bab iii hak asasi manusia by 6m8MyeLb

VIEWS: 592 PAGES: 64

									                  Waktu : 6 x 45 Menit
                   (Keseluruhan KD)

                       Kompetensi Dasar :
                       3.1. Menganalisis upaya pemajuan,
Standar                     penghormatan, & penegakan HAM
Kompetensi :           3.2. Menampilkan peran serta dlm
3. Menampilkan peran        upaya pemajuan, penghorma-
serta dalam upaya
pemajuan,                   tan, dan penegakan HAM di Indonesia.
penghormatan &         3.3. Mendeskripsikan instrumen
perlindungan Hak            hukum dan peradilan internasional HAM.
Asasi Manusia.
                Waktu : 4 x 45 Menit

                     Standar Kompetensi :
       3. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, &
                        penegakan HAM


Kompetensi Dasar :
3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan,
     dan penegakan HAM .
3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
     penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.
                   (Indikator)
            Hasil Yang Diharapkan :


   Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia.
   Mendeskripsikan macam-macam Hak Asasi Manusia.
   Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
    Hak Asasi Manusia.
   Menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya
    pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia
                                         1. John Locke
              Pengertian HAM             2. Koentjoro P.
                                         3. UU No.39/1999

                                                 1.   Pribadi
UPAYA PEMAJUAN,                                  2.   Ekonomi
PENGHORMATAN, &           Macam-macam HAM        3.   Politik
 PENEGAKAN HAM                                   4.   Perlakuan yg sama
                                                 5.   Sosial Budaya
                                                 6.   Tata Cara Peradilan

              Upaya-upaya yang telah         Perkem HAM di Indonesia
                    dilakukan
                                             Hambatan Penegakan HAM
                      Peran Serta
                                             Tantangan Penegakan HAM
                  Tantangan & Hambatan
                                             Rencan Aksi Nas HAM
1. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM

a. Pengertian HAM

     Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh
     setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada
setiap diri manusia sejak lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak
                                                       memiliki).


Hak asasi manusia dalam pengertian hukum, tidak dapat
dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan
tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-
sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya.
a. PENGERTIAN HAM
1. John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir
   yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat
   diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka :
     Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat,
       sehingga lahir kewajiban.
     Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan,
       antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat
   asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang
   tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi
   manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
   keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
   merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
   dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
   kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
 a. Macam-macam HAM
Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-
macam hak asasi manusia
                           • Hak kemerdekaan beragama,
 1.   John Locke           • Hak kemerdekaan berkumpul,
 2.   Aristoteles          • Hak kemerdekaan atas diri sendiri,
 3.   Montesquieu          • Hak menyatakan kebebasan warga
 4.   J.J. Rousseau          negara dari pemenjaraan sewenang-
                             wenang (bebas dari rasa takut), dan
                           • Hak kemerdekaan pikiran dan pers

                           • Hak mempertahankan diri (self
                            reservation),
            Brierly
                           • Hak kemerdekaan (independence),
                           • Hak persamaan pendapat (equality),
                           • Hak untuk dihargai (respect),dan
                           • Hak bergaul satu dengan lain
                            (intercourse)
PELANGGARAN HAM DI PENJARA GUANTANAMO
PELANGGARAN HAM DI PENJARA GUANTANAMO
PERKEMBANGAN PEMAKNAAN TERHADAP HAM :


1. Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights),
2. Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights),
3. Hak-hak Asasi Politik (political rights),
4. Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
   hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
5. Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and cultural
   rights),
6. Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata
   cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).
 Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain,
tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD
           sementara 1950, Ketetapan MPRS
           No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan
                         No. XVII/MPR/1998.

          Bahwa setelah dikeluarkannya :
           Tap MPR No. XVII/MPR/1998,
  UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan
    UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
c. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN
   PENEGAKAN HAM



  Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan
  dan penegakan HAM, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa
  Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia
                                                     pada 1946.



 Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM,
 ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak
 Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10
 Desember 1948.
     Lanjutan ........... UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN
      PERKEMBANGAN
    PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DARI BERBAGAI SUMBER ATAU
                          DOKUMEN:


No     Tahun         Nama Dokumen                                Isi/Keterangan
1     2500 s.d.         ----           Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang
      1000 SM      Hukum Hamurabi      memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa,
                                       memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir).
2      600 SM             ----         Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang
                                       menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya.
3      527 s.d.     Corpus Luris       Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum
          322S          ----           modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas
            M                          keadilan dan hak asasi manusia.
4     30 SM s.d.    Kitab Suci Injil   Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani
        632 M         Kitab Suci       dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam
                      Al-Qur’an        cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia.
                                       Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan
                                       tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana,
                                       menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam
                                       semesta, dan sebagainya.
5   1215   Magna Charta (Masa        •Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari
            Pem. Lockland di         Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa
                Inggris)             atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.

6   1629     Pettion of Rights       •Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
           (Masa Pemerintahan        •Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk.
            Charles I di Inggris)    Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum
                                     perang.
                                     •Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
7   1679    Habeas Corpus Act        •Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang
           (Masa Pemerintahan        ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.
           Charles II di Inggris)    •Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua
                                     hari setelah ditangkap.

8   1689   Bill of Rights (Masa      •Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
               Pemerintahan          •Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
           Willwem III di Inggris)   •Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
                                     •Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen.
                                     Parlemen berhak mengubah keputusan raja

9   1776       Declaration of        •Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai
               Independence          oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar
             (Amerika Serikat)       kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika
                                     Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan
                                     hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi
                                     of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson.
10      Declaration des
     1789                      Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai
Lanjutan ...........
             Droits de         hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete,
         L’homme et du         antara lain menyebutkan:
             Citoyen           •Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
            (Perancis)         •Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan
                               sebagainya.
11   1918     Rights of        Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam
            Determination      konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia
                               (1945), dan sebagainya.
                               Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang
                               memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
12   1941   Atlantic Charter   Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian
            (dipelopori oleh   disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:
               Franklin D.     •Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan
               Rooselvt)       berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan beribadah,
                               Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, Kebebasan
                               seseorang dari rasa takut.
13   1948     Universal        Pernyataan sedunia tentang HAM yang terdiri dari 30 pasal.
            Declaration of     Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa
            Human Rights       di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia
                               dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.
           Penugasan Praktik Kewarganegaraan                                      1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian HAM, Ma-cam-macam HAM,
Upaya pemajuan, Penghormatan dan Penega-kan HAM, dilanjutkan Penugasan dng
menjawab pertanyaan sbb :

1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri manusia” dan
   “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam pengertian Hak Asasi Manusia !

    a. Melekat pada setiap diri manusia : ...........................................
    b. Tidak dapat dilaksanakan secara mutlak : ....................................

2. Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak asasi manusia,
   terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri penjelasan singkat pada
   kolom di bawah ini !
                   Hak Asasi Pribadi                                 Hak Asasi Politik
     …………………………………………….                                …………………………………………

3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Univer-sal Declaration
   of Human Right pada tanggal 10 Des 1948 ! ................
Analisis Media Film
State Violence Against The Urban Poor of Jakarta
Diproduksi oleh: Urban Poor Consortium (UPC)
 Pengantar
Film ini menceritakan berbagai penggusuran daerah permukiman kumuh di
wilayah DKI Jakarta, dan penggusuran ekonomi pengemudi becak karena
adanya peraturan daerah yang melarang beroperasinya becak di Jakarta.
Operasi penggusuran tukang becak ini berlandaskan perjanjian tertulis
Pemda DKI dengan World Bank berkaitan dengan ”Program Jakarta Kota
Tanpa Permukiman Kumuh dan Tanpa Pekerja Sektor Informal”.
Penggusuran ini ternyata berdampak hingga ke daerah (kampung) tempat
tukang becak yang digusur itu berasal. Akibatnya, terjadi penurunan
pendapatan tukang becak di daerah Cirebon, Tegal, Indramayu, dan
sekitarnya akibat tingginya persaingan merebut penumpang.
Saksikanlah film berikut ini!, Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut
ini secara tertulis!

1. Deskripsikanlah ringkasan film yang telah kamu saksikan dengan
   menggunakan bahasa sendiri!
2. Identifikasilah jenis pelanggaran apa saja yang terdapat dalam film
   yang kamu saksikan! Apakah jenis pelanggaran tersebut dapat
   dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bidang ekosob?
   Uraikan pendapatmu!
3. Jika penggusuran adalah pelanggaran HAM, apakah solusi yang
   paling adil bagi warga Jakarta yang menjadi korban penggusuran?
4. Uraikanlah perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindak pidana
   biasa!
2. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENG-
   HORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
   Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
   HAM di Indonesia, telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun
                              lembaga swadaya masyarakat (LSM).

 Peran Serta Pemerintah :
 1) Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional
    Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
 2) Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
    Manusia pada tanggal 13 November 1998.
 3) Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian
    khusus, yaitu dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
    yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J.
4) Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.
   26 tahun 2000.
5) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang
   mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya
   pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.




Peran Serta LSM :
Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-hatan HAM,
antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-donesia (YLBHI), Komisi
untuk Orang Hilang dan Tindak Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan
Advokasi Hak Asasi Manu-sia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan
bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan
pentingnya perhatian thd persoalan HAM.
3. Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya Pemajuan,
   Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

 a. Perkembangan HAM di Indonesia :

 Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjua-
  ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan
  oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan.
 Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih
  terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak
  memperoleh perhatian.
 Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang
  konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk
  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Lanjutan ...........
   ERA REFORMASI, TELAH BANYAK MELAHIRKAN PRODUK
 PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA :


   1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
      Manusia
   2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si
      menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-hukuman
      lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
      martabat manusia.
   3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti
      Kekerasan terhadap perempuan.
   4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional
      Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan
   penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua
   perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan
   program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
   pemerintahan.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
   Manusia.
8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J
   mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan
   Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
B. HAMBATAN PENEGAKAN HAM :


 Hambatan umum dalam pelaksanaan dan
 penegakan HAM di Indonesia :
 • Faktor Kondisi Sosial-Budaya
 • Faktor Komunikasi dan Informasi
 • Faktor Kebijakan Pemerintah
 • Faktor Perangkat Perundangan
 • Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).
           C. TANTANGAN PENEGAKAN HAM :

Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa
  yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada
   saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi
    Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia
                         Tentang HAM”.


                      1. Prinsip Universlitas,
               2. Prinsip Pembangunan Nasional,
3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility),
           4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,
                    5. Prinsip Keseimbangan,
                 6. Prinsip Kompetensi Nasional,
                    7. Prinsip Negara Hukum.
     D. RENCANA AKSI NASIONAL HAM INDONESIA

  Kepres No.129 Tahun 1998 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi    6 (enam) Program Utama
   Manusia (RANHAM) Indonesia yg       RANHAM 2004 – 2009 :
 kemudian diubah dengan Kepres No.     • Pembentukan dan penguatan
61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk       institusi pelaksanaan RANHAM,
menjamin peningkatan penghormatan,     • Persiapan ratifikasi instru-men
      pemajuan, pemenuhan, dan             HAM Internasional,
    perlindungan HAM di Indonesia      • Persiapan harmonisasi pera-
dengan mempertimbangkan nilai-nilai        turan perundang-undangan,
   agama, adat-istiadat, dan budaya    • Diseminasi dan pendidikan Hak
bangsa yg berdasarkan Pancasila dan        Asasi Manusia,
              UUD 1945.                • Penerapan norma dan standar
                                           HAM, dan
                                       • Pemantauan, evaluasi dan
                                           pelaporan.
  Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran berat”
   sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida
                  dan Kejahatan Kemanusiaan.



Kejahatan Genosida, adalah                Kejahatan Terhadap
setiap perbuatan yang                    Kemanusiaan, adalah
dilakukan dengan maksud                perbuatan yg dilakukan
untuk menghan-                         dengan serangan yang
curkan/memusnahkan seluruh        meluas atau sistematik yang
atau sebagian kelompok              diketahui bahwa serangan
bangsa, ras, kelompok etnik,      tersebut ditujukan langsung
dan kelompok agama.                        thd penduduk sipil.
   Penugasan Praktik Kewarganegaraan         2




 Setelah melihat tayangan tersebut, tuliskan bagaimana
pendapatmu bahwa penegakkan HAM dapat menjadi salah
 satu alternatif terhadap perlindungan terhadap kehidupan
                     manusia itu sendiri!
             Waktu : 2 x 45 Menit

              Standar Kompetensi :
         3. Menganalisis upaya pemajuan,
         penghormatan, & penegakan HAM


Kompetensi Dasar :
3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan
     Internasional HAM .
                  (Indikator)
           Hasil Yang Diharapkan :


•   Mendeskripsikan instrumen hukum
    Internasional HAM
•   Menguraikan komponen-komponen
    peradilan Internasional.
•   Menganalisis peradilan Internasional Hak
    Asasi Manusia
               Instrumen Hukum Internasional             PBB
                                                    1. Mahkamah
     PERADILAN                                         Internasional
                        Komponen-komponen           2. Mahkamah Pidana
INTERNASIONAL HAK
                        Peradilan Internasional        Internasional
   ASASI MANUSIA
                                                    3. Panel Khusus dan
                                                       Spesial Pidana
                                                       Internasional




                     Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia
4. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN HAM
   INTERNASIONAL

     a. Instrumen Hukum HAM Internasional

                 Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan
                  didirikannya adalah untuk menyebarluaskan dan
                     mendorong penghormatan terhadap hak asasi
                  manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa
                 memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa,
                                                     dan agama.


No     Tahun              Uraian/Keterangan
1.      1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak              Politik
               Perempuan.
2.   1966   Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara
            anggota PBB, isinya mencakup :
             The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang hak-
               hak sipil dan hak-hak politik pria dan wanita.
             Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara
               mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelah melalui upaya
               pengadilan di negaranya.
             The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu
               berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial,
               dan budaya.
3.   1976   Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
4.   1984   Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita
5.   1990   Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6.   1993   Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.
7.   1998   Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yg
               Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.
8.   1999   Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.
 Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai
kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak korban manusia,
  baik yang meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya
 sebagai manusia. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang
peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sempat
                    menjadi isu internasional.

No   Ngr & Th                   Kejadian/Peristiwa
 1    Jerman    Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh
       1923     Jerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan negara
                totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan
                berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari
                gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke
                Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan
                Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).
2   Uni Soviet 85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi
      1979     (penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung
               pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga
               menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai tahun
               1990-an.

3    Uganda    Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-1979
      1971     telah menjalankan pemerintahannya dengan otoriter, lalim
               dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran 80.000 keturunan
               Asia, penangkapan semena-mena, hingga tidak kurang
               300.000 orang korban pembunuhan tanpa proses peradilan.

4   Amerika    Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia
     Serikat   memberondong murid SD di Cleveland (California) dengan
      1989     korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalah anak
               Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwa serupa
               pernah terjadi antara tahun 1985-1988 di Alabama, Illionis,
               Chicago, Philadelphia, dan Florida.
     B. PERADILAN INTERNASIONAL HAM

     PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi
Manusia (The United Nations Commission on Human
                                         Rights).

            Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan
           menghukum para penjahat kemanusiaan
 Internasional (pelanggar HAM berat). Terdiri dari 18
  negara anggota, berkembang menjadi 43 anggota.
                      Indonesia diterima tahun 1991.
Lanjutan ...........

Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :

 Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran yg dilakukan.
 Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights
  yang disampaikan kepada sidang umum PBB.
 Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak
  mengadu kepada komisi ini.
 Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti pengaduan.
  Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-juti untuk diadakan
  pendidikan, penahan, dan proses peradilan.
          Proses Peradilan Hak Asasi Manusia
              Internasional (Dalam Bagan)

                   MAJELIS
                    UMUM


                                  MAHKAMAH
REKOMENDASI
                                INTERNASIONAL

                   KOMISI
                    HAM
                    PBB
 LAPORAN :
 1. Negara
                    YEAR
    Anggota PBB                PELANGGARAN      OPINI DUNIA
                    BOOK
 2. Warga Negara                   HAM            INTER-
                     ON
    Perseorangan              INTERNASIONAL      NASIONAL
                   HUMAN
                   RUGHTS
BEBERAPA CONTOH PELAKSANAAN DAN PROSES PENGADILAN
Lanjutan ...........
   INTERNASIONAL YANG MENGADILI PELANGGARAN HAM :
 Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup,
  bersalah karena telah menyiksa 842 orang Yahudi dan partisan
  Perancis (343 tewas).


 Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk
  mengadili para penjahat perang pelanggar HAM di bekas negara
  Yugoslavia yang melakukan etnic cleansing. Pemimpin yang
  dianggap paling bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic
  dan Ratko Mladic.


 Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah
  laporan yang menyatakan bahwa militer El Salvador bertanggung
  jawab atas pelanggaran HAM selama perang 12 tahun.
              Penugasan Praktik Kewarganegaraan                       3


Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :

1. Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun politis dpt
   dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan baik !
2. Berikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
   HAM dunia dengan Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948 !
3. Berikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangat penting dalam
   upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di dunia !
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan bentuk
   pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnya Universal Declaration of
   Human Rights) Tahun 1948.
5. Identifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telah berlaku efektif
   di banyak negara !
SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !


1. Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kita perjuangkan sampai
   kapanpun !
2. Jelaskan makna dideklarasikannya “Universal Declaration of Human Right”
   bagi negara-negara anggota PBB !
3. Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalam upaya pemajuan,
   penghormatan dan penegakan HAM di lingkungan anda, dari faktor kondisi
   sosial budayanya !
4. Jelaskan dampak positif dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
   (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi penegakan HAM di Indonesia !
5. Jelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional sangat sulit untuk
   diselesaikan !
  STUDI KASUS
                             “Teror 11 September
                 Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”
Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11 September 2001 di
AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar hukum internasional dan hak asasi
manusia. Dalam dua tahun terakhir ini, beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip
universal dan hukum Hak Asasi Manusia dengan dalih melawan “terorisme”.
Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap hukum
internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah dikenal menentang hukum
internasional itu, tetapi prinsip ini juga dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan
mengaku “pembela HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang “diskriminatif” dalam 12 tahun terakhir. Contoh nyata adalah dalam
resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi militer) begitu efektif. Namun untuk
Israel, resolusi PBB mengenai pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan
dengan benar.
                                                    (Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)
Tagihan Tugas :
• Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan kembali apa yang ada
  dibenak anda ?
• Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran hukum
  internasional” dan “HAM” oleh Israel terhadap kapal bantuan untuk
  Gaza/Palestina?
• Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi PBB tidak efektif
  terhadap Israel yang menduduki sebagian wilayah Palestina ?
• Sikap anda terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan
  presiden Irak Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat sebagai
  diktator dan tiran ?

								
To top