Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sangat minim.

―Makanya, kami akan terus mengevaluasi pelaksanaan uji sertifikasi ini,‖ katanya.
Dikatakan, para peserta uji sertifikasi yang tidak lulus dalam penilaian uji protofolio
diharuskan masuk ke diklat selama 90 jam yang dilaksanakan dalam waktu satu hingga
dua minggu.

―Inilah pokok persoalannya. Ada diklat yang memberikan pelatihan di hingga 10 jam
sehari atau bahkan 13 jam sehari guna mengejar target. Ini berdampak pada hasil
program. Tentunya sama sekali tidak ada peningkatan kualitas guru,‖ katanya.

Selain itu, lanjutnya, sertifikasi guru sebaiknya diikuti dengan akreditasi guru, sehingga,
kualitas guru bisa terus ditingkatkan dan semakin professional,‖ katanya.

Dia menegaskan, hasil kunjungan tim independen ini akan diserahkan kepada Dirjen
Dikti Depdiknas dan Menteri Pendidikan Nasional.

SuaraPembaruan[W-12]

This entry was posted on Tuesday, January 8th, 2008 at 10:07 am and is filed under
Fokus Utama, Pendidikan, Nusantara. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

                      Name


                      Mail (will not be published)


                      Website




 Submit Comment



Saturday, 15 December 2007
Sertifikasi guru adalah sarana dalam membentuk profesionalisme guru yang di iringin dengan pemberian
hak atas kesejahteraan bagi para guru pada semua jenjang pendidikan SD, SMP/MTs, SMK/SMA/MA.
Sertifikasi guru merupakan implementasi UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebagai bukti
keseriusan pemerintah dalam mendongkrak mutu pendidikan, di samping merupakan langkah konkrit dari
pemerintah untuk mensejahterahkan guru secara bertahap.

Sertifikasi guru adalah harapan besar bagi guru PNS/honor agar dapur selalu ngebul, dan tidak lagi
ngompreng sebagai tukang ojek atau sopir sekedar mencari tambahan jajan atau biaya sekolah anak-
anaknya. Predikat “pahlawan tanpa tanda jasa” boleh jadi benar dan realistis, tetapi bukan merupakan
alat untuk menina bobokan guru seperti di era-orede baru. Predikat “pahlawan tanpa tanda jasa”
adalah simbol penghargaan negara terhadap perjuangan guru, namun bukan alat/barang tukar beli yang
bisa membayar rasa lapar, rasa sakit dan kepedihan hati melihat anak-anak guru justru tidak bersekolah
karena alasan tak ada biaya, mengingat gajinya yang pas-pasan.

Guru boleh jadi adalah pahlawan, mengingat jasanya yang luar biasa besar dalam mendidik anak bangsa,
tetapi bukan berarti Negara boleh membiarkan nasib para guru berada pada garis atau di bawah garis
kesengsaraan dan keprihatinan. Karena bagaimana mungkin guru dapat mengajar dengan baik jika guru
dalam kondisi lapar, pikiran tak menentu karena bertumpuknya hutang, anak belum bayar sekolah, dan
guru masih harus berfikir besok apa lagi yang bisa di makan sekedar mengganjal perut. Semoga dengan
UU No. 14 tahun 2005, terjadi perubahan yang signifikan terhadap nasib para guru khususnya guru honor
dan guru sekolah swasta.




DISKRIMINASI DAN KECURANGAN

Sertifasi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi dan di tetapkan oleh menteri Pendidikan Nasional. Sesuai
Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi
dalam bentuk penilaian Portopolio. (Ansor-LPMP Jawa Barat)

Menurut penulis, kelemahan sertifikasi guru model portofolio telah membuka peluang “kecurangan dan
ketidak jujuran”, karena semua berkas sertifikasi merupakan fotocopy yang telah di legalisasi oleh
pimpinan langsung dan bukan dalam bentuk asli, sehingga semua berkas dapat di manipulasi. Kalau guru
telah berani berbuat curang dan tidak jujur, maka bagaimana moralitas generasi kita di masa mendatang?

Selain itu sertifikasi guru juga telah membentuk benang merah diskriminasi, karena portofolio hanya
memberikan peluang lulus bagi guru yang telah lama mengajar dan bagi guru yang memiliki sertifikat
dengan jumlah luar biasa banyak. Sedangkan bagi guru yang memiliki masa kerja di bawah 20 tahun dan
guru yang hapir tidak pernah disertakan dalam diklat akan menemui kebuntuan untuk bisa lulus,
walaupun ada peluang lulus melalui diklat sertifikasi tetapi maknanya menjadi berbeda.

Untuk itu, sebaiknya sertifikasi guru dilaksanakan tidak hanya di dasarkan pada portofolio semata, lebih
jauh mempertimbankan juga kemampuan mengajar guru di kelas/bengkel. Dengan pola ini akan sangat
nampak guru yang benar-benar profesional yang mampu mendongkrak mutu pendidikan secara
menyeluruh, karena sesunguhnya tidak pernah ada jaminan lamanya masa kerja terhadap terbentuknya
profesionalisme guru. Tetapi penulis sangat setuju, jika guru yang memiliki masa kerja 20 tahun/lebih di
beri penghargaan khusus (tunjangan) tanpa harus melalui proses uji sertifikasi terlebih dahulu, mengingat
jasanya yang luar biasa besar terhadap pembangunan SDM.

Persyaratan sertifikasi guru diantaranya (1) memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4, dan (2) Guru PNS
dan Non PNS pada sekolah negeri dan swasta. Merujuk persyarataan diatas secara teoritis sangat jelas
bahwa tidak ada lagi garis pembeda antara guru PNS dan Swasta (honor), semua memiliki kesempatan
dan hak yang sama untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan guru honor dan
guru swasta selalu menjadi anak tiri dari ibu pertiwi yang dikenal ramah oleh bangsa lain. Guru
honor/swasta hanya boleh bekerja keras tanpa di beri peluang untuk berharap. Teriakan dan ratapannya
menggema bagai guntur, tetapi seakan tak terdengar di telinga para pembuat kebijakan. Misi dan visinya
sama yaitu mencerdaskan anak bangsa, tetapi selalu saja nasibnya berbeda dari guru PNS. Kasihan nasib
guru honor dan guru swasta kita, padahal dengan otonomi daerah pemerintah dapat leluasa mengatur
dan menentukan kuota sertifikasi bagi PNS dan honor/swasta secara bijak, tanpa memandang sebelah
mata.
Seputar Sertifikasi Guru
Oleh:   Kuswandari, S.Pd.

Staf pengajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Semarang




Di sela-sela kontroversi sertifikasi para guru di tanah air, beberapa masalah
sempat mencuat ke permukaan.

Pertama, masalah mengenai masa kerja. Terdapat tuntutan agar diprioritaskan
para guru yang telah lama dalam pengabdiannya. Di lain pihak bila hal tersebut
dilakukan, esensial sertifikasi akan gagal. Mengapa? Sertifikasi direncanakan
untuk menetapkan kualitas, bukan kuantitas. Kualitas tidak sama dengan
lamanya pengabdian para guru bersangkutan. Banyak guru berkualitas baru
masuk sejak beberapa tahun terakhir, sedang banyak guru tak berkualitas
sudah mengajar selama lebih sepuluh tahun. Keduanya berhak mengikuti
saringan, namun kualitas yang akan berbicara. Fakta membuktikan lamanya
pengabdian tidak berarti kualitas dapat dijamin. Tak banyak yang ingin menjadi
guru, sehingga jumlah guru yang kurang di daerah menyebabkan 'asal mau pasti
mampu' dalam arti bisa mengajar lebih sepuluh tahun tanpa memiliki
kemampuan sebanding dengan masa pengabdian tersebut di atas.

Kedua, masalah mengenai nilai sertifikat. Andaikata berasas pemerataan, maka
sertifikasi menjadi sertifikasi massal di mana dapat dikata semua macam guru
memperoleh sertifikat sebagai tanda layak mengajar. Dengan ini esensial
sertifikasi akan gagal juga. Sebab, rencana sertifikasi bukan untuk memberikan
kepuasan semua pihak (baca: semua guru). Justru esensial sertifikasi adalah
diferensiasi para guru kita, bukan sebaliknya menyamaratakan para guru.
Diferensiasi yang termaksud adalah membedakan antara guru yang mampu
dengan guru tak berkualitas. Apabila tidak ada perbedaan tersebut, untuk apa
sertifikasi?

Ketiga, masalah gelar akademis. Banyak para guru yang lulusan program studi
non-keguruan. Dalam pengabdian bermacam-macam, ada cukup banyak di
antara mereka yang telah mengabdi sebagai guru selama lebih sepuluh tahun.
Namun apabila disamakan antara para guru yang lulusan program non-keguruan
tersebut, dengan guru lulusan keguruan, esensial pendidikan keguruan seakan
tidak ada artinya. Bahkan, bisa jadi guru lulusan program non-keguruan
memperoleh sertifikat, guru lulusan keguruan justru tidak.

Masalah-masalah tersebut di atas hanya sebagian saja. Masih banyak masalah
lain termasuk berkaitan dengan rencana pengangkatan para guru bantu, dengan
prioritas para guru MPP (menjelang masa pensiun). Pertimbangan usia dalam
hal tersebut, bisa dikata seakan membuat kualitas guru tidak penting. Banyak
pihak berpendapat pengangkatan guru bantu sebagai pegawai negeri sipil
haruslah berdasarkan kualitas, sebagaimana tujuan sertifikasi. Akan halnya
pertimbangan usia hendaknya menjadi pertimbangan sekunder atau tertier
mengingat rencana tersebut apabila dilaksanakan berarti bertentangan dengan
tujuan sertifikasi itu sendiri. Sertifikasi dalam kaitan dengan pengangkatan di
atas akan menjadi formalitas belaka, bahkan menambah beban para guru lain
yang tidak diangkat menjadi kian berat.

								
To top