Docstoc

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA

Document Sample
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA Powered By Docstoc
					 SELAMAT DATANG


ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB




                         1
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
                              2
                       BIO DATA
   Nama              : H. AHMAD RIZALI FAHRY, SH, MH
   NIP               : 196710141996031005
   Tempat, tgl lhr   : Kandangan, 14-10-1967
   Pangkat/Gol.      : Pembina Tingkat I (IV/b)
   Jabatan           : Kabid Mutasi Pegawai
   Instansi          : BKD Prop. Kal. Selatan
   Pendidikan        : S2 Hukum
   Alamat            : Jl. Gn. Permai Barat I No 206 Komp.
                        Banua Permai Banjarbaru
                        Telp. 0511 478 27 39
   Hobbi             : Baca
   Status            : 1 Isteri + 3 anak

                                                              3
     A. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
     A. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN


1.   PENGERTIAN PNS
2.   KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PNS
3.   HAK DAN KEWAJIBAN PNS
4.   PERATURAN DISIPLIN PNS
5.   KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI
6.   SUSUNAN ANGGOTA KORPRI
7.   PANCA PRASETYA KORPRI
8. KEANGGOTAAN PNS DLM PARTAI POLITIK
                                        5
          1. PENGERTIAN

   Pegawai Negeri adalah setiap WNRI yg
    telah memenuhi syarat yang ditentukan,
    diangkat oleh pejabat yg berwenang dan
    diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
    atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
    berdasarkan peraturan perundang-undangan
    yang berlaku


                                                     6
      PEGAWAI NEGERI

terdiri dari :

• PNS Pusat dan Daerah
•• Anggota TNI
••• Anggota Kepolisian RI
                            7
     PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS PUSAT :
                              PNS DAERAH :
- Digaji APBN
- Bekerja pada Depart, LND,
  Kesekretariatan             - Digaji APBD
  Lemb.Tertinggi/Tinggi
  Negara, Inst.Vertikal di    - Bekerja pada Pemda
  Daerah, Kepanitera an
  Pengadilan, Perjan, Dpb/      atau Dpk pd Pemda atau
  Dpk pd Daerah Otonom,         Dpk pd diluar
  Hakim pd PT/PN.               Inst.Induknya.

                                                     8
 2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN
        FUNGSI PNS

☻KEDUDUKAN > UNSUR APARATUR NEGARA

☻BERTUGAS    > PELAYANAN MASYARAKAT

☻BERFUNGSI > PROFESIONAL, JUJUR, ADIL
          DAN MERATA – TGS NEGARA
          PEMERINTAHAN DAN PEMB.


                                        9
TUJUAN NEGARA (ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian
   abadi dan keadilan sosial


                                    PENYELENGGARAAN
TUGAS POKOK                    PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
PEMERINTAH                      DAN PELAYANAN MASYARAKAT

                                      GOOD GOVERNMENT
      MASYARAKAT                      CLEAN GOVERMENT
        ADIL &
                                        SDM APARATUR YANG
       MAKMUR                            BERKUALITAS DAN
                                           PROFESIONAL
TUJUAN NASIONAL dalam konteks pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 1999 :
                    utk mewujudkan masy. Madani yang taat hukum,
                                           berperadaban modern,
                                                     demokratis,
                                               makmur, adil, dan
                                                  bermoral tinggi


   Diperlukan


                                     abdi

                                                            M
                                   pelayan
                                                            A
                                                            S
     PNS                                                    Y
      (UNSUR
     APARATUR
                              Contoh/teladan
      NEGARA)



                           Menjaga persatuan/kesatuan
                                                                11
☻UU No.43 Thn 1999 jo UU No.8 Thn 1974
☻PP No 37/2004.

       NETRALITAS PNS

 • PNS > Netral :
       •• Golongan dan Parpol
       •• Tidak diskriminatif dalam
          pelayanan kepada masyarakat
                                         12
          HAK-HAK PNS

• GAJI ;
•• CUTI ;
••• PERAWATAN ;
•••• TUNJANGAN CACAT ;
••••• UANG DUKA ;
•••••• PENSIUN ;
••••••• PESERTA TASPEN ;
•••••••• PESERTA ASKES ;
••••••••• PESERTA TAPERUM.

                             13
           PENGGAJIAN PNS
               ( Psl.7 ayat 1 UU No.43/1999 dan PP No.66/2005 )


-    Gaji adalah Balas Jasa dan Penghargaan atas prestasi kerja PNS yang diperolehnya.
-    Gaji Adil dan Layak : Mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
                            sehingga PNS ybs dapat memusatkan perhatian,
                            pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugas
                            yang diserahkan kepadanya.
-    Gaji yang Adil : Mencegah kesenjangan kesejahteraan antar PNS maupun antar
                      PNS dengan swasta.
-    Gaji yang Layak : Menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok – mendorong
                       produktivitas dan kreativitas.
-    Sistem Penggajian :
    - Skala Tunggal : Pangkat sama – sifat pekerjaan – tanggung jawab
    - Skala Ganda      : Pangkat sama –sifat pekerjaan –prestasi kerja –tanggung jawab.
    - Skala Gabungan : Pangkat – sifat pekerjaan – prestasi kerja – tanggung
                         jawab – tunjangan.


                                                                                     14
                    CUTI PNS
    ( Psl.8 UU No.8/1974 dan PP No.24/1976 )
Cuti PNS : Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
            jangka waktu tertentu dan dikeluarkan atau
           diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Diberikan berupa :
1. Cuti Tahunan ;
2. Cuti Besar ;
3. Cuti Sakit ;
4. Cuti Bersalin ;
5. Cuti Karena Alasan Penting ;
6. Cuti Diluar Tanggungan Negara.

                                                            15
      CUTI TAHUNAN PNS
       ( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977)

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Bekerja terus menerus selama 1 tahun
3. Cuti selama 12 hari kerja dan dapat diberikan 14 hari
     apabila tempat tinggal ybs sulit perhubungannya.
4. Persyaratan :
   - Permohonan ybs ;
   - Mendapat persetujuan Pimpinan ;
   - Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK Pangkat
     terakhir.

                                                       16
           CUTI BESAR PNS
      ( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Bekerja berturut-turut selama 6 tahun
3. Mendapat cuti selama 3 bulan
4. Tidak berhak mendapat cuti tahunan dalam tahun yang
   bersangkutan.
5. Persyaratan :
   - Permohonan
   - Mendapat persetujuan dari Pimpinan
   - Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK.Pangkat
     terakhir.

                                                     17
             CUTI SAKIT PNS
       ( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )

1. PNS yang sakit selama 1-2 hari, dengan memberitahu
   kan kepada atasan yang bersangkutan
2. PNS yang sakit lebih 2-14 hari, mengajukan perminta an secara
    tertulis kepada pejabat yg berwenang dengan melampirkan
    SK.Dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 14 hari, dapat diberikan cuti palin
    lama 1 tahun dengan mengajukan scr tertulis kpd pjb yg
    berwenang dilampiri SK.Dokter dan dpt ditambah 6 bulan
    dimana PNS hrs diuji kesehatan oleh Dokter dan apabila
    penyakitnya belum sembuh maka ybs diberhentikan dengan
    hormat dr jabatannya karena sakit dengan mendpt uang tunggu
    berdasarkan ketentuan per UU yang berlaku.


                                                               18
      CUTI BERSALIN PNS
        ( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )

1. Cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua sedang
    kan untuk cuti anak ketiga dan seterusnya diberikan
    cuti diluar tanggungan negara.
2. Cuti diberikan selama 3 bulan yakni 1 bulan sebelum
    melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan.
3. Persyaratan :
   - Permohonan ybs.
   - Mendapat persetujuan dari Pimpinan.
   - Lampirkan SK.Dokter.
   - Dan lain-lain.

                                                          19
   CUTI KARENA ALASAN PENTING
          ( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )

1. Cuti dikarenakan :
   - Ibu/Bapak/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu Sakit
     Keras atau meninggal dunia.
   - Salah satu anggota keluarga tsb diatas meninggal dunia dimana
     PNS ybs mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal
     dunia.
   - Melangsungkan perkawinan yang pertama.
   - Alasan penting lainnya yg ditetapkan kemudian oleh Presiden.
2. Diberikan cuti paling lama 2 bulan.
3. Persyaratan :
   - Mengajukan permohonan secara tertulis.
   - Mendapat persetujuan dari Pimpinan.
   - Melampirkan keterangan lainnya yang meyakinkan alasan.


                                                                     20
  CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
         ( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )

1. PNS yg bekerja minimal 5 tahun secara terus menerus.
2. Karena alasan penting dan mendesak.
3. Cuti paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila ada
    alasan yang meyakinkan.
4. Cuti ini diberikan dan tidak berhak menerima penghasilan
    dari negara.
5. Apabila PNS ybs tidak melaporkan setelah habis masa
    cutinya maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
6. Persyaratan : Membuat permohonan tertulis disertai dengan
    alasan-alasan, mendapat persetujuan dari pejabat yg
    berwenang dan dilampiri keterangan lainnya yang
    meyakinkan.


                                                                 21
        PERAWATAN PNS
PNS berhak memperoleh Perawatan bagi yang tertimpa
kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya
(Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1974).

Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes dan
Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981
Tahun 1981 dijelaskan bahwa :

PNS berhak memperoleh perawatan, pengobatan dan rehabilitasi
yang ditetapkan Pejabat yg berwenang berdsrkan pertimbangan
Dokter Pemerintah setempat kecuali
perawatan/pengobatan/rehabiltasinya ke Luar Negeri ditetapkan
dengan surat keputusan Menkes.

                                                                22
 TUNJANGAN CACAT PNS

PNS berhak untuk memperoleh Tunjangan bagi yang
menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan
karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam
jabatan apapun juga (Psl 9 ayat 2 UU No.8 Tahun
1974).

Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama
Menkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan
No.09/SE/ 1981 Tahun 1981, PNS diberikan tunjangan
cacat diatas pensiun yang berhak diterimanya dengan
keputusan Pejabat yg berwenang setelah mendapat
persetujuan atau pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
                                                      23
 Perhitungan Tunjangan Cacat per-bulan

a. 70% x Gaji Pokok : - Penglihatan kedua belah mata ; - Pendengaran kedua
    belah telinga ; - Kedua belah kaki dari pangkal paha/dari lutut kebawah.
b. 50% x Gaji Pokok : - Lengan dari sendi bahu kebawah ; - Kedua belah
    kaki dari mata kaki kebawah.
c. 40% x Gaji Pokok : - Lengan dari atas siku kebawah ; - Sebelah kaki dari
    pangkal paha.
d. 30% x Gaji Pokok : - Penglihatan dari sebelah mata ; - Pendengaran dari
    sebelah telinga ; - Tangan dari atas pergelangan kebawah ; - Sebelah kaki
    dari mata kaki kebawah.
e. 30%-70% x Gaji Pokok : - Pertimbangan Tim Penguji Kesehatan apabila
    kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak
    termasuk dalam huruf a sampai dengan d.
f. Paling Tinggi 100% x Gaji Pokok.
   Ketentuan tunjangan cacat ditetapkan dgn menjumlahkan persentasi dari
    tiap cacat.



                                                                             24
        UANG DUKA PNS
PNS berhak memperoleh Uang Duka bagi keluarga Pegawai
Negeri Sipil yang tewas (Pasal 9 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun
1974).

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes
dan Kep.Kepala BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan Nomor
09/SE/1981 Tahun 1981, Keluarga PNS berhak untuk
mendapatkan Uang duka dan biaya pemakaman sesuai dengan
keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat
persetujuan/pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

Diberikan kepada keluarga PNS : Isteri/Suami – Anak – Orang
Tua – Ahli Warisnya.
                                                              25
        PENSIUN PNS
PNS berhak untuk memperoleh Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan
~ UU Nomor 11 Tahun 1969 ;
~ UU Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 10 ;
~ PP Nomor 32 Tahun 1979 ;
~ PP Nomor 69 Tahun 2005.

                                           26
         TASPEN PNS
PNS berhak untuk menjadi Peserta Taspen
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1963.




                                            27
         ASKES PNS
PNS berhak untuk menjadi peserta Askes
menurut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun
1977.




                                           28
       TAPERUM PNS
PNS berhak untuk menjadi peserta Taperum
menurut Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun
1994.




                                        29
BESARNYA IURAN & BANTUAN


     BESARNYA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS :
        A. GOLONGAN I           : Rp. 3.000
        B. GOLONGAN II          : Rp. 5.000
        C. GOLONGAN III         : Rp. 7.000
        D. GOLONGAN IV          : RP. 10.000

     BESARNYA BANTUAN PERUMAHAN PNS
        A. GOLONGAN I         : Rp.1.200.000,-
        B. GOLONGAN II        : Rp.1.500.000,-
        C. GOLONGAN III       : Rp.1.800.000,-
        D. GOLONGAN IV        : RP.2.100.000,-
        KEWAJIBAN PNS
KEHARUSAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN ATURAN,
NORMA, PROSEDUR PEKERJAAN, BEBAN KERJA DAN
TANGGUNG JAWAB, YAKNI :
1. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945,
   Negara dan Pemerintah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara
   Kesatuan RI.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
   kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
   tanggung jawab.
5. Menyimpan rahasia jabatan.
                                                    31
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 53 TAHUN 2010


            TENTANG
        PEMBINAAN DISIPLIN
               NEGERI SIPIL
       PEGAWAI Ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2010
                    Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010




BADAN KEPEGAWAIAN DARAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
                                                       Pasal 1   Ketentuan umum
     DISIPLIN PNS adalah kesanggupan PNS utk mentaati kewajiban dan menghidari larangan yg
      ditentukan dlm peraturan per-undang2an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdk ditaati
      atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
     PEGAWAI NEGERI SIPIL yg selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS
      Daerah.
     PELANGGARAN DISIPLIN adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tdk
      mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan di
      dalam maupun di luar jam kerja.
     HUKUMAN DISIPLIN adalah hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
      peraturan disiplin PNS.
     Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Kab/Kota adalah sebagaimana
      dimaksud dlm peratutan Per-undang2an yg mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan
      dan pemberhentian PNS.
     UPAYA ADMINISTRATIF adalah prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas terhdp
      hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
     KEBERATAN adalah upaya adm kepada atasan pejabat yg berwenang menghukum.
     BANDING ADMINISTRATIF adalah upaya adm tdk puas terhdp hukuman disiplin
      (Pemberhentian dg hormat/tdk dg hormat) kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.




Ketentuan ini berlaku juga bagi CPNS Pasal 2
                              Pasal 3   KEWAJIBAN
1.    Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2.    Mengucapkan sumpah/janji jabatan,
3.    Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.
4.    Mentaati segala peraturan perundang-undangan.
5.    Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran dan
      tanggung jawab.
6.    Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.
7.    Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
8.    Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9.    Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.
10.   Melaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau
      merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11.   Masuk kerja dan mentaati jam kerja.
12.   Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.
13.   Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.
14.   Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.
15.   Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.
16.   Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.
17.   Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
1.    Menyalahgunakan wewenang.
2.    Menjadi perantara utk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau org lain dg menggunakan
      kewenangan org lain.
3.    Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
      internasional.
4.    Bekerja pd perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing.
5.    Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan brg2 baik bergerak atau
      tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tdk sah.
6.    Melakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun di luar
      lingkungan kerjanya dg tujuan utk keuntungan probadi, golongan, atau pihak lain yg scr langsung atau
      tdk langsung merugikan negara.
7.    Memberi atau menyanggupi akan membefri sesuatu kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsng
      dan dg dalih apapun utk diangkat dlm jabatan.
8.    Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatan dan/atau
      pekerjaannya.
9.    Bertindak sewenang-wenang terhdp bawahannya.
10.   Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit
      salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani.
11.   Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
12.   Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, DPR, DPD, DPRD dg cara :
      a. Ikut serta sbg pelaksana kampanye.
      b. Menjadi peserta kampanye dg menggunakan atribut partai atau PNS.
      c. Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain; dan/atau
      d. Sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara.
    13. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, dg cara :
        a. membuat kpts dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah
             satu pasangan calon selama masa kampanye.
        b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon
             yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
P            meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpd
a            PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
s
a
    14. Memberikan dukungan kpd calon anggota DPRD atau calon KDH/ Wkl KDH dg cr memberikan surat
l
        dukungan disertai foto kopi KTP atau Srt Ket Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU-an.
    15. Memberikan dukungan kpd calon KDH/Wakil KDH, dg cara :
4       a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon KDH/Wakil KDH.
        b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dlm kegiatan kampanye.
L       c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
           salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
a       d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon
r           yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
            meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpd
a
            PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
n
g
a
n
           Jenis hukuman disiplin                                      Pasal 7   :
   TINGKAT RINGAN :
    1. Teguran lisan
    2. Teguran tertulis;
    3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

   TINGKAT SEDANG :
    1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
    2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
    3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

   TINGKAT BERAT :
    1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
    2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah.
    3. Pembebasan dari jabatan.
    4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS
    5. Henti tdk dengan homat.
               Hukuman disiplin tdk masuk kerja/tdk mentaati ketentuan
                                                             jam kerja
   TINGKAT RINGAN :
    1. Tegoran lisan; tdk masuk kerja selama 5 hari kerja.
    2. Tegoran tertulis; tdk masuk kerja selama 6 s/d 10 hari kerja.
    3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; tdk masuk kerja selama 11 s/d 15 hari kerja.

   TINGKAT SEDANG :
    1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; tdk masuk kerja selama 16 s/d 20
       hari kerja.
    2. Penundaan kenaikan pangkat utk selama 1 tahun; tdk masuk kerja selama 21 s/d 25
       hari kerja.
    3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; tdk masuk kerja
       selama 26 s/d 30 hari kerja.


   TINGKAT BERAT :
    1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; tdk masuk kerja
       selama 31 s/d 35 hari kerja.
    2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah; tdk masuk kerja
       selama 36 s/d 40 hari kerja.
    3. Pembebasan dari jabatan; tdk masuk kerja selama 41 s/d 45 hari kerja.
    4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; tdk masuk kerja selama 46
       hari kerja atau lebih


      Pelanggaran terhdp kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja
      Dihitung scr kumulatif sampai dg akhir tahun berjalan ( Psl 14)
    5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI
          (Keppres Nomor 26 Tahun 2000)



    FUNGSI KORPRI :
    - Pelopor---- Kesejahteraan + Profesionalime
    - Pelindung dan Pengayom--- Anggota
    - Penyalur--- Kepentingan Anggota
    - Pendorong– Taraf hidup Sosek Masy + Lingk.
    - Pelopor--- Program Pemb.Nasional
    - Mitra Kerja– Pengamb.Keputan + Kebijakan

                                                   39
    TUJUAN KORPRI :
    - Mewujudkan pelaksanaan peraturan Per-UU
      Pegawai RI serta menjamin perlindungan hak
      hak Pegawai RI guna mencapai ketenangan
      dan kelangsungan kerja usaha untuk
      meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan
      kesejahteraan Pegawai RI beserta keluarganya.
    - Menghimpun dan menyatukan Pegawai RI
      untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali
      persaudaraan antara sesama Pegawai RI.
                                                      40
    USAHA-USAHA KORPRI :
    - Meningkatkan Peran serta anggota dalam Pembangun
      an Nasional untuk mewujudkan Cita-cita Proklamasi
      17 Agustus 1945 ;
    - Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya per-
      aturan per-UU untuk mewujudkan kesejahteraan dan
      perlindungan hak-hak Pegawai RI pada umumnya
      dan anggota Korpri pada khsususnya ;
    - Mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu
      pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan atau
      profesi serta kemampuan organisasi ;

                                                            41
- Bekerjasama dengan badan pemerintah dan
  swasta serta organisasi-organisasi lain didalam
  dan diluar negeri untuk melaksanakan usaha
  usaha yang tidak bertentangan dengan
  anggaran dasar dan rumah tangga ;
- Memperjuangkan anggota untuk memperoleh
  kesempatan yang sama dalam mengembang
  kan karier sesuai dengan kemampuan masing
  masing ;
- Membina korps dalam mewujudkan kesatuan
  pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengem
  bangan mental dan rohani yang baik.
                                                    42
    6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI

   Tingkat Nasional – DPP Korpri ;
   Tingkat Propinsi - DPD Korpri ;
   Tingkat Kab/Kota – DPC Korpri ;
   Tingkat Kecamatan – DPAC Korpri ;
   Tk.Desa/Kelurahan – Pengurus Ranting.




                                            43
    7. PANCA PRASETYA KORPRI

   Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah
    RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
   Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta
    memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara ;
   Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
    diatas kepentingan pribadi dan golongan ;
   Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
    serta kesetiakawanan Korps Peg.RI ;
   Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta
    meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

                                                       44
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar :
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003



       FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil
                 (termasuk didalamnya jumlah susunan jabatan )
       yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu
            Melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu



                       TUJUAN PENETAPAN FORMASI
                                    Adalah
             Agar satuan-satuan organisasi negara dapat mempunyai
             Jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan
                        Beban kerja dan tanggung jawab
                        Masing-masing satuan organisasi
                                                Formasi   (lanjutan)

    O
    R                                                JUMLAH DAN MUTU
    G                                                     PNS YANG
    A                                                   DIPERLUKAN
    N              ALAT UNTUK MENCAPAI                 HARUS SELALU
    I                     TUJUAN
                                                        DISESUAIKAN
    S                                                     DENGAN
    A                                                 PERKEMBANGAN
    S                                                  TUGAS POKOK
    I


PERKEMBANGAN TUGAS POKOK DAPAT MENGAKIBATKAN MAKIN
 BESARNYA JUMLAH PNS YANG DIPERLUKAN, DAN SEBALIKNYA,
    DAPAT PULA MENGAKIBATKAN MAKIN SEDIKITNYA PNS
     YANG DIPERLUKAN KARENA KEMAJUAN TEKNOLOGI
                 DIBIDANG PERALATAN

           ( Formasi setiap tahun dilakukan evaluasi )
FORMASI terdiri dari :
a. formasi PNS pusat
b. formasi PNS daerah


   FORMASI PNS DAERAH untuk masing-masing satuan organisasi
    Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala
    Daerah.
   Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan
    pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan
    prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan :
    1. Jenis pekerjaan
    2. Sifat pekerjaan
    3. Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang
       PNS dalam jangka waktu tertentu.
    4. Prinsip pelaksanaan pekerajaan, dan;
    5. Peralatan yang tersedaia.
PENGADAAN PNS
DASAR :
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP. 43 Th 2007 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS



PENGADAAN adalah untuk mengisi formasi yang lowong.

Setiap WNRI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
    dilaksanakan mulai dari :

         Perencanaan
         Pengumuman

          Pelamaran

         Penyaringan

     Pengangkatan CPNS

     Pengangkatan PNS.
       Syarat yg harus dipenuhi oleh setiap
                                  pelamar :
WNI;
Usia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keput. Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak
pidana kejahatan.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sbg
pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sbg calon/Pegawai negeri.

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan;
Berkelakuan baik;

Sehat jasmani dan rohani;
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NRI atau negara lain yg ditentukan
oleh Pemerintah.
Syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Catatan :
Untuk Tenaga Honorer usia tertinggi 46 Tahun.
Dapat diterima usia tertinggi 40 tahun, syarat pernah menghonor minimal 5
Tahun baik negeri maupun swasta
            Golongan ruang yg ditetapkan utk
                       pengangkatan sbg CPNS
   I/a pd saat melamar dg ijazah SD.
   I/c pd saat melamar dg ijazah SLTP.
   II/a pd saat melamar dg Ijazah SLTA, D-I.
   II/b pd saat melamar dg ijazah SGPLB, D-II.
   II/c untuk Sarjana Muda, Akademi, D-III.
   III/a untuk S1, atau D-IV.
   III/b untuk dokter, Apoteker, Magister (S2)
   III/c untuk Doktor (S3)
   KENAIKAN PANGKAT PNS
DASAR
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002




Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam
susunan organisasi.

KENAIKAN PANGKAT adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi
kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.

MASA/PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS:
1 April dan 1 Oktober
        Jenis Kenaikan Pangkat


1.   Kenaikan Pangkat Reguler
2.   Kenaikan Pangkat Pilihan

PNS juga dpt diberikan Kenpa :
1. Anumerta
2. Pengabdian
Kenaikan Pangkat Reguler
Penghargaan yg diberikan kpd PNS yg telah memenuhi syarat yg ditentukan tanpa terikat
pada jabatan.
Diberikan apabila telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
Batas pangkat puncak Kenpa Reguler :

     Gol. Ruang
                                                PENDIDIKAN
    Kepangkatan
          II/a           SD
          II/c           SLTP
         II/d            Sekolah lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama
         III/b           SLTA, SL Kejuruan Tingkat Atas, D-I, dan D-II
         III/c           SGPLB, D-III, Sarmud, atau Akademi.
         III/d           S-1 atau D-IV
                         Dokter,Apoteker, Magester (S-2) atau ijazah lain
         IV/a
                         yang setara.
         IV/b            Doktor ( S-3)
Kenaikan Pangkat Pilihan
adalah kepercayaan dan penghargaan yg diberikan kpd PNS atas prestasi
kerjanya yg tinggi.

Diberikan kepada PNS apabila :
  Menduduki jab. Struktural atau fungsional tertentu.
 Menduduki jabatan tertentu yg pengangkatannya ditetapkan dengan
   Keppres, diatur dengan peraturan tersendiri. (contoh; Hakim
   pengadilan).
  Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
  Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
  Diangkat menjadi Pejabat Negara.
  Memperoleh STTB/Ijazah (Kenpa Penyesuaian Ijazah; lulus ujian)
  Melaksanakan Tugas Belajar (sebelumnya duduk dlm jabatan)
  Telah lulus/selesai Tugas Belajar.
  Dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya
   yg diangkat dalam jabatan pimpinan/fungsional tertentu
Kenaikan pangkat ANUMERTA
Diberikan kepada PNS yang tewas ( meninggal dalam dan karena
melaksanakan tugas kewajibannya)

Kenaikan Pangkat PENGABDIAN.
Diberikan kepada PNS yang telah mencapai BUP/Purna tugas atau cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
Syarat :
- tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan :



        Memiliki Masa Kerja                 Masa Pangkat Terakhir

           30 tahun keatas                           1 bulan

       20 – 30 tahun kebawah                         1 Tahun

       10 – 20 tahun kebawah                         2 Tahun
PENGANGKATAN PNS DALAM
JABATAN STRUKTURAL
DASAR
Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

Permendagri Nomor 5 Tahun 2005



Jabatan STRUKTURAL adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
negara.

ESELON adalah tingkatan jabatan struktural
KARIER PNS DALAM JABATAN
                                                JABATAN
        memimpin unit kerja dengan
            tugas manajerial



 Pengelompokkan tugas teknis non manajerial
 tanpa jenjang, kenaikan reguler, ditetapkan
 oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
 setempat
 Contoh: Pengumpul Data, Pengentri Data,
 Pengadministrasi Keuangan, dll




  Pengelompokkan tugas teknis non manajerial,
  berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan,
  ditetapkan oleh MENTERI PAN
  Contoh: Auditor, Perencana, Widyaiswara,
  Pustakawan, Pranata Komputer, dll
     Eselonering Jabatan Struktural
                          Jenjang Pangkat       Gol/Ruang
No    Eselon            Terendah                         Tertinggi
                    Pangkat         Gol/ruang       Pangkat          Gol/ruang

1.      Ia     Pembina Utm Madya       IV/d       Pembina Utama         IV/e

2.      Ib     Pembina Utm Muda        IV/c       Pembina Utama         IV/e

3.     II a    Pembina Utm Muda        IV/c     Pembina Utm Madya       IV/d

4.     II b      Pembina Tk. I         IV/b     Pembina Utm Muda        IV/c

5.     III a        Pembina            IV/a       Pembina Tk. I         IV/b

6.     III b      Penata Tk. I         III/d        Pembina             IV/a

7.     IV a          Penata            III/c      Pembina Tk. I         III/d

8.     IV b     Penata Muda Tk. I      III/b         Penata             III/c
Persyaratan utk dapat diangkat
dalam jabatan struktural :
a.   Berstatus PNS
b.   Serendah-rendahnya berpangkat 1 (satu) tingkat dibawah
     jenjang pangkat yang ditentukan.
c.   Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
     ditentukan.
d.   Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
     bernilai baik dlm 2 tahun terakhir
e.   Memiliki kompetensi jabatan yg diperlukan, dan;
f.   Sehat jasmani dan rohani
         Faktor yang perlu diperhatikan dlm
      pengangkatan dalam jabatan struktural
                          SENIORITAS
                            

                                USIA

           PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

           PENGALAMAN YANG DIMILIKI



PNS TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATAN
RANGKAP (STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL), kecuali untuk jabatan
tertentu yg ditetapkan oleh UU (Hakim,
Jaksa)
                     PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
                                  JABATAN PNS

DASAR : Pertn.       Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
Tujuan Diklat :
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap
   untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dgn
   dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan
   instansi.
2. Menciptakan aparatur yg mampu berperan sbg pembaharu &
   perekat persatuan/kesatuan bangsa.
3. Memantapkan dan semangat pengabdian yg berorientasi pada
   pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4.Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dlm
   melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi
   terwujudnya kepemerintahan yg baik
                          SASARAN DIKLAT :
  Terwujudnya PNS yg memiliki kompetensi yg sesuai
         dengan persyaratan jabatan masing-masing

Jenis Diklat terdiri dari :
1. Diklat Prajabatan, terdiri :
   a. Prajab. Gol I
   b. Prajab. Gol II
   c. Prajab. Gol III
2. Diklat Dalam Jabatan, terdiri :
   a. Diklat Kepemimpinan
   b. Diklat Fungsional
   c. Diklat Teknis
     PEMBERHENTIAN PNS
Dasar Hukum :
1.   UU. Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999
     tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
     Pemberhentian PNS;
3.   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
     Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
     PNS;
4.   Keputusan Ka. BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Juknis
     Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta
     Janda/Dudanya
   PEMBERHENTIAN PNS adalah :
    suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang PNS
    kehilangan statusnya sebagai PNS

   PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI
    adalah :
    pemberhentian yang mengakibatkan yang
    bersangkutan tidak bekerja lagi pasa suatu satuan
    organisasi negara, ttp masih berstatus sebagai PNS
        JENIS PEMBERHENTIAN PNS :

   ATAS PERMINTAAN SENDIRI;
   MENCAPAI BUP;
   ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI;
   MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK
    PIDANA/PENYELEWENGAN;
   TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI;
   MENINGGALKAN TUGAS;
   KARENA MENINGGAL DUNIA;
   MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS;
   KARENA HILANG;
   MENJADI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK.
      PENSIUN PNS                                 UU No 11/1969
   Adanya jaminan hari tua sebagai balas jasa;
   Syarat :
    Mencapai BUP:
    56 Tahun                       PNS, Pejabat Eselon III.IV & V
    58 Tahun                       Hakim PT/Negeri/Agama.
    60 Tahun                       Ketua/Wakil/Ketua Muda dan
                                   Hakim Anggota pd MA.
                                   Jaksa Agung/Pejabat es I & II
                                   Dokter/ Guru SD s/d SLTA
    65 Tahun                       Ahli Peneliti/Peneliti/Guru Besar/
                          Lektor Kepala/Lektor/Jab.lain yang
                                   ditentukan Presiden

   MK dan 50 th Usia.
   Tdk Cakap jasmani/rohani utk semua jabatan/pekerjaan.
  B. SISTEM REKRUITMEN PNS
  B. SISTEM REKRUITMEN PNS

1. FORMASI PNS
  PP Nomor 97 Tahun 2000
  PP Nomor 54 Tahun 2003
2. PENGADAAN PNS
   PP Nomor 98 Tahun 2000
   PP Nomor 11 Tahun 2002
   PP Nomor 48 Tahun 2005
                             68
          1. FORMASI PNS
Formasi adalah Jumlah & susunan pangkat PNS yang di
         perlu kan dalam suatu satuan organisasi negara
         untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka
         waktu tertentu,
didasarkan dari :
  - Analisis Kebutuhan Pegawai
  - Uraian Jabatan
  - Peta Jabatan

                                                      69
      ANALISIS KEBUTUHAN
           PEGAWAI
   Jenis Pekerjaan ;
   Sifat Pekerjaan ;
   Analisis Beban Kerja & perkiraan kapasitas
    seorang PNS dalam jk. waktu tertentu ;
   Prinsif Pelaksanaan Pekerjaan ;
   Peralatan yang tersedia.


                                                 70
          URAIAN JABATAN
Adalah uraian tentang hasil analisis jabatan, yg berisikan :
 Nama Jabatan                          Tanggung Jawab
 Kode Jabatan                                Wewenang
 Unit Organisasi                           Nama Jabatan
 Ikhtisar Jabatan                       Korelasi Jabatan
 Uraian Tugas                         Kondisi Lingk.Kerja
 Bahan Kerja                              Resiko Bahaya
 Perangkat Kerja                          Syarat Jabatan
 Hasil Kerja                  Informasi Jabatan.lainnya.




                                                               71
           PETA JABATAN
   Adalah susunan nama dan tingkat jabatan
    struktural dan fungsional yang tergambar
    dalam suatu struktur organisasi dari tingkat
    yang paling rendah sampai dengan yang paling
    tinggi :

    -------- STRUKTUR ORGANISASI ---------


                                               72
      2. PENGADAAN PNS
Adalah kegiatan untuk mengisi formasi yg lowong, yang
   di
lakukan atas dasar syarat obyektif yang telah ditentukan
dan hrs dipenuhi setiap pelamar bukan didasarkan atas
jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah.

Kegiatan Pengadaan meliputi :
 Perencanaan                          Penyaringan
 Pengumuman                     Pengangkatan CPNS
 Pelamaran                 Pengangkatan menjadi PNS
                                                           73
           PERENCANAAN
   Dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;
   Didasarkan atas formasi yang dibutuhkan ;
   Mempersiapkan langkah-langkah kegiatan
    mulai pengumuman, penyaringan ,
    pengangkatan CPNS sampai dengan
    pengangkatan menjadi PNS antara lain
    meliputi kebijakan penentuan jadual, tempat,
    materi, pelaksana dan pembiaya an serta
    pertanggung-jawaban.
                                                   74
           PENGUMUMAN
  Formasi diumumkan melalui media massa, elektronik
   dan lain-lain kepada masyarakat ;
 Dilaksanakan 15 hari sebelum tanggal penerima an
   lamaran ;
 Pengumuman mencantumkan :

  - Jumlah dan jenis jabatan
  - Syarat jabatan yg hrs dipenuhi
  - Alamat dan tempat lamaran ditujukan
  - Batas waktu pengajuan lamaran
  - Lain-lain dipandang perlu.

                                                   75
                       PELAMARAN
      Syarat-syarat yang harus dipenuhi :
    - Warga Negara Indonesia ;
    - Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun ;
    - Tidak pernah dihukum penjara/kurungan ;
    - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat sbg PNS ;
    - Tidak berkedudukan sbg CPNS ;
    - Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
      diperlukan ;
    - Berkelakuan baik ;
    - Sehat jasmani dan rohani ;
    - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI/Negara lain ;
    - Syarat-syarat lain yg ditentukan dalam persyaratan jabatan.




                                                                               76
                PENYARINGAN
   Panitia penyaringan dibentuk oleh PPK, terdiri dari sekurang-kurangnya 3
    orang (Ketua, Sekretaris dan Anggota), apabila lebih maka jumlahnya
    harus ganjil.
   Tugas Panitia :
  - Menyiapkan bahan ujian ;
  - Menentukan pedoman pemeriksaan & penilaian ujian ;
  - Menentukan tempat dan jadual ujian ;
  - Menyelenggarakan ujian ;
  - Memeriksa dan menentukan hasil ujian :
    - Test Pengetahuan Umum (TPU)
    - Test Bakat Skolastik (TBS)
    - Test Substantif (TS).
  - Menetapkan dan mengumumkan kelulusan.



                                                                           77
    PENGANGKATAN CPNS
 Pelamar yang lulus diangkat menjadi CPNS oleh PPK --
  diteruskan ke BKN -- NIP.
 Diberikan gol./ruang pengangkatan :
 - Gol.ruang I/a --- STTB SD setingkat ;
 - Gol.ruang I/c --- STTB SLTP setingkat ;
 - Gol.ruang II/a --- STTB SLTA setingkat ;
 - Gol.ruang II/b --- STTB D-II/SGPLB ;
 - Gol.ruang II/c --- STTB Sarmud/Akademi/D-III ;
 - Gol.ruang III/a – STTB S1/D-IV ;
 - Gol.ruang III/b – STTB Dokter/Apoteker/S2/setara ;
 - Gol.ruang III/c – STTB Doktor (S3).


                                                         78
    Hak atas Gaji + Masa Kerja :
    - Gaji didasarkan atas SPMT – Pimpinan Unit ;
    - Masa Kerja diperhitungan penuh sbb :
      - Selama menjadi PNS (kecuali CLTN)
      - Selama menjadi Pejabat Negara ;
      - Selama menjalankan tgs pemerintahan
      - Selama mejlkan kewajiban membela negara ;
      - Selama menjadi pegawai instansi pemerintah
      - Selama menjadi pegawai instansi swasta di
        perhitungkan ½ (MK 1 th-10 th).

                                                     79
    CPNS dapat diberhentikan, apabila :
    - Mengajukan permohonan berhenti ;
    - Tidak memenuhi syarat kesehatan ;
    - Tidak lulus diklat prajabatan ;
    - Tdk menunjukan kecakapan dlm melaksanakan tugas ;
    - Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik
      yang dapat mengganggu lingkungan kerja ;
    - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ;
    - Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan
      keterangan/bukti yang tidak benar ;
    - Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan
      pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
     yang tetap (tindak pidana kejahatan/anggota parpol).
                                                             80
      PENGANGKATAN CPNS
         MENJADI PNS

Dapat diangkat menjadi PNS apabila :
 CPNS selama 1 tahun s/d 2 tahun ;

 DP-3 semua unsur baik ;

 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani ;

 Lulus diklat prajabatan ;

 Penetapannya didasarkan atas TMT-CPNS ;

 Ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

                                              81
       SISTEM PENEMPATAN PNS
    C.C. SISTEMPENEMPATAN PNS
  PENEMPATAN PEGAWAI BARU :
  - UU Nomor 43 Tahun 1999
  - PP No. 98 Tahun 2000 juncto PP No. 11 Tahun 2002
 PENILAIAN KINERJA PNS :

  - UU Nomor 43 Tahun 1999
  - PP Nomor 10 Tahun 1979
 KENAIKAN PANGKAT PNS :

  - UU Nomor 43 Tahun 1999
  - PP No. 99 Tahun 2000 juncto No. 12 Tahun 2002


                                                  82
    PENEMPATAN PEGAWAI BARU

    Penempatan seorang PNS didasarkan atas prinsif
     profesionalisme yakni sesuai dengan :
    - Kompetensi ;
    - Prestasi Kerja ;
    - Jenjang pangkat ;
    - Syarat obyektif lainnya :
      ~ Disiplin kerja ; ~ Kesetiaan ; ~ Pengabdian ;
      ~ Pengalaman ; ~ Kerjasama ; ~ Dipercaya.

                                                        83
   Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas,
    tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
    dalam satuan organisasi negara.
   Jabatan Karier adalah Jabatan dalam lingkungan
    birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki
    Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai
    PNS.
   Jabatan Karier dibedakan Jabatan Struktural dan
    Jabatan Fungsional.
   Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas
    ada dalam struktur organisasi.
   Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tidak
    tegas disebutkan dalam struktur organisasi seperti
    dokter, peneliti, pustakawan dll.
                                                          84
PENILAIAN KINERJA PNS
   Roger Bellows – PK = Employee evaluation, merit rating,
    efficiency rating, progress report dan personal review ;
   Amstrong dan Baron –PK = Performance measurement ;
   Schuler dan Jackson – PK = Suatu sistem formal dan
    terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-
    sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku, dan hasil
    termasuk tingkat ketidak hadiran.
   Prawirosentono – Performance = Hasil kerja yang dapat
    dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
    organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
    masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan
    organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum
    dan sesuai dengan moral maupun etika.

                                                                  85
    DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
              (PP Nomor 10 Tahun 1979)

   Tujuan : Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan
           yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasar
           kan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

    Unsur-unsur yang dinilai :
    ~ Kesetiaan : Ketaatan dan pengabdian PNS kepada
      Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah ;
    ~ Prestasi Kerja : Hasil kerja yang dicapai oleh seorang
      PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada
      nya (dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengala
      man, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya) ;
                                                               86
~Tanggung Jawab : Kesanggupan seorang PNS menyelesai kan
 pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya
 dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas
 keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya ;

~ Ketaatan : Kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala
 peraturan per UU an dan peraturan kedinasan yang berlaku,
 mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang
 berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan
 yang ditentukan ;

~ Kejujuran : Ketulusan hati seorang PNS dalam melaksana kan
 tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang
 yang diberikan kepadanya ;

                                                               87
~ Kerjasama : Kemampuan seorang PNS untuk bekerja
sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas
yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya ;

~ Prakarsa : Kemampuan seorang PNS untuk mengambil
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu
tindakan yg diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok
tanpa menunggu perintah dari atasan ;

~ Kepemimpinan : Kemampuan seorang PNS untuk me
yakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara
maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
                                                    88
 Pejabat Penilai : Atasan langsung PNS yang dinilai
  dengan ketentuan serendah-rendahnya jabatan eselon V
  atau eselon terendah dalam suatu unit organisasi ;
 Atasan Pejabat Penilai : Atasan langsung dari pejabat
  penilai yang berkewajiban memeriksa hasil penilaian
  pelaksanakan pekerjaan baik ada keberatan maupun tidak
  dari PNS ;
 Penilaian dinyatakan :
  ~ Amat Baik : 91 s/d 100
  ~ Baik       : 76 s/d 90
  ~ Cukup      : 61 s/d 75
  ~ Sedang : 51 s/d 60
  ~ Kurang : 50 kebawah.

                                                      89
    KENAIKAN PANGKAT PNS
   Pangkat : Kedudukan yang menunjukan tingkat
    seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam
    rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
    sebagai dasar penggajian ;
   Sistem Kenaikan Pangkat : Reguler & Pilihan ;
   Periode Kenaikan Pangkat : April & Oktober ;
   Jenis Kenaikan Pangkat : Reguler, Pilihan,
    Anumerta dan Pengabdian ;



                                                    90
       KENAIKAN PANGKAT REGULER

    KPR adalah Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat
     yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan sepanjang tidak melampaui pangkat
     atasan langsung ;

     Diberikan kepada :
    ~ PNS yang tidak menduduki jab.struktural dan jab.fungsional ;
    ~ Melaks.tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki JS dan JF ;
    ~ Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk
      dan tidak menduduki JS dan JF.

Persyaratan :
 ~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ;
 ~ Setiap unsur penilaian DP-3 baik dalam 2 tahun terakhir ;
 ~ Terikat tingkat pendidikan.




                                                                                91
     KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

  KPP adalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS
   atas prestasi kerjanya yang tinggi ;
  KPP diberikan kepada PNS yang :
  ~ Menduduki JS dan JF tertentu ;
  ~ Menduduki Jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan
    dengan Keppres ;
  ~ Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya ;
  ~ Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ;
  ~ Diangkat menjadi Pejabat Negara ;
  ~ Mendapat STTB/Ijazah ;
  ~ Melaksanakan Tubel dan sebelumnya menduduki JS dan JF tertentu ;
  ~ Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar ;
  ~ Dpk/Dpb secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam
    jab.pimpinan yg tlh ditetapkan persamaan eselonnya atau JF tertentu.

                                                                           92
     KPP>Jab.Struktural, dinaikan pangkatnya apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat
      terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dengan ketentuan :
    ~ Telah 1 tahun dalam pangkat ;
    ~ Telah 1 tahun dalam jabatan ;
    ~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

     KPP>Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya (Kenpa Istimewa) :
    ~ Prestasi kerja baiknya selama 1 tahun ;
    ~ Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir ;
    ~ Setiap unsur DP-3 bernilai Amat Baik dalam 1 tahun terakhir.

     KPP>Penemuan Baru-bermanfaat bagi Negara :
    ~ Sda KPP Prestasi kerja luar biasa ;
    ~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam 1 tahun terakhir.

     KPP>Pejabat Negara :
    ~ Tidak terikat pada jenjang pangkat ;
    ~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ;
    ~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam satu tahun terakhir.




                                                                                             93
    KPP>Ijazah/STTB dan Tugas Belajar :
    ~ Dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi :
      - SLTP / yang setingkat     = Gol.I/b kebawah > Gol.I/c
      - SLTA / yang setingkat = Gol.I/d kebawah > Gol.II/a
      - SGPLB/D-II              = Gol.II/a kebawah > Gol.II/b
      - Sarmud/D-III           = Gol.II/b kebawah > Gol.II/c
      - Sarjana/D-IV          = Gol.II/d kebawah > Gol.III/a
      - Dokter/Apoteker/S2 = Gol.III/a kebawah > Gol.III/b
      - Doktor (S3)          = Gol.III/b kebawah > Gol.III/c

    ~ Apabila :
      - Sekurang-kurangnya telah 1 thn dlm pangkat terakhir ;
      - Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
                                                                  94
      KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA


   KPA = Penghargaan thd PNS yang dinyatakan
    tewas dalam menjalankan tugas dan
    kewajibannya.
   Dinaikkan pangkatnya setingkat terhitung
    tanggal PNS tersebut tewas.
   CPNS > PNS sebelum dimakamkan.



                                            95
      KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

  KPP yang diberikan kepada PNS yang meningal dunia atau yang
   diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia
   pensiun.
  Diberikan apabila :
  ~ Sekurang-kurangnya MK 30 tahun dan 1 bln dalam pangkat terakhir ;
  ~ Sekurang-kurangnya MK 20 tahun dan 1 thn dalam pangkat terakhir ;
  ~ Sekurang-kurangnya MK 10 tahun dan 2 thn dalam pangkat terakhir ;
  ~ PNS yg cacat dengan pernyataan Tim Penguji Kesehatan tidak dapat
    lagi bekerja dalam semua jabatan negeri.
  Persyaratan :
  ~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir ;
  ~ Tidak pernah dijatuhi HD tkt sedang dan berat dlm 1 tahun terakhir ;
  ~ Terhitung tanggal PNS meninggal dunia dan tanggal 1 bulan berikut
    nya yang bersangkutan diberhentikan DH dengan hak pensiun.


                                                                          96
       D. SISTEM PENGGAJIAN DAN
       D. SISTEM PENGGAJIAN DAN
            PENGHARGAAN PNS
            PENGHARGAAN PNS
   1. SISTEM PENGGAJIAN PNS
    ~ PP Nomor 7 Tahun 1977 jo
    ~ PP Nomor 51 Tahun 1992 jo
    ~ PP Nomor 15 Tahun 1993 jo
    ~ PP Nomor 26 Tahun 2001.
    ~ PP Nomor 11 Tahun 2003.
    ~ PP Nomor 66 Tahun 2005.

   2. SISTEM PENGHARGAAN PNS
    ~ PP Nomor 25 Tahun 1994
    ~ Kep.Ka BKN Nomor 02 Tahun 1995
    ~ PP Nomor 98 Tahun 1999 jo Nomor 11 Tahun 2002.




                                                       97
           1. SISTEM PENGGAJIAN
               ( PP Nomor 66 Tahun 2005 )

   PNS Berhak untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai
    dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.
   Gaji : Balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja se-orang
    PNS dalam melaksanakan tugasnya.
   Gaji yang adil dan layak : Gaji yang mampu memenuhi
    kebutuhan hidup bersama keluarganya sehingga PNS dpt
    memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk
    melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
   Gaji yang adil : Untuk mencegah kesenjangan kesejahte raan
    baik antar PNS dengan Swasta.
   Gaji yang layak : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuh an
    pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas
    Pegawai Negeri Sipil.
                                                                     98
    Sistem Penggajian PNS digolongkan :
    ~ Sistem Skala Tunggal :
      > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung
         Jawab ;
    ~ Sistem Skala Ganda :
      > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung
        Jawab – Prestasi Kerja ;
    ~ Sistem Skala Gabungan :
      > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung
        Jawab – Prestasi Kerja – Tunjangan.
                                                    99
   Disamping Gaji diberikan Tunjangan :
    1. Tunjangan Keluarga
       Berupa tunjangan isteri/suami dan anak
    2. Tunjangan Jabatan
       Berupa tunjangan jabatan struktural dan
       tunjangan jabatan fungsional
    3. Tunjangan Pangan
       Berupa tunjangan beras 10 Kg per jiwa dan
       dapat dibayarkan berupa uang.
    4. Tunjangan lain yang diatur dalam PP atau
       Keppres, misalnya tunjangan khusus dan
       tunjangan kemahalan.
                                                   100
    2. SISTEM PENGHARGAAN
         ( PP Nomor 25 Tahun 1994 )
   Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah berjasa-
    prestasi kerja luar biasa baiknya kepada Negara, berupa :
    - Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat Istimewa.
   Tanda Jasa : Satya Lencana Karya Satya (SLKS) :
    - SLKS X Tahun – MK 10 tahun – warna perunggu
    - SLKS XX Tahun – MK 20 tahun – warna perak
    - SLKS XXX Tahun – MK 30 tahun – warna emas.
   KP Istimewa : Prestasi + Penemuan Baru.
    - Sekurang-kurangnya 1 tahun pangkat terakhir
    - DP-3 bernilai Baik dan Amat Baik 1 tahun terakhir.



                                                                101
         E. SISTEM KARIER PNS
        E. SISTEM KARIERPNS
   Karier PNS = Kemungkinan terbuka bagi PNS untuk
    mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu.
   Sistem Karier PNS dikenal istilah : Pola Dasar Karier – Pola
    Karier – Alur Karier.
   Pola Dasar Karier = Pedoman (Teknik + Methoda) penyusunan
    pola karier menggunakan unsur-unsur :
    Pendidikan – Diklat Jabatan – Usia – Masa Kerja – Pangkat –
    Tingkat Jabatan (eselonering).
   Pola Karier = Alur Pengembangan Karier (Keterkaitan +
    Keserasian) antara :
    Jabatan – Pangkat – Diklat Jabatan – Kompetensi – Masa Jabatan
    > Pengangkatan Pertama – Pensiun.
   Alur Karier = Lintasan Jabatan (Horizontal – Diagonal –
    Vertikal) selama menjadi PNS.
    Bakat – Minat – Kompetensi – Kinerja.
                                                                102
   Manfaat Pola Karier :

    PNS :
    ♥ Kesadaran :
    - keterampilan + Kemampuan + Kekuatan + Kelemahan > Kinerja.
    - Kebutuhan + Nilai-nilai + Tujuan > Organisasi.
    - Peluang karier + Pekerjaan = Kemampuan + Minat.
    ♥ Harga diri + Kebanggaan > Organisasi.
    ♥ Kepuasan diri > Kinerja.
    ♥ Pedoman > Karier PNS kedepan.

    Organisasi :
    ♥ SDM terencana> Optimal.
    ♥ Manajemen Kepegawaian > Kaderisasi.
    ♥ Kompetisi > Produktivitas.
    ♥ Citra Organisasi.
    ♥ Kinerja Organisasi.

                                                                   103
   Kategori Sistem Karier PNS :

  Sistem Karier Terbuka :
   Jabatan diisi Pegawai luar / dalam organisasi – kecakapan + keahlian +
   pengalaman.
  Sistem Karier Tertutup :
   - Dalam artian Organisasi : Jabatan diisi Pegawai yang ada dalam
     organisasi itu saja dan tetap mempertimbangkan kecakapan +
     keahlian + pengalaman.
   - Dalam artian Negara : Pindah/diisi luar organisasi–Jab.Manajerial.
  Sistem Prestasi Kerja :
   - Jabatan diisi pegawai luar/dalam organisasi didsrkan atas kecakapan
    + keahlian + pengalaman + dan Prestasi kerja.
  - UU No.43 Th.1999 Psl.12 : Pembinaan PNS dilaksanakan dengan per
     paduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik
     beratkan pada sistem prestasi kerja.
♥ Jabatan Karier dikategorikan : Struktural dan Fungsional.

                                                                            104
        JABATAN STRUKTURAL
   Dasar : PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002
            Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001.
            Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006
   Jabatan Struktural = Kedudukan --- Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS >
    Memimpin Organisasi.
   Pengangkatan : - Minimal pangkat 1 tingkat dibawah jenjang Pangkat
                    - Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan
                    - Unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
                    - Memiliki kompetensi yang diperlukan dan sehat Jasmani/Rohani.
   Eselonering dan Jenjang Pangkat :                        Besarnya Tunjangan :
  ~ Ess.I.a : Terendah Gol.IV/d ---- Tertinggi Gol.IV/e              Rp. 4.500.000,-
  ~ Ess.I.b :            Gol.IV/c ----           Gol.IV/e         Rp. 3.500.000,-
  ~ Ess.II.a :           Gol.IV/b ----           Gol.IV/d          Rp. 2.500.000,-
  ~ Ess.II.b :           Gol.IV/b ----           Gol.IV/c          Rp. 1.500.000,-
  ~ Ess.III.a :          Gol.IV/a ----           Gol.IV/b          Rp. 900.000,-
  ~ Ess.III.b :          Gol.III/d ----          Gol.IV/a         Rp. 675.000,-
  ~ Ess.IV.a :            Gol.III/c ----         Gol.III/d        Rp. 360.000,-
  ~ Ess.IV.b :            Gol.III/b ----          Gol.III/c       Rp. 315.000,-
  ~ Ess.V.a :             Gol.III/a ----         Gol.III/b        Rp. 225.000,-

                                                                                   105
   Perpindahan Jabatan Struktural :
    ~ Memperluas pengalaman + Kemampuan + Kepentingan dinas.
    ~ Jangka waktu 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
    ~ Eselon III.a keatas : antar Kabupaten dan Kota – antar Kab/Kota
      dan Propinsi atau sebaliknya – antar Kab/Kota/Propinsi dan Instansi
      Pusat atau sebaliknya.

   Pemberhentian Jabatan Struktural :
    ~ Mengundurkan diri ;
    ~ Mencapai batas usia pensiun ;
    ~ Diberhentikan sebagai PNS ;
    ~ Diangkat dalam Jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
    ~ Cuti diluar tanggungan negara (kecuali karena persalinan) ;
    ~ Tugas belajar lebih dari 6 bulan ;
    ~ Perampingan organisasi ;
    ~ Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;
    ~ Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan per-UU-an.

                                                                            106
          JABATAN FUNGSIONAL
    Dasar : PP Nomor 16 Tahun 1994
             Kep.Presiden Nomor 87 Tahun 1999.
    Jabatan Fungsional :
    Kedudukan -- Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS >
     Sat.Org. – Profesionalisme (keahlian+keterampilan+Kemandirian).
    Pengangkatan : - JF Keahlian dan Keterampilan > Menpan.
                      - Penetapan JF didasarkan atas disiplin ilmu
                        pengetahuan dan pelatihan teknis.
                      - Memiliki etika profesi yg ditetapkan organisasi.
                      - Tk.Keahlian > JF Keahlian
                      - Tk.Keterampilan > JF Keterampilan
    Pembinaan JF :
    ~ Dilakukan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional
    ~ Penilaian prestasi kerja > Penetapan Angka Kredit
    ~ Perpindahan JF ke Jabatan Struktural > Persyaratan Jabatan.

                                                                           107
    Pemberhentian Jabatan Fungsional :
    ~ Pemberhentian Sementara :
      - Telah 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit.
      - Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS tingkat sedang dan berat.
      - Diberhentikan sementara sebagai PNS
      - Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional
      - Menjalani CLTN (kecuali persalinan keempat dan seterusnya).
      - Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.
     + Dapat diangkat kembali dengan menggunakan AK terakhir yang dimiliki.
    ~ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional :
      - Tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenpa terakhir.
      - Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat (kepastian hukum).

♥ Baperjakat :
  - Tugas Pokok : Memberi pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
               dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
               dan dari jabatan struktural ess.II kebawah - juga pertimbang
               an kenaikan pangkat JS - prestasi luar biasa - penemuan baru
               perpanjangan BUP Pejabar eselon I dan II.

                                                                              108
             F. SISTEM DIKLAT PNS
             F. SISTEM DIKLAT PNS
                    PP Nomor 101 TAHUN 2000 )
               ( PP(NOMOR 101 Tahun 2000 )
    DIKLAT PNS = Prose penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
     meningkatkan kemampuan PNS > pengabdian-mutu-keahlian- keterampilan -pola
     pikir- pengembangan metode kerja- pembinaan karier.
    TUJUAN DIKLAT PNS :
    1. Meningkatkan pengetahuan-keterampilan-dan sikap > tugas-profesional
       (Kepribadian+etika profesi+kebutuhan organisasi).
    2. Berperan sebagai perubahan dan perekat persatuan & kesatuan bangsa.
    3. Memantapkan sikap-semangat-pengabdian > pelayanan-pengayoman-
       pemberdayaan masyarakat.
    4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir > tugas umum
       pemerintahan-pembangunan > pemerintahan yang baik.
    SASARAN DIKLAT PNS :
    Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
     masings jenis dan jenjang jabatan.
    JENIS DIKLAT PNS :
    1. Diklat Prajabatan (pre service training)
       CPNS – Keterampilan > tugas yang dipercayakan.
    2. Diklat Dalam Jabatan (in service training)
       PNS – Mutu + keahlian + kemampuan + keterampilan > tugas              109
    JENJANG DIKLAT PNS :

    1. Diklat Pra Jabatan :
       ~ Diklat Pra Jabatan Golongan I > PNS Golongan I.
       ~ Diklat Pra Jabatan Golongan II > PNS Golongan II.
       ~ Diklat Pra Jabatan Golongan III > PNS Golongan III.
    2. Diklat Dalam Jabatan :
       ~ Diklat Kepemimpinan
       ~ Diklat Fungsional
       ~ Diklat Teknis
    Diklat Kepemimpinan :
    ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat IV > Jab.Struktural Eselon IV.
    ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat III > Jab.Struktural Eselon III.
    ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat II > Jab.Stuktural Eselon II.
    ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat I > Jab.Struktural Eselon I.
    Diklat Fungsional :
    Jenis Diklat yg dilaks utk mencapai persyaratan kompetensi yg disesuaikan dg jenis dan jenjang
     jabatan fungsional.
    Diklat Teknis :
    Jenis diklat yg dilaks utk mencapai persyaratan kompetensi teknis untuk pelaksanaan tugas PNS.



                                                                                               110
      G. SISTEM PEMBERHENTIAN PNS
                   ( PP Nomor 32 TAHUN 1979
                 ( PP NOMOR 32 Tahun 1979 ) )

   PEMBERHENTIAN PNS = Suatu tindakan yang dilakukan
    seseorang pejabat yg berwenang dlm suatu instansi yg mengakibat
    kan ybs atau seseorang kehilangan statusnya sebagai PNS.

   KLASIFIKASI PEMBERHENTIAN PNS :
    1. Atas Permintaan Sendiri ;
    2. Mencapai Batas Usia Pensiun ;
    3. Penyederhanaan Organisasi ;
    4. Pelanggaran atau Tindak Pidana atau Penyelewengan ;
    5. Tidak Cakap Jasmani atau Rohani ;
    6. Meninggalkan Tugas ;
    7. Meninggalkan Dunia atau Hilang ;
    8. Hal-hal lain.

   JENIS PEMBERHENTIAN PNS :
    1. Pemberhentian Dengan Hormat ;
    2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.                        111
       JENIS PEMBERHENTIAN PNS
• ATAS PERMINTAAN SENDIRI : :
   ATAS PERMINTAAN SENDIRI
    ~ Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri
    ~ Ditolak karena terikat keharusan bekerja pada Pemerintah
    ~ Ditunda paling lama 1 (satu) tahun karena ada kepentingan dinas yg mendesak.

• MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN : :
  MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
   ~ Diberhentikan dengan hormat karena BUP 56 tahun.
   ~ Dapat diperpanjang sampai dengan :
     - 65 tahun yang memangku jabatan :
       Ahli Peneliti – Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor – Jabatan lain yang ditentukan
       oleh Presiden.
     - 60 tahun yang memangku jabatan :
       Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Anggota MA – Jaksa Agung – Pimpinan
       Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara – Pimpinan LPND – Eselon I/II –
       Dokter – Pengawas SLTP/SLTA – Guru SLTP/SLTA – Penilik TK/SD – Guru SD.
     - 58 tahun yang memangku jabatan :
       Hakim (Mahkamah Pelayaran/Pengadilan Tinggi/Negeri) – Hakim Agama (PA
       Tingkat Banding/Pengadilan Agama).




                                                                                   112
• PENYEDERHANAAN ORGANISASI :
  ~ Diberhentikan dengan hormat > Kelebihan Pegawai.
  ~ Diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan per-UU.

• PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN :
  PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN :
  ~ Diberhentikan tidak dengan hormat :
    - Melanggar sumpah PNS/Jabatan
    - Dihukum Penjara/Kurungan > Tindak pidana kejahatan 4 tahun
    - Dihukum Penjara/Kurungan > Tindak pidana kejahatan jabatan.

• TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI : :
  TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI
 ~ Diberhentikan dengan hormat > Tim Penguji Kesehatan :
   - Tidak dapat bekerja dalam semua jabatan karena kesehatan
   - Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya
     atau lingkungan kerjanya.
   - Setelah berakhir cuti belum mampu bekerja kembali.


                                                                    113
• MENINGGALKAN DALAM TUGAS :
  ~ Diberhentikan tidak dengan hormat :
    - Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 6 bulan terus
      menerus ;
    - Diberhentikan gajinya mulai bulan ketiga apabila meninggalkan
      tugas selama 2 bulan secara tidak sah dan terus menerus.

• MENINGGAL DUNIA / HILANG :
  ~ Diberhentikan dengan hormat karena :
    - Meninggal dunia ;
    - Hilang dan dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan
      ke 12 sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang.

• HAL-HAL LAIN :
 ~ Diberhentikan dengan hormat karena :
   - Tidak melaporkan diri setelah menjalani CLTN ;
   - Melaporkan diri namun tidak dapat dipekerjakan lagi karena
     tidak ada lowongan formasi.
                                                                   114
TERIMA KASIH
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB




                         115

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:150
posted:8/18/2012
language:
pages:114