LAPORAN PLKH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA by DiditBening

VIEWS: 146 PAGES: 26

More Info
									             LAPORAN PLKH
(PRAKTEK DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM)
           BALI, 11-15 JULI 2011




             DISUSUN OLEH:
     NAMA                      NIM
  DIDIT AZHARI               09.221.4250
  MALIKUR RAHMAN             10.221.4760
  DODI WIJAYA                09.221.4470
  MAWARDI                    09.221.4439
  HARIS ADE PRATAMA HUSNI    10.221.4761




            FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
                  2011
         HALAMAN PERSETUJUAN

             LAPORAN PLKH
(PRAKTEK DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM)
           BALI, 11-15 JULI 2011




            Mengetahui/Menyetujui:
        Wakil Dekan I Fakultas Hukum
    Universitas Widya Mataram Yogyakarta,


           SIGNED and TEMPED



       TITUS HAPSARA, S. H., A. Ma.
       NIP: 19630617 199003 1 001




            FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
                  2011
                             KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

       Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat

menyelesaikan Laporan PLKH (Praktek dan Latihan Kemahiran Hukum) yang

diselenggarakan di Provinsi Bali, pada tanggal 11-15 Juli 2011.

       Adapun penyusunan Laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata

kuliah PLKH Pidana, PLKH Perdata, dan PLKH Tata Negara yang penulis

tempuh pada semester VI (enam) saat menempuh ketiga mata kuliah tersebut di

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

       Dengan penyusunan Laporan ini merupakan hasil dari apa yang telah

penulis lakukan, alami, serta dapatkan selama menempuh kegiatan PLKH di

Provinsi Bali. Kegiatan ini dapat memberikan penulis sebuah pengalaman baru

dan juga ilmu yang lebih konkret disamping apa yang telah penulis dapatkan

selama mengikuti perkuliahan di dalam kelas.

       Penulis sangat menyadari bahwa penyajian dalam penulisan Laporan ini

masih sangat jauh dari sempurna, namun penulis sangat mengharapkan adanya

masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun agar penulis dapat

melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Semoga dengan adanya kegiatan

PLKH ini dapat memberikan bekal yang berarti bagi penulis di kemudian hari,

untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

   1. Bapak Kelik Endro Suryono, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas

       Hukum UWMY.
   2. Bapak Titus Hapsara, S. H., A. Ma., selaku Wakil Dekan I Fakultas

       Hukum UWMY.

   3. Ibu Cunduk Wasiati, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas

       Hukum UWMY.

   4. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UWMY sebagai pembina

       lapangan yang telah mendampingi penulis selama melakukan kegiatan

       PLKH.

   5. Segenap instansi baik pemerintah maupun swasta yang terlibat selama

       kegiatan PLKH berlangsung.

   6. Segenap rekan-rekan mahasiswa yang tetap bersemangat mengikuti

       kegiatan PLKH dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya

       satu-persatu.

       Akhir kata, semoga Tuhan YME selalu memberikan berkat dan rahmat-

Nya yang melimpah kepada semua pihak atas semua jasa dan pengorbanan yang

telah diberikan kepada Penulis.

                                             Yogyakarta, 16 Juli 2011

        SIGNED                                      SIGNED

    DIDIT AZHARI                               MALIKUR RAHMAN
    NIM: 09.221.4250                           NIM: 10.221.4760

         SIGNED                                      SIGNED

     DODI WIJAYA                                   MAWARDI
     NIM: 09.221.4470                              09.221.4439

                                  SIGNED

                       HARIS ADE PRATAMA HUSNI
                       NIM: 10.221.4761
                                                 DAFTAR ISI

                                                                                                            Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................                   ##

HALAMAN PERSETUJUAN DARI DOSEN PLKH ...............................                                                 ##

KATA PENGANTAR.................................................................................                     ##

DAFTAR ISI ...............................................................................................          ##

BAB I        PENDAHULUAN ........................................................................                   ##

             A. Latar Belakang ..........................................................................           ##

             B. Tujuan PLKH ............................................................................            ##

             C. Manfaat PLKH ..........................................................................             ##

BAB II PENYAJIAN DATA ....................................................................                          ##

             A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA

                  Bali) .........................................................................................   ##

             B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali ....................................                         ##

             C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem ...............................                              ##

BAB III PEMBAHASAN............................................................................                      ##

             A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA

                  Bali) .........................................................................................   ##

             B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali ....................................                         ##

             C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem ...............................                              ##

BAB IV PENUTUP.....................................................................................                 ##

             A. Kesimpulan ...............................................................................          ##

             B. Saran..........................................................................................     ##
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................   ##

LAMPIRAN-LAMPIRAN
                                     BAB I

                            PENDAHULUAN



A. Latar Belakang.

     Praktek dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan mata kuliah

   wajib yang harus ditempuh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

   Widya Mataram Yogyakarta      khususnya pada semester VI (enam) yang

   berorentasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan

   kemahiran dan keterampilan hukum (legal skill training) bagi mahasiswa

   disamping pembelajaran yang ditempuh melalui perkuliahan-perkuliahan

   didalam kelas. Upaya keterampilan dan kemahiran hukum mahasiswa dapat

   dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran Praktek dan Latihan

   Kemahiran Hukum. Metode pembelajaran Praktik dan Latihan Kemahiran

   Hukum (PLKH) ini selain mencakup penguasaan teori, asas-asas hukum, dan

   peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah

   dikuliahkan, juga dalam bentuk melakukan kunjungan studi ke instansi

   pemerintah dan kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata untuk menyelami

   kebudayaan masyarakat setempat.

     Dengan metode pembelajaran tersebut penulis mampu mengunakan hukum

   sebagai instrumen penting dalam dunia keria, terutama sebagai sarana

   penyelesaian sengketa hukum, untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib

   masyarakat sesuai dengan asas hukum (Pedoman Penyusunan Laporan

   PLKH).
     PLKH yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 Juli 2011 mengambil

  tempat di Provinsi Bali sebagai daerah tujuannya. Diantara instansi/dinas

  pemerintah yang menjadi kunjungan studi antara lain:

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali;

  2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dan;

  3. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem.

  Sedangkan obyek wisata yang menjadi kunjungan wisata antara lain:

  1. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana;

  2. Pura Tirta Empul;

  3. Pasar Seni Sukowati, dan;

  4. Tanah Lot dan Danau Bedugul.



B. Tujuan PLKH.

     Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa

  melalui praktek dan latihan di instansi pemerintah terutama dalam aspek

  hukum.



C. Manfaat PLKH.

  1. Bagi penulis:

        Penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan

     hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan kerja yang meliputi lembaga

     hukum (legal structure), peraturan hukum (legal substance), dan budaya
   hukum (legal culture) sebagai keseluruhan bekerjanya hukum dalam

   masyarakat.

2. Bagi dinas/instansi terkait:

       Dapat lebih mengenalkan profil institusi/dinas kepada mahasiswa serta

   mensosialisasikan mengenai program kerja, peraturan terbaru, dan

   mengajak      peran   serta    penulis   untuk   ikut   terlibat   aktif   dalam

   menyukseskannya.
                                   BAB II

                            PENYAJIAN DATA



A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA Bali).

   1. Sejarah POLDA Bali.

             Sejarah terbentuknya POLDA Bali dimulai dengan sejarah singkat

      Polda Nusa Tenggara, dimana pertumbuhan dan perkembangan wilayah

      Polda Nusa Tenggara sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan

      kondisi Pemerintahan Republik Indonesia.

      a. Periode 17 Agustus 1947 s/d 1950.

                Pada tanggal 17 Agustus 1945, pimpinan kepolisian di daerah-

         daerah termasuk di Daerah Nusa Tenggara melepaskan diri dari

         kekuasaan pimpinan Jepang dan menyatakan dirinya sebagai bagian

         dari Polisi Republik Indonesia.

                Pada tanggal 24 Desember 1946 berlakulah Ordonantie Nomor

         143 Tahun 1946 dari Pimpinan Indonesia Timur tentang “Susunan dan

         Bentuk–bentuk Pemerintahan“ yang didasarkan atas peraturan

         Swapraja tahun 1938, dimana organisasi kepolisian di daerah-daerah

         mengikuti bentuk tersebut.

      b. Kepolisian dalam lingkungan Pemerintah.

                Negara Indonesia Timur, secara administratif dibawah Menteri

         Dalam Negeri Negara Indonesia Timur dan dibantu oleh seorang
      Kepala Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timur. Daerah Nusa

      Tenggara pada saat itu dibagi menjadi 2 Daerah Kepolisian, yaitu:

      1) Kepolisian Keresidenan Bali dan Lombok berkedudukan di

         Denpasar yang membawahi Kepolisian pada tiap-tiap Swapraja di

         Pulau Bali dan Lombok;

      2) Kepolisian Keresidenan Timur dan Kepulauannya berkedudukan di

         Kupang yang membawahi kepolisian pada tiap-tiap Swapraja pada

         kepulauan tersebut.

             Kemudian organisasi kepolisian yang ada di Daerah Nusa

      Tenggara mengalami perubahan menjadi 5 (lima) daerah yang masing-

      masing dikepalai oleh Kepala Kepolisian Daerah (KPDA). Kelima

      daerah tersebut yaitu:

      1) Kepolisian Daerah Bali berkedudukan di Denpasar;

      2) Kepolisian Daerah Lombok berkedudukan di Ampenan;

      3) Kepolisian Daerah Sumbawa/Sumba berkedudukan di Bima;

      4) Kepolisian Daerah Flores berkedudukan di Ende, dan;

      5) Kepolisian Daerah Timor berkedudukan di Kupang.

             Kemudian lahir pula Jawatan Kepolisian Negara pada 19

      Agustus 1950, dimana masing-masing Pimpinan Kepolisian di daerah

      berhubungan langsung dengan Kepolisian Negara di Jakarta.

2. Profil POLDA Bali.
       Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 0,29% luas

wilayah Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi

atas 9 kabupaten/kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan.

       Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA

BALI) mempunyai semboyan “Sura Dwipa Sarvabhavena” yang berarti:

a. SURA: Mulia, Dewa;

b. DWIPA: Pulau, Nusa, dan;

c. SARVABHAVENA: Dengan seluruh jiwa dan raga.

       Makna Sasanti: “Dengan seluruh jiwa raga, Polri berbhakti dan

setia melaksanakan panggilan tugasnya demi keagungan dan kemuliaan

Negara”.

Jajaran Polda Bali meliputi:

a. Poltabes Denpasar;

b. Polres Gianyar;

c. Polres Tabanan;

d. Polres Buleleng;

e. Polres Klungkung;

f. Polres Bangli;

g. Polres Karangasem;

h. Polres Jembrana, dan;

i. Polres Badung.

       POLDA Bali saat ini dikepalai oleh Irjen Pol. Totoy H. Indra

sebagai Kapolda menggantikan Irjen Pol. Hadiatmoko, sedemikian
      berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Mabes

      Polri Nomor: STR 1334/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011. Sehingga

      berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010

      tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian

      Daerah maka POLDA Bali merupakan POLDA tipe A karena dipimpin

      oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) (Sumber:

      beritabali.com dan bali.polri.go.id).



B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

          Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga

   Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas

   melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan

   penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan

   adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN

   dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden

   melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

          Dasar hukum BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden Republik

   Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

   Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk

   berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002,

   yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

   83 Tahun 2007.
          BNN Provinsi Bali merupakan instansi vertikal pelaksana tugas,

   fungsi, dan wewenang BNN di daerah Provinsi Bali, sedemikian berdasarkan

   Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

   Narkotika Nasional.

          Mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang BNN itu sendiri

   sudah diatur dalam BAB I mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang

   Pasal 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, saat ini BNN

   Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Gusti Ketut Budiartha,

   dan Sekretaris pada Pelaksana Harian I Nyoman Subrata, M. M.



C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem.

          Kabupaten Karangasem atau Karang Asem adalah sebuah kabupaten

   yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia dengan luas 839,54 m2. Ibukotanya

   berada di Amlapura. Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura

   Besakih.

          Karangasem mempunyai 8 kecamatan, 3 kelurahan, 75 desa, 52

   lingkungan dan 552 dusun, 185 Desa Adat dan 605 Banjar Adat. Kecamatan-

   kecamatannya adalah sebagai berikut:

   1. Kubu;

   2. Rendang;

   3. Abang;

   4. Sidemen;

   5. Selat;
6. Bebandem;

7. Karangasem, dan;

8. Manggis.

       Pemkab Karangasem meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui sektor-sektor prospektif yang sekarang sudah dirintis

seperti investasi pariwisata, optimalisasi pengelolaan galian C, pajak, dan

retribusi, prospek pengelolaan Dermaga Cruise, Brodstock Udang, dan

sebagainya.

       Target PAD pada akhir tahun 2011 nanti direncanakan bakal

menyentuh angka 120 milyar. Faktor-faktor meningkatnya PAD selain karena

adanya kesadaran masyarakat lebih baik untuk taat membayar pajak, juga

sumbangsih dari sektor pariwisata disusul disumbang sektor galian C, pajak,

retribusi, PHR serta PBB.

       Pencapaian   PAD     Kabupaten   Karangasem    setiap   tahun   tetap

melambung. Secara terinci keberhasilan pencapaian PAD setiap tahun antara

lain tahun 2004 dari target 18,8 M tercapai 19,7 naik 105,10%, tahun 2005

dari target 22,4 M tercapai 23,9 M atau 106,37%, tahun 2006 dari target

26,03M tercapai 27,1 M atau 104,15, tahun 2007 dari target 30,17 M

terealisasi 33,6M atau 111,42%, tahun 2008 dari beban target 37,5M tercapai

42,2 M atau 112,25%, tahun 2009 dari target 37,5 M tercapai 47,8M atau

127,47%, dan tahun 2010 target dipasang 47,8 M diprediksi optimis bisa

tercapai sekitar 50 M, tahun 2011 ditargetkan tercapai 120 M di APBD

perubahan.
       Kewenangan pajak yang diterima dari pusat sudah meningkat dari 7

kewenangan sesuai UU Nomor 18 Tahun 1997 jo UU Nomor 34 Tahun 2000,

menjadi berjumlah 11 kewenangan sesuai UU baru Nomor 28 tahun 2009.

Ketujuh kewenangan lama meliputi Pajak Hotel, Restoran, Galian C, Rekreasi,

Hiburan, Parkir Tepi Jalan, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), meluas menjadi

11 kewenangan dengan penambahan 4 aspek lagi yakni Pajak ABT (Air

Bawah Tanah), Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

       Karangasem bahkan tergolong paling cepat menindaklanjuti UU

Nomor 28 Tahun 2009 di Indonesia, dimana aturan baru berlaku tahun 2009

sudah bisa dilaksanakan tahun 2010 dalam bentuk penyusunan perangkat

Perda sebagai tindak lanjutnya. Di banyak daerah di Indonesia hal tersebut

nyaris belum ada yang mampu melaksanakannya, namun Kabupaten

Karangasem sudah mampu menunjukkan kinerjanya dalam melaksanakan

amanat aturan perundangan. Sejumlah obyek pajak yang harus ditindaklanjuti

dalam bentuk Perda paling lambat harus sudah dilaksanakan tahun 2011 antara

lain ABT, BPHTB, dan PBB Perkotaan/Pedesaan. Sejumlah jenis retribusi

yang sedang ditangani untuk ditindaklanjuti seperti retribusi di Jasa Umum,

Jasa Usaha, dan Perijinan Tertentu. Untuk kelompok Jasa Umum seperti Tera

Ulang, Pelayanan Pendidikan, dan Pengendalian Tower, serta Perijinan

Tertentu seperti Ijin Usaha Perikanan (Tambak). Adapun konsep Perda yang

sudah berhasil ditelorkan adalah konsep mengenai Perda tentang Retribusi

Rekreasi dan Olahraga.
      Saat ini Kabupaten Karangasem dipimpin oleh Bupati I Wayan

Geredeg, S. H. dan Wakil Bupati I Nengah Sukerena, S. H. (Sumber:

pemdakarangasem.go.id).
                                    BAB III

                               PEMBAHASAN



A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA Bali).

          Penulis melakukan kunjungan studi ke POLDA Bali pada hari Selasa,

   tanggal 12 Juli 2011, pukul 10.00 WITA pada waktu itu diterima oleh Ibu

   AKBP Indriati dari Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Dit. Pam. Obvit)

   POLDA Bali, dan Bapak AKBP Fransiscus Wayan dari Direktorat Pembinaan

   Masyarakat (Dit. Binmas) POLDA Bali.

          Provinsi Bali merupakan destinasi wisata terbaik dan terfavorit di

   Indonesia dan dunia, tidak hanya menjadi pilihan utama kunjungan wisata

   bagi wisatawan domestik saja akan tetapi juga bagi wisatawan mancanegara

   khususnya dari Australia dan Jepang.

          Oleh karena itu sangat penting menjaga keamanan dan kenyamanan

   bagi para wisatawan dan hal ini yang menjadi tugas utama dari Dit Pam Obvit

   POLDA Bali dimana terdapat banyak obyek vital yang ada di Provinsi Bali.

          Selama Januari-Juli 2009 dari jumlah kendatangan wisatawan

   Australia ke Indonesia sebesar 267.227 orang, sekitar 80,3% atau 225.320

   orang di antaranya masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali, sedangkan

   sisanya antara lain masuk melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Batam,

   Juada Surabaya, dan Polonia Medan. Hal ini sebagai hasil dari gencarnya

   promosi pariwisata yang dilakukan oleh Kemenbudpar bersama para pelaku

   industri pariwisata di Bali (Sumber: budpar.go.id).
          Wisatawan asal Australia senang memilih Bali karena keindahan

   pantainya, yang memang sangat cocok bagi peselancar (surfer). Bahkan pantai

   di Bali, khususnya pantai Kuta merupakan pantai yang bebas dari serangan

   ikan hiu, berbeda dengan pantai yang ada di Australia yang sering terdengar

   kabar mendapat serangan ikan hiu. Hal inilah yang menjadikan Bali sebagai

   destinasi wisata favorit bagi wisatawan asal Australia.



B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

          Penulis mengunjungi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali

   pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, pukul 13.00 WITA setelah dari

   POLDA Bali. Pada waktu itu diterima oleh Sekretaris pada Pelaksana Harian

   BNNP Bali, Bapak I Nyoman Subrata, M. M.

          Pada kesempatan kali ini, penulis mendapatkan penjelasan mengenai

   upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba)

   di Provinsi Bali serta mengenal lebih jauh mengenai BNNP Bali itu sendiri.

   Terlebih banyak bercerita mengenai kasus Lembaga Pemasyarakatan (LP)

   Kelas II A (Kerobokan), Denpasar, dimana petugas dari Badan Narkotika

   Nasional (BNN) menggelar razia narkotika pada hari Sabtu dini hari tanggal

   25    Juni    2011,     yang    berawal     dari    surat   BNN   bernomor

   SP.KAP/qk/SPK/VI/2011 kepada Kalapas yang isinya tentang penangkapan

   salah satu napi. Razia itu dipimpin langsung oleh Deputi Pemberantasan

   Narkoba BNN Brigjend. Pol. Benny Mamoto. Pada waktu sedang

   melaksanakan razia dengan menjemput salah satu nara pidana (napi) bernama
   Riyadi yang juga mantan anggota Detasemen Khusus 88 POLDA Bali, terjadi

   aksi perusakan berbagai fasilitas LP, seperti kantin dan tempat ibadah bahkan

   ruang Kalapas sendiri dan juga melukai beberapa petugas. Menurut Kalapas,

   kerusuhan tersebut dilatarbelakangi solidaritas tinggi diantara sesama napi

   (Sumber: detiknews.com). Meskipun pada saat audiensi, ada juga peserta

   PLKH yang menanyakan mengenai kurangnya koordinasi antar instansi dan

   terlibatnya orang-orang dalam, namun hal tersebut masih perlu untuk diusut

   lebih jauh agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Adapun yang tidak

   kalah penting adalah soal kenyamanan bagi napi itu sendiri selama didalam

   LP, karena keadaan LP yang kurang kondusif dapat memicu emosi napi yang

   memang sudah memiliki beban mental yang sangat berat.

          Pada akhir kesempatan juga disampaikan bahwa BNNP Bali saat ini

   masih belum sepenuhnya menjadi instansi vertikal dari BNN, hal ini

   disebabkan karena masih menggunakan dana APBD Provinsi Bali pada aspek

   pembiayaannya, namun ke depan diharapkan BNNP Bali tidak lagi

   menggunakan dana APBD sehingga dapat menjadi instansi vertikal yang

   sepenuhnya dari BNN.



C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem.

          Penulis mengunjungi Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem pada

   hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, pukul 09.00 WITA. Pada waktu itu diterima

   oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Bapak

   Wayan Yastra, S. H., pada kesempatan kali ini lebih banyak menjelaskan
mengenai Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahun terus meningkat, tentu

saja hal itu merupakan prestasi yang harus dibanggakan, mengingat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hanya sekitar Rp 18 milyar tahun 2005

menjadi Rp 102 milyar pada prediksi perubahan APBD tahun 2011, ini

merupakan prestasi yang luar biasa.

       Padahal keadaan alam Kabupaten Karangasem memang sebagian besar

terdiri atas tanah kering dan berbukit (20%) dengan sumber mata air yang

sangat minim. Wilayah Karangasem Timur, terutama di Seraya petani hanya

bisa panen jagung satu kali dalam setahun, selebihnya tanah garapannya

kering. Namun ada jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dari luar sektor pertanian dalam

arti luas. Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem

yang mencapai 5,7 persen, bahkan angka ini melampaui pertumbuhan

ekonomi nasional, serta keberhasilan menurunkan angka kemiskinan sebesar

20,6% dari 41.272 Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi 33.179 RTM pada

akhir tahun 2010 (Sumber: bisnisbali.com).
                                   BAB IV

                                 PENUTUP



A. Kesimpulan.

            Setelah mengikuti PLKH yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Juli

   2011 di Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata Bali

   sebagai tujuan pariwisata memiliki dinamika persoalan yang sangat menarik,

   seperti kasus kerusuhan di LP Kerobokan, banyaknya obyek vital yang

   menjadi tanggung jawab POLDA Bali khususnya Direktorat Pengamanan

   Obyek Vital (Dit. Pam. Obvit), serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

   (PAD) di Kabupaten Karangasem yang merupakan buah dari otonomi daerah

   dimana sebagian kewenangan pusat dialihkan menjadi kewenangan daerah,

   seperti pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   yang kini termasuk dalam pajak daerah. Kita dituntut untuk lebih bersikap

   mandiri dan bertanggung jawab dalam memajukan daerah kita masing-masing

   agar dapat bersaing dengan daerah yang lain. Selain itu kegiatan PLKH ini

   juga memberikan pengalaman yang sangat penting bagi penulis, dan disadari

   pula bahwa budaya masyarakat setempat sangat tercermin dalam kehidupan

   sehari-hari.



B. Saran.

   1. Saran ditujukan kepada pihak instansi:
   a. Koordinasi antar instansi yang saling berkaitan seperti BNN, BNNP,

      Kalapas Kerobokan, dan POLDA Bali perlu ditingkatkan;

   b. Kenyamanan dan keamanan pada obyek vital harus lebih ditingkatkan

      oleh POLDA Bali, karena akan berpengaruh pada jumlah wisatawa

      yang berkunjung, dan;

   c. Peningkatan    PAD      pada   Kabupaten   Karangasem    diharapkan

      diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

      peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, khususnya sektor

      pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang guna

      penurunan angka kemiskinan.

2. Saran ditujukan kepada pelaksana kegiatan PLKH:

   a. Supaya dapat lebih meningkatkan kenyamanan peserta PLKH Kerja

      dan ketepatan waktu jadwal kunjungan, baik kunjungan studi maupun

      kunjungan wisata agar pada kegiatan PLKH tahun berikutnya dapat

      berjalan dengan baik dan lancar;

   b. Supaya pemilihan tujuan kegiatan PLKH, agar tidak selalu ke Provinsi

      Bali namun juga ke tempat lain yang memiliki daya tarik seperti DKI

      Jakarta dan Jawa Barat agar lebih berkesinambungan sesuai dinamika

      persoalan yang ada.
                       DAFTAR PUSTAKA

A. Buku pedoman:

  Pedoman Penyusunan Laporan PLKH.
B. Sumber keputusan, peraturan, dan undang-undang:

   Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika
         Nasional.

   Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
          Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

   Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
          tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
          Daerah.

   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
          Narkotika Nasional.

   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang
          Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
          Indonesia.

   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
         Indonesia.
C. Sumber internet:

   www.bali.polri.go.id.

   www.beritabali.com.

   www.bisnisbali.com

   www.detiknews.com

   www.permdakarangasem.go.id.

								
To top