Get documents about "LAPORAN PLKH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
Description
LAPORAN PLKH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
Shared by: DiditBening
-
Stats
- views:
- 146
- posted:
- 7/31/2012
- language:
- pages:
- 26
Document Sample
LAPORAN PLKH
(PRAKTEK DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM)
BALI, 11-15 JULI 2011
DISUSUN OLEH:
NAMA NIM
DIDIT AZHARI 09.221.4250
MALIKUR RAHMAN 10.221.4760
DODI WIJAYA 09.221.4470
MAWARDI 09.221.4439
HARIS ADE PRATAMA HUSNI 10.221.4761
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
2011
HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PLKH
(PRAKTEK DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM)
BALI, 11-15 JULI 2011
Mengetahui/Menyetujui:
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta,
SIGNED and TEMPED
TITUS HAPSARA, S. H., A. Ma.
NIP: 19630617 199003 1 001
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
2011
KATA PENGANTAR
Dengan hormat,
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat
menyelesaikan Laporan PLKH (Praktek dan Latihan Kemahiran Hukum) yang
diselenggarakan di Provinsi Bali, pada tanggal 11-15 Juli 2011.
Adapun penyusunan Laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata
kuliah PLKH Pidana, PLKH Perdata, dan PLKH Tata Negara yang penulis
tempuh pada semester VI (enam) saat menempuh ketiga mata kuliah tersebut di
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
Dengan penyusunan Laporan ini merupakan hasil dari apa yang telah
penulis lakukan, alami, serta dapatkan selama menempuh kegiatan PLKH di
Provinsi Bali. Kegiatan ini dapat memberikan penulis sebuah pengalaman baru
dan juga ilmu yang lebih konkret disamping apa yang telah penulis dapatkan
selama mengikuti perkuliahan di dalam kelas.
Penulis sangat menyadari bahwa penyajian dalam penulisan Laporan ini
masih sangat jauh dari sempurna, namun penulis sangat mengharapkan adanya
masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun agar penulis dapat
melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Semoga dengan adanya kegiatan
PLKH ini dapat memberikan bekal yang berarti bagi penulis di kemudian hari,
untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Kelik Endro Suryono, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum UWMY.
2. Bapak Titus Hapsara, S. H., A. Ma., selaku Wakil Dekan I Fakultas
Hukum UWMY.
3. Ibu Cunduk Wasiati, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas
Hukum UWMY.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UWMY sebagai pembina
lapangan yang telah mendampingi penulis selama melakukan kegiatan
PLKH.
5. Segenap instansi baik pemerintah maupun swasta yang terlibat selama
kegiatan PLKH berlangsung.
6. Segenap rekan-rekan mahasiswa yang tetap bersemangat mengikuti
kegiatan PLKH dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya
satu-persatu.
Akhir kata, semoga Tuhan YME selalu memberikan berkat dan rahmat-
Nya yang melimpah kepada semua pihak atas semua jasa dan pengorbanan yang
telah diberikan kepada Penulis.
Yogyakarta, 16 Juli 2011
SIGNED SIGNED
DIDIT AZHARI MALIKUR RAHMAN
NIM: 09.221.4250 NIM: 10.221.4760
SIGNED SIGNED
DODI WIJAYA MAWARDI
NIM: 09.221.4470 09.221.4439
SIGNED
HARIS ADE PRATAMA HUSNI
NIM: 10.221.4761
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................... ##
HALAMAN PERSETUJUAN DARI DOSEN PLKH ............................... ##
KATA PENGANTAR................................................................................. ##
DAFTAR ISI ............................................................................................... ##
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ ##
A. Latar Belakang .......................................................................... ##
B. Tujuan PLKH ............................................................................ ##
C. Manfaat PLKH .......................................................................... ##
BAB II PENYAJIAN DATA .................................................................... ##
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA
Bali) ......................................................................................... ##
B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali .................................... ##
C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem ............................... ##
BAB III PEMBAHASAN............................................................................ ##
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA
Bali) ......................................................................................... ##
B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali .................................... ##
C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem ............................... ##
BAB IV PENUTUP..................................................................................... ##
A. Kesimpulan ............................................................................... ##
B. Saran.......................................................................................... ##
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. ##
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Praktek dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan mata kuliah
wajib yang harus ditempuh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Widya Mataram Yogyakarta khususnya pada semester VI (enam) yang
berorentasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan
kemahiran dan keterampilan hukum (legal skill training) bagi mahasiswa
disamping pembelajaran yang ditempuh melalui perkuliahan-perkuliahan
didalam kelas. Upaya keterampilan dan kemahiran hukum mahasiswa dapat
dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran Praktek dan Latihan
Kemahiran Hukum. Metode pembelajaran Praktik dan Latihan Kemahiran
Hukum (PLKH) ini selain mencakup penguasaan teori, asas-asas hukum, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah
dikuliahkan, juga dalam bentuk melakukan kunjungan studi ke instansi
pemerintah dan kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata untuk menyelami
kebudayaan masyarakat setempat.
Dengan metode pembelajaran tersebut penulis mampu mengunakan hukum
sebagai instrumen penting dalam dunia keria, terutama sebagai sarana
penyelesaian sengketa hukum, untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib
masyarakat sesuai dengan asas hukum (Pedoman Penyusunan Laporan
PLKH).
PLKH yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 Juli 2011 mengambil
tempat di Provinsi Bali sebagai daerah tujuannya. Diantara instansi/dinas
pemerintah yang menjadi kunjungan studi antara lain:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali;
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dan;
3. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Sedangkan obyek wisata yang menjadi kunjungan wisata antara lain:
1. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana;
2. Pura Tirta Empul;
3. Pasar Seni Sukowati, dan;
4. Tanah Lot dan Danau Bedugul.
B. Tujuan PLKH.
Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa
melalui praktek dan latihan di instansi pemerintah terutama dalam aspek
hukum.
C. Manfaat PLKH.
1. Bagi penulis:
Penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan
hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan kerja yang meliputi lembaga
hukum (legal structure), peraturan hukum (legal substance), dan budaya
hukum (legal culture) sebagai keseluruhan bekerjanya hukum dalam
masyarakat.
2. Bagi dinas/instansi terkait:
Dapat lebih mengenalkan profil institusi/dinas kepada mahasiswa serta
mensosialisasikan mengenai program kerja, peraturan terbaru, dan
mengajak peran serta penulis untuk ikut terlibat aktif dalam
menyukseskannya.
BAB II
PENYAJIAN DATA
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA Bali).
1. Sejarah POLDA Bali.
Sejarah terbentuknya POLDA Bali dimulai dengan sejarah singkat
Polda Nusa Tenggara, dimana pertumbuhan dan perkembangan wilayah
Polda Nusa Tenggara sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan
kondisi Pemerintahan Republik Indonesia.
a. Periode 17 Agustus 1947 s/d 1950.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pimpinan kepolisian di daerah-
daerah termasuk di Daerah Nusa Tenggara melepaskan diri dari
kekuasaan pimpinan Jepang dan menyatakan dirinya sebagai bagian
dari Polisi Republik Indonesia.
Pada tanggal 24 Desember 1946 berlakulah Ordonantie Nomor
143 Tahun 1946 dari Pimpinan Indonesia Timur tentang “Susunan dan
Bentuk–bentuk Pemerintahan“ yang didasarkan atas peraturan
Swapraja tahun 1938, dimana organisasi kepolisian di daerah-daerah
mengikuti bentuk tersebut.
b. Kepolisian dalam lingkungan Pemerintah.
Negara Indonesia Timur, secara administratif dibawah Menteri
Dalam Negeri Negara Indonesia Timur dan dibantu oleh seorang
Kepala Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timur. Daerah Nusa
Tenggara pada saat itu dibagi menjadi 2 Daerah Kepolisian, yaitu:
1) Kepolisian Keresidenan Bali dan Lombok berkedudukan di
Denpasar yang membawahi Kepolisian pada tiap-tiap Swapraja di
Pulau Bali dan Lombok;
2) Kepolisian Keresidenan Timur dan Kepulauannya berkedudukan di
Kupang yang membawahi kepolisian pada tiap-tiap Swapraja pada
kepulauan tersebut.
Kemudian organisasi kepolisian yang ada di Daerah Nusa
Tenggara mengalami perubahan menjadi 5 (lima) daerah yang masing-
masing dikepalai oleh Kepala Kepolisian Daerah (KPDA). Kelima
daerah tersebut yaitu:
1) Kepolisian Daerah Bali berkedudukan di Denpasar;
2) Kepolisian Daerah Lombok berkedudukan di Ampenan;
3) Kepolisian Daerah Sumbawa/Sumba berkedudukan di Bima;
4) Kepolisian Daerah Flores berkedudukan di Ende, dan;
5) Kepolisian Daerah Timor berkedudukan di Kupang.
Kemudian lahir pula Jawatan Kepolisian Negara pada 19
Agustus 1950, dimana masing-masing Pimpinan Kepolisian di daerah
berhubungan langsung dengan Kepolisian Negara di Jakarta.
2. Profil POLDA Bali.
Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 0,29% luas
wilayah Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi
atas 9 kabupaten/kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA
BALI) mempunyai semboyan “Sura Dwipa Sarvabhavena” yang berarti:
a. SURA: Mulia, Dewa;
b. DWIPA: Pulau, Nusa, dan;
c. SARVABHAVENA: Dengan seluruh jiwa dan raga.
Makna Sasanti: “Dengan seluruh jiwa raga, Polri berbhakti dan
setia melaksanakan panggilan tugasnya demi keagungan dan kemuliaan
Negara”.
Jajaran Polda Bali meliputi:
a. Poltabes Denpasar;
b. Polres Gianyar;
c. Polres Tabanan;
d. Polres Buleleng;
e. Polres Klungkung;
f. Polres Bangli;
g. Polres Karangasem;
h. Polres Jembrana, dan;
i. Polres Badung.
POLDA Bali saat ini dikepalai oleh Irjen Pol. Totoy H. Indra
sebagai Kapolda menggantikan Irjen Pol. Hadiatmoko, sedemikian
berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Mabes
Polri Nomor: STR 1334/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011. Sehingga
berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Daerah maka POLDA Bali merupakan POLDA tipe A karena dipimpin
oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) (Sumber:
beritabali.com dan bali.polri.go.id).
B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden
melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dasar hukum BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002,
yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2007.
BNN Provinsi Bali merupakan instansi vertikal pelaksana tugas,
fungsi, dan wewenang BNN di daerah Provinsi Bali, sedemikian berdasarkan
Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional.
Mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang BNN itu sendiri
sudah diatur dalam BAB I mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang
Pasal 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, saat ini BNN
Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Gusti Ketut Budiartha,
dan Sekretaris pada Pelaksana Harian I Nyoman Subrata, M. M.
C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Kabupaten Karangasem atau Karang Asem adalah sebuah kabupaten
yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia dengan luas 839,54 m2. Ibukotanya
berada di Amlapura. Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura
Besakih.
Karangasem mempunyai 8 kecamatan, 3 kelurahan, 75 desa, 52
lingkungan dan 552 dusun, 185 Desa Adat dan 605 Banjar Adat. Kecamatan-
kecamatannya adalah sebagai berikut:
1. Kubu;
2. Rendang;
3. Abang;
4. Sidemen;
5. Selat;
6. Bebandem;
7. Karangasem, dan;
8. Manggis.
Pemkab Karangasem meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui sektor-sektor prospektif yang sekarang sudah dirintis
seperti investasi pariwisata, optimalisasi pengelolaan galian C, pajak, dan
retribusi, prospek pengelolaan Dermaga Cruise, Brodstock Udang, dan
sebagainya.
Target PAD pada akhir tahun 2011 nanti direncanakan bakal
menyentuh angka 120 milyar. Faktor-faktor meningkatnya PAD selain karena
adanya kesadaran masyarakat lebih baik untuk taat membayar pajak, juga
sumbangsih dari sektor pariwisata disusul disumbang sektor galian C, pajak,
retribusi, PHR serta PBB.
Pencapaian PAD Kabupaten Karangasem setiap tahun tetap
melambung. Secara terinci keberhasilan pencapaian PAD setiap tahun antara
lain tahun 2004 dari target 18,8 M tercapai 19,7 naik 105,10%, tahun 2005
dari target 22,4 M tercapai 23,9 M atau 106,37%, tahun 2006 dari target
26,03M tercapai 27,1 M atau 104,15, tahun 2007 dari target 30,17 M
terealisasi 33,6M atau 111,42%, tahun 2008 dari beban target 37,5M tercapai
42,2 M atau 112,25%, tahun 2009 dari target 37,5 M tercapai 47,8M atau
127,47%, dan tahun 2010 target dipasang 47,8 M diprediksi optimis bisa
tercapai sekitar 50 M, tahun 2011 ditargetkan tercapai 120 M di APBD
perubahan.
Kewenangan pajak yang diterima dari pusat sudah meningkat dari 7
kewenangan sesuai UU Nomor 18 Tahun 1997 jo UU Nomor 34 Tahun 2000,
menjadi berjumlah 11 kewenangan sesuai UU baru Nomor 28 tahun 2009.
Ketujuh kewenangan lama meliputi Pajak Hotel, Restoran, Galian C, Rekreasi,
Hiburan, Parkir Tepi Jalan, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), meluas menjadi
11 kewenangan dengan penambahan 4 aspek lagi yakni Pajak ABT (Air
Bawah Tanah), Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Karangasem bahkan tergolong paling cepat menindaklanjuti UU
Nomor 28 Tahun 2009 di Indonesia, dimana aturan baru berlaku tahun 2009
sudah bisa dilaksanakan tahun 2010 dalam bentuk penyusunan perangkat
Perda sebagai tindak lanjutnya. Di banyak daerah di Indonesia hal tersebut
nyaris belum ada yang mampu melaksanakannya, namun Kabupaten
Karangasem sudah mampu menunjukkan kinerjanya dalam melaksanakan
amanat aturan perundangan. Sejumlah obyek pajak yang harus ditindaklanjuti
dalam bentuk Perda paling lambat harus sudah dilaksanakan tahun 2011 antara
lain ABT, BPHTB, dan PBB Perkotaan/Pedesaan. Sejumlah jenis retribusi
yang sedang ditangani untuk ditindaklanjuti seperti retribusi di Jasa Umum,
Jasa Usaha, dan Perijinan Tertentu. Untuk kelompok Jasa Umum seperti Tera
Ulang, Pelayanan Pendidikan, dan Pengendalian Tower, serta Perijinan
Tertentu seperti Ijin Usaha Perikanan (Tambak). Adapun konsep Perda yang
sudah berhasil ditelorkan adalah konsep mengenai Perda tentang Retribusi
Rekreasi dan Olahraga.
Saat ini Kabupaten Karangasem dipimpin oleh Bupati I Wayan
Geredeg, S. H. dan Wakil Bupati I Nengah Sukerena, S. H. (Sumber:
pemdakarangasem.go.id).
BAB III
PEMBAHASAN
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA Bali).
Penulis melakukan kunjungan studi ke POLDA Bali pada hari Selasa,
tanggal 12 Juli 2011, pukul 10.00 WITA pada waktu itu diterima oleh Ibu
AKBP Indriati dari Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Dit. Pam. Obvit)
POLDA Bali, dan Bapak AKBP Fransiscus Wayan dari Direktorat Pembinaan
Masyarakat (Dit. Binmas) POLDA Bali.
Provinsi Bali merupakan destinasi wisata terbaik dan terfavorit di
Indonesia dan dunia, tidak hanya menjadi pilihan utama kunjungan wisata
bagi wisatawan domestik saja akan tetapi juga bagi wisatawan mancanegara
khususnya dari Australia dan Jepang.
Oleh karena itu sangat penting menjaga keamanan dan kenyamanan
bagi para wisatawan dan hal ini yang menjadi tugas utama dari Dit Pam Obvit
POLDA Bali dimana terdapat banyak obyek vital yang ada di Provinsi Bali.
Selama Januari-Juli 2009 dari jumlah kendatangan wisatawan
Australia ke Indonesia sebesar 267.227 orang, sekitar 80,3% atau 225.320
orang di antaranya masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali, sedangkan
sisanya antara lain masuk melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Batam,
Juada Surabaya, dan Polonia Medan. Hal ini sebagai hasil dari gencarnya
promosi pariwisata yang dilakukan oleh Kemenbudpar bersama para pelaku
industri pariwisata di Bali (Sumber: budpar.go.id).
Wisatawan asal Australia senang memilih Bali karena keindahan
pantainya, yang memang sangat cocok bagi peselancar (surfer). Bahkan pantai
di Bali, khususnya pantai Kuta merupakan pantai yang bebas dari serangan
ikan hiu, berbeda dengan pantai yang ada di Australia yang sering terdengar
kabar mendapat serangan ikan hiu. Hal inilah yang menjadikan Bali sebagai
destinasi wisata favorit bagi wisatawan asal Australia.
B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
Penulis mengunjungi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali
pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, pukul 13.00 WITA setelah dari
POLDA Bali. Pada waktu itu diterima oleh Sekretaris pada Pelaksana Harian
BNNP Bali, Bapak I Nyoman Subrata, M. M.
Pada kesempatan kali ini, penulis mendapatkan penjelasan mengenai
upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba)
di Provinsi Bali serta mengenal lebih jauh mengenai BNNP Bali itu sendiri.
Terlebih banyak bercerita mengenai kasus Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Kelas II A (Kerobokan), Denpasar, dimana petugas dari Badan Narkotika
Nasional (BNN) menggelar razia narkotika pada hari Sabtu dini hari tanggal
25 Juni 2011, yang berawal dari surat BNN bernomor
SP.KAP/qk/SPK/VI/2011 kepada Kalapas yang isinya tentang penangkapan
salah satu napi. Razia itu dipimpin langsung oleh Deputi Pemberantasan
Narkoba BNN Brigjend. Pol. Benny Mamoto. Pada waktu sedang
melaksanakan razia dengan menjemput salah satu nara pidana (napi) bernama
Riyadi yang juga mantan anggota Detasemen Khusus 88 POLDA Bali, terjadi
aksi perusakan berbagai fasilitas LP, seperti kantin dan tempat ibadah bahkan
ruang Kalapas sendiri dan juga melukai beberapa petugas. Menurut Kalapas,
kerusuhan tersebut dilatarbelakangi solidaritas tinggi diantara sesama napi
(Sumber: detiknews.com). Meskipun pada saat audiensi, ada juga peserta
PLKH yang menanyakan mengenai kurangnya koordinasi antar instansi dan
terlibatnya orang-orang dalam, namun hal tersebut masih perlu untuk diusut
lebih jauh agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Adapun yang tidak
kalah penting adalah soal kenyamanan bagi napi itu sendiri selama didalam
LP, karena keadaan LP yang kurang kondusif dapat memicu emosi napi yang
memang sudah memiliki beban mental yang sangat berat.
Pada akhir kesempatan juga disampaikan bahwa BNNP Bali saat ini
masih belum sepenuhnya menjadi instansi vertikal dari BNN, hal ini
disebabkan karena masih menggunakan dana APBD Provinsi Bali pada aspek
pembiayaannya, namun ke depan diharapkan BNNP Bali tidak lagi
menggunakan dana APBD sehingga dapat menjadi instansi vertikal yang
sepenuhnya dari BNN.
C. Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Penulis mengunjungi Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem pada
hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, pukul 09.00 WITA. Pada waktu itu diterima
oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Bapak
Wayan Yastra, S. H., pada kesempatan kali ini lebih banyak menjelaskan
mengenai Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahun terus meningkat, tentu
saja hal itu merupakan prestasi yang harus dibanggakan, mengingat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hanya sekitar Rp 18 milyar tahun 2005
menjadi Rp 102 milyar pada prediksi perubahan APBD tahun 2011, ini
merupakan prestasi yang luar biasa.
Padahal keadaan alam Kabupaten Karangasem memang sebagian besar
terdiri atas tanah kering dan berbukit (20%) dengan sumber mata air yang
sangat minim. Wilayah Karangasem Timur, terutama di Seraya petani hanya
bisa panen jagung satu kali dalam setahun, selebihnya tanah garapannya
kering. Namun ada jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dari luar sektor pertanian dalam
arti luas. Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem
yang mencapai 5,7 persen, bahkan angka ini melampaui pertumbuhan
ekonomi nasional, serta keberhasilan menurunkan angka kemiskinan sebesar
20,6% dari 41.272 Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi 33.179 RTM pada
akhir tahun 2010 (Sumber: bisnisbali.com).
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Setelah mengikuti PLKH yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Juli
2011 di Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata Bali
sebagai tujuan pariwisata memiliki dinamika persoalan yang sangat menarik,
seperti kasus kerusuhan di LP Kerobokan, banyaknya obyek vital yang
menjadi tanggung jawab POLDA Bali khususnya Direktorat Pengamanan
Obyek Vital (Dit. Pam. Obvit), serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Karangasem yang merupakan buah dari otonomi daerah
dimana sebagian kewenangan pusat dialihkan menjadi kewenangan daerah,
seperti pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
yang kini termasuk dalam pajak daerah. Kita dituntut untuk lebih bersikap
mandiri dan bertanggung jawab dalam memajukan daerah kita masing-masing
agar dapat bersaing dengan daerah yang lain. Selain itu kegiatan PLKH ini
juga memberikan pengalaman yang sangat penting bagi penulis, dan disadari
pula bahwa budaya masyarakat setempat sangat tercermin dalam kehidupan
sehari-hari.
B. Saran.
1. Saran ditujukan kepada pihak instansi:
a. Koordinasi antar instansi yang saling berkaitan seperti BNN, BNNP,
Kalapas Kerobokan, dan POLDA Bali perlu ditingkatkan;
b. Kenyamanan dan keamanan pada obyek vital harus lebih ditingkatkan
oleh POLDA Bali, karena akan berpengaruh pada jumlah wisatawa
yang berkunjung, dan;
c. Peningkatan PAD pada Kabupaten Karangasem diharapkan
diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, khususnya sektor
pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang guna
penurunan angka kemiskinan.
2. Saran ditujukan kepada pelaksana kegiatan PLKH:
a. Supaya dapat lebih meningkatkan kenyamanan peserta PLKH Kerja
dan ketepatan waktu jadwal kunjungan, baik kunjungan studi maupun
kunjungan wisata agar pada kegiatan PLKH tahun berikutnya dapat
berjalan dengan baik dan lancar;
b. Supaya pemilihan tujuan kegiatan PLKH, agar tidak selalu ke Provinsi
Bali namun juga ke tempat lain yang memiliki daya tarik seperti DKI
Jakarta dan Jawa Barat agar lebih berkesinambungan sesuai dinamika
persoalan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku pedoman:
Pedoman Penyusunan Laporan PLKH.
B. Sumber keputusan, peraturan, dan undang-undang:
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika
Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
C. Sumber internet:
www.bali.polri.go.id.
www.beritabali.com.
www.bisnisbali.com
www.detiknews.com
www.permdakarangasem.go.id.
Related docs
Other docs by DiditBening
SKRIPSI HUKUM KENEGARAAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
Views: 299 | Downloads: 4
TUTORIAL PENULISAN SKRIPSI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA - Chapter 4 (FINAL)
Views: 162 | Downloads: 1
